Halloween Costume ideas 2015
Latest Post

Baru-baru ini muncul kabar tentang sumber dana gaji PPPK yang berasal dari APBD, Jika benar maka inilah dampak yang akan terjadi


Desas-desus tentang sumber dana penggajian PPPK berasal dari APBD melalui Dana Alokasi Umum (DAU) semakin menemui titik terang. Dengan demikian meski pemerintah membuka peluang dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Honorer Menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), namun pengangkatan honorer di beberapa Pemprov atau Kabupaten/kota menghadapi kendala, mari kita simak salinan undangan rapat koordinasi di bawah ini :


Wacana Penggajian PPPK berasal dari APBD dapat dilihat dari Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang harus di tanda tangani oleh Gubernur, Bupati atau Wali kota yang harus diserahkan dalam rapat koordinasi Rencana Pengadaan PPPK tahap 1 tahun 2019 yang rencananya akan dilaksanakan tanggal 23 Januari 2019.



Melihat kondisi tersebut, bagi daerah yang lebih banyak mengandalkan DAU (terutama daerah yang PAD sangat kecil) sangat sulit mengangkat PPPK dalam jumlah yang cukup banyak. Jika Pemda memaksakan untuk melaksanakan Nomor 49 Tahun 2018  tersebut dan membuka peluang pengangkatan honorer, maka akan menambah beban APBD, khususnya dari pos belanja pegawai. Di sisi lain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2019 di beberapa daerah sudah disahkan.

Direktur Jenderal Anggaran Kemkeu Askolani sebagaimana dirlis dalam https://nasional.kontan.co.id mengatakan, Kementerian Keuangan (Kemkeu) memastikan peraturan baru ini tidak akan berdampak pada pengeluaran dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) ke depan. Tenaga honorer umumnya didominasi pegawai daerah. "Jadi, penggajian pegawai daerah (setelah menjadi PPPK) pun nantinya akan masuk ke dalam anggaran APBD," ujar Askolani dalam jumpa media di Nusa Dua, Rabu.

Lebih lanjut Askolani mengatakan, beban APBD akibat adanya aturan baru ini seharusnya tidak begitu berat. Sebab, selama ini sebagian dari penggajian pegawai honorer daerah sudah masuk dalam tanggungan APBD.

Namun tahukah Kemkeu bahwa terdapat ribuan tenaga honorer khususnya guru yang selama ini belum mendapat mendapatkan honor dari pemerintah daerah. Kita berharap pemerintah pusat harus memastikan apakah pemerintah daerah sanggup membayarkan gaji para guru honorer ini nantinya. Jangan nanti pemerintah pusat mengangkat, lalu beban anggaran diserahkan begitu saja ke daerah.

sumber artikel : klik disini

Berikut ini adalah Jadwal Lengkap UNBK dan UNKP 2019 SMP SMA SMK Tahun 2019 yang disebut juga dengan UN. 

Pemerintah telah merilis jadwal Jadwal UNBK 2019 SMP SMA Sederajat Terbaru seiiring diterbitkannya POS UN Tahun 2019 berdasarkan Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan   Nomor: 0047 / P / BSNP / XI / 2018. 

Lalu Apa sebenarnya perbedaan UNBK dan UNKP ? 
UNBK adalah  ujian  yang  menggunakan  komputer  sebagai  media  untuk menampilkan soal dan proses menjawabnya. sedangkan 
UNKP  adalah ujian  nasional  yang menggunakan  naskah  soal  dan Lembar  Jawaban  Ujian  Nasional (LJUN)  berbasis  kertas  dan menggunakan pensil.

Lalu kapan Jadwal UN SMP SMA SMK Tahun 2019 ? Berikut Jadwal UNBK SMP SMA SMK Sederajat Tahun 2019 dan Jadwal UNKP SMA SMK Sederajat Tahun 2019 sesuai POS UN SMP SMA SMK Sederajat Tahun 2019 atau POS UN SMP SMA SMK Tahun Pelajaran 2018/2019.

Jadwal UNBK SMP Tahun 2019
Jadwal UNBK SMP – MTS Tahun 2019 akan dimulai tanggal 22 April 2019. Berikut ini Jadwal lengkap UNBK Utama dan UNBK susulan jenjang SMP – MTS tahun 2019.


