September 2015
Portal Info Guru



Mengacu pada Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Guru memiliki posisi strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pencanangan guru sebagai profesi oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 4 Desember 2004, memperkuat peran guru dalam pelaksanaan pendidikan. Sebagaimana diketahui Undang–Undang Guru dan Dosen secara eksplisit mengamanatkan adanya pembinaan dan pengembangan profesi guru secara berkelanjutan sebagai aktualisasi dari sebuah profesi pendidik. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dilaksanakan bagi semua guru, baik yang sudah bersertifikat maupun belum bersertifikat.

Portal Info Guru

Update terbaru Solusi gagal kirim pupns / belum simpan/periksa semua tab. 
cara ini adalah trik terbaru untuk mengatasi gagal kirim tersebut, silahkan download saja Videonya  DISINI atau DISINI

Cara berikut ini khusus bagi rekan-rekan yang telah menyelesaikan seluruh isian yang ada pada ePUPNS, Posting ini dibuat karena banyak sekali pertanyaan mengenai solusi gagal kirim pada PUPNS, terus terang saja saya pribadi belum pernah mengalaminya dikarenakan belum melakukan pengiriman untuk menghindari hal-hal yang diinginkan, Jadi ya saya googling saja, dan menemukan trik ini dari salah satu blog pendidikan, mudah-mudahan bisa membantu, lalu kemudian saya repost disini, Dan apabila anda sudah siap kirim dan berencana akan melakukan pengiriman data ada baiknya memperhatikan hal-hal berikut ini, dan bagi yang sudah pernah mengalami gagal kirim, berikut ini solusinya : 

Portal Info Guru


JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan membenahi skema penggajian bagi guru PNS agar menjadi lebih layak, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).
Menurut Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud (Dirjen GTK) Sumarna Surapranata‎‎, pembenahan penggajian akan dilakukan pada sumber pendapatan guru PNS menjadi gaji pokok, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan.
Ketiga sumber pendapatan ini akan dimasukkan ke dalam single salary PNS. Untuk gaji pokok, Dirjen Pranata menjelaskan, gaji akan dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaan.

Portal Info Guru



JAKARTA - Rencana pemerintah yang ingin menghapuskan tunjangan profesi guru (TPG) mendapat penolakan dari berbagai kalangan. Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Teguh Juwarno adalah salah satunya.

Kebijakan yang rencananya bakal diterapkan mulai awal tahun depan itu dinilai Teguh menyalahi Undang-undang Guru dan Dosen. Sebagai garda terdepan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Tanah Air, kualitas guru justru harus dioptimalkan.

Portal Info Guru



JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menegaskan tidak akan  menghapus Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (TPG PNSD) dan Tunjangan Profesi bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (TPG BPNS). Keputusan itu didasarkan pada  amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Pasal 14 ayat (1) huruf a UU No 14 Tahun2005 UU tersebut mengatur bahwa di dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak: memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.

Portal Info Guru




Pada posting kali ini saya akan bagikan beberapa video Tutorial pengisian dan cara menggunakan menu helpdesk yang bisa anda unggah/download langsung dan gratis, beberapa video berikut ini berisi tentang :
  1. Tutorial lengkap untuk pengisian ePUPNS
  2. Tutorial lengkap cara menggunakan Menu HELPDESK
Mengapa tidak ditampilkan saja videonya di youtube ?, alasannya adalah jika anda tonton videonya di youtube, maka hanya bisa ditonton sekali saja pada saat membuka video tersebut, dan jika ingin membuka lagi tentu saja kita harus membuka lagi situs youtube tersebut yang tentunya akan memakan kuota internet kita apalagi yang menggunakan Dial Up modem, maka dari itu berhubung untuk mengerti isi dari video ini dibutuhkan waktu berkali-kali untuk menonton jadi menurut hemat saya lebih baik di download saja agar bisa digunakan semaksimal mungkin dan tidak memakan banyak kuota internet kita.


Download Videonya di Bawah ini :




Sekian dan Semoga bermanfaat, Wassalam
Portal Info Guru


Harapan besar yang selama ini diidam-idamkan selama ini untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi para honorer non kategori seperti guru tidak tetap (GTT) melalui jalur khusus seperti honorer kategori satu (K1) dan kategori dua (K2), nampaknya tidak akan terwujud. Para honorer non kategori sangat menginginkan diangkat menjadi CPNS demi untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidup mereka.

Yuddy Chrisnandi selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) menyatakan bahwa para honorer non kategori seperti GTT bisa mendapatkan impian mereka untuk menjadi CPNS asalkan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah beberapa waktu lalu.

Beberapa kriterianya antara lain berumur di bawah 35 tahun, memenuhi kompetensi, dan ada formasinya. “Kalau mau jadi CPNS harus ikut mekanisme UU ASN yaitu harus tes dan maksimal 35 tahun. Di luar itu, silakan mengikuti jalur pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK),” jelas Menteri Yuddy, Minggu (6/9/2015).

