Latest Post

Info Terbaru Aplikasi PMP Versi 2017

Berikut ini kami bagikan info terbaru tentang aplikasi PMP versi terbaru yang akan dirilis pada tahun 2017 ini. Mungkin rekan operator sudah mengetahui seperti apa aplikasi ini. 

Adapun perbedaan antara lain pada instrumen yang digunakan dan pada Panduan Pengisian Instrumen Aplikasi PMP 2017. Jika pada tahun sebelumnya jumlah siswa yang wajib mengisi instrumen minimal 10 orang pertingkat kelas, pada Aplikasi PMP 2017 jumlah siswa yang wajib mengisi instrumen hanya 5 orang pertingkat kelas.

Berdasarkan Draf Perangkat Instrumen Pemetaan PMP 2017 yang wajib mengisi instrument Aplikasi PMP 2017 adalah:

a) minimal 1 guru per tingkat kelas untuk SD
b) minimal 1 guru pendidikan agama serta pendidikan jasmani dan kesehatan pada SD
c) minimum 1 guru per mata pelajaran untuk SMP/SMA/SMK
d) total perwakilan guru minimal 8 - 10 guru
a) minimal 5 siswa per tingkat kelas (siswa SD hanya untuk kelas 4 – 6).
b) total perwakilan siswa minimal 15 siswa tiap sekolah.
a) minimal 1 orang perwakilan pimpinan komite 
b) minimal 2 orang perwakilan orangtua siswa
Menggunakan instrumen  berupa  kuesioner  pemetaan  mutu  pendidikan  yang  dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Terkait Intsrumen yang digunakan juga mengalami penyempurnaan, salah satu diantaranya masuknya ada pertanyaan yang berkaitan dengan Standar Sarana dan Prasarana. Berikut ini Indikator penyusunan Instrumen PMP 2017.

Lihat sumber disini

Program Keahlian Ganda

Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Banda Aceh antusias mengikuti program keahlian ganda, sebagai jalan pintas untuk mendapatkan sertifikasi. 

Herry Suansa dan Iswandi, keduanya guru SMK 1 Nagan Raya dan Guru SMK 4 Banda Aceh  Rani Yuliati mengaku mengikuti program keahlian ganda untuk mendapatkan sertifikasi. 

Iswandi menganggap program ini sebagai tambahan ilmu. Apalagi dirinya adalah guru automotif ilmu bidang teknik kendaraan ringan.

Sebagai tenaga pendidik, dia harus akan pelatihan dan program keahlian ganda ini bentuk pelatihan yang akan menjadi nilai plus bagi portofolionya. "Program ini adalah jalan tercepat untuk mendapatkan sertifikasi, " katanya ketika ditemui di SMK 4 Banda Aceh.

Pemerintah yang tak mampu menambah jumlah guru produktif pun melatih guru adaptif normatif sebagai guru produktif. 

Guru SMK yang awalnya hanya mengajar teori kini diberi pelatihan agar bisa mengajar praktik. Ini yang terjadi pada Iswandi dan Rani Yuliati. Sementara, Rani mengaku mengajar sejarah tapi bersedia belajar teknik sepeda motor karena sering ke bengkel. 

"Juga nantinya saya akan dapat sertifikat pendidik dan keahlian ganda yang kedua-duanya akan diakui pemerintah," kata Rani.

Kepala Sekolah SMK 4 Banda Aceh, Ermidiati mengatakan, guru produktif sangat kurang jumlahnya. Menurut dia, ketika kekurangan ini terjadi, peran guru honorer yang selalu dianggap ada dan tiada mengisi celah tersebut. Tapi pendapatan guru honorer saat ini menyedihkan. 

Sebab ketika pendidikan menengah belum diambil alih pemerintah provinsi, mereka bisa digaji Rp50.000 per bulan, katanya, tapi kini hanya Rp15.000 perjam.

Kepala Sekolah SMKN AL Murbakeya, Baihaqi mengatakan, program keahlian ganda jadi solusi untuk mengatasi kekurangan jumlah guru produktif yang sekarat. Namun ini hanya bisa menjadi obat sementara. 