Jadwal UNBK SMK Tahun 2019
Jadwal UNBK SMK Tahun 2019 akan dimulai hari Senin tanggal 25 Maret 2019, Berikut ini Jadwal lengkap UNBK utama dan UNBK Susulan jenjang SMK tahun 2019.

Jadwal UNBK SMA Tahun 2019
Jadwal UNBK SMA dilaksanakan mulai hari Senin tanggal 1 April 2019. Berikut Jadwal Lengkap UNBK SMA tahun 2019 termasuk jadwal Susuluan pelaksanaan UNBK SMA 2019.


Jadwal UNKP SMP Tahun 2019 (Jadwal UN SMP Tahun 2019)
Jadwal UNKP SMP Tahun 2019 Sesuai POS UN SMP SMA SMK Sederajat Tahun 2019 atau POS UN SMP SMA SMK Tahun Pelajaran 2018/2019, akan dimulai hari Senin tanggal 22 April 2018. Berikut Jadwal lengkap UNKP Utama dan UNKP Susulan Jenjang SMP.

Jadwal UNKP SMA Tahun 2019 (Jadwal UN SMA Tahun 2019)
Jadwal UNKP SMK Tahun 2019 sesuai POS UN SMP SMA SMK Sederajat Tahun 2019 atau POS UN SMP SMA SMK Tahun Pelajaran 2018/2019, akan dimulai tanggal 1 April 2019. Berikut Jadwal lengkap UNKP utama dan UNKP Susulan Jenjang SMA SMK Tahun 2019.



Demikian informasi tentang Jadwal UN SMP SMA SMK Tahun 2019 meliputi UNBK SMP SMA SMK Tahun 2019 dan UNKP SMP SMA SMK Tahun 2019. Semoga bermanfaat, terima kasih.

Berikut ini kami bagikan info lengkap tentang berapa besaran Daftar Gaji CPNS Dan PNS Golongan II III IV Lengkap


Pasca usainya Tes CPNS/PNS Tahun lalu tentunya banyak dari rekan-rekan semua yang masih penasaran tentang jumlah nominal gaji yang diterima nanti setelah menjadi CPNS hingga PNS. Bagi anda yang penasaran ingin tahu Daftar Gaji Pokok PNS - ASN Tahun 2019 ? Seperti biasanya daftar gaji pokok Pegawai Negeri Sipil ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah  (PP) tentang Kenaikan Gaji Pokok PNS - ASN tahun 2019. Lalu apakah PP tentang Kenaikan Gaji PNS tahun 2019 sudah terbit. Setahu Admin sampai menjelang tahun baru 2019, PP tersebut belum terbit. Namun sebagaimana disampaikan oleh pemerintah dalam Pidato penyampaian RAPBN 2019, pemerintah memastikan akan ada Kenaikan Gaji PNS di tahun 2019.

Sebagaimana telah diketahui publik, pemerintah merencanakan Kenaikan Gaji Pokok PNS tahun 2019 sebesar 5%. Hanya saja realisasinya harus menunggu Peraturan Pemerintah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Keuangan. Melalui PP tersebut kita akan dapat melihat Daftar Gaji Pokok PNS - ASN Tahun 2019. Ada informasi bahwa PP tentang Kenaikan Gaji Pokok PNS tahun 2019 baru selesai bulan Maret yang akan datang atau bahkan bisa mundur. Tetapi jangan khawatir karena berdasarkan pengalaman PP tentang Kenaikan Gaji Pokok PNS berlaku surut hingga awal tahun anggaran. Jadi sekalipun PP tersebut diterbitkan bulan Maret/April namun Kenaikan Gaji Pokok PNS - ASN  diberlakukan dari sejak bulan Januari. Bagi para PNS ini tentunya tidak aneh, mereka sudah mengenal apa yang dimaksud rapel. Ya, jadi nanti para PNS akan mendapat rapel kekuarangan gaji.

Jika Anda sekedar ingin tahu berapa Daftar Gaji Pokok PNS - ASN Tahun 2019 silahkan kalikan sendiri gaji pokok sekarang dengan rencana kenaikan gaji yang pernah anda dengar dari media. Namun, untuk kepastian Daftar Gaji Pokok PNS - ASN Tahun 2019 yang berlaku mari kita secara sabar menunggu diterbitkan Peraturan Pemerintah  (PP) tentang Kenaikan Gaji Pokok PNS tahun 2019

Daftar Gaji Pokok PNS Menurut PP 30 Tahun 2015
Berikut ini tabel Daftar Gaji Pokok PNS tahun 2018 mengacu pada PP 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh  Belas  Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai  Negeri Sipil yang ditanda tangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 4 Juni 2015. 