Selain itu, Menteri Yuddy menambahkan bahwa pemerintah tidak akan mengeluarkan regulasi mengenai pengangkatan GTT dan honorer non kategori. Dengan demikian, tak ada regulasi baru pemerintah dan pemerintah masih akan mengacu kepada PP 48/2005 jo PP 43/2007 jo PP 56/2012 sebagai payung hukum.

Dalam PP 48 tersebut dijelaskan bahwa instandi pusat atau daerah dilarang untuk merekrut honorer. “PP 48 kan sudah jelas menyebutkan instansi pusat dan daerah dilarang merekrut tenaga honorer lagi. Kalau masih ada yang ngeyel, itu salah siapa? Masak pemerintah harus membantu instansi yang sudah melanggar UU, kan PP itu turunan UU,” tambahnya.


Yuddy juga mengajak para honorer non kategori untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya dalam menghadapi seleksi CPNS 2016 mendatang, agar bisa bersaing dengan pemalamar umum lainnya dalam memperebutkan kursi CPNS.
Portal Info Guru


Video di bawah ini kami posting hanya sebagai acuan bagi para PNS yang sedang melakukan registrasi ePUPNS, diharapkan dengan adanya video ini kita semua mengetahui mekanisme/teknis yang dilakukan oleh pihak verifikator level 1, sehingga dapat menjawab semua pertanyaan seputar PUPNS, namun tidak menutup kemungkinan dapat memberi sedikit informasi kepada verifikator level 1 apabila ada hal kecil yang mungkin masih terlewatkan, karena pada hakekatnya video ini diposting dengan tujuan untuk mensukseskan program PUPNS. Mari kita simak video di bawah ini : 


Sekian dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Portal Info Guru


JAKARTA--Dalam rapat kerja tertutup antara Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi dan Menteri Keuangan yang diwakili Wamenkeu Mardiasmo, diputuskan empat skenario pengangkatan honorer kategori dua (K2) menjadi CPNS. Empat skenario itu disesuaikan dengan kekuatan anggaran negara.

"Ada empat skema pengangkatan K2. Skema mana yang diambil disesuaikan dengan anggaran yang tersedia," kata EE Mangindaan, anggota Komisi II dari F-Partai Demokrat, usai raker tertutup, Selasa (22/9).

Berikut ini 4 skema tahapan pengangkatan guru honorer yang memenuhi syarat diantaranya
  1. Skema pertama, penyelesaian secara bertahap selama empat tahun, masing-masing 25 persen dari 440 ribu‎ honorer.
  2. Skema kedua, 75 persen tahap pertama dan 25 persen tahap kedua. 
  3. Skema ketiga, 50 persen tahap pertama, 25 persen tahap kedua, 25 persen tahap tiga. 
  4. Skema keempat diangkat 100 persen.

"Kalau anggaran mencukupi, 440 ribu honorer K2 bisa diangkat sekaligus. Tapi kalau tidak cukup, harus bertahap selama dua tahun atau tiga tahun atau empat tahun," paparnya.

Mangindaan menyatakan, di tengah krisis ekonomi, sulit bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang tepat. Salah langkah, bisa menyebabkan anggaran negara jebol.

"Tapi honorer K2 tenang-tenang saja, proses pengangkatan sudah pasti dimulai tahun depan, cuma berapa jumlah yang diangkat masih akan dibahas lanjut," tandasnya.

Sementara itu Dengan alasan keterbatasan anggaran negara, pemerintah dan Komisi II DPR RI belum memutuskan kapan persisinya pengangkatan honorer kategori dua (K2).

Yang dipastikan baru tahunnya saja yakni 2016, sedangkan bulannya kapan diperkirakan April. "Bulannya belum diputuskan, hanya dikira-kira saja April. Kalau tahunnya sudah pasti 2016," kata anggota Komisi II DPR EE Mangindaan, usai rapat kerja dengan MenPAN-RB, Menkeu, Selasa (22/9).Dia menambahkan, belum dipastikannya bulan pengangkatan honorer K2 lantaran pendapatan negara naik turun. Terlebih saat ini Indonesia masih mengalami krisis.

