July 2015

Pada aplikasi Dapodikdas generasi 4 yang diawali pada versi V.4.0.0 untuk input / entry data Dapodikdas (Data Pokok Pendidikan Dasar) jenjang SD, SMP, dan SLB pada semester I (ganjil) tahun ajaran 2015/2016 terdapat beberapa perubahan (perbaikan dan pembaruan).

Berikut daftar perubahan yang terdiri dari perbaikan dan pembaruan aplikasi Dapodikdas v.4.0.0 dibandingkan dengan versi aplikasi Dapodikdas sebelumnya yang admin share dari Bpk. Yusuf Rokhmat, di antaranya adalah sebagai berikut :


1.   Perbaikan : Pelebaran 14 digit pada kolom NRG di Riwayat sertifikasi
2.   Pembaruan : Kolom NPWP Sekolah di Form Sekolah
3.   Pembaruan : Isian Hobby di form Registrasi Peserta Didik
4.   Pembaruan : Isian Cita-cita di form Registrasi Peserta
5.   Pembaruan : Isian No SKHUN untuk jenjang SMP di Form Registrasi Peserta Didik
6.   Pembaruan : Isian No Peserta UN untuk jenjang SMP di Form Registrasi Peserta Didik
7.   Pembaruan : Isian No Seri ljazah di form Registrasi Peserta Didik
8.   Pembaruan : Modul Layanan Khusus Sekolah
9.   Pembaruan : Modul Program Inklusi Sekolah
10.    Pembaruan : Kolom "Keterangan- pada tabel Prasarana
11.    Pembaruan : Kolom "Spesifikasi- pada tabel Sarana
12.    Pembaruan : Menu Unduh Daftar Peserta Didik Keluar
13.    Pembaruan : Menonaktifkan isian lintang dan bujur di form Sekolah
14.    Pembaruan : Modul tambah peserta didik baru/mutasi secara online
15.    Pembaruan : Penguncian nama, NUPTK, Tanggal Lahir, Nama Ibu Kandung, dan Jenis Kelamin
16.    Pembaruan : Penguncian nama, NISN, Tanggal Lahir pada data Peserta Didik
17.    Pembaruan : Penambahan referensi kurikulum pada sekolah SPK (Sekolah Pendidikan Kerjasama).

[baca juga : Cara Instal DAPODIK 4.0.0]



TANGERANG - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan meninjau pelaksanaan Masa Orientasi Siswa (MOS) dhttp://pgri-online.blogspot.com/i Kota Tangerang. Dalam kunjungannya itu, Anies didampingi Wali Kota Tangerang H Arief Rachadiono Wismansyah. 


Dalam kunjungan itu, Anies masih melihat adanya praktik perpeloncoan siswa baru, seperti terlihat di SMA 2, SMK 4, dan SMK Yuppentek. Menanggapi hal itu, Arief mengakui masih adanya praktik perpeloncoan itu. 

"Kami sudah menerbitkan buku panduan MOS yang sudah disebarkan ke sekolah-sekolah. Namun ada beberapa sekolah yang tidak mensosialisasikan kepada anak didiknya, sehingga ada kakak kelas yang masih melakukan perpeloncoan kepada para siswa baru," kata Arief, saat mendampingi Mendikbud Anies Baswedan, Rabu (29/7/2015). 

Lebih lanjut, dia meminta kepada seluruh sekolah di Kota Tangerang memajang Surat Edaran Menteri maupun Surat Edaran Wali Kota terkait Panduan Pelaksanaan MOS di papan pengumuman agar bisa dibaca oleh seluruh siswa dan pengajar.



"Kami menginstruksikan kepada jajaran Dinas Pendidikan Kota Tangerang untuk mengecek sekolah yang masih melakukan perpeloncoan. Kalau masih ada sekolah yang masih memberlakukan perpeloncoan dan bully, saya kira harus dipecat kepala sekolahnya," tuturnya. 

Ditambahkan dia, sanksi berat terhadap sekolah itu berlaku bukan hanya bagi para sekolah-sekolah negeri. Melainkan kepada seluruh sekolah swasta di Kota Tangerang. Hal ini sesuai dengan arahan Mendikbud yang melarang perpeloncoan. 

"Kami tidak akan menolerir tindakan apapun yang merusak citra pendidikan di Kota Akhlakul Karimah. Semua atribut yang tidak sopan dan tidak layak harus dilepaskan, karena tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan," pungkasnya.

[baca juga : DAPODIK 4.0.0 akan rilis tanggal 30 juli]


Jakarta (Dikdas): Untuk meningkatkan performa Aplikasi Data Pokok Pendidikan Dasar (Dapodikdas), Versi 4.0.0 akan segera dirilis pada tanggal 30 Juli 2015. Demikian disampaikan Supriyatno, Kepala Subagian Data dan Informasi, Bagian Perencanaan dan Penganggaran, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Senin, 27 Juli 2015.
“Ini untuk peningkatan performa Dapodikdas, sehingga versi 3.0.3 diubah menjadi 4.0.0,” ujar Supriyatno di ruang Dapodikdas, lantai 5, Gedung E, Kompleks Kemendikbud, Senayan, Jakarta.
Supriyatno menambahkan bahwa ada perbedaan antara Aplikasi Dapodikdas Versi 3.0.3 dengan Aplikasi Dapodikdas Versi 4.0.0.Pertama, ada penambahan referensi baru yang meliputi wilayah dan operasional. Kedua, pencantuman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sekolah pada formulir sekolah. Ketiga, entri dan atau update data dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu komputer.
“Seiring dengan rilis Aplikasi Dapodik terbaru itu, operator sekolah diwajibkan untuk melakukan update atau penyempurnaan data, baik yang berhubungan dengan siswa, guru, serta sarana dan prasarana,” tegas Supriyatno.
Perubahan versi di atas, juga terjadi pada Aplikasi Data Pokok Pendidikan Menengah (Dapodikmen) dari versi 8.1.4 menjadi 8.2.0.
Sementara itu, Yusuf Rokhmat, staf Data dan Informasi, menambahkan bahwa rilis Aplikasi Dapodikdas tersebut juga akan diiringi dengan peluncuran wajah baru laman Dapodikdasmen.
“Ada metode tambah peserta didik baru online melalui Dapodikdasmen, sehingga operator sekolah tidak input ulang siswa kelas 7 (SMP),” ujarnya.*

[Baca juga : Kegiatan Rutin yang wajib dilaksanakan di sekolah tahun pelajaran 2015/2016]

Berikut ini adalah beberapa kegiatan rutin yang wajib dilaksanakan di sekolah pada tahun ajaran 2015-2016 terkait dengan Penumbuhan Budi Pekerti Di Sekolah dari Menteri Anies Baswedan. 





Yang terhormat Bapak dan Ibu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Terlampir adalah infografis Permen Penumbuhan Budi Pekerti utk disebarkan lewat ke semua jalur distribusi informasi yg kita miliki (group pendataan propinsi, kabupaten/kota, kecamatan, UPTD, dan lainnya). Naskah Permen dikirimkan menyusul kemudian.

Penumbuhan Budi Pekerti
Anies R. Baswedan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Disampaikan pada rapat koordinasi dengan
Kepala Dinas Pendidikan Propinsi se-Indonesia
Jumat, 10 Juli 2015

Lingkungan pendidikan sebagai taman

  1. Intra Kurikuler
  2. Ekstra Kurikuler
  3. Non Kurikuler
Penumbuhan Budi Pekerti
Pelaksanaan serangkaian kegiatan non kurikuler di sekolah yang bertujuan untuk menciptakan iklim sekolah menyenangkan bagi seluruh warga sekolah dan menumbuhkan budi pekerti anak bangsa.

Nilai-nilai Mendasar

Internalisasi nilai-nilai moral dan spiritual. Menghayati hubungan spiritual dengan Sang Pencipta dan diwujudkan dengan sikap moral keseharian untuk menghormati sesama makhluk hidup dan alam sekitar.
 Internalisasi nilai-nilai moral dan spiritual
Guru dan peserta didik berdoa bersama sesuai keyakinan masing-masing-masing, sebelum dan sesudah hari pembelajaran, dipimpin oleh seorang peserta didik secara bergantian di bawah bimbingan guru. 