Berikut ini Daftar Gaji Pokok PNS Tahun 2018 
Untuk golongan I (1) pada PP NO 30 TAHUN 2015 lihat disini
Untuk golongan II (2) mengacu pada PP NO 30 TAHUN 2015 lihat disini
Untuk golongan III (3) mengacu pada PP NO 30 TAHUN 2015 lihat disini
Untuk golongan IV (4)  mengacu pada PP NO 30 TAHUN 2015 lihat disini

Rencana Daftar Gaji Pokok PNS berdasarkan Sistem Penggaji Baru

Sebagaimana diketahui RPP Gaji Tunjangan dan Fasilitas PNS merupakan bagian target peraturan pelaksanaan UU no 4 tentang ASN. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi sudah merampungkan draf atau rancangan peraturan pemerintah (PP) tentang sistem gaji dan tunjangan untuk pegawai negeri sipil. Rencananya, sistem penggajian baru ini akan efektif berlaku mulai 2018.

Dalam RPP Gaji Tunjangan dan Fasilitas PNS, mengacu pada amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, rumusan upah yang diterima bagi PNS alias take home pay hanya akan terdiri dari tiga komponen, yakni gaji pokok, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan. Untuk gaji pokok, akan ada peningkatan rasio atau perbandingan antara besaran gaji terendah PNS dan gaji tertinggi PNS.

Jika RPP Gaji Tunjangan dan Fasilitas PNS ini disahkan dan dapat berlaku di tahun 2018 berikut ini perkiraan Daftar Gaji Pokok PNS 2018 berdasarkan slide Deputi Bidang SDM Kemenpan terkait RPP Gaji Tunjangan dan Fasilitas PNS.



daftar gaji pokok pns 2018 berdasarkan golongan

daftar gaji pokok pns dan tunjangan tahun 2018 berdasar golongan
Catatan : Seperti yang telah kita ketahui bersama untuk Gaji CPNS hanya akan mendapat gaji 80% dari gaji pokok yang telah tertera pada tabel di atas, jadi anda silahkan hitung sendiri. 

Selengkapnya tentang paparan besaran Gaji, tunjangan dan fasilitas PNS silahkan anda download file di bawah ini : 

Memang jika RPP Gaji Tunjangan dan Fasilitas PNS direalisasikan dibeberapa daerah gaji tertinggi PNS ada yang mengalami penurunan dan ada yang mengalami kenaikan. Namun pada umum mengalami kenaikan. Mudahan-mudahan RPP Gaji Tunjangan dan Fasilitas PNS segera disahkan presiden sehingga dapat ditetapkan sebagai Daftar Gaji Pokok PNS di tahun 2019. Harapannya tentu ada kenaikan pokok PNS untuk perbaikan kesejahteraan aparatur negara. 

sumber artikel : klik disini

Berikut ini adalah mekanisme dan cara mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Berdasarkan Juknis DAK Dan Fisik Bidang Pendidikan 2019.

Salah satu  Juknis DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2019 adalah Perpres Nomor 141 Tahun 2018. Arah Kebijakan DAK Bidang Pendidikan sesuai Juknis DAK Fisik Tahun 2019 Berdasarkan Perpres Nomor 141 Tahun 2018 adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa: "setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual,  sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik".


Lebih lanjut ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, dinyatakan bahwa: "(1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. (2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium,  ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan".

Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan melalui pemenuhan standar sarana dan prasarana belajar pada setiap satuan pendidikan sesuai standar nasional pendidikan, sampai saat ini belum terpenuhi seluruhnya. Melalui program DAK Fisik Bidang Pendidikan yang sudah berlangsung sejak tahun 2003 baru menjangkau sebagian dari prasarana dan sarana yang diperlukan oleh setiap satuan pendidikan.