"Ini APBN kan kembang-kempis, jadi belum jelas bulannya. April itu usulan DPR, namun pemerintah masih mencarikan anggarannya dulu, makanya akan dibahas kembali mengenai penentuan waktunya," terang politikus F-Partai Demokrat yang pernah menjabat MenPAN-RB di era Presiden SBY.
Portal Info Guru

Pegawai Negeri Sipil

JAKARTA. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (PAN-RB) sudah merampungkan draf peraturan pemerintah (PP) tentang sistem gaji dan tunjangan untuk pegawai negeri sipil. Rencananya, sistem penggajian baru ini akan efektif berlaku mulai 2018.
Setiawan Wangsaatmaja, Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian PAN-RB mengatakan, saat ini draf rancangan PP tersebut dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.
"Kami harapkan September depan sudah selesai dan berlaku mulai tahun anggaran 2018," kata dia kepada KONTAN, Rabu (12/8).
Sesuai amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, rumusan upah yang diterima bagi PNS alias take home pay hanya akan terdiri tiga komponen. Yakni, gaji pokok, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan. Untuk gaji pokok, akan ada peningkatan rasio atawa perbandingan antara besaran gaji PNS terendah dan PNS tertinggi.
Gaji pokok tidak lagi berdasarkan masa kerja, tapi didasarkan pada beban kerja, tanggung jawab dan risikonya. Saat ini, rasio gaji pokok yang berlaku mencapai 1:3,7. Contohnya, jika gaji pokok PNS terkecil sekitar Rp 1,2 juta, maka gaji pokok tertinggi sebesar Rp 4,44 juta.
Ke depan, rasionya naik menjadi 1:11,9 sehingga gaji pokok tertinggi bisa melonjak Rp 14,3 juta. Penerapan sistem gaji baru akan dilakukan pada 2018 lantaran pemerintah membutuhkan persiapan untuk sosialiasi ke seluruh daerah sekaligus persiapan anggarannya di daerah.
Setiawan menjamin sistem baru ini tidak akan menaikkan porsi belanja pegawai yang jumlahnya kini sudah mencapai sekitar Rp 270 triliun per tahun.
Terkait pemberian manfaat bagi para pensiunan PNS, calon beleid ini belum memiliki ketentuan yang jelas agar tidak merugikan PNS dan negara. "Kontribusi yang dibayar negara masih perlu dihitung dan diharmonisasi lagi," pungkas Setiawan.
Portal Info Guru

honorer
Teka-teki siapa tenaga honorer K2 yang lebih dahulu akan di angkat CPNS dijawab oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). BKN menetapkan mekanisme pengangkatan CPNS dari honorer kategori dua (K2) berdasarkan mekanisme perangkingan. Perangkingan ini dilihat dari hasil testing serta skor passing gradenya saat mengikuti tes 2013.

"Karena 2016 ini sudah dimulai proses testing perangkingan (sesuai passing grade), siapa-siapa honorer K2 yang duluan diangkat, kami membutuhkan anggaran lebih banyak," kata Kepala BKN Bima Haria Wibisana dalam rapat kerja Komisi II DPR RI, Senin (21/9).

Selain tahapan perangkingan, BKN juga akan melakukan verifikasi validasi data honorer K2 yang diajukan masing-masing instansi. Verval BKN ini sangat penting untuk mengeluarkan NIP CPNS.

"Meski verval sudah dilakukan masing-masing daerah, namun BKN harus melakukan verval lagi. Karena ini baru kali pertama, BKN perlu melakukan pelatihan kepada seluruh BKD untuk menyamakan visi agar tidak ada honorer K2 bodong yang disisipkan," bebernya.

Pemerintah daerah diminta mempercepat proses verifikasi validasi (verval) honorer kategori dua (K2) dan kategori satu (K1). Pasalnya, pemerintah hanya akan memproses pengangkatan CPNS dari daerah yang sudah menyelesaikan verval.

"Kami akan mendahulukan yang sudah melakukan verval. Dalam road map kami, proses pengangkatan sudah dimulai 2015 ditandai dengan verval data honorer tertinggal," terang Asdep Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, Evaluasi Program dan Pembinaan SDM KemenPAN-RB, Bambang Dayanto Sumarsono di kantornya, Senin (21/9).

Dia menambahkan, beberapa waktu lalu sebagian besar daerah terutama di Pulau Jawa sudah memasukkan data verval diserta surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang diteken kepala daerah selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK). Hanya saja, data tersebut harus diverifikasi ulang karena ada kemungkingan yang sudah berhenti, meninggal, dan lain-lain.

"Pemda harus benar-benar memastikan honorer K2 dan K1 asli disertai SPTJM by name by adress," tegasnya. Sebelumnya data verval yang dimasukkan hanya dilampirkan SPTJM gelondongan (satu SPTJM untuk seluruh honorer). Namun dengan proses pengangkatan CPNS, maka setiap honorer K2 harus dilampirkan satu SPTJM.
Portal Info Guru

Demo

KENAPA GURU AKSI DAMAI KEPUNG ISTANA?

15 September 2015
Sering orang awam dan berpendidikan suka bertanya kenapa guru ko demo?
Mewajibkan guru meneliti dan menulis karya ilmiah sebagai bagian kenaikan pangkat atau golongan karir guru, merupakan kebijakan ngawur,tidak relevan dan melanggar peraturan perundang undangan, maka perlu dikoreksi, diluruskan, dan diperbaiki.