"Mengatasi sementara oke tapi ke depan kita harap guru SMK ini memang dididik khusus atau dipersiapkan khusus sehingga tenaga yang disiapkan menjadi betul-betul tenaga kerja yang mampu bersaing di kancah internasional," tuturnya.

Peserta program keahlian ganda bidang Rekayasa Perangkat Lunak di SMK Al Murbakeya Rahmi Fitri berharap Kemendikbud memperbaiki modul yang ada. 

Dia mengaku, materi yang ada di modul tersebut sangat berat dipelajari bagi peserta jurusan umum seperti dirinya. "Mungkin karena materi berat ditambah fasilitas kurang nyaman jadi menambah stres," katanya.

sumber lihat disini

 Penetapan Jam Kerja ASN, TNI, dan POLRI Pada Bulan Ramadhan

Dalam rangka menyambut Bulan Ramadhan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KempanRB) telah menerbitkan Surat Edaran MENPANRB Nomor  20 Tahun 2017 Tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI, dan POLRI Pada Bulan Ramadhan.

Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul: 08.00— 15.00
  • Waktu Istirahat Pukul: 12.00— 12.30
  • Waktu Hari Jum’at Pukul: 08.00—15.30
  • Waktu istirahat Pukul: 11.30—12.30
Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 6 (enam) han kerja
  • Hari Senin sampat dengan Kamis, dan Sabtu Pukul: 08.00—14.00 Waktu istn’ahat Pukul: 12.00—12.30
  • Hari Jum’at Pukul 08.00—14.30Waktu istirahat Pukul: 11-30—12.30
Jumlah jam kerja efektlf bagi Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan minimal 32,50 jam per minggu.

Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut mengenai jam kerja pada bulan Ramadhan 2017 tersebut diatur oleh Pimpinan lnstansi Pemerlntah Pusat dan Daerah masing-masing dengan menyesuaikan situasi dan kondisi setempat.

Lebih jelasnya silahkan download Surat Edaran MENPANRB Nomor  20 Tahun 2017 Tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI, dan POLRI Pada Bulan Ramadhan Disini

Panduan teknis kegiatan ekstrakulikuler

Dalam rangka meningkatkan program ekstrakurikuler di sekolah berikut ini kami bagikan panduan lengkap pelaksanaan ekstrakurikuler di sekolah dasar (SD) kurikulum 2013 dalam bentuk Panduan teknis kegiatan ekstrakulikuler. 

Dalam pelaksanaannya, keberhasilan program pendampingan perlu didukung oleh ketersediaan panduan yang secara teknis mampu membimbing dan mengarahkan guru melaksanakan praktik pembelajaran sesuai dengan Kurikulum 2013 tersebut. Panduan teknis yang disusun adalah :
1. Kurikulum 2013 Di Sekolah Dasar
2. Panduan Teknis Memahami Buku Guru dan Buku Siswa Sekolah Dasar
3. Panduan Teknis Penyusunan RPP di Sekolah Dasar.
4. Panduan Teknis Pembelajaran dan Penilaian di Sekolah Dasar.
5. Panduan Teknis Penilaian dan Pengisian Rapor di Sekolah Dasar.
6. Panduan Teknis Pembelajaran Remedial dan Pengayaan di Sekolah Dasar
7. Panduan Praktis Orang Tua dalam Mendampingi Peserta Didik.
8. Panduan Teknis Pengembangan Muatan Lokal di Sekolah Dasar.
9. Panduan Teknis Kegiatan Ekstrakurikuler di Sekolah Dasar
10. Panduan Teknis Transisi KTSP ke Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar
Selengkapnya silahkan download Panduan teknis kegiatan ekstrakulikuler Disini

Berikut ini kami bagikan Juknis Penulisan / Pengisian Blangko Ijazah MI, MTS, MA (Kemenag) Tahun Pelajaran 2016/2017, juknis ini diterbitkan berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : 209/2017 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pengisian Blangko Ijazah MI, MTS, MA tahun 2017 atau Tahun Pelajaran 2016/2017.



Berikut ini beberapa Petunjuk Umum Pengisian Blanko Ijazah, sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) Pengisian Blanko Ijazah MI, MTS, MA tahun 2017 atau Tahun Pelajaran 2016/2017.
1. jazah untuk M MTs dan MA hanya dterbitkan oeh satuan penchdikan yang terakreditasi
2. Ijazah dan hasl ujian/daftar nilai ujan dicetak bolak-balik Ijazah di halaman depan dan hasil ujian/daftar nilai ujian di halaman belakang
3. ljazah Ml MTs dan MA dmi oleh panitia yang tetapkan oleh kepala madrasah
4. Ijazah ditulis tangan dengan baik benar, jelas, rapi, mudah dibaca, dan bersih dengan rnenggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus
5 Terdapat dua jenis jazah yaitu Ijazah untuk madrasah yang menggunakan Kurikulum 2006 dan Ijazah untuk madrasah yang menggunakan Kurikulum 2013 Perbedaaan tersebut terletak pada kode blangko yang terletak di halaman muka bagian bawah dan daftar mata palajaran jang terletak di halaman belakang
6. Jika terjadi kesalahan dalam penulisan Ijazah tidak boleh dicoret, ditimpa, atau di tipe ex dan harus diganti dengan blanko yang baru.

Petunjuk umum selengkapnya serta  petunjuk khusus pengisian blanko ijazah halaman depan dan halaman belangkang dapat di download pada Petunjuk Teknis (Juknis) Pengisian Blangko Ijazah MI, MTS, MA tahun 2017 atau Tahun Pelajaran 2016/2017. Link download tersedia di akhir tulisan ini.

Berikut ini Contoh Blanko Ijazah yang terlampir dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Pengisian Blanko Ijazah MI, MTS, MA tahun 2017 atau Tahun Pelajaran 2016/2017.

Juknis Penulisan Ijazah Kemenag 2017
Contoh Ijazah MI Sesuai JUKNIS PENULISAN BLANKO IJAZAH MI, MTS, MA (KEMENAG) 2017 (TAHUN PELAJARAN 2016/2017)

Juknis Penulisan Ijazah Kemenag 2017
Contoh Ijazah MI Sesuai JUKNIS PENULISAN BLANGKO IJAZAH MI, MTS, MA (KEMENAG) 2017 (TAHUN PELAJARAN 2016/2017)

Juknis Penulisan Ijazah Kemenag 2017
Contoh Ijazah MTS Sesuai JUKNIS PENULISAN BLANKO IJAZAH MI, MTS, MA (KEMENAG) 2017 (TAHUN PELAJARAN 2016/2017)

Juknis Penulisan Ijazah Kemenag 2017
Contoh Ijazah MTS Sesuai JUKNIS PENULISAN BLANGKO IJAZAH MI, MTS, MA (KEMENAG) 2017 (TAHUN PELAJARAN 2016/2017

Juknis Penulisan Ijazah Kemenag 2017
Contoh Ijazah MA Sesuai JUKNIS PENULISAN BLANKOIJAZAH MI, MTS, MA (KEMENAG) 2017 (TAHUN PELAJARAN 2016/2017)
Link Download Petunjuk Teknis (Juknis) Pengisian Blanko Ijazah MI, MTS, MA tahun 2017 atau Tahun Pelajaran 2016/2017 dan Contoh Blanko Ijazah (Klik Disini)

sumber : http://ainamulyana.blogspot.com/2017/05/juknis-penulisan-blangko-ijazah-mi-mts.html

Contoh Proposal PTK PAUD Lengkap

Berikut ini adalah link download beberapa contoh proposal Penelitian Tindakan Kelas (PTK) untuk PAUD yang telah kami rangkum secara lengkap.

Silahkan download semua filenya di bawah ini :

Download 7 Contoh PTK PAUD

  1. Penelitian Tindakan Kelas Tingkat PAUD dengan judul Implementasi Pembelajaran Berbasis Multiple Intelligence di KB Masyithoh Paguyangan Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes - Indah Ayu Rosita 
  2. Penelitian Tindakan Kelas Tingkat PAUD dengan judul IMPLEMENTASI PENDEKATAN SELARAS PERKEMBANGAN (DAP) DALAM PEMBELAJARAN KETERAMPILAN SOSIAL ANAK USIA 4 SAMPAI 6 TAHUN (STUDI DESKRIPTIF PADA TK NEGERI PEMBINA DAN TK KEMALA BHAYANGKARI KABUPATEN BREBES) - Erni Fatmawati
  3. Penelitian Tindakan Kelas Tingkat PAUD dengan judul Peningkatan Kemampuan Menceritakan Pengalaman Menggunakan Media Model Milik Anak di TK Pertiwi Pekauman Tegal Penelitian Tindakan kelas (PTK) Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - Laela Rita Sugiarti
  4. Penelitian Tindakan Kelas Tingkat PAUD dengan judul Upaya Mengatasi Penyesuaian Sosial Anak Melalui Metode Pembelajaran Kooperatif di Area Drama (TK Pertiwi 25.4 Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal)
  5. Penelitian Tindakan Kelas Tingkat PAUD dengan judul Strategi Pembelajaran Kooperatif dengan Memanfaatkan Lingkungan sebagai Sumber Belajar untuk Meningkatkan Perkembangan Sosial Siswa (Studi Pada TK Dharmawanita 1 Depok Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan
  6. Penelitian Tindakan Kelas Tingkat PAUD dengan judul MEMBANGUN PEMAHAMAN KARAKTER KEJUJURAN MELALUI PERMAINAN TRADISIONAL JAWA PADA ANAK USIA DINI DI KOTA PATI
  7. Penelitian Tindakan Kelas Tingkat PAUD dengan judul STUDI EKSPERIMEN PENGGUNAAN MEDIA DIVERSITY DOLL DAN MEDIA GAMBAR SEBAGAI PENANAMAN SIKAP TOLERANSI ANAK USIA 4-6 TAHUN DI RAUDHOTUL ATHFAL 02 MANGUNSARI SEMARANG
Untuk mempermudah pencarian silahkan gunakan ctrl+f, sekian semoga membantu. 

sumber lihat disini

 Gaji 13 Tahun 2017 Kapan Cair, Ini Infonya

Belakangan ini tengah ramai diperbincangkan tentang Info pencairan THR PNS tahun 2017, pada pencarian google banyak terdapat pertanyaan gaji 13 tahun kapan cair, Info pencairan gaji 13 tahun 2017kapan gaji 13 dan 14 tahun 2017, bahkan ada juga yang bertanya tentang gaji ke 13 pensiunan tahun 2017. Mari kita simak info pencairan gaji 13 tahun 2017 berikut ini : 

Anggaran khusus untuk Tunjangan Hari Raya (THR) atau gaji ke-14 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta gaji ke-13 pada tahun 2017 telah disiapkan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Adapun jadwal pencairannya, untuk THR akan diberikan sebelum lebaran, sementara untuk gaji ke-13 akan diberikan setelah lebaran tahun 2017. Jika tidak ada perubahan, hari raya lebaran tahun ini jatuh pada tanggal 25 Juni 2017.

Anggaran yang disiapkan untuk kedua bonus tersebut, kurang lebih sama dengan anggaran pada tahun lalu. Menurut Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Askolani, alasan anggaran tahun ini hampir sama dengan tahun lalu lantaran tidak ada kenaikan gaji pokok dan tidak ada penambahan pegawai. Pemerintah mengalokasikan anggaran yang masing-masing berkisar diantara Rp7 triliun sampai Rp8 triliun. 

"Jadi, satu, itu THR namanya, itu sebelum lebaran. Satunya gaji ke-13 untuk membantu anak sekolah, tujuan beda,"

Untuk THR, akan diberikan kira-kira pada seminggu sebelum lebaran. Sedangkan gaji ke-13 akan diberikan paling lambat awal Juli mendatang. Alasan pemerintah membedakan jadwal pemberian gaji ke-13 dan THR lantaran kebutuhan dan pemanfaatannya. Dalam waktu dekat, Askolani mengatakan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum akan keluar.

Perlu diketahui, pemberian THR pada tahun lalu, berdasarkan kalkulasi gaji pokok, ditambah dengan tunjangan keluarga dan tunjangan umum jabatan, tidak termasuk tunjangan kinerja. Pemerintah pada tahun lalu mengalokasikan dana untuk pemberian THR senilai Rp5 triliun.

Demikian info tentang pencairan gaji 13 tahun 2017, semoga bermanfaat. 

Sumber : http://www.sekolahdasar.net/2017/05/ini-jadwal-pencairan-gaji-ke-13-pns-dan-thr-tahun-2017.html

Panduan Penyusunan RPP Kurikulum 2013 Revisi 2017

Berikut ini adalah panduan tentang penyusunan RPP bagi sekolah yang menggunakan kurikulum 2013 hasil revisi 2017.

Adapun beberapa Komponen yang terdapat pada RPP K13 Revisi 2016 adalah sebagai berikut : 

  1. identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan; 
  2. identitas mata pelajaran atau tema/subtema; 
  3. kelas/semester; 
  4. materi pokok; 
  5. alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai; 
  6. tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan; 
  7. kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi;
  8. materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi; 
  9. etode pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik siswa dan KD yang akan dicapai; 
  10. media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran; 
  11. sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan; 
  12. langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup; dan 
  13. penilaian hasil pembelajaran. 
Selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah Komponen RPP tersebut di atas bersifat minimal, artinya setiap satuan pendidikan diberikan peluang untuk menambah komponen lain, selama komponen tersebut memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pembelajaran.

Selengkapnya tentang panduan penyusunan lengkapnya silahkan download Panduan Penyusunan RPP Kurikulum 2013 Revisi 2017 Disini

Lihat sumber disini

Syarat Penerimaan Siswa Baru SD 2017

Pemerintah telah mengeluarkan Permendikbud tentang mekanisme dan syarat dalam penerimaan siswa baru / PPDB pada jenjang SD sederjat untuk tahun ajaran 2017/2018.

Adapun syarat-syarat penerimaan siswa baru di SD adalah sebagai berikut :
(1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat:
  • calon peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik; dan
  • calon peserta didik baru berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
(2) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa atau kesiapan belajar dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.


(3) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.



(4) Ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampungnya berdasarkan ketentuan rombongan belajar dalam Peraturan Menteri.



Sementara itu pada Pasal 11 Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 dijelaskan seleksi calon peserta didik baru kelas 1 SD dan sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas, yaitu: usia calon peserta didik baru dan jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi.


Selanjutnya, ditegaskan pada pasal 11 ayat 2 Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 bahwa dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 SD atau bentuk lain yang sederajat tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung (calistung). Pelanggaran terhadap Peraturan Menteri ini diberikan sanksi.


Sekian dan semoga bermanfaat. 

Besaran Gaji PNS

Bapak dan Ibu guru sekalian, tahukah anda bahwa ada wacana tentang akan adanya perubahan sistem penggajian pada pegawai negeri sipil. Nantinya besaran jumlah gaji yang diterima PNS akan bergantung pada kinerja masing-masing PNS.

Pemerintah menghapus gaji pokok seperti yang selama ini diatur Undang-undang Pokok-pokok Kepegawaian. Gaji dan tunjangan PNS yang baru akan bergantung pada kinerja dan jabatan masing-masing.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengungkapkan, sistem gaji PNS akan berbeda dalam UU Aparatur Sipil Negara. Dalam UU ASN, sumber pendapatan PNS, yaitu gaji dan tunjangan (kinerja dan kemahalan). Penyebutan gaji pokok ditiadakan.

Berbeda dengan sistem sebelumnya, dimana pemberian tunjangan dipukul rata bagi PNS yang memiliki jabatan berbeda-beda dengan nilai yang sama. Dengan bentuk sistem penggajian baru, besar kecilnya gaji seorang PNS bergantung kinerja dan jabatannya. 

"Nanti, akan ada tunjangan kinerja dan ada ukurannya. Selama ini kan dipukul rata. PNS yang biasa-biasa saja bisa terima tunjangan sama dengan PNS yang rajin," jelasnya.

Menteri PAN-RB mengatakan pemberian gaji dan tunjangan akan diarahkan seperti pegawai swasta. Artinya, pemberian tunjangan harus berdasarkan profesionalisme. Adapun indikator pemberian tunjangan akan berpatokan pada sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dengan model penggajian baru, PNS yang berkinerja bagus akan mendapatkan penghasilan lebih besar dibandingkan pegawai dengan kinerja biasa-biasa saja. Sistem baru ini akan diberlakukan serentak paling lambat 2019 nanti. Sebab, Kementerian Keuangan harus menyesuaikan dengan kondisi fiskal. 

Menurutnya, ketentuan perubahan struktur tersebut akan diatur dalam peraturan pemerintah (PP). PP ini terpisah dari PP yang baru saja terbit, yakni PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (MPNS).

Download Kalender Pendidikan Madrasah Kemenag 2017 2018

Berikut ini adalah link download kalender pendidikan / kalender akademik bagi jenjang madrasah yang berada di bawah naungan Kemenag Tahun pelajaran 2017/2018

Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2017/2018 khusus Madrasah yang diterbikan Kemenag ini didasarkan surat edaran Direktur Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah (KSKK Madrasah) Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI  bernomor  392/Dj.I/Dt.I.I/HM.00/04/2017 tentang Kalender Pendidikan Madrasah Tahun Pelajaran 2017/2018.

Untuk download kalender pendidikan madrasah tahun 2017/2018 silahkan klik Disini

Mekanisme Sistem Zonasi PPDB 2017

Berikut ini adalah Mekanisme yang harus kita ketahui dalam rangka penerapan sistem zona pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) Tahun 2017 sesuai dengan permendikbud no.17 tahun 2017. 

Bahwa untuk menjamin agar penerimaan  peserta  didik  baru  pada  satuan pendidikan  formal  yaitu  taman kanak-kanak,  sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas,  sekolah  menengah kejuruan, atau  bentuk  lain yang  sederajat  perlu  dilakukan  secara  objektif, akuntabel,  transparan,  dan tanpa  diskriminasi  guna meningkatkan akses layanan pendidikan, pemerintah Menerbitkan Permendikbud Nomor  17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK, SD,  SMP, SMA,  SMK  atau yang Sederajat

Pasal 2 Permendikbud  Nomor  17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK, SD, SMP, SMA,  SMK  atau yang Sederajat, menyatakan bahwa PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru  berjalan  secara  objektif,  akuntabel,  transparan,  dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru  atau PPDB diatur dalam dalam pasal 3 sampai dengan pasal 17 Permendikbud  Nomor  17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK, SD,  SMP, SMA,  SMK atau yang Sederajat.

Dalam Pasal 3 Permendikbud  Nomor  17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK, SD,  SMP, SMA,  SMK  atau yang Sederajat, dinyatakan bahwa
(1)  PPDB dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (daring/online)  maupun  dengan  mekanisme  luar jejaring  (luring/offline)  dengan  memperhatikan kalender pendidikan.

(2)  Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melaksanakan PPDB  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  pada  bulan  Juni  sampai  dengan  bulan  Juli setiap tahun.

(3)  Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib  mengumumkan  secara  terbuka  proses pelaksanaan  dan  informasi  PPDB  antara  lain  terkait persyaratan,  seleksi,  daya  tampung  berdasarkan ketentuan  rombongan  belajar,  biaya,  serta  hasil penerimaan  peserta  didik  baru  melalui  papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

PERMENDIKBUD  NOMOR  17 TAHUN 2017 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TK, SD,  SMP, SMA,  SMK  SEDERAJAT 

Terkait Persyaratan sesuai Permendikbud  Nomor  17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK, SD,  SMP, SMA,  SMK  atau yang Sederajat, adalah sebagai berikut:

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah: 
a.  berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
b.  berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat:
a.  calon  peserta  didik  baru  yang  berusia  7  (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik; dan
b.  calon  peserta  didik  baru  berusia  paling  rendah  6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
Pengecualian  syarat  usia paling  rendah  6  (enam) tahun diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan  istimewa/bakat  istimewa  atau  kesiapan belajar  dibuktikan  dengan  rekomendasi tertulis  dari psikolog profesional. Dalam hal psikolog profesional tidak  tersedia,  rekomendasi  dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah. Ketentuan  tersebut  dilaksanakan sesuai  dengan  batas  daya tampungnya  berdasarkan ketentuan  rombongan  belajar  dalam  Peraturan Menteri.

Persyaratan  calon  peserta  didik  baru  kelas  7  (tujuh)  SMP atau bentuk lain yang sederajat:
a.  berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun; dan
b.  memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat;

Persyaratan  calon  peserta  didik  baru  kelas  10 (sepuluh) SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat: 
a.  berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun;
b.  memiliki ijazah/STTB SMP atau bentuk lain yang sederajat; dan
c.  memiliki  SHUN  SMP  atau  bentuk  lain  yang sederajat.
SMK  atau  bentuk  lain  yang  sederajat  bidang keahlian/program  keahlian/kompetensi  keahlian tertentu dapat  menetapkan  tambahan  persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh). Persyaratan  calon  peserta  didik  baru  kelas  10 (sepuluh) dikecualikan bagi calon peserta didik yang berasal dari Sekolah di luar negeri.

Pasal 8 Permendikbud  Nomor  17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar,  Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas,  Sekolah Menengah Kejuruan, atau  Bentuk Lain Yang Sederajat  menyatakan bahwa Syarat usia sebagaimana dimaksud dibuktikan  dengan  akta  kelahiran atau  surat  keterangan lahir  yang  dikeluarkan oleh pihak  yang berwenang  dan dilegalisir oleh lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Selanjutnya Pasal 9 Permendikbud  Nomor  17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar,  Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas,  Sekolah Menengah Kejuruan, atau  Bentuk Lain Yang Sederajat  menyatakan Persyaratan  calon  peserta  didik baru baik  warga  negara Indonesia  atau  warga  negara  asing  untuk  kelas  7  (tujuh) atau  kelas  10 (sepuluh) yang  berasal  dari Sekolah di  luar negeri  selain  memenuhi  persyaratan, wajib  mendapatkan surat keterangan  dari Direktur  Jenderal yang  menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Terkait Seleksi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru  atau PPDB sesuai Permendikbud  Nomor  17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK, SD,  SMP, SMA,  SMK  atau yang Sederajat.

Untuk Jenjang SD, dalam Pasal 11 ayat (1) Permendikbud  Nomor  17 Tahun 2017 dinyatakan  Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan  urutan  prioritas  sesuai dengan daya  tampung berdasarkan  ketentuan  rombongan  belajar sebagai berikut: a.  usia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5 ayat (1); dan b.  jarak  tempat  tinggal  ke  Sekolah sesuai  dengan ketentuan zonasi. (2)  Dalam  seleksi  calon  peserta  didik  baru  kelas  1  (satu) SD  atau bentuk  lain  yang  sederajat  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

Untuk Jenjang SMP, dalam Pasal 11 ayat (1) Permendikbud  Nomor  17 Tahun 2017 dinyatakan  Seleksi calon  peserta  didik  baru  kelas  7  (tujuh)  SMP atau bentuk  lain  yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan  urutan  prioritas  sesuai dengan daya  tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut: a)  jarak  tempat  tinggal  ke  sekolah  sesuai  dengan ketentuan zonasi;  b)  usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a; c)  nilai  hasil  ujian  SD atau  bentuk  lain  yang sederajat; dan d)  prestasi  di  bidang  akademik  dan  non-akademik  yang diakui Sekolah sesuai dengan kewenangan daerah masing-masing.

Untuk Jenjang SMP, dalam Pasal 11 ayat (1) Permendikbud  Nomor  17 Tahun 2017 dinyatakan  (1) Seleksi  calon  peserta  didik  baru  kelas  10  (sepuluh) SMA,  SMK,  atau  bentuk  lain  yang  sederajat mempertimbangkan  kriteria  dengan  urutan  prioritas sesuai  daya  tampung  berdasarkan  ketentuan rombongan belajar sebagai berikut: a)  jarak  tempat  tinggal  ke  Sekolah  sesuai  dengan ketentuan zonasi; b)  usia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7 ayat (1) huruf a; c)  SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat; dan d)  prestasi  di  bidang  akademik  dan  non-akademik yang diakui Sekolah. Pasal 11 ayat Ayat (2)  Jarak  tempat  tinggal  ke  Sekolah  sesuai  dengan ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  a,  dikecualikan  bagi  calon  peserta  didik  baru pada SMK atau bentuk lain yang sederajat. Pasal 11 ayat (3)  Khusus  calon  peserta  didik  pada  SMK  atau  bentuk lain  yang  sederajat,  selain mengikuti  seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan  huruf  d, Sekolah dapat melakukan  seleksi  bakat dan  minat  sesuai  dengan  bidang  keahlian/program keahlian/kompetensi keahlian  yang  dipilihnya  dengan menggunakan  kriteria  yang  ditetapkan Sekolah dan institusi pasangan/asosiasi profesi.

Permendikbud  No  17 Tahun 2017  Mengatur Sistem Zona dalam PPDB

Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru  atau PPDB diatur dalam  pasal 15 sampai dengan 17 Permendikbud  Nomor  17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK, SD,  SMP, SMA,  SMK  atau yang Sederajat.

Pasal 15 Permendikbud  Nomor  17 Tahun 2017 menyatakan bahwa
(1)  Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib  menerima  calon  peserta  didik  yang berdomisili pada  radius  zona  terdekat  dari  sekolah  paling  sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

(2)  Domisili  calon  peserta  didik  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang  diterbitkan  paling  lambat  6  (enam)  bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

(3)  Radius  zona  terdekat  sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1)  ditetapkan  oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan jumlah ketersediaan  daya  tampung  berdasarkan ketentuan rombongan  belajar  masing-masing  sekolah  dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut.

(4)  Bagi  sekolah  yang  berada  di  daerah  perbatasan provinsi/kabupaten/kota,  ketentuan persentase  dan radius  zona  terdekat  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  dapat diterapkan  melalui kesepakatan secara tertulis  antarpemerintah  daerah  yang  saling berbatasan.

(5)  Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui:

  • jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat  dari  sekolah  paling  banyak  5%  (lima persen)  dari  total  jumlah  keseluruhan  peserta didik yang diterima;
  • jalur  bagi  calon  peserta  didik  yang  berdomisili diluar  zona terdekat  dari sekolah  dengan  alasan khusus  meliputi  perpindahan  domisili orangtua/wali peserta  didik atau  terjadi  bencana alam/sosial,  paling banyak 5% (lima persen) dari total  jumlah  keseluruhan  peserta  didik  yang diterima.

Pasal 16 Permendikbud  Nomor  17 Tahun 2017 menyatakan bahwa
(1)  SMA,  SMK,  atau  bentuk  lain  yang  sederajat  yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi wajib menerima  peserta  didik  baru  yang  berasal  dari keluarga  ekonomi  tidak  mampu  yang  berdomisili dalam satu wilayah daerah provinsi paling sedikit 20% (dua  puluh  persen)  dari  jumlah  keseluruhan  peserta didik yang diterima. 

(2)  Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak  mampu  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1) dibuktikan  dengan  Surat  Keterangan  Tidak  Mampu  (SKTM)  atau  bukti  lainnya  yang diterbitkan  oleh pemerintah daerah.

(3)  Apabila  peserta didik  memperoleh  SKTM  dengan  cara yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  perolehannya, akan dikenakan sanksi pengeluaran dari Sekolah.

(4)  Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan  hasil  evaluasi  Sekolah  bersama dengan komite  sekolah,  dewan  pendidikan,  dan  dinas pendidikan  provinsi  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17 Permendikbud  Nomor  17 Tahun 2017 menyatakan bahwa Ketentuan  zonasi  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  15 tidak berlaku bagi SMK.

Selengkapnya Silahkan Unduh Permendikbud  Nomor  17 Tahun 2017 Disini
Lihat sumber disini 

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget
Laporkan Link Rusak Disini
×
_

Kirim masukan, keluhan, atau request aplikasi kepada admin melalui pesan di bawah ini