Sehubungan dengan itu Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemerintah Daerah Kota perlu memprioritaskan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan pada setiap satuan pendidikan guna pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Tujuan dan Sasaran DAK Fisik Bidang Pendidikan  Juknis DAK Fisik Tahun 2019 Berdasarkan Perpres Nomor 141 Tahun 2018 dimaksudkan untuk mendanai kegiatan pendidikan yang merupakan urusan pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai prioritas nasional. Tujuan DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah guna mewujudkan pemenuhan standar sarana dan prasarana belajar pada setiap satuan pendidikan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Sasaran DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah satuan pendidikan formal dan nonformal yang belum mencapai standar sarana dan prasarana pendidikan sesuai SNP atau satuan pendidikan yang sesuai kriteria dalam ketentuan ini. Satuan pendidikan dimaksud yaitu berbentuk:
1. Taman Kanak Kanak (TK) yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
2. Sekolah Dasar (SD) yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat;
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat;
4. Sekolah Menengah Atas (SMA) yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat;
5. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat;
6. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)/Sekolah  Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)/Sekolah Luar Biasa (SLB) yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat; dan/atau
7. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

Ruang Lingkup Kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan  Juknis DAK Fisik Tahun 2019 Berdasarkan Perpres Nomor 141 Tahun 2018. Kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan terdiri:
1. DAK Fisik Subbidang Pendidikan SD;
2. DAK Fisik Subbidang Pendidikan SMP;
3. DAK Fisik Subbidang Pendidikan SKB;
4. DAK Fisik Subbidang Pendidikan SMA;
5. DAK Fisik Subbidang Pendidikan SMK; dan
6. DAK Fisik Subbidang Pendidikan SLB.

Rincian masing-masing kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan yaitu sebagai berikut.
1. DAK Fisik Subbidang Pendidikan SD
a. Kegiatan DAK Fisik Reguler Subbidang Pendidikan SD terdiri atas:
1) rehabilitasi prasarana belajar SD meliputi:
a) rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, beserta perabotnya;
b) rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, beserta perabotnya;
c)  rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, beserta perabotnya; dan/atau
d) rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, beserta sanitasinya.

2) pembangunan prasarana belajar SD meliputi:
a) pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya;
b) pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif beserta perabotnya; dan
c)  pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya.

3) pengadaan sarana belajar SD meliputi:
a) pengadaan pengadaan buku koleksi perpustakaan (buku pengayaan, buku referensi, dan buku panduan pendidik);
b) pengadaan sarana pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan (PJOK);
c)  pengadaan peralatan seni budaya; dan
d) pengadaan alat kesenian tradisional.
b. kegiatan DAK Fisik Afirmasi Subbidang Pendidikan SD adalah untuk pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya.

2. DAK Fisik Subbidang Pendidikan SMP
a. Kegiatan DAK Fisik Reguler Subbidang Pendidikan SMP meliputi:
1) rehabilitasi prasarana belajar SMp meliputi:
a) rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
b) rehabilitasi ruang laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) beserta perabotnya;
c)  rehabilitasi ruang laboratorium komputer beserta perabotnya;
d) rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
e) rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
f)  rehabilitasi ruang kantor beserta perabot;
g) rehabilitasi toilet (jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya.

2) pembangunan Prasarana Belajar SMP meliputi:
a) pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya;
b) pembangunan laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) beserta perabotnya;
c)  pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya;
d) pembangunan toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya;
e) pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif      beserta perabotnya.

3) pengadaan Sarana Belajar SMP meliputi:
a) pengadaan peralatan laboratorium  Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Fisika;
b) pengadaan peralatan laboratorium  Ilmu Pengetahuan Alam (lPA) Biologi;
c)  pengadaan peralatan laboratorium komputer;
d) pengadaan peralatan alat peraga Matematika;
e) pengadaan peralatan alat peraga Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS); pengadaan media pendidikan;
g) pengadaan sarana Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK);
h) pengadaan sarana seni budaya;
i)  pengadaan buku koleksi perpustakaan sekolah;
j)  pengadaan alat kesenian tradisional.
b. kegiatan DAK Fisik Afirmasi Subbidang Pendidikan SMP adalah untuk pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya.