Undang-Undang (UU) Guru dan Dosen Nomer 14 Tahun 2015 dalam pasal 1 ayat (1). , guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
Sedangkan, Pasal 1 Ayat (2). dosen yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Bahwa dosen adalah ilmuwan yang harus meneliti,kalau dia tidak meneliti tidak boleh naik pangkat .Jadi, guru berbeda dengan dosen, meskipun sama-sama termasuk tenaga pendidik. Sebab seorang dosen disiapkan untuk bisa meneliti dan menulis karya ilmiah, yang dibiayai ooleh pemerintah melalui dana hibah penelitian. Ketika naik pangkat pun memperoleh kenaikan tunjangan fungsional yang cukup besar. Sementara guru tidak ada kewajiban untuk melakukan penelitian, kalaupun mengadakan penelitian sifatnya hanya yang punya kesempatan saja serta disediakan dana hibah oleh pemerintah dan kenaikan tunjangannya pun harus besar.

Pusat Pengembangan Program Profesi Pendidik Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Pusbangprodik Ditjen GTK Kemendikbud, Hari Amirullah menyatakan, penulisan karya ilmiah merupakan syarat wajib bagi guru dalam jabatan profesi. Hal tersebut sesuai dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PerMenPAN-RB) No. 16 / 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

"Penulisan karya ilmiah merupakan syarat wajib dari unsur dan sub unsur kegiatan guru yang dinilai angka kreditnya. Dimana dalam penulisan karya ilmiah bagian dari kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan profesi guru pada jenis publikasi ilmiah.
Hal ini merupakan pelanggaran hukum dimana peraturan menteri (PerMenPAN-RB) No. 16 / 2009 dapat mengalahkan pertauran yang lebih tinggi di atasnya yaitu Undang Undang Guru dan Dosen Nomer 14 Tahun 2015. Sudah banyak korban Guru yang tidak bisa naik pangkat dari gol IV a ke IV b akibat pelanggaran ini, korbannya sudah 800 000 orang guru dan pengawas yang tidak bisa naik pangkat.

Pelanggaran yang dilakukan pemerintah dengan mewajibkan guru dan pengawas melakukan penelitian dan membuat karya ilmiah dalam hal ini Kemenpan RB dan Kemendikbud sudah lama disuarakan oleh berbagai pihak dalam berbagai kesempatan, agar kebijakan tersebut dihentikan, rupanya kebijakan kurang berpihak terhadap guru dan pengawas. PGRI sebagai organisasi perjuangan, profesi dan ketenagakerjaan tentu mempunyai kewajiban untuk membela dan mengadvokasi kesusahan anggotanya. Makanya melakukan aksi kepung Istana, aksi ini merupakan jalan terakhir setelah pintu dialog dengan kementrian tak pernah diperhatikan, ya sekali lagi mohon maaf. 
Portal Info Guru

demo honorer

JAKARTA – Pasca kesepakatan Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi dengan Komisi II DPR untuk mengangkat tenaga honorer kategori 2 (K2), harus diwaspadai munculnya pihak-pihak yang ingin mengail di air keruh, mengambil keuntungan pribadi dari suatu keadaan seperti yang sering dilakuan calo. Karena itu, Kementerian PANRB  menegaskan agar para tenaga honerer tetap tenang, dan tidak terpengaruh kalau ada informasi-informasi yang beredar, selain informasi resmi dari Kementerian PANRB.
Adanya rencana tersebut, bukan mustahil dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menangguk keuntungan pribadi, misalnya dengan menawarkan jasa kepada tenaga honorer K2 untuk bisa cepat diangkat. Sudah pasti, tawaran itu dengan embel-embel minta sejumlah dana. “Pemerintah telah jauh-jauh hari mengingatkan kepada seluruh warga masyarakat, khususnya tenaga honorer agar tidak mempercayai pihak-pihak yang menawarkan diri bisa mempercepat proses pengangkatan K2 menjadi CPNS,” ujar Karo Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman kepada wartawan, Senin (21/09).
Dikatakan, seluruh proses terkait dengan pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi CPNS sama sekali tidak dipungut biaya, alias gratis. “Jadi kalau ada pihak-pihak yang minta uang kepada K2, baik dari pejabat, pegawai, atau pihak yang memiliki kedekatan dengan pejabat Kementerian PANRB atau BKN, misalnya, jangan ditanggapi,” ujar Herman  menambahkan.
Hal lain yang juga perlu diperhitungkan adalah, kemungkinan adanya upaya merekayasa proses verifikasi dan validasi (verval) data honorer kategori dua (K2), serta penggiringan ke alat politik (Pilkada) oleh incumbent. Hal seperti itu harus dihindari dan dicegah. Di pihak lain, tenaga honorer K2 yang benar jangan sampai terpedaya dengan bujukan oknum. "Semuanya dibiayai  dengan uang negara, baik melalui APBD maupun APBN. Kalau ada ngaku-ngaku untuk memperlancar proses pengangkatan itu bohong," tegasnya.
Dingatkan juga bahwa honorer K2 yang sudah ditipu dan telah membayar sejumlah uang ke oknum PNS atau pejabat daerah, silakan laporkan ke polisi. Kalau terbukti, berarti dia telah menyalahgunakan wewenang. Selain dipecat sebagai  PNS, dia juga harus berhadapan dengan penegak hukum.
Namun yang disayangkan, banyak korban yang enggan melaporkan adanya pemerasan. Karena itu, sekali lagi herman menegaskan agar jangan mempercayai informasi  informasi yang tidak jelas. “Seluruh informasi terkait proses pengangkatan honorer K2 ini akan kami publish melaluiwebsite resmi Kementerian PANRB,” imbuhnya. (ags/HUMAS MENPANRB)
Portal Info Guru

Sanksi

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Badan Kepegawaian Negara  (BKN) melakukan sosialisasi pendataan ulang pegawai negeri sipil secara elektronik (e-PUPNS). Pendataan ini diharapkan dapat selesai hingga akhir bulan Desember 2015. "PUPNS ini sudah dicanangkan pada bulan September 2015 dan diharapkan selesai pada akhir Desember 2015," kata Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum, T. Eddy Syah Putra di Jakarta, Selasa (22/09). 
Eddy menuturkan, 10 tahun yang lalu BKN melakukan pendataan PNS secara manual, dan hasilnya dianggap belum sempurna, karena pelaksanaannya masih banyak kendala. "Agak sulit untuk mendata ulang karena masih ada satu NIP terpakai untuk 2 atau 3 orang, dan ada juga yang sudah meninggal atau pensiun tetapi datanya masih ada," kata Eddy.
Untuk itu, lanjutnya, BKN saat ini mengembangkan pendataan ulang PNS secara elektronik. "Sistem e-PUPNS ini akan menjamin data yang valid sehingga tidak ada lagi NIP ganda, yang ditolak oleh BKN dan yang salah update," kata Eddy.  
Kepala Seksi Pengelolaan Data Base dan Penyelesaian Permasalahan Data Kepegawaian Non Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian BKN, Warno mengatakan, inti dari PUPNS adalah pendataan ulang bukan pendaftaran ulang.
PUPNS bertujuan untuk memperoleh data yang akurat, terpercaya dan terintegrasi, sebagai dasar kebutuhan dalam mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN yang mendukung pengelolaan manajemen ASN yang rasional sebagai sumber daya aparatur negara. "Kalau datanya tidak diperbaharui secara elektronik, maka tidak akan terdaftar dalam sistem e-PUPNS dan dianggap mengundurkan diri dari pegawai," kata Warno. 
Karena itu, dia berharap semua PNS di setiap kementerian dan lembaga di daerah atau pun pusat serius mengisi e-PUPNS. Karena semua data tersebut  bermuara untuk setiap kegiatan, baik kenaikan pangkat maupun usulan lainnya. (ns/HUMAS MENPANRB)
Portal Info Guru

Bagi anda yang sudah sekian lama menunggu (kaya lagu Rhoma Irama :v) khususnya bagi penerima Tunjangan Fungsional dan Profesi (Sertifikasi) ada berita baik, saat ini anda sudah bisa cek info PTK anda di website resminya untuk mengetahui apakah data anda sudah valid atau belum, disela-sela disibukkan dengan urusan PUPNS tidak ada salahnya untuk cek tentang info PTK untuk semester 1 tahun pelajaran 2015/2016 ini, rekan-rekan guru bisa langsung cek dari sekarang.

Cek data guru

Perlu diketahu bahwa link yang awalnya berupa angka-angka seperti 223.27.144.195:8000 dll sekarang sudah muncul link baru yaitu  : http://info.gtk.kemdikbud.go.id/ menurut  saya si intinya sama aja, yang penting kan cairnya hahahaha. Namun rekomendasi saya gunakanlah alamat link yang baru tersebut, jika mengalami gangguan silahkan gunakan link alternatif lain yang berupa nomor tadi.