Kegiatan wajib
  • Guru dan peserta didik berdoa bersama sesuai keyakinan masing-masing-masing, sebelum dan sesudah hari pembelajaran, dipimpin oleh seorang peserta didik secara bergantian di bawah bimbingan guru.
Contoh-contoh pembiasaan baik
  • Membiasakan untuk menunaikan ibadah bersama sesuai agama dan kepercayaannya baik dilakukan di sekolah maupun bersama masyarakat.
  • Membiasakan perayaan Hari Besar Keagamaan dengan kegiatan yang sederhana dan hikmat.
  • Membiasakan siswa menginisiasi dan melakukan kegiatan sosial.
untuk materi selanjutnya silahkan download link di bawah ini tentang paparan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengenai “Penumbuhan Budi Pekerti” di Sekolah:
Untuk lebih jelasnya, Silahkan Unduh Infografis Gerakan “Penumbuhan Budi Pekerti”. pada link di bawah ini : DOWNLOAD INFO GRAFIS PENUMBUHAN BUDI PEKERTI

Penyebab Sertifikasi Tidak cair - Pada kesempatan ini mari kita sama-sama menyimak penyebab sertifikasi 2015 tidak cair atau terlambat cair, yang dikarenakan kemungkinannya Kesalahan Operator Sekolah tersebut yang pernah di alami yang Operator Lain maupun Kesalahan-kesalahan lain. Sebelum Terlambat mari kita perbaiki sebelum terlambat


Secara Garis Besar Penyebab Sertifikasi Tidak Cair :


1. PTK Maupun Sekolah Tidak Terdaftar dalam pendataan Dapodik.
2. NIP Tidak Sinkron dengan tanggal lahir.

  • Dalam hal ini sangat perlu waspada para Operator Sekolah.  dan perlu di ingat jumlah NIP 18 Digit.

3. Tidak Memiliki Sekolah Induk.

  • Untuk PTK bertugas  di sekolah lain perlu waspada dalam pengisian sekolah induk.

4. Belum Mengisi Jumlah Jam Mengajar (JJM) Pada semester 2.

  • Ini salah satu faktor penyebab tidak cairnya dana sertifikasi, para operator sekolah mesti sudah paham pengisian JJM, Jangan sampai keliru antar Kurikulum 2013 da Ktsp 2006.

5. Siswa belum Masuk Rombel Atau sebaliknya Guru belum masuk Rombel.
6. Pangkat Golongan Tidak Diketahui.

  • saat pengisian pangkat dan golongan semua SK Pangkat dan Golongan dari awal sampai sekarang.

7. Honor Sekolah Belum di Akui
8. Lembaga Pengangkat Belum Di akui.
9. Sumber Gaji Tidak di Ketahui
10. Sudah Pensiun
   - Berikut Ketentuan Tugas Tambahan Yang Valid :
11. Tugas Tambahan Belum Valid


12. Guru BK Belum Memenuhi Syarat.

13. Gaji Pokok Belum Sesuai.
14. NUPTK Bentrok
15. JJM Terkunci
16. Mutasi Kemenag
17. Mutasi Dikmen / Paud
18 JJM Linier Kurang



Sekian Terimakasih, semoga bisa membantu operator sekolah masing-masing.


Tak hanya indah dan dianggap sebagai gua paling dalam di muka bumi, Krubera-Voronya yang juga dianggap sebagai "Everest gua". Gua ini terletak di Massif Arabika, dengan kedalaman yang hingga kini baru dijelajahi manusia adalah adalah total panjang 13.232 meter dengan kedalaman 2.191 meter (7.188 kaki).

Sejak ditemukan pada tahun 1960 oleh seorang Geografer Rusia, Alexander Kruber, Gua ini tak pernah menghentikan niat para geologist untuk terus mengeksplorasinya. Belakangan gua ini dikunjungi dan dieksplorasi oleh para penjelajah gua dari Universitas Ibrani, Yerusalem.

Para penjelajah yang terdiri dari Boaz Langford, Leonid Fagin, Vladimir Buslov dan Yuval Elmaliach, yang merupakan utusan dari Asosiasi Speleological Ukraina. Mereka yang berasal dari Rusia, Spanyol, Inggris dan Lebanon ini merupakan bagian dari misi penjelajah gua dari sembilan negara di dunia. 

Prof. Amos Frumkin, dari Departemen Geografi di Universitas Ibrani, yang mengepalai unit penelitian gua ini mengatakan bahwa dalam memecahkan rekor dunia untuk eksplorasi sebuah gua terdalam di dunia merupakan sebuah prestasi, mereka telah berhasil menjelajah ke kedalaman 2.196 meter di bawah permukaan bumi, 5 meter lebih dalam dari rekor sebelumnya.

"Eksplorasi gua adalah daerah di mana orang harus bekerja sama, karena turun ke kedalaman membutuhkan banyak kerja sama tim, terutama di sebuah gua serumit Krubera," kata Prof. Frumkin.

Tak hanya menjelajah, mereka berhasil mengabadikan foto-foto fantastis di kedalaman gua. Ini dia..










Sesuai surat dari Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur nomor :115/BIM.5/2/2015, tanggal 23 Pebruari 2015, perihal: Penyampaian Dokumen SNI maka kami melakukan perubahan dengan menyesuaikan SNI baru. Perubahan tersebut terkait peralatan di bawah ini. Diharapkan seluruh stake holder dan pihak-pihat terkait dapat maklum.



Untuk lebih detailnya tentang Nama alat dan Spesifikasinya silahkan download Surat Pemberitahuannya melalui link di bawah ini :


download



JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyarankan ada penurunan nilai standar kompetensi lulusan (SKL) 55 yang digunakan pada Ujian Nasional (unas) 2015. Alasannya, siswa kesulitan mengejar nilai murni tanpa penambahan nilai sekolah itu.

Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemendikbud Nizam menjelaskan, penetapan skor SKL itu bukan kewenangannya.
Melainkan kewenangan dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). "Kita sarankan kepada BSNP jangan tinggi-tinggi menetapkan SKL," katanya di Jakarta kemarin.

Hasil evaluasi dari penyelenggaraan Unas 2015 yang digelar April lalu, memang banyak siswa mendapatkan nilai kurang dari 55. Misalnya untuk materi ujian matematika, ada 42 persen siswa IPA dan 51 persen siswa IPS tidak bisa mengejar nilai minimal 55 itu.

Dalam penyelenggaraan unas sebelumnya, nilai yang didapat siswa memang relative lebih tinggi. Namun tingginya nilai itu disebabkan karena ada penggabungan antara nilai unas murni dengan nilai sekolah. Porsi pembobotannya adalah 60 persen nilai unas dan 40 persen nilai sekolah.

"Angka standar minimum kompetensi di atas 55 saja, masih sangat berat untuk diraih siswa," katanya. Sehingga guru besar teknik sipil UGM itu mengatakan, akan mengkaji lebih mendalam bersama BSNP tentang ketatapan SKL.
Dia menegaskan SKL untuk Unas 2016 sampai sekarang belum diputuskan. Apakah masih tetap 55, dikurangi, atau bahkan dinaikkan akan ditetapkan lebih lanjut.

Kepala BSNP Zainal Arifin Hasibuan menuturkan, pembahasan perubahan nilai SKL unas belum mereka bahas. "Apakah akan diturunkan atau dinaikkan, masih belum menjadi isu," kata guru besar Fakultas Ilmu Komputer UI itu. Menurutnya target utama saat ini adalah unas harus benar-benar menjadi radar kompetensi siswa.

Dia menjelaskan kondisi siswa di seluruh Indonesia beragam. Ada yang kepandaiannya kurang, biasa-biasa, hingga pandai dan pandai sekali. "Unas yang baik itu bisa memetakan siswa berdasarkan kemampuannya masing-masing," kata dia. Kemudian dari nilai pemetaan yang akurat itu, bisa dipakai siswa untuk pertimbangan melanjutkan pendidikan berikutnya.

Zainal mencontohkan siswa yang mendapatkan nilai unas pas-pasan, tidak perlu berjuang mati-matian masuk Fakultas Kedokteran. Karena saingannya pasti cukup ketat. Sebagai gantinya siswa dengan nilai pas-pasan ini mungkin lebih cocok masuk ke balai latihan kerja atau fakultas lainnya.

"BSNP tidak ingin berbicara nilai minimal unas dinaikkan atau diturunkan. Karena nanti bisa membuat stress masyarakat lagi," katanya. Zainal mengatakan nilai SKL yang sekarang ditetapkan sebesar 55 masih relevan.
Meskipun nilai minimal unas tidak terkait kelulusan siswa, Zainal mengatakan tidak serta merta bisa dinaikkan atau diturunkan begitu saja.

Anggota Komisi X (Bidang Pendidikan) DPR Ferdiansyah mengatakan sebelum memutuskan mengubah nilai minimal 55 itu, pemerintah harus evaluasi kualitas pelayanan pendidikan. "Pelayanan pendidikan seperti infrastruktur maupun guru, masih belum merata kualitasnya," kata politisi Partai Golkar itu.

Ferdiansyah mengusulkan supaya standar nilai kelulusan unas dibedakan di setiap daerah. Misalnya nilai di pulau Jawa tetap 55, tetapi di Papua bisa diturunkan sedikit menjadi 50 atau 45.
"Meskipun nilai minimalnya beda, tetapi sifatnya tetap ujian nasional. Karena standar kualitas soal ujiannya ditetapkan secara nasional. Penyelenggaranya juga tetap pemerintah pusat," urainya.

Dia mengatakan pemerintah tidak adil jika ada daerah dengan kondisi pendidikan masih rendah dipaksa untuk mengejar nilai minimal unas 55 itu. Untuk itu Ferdiansyah mendesak supaya pemerintah menyampaikan data sebaran kualitas pelayanan pendidikan di Indonesia secara terperinci. Sehingga kebijakan penyelenggaraan Unas 2016 bisa diambil dengan tepat.



JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) akan menyelenggarakan tiga ujian nasional (UN) pada 2016 mendatang. UN pertama merupakan ujian perbaikan bagi peserta periode 2015 yang belum memenuhi standar kompetensi lulusan (SKL) pada satu atau lebih mata pelajaran.
UN kedua merupakan ujian utama 2016 dengan kisi-kisi baru. Sementara itu UN ketiga merupakan perbaikan bagi peserta 2016.

 "Tahun depan, peserta UN 2015 yang ingin melakukan perbaikan disilakan ikut. Jadi UN tahun depan bukan hanya untuk peserta UN 2016," kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud Totok Suprayitno, Selasa (14/7)m
Nantinya, UN pertama akan dilaksanakan pada 22 Februari 2016. Untuk UN utama 2016 akan dilaksanakan mulai 4 April. Sementara, UN perbaikan 2016 akan dilaksanakan awal Juni atau September.

Materi ujian disesuaikan dengan jenis UN. Materi UN perbaikan 2015 sesuai dengan kisi-kisi 2015. UN utama 2016 materi ujiannya ada tiga. Yaitu irisan kurikulum KTSP dan K13, Kisi-kisi UN yang dikeluarkan BSNP (bersifat makro), dan sesuai dengan ketuntasan kurikulum. Sementara, materi untuk UN perbaikan 2016 sama dengan UN utama 2016.
"UN perbaikan 2015 akan dilakukan dengan berbasis komputer. Ujian akan dilaksanakan di SMA/SMK di domisili siswa saat ini dan siswa dapat mendaftar secara online ke dinas provinsi,” tambah Totok.

Untuk UN utama di 2016 akan dilaksanakan di sekolah masing-masing dengan berbasis kertas dan komputer. Sedangkan untuk UN perbaikan 2016, mekanismenya sama dengan UN perbaikan 2015, yaitu berbasis komputer dan pendaftaran dilakukan secara online di dinas provinsi," tegas Totok.

[baca juga : Info Juknis Inpassing guru]

Menindak lanjuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Penetapan Angka Kredit Guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil untuk itu kami akan melaksanakan penyesuaian / inpasing Penetapan Angka Kredit bagi PNS Guru Golongan III/a s.d. IV/a yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.




Keterangan beerkas kelengkapan bisa di download di bawah ini :



download

Masing-masing PTK mengirimkan 2 bendel kelengkapan dengan map snelheckter plastic warna Merah dan Khusus Gol. IV/b ke atas dengan map snelheckter plastik warna Kuning . Fotocopy kelengkapan di legalisir oleh atasan langsung, kecuali ijasah baru di legalisir oleh lembaga yang menerbitkan ijasah.
Berkas kelengkapan dikirim ke UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tapen paling lambat Hari Jumat Tanggal  24 Juli 2015.

Catatan :
         Masing –masing  PTK 2 bendel kelengkapan 
         Ceck list di masukkan pada  masing – masing map snelheckter

Juknis di atas diperuntukkan bagi guru di wilayah Kabupaten Bondowoso, untuk daerah lain diperkirakan tidak akan jauh berbeda, demikian semoga bermanfaat. 

[baca juga : Sekolah wajib menyanyikan lagu Indonesia Raya di sekolah setiap hari]



Disadari atau tidak, nilai-nilai dasar kemanusiaan yang berakar dari Pancasila masih sebatas pada pemahaman dalam tataran konseptual. Nilai-nilai dasar kemanusiaan ini belum sepenuhnya terwujud menjadi nilai aktual dengan cara yang menyenangkan di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat. Padahal nilai-nilai tersebut penting agar anak-anak Indonesia memiliki karakter positif.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan mengatakan, kegiatan menumbuhkan karakter positif itu diterjemahkan dalam bentuk Peraturan Mendikbud Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti yang akan segera terbit. Dalam peraturan itu, diatur bentuk-bentuk kegiatan wajib maupun pembiasaan umum yang dapat dilakukan sekolah kepada peserta didik. 

Adapun beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai Peraturan Mendikbud Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti, adalah sebagai berikut:
  • Melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin dengan mengenakan seragam atau pakaian yang sesuai denganketetapan sekolah.
  • Melaksanakan upacara bendera pada pembukaan MOPDB untuk jenjang SMP, SMA/SMK.
  • Sesudah berdoa setiap memulai hari pembelajaran, guru dan peserta didik menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya
  • Sebelum berdoa saat mengakhiri hari pembelajaran, guru dan peserta didik menyanyikan lagu bernuansa patriotik atau cinta tanah air, baik lagu wajib nasional, lagu daerah maupun lagu terkini.


Mendikbud menjelaskan, penumbuhan budi pekerti adalah pelaksanaan serangkaian kegiatan non kurikuler di sekolah yang bertujuan menciptakan iklim sekolah yang menyenangkan bagi seluruh warga sekolah dan menumbuhkan budi pekerti anak-anak bangsa. Penumbuhan budi pekerti ini akan dilakukan dengan tahapan, mulai dari diajarkan, dibiasakan, didisiplinkan, sehingga menjadi kebiasaan, dan akhirnya menjadi kebudayaan.

 “Misalnya budaya bersih. Ini ujung dari mengajarkan kepada anak-anak untuk bersih, kemudian membiasakan anak-anak untuk bersih. Jika belum biasa bersih, anak-anak kemudian didisiplinkan, sehingga terbentuk kebiasaan bersih, dan akhirnya menjadi budaya bersih,” kata Mendikbud dalam sosialisasi penumbuhan budi pekerti di Kantor Kemendikbud Jakarta, Jumat (10/7). Sosialisasi ini dihadiri seluruh pejabat eselon I dan II lingkup Kemendikbud, Kepala LPMP, Kepala PPPPTK, dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi seluruh Indonesia.

Jenis kegiatan penumbuhan budi pekerti itu didasarkan pada tujuh nilai-nilai dasar kemanusiaan. Ketujuh nilai dasar itu adalah internalisasi sikap moral dan spiritual; penanaman nilai kebangsaan dan kebhinekaan; interaksi positif dengan sesama siswa; interaksi positif dengan guru dan orang tua; penumbuhan potensi unik dan utuh setiap anak; pemeliharaan lingkungan sekolah; dan pelibatan orang tua dan masyarakat.

Penumbuhan budi pekerti memang membutuhkan proses. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan penumbuhan budi pekerti ini akan mulai dilakukan di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia mulai tahun pelajaran baru 2015/2016. Melalui peraturan tersebut, sekolah dapat menerapkan kegiatan-kegiatan penumbuhan budi pekerti ini yang dilakukan secara regular dan menjadi bagian dari praktek keseharian.

Mendikbud menegaskan, penumbuhan budi pekerti tidak hanya akan menyasar pada 53 juta siswa di Indonesia melainkan akan berdampak lebih luas bagi bangsa. Karena, menurut Mendikbud, siswa yang jumlahnya mencapai 20 persen dari total jumlah penduduk Indonesia itu nanti akan menjangkau orang-orang di lingkungan di sekitarnya, misalnya orang tua untuk menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan baik itu. “Yang sedang kita lakukan adalah pendidikan untuk bangsa melalui anak-anak di sekolah. Ini lebih dari sekadar mengubah perilaku satu atau dua orang, tetapi seluruhnya,” tegas Mendikbud. Paparan Mendikbud mengenai Penumbuhan Budi Pekerti dapat diunduh pada link http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/pengumuman/PBP.pdf



Dana Sudah di Bank, Ini Alasan TSG 1.106 Guru Tersendat


MANADO – Sebanyak 1.106 guru sertifikasi di Kota Manado harap-harap cemas. Pasalnya, berdasarkan data, mereka menerima Tunjangan Sertifikasi Guru (TSG). “Sampai hari ini belum cair. Menurut info, SK Dirjen sampai sekarang belum ada. Karena ini memasuki tahun ajaran baru, selaku guru juga orang tua membutuhkan dana. Kami berharap, pemerintah memperjuangkan nasib guru yang hingga sekarang belum menerima TSG,” ucap salah satu guru di SMA N 1 Manado, kemarin.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kota Manado, melalui Kepala Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan (Teknik) Anace Wokas membenarkan hal tersebut. “Guru SMA/SMK sebagian memang belum ada SK Dirjen. Tapi dananya sudah ada di bank,” katanya. Lanjut Wokas, penerimaan TSG harus sesuai proses.

“Untuk SD, SMP datanya langsung ke pusat. Sedangkan SMA/SMK manual. Sekolah kirim data ke pusat secara online, jika ada kekurangan dilaporkan ke Diknas, kemudian dilakukan verifikasi. Kalau sudah lengkap, data dikirim lagi, kemudian SK dikeluarkan. Jika sudah ada SK, diverifikasi kembali, buat permintaan, bawa di keuangan, setelah keluar SP2D, itu menjadi urusan pihak bank dan menyesuaikan dengan buku guru,” jelasnya.

Ia menegaskan, penerimaan TSG sesuai kinerja. “Banyak guru yang mengeluh sudah keluar SK namun belum menerima TSG. Meski sudah sertifikasi, keluar SK, namun harus diperiksa kembali apakah sesuai jam kerja atau tidak. Kadang diusulkan 24 jam kerja setelah di lapangan kenyataannya tidak. Walaupun sudah keluar SK, datang dengan marah-marah, sakit berkepanjangan, pihak kami tidak akan membayar. Harus ada bukti fisik seperti jumlah mengajar sekian jam, dan lain-lain yang harus diperiksa satu per satu. Mengingat sudah pernah dapat peringatan dari kejaksaan,” tandas Wokas.

Lanjutnya, guru harus melaksanakan kewajibannya. “Banyak guru yang mengatakan SK sudah keluar tapi dana belum diterima. Padahal harus ada proses administrasi yang tidak mudah. Karenanya, meski SK sudah keluar, jika tidak benar bekerja pihak kami akan melakukan verifikasi dan mengambil kebijakan,” tukasnya.

Dirinya meminta, guru dalam bekerja harus sesuai jam mengajar agar sertifikasi tidak ada halangan. Dari pengakuan Wokas, ada guru yang sertifikatnya IPA kemudian mengajar IPS. Itu tidak linier sehingga tidak boleh ada pengeluhan ketika tidak dibayar. “Makanya kalau mengajar harus sesuai dengan jam mengajar tersebut. Pun, kalau tiap bulan tidak melakukan tugas, kami tidak bisa mentolerir. Karena sekarang ini, banyak guru yang mengeluh hak mereka tapi kewajiban tidak dilakukan,” paparnya.

Dengan adanya TSG ini, anggota Dekot Manado Sony Lela meminta agar kinerja guru lebih ditingkatkan. “Ini memang hak dari pada guru-guru. Tapi memang harus melalui prosesnya. Dan untuk para guru-guru, jangan hanya datang mengeluh masalah tunjangan saja. Akan tetapi harus juga diperhatikan kerjanya,” pungkasnya.

[baca juga : Info seputar dapodik sebagai satu satunya aplikasi data guru]


JAKARTA. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas pendirian lembaga PAUD.
Kewenangan tersebut dibagi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing lembaga. Adapun Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Direktur Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan atas pendirian satuan PAUD secara nasional.
Tugas tersebut meliputi, menetapkan pedoman pendirian satuan PAUD; melakukan koordinasi pelaksanaan pendirian satuan PAUD; dan melakukan fasilitasi, bimbingan, monitoring, dan evaluasi.
Sedangkan gubernur atau kepala dinas di tingkat provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan atas pendirian satuan PAUD di wilayah provinsi, meliputi koordinasi pelaksanaan pendirian satuan PAUD; serta fasilitasi, bimbingan, monitoring, dan evaluasi.
Sedangkan Bupati/walikota atau kepala dinas di tingkat kabupaten/kota memiliki tugas yang sama dengan gubernur, yakni melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pendirian satuan PAUD. Hanya saja, kewenangannya tersebut berada di wilayah kabupaten/kota.
Permendikbud Nomor Nomor 84 tahun 2014 juga mengatur tentang monitoring dan evaluasi terhadap pendirian satuan PAUD. Hal tersebut tercantum pada pasal 10, yang menyatakan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala paling sedikit 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Mendikbud, gubernur, bupati/walikota, atau kepala dinas setempat.
Permendikbud tersebut pun mencantumkan tata cara pelaporan pendirian, perubahan, dan penutupan satuan PAUD. Bupati/walikota melalui kepala dinas kabupaten/kota melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan satuan PAUD di wilayahnya kepada gubernur melalui kepala dinas provinsi.
Lantas Gubernur lewat kepala dinas provinsi melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan satuan PAUD di wilayahnya kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas. Laporan tersebut disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

[baca juga : Pengoperasian dapodik untuk pendataan GTK]



Jakarta (Dikdas): Penjaringan data guru dan tenaga kependidikan (GTK) hanya menggunakan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Di luar itu, termasuk Padamu Negeri, dinyatakan tak berlaku.
Dalam Surat Edaran tentang Penggunaan Dapodik dalam Pendataan GTK (Downlod Surat edarannya disini) nomor 16587/B/PTK/2015, disebutkan bahwa Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan Surat Keterangan Penugasan untuk Tim Ad Hoc yang bertugas menyatukan data Padamu Negeri dengan Dapodik. Surat Edaran yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal GTK Sumarna Surapranata itu juga menyatakan aplikasi Padamu Negeri tidak dioperasionalkan lagi.
Mengacu pada surat tersebut, maka berbagai kegiatan yang mengatasnamakan pendataan Padamu Negeri tidak menjadi tanggung jawab Ditjen GTK.
Keputusan ini didasarkan pada Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kegiatan Pengelolaan Data Pendidikan. Diperkuat pula dengan Surat Edaran Mendikbud Nomor 0294/MPK.A/PR/2014 yang menyatakan tidak ada lagi penjaringan data di luar sistem pendataan Dapodik.
Surat Edaran Dirjen GTK diterbitkan pada 29 Juni 2015. Surat ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kepala P4TK, Kepala LPPKS, Kepala LP3TK-KPTK, Kepala LPMP, Kepala Sekolah TK/SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMA/SMALB/SMK di seluruh Indonesia dan Sekolah Indonesia Luar Negeri.

[baca juga : Juknis Sertifikasi]



Kriteria  guru  PNSD  penerima  tunjangan  Profesi / Sertifikasi  melalui  mekanisme  transfer  daerah  berdasarkan Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pencairan Tunjangan Profesi / Sertifikasi Guru PNS Melalui Mekanisme Transfer Daerah Tahun 2015 adalah sebagai berikut.
1.  Guru  PNSD  yang  mengajar  pada  satuan  pendidikan  di  bawah  binaan  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2.  Pengawas  PNSD  yang  melaksanakan  tugas  kepengawasan  pada  satuan  pendidikan  di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
3.  Memiliki  satu  atau  lebih  sertifikat  pendidik  yang  telah  diberi  satu  Nomor  Registrasi  Guru (NRG)  yang  diterbitkan  oleh  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  Setiap  guru  hanya memiliki satu (1) NRG walaupun guru yang bersangkutan memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik.
4.  Memiliki  Surat  Keputusan  Tunjangan  Profesi / Sertifikasi  (SKTP)  yang  dikeluarkan  oleh  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
5.  Sebelum berlakunya Pasal 17 mengenai rasio guru siswa pada Peraturan Pemerintah Nomor 74  Tahun  2008  tentang  Guru,  pada  awal  tahun  2016  bagi  satuan  pendidikan  yang  hanya memiliki satu rombongan belajar pada tingkat kelas tertentu maka jumlah rasio guru siswa dapat kurang dari 20 untuk SD/SMP/SMA dan kurang dari 15 untuk TK/SMK.
6.  Beban kerja guru ditentukan berdasarkan kurikulum yang berlaku di rombongan belajarnya. (Daftar sekolah pelaksana Kurikulum 2013 dan Kurikulum Tahun 2006 adalah yang terdaftar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan).
7.  Beban  kerja  guru  adalah  sekurang-kurangnya  24  (dua  puluh  empat)  jam  tatap  muka  dan sebanyak-banyaknya  40  (empat  puluh)  jam  tatap  muka  dalam  1  (satu)  minggu,  sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya.
8.  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 7 dikecualikan apabila guru:
a.  Mengajar  pada  rombongan  belajar  di  SMP/SMA/SMK  yang  melaksanakan  Kurikulum 2013  pada  semester  pertama  menjadi  Kurikulum  Tahun  2006  pada  semester  kedua tahun  pelajaran  2014/2015.  Dalam  hal  terdapat  guru  mata  pelajaran  tertentu  di SMP/SMA/SMK tersebut tidak  dapat  memenuhi beban  mengajar  minimal  24  (dua puluh  empat)  jam  tatap  muka per  minggu,  pemenuhan  beban  mengajar  dilakukan melalui ekuivalensi kegiatan pembelajaran/pembimbingan sebagaimana diatur dalam Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan Nomor  4  Tahun  2015 tentang Ekuivalensi  Kegiatan  Pembelajaran/Pembimbingan  Bagi  Guru yang  Bertugas  pada SMP/SMA/SMK yang  Melaksanakan Kurikulum 2013 pada Semester Pertama Menjadi Kurikulum Tahun 2006 pada Semester Kedua Tahun Pelajaran 2014/2015.
b.  Mendapat tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan, mengajar paling sedikit 6  (enam)  jam tatap  muka  per  minggu yang  sesuai  dengan  sertifikat  pendidik  yang dimilikinya  atau  membimbing  40  (empat  puluh)  peserta  didik  bagi  kepala  satuan pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan konseling/konselor.
c.  Mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan, mengajar paling sedikit  12  (dua  belas)  jam  tatap  muka  per  minggu  atau  membimbing  80  (delapan puluh)  peserta  didik  bagi  wakil  kepala  satuan  pendidikan  yang  berasal  dari  guru bimbingan dan konseling/konselor adalah sebagai berikut.
1) untuk jumlah wakil kepala satuan pendidikan jenjang SMP adalah.
i.  1-9 rombel = 1 (satu) orang wakil kepala satuan pendidikan.
ii. 10-18 rombel = 2 (dua) orang wakil kepala satuan pendidikan.
iii. ≥18 rombel = 3 (tiga) orang wakil kepala satuan pendidikan.
2) untuk jumlah wakil kepala satuan pendidikan jenjang SMA/SMK adalah
i.  1-9 rombel = 1 (satu) orang wakil kepala satuan pendidikan.
ii. 10-18 rombel = 2 (dua) orang wakil kepala satuan pendidikan.
iii. 19-27 rombel = 3 (tiga) orang wakil kepala satuan pendidikan.
iv. ≥27 rombel = 4 (empat) orang wakil kepala satuan pendidikan.
d.  Mendapat  tugas  tambahan  sebagai  kepala  perpustakaan  pada  jenjang SD/SMP/SMA/SMK, kepala laboratorium pada jenjang SMP/SMA/SMK, ketua program keahlian/program  studi,  kepala  bengkel,  kepala  unit  produksi  dan  sejenisnya, mengajar  paling  sedikit  12  (dua  belas)  jam  tatap  muka  per  minggu.  Pengangkatan tugas tambahan pada huruf d ini oleh kepala sekolah dan diketahui oleh kepala dinas pendidikan Provinsi/kabupaten/kota dengan  mengacu  pada  persyaratan  yang  telah ditentukan  dalam  Permendiknas  nomor  25  tahun  2008  tentang  standar  tenaga perpustakaan sekolah/madrasah. “Setiap  sekolah/madrasah  untuk  semua  jenis  dan jenjang yang mempunyai jumlah tenaga perpustakaan sekolah/madrasah lebih dari satu orang,  mempunyai  lebih  dari  enam  rombongan  belajar  (rombel),  serta  memiliki  koleksi minimal  1000  (seribu)  judul  materi  perpustakaan  dapat  mengangkat  kepala perpustakaan sekolah/madrasah”.
e.  Bertugas  sebagai  guru  Bimbingan  Konseling  mengampu  paling  sedikit  150  (seratus lima puluh) peserta didik pada satu atau lebih satuan pendidikan, dengan mengampu paling sedikit 40 orang peserta didik di satminkalnya.
f.  Bertugas  sebagai  guru  pembimbing  khusus  pada  satuan  pendidikan  yang menyelenggarakan  pendidikan  inklusi  atau  pendidikan  terpadu  paling  sedikit  6 (enam) jam tatap muka per minggu; guru pembimbing khusus dapat berasal dari SLB atau  guru  PNS  yang  ada  di  sekolah  inklusi  yang  sudah  dilatih  menjadi  guru pembimbing khusus. daerahnya/desanya  ditetapkan  dalam  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan.  Penetapan  daerah  khusus  ini  menggunakan  data  dari  Kementerian Desa,    Pembangunan  Daerah Tertinggal  dan  transmigrasi  dan  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
g.  Bertugas  sebagai  guru  pada  satuan  pendidikan  di  daerah  khusus  yang
h.  Bagi  guru  yang  bertugas  pada satuan  pendidikan  khusus,  dimana  peserta  didiknya memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
i.  Bagi  guru  yang  bertugas  pada  sekolah  kecil  (unit  sekolah  baru  yang  memenuhi persyaratan  pendirian  sekolah  baru  dengan  jangka  waktu  yang  dipersyaratkan), sekolah  terbuka  dan  sekolah  terintegrasi  (sesuai  dengan  persyaratan  pendirian sekolah terbuka dan sekolah terintegrasi) serta sekolah darurat yang tidak berada di daerah  khusus,  dan  ditetapkan  oleh  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  agar tunjangan  profesinya tetap dibayarkan,  guru  tersebut  harus  melakukan  kegiatan ekuivalensi sebagaimana terdapat dalam lampiran. Bukti dokumen atau pemberkasan sebagaimana  dimaksud  di  atas  diverifikasi  oleh  Pemerintah/dinas  pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
j.  Bagi guru yang dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan nasional adalah:
i.  Guru yang bertugas di sekolah Indonesia di luar negeri;
ii.  Guru  yang  ditugaskan  menjadi  guru  di  negara lain  atas  dasar  kerjasama
antarnegara.
k.  Bagi  guru  produktif  yang  berkeahlian  khusus/berkeahlian  langka/memiliki keterampilan  atau  budaya  khas  daerah,  untuk  mengajarkan  praktik  dapat  dilakukan oleh guru lebih dari 1 (satu) orang dengan keahlian yang dibutuhkan.
9.  Belum pensiun.
10.  Tidak beralih status dari guru atau pengawas sekolah.
11.  Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
12.  Tidak merangkap sebagai eksekutif, yudikatif, atau legislatif.
13.  Dalam  pelaksanaan  peraturan  bersama  Menteri  Pendidikan  Nasional,  Menteri  Negara Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokasi,  Menteri  Dalam  Negeri,  Menteri Keuangan  dan  Menteri  Agama  Nomor:  05/X/PB/2011,  SPB/03/M.PAN-RB/10/2011,  48  Tahun 2011,  158/PMK.01/2011,  11  Tahun  2011  tentang  Penataan  dan  Pemerataan  Guru  Pegawai Negeri Sipil, guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik tetapi dialihtugaskan antarsatuan pendidikan, antarjenjang dan/atau antarmata pelajaran yang dibuktikan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota  tentang  Penataan  dan  Pemerataan  Guru  PNS  berdasarkan perencanaan  kebutuhan  guru  seluruh  Provinsi/kabupaten/kota.  Mereka  masih mendapatkan tunjangan profesinya maksimal 2 (dua) tahun sejak dipindahtugaskan apabila yang bersangkutan memenuhi persyaratan angka 1 sampai dengan 7 di atas, sebagaimana diatur  dalam  BAB  IV  Ketentuan  Peralihan,  Pasal  5,  Permendikbud  Nomor  62  Tahun  2013 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru.
14.  Dinas  pendidikan Provinsi/kabupaten/kota  mengirimkan  SK  alih  tugas  guru  PNS  yang memiliki  sertifikat  pendidik  sebagaimana  dimaksud  pada  angka  13  kepada  Direktorat Pembinaan PTK terkait dengan melampirkan SK Gubernur/Bupati/Walikota.
15.  Selama  proses  sertifikasi  guru  tahun  2007  sampai  dengan  tahun  2011  terjadi  perubahan nomor  kode  dan  nama  bidang  studi  sertifikasi  guru  pada  tahun  2009  dengan mempertimbangkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar  Isi,  dan  Keputusan  Direktorat  Jenderal  Manajemen  Pendidikan  Dasar  dan Menengah  No.251/C/KEP/MN/2008  tentang  Spektrum  Keahlian  Pendidikan  Menengah Kejuruan  yang  mulai  diimplementasikan  pada  tahun  2009,  maka  untuk  kelengkapan persyaratan pencairan perlu adanya penyesuaian (konversi) nomor kode dan nama bidang studi sertifikasi guru dalam daftar Penyesuaian (Konversi) Bidang Studi Sertifikasi sebelum dan  setelah  tahun  2009  yang  sudah  ditetapkan  oleh  Badan  Pengembangan  SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Kemdikbud.
16.  Bagi guru yang sudah memiliki serifikat pendidik tetapi status kepegawaiannya masih calon pegawai negeri sipil (CPNS), maka tunjangan profesinya tidak dibayarkan sampai guru yang bersangkutan menjadi PNS dan memenuhi persyaratan lainnya.
17.  Ketentuan bagi pengawas adalah sebagai berikut.
a.  Pengawas TK  melaksanakan  tugas  pengawasan  akademik  dan  manajerial  untuk  TK, Pengawas  SD  melaksanakan  tugas  pengawasan  akademik  dan  manajerial  untuk  SD dan  mapel  olahraga  dan  agama,  Pengawas  mapel  melaksanakan  tugas  pengawasan akademik dan manajerial untuk SMP/SMA/SMK. Bagi pengawas mata pelajaran, dalam melaksanakan  tugas  kepengawasannya,  wajib  memiliki  sertifikat  pendidik kepengawasan sesuai peruntukannya.
i.  Pengawas  TK/RA  melaksanakan  tugas  pengawasan  paling  sedikit  10  satuan pendidikan tingkat TK/RA.
ii.  Pengawas  SD/MI  melaksanakan  tugas  pengawasan  paling  sedikit  10  satuan pendidikan  tingkat  SD/MI,  termasuk  tugas  pengawasan  terhadap  guru  agama dan penjasorkes di satuan pendidikan yang menjadi binaannya.
iii.  Pengawas  mata  pelajaran  di  SMP/MTs  dapat  memenuhi  beban  kerja  tugas pengawasan  di  SMA/MA  dan/atau  SMK/MAK  pada  mata  pelajaran  yang  sama dan sebaliknya.
iv.  Pengawas SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK melaksanakan tugas pengawasan paling  sedikit  7  (tujuh)  satuan  pendidikan  dan/atau  paling  sedikit  40  (empat puluh)  guru;  dalam  hal  tidak  mencukupi  satuan  pendidikan,  maka  pengawas satuan  pendidikan  yang  belum  memenuhi  jumlah  satuan  pendidikan  yang menjadi  binaannya,  dapat  memenuhi  kekurangan  tersebut  dengan  melakukan pembinaan  guru  sesuai  dengan  latar  belakang  bidang  pendidikan/  sertifikat pendidik  yang  dimilikinya.  Adapun  ekuivalensi  satuan  pendidikan  terhadap jumlah guru adalah 1:6.
v.  Pengawas Sekolah Luar Biasa melaksanakan tugas pengawasan paling sedikit 5 (lima)  satuan  pendidikan  dan/atau  40  (empat  puluh)  guru  termasuk  guru pembimbing khusus,  baik  yang  ada  di  SLB  maupun  sekolah  inklusi.  Adapun ekuivalensi satuan pendidikan terhadap jumlah guru adalah 1:6.
vi.  Pengawas  Bimbingan  dan  Konseling  melaksanakan  tugas  pengawasan  paling sedikit 40 (empat puluh) guru Bimbingan dan Konseling. vii.  Pengawas  Sekolah  yang  bertugas  di  daerah  khusus  melaksanakan  tugas pengawasan  paling  sedikit  5  (lima)  satuan  pendidikan  lintas  jenis  dan  jenjang satuan  pendidikan  dan/atau  15  (lima  belas)  guru.  Adapun  ekuivalensi  satuan pendidikan terhadap jumlah guru adalah 1:3.
viii.  Pengawas satuan pendidikan TK/RA atau SD/MI di suatu kecamatan/kabupaten yang  terdapat  desa  tertinggalnya  sehingga jumlah  satuan  pendidikan  yang dibina paling  sedikit  5  (lima)  satuan  pendidikan dan  tidak  terdapat  pengawas lain, maka pengawas tersebut tetap mendapat tunjangan Profesi / Sertifikasi.
ix.  Pengawas  Sekolah  wajib  melakukan  verifikasi  terhadap  hasil  penilaian  kinerja guru dari guru yang menjadi binaannya.
b.  Guru yang menjadi binaan pengawas sekolah adalah guru yang memiliki jam mengajar di  satuan  pendidikan  (masih  aktif  mengajar  sesuai  dengan  peraturan perundangundangan).
18.  Bagi  Satuan  Pendidikan  yang  menggunakan  Kurikulum  Tahun  2006  dimungkinkan menambah maksimum empat jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan. 
19.  Beban  kerja  bagi  guru  pada  satuan  pendidikan  yang menggunakan  Kurikulum  2013  diatur sebagai berikut.
a.  Guru kelas/guru matapelajaran yang melaksanakan tugas tambahan sebagai pembina pramuka (minimal telah bersertifikat kursus mahir dasar) dihitung sebagai bagian dari pemenuhan beban kerja guru paling banyak 2 jam pelajaran per minggu. Jumlah guru yang  diberi  tugas  tambahan  sebagai  pembina  pramuka  di  kegiatan  ekstrakurikuler wajib di satu satuan pendidikan adalah sebagai berikut.
i.  Jumlah rombel 1 – 6 = 1 pembina pramuka;
ii.  Jumlah rombel 7 – 12 = 2 pembina pramuka;
iii.  Jumlah rombel 13 – 18 = 3 pembina pramuka;
iv.  Jumlah rombel > 18 = 4 pembina pramuka.
b.  Bagi  guru  SMK  dan  SMA  yang  satuan  pendidikannya  menyelenggarakan  kurikulum 2013,  memiliki  sertifikat  pendidik  dan  mengajar  pada  peminatan  bahasa  kecuali bahasa  Inggris,  termasuk  kategori  mata  pelajaran  langka,  karena  guru  tidak  dapat diberi  tugas  pada  satuan  pendidikan  lain  untuk  mengajar  sesuai  dengan  sertifikat pendidiknya dengan alasan kesulitan akses dibandingkan dengan jarak dan waktu.
c.  Berdasarkan Lampiran I Surat Edaran Kepala BPSDMPK dan PMP No. 29277/J/LL/2014 Tanggal  25  November  2014  mengenai  Jenis  dan  Sertifikat  Pendidik Guru  Pengampu Mata Pelajaran tertentu pada Kurikulum 2013:
  Guru  SMP  yang  bersertifikat  keterampilan  dan  IPA  dapat  mengampu matapelajaran prakarya di SMP.
  Guru  paket  kejuruan  SMK  dapat  mengampu  matapelajaran  prakarya  di  SMP  atau matapelajaran  prakarya  dan  kewirausahaan  di  SMA  sesuai  dengan  KD  pada matapelajaran  prakarya  yang  diajarkan  (kerajinan,  rekayasa,  budidaya,  dan pengolahan).
  Guru  Fisika, Kimia,  Biologi, dan  Ekonomi dapat  mengajar  matapelajaran  prakarya dan  kewirausahaan  di  SMA  dengan  syarat  sudah  mengikuti  pelatihan  penajaman aspek prakarya dan kewirausahaan.
  Guru  SMK  yang  bersertifikat  paket  kejuruan  dapat  mengampu  matapelajaran prakarya sesuai dengan KD pada matapelajaran prakarya yang diajarkan (kerajinan, rekayasa, budidaya, dan pengolahan).
  Guru  paket  keahlian  yang  sesuai  dengan  program  yang  dibuka  dapat  mengajar matapelajaran pada matapelajaran prakarya dan kewirausahaan di SMK.
  Guru kewirausahaan di SMK dapat mengajar prakarya dan kewirausahaan dengan dengan syarat sudah mengikuti pelatihan penajaman aspek prakarya.
  Guru  yang  mengajar  rumpun  mata  pelajaran  IPA  dan  IPS  jenjang  SMP,  SMA,  dan SMK  beban  kerjanya  dihitung  berdasarkan  kurikulum  yang  berlaku  pada rombongan belajar yang dibinanya
d.  Satuan Pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 dan menetapkan muatan lokal sebagai mata pelajaran  yang berdiri sendiri, dapat menambah beban belajar muatan lokal paling banyak 2 (dua) jam per minggu. Kebutuhan sumber daya pendidikan yang meliputi  pendidik  dan  tenaga  kependidikan,  sarana  dan  prasarana,  dan  dana termasuk  Tunjangan  Profesi / Sertifikasi  sebagai  implikasi  penambahan  beban  belajar  muatan lokal ditanggung oleh pemerintah daerah yang menetapkan.
e.  Bertugas  sebagai  guru  TIK/KKPI  memberikan  layanan  kepada  paling  sedikit  150 (seratus lima puluh) peserta didik pada satu atau lebih satuan pendidikan, bagi satuan pendidikan  yang  menggunakan  kurikulum  2013.  Jumlah  peserta  didik  yang  dilayani pada satminkal paling sedikit 40 peserta didik.
f.  Bagi Guru TIK/KKPI yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2013 untuk memenuhi 24 jam tatap muka per minggu harus membimbing paling sedikit 40 (empat puluh) peserta didik.
g.  Bagi  Guru  TIK/KKPI  yang  mendapatkan  tugas  tambahan  sebagai  Wakil  Kepala Sekolah/Kepala  Laboratorium/Kepala  Perpustakaan    yang  melaksanakan  Kurikulum 2013  untuk  memenuhi  24  jam  tatap  muka  per  minggu  harus  membimbing  paling sedikit 80 (delapan puluh) peserta didik.h.  Bagi Satuan  pendidikan  jenjang  Sekolah  Dasar  yang  menggunakan  Kurikulum  2013 dapat menambah beban belajar per minggu sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik  dan/atau  kebutuhan  akademik,  sosial,  budaya,  dan  faktor  lain  yang  dianggap penting  di  dalam  struktur  program,  namun  yang  diperhitungkan  Pemerintah maksimal  2  (dua)  jam/minggu  hanya  terbatas  bagi  Mata  pelajaran  Agama  dan Penjasorkes.
i.  Bagi  Satuan  pendidikan  jenjang  SMP,  SMA/SMK  yang  menggunakan  Kurikulum  2013 dapat menambah beban belajar per minggu sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik  dan/atau  kebutuhan  akademik,  sosial,  budaya,  dan  faktor  lain  yang  dianggap penting  di  dalam  struktur  program,  namun  yang  diperhitungkan  Pemerintah maksimal 2 (dua) jam/minggu.
Persyaratan Administrasi
Bagi guru yang dipindahtugaskan sebagai pelaksanaan Peraturan Bersama 5 Menteri, agar dapat dibayarkan  tunjangan  profesinya  sesuai  dengan  Permendikbud  Nomor  62  Tahun  2013,  wajib melampirkan dokumen berupa:
1.  Surat  keputusan  Gubernur/Bupati/Walikota  tentang  alihtugas  antarsatuan  pendidikan, antarjenjang  dan/atau  antarmata  pelajaran dalam  rangka  Penataan  dan  Pemerataan  Guru PNS.
2.  Surat  pembagian  tugas  mengajar  yang  diterbitkan  oleh  satuan  pendidikan  tempat mengajar yang baru dan disahkan oleh dinas pendidikan setempat.
Dokumen  pada  angka  1  dan  2,  dikirim  ke  Direktorat  P2TK  terkait.  Tunjangan  Profesi / Sertifikasi  bagi  guru yang  dipindahtugaskan  antarkabupaten/kota,  akan  diperhitungkan  pada  tahun  berikutnya  dan menjadi tanggungan kabupaten/kota yang baru.  

Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Tunjangan Profesi atau Sertifikasi Tahun 2015
Mekanisme  penyaluran  tunjangan  Profesi / Sertifikasi  melalui  mekanisme  dana  transfer  daerah  tahun  2015 sebagai berikut.
A.  Umum
1.  Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu  Pendidikan,  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  menerbitkan  data  kelulusan tahun 2014 dan Nomor Registrasi Guru (NRG) sebelum akhir Desember 2014.
2.  Direktorat  Pembinaan  PTK  Dikdas  menerbitkan  SKTP  2  (dua)  tahap  dalam  satu  tahun. Tahap 1 berlaku untuk semester satu,terhitung  mulai bulan Januari sampai dengan Juni (6 bulan),  sedangkan  tahap  2  berlaku  untuk  semester  dua  terhitung  mulai  bulan  Juli  sampai dengan Desember (6 bulan). Direktorat Pembinaan PTK Dikmen dan PAUDNI menerbitkan SKTP 1 (satu) kali dalam satu tahun.
3.  SKTP  diterbitkan  oleh  Direktorat  Pembinaan  PTK  terkait  untuk  calon  penerima  tunjangan Profesi / Sertifikasi  yang  memenuhi  syarat,  kemudian  menyampaikannya  ke provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
4.  Apabila  ada  perubahan  data  individu  penerima  tunjangan  Profesi / Sertifikasi,  maka  akan  diterbitkan SKTP  baru  pada  semester  berikutnya  bagi  jenjang  guru  dikdas  dan  pada  tahun  berikutnya bagi  jenjang  guru  Dikmen  dan  PAUDNI  dengan  disertai  bukti  perubahan  data  dari  dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
5.  Guru  memiliki  hasil  penilaian  kinerja  sebagaimana  tercantum  dalam  Format yang  ada  di Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor 35  Tahun  2010  tentang  Petunjuk  Teknis Pelaksanaan  Jabatan  Fungsional  Guru dan Angka  Kreditnya. Dalam  masa  transisi,  sampai dengan  akhir  tahun  2015,  tunjangan  Profesi / Sertifikasi  diberikan  bagi  guru tanpa memperhitungkan nilai dari hasil penilaian kinerja guru dan instrumen sesuai dengan Permendiknas Nomor 35 Tahun  2010  tentang  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  Jabatan  Fungsional  Guru  dan  Angka Kreditnya.. Bagi  guru  yang  telah  melaksanakan  penilaian  kinerja  guru  sumatif  tahun  2014,  hasil penilaian  kinerja  gurunya  dilaporkan  kepada  kepala  dinas  pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya pada awal tahun 2015.  Bagi guru yang belum pernah melaksanakan penilaian kinerja guru, wajib melaksanakannya pada awal tahun 2015 (penilaian formatif) sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor 35  Tahun  2010  dan  Buku  Pedoman  Penilaian  Kinerja  Guru  dari  Departemen  Pendidikan Nasional. Hasil  penilaian  kinerja  guru  sumatif  tahun  2014  atau  penilaian  kinerja  guru  formatif  tahun 2015  inilah  yang  menjadi  bukti  pelaksanaan  penilaian  kinerja  guru  untuk  pembayaran tunjangan Profesi / Sertifikasi tahun 2015. Hasil Penilaian kinerja guru yang diakui adalah hasil penilaian yang sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya. Untuk  tahun-tahun  berikutnya,  guru  wajib  meningkatkan  hasil  penilaian  kinerja sumatif tahun  2015 karena  mulai  tahun  2016 tunjangan  Profesi / Sertifikasi  akan  diberikan  bagi  guru  dengan hasil  penilaian  kinerja  guru  minimal  baik. Mekanisme  verifikasi  hasil  penilaian  kinerja  guru diatur sebagai berikut.
a.  Untuk jenjang pendidikan dasar, pengawas memverifikasi hasil penilaian kinerja guru terhadap  guru  yang  menjadi  binaannya,  mengentrikan  hasilnya  melalui  aplikasi SIMPAK,  dan  melaporkannya  kepada  dinas  pendidikan  provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. 
b.  Untuk  Jenjang  pendidikan  Anak  Usia Dini  dan  Pendidikan  Menengah,  hasil  penilaian kinerja guru diverifikasi oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
6.  Untuk jenjang PAUDNI dan pendidikan menengah, guru yang memenuhi persyaratan SKTP nya  akan  diterbitkan. Tunjangan  Profesi / Sertifikasi  guru  dibayarkan  setelah  dinas  pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai  dengan  kewenangannya  memverifikasi  hasil  penilaian kinerja guru.
7.  Untuk  jenjang  pendidikan  dasar, guru  yang  memenuhi  persyaratan,  SKTP  nya akan diterbitkan setelah Pengawas sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf a memverifikasi hasil penilaian kinerja guru yang dimaksud, dan mengentrikannya.
8.  Bagi  guru  yang  mengikuti  program  Pengembangan  Keprofesionalan  Berkelanjutan  (PKB) dengan pola pendidikan dan latihan (diklat) paling banyak 100 jam (14 hari kalender) dalam bulan  yang  sama,  dan  mendapat  izin/persetujuan  dari  dinas  pendidikan  setempat,  maka tunjangan profesinya tetap dibayarkan.
9.  Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota  sesuai  dengan  kewenangannya  melakukan verfikasi  bukti  fisik  ekuivalensi  kegiatan  pembelajaran/pembimbingan  yang  disampaikan oleh  kepala  sekolah  sesuai  format  bagi  guru  yang  bertugas  pada  SMP/SMA/SMK  yang melaksanakan  kurikulum  2013  pada  semester  pertama kemudian  kembali  melaksanakan kurikulum 2006 pada semester 2 tahun pelajaran 2014/2015
10.  Selama liburan berdasarkan kalender akademik, guru tetap memperoleh tunjangan Profesi / Sertifikasi.
11.  Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota  sesuai  dengan  kewenangannya  melaporkan realisasi pembayaran setiap triwulan kepada:
a.  Direktorat Pembinaan  PTK  terkait,  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  setiap triwulan  dengan  format  sebagaimana  lampiran  1  disertai  dengan  nama  penerima tunjangan Profesi / Sertifikasi.
b.  Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan,  Kementerian  Keuangan  dengan  format sebagaimana  lampiran  tersebut  pada  PMK  pada  bulan  Agustus  untuk  laporan semester I (triwulan 1  dan 2) dan pada bulan April tahun  anggaran berikutnya untuk semester II (triwulan 3 dan 4).
12.  Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota  sesuai  dengan  kewenangannya  melaporkan penyerapan atau penyaluran tunjangan Profesi / Sertifikasi per triwulan sebagaimana berikut.
a.  Laporan triwulan I paling lambat akhir bulan April 2015.
b.  Laporan triwulan II paling lambat akhir bulan Juli 2015.
c.  Laporan triwulan III paling lambat akhir bulan Oktober 2015.
d.  Laporan triwulan IV paling lambat akhir bulan Desember 2015.
13.  Tunjangan  Profesi / Sertifikasi  disalurkan  kepada  rekening  guru  yang  memenuhi  persyaratan  setiap triwulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14.  Pelaksanaan  Pembayaran  Tunjangan  dan  Perencanaan  Anggaran  memperhatikan  hal-hal berikut.
a.  Apabila  terjadi  kekurangan  atau  kelebihan  dana  yang  dialokasikan  dengan realisasinya,  maka  akan  diperhitungkan  pada  tahun  anggaran  berikutnya  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b.  Tunjangan  Profesi / Sertifikasi  dan  kurang  bayar  tahun-tahun  sebelumnya  bagi  guru  PNSD dibayarkan  oleh  Dinas  Pendidikan  Provinsi/kabupaten/kota  sesuai  dengan kewenangannya sesuai lokasi terbitnya SK.
c.  Apabila  terjadi  perubahan  tempat  tugas  atau  status  kepegawaian  guru  antarsatuan pendidikan,  antarjenis  pendidikan  dalam  satu  Dinas  Pendidikan Provinsi/kabupaten/kota  sesuai  dengan  kewenangannya,  antarkabupaten/kota, antarprovinsi,  dan  antarkementerian,  baik  atas  kepentingan  kedinasan  atau pemekaran  wilayah,  guru  PNSD  menjadi  pengawas  satuan  pendidikan,  maka tunjangan  Profesi / Sertifikasi  bagi  guru  PNSD  dibayarkan  oleh  Dinas  Pendidikan Provinsi/kabupaten/kota  sesuai  dengan  kewenangannya  sesuai  lokasi  terbitnya  SK tunjangan  Profesi / Sertifikasi  pada  tahun  anggaran  berjalan  dengan  melampirkan  bukti  fisik beban  mengajar  minimal  24  jam  per-minggu  atau  ekuivalensinya  dari  tempat  tugas yang  baru.  Status  yang  bersangkutan  akan  disesuaikan  pada  SK  tunjangan  Profesi / Sertifikasi tahun  berikutnya,  sedangkan  untuk  pengawas  pendidikan  khusus  dan  pengawas pendidikan  dasar  dibayarkan  melalui  dana  Direktorat  Pembinaan  PTK  Dikdas, pengawas pendidikan menengah dibayarkan melalui dana Direktorat Pembinaan PTK Dikmen, pengawas TK dibayarkan melalui dana Direktorat Pembinaan PTK PAUDNI.
d.  Apabila  terjadi  mutasi  guru  PNSD  menjadi  pejabat  struktural,  fungsional  lainnya, meninggal  dunia  atau  karena  pensiun  dini,  maka  tunjangan  Profesi / Sertifikasi  guru  PNSD tersebut  maka  pembayaran  tunjangan  profesinya  akan  dihentikan  bulan  berikutnya, kecuali mutasi guru PNSD menjadi pengawas satuan pendidikan.
15.  Monitoring  dan  evaluasi  terhadap  pelaksanaan  pembayaran  tunjangan  Profesi / Sertifikasi  dilakukan pada  periode  antara  bulan  Mei  sampai  Desember  tahun  berjalan  dengan  berkoordinasi dengan stakeholder terkait.



B.  Dapodik
1.  Khusus  untuk  Direktorat  Pembinaan  PTK  Dikdas  memverifikasi  kelayakan  calon  penerima tunjangan  Profesi / Sertifikasi  lulusan  tahun  2007  sampai  dengan  2013  maupun  lulusan  tahun  2014 (beban  mengajar  24  jam,  rasio  siswa  guru,  masa  kerja,  golongan,  dan  gaji  pokok)  secara digital sebelum SKTP diterbitkan.
2.  Sebelum  penerbitan  SKTP,  guru  dapat  melihat  kelengkapan  data  dan/atau  persyaratan untuk  menerima  tunjangan  Profesi / Sertifikasi  pada  situs  www.kemdikbud.go.id  dan  akan  dikirim melalui email, untuk melengkapi jika ada persyaratan yang kurang melalui sistem dapodik di sekolah masing-masing.
3.  Bagi  guru  yang  SKnya  belum  terbit  karena  datanya  belum  memenuhi  persyaratan,  akan diterbitkan  jika  guru  tersebut  memenuhi  syarat  berdasarkan  hasil  pengecekan  Dapodik yang  datanya  sudah  diperbaiki  oleh  guru  yang  bersangkutan  melalui  operator  sekolah paling  lambat  triwulan  ke  dua.  SK  tersebut  mencakup  seluruh  hak  guru  jika  guru  tersebut memenuhi persyaratan menerima tunjangan Profesi / Sertifikasi sejak triwulan I.

C.  Manual
Mengingat  sistem  digital  (Dapodik)  masih  dalam  proses  penyempurnaan,  dan  mengakibatkan ada beberapa kondisi yang tidak memungkinkan untuk diproses melalui sistem digital, diperlukan pemberkasan secara manual.
1.  Direktorat  Pembinaan  PTK  terkait  meminta  Dinas  Pendidikan Provinsi/kabupaten/kota sesuai  dengan  kewenanganya  untuk  memverifikasi  kelayakan  calon  penerima  tunjangan Profesi / Sertifikasi  lulusan  tahun  2007  sampai  dengan  2013  maupun  lulusan  tahun  2014  (beban mengajar 24 jam,  rasio siswa guru, masa kerja, golongan,  gaji pokok, dan NPWP) sebelum SKTP diterbitkan secara manual.
2.  Bagi  guru  jenjang  pendidikan  dasar  dan  menengah  yang  menambah  pemenuhan  jam mengajar  di  Madrasah/SMP/SMA/SMK/SMLB  harus  sesuai  dengan sertifikat  pendidiknya dan ketentuan perundangan lainnya serta wajib melampirkan surat keterangan penugasan disertai  jadwal  mengajar  mingguan  dari  kepala  satuan  pendidikan  yang  disahkan  oleh kantor  kementerian  agama Provinsi/kabupaten/kota sesuai  dengan  kewenangannya bagi yang  mengajar  di  madrasah  atau  dinas  pendidikan Provinsi/kabupaten/kota sesuai  dengan kewenangannya bagi yang mengajar di Madrasah/SMP/SMA/SMK/SMLB. Surat keterangan, sertifikat  pendidik dan  jadwal  mengajar  tersebut  dikirim  ke  Direktorat  Pembinaan  PTK terkait.
3.  Bagi  guru  penerima  tunjangan  Profesi / Sertifikasi  dengan  cara  manual,  mekanisme  penerbitan  SKTP sama  dengan  tahun  sebelumnya,  yaitu  Direktorat  Pembinaan  PTK  terkait  memberikan daftar  calon  penerima  tunjangan  Profesi / Sertifikasi  untuk  selanjutnya  diverifikasi  oleh  Dinas Pendidikan Provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Ketentuan Pembayaran Dan Pencairan Tunjangan Profesi atau Sertifikasi Guru Tahun 2015 berdasarkan Petunjuk Teknis Penyaruaran dan Pencairan Tunjangan Profesi atau Sertifikasi Tahun 2015, adalah sebagai berikut:
Ketentuan tentang pembayaran tunjangan Profesi / Sertifikasi pada tahun 2015 bagi guru PNS atau guru bukan PNS yang sudah disetarakan (inpassing) adalah sebagai berikut.
1.  Besaran  tunjangan  Profesi / Sertifikasi  pada  tahun  2015  dibayarkan  menggunakan  Peraturan Pemerintah  Nomor 34  tahun  2014  dan  berdasarkan  usulan  dari  Dinas  Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota pada akhir tahun 2014.
2.  Apabila terbit Peraturan Pemerintah tentang kenaikan gaji PNS yang terbaru pada tahun 2015,  kenaikan  gaji  Pegawai  Negeri  Sipil  akibat  PP  tersebut  mulai  diberlakukan  dan dibayarkan sesuai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah dimaksud.
3.  Bagi  guru  PNS,  besaran  tunjangan  Profesi / Sertifikasi  akibat  kenaikan  gaji  berkala  dan  kenaikan pangkat  yang  terbit  pada  tahun  berjalan,  besaran  tunjangan  Profesi / Sertifikasi  akibat  kenaikan dimaksud  mulai  diberlakukan  pada  tahun  berikutnya  setelah  diverifikasi  oleh  dinas pendidikan Provinsi/kabupaten/kota sesuai kewenangannnya. Ketentuan  tentang  pembayaran  tunjangan  Profesi / Sertifikasi  pada  tahun  2015  bagi  guru  bukan  PNS yang dalam proses pelaporan SK Inpassingnya adalah sebagai berikut.
a.  SK Kesetaraan  (inpassing) yang terbit berdasarkan ketentuan Permendiknas  Nomor 47  tahun  2007  dan  Permendiknas  Nomor 22  Tahun  2010  tentang  Inpassing, tunjangan  profesinya  dapat  dibayarkan  setelah  melaporkan  SK  tersebut  ke  Dinas Pendidikan Provinsi/kabupaten/kota sesuai  kewenangannnya  untuk  diusulkan  ke Direktorat  Pembinaan  PTK  Pendidikan Dasar  dan  mulai  diperhitungkan  selisihnya pada tahun berikutnya.
b.  SK  Pemberian  Kesetaraan  Jabatan  dan  Pangkat  yang  terbit  berdasarkan Permendikbud  Nomor  28  Tahun  2014 tentang  Pemberian  Kesetaraan Jabatan  dan Pangkat  Bagi  Guru  Bukan  PNS,  maka  penyesuaian  tunjangan  profesinya  akan diberlakukan  pada  Januari  tahun  berikutnya  setelah  SK  Pemberian  Kesetaraan Jabatan  dan  Pangkat  diterbitkan  dan  guru  bersangkutan  menunjukkan  hasil penilaian kinerja minimal baik.

[baca juga : Cara mencari nomor peserta UN]

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget
Laporkan Link Rusak Disini
×
_

Kirim masukan, keluhan, atau request aplikasi kepada admin melalui pesan di bawah ini