3. DAK Fisik Subbidang Pendidikan SKB
Kegiatan DAK Fisik Reguler Subbidang Pendidikan SKB terdiri atas:
a. rehabilitasi Prasarana Belajar SKB meliputi:
1) rehabilitasi ruang kelas/ruang praktik/bengkel kerja dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
2) rehabilitasi ruang penunjang lainnya, beserta perabotnya; dan/atau
3) rehabilitasi toilet (jamban), beserta sanitasinya.
b. pembangunan Prasarana Belajar SKB meliputi:
1) pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya;
2) pembangunan ruang praktik/bengkel kerja baru beserta perabotnya; dan/atau
3) pembangunan toilt (jamban) beserta sanitasinya.
c. pengadaan Sarana Belajar SKB meliputi:
1) pengadaan buku koleksi perpustakaan (buku referensi, buku pengayaan, buku panduan pendidik);
2) pengadaan peralatan pendidikan; dan/atau
3) pengadaan media pendidikan.
d. rehabilitasi prasarana belajar PAUD yaitu rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya.
e. pembangunan prasarana belajar PAUD yaitu RKB beserta perabotnya.
f.  sarana dan prasarana PAUD untuk TK Negeri meliputi:
1) pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD; dan/atau
2) pengadaan buku koleksi PAUD.

4. DAK Fisik Subbidang Pendidikan SMA
a. Kegiatan DAK Fisik Reguler Subbidang Pendidikan SMA terdiri atas:
1) rehabilitasi Prasarana Belajar SMA meliputi:
a) rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya;
b) rehabilitasi ruang laboratorium IPA  dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya;
c)  rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya;
d) rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya;
e) rehabilitasi ruang laboratorium komputer dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya;
f)  rehabilitasi ruang laboratorium bahasa dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya; dan
g) rehabilitasi toilet (jamban)      siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya.
2) pembangunan Prasarana Belajar SMA meliputi:
a) pembangunan RKB beserta perabotnya;
b) pembangunan ruang laboratorium IPA beserta perabotnya;
c)  pembangunan toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya; dan
d) pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif beserta perabotnya.
3) pengadaan Sarana Belajar SMA meliputi:
a) pengadaan peralatan pendidikan;
b) pengadaan media pendidikan;
c) pengadaan sarana PJOK;
d) pengadaan sarana seni budaya; dan/atau
e) pengadaan alat kesenian tradisional.

b. kegiatan DAK Fisik Afirmasi Subbidang Pendidikan SMA
1) pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya;
2) pembangunan asrama siswa beserta perabotnya.

5. DAK Fisik Subbidang Pendidikan SMK
Kegiatan DAK Fisik Penugasan Subbidang Pendidikan SMK, meliputi:
a. pembangunan prasarana dan pengadaan sarana SMK dalam mendukung sektor unggulan meliputi:
1) pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) beserta perabotnya; dan/atau
2) pengadaan peralatan praktik utama/praktik produksi.
b. pembangunan dan pengembangan prasarana dan pengadaan sarana SMK dalam rangka pemerataan kualitas layanan SMK antar wilayah meliputi:
1) pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) beserta perabotnya;
2) pengadaan peralatan praktik utama/praktik produksi;
3) pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya;
4l pembangunan ruang laboratorium beserta perabotnya;
5) pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya;
6) pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif beserta perabotnya;
7) rehabilitasi ruang belajar dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya;
8) rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya; dan/atau
9) pengadaan alat kesenian tradisional.

6. DAK Fisik Subbidang Pendidikan SLB
Kegiatan DAK Fisik Reguler Subbidang Pendidikan SLB mencakup satuan pendidikan SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB yang kegiatannya terdiri atas:
a. rehabilitasi Prasarana Belajar SLB meliputi:
1) rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, beserta perabotnya;
2) rehabilitasi ruang penunjang lainnya dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, beserta perabotnya;
3) rehabilitasi rlrang perpustakaan dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, beserta perabotnya;
4) rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, beserta perabotnya; dan/atau
5) rehabilitasi toilet  (jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya.
b) pembangunan Prasarana Belajar SLB
1) pembangunan RKB beserta perabotnya; dan/atau
2l pembangunan toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya.
c) Sarana Belajar SLB meliputi:
1) pengadaanperalatan pendidikan;
2) pengadaan media pendidikan;
3) pengadaan Sarana PJOK;
4) pengadaan peralatan seni budaya; dan/atau
5) pengadaan alat kesenian tradisional.