Sedikit tips ni buat rekan-rekan guru yang ingin segera cek info masing-masing, berikut sedikit tips nya : 
  1. Gunakanlah koneksi dewa (pake koneksi yang kenceng)
  2. Loginlah di jam yang tidak sibug (contoh : habis sholat shubuh :v)
  3. Untuk mempermudah silahkan pake aplikasi Ops Multi Tasker, karena disitu sudah lengkap, dan dipercaya bisa mempermudah membuka website yang sulit dibuka :P, selain itu bisa login PUPNS dari situ, Download Applikasinya DISINI 
Special thanks to P.Didik :v

Sekian dulu semoga bermanfaat. Amiiiiiin
Portal Info Guru

Masalah yang sering muncul ketika kita ingin memasukkan data dalam PUPNS adalah "Data Tidak Ditemukan". Sebenarnya disana sudah ada menu bantuan yang terdapat dalam form PUPNS yaitu sebuah tombol bantuan yang terletak di sebelah kanan form pengisian, tombol itu berfungsi apabila user mengalami permasalahan sewaktu mengisi form tertentu, sehingga kita direkomendasikan untuk menggunakan tombol bantuan tersebut, berikut tampilannya :


Tujuan tombol itu sendiri yakni sebagai sarana bagi user untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi pada form yang bersangkutan kepada admin pupns dengan mencetak nomor tiket sebagai acuan dari bentuk permasalahan yang kita sampaikan, namun pada kenyataannya setelah kita mencoba untuk cetak nomor tiket justru mengalami error 500. 

Pada Kesempatan ini saya akan membagikan Solusi error 500 / gagal cetak nomor tiket pada ePUPNS Ketika mengalami Data Tidak Ditemukan, Sebenarnya ada 2 cara, sebelumnya perlu diingat bahwa yang kita butuhkan adalah Nomor Tiket  : 

Cara Pertama : adalah dengan mengcopy link yang ada pada address bar browser pada saat terjadi Error 500. perhatikan gambar di bawah ini : 
seperti yang kita lihat, dalam lingkaran itu adalah Nomor Tiket Kita

Cara Kedua : 
Masuk ke : https://epupns.bkn.go.id/helpdesk Atau klik disini
Kemudian pilih "Jenis Permasalahan"

Dalam hal ini saya memilih "Sekolah Tidak Ditemukan" Sehingga muncul tampilan seperti ini : 
Isi Semua formnya kemudian klik  KIRIM  

Setelah klik KIRIM, maka anda akan dialihkan menuju tampilan "Cetak Pengaduan", 

Setelah klik Cetak, dan Anda akan mendapatkan file PDF berupa "Tanda Bukti Permohonan Bantuan" yang terdapat NOMOR TIKET di dalamnya kemudian Unduhlah file tersebut seperti gambar berikut :  

Itulah 2 cara untuk mencetak nomor tiket, namun yang terpenting adalah anda mengetahui Nomor Tiket Permohonan bantuan tersebut. 

Selanjutnya bagaimanakah caranya untuk mengetahui "Apakah Pengaduan Tersebut Sudah Ada Solusinya / Ada Tanggapan dari Pihak Admin Atau Belum ?"

Perhatikan tulisan yang tertera di bawah Nomor Tiket berikut ini : 
Simpan nomor TIKET untuk melakukan pengecekan status pengaduan. Pengecekan dapat
dilakukan minimal 1x 24 jam

Artinya ya disuruh tunggu 1 x 24 jam, kemudian lihatlah hasil pengaduan anda 
pada alamat : https://epupns.bkn.go.id/menu Atau Klik Disini 

Klik Cek Status, Kemudian Pilih Cek Status Pengaduan.

Setelah itu masukkan Nomor Tiket yang sudah anda peroleh tadi kemudian klik "OK" 


Lihatlah hasilnya, Jika Sudah ada respon dari admin pasti disitu sudah ada solusi dari permasalahan yang anda alami. 
Portal Info Guru

UN Perbaikan adalah ujian nasional yang diselenggarakan untuk peserta didik pada jenjang SMA/MA/SMAK/SMTK, SMK/MAK, dan Program Paket C tahun pelajaran 2014/2015 yang mencapai nilai UN kurang dari atau sama dengan 55.0 (lima puluh lima koma nol).
UNP diperuntukkan hanya bagi siswa yang berkeinginan untuk memperbaiki nilai tersebut. Setiap calon peserta UNP harus melakukan pendaftaran secara online secara mandiri melalui laman http://unp.kemdikbud.go.id

Berikut ini sedikit tampilan dari website tersebut : 


Petunjuk pendaftaran
  1. Sebelum mendaftar, Anda harus memiliki Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN)/Surat Keterangan Hasil Ujian dari sekolah tahun pelajaran 2014/2015.
  2. Pilih jenis sekolah yang sesuai dengan jenjang SHUN Anda tempuh.
  3. Pilih provinsi tempat sekolah asal Anda.
  4. Masukan nomor peserta Ujian Nasional Anda sesuai dengan kartu peserta Ujian Nasional 2015 atau no peserta didalam SHUN.
    Contoh:
    • 01-001-001-8 (dalam kartu peserta UN).
    • 3-15-99-11-222-333-4 (dalam SHUN).
  5. Masukan tanggal lahir Anda sesuai kartu peserta Ujian Nasional. Contoh: 31-12-1997
  6. Pilih Daftar.
  7. Apabila terjadi kesalahan dalam pengisian, mohon perhatikan pesan yang muncul di atas form pengisian.

Jadwal UNP untuk peserta
1.22 Sep - 23 Okt 2015 Pendaftaran Peserta melalui web
2.1 - 11 Desember 2015Memilih kota/kabupaten lokasi ujian
3.11 - 31 Januari 2016Mengecek Tempat Ujian (Lokasi dan Ruang) melalui Web dan Mencetak Kartu Peserta
4.1 - 10 Februari 2016Daftar Ulang ke tempat Ujian, dengan membawa :
- Kartu Peserta yang dicetak sendiri melalui web
- SHUN asli dan 1 lembar fotocopy
- Ijazah asli
- Pasfoto 3 x 4, 3 lembar
5.1 - 13 Februari 2016Latihan Ujian di lokasi Ujian
- Peserta dapat memilih dua hari antara tanggal 1-13 Feb
6.22 Februari - 5 Maret 2016Pelaksanaan Ujian Nasional Perbaikan
7.19 Maret 2016Pengumuman Hasil UNP

Bagi yang ingin melakukan login atau sekedar ingin melihat-lihat seperti apa Tampilan login nya silahkan klik DISINI

Demikian sedikit informasi tentang UJIAN NASIONAL PERBAIKAN 2014/2015, Semoga bermanfaat. 
Portal Info Guru

Menpan

Pasca lahirnya kesepakatan pemerintah dengan Komisi II DPR pengangkatan tenaga honorer kategori 2 menjadi CPNS, langkah yang harus dituntaskan adalah verifikasi data 440 ribu tenaga honorer tersebut. Karena itu, Kenenterian PANRB mengajak seluruh instansi pemerintah, khususnya pemda untuk secepatnya melakukan verifikasi honorer K2 di masing-masing instansi.
Hal itu perlu dilakukan agar dalam implementasinya benat-benar fix dan tidak ditemukan honorer bodong lagi. Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmadja mengatakan, dari data yang sudah diverifikasi itu, pejabat pembina kepegawaian wajib mengajukan usulan tambahan formasi CPNS. "Tetapi sesuai dengan Undang-Undang No. 5/2014 tentang ASN, usulan itu harus berdasarkan analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK)," ujarnya saat mewakili Menteri PANRB membuka Rakor Penyusunan Naskah Soal Tes Kompetensi Bidang (TKB) di Makassar, Kamis (17/09).
Iwan menegaskan, pemerintah tidak mau terjebak dan melanggar peraturan perundangan yang berlaku. Karena itu, mulai dari perencanaan sampai pengadaan ASN, harus mengacu pada ketentuan Undang-Undang ASN. "Pemerintah sangat ketat dalam melakukan seleksi " imbuhnya.
Bercermin dari hasil tes honorer K2 lalu, dari sekitar 200 ribu peserta yang lulus, setelah BKN mewajibkan setiap PPK menandatangani Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) ada 30 ribu peserta yang bodong. Ada beberapa kepala daerah yang tidak mau menandatangani SPTJM. Hal seperti itu jangan terulang lagi.
Ditanya soal dana APBN yang bakal digunakan sebesar Rp 34 triliun per tahun, diasumsikan setiap pegawai golongan II akan dibayar sekitar Rp 4.5 juta per bulan, terdiri dari gaji dan berbagai tunjangan. Selain itu, dalam bekerja juga membutuhkan anggaran. Dalam kesempatan itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengungkapkan pentingnya dilakukan seleksi administrasi, tes kompetensi dasar (TKD) dan tes kompetensi bidang (TKB). Rakor ini menghadirkan tiga instansi yang sudah menerapkan TKB tertulis dengan Computer Assisted Tes (CAT), yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya.
Acara ini merupakan Rakor Penyusunan Naskah TKB kedua, diikuti sekitar 500 peserta dari Sekda dan Kepala BKD Kabupaten/Kota se-Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara. Sebelumnya rakor serupa sudah dilaksanakan untuk Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi. Rakor serupa juga akan digelar dalam waktu dekat di Batam untuk pemda yang belum ikut hari ini. (ags/HUMAS MENPANRB)
Portal Info Guru

Selamat malam, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah dokumen, sebenarnya hanya iseng-iseng saja si, tapi daripada saya simpan sendiri jadi mending dibagikan saja, siapa tau dapat pahala :P


Berikut ini adalah sebuah contoh Laporan Tugas Akhir bagi mahasiswa D3 Akademi Kebidanan, mungkin ada dari adik-adik mahasiswa yang membutuhkan contoh Laporan Tugas Akhir : 


Download Filenya dibawah ini : 

Portal Info Guru

Karena banyak sekali yang menanyakan tentang bagaimana caranya untuk merubah/mengedit/menambahkan data yang belum benar dan sudah terlanjur dikirim maka pada postingan kali ini saya akan mencoba untuk memberi solusi untuk masalah tersebut. 