Kriteria Lokasi Prioritas DAK Fisik Bidang Pendidikan
Satuan pendidikan yang yang diprioritaskan menjadi sasaran penerima program DAK Fisik Bidang Pendidikan merupakan satuan pendidikan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. kriteria umum
a. masih beroperasi dan proses pembelajaran masih berlangsung;
b. terdaftar resmi yang dibuktikan dengan telah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
c. bangunan berada di atas lahan yang tidak bermasalah/tidak dalam sengketa;
d. bangunan berada di atas tanah dengan hak atas tanahnya:
1) atas nama Pemerintah Daerah/UPTD untuk satuan pendidikan negeri;
2) atas nama yayasan atau badan hukum yang bersifat nirlaba untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
3) khusus untuk Provinsi Papua/Papua Barat hak atas tanah dapat berbentuk lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat oleh pejabat yang berwenang.
e. belum memenuhi standar sarana dan/atau prasarana belajar sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
f.  memiliki kepala satuan pendidikan yang definitif dibuktikan dengan surat keputusan dari pejabat yang berwenang atau badan penyelenggara pendidikan, dan khusus bagi satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat kepala satuan pendidikan tidak boleh dirangkap oleh pembina/ pengurus/ pengawas yayasan/ badan hukum;
g. memiliki komite sekolah, yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala sekolah, kecuali untuk SKB dan TK;
h. memiliki rekening bank atas nama satuan pendidikan penerima program DAK Fisik Bidang Pendidikan;
i.  tidak menerima bantuan untuk prasarana dan sarana yang sama yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun anggaran yang sama; dan
j. telah mengisi atau telah melakukan pemutakhiran data pokok pendidikan secara menyeluruh yaitu untuk:
1) SD/  SMP/  SMA/  SMK/  SLB  pada  lamanhttp://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id; atau
2) SKB dan  PAUD, pada laman  http://dapo.paud-dikmas.kemdikbud.go.id

Kriteria khusus
kriteria prasarana dan sarana pada satuan pendidikan diprioritaskan menjadi sasaran program DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut.
a. DAK Reguler
1) Rehabilitasi prasarana sebagai berikut:
a) jenis prasarana yang akan direhabilitasi terdapat dalam menu kegiatan;
b) kondisi fisik bangunan mengalami tingkat kerusakan di atas 30%  sampai dengan 655;
c) jika kondisi bangunan mengalami tingkat kerusakan di atas 65% dapat dilakukan:
(1) direhabilitasi dengan memperhitungkan biaya sesuai persentase tingkat kerusakan; atau
(2) pembangunan baru kembali dengan syarat telah dilakukan penghapusan asset.
2) Pembangunan prasarana sebagai berikut:
a) Jenis prasarana yang akan dibangun terdapat dalam menu kegiatan;
b) tersedia lahan yang siap bangun dengan luas minimal sesuai kebutuhan jumlah ruang dikali standar luas bangun bersangkutan, tidak mengurangi fungsi lapangan upacara, lapangan olah raga, atau fungsi lain;
c)  pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) bagi satuan pendidikan yang memiliki jumlah rombongan belajar lebih besar daripada jumlah ruang kelas yang tersedia, jumlah ruang belajar belum mencukupi kebutuhan, perlu menambah daya tampung (akses) siswa baru sesuai ketentuan maksimal jumlah rombongan belajar per sekolah dan jumlah siswa per kelas sesuai NSP;
d) pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Inklusif bagi siswa berkebutuhan khusus;
e) pembangunan ruang belajar lainnya dan prasarana penunjang pembelajaran diprioritaskan bagi satuan pendidikan yang belum memiliki sama sekali prasarana dimaksud dan/atau sudah memiliki namun masih mengalami kekurangan; dan
f) pembangunan prasarana belajar yang belum sesuai standar sarana dan prasarana belajar, dengan syarat telah dilakukan penghapusan aset atau proses penghapusan aset sedang berlangsung.
3) Pengadaan sarana sebagai berikut:
a) jenis sarana yang akan diadakan terdapat dalam menu kegiatan;
b) satuan pendidikan belum memiliki sama sekali sarana dimaksud dan/atau sudah memiliki namun jumrahnya masih kurang atau kondisinya tidak layak untuk digunakan;
c)  pengadaan sarana belajar berupa peralatan raboratorium, koleksi perpustakaan, media pembelajaran, dan peralatan pembelajaran lainnya, diprioritaskan bagi satuan pendidikan yang telah tersedia ruangan atau tempat menyimpan; dan
d) pengadaan sarana belajar berupa peralatan PJOK, peralatan    seni dan budaya, dan peralatan kesenian tradisional, diprioritaskan bagi  satuan pendidikan yang menyelenggarakan ekstrakurikuler,  tersedia instruktur/ guru pengajar.

b. DAK Afirmasi
DAK Afirmasi digunakan untuk:
1) pembangunan rumah dinas guru SD/SMP/SMA beserta perabotnya dan sanitasinya;
2) pembangunan asrama siswa SMA beserta perabot dan sanitasinya;
3) satuan pendidikan berada di lokasi Kabupaten di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T), kecamatan perbatasan negara, wilayah transmigrasi, desa sangat tertinggal/tertinggat yang ditetapkan oleh Pemerintah;
4) tersedia lahan yang siap bangun dengan luas minimal sesuai kebutuhan jumlah ruang dikali standar luas bangun bersangkutan, tidak mengurangi fungsi lapangan upacara, lapangan olah raga, atau fungsi lain;
5) rumah dinas guru diprioritaskan bagi SD/SMP/SMA yang belum memiliki rumah dinas atau rumah dinas yang tersedia tidak memadai/darurat serta tidak sesuai dengan standar bangunan; dan
6) asrama siswa diprioritaskan bagi SMA yang belum memiliki asrama siswa atau asrama siswa yang tersedia kondisinya kurang, tidak memadai, darurat, tidak sesuai dengan standar bangunan serta Pemerintah Daerah daerah berkomitmen menyediakan biaya operasionalisasinya melalui APBD atau sumber lain.

c. DAK Penugasan sebagai berikut:
1) jenis prasarana dan sarana yang akan dibangun/diadakan terdapat dalam menu kegiatan;
2) pembangunan prasarana, tersedia lahan yang siap bangun dengan luas minimal sesuai kebutuhan jumlah ruang dikali standar luas bangun bersangkutan, tidak mengurangi fungsi lapangan upacara, lapangan olah raga, atau fungsi lain;
3) pembangunan prasarana dan pengadaan sarana SMK dalam mendukung sektor unggulan berupa pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) beserta perabotnya danlatau pengadaan peralatan praktik utama/praktik produksi, diutamakan bagi SMK di wilayah sektor unggulan dengan urutan prioritas sebagai berikut:
a) kelautan dan perikanan;
b) ketahanan pangan;
c)  pariwisata;
d) energi; dan/atau
e) industri/industrikreatif;
4) pembangunan prasarana dan pengadaan sarana SMK dalam rangka pemerataan kualitas layanan SMK antarwilayah diutamakan bagi SMK yang belum memiliki sama sekali prasarana dan sarana dimaksud, sudah tersedia namun belum mencukupi, atau kondisinya tidak layak, sebagai berikut:
a) pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) beserta perabotnya;
b) pengadaan peralatan praktik utama/praktik produksi;
c)  pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya;
d) pembangunan ruang laboratorium beserta perabotnya;
e) pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya;
f) pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif beserta perabotnya, bagi SMK yang menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus;
g) rehabilitasi ruang belajar beserta perabotnya untuk ruang       belajar dengan kondisi fisik bangunan mengalami tingkat kerusakan antara 30% sampai dengan 65%;
h) rehabilitasi toilet (jamban) beserta sanitasinya, untuk toilet (jamban) dengan kondisi fisik bangunan mengalami tingkat kerusakan antara 30% sampai dengan 65%; dan/atau
i)  pengadaan alat kesenian tradisional, diprioritaskan bagi SMK yang menyelenggarakan ekstrakurikuler, tersedia ruangan/tempat penyimpanan, dan  tersedia instruktur/ guru pengajar.

Selengkapnya silahkan baca dan download Juknis DAK Fisik Tahun 2019 Berdasarkan Perpres Nomor 141 Tahun 2018 -----Disini---

Demikian informasi tentang Juknis DAK Bidang Pendidikan Tahun 2019 Berdasarkan Perpres Nomor 141 Tahun 2018. Semoga bermanfaat, terima kasih.

sumber artikel : klik disini


Berikut ini adalah info lengkap tentang mekanisme dan syarat dalam Pelaksanaan piade Guru Nasional 2019. Direktorat  Pembinaan  Guru  Pendidikan Menengah  dan  Pendidikan  Khusus,  Direktorat  Jenderal  Guru  dan  Tenaga Kependidikan,  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  menyelenggarakan Olimpiade Guru Nasional (OGN) 2019. Pada  kegiatan OGN tahun 2019 ini  akan diikuti oleh guru SMA/SMK/SLB yang mengampu mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris; guru SMA/SMK yang mengampu mata pelajaran Fisika, Biologi, Ekonomi, Sosiologi, dan Bahasa Jepang; serta guru SLB yang mengampu mata pelajaran Program Kebutuhan Khusus. Pedoman ini disusun sebagai acuan pelaksanaan OGN tingkat provinsi dan nasional yang objektif, transparan, dan akuntabel.