Untuk saat ini satu-satunya cara merubah data yang sudah dikirim adalah dengan mengajukan "TURUN STATUS".  Menurut buku panduan PUPNS Turun Status berfungsi untuk mengembalikan (rollback) atau menurunkan status data PNS yang telah mengisi formulir e-PUPNS dan dikirim ke SKPD atau BKD. Menu ini khusus untuk BKN Kanreg dan BKN Pusat. Perhatikan gambar di bawah ini : 
turun status
gambar proses turun status


Turun status merupakan istilah PUPNS yang berarti mengembalikan ke status sebelumnya. Contoh kasus Anda terlanjur mengirimkan data pada PUPNS, namun baru sadar ternyata ada kesalahan dalam mengisi PUPNS. Nah tentu bingung kan gimana memperbaiki kesalahan data tadi? Berikut penjelasannya



Setelah kita mengisi data secara online di PUPNS dan mencetak hasil input tadi, biasanya kita juga diwajibkan mengumpulkan dokumen atau berkas pendukung PUPNS ke verifikator level 1 (SKPD/UPT/Unit Kerja Lainnya) sesuai yang kita input secara online. Data online yang sudah kita kirim akan dicek ulang oleh admin verifikator, tentunya menyesuaikan dengan berkas manual yang kita kumpulkan. 


Biasanya Jika ada kesalahan maka admin verifikator berhak"menurunkan status" kita tadi, tujuannya agar kitamemperbaiki kesalahan di PUPNS. Turun Status bisa dilakukan atas inisiatif verifikator, namun bisa juga atas permintaan PNS sendiri. Tentu kebanyakan harusnya atas kehendak PNS sendiri, mengingat tidak semua BKD memerintahkan mengumpulkan berkas, kalaupun disuruh mengumpul berkas, tentu verifikator akan kerepotan untuk mencek data PNS satu persatu. 


Kesimpulannya : bagi para PNS yang ingin merubah data yang terlanjur dikirim, silahkan hubungi verifikator level 1 (SKPD/UPT/Unit Kerja Lainnya) untuk mengajukan turun status tersebut.

Sekian sedikit solusi untuk merubah data yang sudah terlanjur dikirim, semoga bermanfaat.

[baca juga : Solusi Gagal Cetak Nomor  Tiket dan Mengatasi Data Tidak Ditemukan]
Portal Info Guru

ketua


Jakarta - Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menilai pihak Sekolah Dasar 07 Pagi Kebayoran Lama, Jaksel telah lalai dalam peristiwa tewasnya Anggrah (8), bocah kelas II yang dipukul dan ditendang temannya, R. Komnas PA juga menilai sekolah melakukan pembiaran.

"Sekolah jelas lalai, karena kedua anak itu berantem saat berada di lingkungan sekolah dan terjadi saat lomba menggambar. Seharusnya sekolah mengawasi saat itu," kata Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait kepada detikcom, Minggu (20/9/2015).

Berdasarkan informasi yang diperoleh Arist, perseteruan Anggrah dan temannya, R itu sudah terjadi sejak lama. Sekolah yang sudah mengetahui hal itu seharusnya dapat mengantisipasinya.

"Itu katanya kan perseteruan anak-anak itu sudah terjadi setahun lalu. Kemudian itu kan kelas II itu ada 2 ruangan, kalau sudah tahu ada perseteruan seharusnya pihak sekolah memisahkan mereka biar tidak menyatu," jelasnya.

Di sisi lain, Arist juga menilai sanksi DO yang diberikan pihak sekolah terhadap R, dinilainya tidak tepat. Dengan mengeluarkan R dari sekolah tersebut, menurut Arist, menjadi pembenaran bahwa sekolah tidak mampu mengatasi permasalah kedua anak tersebut.

"Sekolah kan katanya mau mengeluarkan pelaku, itu artinya pembenaran bahwa itu tidak pernah diatasi pihak sekolah. Dan mengeluarkan pelaku dari sekolah bukan langkah yang tepat, dan itu melanggar hak anak. Itu artinya sekolah tidak mampu mendidik anak," paparnya.

Sebelumnya, Kasudin Diknas Wilayah I Jaksel, Nasrudin mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil semua pihak yang bertanggung jawab atas insiden ini.

"Kita akan koordinasi dengan polisi dan pihak orangtua. Hari Senin (21/9) kita akan mengundang pihak sekolah ke kantor Dinas Pendidikan Pemprov DKI untuk mengetahui duduk proses kejadian ini," kata Nasrudin di TPU Wakaf Bungur, Bintaro, Kebayoran Lama, Sabtu (19/9/2015).

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget
Laporkan Link Rusak Disini
×
_

Kirim masukan, keluhan, atau request aplikasi kepada admin melalui pesan di bawah ini