Pedoman – Juknis Pelaksanaan OGN Guru SMA SMK dan SLB Tahun 2019  ini  disusun  untuk  digunakan  sebagai  acuan  pelaksanaan OGN di  tingkat provinsi  dan  nasional  serta  pemangku  kepentingan  terkait pelaksanaan  OGN.  Semua  pemangku  kepentingan  kegiatan  OGN  harus mengikuti rambu-rambu teknis yang tertuang pada pedoman pelaksanaan OGN.

OGN Dikmen dan Diksus merupakan ajang  kompetisi bagi  guru mata  pelajaran  di  satuan  pendidikan SMA/SMK/SLB. Adapun Mata pelajaran yang Dilombakan
a.  Matematika              : guru SMA/SMK/SLB
b.  Bahasa Indonesia    : guru SMA/SMK/SLB 
c.  Bahasa Inggris         : guru SMA/SMK/SLB
d.  Fisika                        : guru SMA/SMK
e.  Biologi                       : guru SMA/SMK
f.  Ekonomi                     : guru SMA/SMK
g.  Sosiologi                   : guru SMA/SMK
h.  Bahasa Jepang         : guru SMA/SMK
i.  Program Kebutuhan Khusus    : guru SLB

Persyaratan Peserta
1. Persyaratan Administrasi
  • Mendaftar secara online pada laman www.kesharlindungdikmen.id
  • Guru SMA/SMK/SLB  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  atau  bukan  PNS (dibuktikan dengan Surat Keputusan sebagai Guru Tetap Yayasan (GTY) ). 
  • Memiliki  NUPTK  dan  atau  yang  belum  memiliki  NUPTK  tercatat  di  Data Pokok  Pendidikan  (DAPODIK  Kemdikbud)  yang  dibuktikan  dengan tangkapan  layar  (screenshot)  Dapodik dan  dilegalisir  oleh  Dinas  Pendidikan Provinsi.
  • Memiliki  masa  kerja  sebagai  guru SMA/SMK/SLB  secara  terus-menerus, sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun  dibuktikan  dengan  SK  CPNS  atau  SK Pengangkatan bagi guru bukan PNS. 
  • Memiliki kualifikasi akademik minimal S1 atau D4. 
  • Surat pernyataan sebagai guru yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah.
  • Tidak  sedang  mendapat  tugas  tambahan  sebagai Kepala Sekolah atau  sedang dalam proses pengangkatan sebagai Kepala Sekolah atau sedang dalam transisi alih tugas ke unit kerja di luar satuan pendidikan.
  • Belum  pernah  menjadi  finalis  pada  semua  kegiatan  lomba  tingkat  nasional yang  diselenggarakan  oleh  Subdit  Kesharlindung  Direktorat  Pembinaan  Guru Pendidikan  Menengah  dan  Pendidikan  Khusus  dalam  2 (dua) tahun  terakhir (2017-2018).
  • Bidang lomba yang diikuti sesuai dengan tugas yang diampu.
  • Mengirimkan artikel/gagasan ilmiah.
  • Semua  persyaratan  administrasi  diunggah  pada  laman www.kesharlindungdikmen.id
2. Persyaratan Akademik
Guru yang unggul dilihat dari kompetensi pedagogik dan profesional:
  • Kompetensi  pedagogik,  yaitu  pemahaman  terhadap  peserta  didik, perancangan  dan  pelaksanaan  pembelajaran,  evaluasi  hasil  belajar,  dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan kompetensi diri;
  • Kompetensi  profesional,  yaitu  tingkat  penguasaan  materi  pembelajaran secara  luas  dan  mendalam,  yang  mencakup  penguasaan  materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metode keilmuannya.
Selengkapnya silahkan download Pedoman – Juknis Pelaksanaan OGN Guru SMA SMK dan SLB Tahun 2019.
Demikian info tentang Pedoman – Juknis Pelaksanaan OGN Guru SMA SMK dan SLB Tahun 2019. Semoga ada manfaatnya bagi rekan guru SMA SMK dan SLB. Terima kasih.

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget