November 2015


Dalam rangka Uji Kompetensi Guru untuk Kemenag diperlukan registrasi terlebih dahulu, untuk itu saya bagikan Mekanisme registrasi UKG Kemenag melalui aplikasi SIMPATIKA, hal ini sangat penting untuk menghindari terjadinya kesalahan mapel pada masing-masing guru. 


Kepada para Pendidik (Guru) Kemenag, Registrasi Calon Peserta UKG 2015/2016 memberi kesempatan kepada para Pendidik (Guru) secara mandiri untuk menentukan Mapel yang akan diujikan di UKG nantinya, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 
  1. Formulir regitrasi online otomatis ditampilkan pada login individu PTK yang statusnya sebagai Pendidik (Guru) Madrasah naungan Kemenag dan Guru Pendidikan Agama naungan Kemdikbud status bintang 4 aktif baik PNS dan Non PNS di satminkal negeri atau swasta, telah sertifikasi atau belum sertifikasi. 
  2. Bagi Pendidik (Guru) Madrasah yang telah memiliki sertifikasi guru dan telah melaksanakan verval NRG hingga permanen di periode lalu. Maka otomatis akan terdaftar sebagai calon peserta (kandidat) UKG berdasarkan Mapel pada sertifikasinya.
  3. Bagi Pendidik (Guru) Madrasah yang telah memiliki sertifikasi dan belum tuntas VerVal NRG di periode lalu, maka dipersilakan memilih kode mapel UKG yang sesuai sertifikasinya. Pastikan Kode Mapelnya identik dengan sertifikasi meskipun terbitan tahun kodenya berbeda.
  4. Bagi Pendidik (Guru) Madrasah jenjang MTs dan MA yang belum sertifikasi, silakan memilih kode Mapel UKG yang sesuai dengan jurusan ijazah D4/S1nya meskipun berbeda dengan mapel tugas mengajarnya saat ini. Hal ini akan bermanfaat juga untuk persiapan menjadi peserta sertifikasi periode 2016 nanti yang mensyaratkan Mapel Sertifikasi ekivalen dengan kualifikasi jurusan D4/S1nya. Kecuali yang belum D4/S1 silakan dipilih Mapel sesuai dengan tugas mengajar selama ini.
  5. Bagi Pendidik (Guru) Madrasah jenjang RA dan MI yang belum sertifikasi, silakan memilih kode Mapel UKG yang tersedia sesuai Mapel lingkup jenjang RA dan MI yang berlaku, meskipun kualifikasi jurusan ijazah yang dimiliki belum/kurang sesuai.
  6. Bagi Pendidik (Guru) Pendidikan Agama (semua agama) naungan Kemdikbud yang belum sertifikasi, otomatis didaftarkan sebagai calon peserta UKG berdasarkan isian Mapel Utama pada Portofolio Digital masing-masing yang terekam di PADAMU NEGERI dan otomatis terintegrasi dengan SIMPATIKA.
  7. Proses registrasi online calon peserta UKG 2015/2016 akan ditutup pada tanggal 4 Desember 2015 pk. 14.00 WIB. Bagi calon peserta yang terpilih oleh pusat untuk mengikuti UKG, kepastian Jadwal dan Lokasinya akan ditampilkan otomatis setelah penutupan registrasi. Cetak kartu peserta dilakukan mandiri oleh peserta terpilih melalui akun individu masing-masing.

Demikian penjelasan dari kami, semoga banyak membantu, untuk login aplikasi SIMPATIKA, klik tautan dibawah ini : 


Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan, terkait dengan isu desentralisasi pendidikan, saat ini Kemendikbud tengah menyiapkan Neraca Pendidikan. Ke depan, Kemendikbud akan mengumumkan Neraca Pendidikan untuk masing-masing daerah.

“Nanti akan terlihat anggaran pendidikan sebesar ratusan trilliun yang pemerintah pusat telah salurkan ke daerah digunakan untuk apa, hasilnya seperti apa. Hal ini menjadi penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan anggaran,” kata Mendikbud saat bertemu dengan masyarakat Indonesia di Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra, Australia, Minggu (29/11/2015).

Neraca Pendidikan ini diharapkan dapat mengembalikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Neraca Pendidikan juga diharapkan dapat menggambarkan capaian pendidikan di masing-masing daerah yang dapat diukur sehingga mendorong walikota dan bupati untuk mengedepankan pembangunan pendidikan di daerahnya.

Kedatangan Mendikbud di Canberra, Australia merupakan rangkaian dari kunjungan kerja Mendikbud. Ia dijadwalkan bertemu dengan Menteri Pariwisata dan Pendidikan Internasional Australia, Richard Colbeck, untuk mendiskusikan beberapa hal terkait isu pendidikan dan kebudayaan. Mendikbud mengatakan, pendidikan merupakan investasi penting dan mempunyai efek besar untuk memperkuat hubungan Australia- Indonesia ke depan.

“Masih banyak tantangan dan peluang kerjasama dengan Australia di bidang pendidikan yang dapat kita kembangkan terutama terkait dengan peningkatan kualitas guru dan penguatan ekosistem pendidikan,” ujarnya.


Ia juga menuturkan, penggerak utama pendidikan dasar adalah kualitas guru yang baik dan pengembangan ‘ekosistem’ pendidikan yang baik yakni pengembangan kebijakan yang tidak hanya terfokus pada pelaku pendidikan namun juga lingkungan di sekitarnya. “Ekosistem pendidikan sebagai contoh dapat dibangun lewat sistem informasi yang valid dan memudahkan orang tua murid dalam memilih sekolah yang baik untuk putra dan putrinya,” katanya.


SURABAYA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menetapkan bahwa moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) masih akan berlangsung hingga selesainya periode pertama Pemerintahan Presiden Joko Widodo Jusuf Kalla, tahun 2019.

Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi mengatakan  hal tersebut dilakukan dalam rangka melakukan pentaan atau restrukturisasi pegawai pemerintah. "Moratorium masih dilanjutkan, dan kemungkinan di era pemerintah Presiden Jokowi, akan berlangsung panjang, kemungkinan sampai 2019," ujar Yuddy menjawab wartawan dalam Konferensi Pers 'Dalam Rangka Peringatan HUT Ke-44 Korpri Tahun 2015, di Surabaya (29/11).

Namun demikian, Yuddy mengatakan bahwa pemerintah bisa tetap melakukan proses rekrutmen pegawai ASN dengan skala yang terbatas. Ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana ada perekrutan sebesar-besarnya yang dilakukan oleh instansi pemerintah. "Hanya dikecualikan kepada para guru, yang bekerja di lingkungan kesehatan, dan aparat penegak hukum, itu pun disesuaikan dengan desian formasi yang dibutuhkan," paparnya.

Menteri Yuddy mengatakan bahwa moratorium bukan menutup kemungkinan setiap instansi pemerintah untuk tidak sama sekali melakukan rekrutmen.

Hingga saat ini, per Desember 2015, tercatat jumlah PNS mencapai 4.517 ribu lebih yang belum termasuk prajurit TNI dan Polri. Sementara total pegawai pemerintah yang berstatus resmi anggota TNI dan Polri tercatat mencapai 1,77-1,9% dari 253 juta penduduk Indonesia.

"Kita ingin memiliki desain pegawai yang proporsional. Akan lebih efektif, selectif, dan profesional dalam melakukan perekrutan dengan memperhatikan Batas Usia Pensiun, jumlah pegawai, jumlah anggaran, beban tugas, analisis beban kerja, dan analisis jabatan," katanya.


Menteri Yuddy juga mengatakan bahwa kedepannya, porsi pegawai pemerintah harus diisi paling tidak 50% berstatus sarjana, 10% strata 2, dan 3 sampai 5% strata 3. "Dengan demikian kita memiliki postur ASN yang kompetitif, karena kuncinya SDM yang berkualitas," tutup Yuddy. (ris/HUMAS MENPANRB)


MADRID – Rumor mengenai calon pengganti Rafael Benitez semakin tak terkendali. Manajemen Real Madrid kini dikabarkan tengah menyiapkan kejutan besar bagi para suporter.

Laman ARA, Sabtu (28/11) menulis, raksasa La Liga berjuluk Los Blancos itu siap mendatangkan Pep Guardiola. Namun, Guardiola akan digaet setelah Madrid mendepak Benitez musim mendatang.

Jika itu terwujud, Guardiola dipastikan bakal menjadi musuh besar fans Barcelona. Sebagaimana diketahui, Guardiola pernah menukangi Barcelona pada 2008-2012 silam. Saat itu, dia berhasil memberikan 14 trofi bergengsi.

Di sisi lain, Madrid bukanlah satu-satunya tim yang mengincar tanda tangan pria 44 tahun itu. Sebab, Manchester City juga ngebet menggaet mantan penggawa tim nasional Spanyol tersebut.


Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo mengakui, hubungan organisasi yang dipimpinnya dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI saat ini sedang panas - dingin.  Hal ini lantaran kebijakan Kemendikbud tidak mengarah pada upaya menyejahterakan guru.

“Selama ini, kebijakan dari Kemendikbud masih belum jelas, makanya kita akan terus mengkritisi,” ujar Sulistiyo.dalam sambutannya pada peringatan HUT PGRI ke-70 dan Hari Guru Nasional tingkat Provinsi Kalbar, di aula Kantor Bupati Landak, Jumat (27/11).

Kebijakan dari Kemendikbud yang tidak pro-guru, antara lain pemotongan tunjangan profesi guru. “Memang banyak kritik yang kita sampaikan seperti jika guru sakit hanya satu hari, tunjangan profesinya dipotong satu bulan. Ada lagi guru yang pergi menunaikan ibadah haji, tunjangan profesinya juga dipotong,” ulasnya.

Dia juga mengatakan, ada pihak yang tengah memecah belah guru dengan mendirikan organisasi lainnya seperti Ikatan Guru Indonesia dan Federasi Serikat Guru. “Bahkan, ada oknum pejabat dari Kemendikbud RI yang memberi support kepada organisasi tersebut,” tuding Sulistiyo.

Terhadap hal itu, ia meminta para guru tidak perlu takut dan harus terus bersatu dalam wadah PGRI. “Saya minta seluruh pengurus PGRI menguatkan kepengurusan. Guru di seluruh Indonesia harus bersatu, agar pendidikan di Indonesia semakin maju,” imbaunya.


Lihat sumbernya disini


Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK atau P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Selanjutnya dalam dalam R-PP manajemen PPPK atau P3K  disebutkan bahwa  PPPK merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan undang-undang ASN peraturan perundang-undangan.

Sesuai Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Rancangan PP tentang PPPK atau P3K) Pasal 13,  Penerimaan calon PPPK dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui penilaian secara obyektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan

Pada Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Rancangan PP tentang PPPK atau P3K) Pasal 15 perihal Pengumuman Lowongan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK atau P3K) disebutkan bahwa  Lowongan jabatan PPPK diumumkan secara luas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian melalui media cetak dan elektronik. (2) Pengumuman lowongan jabatan dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sebelum tanggal penerimaan lamaran. (3) Dalam pengumuman lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicantumkan paling kurang: a. Jumlah dan jenis jabatan yang lowong; b. Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar; c. Alamat dan tempat lamaran ditujukan; d. Cara menyampaikan lamaran; dan e. Batas waktu pengajuan lamaran.

Terkait Persyaratan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK atau P3K) disebutkan dalam Pasal 16 bahwa Syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar calon pegawai PPPK atau P3K adalah:
  • Warga Negara Indonesia;
  • berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun pada saat melamar;
  • tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
  • tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil , atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
  • mempunyai pendidikan formal, kecakapan, keahlian dan ketrampilan yang diperlukan; tidak menjadi anggota/pengurus partai politik;
  • berkelakuan baik; sehat jasmani dan rohani;
  • bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;
  • dan syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan
Adapun mekanisme seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK atau P3K) dijelaskan dalam Pasal 17 bahwa Pelamar yang memenuhi syarat administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 berhak mengikuti ujian seleksi. Ujian seleksi dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Tugas Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: menyiapkan perangkat seleksi dengan komputer atau menggandakan materi soal ujian; menentukan tempat dan melaksanakan jadwal ujian sesuai dengan kebijakan nasional; melaksanakan kegiatan ujian; mengawasi pelaksanaan ujian; menyaksikan pengolahan hasil ujian; dan melakukan verifikasi pengolahan hasil ujian

Selanjutnya dalam pasal 18 dijelaskan bahwa (1) Ujian seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK atau P3K) dilaksanakan dengan menggunakan Computer Assisted Test atau menggunakan lembar jawaban komputer. (2) Materi ujian seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK atau P3K)  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : Tes kompetensi dasar yang terdiri atas: 1) Tes wawasan kebangsaan; 2) Tes karakter pribadi; 3) Tes intelegensia; Tes kompetensi bidang;dan Syarat lain yang ditentukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Berikut ini adalah Update Terbaru tentang mekanisme dan persyaratan pengangkatan PPPK yang saya dapat dari ascpns.com : 

Prosedur Pengadaan PPPK
Pengadaan Pegawai Pemerintrah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) harus dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

Perencanaan Pengadaan PPPK
Pengumuman lowongan PPPK
Pelamaran
Seleksi
Pengumuman hasil seleksi
Pengangkatan menjadi PPPK
Bagaimana Proses Seleksi PPPK
Proses penerimaan PPPK adalah hampir sama dengan proses pengadaan CPNS dari kalangan umum. Setiap tahapan proses rekrutmen dilakukan dengan penilaian objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan Instansi Pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan.

Metode Seleksi dan Pengadaan PPPK
Metode yang digunakan dalam penyaringan PPPK adalah mengguanakan metode ujian CAT CPNS dengan penilaian utama yaitu Tes Wawasan Kebangsaan, Tes Intelegensi Umum dan Tes Kepribadian. Tes ini sama dengan metode seleksi pengadaan CPNS dari umum, yang membedakan adalah bobot soal, dimana bobot soal dari PPPK lebih mudah daripada bobot soal Ujian CPNS Umum.

Persyaratan Menjadi PPPK
Untuk menjadi seorang PPPK maka yang bersangkutan haruslah merupakan pegawai honorer yang belum lulus CPNS pada masa penerimaan CPNS tahun 2013 yang lalu. Yang bersangkutan juga sudah harus memiliki masa kerja sebagai honorer, dan memenuhi persyaratan sesuai dengan perundangan yang berlaku. Persyaratan untuk menjadi PPPK pada umumnya adalah hampir sama dengan persyaratan umum dan khusus untuk menjadi PNS, yang menjadi perbedaan yang mencolok diantara keduanya adalah dari segi “umur”, dimana seorang pelamar PPPK bisa berumur lebih dari 35 tahun selama dia memiliki masa kerja yang telah ditentukan kepada negara, sedangkan umur dari seorang CPNS dibatasi sampai dengan umur maksimal 35 tahun.

Lama Waktu Menjadi PPPK
PPPK adalah pegawai yang dibutuhkan instansi pemerintah tertentu dengan jangka perjanjian kerja terpendek selama satu tahun. Setiap PPPK perjanjiannya dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan instansi yang bersangkutan dengan berdasarkan patokan penilaian kinerja PPPK itu sendiri

Apakah PPPK dapat menjadi Pegawai Negeri Sipil?
PPPK adalah bukan Honorer, dan sejak disahkannya UU No 5 Tahun 2014 secara otomatis Honorer dihapuskan. Seorang PPPK tidak bisa menjadi seorang PNS andaikan yang bersangkutan telah memiliki masa perjanjian kerja yang cukup lama dengan pemerintah. Berdasarkan UU ASN, Jika seorang PPPK ingin menjadi seorang PNS, maka yang bersangkutan harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi seorang calon PNS, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gaji dan Tunjangan PPPK
Seorang PPPK akan dibayar gaji yang adil, gaji yang layak berdasarkan beban kerja yang diberikan kepadanya. Selain itu gaji yang diberikan akan dinilai berdasarkan dari tanggung jawab jabatan yang diembannya. Gaji yang diterima seorang PPPK juga akan ditentukan pula oleh besar kecilnya resiko pekerjaan yang akan dilaksanakannya

Gaji PPPK adalah bukan besaran gaji honorer yang tidak layak diberikan kepada seorang pegawai, melainkan gaji yang sudah disesuaikan dengan hal hal yang telah disebutkan diatas. Sehingga PPPK satu dengan PPPK lainnya akan memiliki gaji yang besarannya berbeda satu sama lain, karena gaji yang diterima oleh masing masing perorangan disesuaikan dengan faktor faktor yang mempengaruhi pekerjaan, resiko dan jabatannya.

Selain mendapatkan gaji layak, PPPK juga akan diberikan tunjangan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran tunjangan antara lain ditentukan oleh instansi yang merekrut PPPK tersebut. Besaran tunjangan PPPK di tingkatan pemerintah pusat akan lebih besar daripada besaran tunjangan di pemerintahan daerah, begitu juga besaran tunjangan pemerintah provinsi akan lebih besar daripada besaran tunjangan pemerintah kabupaten.

Penghentian Perjanjian dan Pemutusan Perjanjian Kerja PPPK
Perjanjian Kerja seorang PPPK bisa diberhentikan,atau diputuskan. Dalam hal ini status pemberhentian adalah “pemberhentian dengan hormat”, jika PPPK yang bersangkutan
  • Meninggal dunia.
  • Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri.
  • Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK.
  • Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.

Pemecatan PPPK
Seorang PPPK bisa diberhentikan dengan tidak hormat atau dengan kata lain “dipecat” jika
  • Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
  • Melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat atau tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.

Jaminan Perlindungan PPPK
PPPK adalah bukan honorer. Seorang PPPK akan mendapatkan jaminan perlindungan dari pemerintah berupa
  • Jaminan hari tua.
  • Jaminan kesehatan.
  • Jaminan kecelakaan kerja.
  • Jaminan kematian.
  • Bantuan hukum.
  • Rekomendasi dan Pilihan Bagi Seorang Honorer

Jika anda adalah seorang calon honorer yang belum lulus CPNS dan berusia kurang dari 35 tahun, maka disarankan anda mengikuti seleksi ujian CPNS dari kategori umum, walaupun memang anda  memang sudah memiliki masa kerja kepada negara.
Jika usia anda lebih dari 35 tahun, maka silakan anda mengikuti seleksi PPPK karena persyaratan untuk mengikuti seleksi cpns dari jalur umum sudah tidak memungkinkan.

Materi Ujian yang diberikan kepada PPPK maupun CPNS dari kalangan umum adalah sama, yang membedakan adalah bobot dan tingkat kesulitan soal.

Demikian informasi terbaru terkait Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Lihat sumber disini


Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menyelenggarakan uji kompetensi guru (UKG) susulan pada 11-14 Desember 2015. UKG susulan ini dilaksanakan untuk mengakomodir guru-guru yang belum terdaftar pada UKG 9- 27 November, atau sudah terdaftar tetapi verifikasinya tidak valid.

Kepala Bagian Perencanaan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Tagor Alamsyah mengatakan, guru-guru yang ingin mengikuti UKG susulan dapat mendaftarkan diri dan melakukan verifikasi ulang ke Dinas Pendidikan di daerahnya masing-masing.

Verifikasi yang dilakukan harus valid, agar tidak terulang lagi kesalahan verifikasi, seperti adanya perbedaan antara mata pelajaran yang diampu guru dengan yang keluar saat uji kompetensi, atau mata pelajarannya benar, namun jenjang pendidikan pada soal yang keluar di UKG berbeda.

“Guru yang sudah sertifikasi, mata pelajarannya sesuai dengan sertifikasinya itu. Sedangkan guru yang belum sertifikasi bisa memilih mata pelajaran dalam UKG, sesuai yang diampu atau yang diajarkannya di kelas,” ujar Tagor, Jumat (27/11).

Dia menyebutkan hingga Kamis (26/11) ada 2.360.388 guru yang sudah mengikuti uji kompetensi. Itu berarti sudah 91 persen. Sisanya 226.885 guru melaksanakan uji kompetensi Jumat (27/11).

Tagor kembali menegaskan, tidak ada sanksi yang diberikan kepada guru yang memiliki nilai buruk dalam UKG. Uji kompetensi guru, katanya, ditujukan untuk bercermin, dan memotret serta menganalisa peta kompetensi individu masing-masing guru.

Tindak lanjut dari UKG 2015 adalah berupa pendidikan dan pelatihan (diklat) yang lebih terarah untuk guru-guru sesuai dengan pemetaan yang dihasilkan dari UKG. “Apapun nilai UKG, itu hanya dijadikan baseline untuk treatment atau perbaikan,” pungkasnya.

Untuk Lihat Daftar Calon Peserta UKG SUSULAN Silahkan klik tautan dibawah ini : 



Sebagai langkah awal mempersiapkan diri menghadapi UN untuk jenjang SMP/MTs SMA/MA SMK/MAK tahun pelajaran 2015/2016, ada baiknya kita harus mengetahui isi dari kisi-kisi sebagai acuan bagi kita dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi UN mendatang, Sebagaimana diketahui Badan Standar Nasional Pendidikan telah merilis Kisi-Kisi Ujian Nasional untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Pelajaran 2015/2016,  [baca juga : Info Jadwal UN]

Oleh karena itu Berikut saya bagikan Kisi-kisi lengkap UN SMP/MTs SMA/MA SMK/MAK tahun pelajaran 2015/2016, Silahkan Klik Tautan di bawah ini : 



Langsung saja, berikut ini adalah Draf Pos yang berisi tentang rincian UN untuk jenjang SMP/MTs SMA/MA SMK/MAK untuk tahun pelajaran 2015/2016 yang rencananya akan diselenggarakan pada bulan April 2016 mendatang. Berhubung ada banyak sekali rinciannya jadi tidak saya posting disini, jadi silahkan download saja Draf POS UN Tahun pelajaran 2015/2016 langsung melalui tautan dibawah ini, disitu sudah lengkap mulai dari Jadwal, persyaratan hingga mekanisme pelaksanaan UN tersebut, 
[Baca Juga : Kisi-kisi UN SMP/MTs SMA/MA SMK/MAK Terlengkap], 

terima kasih dan semoga bermanfaat. Klik tautan dibawah ini untuk download : 


Setelah 36 hari berjuang melawan hiu yang terus-terusan menggigiti peralatan mereka, para ilmuwan telah kembali dari Samudera Pasifik yang terpencil dengan cara baru untuk melihat gunung berapi terbesar dan paling misterius di dunia: Gunung Tamu.

Gunung Tamu (Tamu Massif) merupakan gunung berapi yang terletak di kawasan barat laut Samudera Pasifik, sekitar 1,600 km sebelah timur Jepang.

Tinggi Gunung Tamu yaitu 4.400 meter dari dasar samudera. Puncaknya tidak menembus permukaan samudera dan berada sekitar 2,000 m di bawah permukaan laut. Sedangkan lembahnya berkedalaman 6.4 km.

Tim ini telah mulai membuat peta 3-D yang menawarkan tampilan paling jelas dari gunung bawah laut itu, yang meliputi area seukuran New Mexico. Dalam beberapa bulan mendatang, peta akan disempurnakan dan data akan dianalisis. Tujuannya, untuk mencari tahu bagaimana asal mula gunung terbentuk.

“Ada kemungkinan bahwa tepi barat Gunung Tamu sebenarnya gunung terpisah yang terbentuk pada waktu yang berbeda,” kata William Sager, seorang ahli geologi di University of Houston sekaligus memimpin ekspedisi.

“Hal itu akan menjelaskan beberapa perbedaan antara bagian barat gunung dan bagian utama.

Tim juga menemukan bahwa Gunung Tamu sangat bopeng dengan kawah dan tebingnya.

Analisis magnetik memberikan beberapa pandangan terhadap genesis gunung, menunjukkan bahwa bagian itu terbentuk melalui pelepasan stabil dari lava sepanjang persimpangan tiga pegunungan di tengah laut. Sebuah teori yang ada saat ini menyatakan bahwa segumpal besar bebatuan panas dari mantel bumi mungkin telah berkontribusi atas panas dan bahan tambahan.


Gunung Tamu membentuk sebuah kubah bulat, atau perisai gunung berapi, berukuran 450-650 kilometer. Gunung ini 50 kali lebih besar dari gunung berapi aktif terbesar di Bumi, Mauna Loa di Hawaii .


Suatu hari tak sengaja saya membaca sebuah artikel pada website Dikdasmen yang membahas tentang Peranan Operator sekolah terhadap segala bentuk pendataan sekolah. Sempat berfikir bahwa Pekerjaan Operator sekolah sangatlah berat, ditambah lagi dengan tanggung jawab yang begitu besar karena resikonya cukup besar juga. Hingga muncullah sebuah pertanyaan mendasar "Bagaimanakah nasib kesejahteraan para Operator Sekolah ? Pantaskah gaji kecil operator yang masih berstatus Honorer menerima tanggung jawab sebesar itu  ?" 

Mari kita simak Artikelnya : 

Bandung (Dikdasmen): Mulai 2016, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama akan murni menggunakan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk intervensi kebijakan, salah satunya mengenai pembenahan sarana prasarana sekolah. Direktorat tak lagi memerlukan proposal dari sekolah.

“Untuk mengetahui jumlah kebutuhan RKB, kita tinggal buka Dapodik dengan membandingkan rombel dan ruang kelas yang dimiliki,” ujar Khamim, Kepala Subdirektorat Program dan Evaluasi, Direktorat Pembinaan SMP, saat menyampaikan materi pada Training of Trainers Sistem Pendataan Dapodik di Hotel Harris Convention Center Bandung, Jawa Barat, Ahad malam, 15 November 2015.

Atas kebijakan tersebut, Khamim berharap kualitas data Dapodik kian hari semakin baik. Oleh karena itu, peran operator sekolah sangat penting. “Peran Bapak/Ibu sangat kami harapkan untuk memvalidasi data yang dientri teman-teman data di satuan pendidikan,” ujarnya.

Selain sebagai basis data rehabilitasi sarana-prasarana pendidikan, tambah Khamim, Dapodik juga digunakan untuk pemanfaatan program lain, salah satunya penyaluran Bantuan Operasional Sekolah.

Pada 2014, Direktorat Pembinaan SMP mengirimkan surat edaran kepada sekolah agar memperbarui (update) data Dapodik. Jika tidak melakukannya, sekolah tidak akan menerima dana BOS. Maka berduyun-duyun sekolah memperbarui datanya terlebih terkait data guru yang digunakan untuk penyaluran tunjangan sertifikasi.

“Data yang kami usulkan untuk anggaran BOS 2015 relatif lebih bagus dibandingkan setahun lalu,” ungkap Khamim.

Agar semua kebijakan tersebut terus berjalan, Khamim berharap peran operator sekolah terus ditingkatkan. Dengan kualitas data Dapodik yang semakin tinggi, kesuksesan program-program unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga semakin baik.

Training of Trainers Sistem Pendataan Dapodik diselenggarakan di Hotel Harris Convention Center Bandung, Jawa Barat, pada 15-17 November 2015. Peserta acara ini berasal dari Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Lihat sumber artikel disini


Guru dapat melihat langsung data pribadinya dalam sistem Dapodik yang dimasukkan oleh operator sekolahnya. Mereka dapat membuka laman Info PTK dan memeriksa apakah data yang sudah masuk dalam sistem Dapodik benar atau salah. Jika ada kesalahan data, gurulah yang bertanggungjawab memperbaikinya.

Yang harus disadari oleh guru adalah bahwa tanggung jawab untuk memperbaiki data bukanlah pada operator sekolah,” kata Ansyarudin Andhin, staf pada Bagian Perencanaan dan Penganggaran, Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, ketika menjadi pembicara pada Training of Trainers Sistem Pendataan Dapodik di Hotel Harris Convention Center Bandung, Jawa Barat, Senin, 16 November 2015.

[baca juga : Nasib Operator Sekolah]

Guru, tambah Ansyarudin, diberi kesempatan selama enam bulan untuk memperbarui (update) datanya mulai Januari hingga Juni. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak dilakukan pembaruan data atau terjadi kesalahan pengisian data, maka guru yang bersangkutan tidak mendapatkan tunjangan.

“Enam bulan mereka harusnya bisa melihat datanya dari awal salahnya di mana. Yang terjadi, mereka menyadari kesalahan ketika sudah terlambat,” ungkapnya.

Menurut Ansyarudin, Ditjen GTK memiliki sistem validasi data guru. Di dalamnya termuat aturan-aturan dan level validasi. Data yang dimasukkan oleh guru tidak begitu saja diterima sebagai informasi yang benar.

Misalnya, ada guru mengaku mengajar matematika pada sebuah rombongan belajar (rombel) selama 7 jam. Sistem akan mengetahui apakah data tersebut benar atau manipulasi untuk memenuhi jam mengajar 24 jam. “Kalau ketahuan, sistem kita akan langsung memberikan warning,” tegas Ansyarudin.

Baca sumbernya disini


JAKARTA - Presiden Joko Widodo pada tanggal 24 Oktober 2015 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 120 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Dengan demikian, maka tunjangan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di BKN mengalami kenaikan.

Dalam Perpres itu disebutkan, Pegawai, baik PNS, prajurit TNI, anggota Polri, dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan BKN yang mempunyai jabatan di lingkungan Badan Kepegawaian Negara, selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.

“Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam , dibayarkan terhitung mulai Mei 2015, diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja pegawai setiap bulannya,” bunyi Pasal 5 ayat (1,2) Perpres Nomor 120 Tahun 2015 itu seperti dilansir dari situs Setkab, Rabu (25/11/2015).

Pajak Penghasilan atas Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Tahun Anggaran bersangkutan.

Perpres ini juga menegaskan, bagi Pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Negara yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi maka tunjangan kinerja dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kinerja pada kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.

“Apabila tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud lebih besar dari pada tunjangan kinerja pada kelas jabatannya maka yang dibayarkan adalah tunjangan profesi pada jenjangnya,” bunyi Pasal 8 ayat (2) Perpres tersebut.

Menurut Perpres ini, pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2015 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada tanggal 27 Oktober 2015 itu.

Presiden Joko Widodo menaikkan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di BKN mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut, seperti diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 120 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara.

Melansir Setkab, Rabu (25/11/2015), berikut daftar kenaikan tunjangan PNS di Badan Kepegawaian Negara (BKN):


Meski demikian, tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud tidak diberikan kepada:
  • Pegawai di lingkungan BKN yang tidak mempunyai jabatan tertentu.
  • Pegawai di lingkungan BKN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan.
  • Pegawai di lingkungan BKN yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai.
  • Pegawai di lingkungan BKN yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/ instansi lain di luar lingkungan BKN.
  • Pegawai di lingkungan BKN yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.
  • Pegawai pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012.
Silahkan unduh tabel daftar kenaikan tunjangan PNS melalui link di bawah ini : 




JAKARTA - Para pegawai honorer kategori 2 (K2) menagih janji Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang ingin menyelesaikan persoalan pengangkatan status kepegawaian honorer K2.

Belakangan ini, para anggota Komisi II DPR telah memberikan janji kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi untuk pengangkatan pegawai honorer K2 yang mencapai sekitar 440.000 orang.

"Jauh-jauh hari Komisi II berjanji untuk membantu persoalan honorer K2, dengan mengawal proses penganggarannya ke Badan Anggaran DPR (Banggar), tapi mana buktinya?," kata Chairman Indonesia Bureaucracy and Service Watch Nova Andika di Jakarta, Rabu (25/11/2015).

Nova menilai, anggota Komisi II DPR tidak konsisten dengan janji yang dibuatnya sendiri terhadap ratusan ribu tenaga honorer K2. Apalagi, kata Nova, setelah dalam APBN 2016 tak ada dana yang memungkinkan pengangkatan tenaga honorer K2, justru Komisi II yang gencar mempersalahkan Kementerian PAN-RB.

Nova meminta, seharusnya anggota Komisi II DPR terbuka dan menjelaskan persoalan tersebut kepada tenaga honorer K2 yang nasibnya terkatung-katung tersebut. "Bukan malah seperti cuci tangan dan membuang semua persoalan ke Kementerian PAN-RB, khususnya Menteri Yuddy," tandasnya.

Sementara itu, menurut Menteri Yuddi mengatakan anggaran pengangkatan pegawai honore K2 tidak disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Padahal, anggaran yang diajukan Kementerian PANRB sebesar Rp16 miliar murni untuk menyelesaikan permasalahan pengangkatan status kepegawaian honorer K2. Namun, tidak disahkannya anggaran tersebut, membuat rencana pengangkatan honorer K2 terhambat.

"Anggaran pengangkatan honorer K2 tidak ada. Karena beban negara sangat besar, apalagi harus membayar gaji PNS yang 4,5 juta orang," kata Yuddy di Jakarta, Rabu (25/11/2015).

Yuddy menambahkan, pemerintah sebenarnya sudah meminta anggaran tambahan Rp28 miliar. Dari jumlah itu, sebanyak Rp16 miliar bakal digunakan untuk penyelesaian honorer K2. Sayangnya, anggaran itu ternyata tidak ada.


"Kami akan melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kesepakatan dengan Komisi II DPR RI. Mudah-mudahan ada titik terangnya," tandasnya.



Info ini kami dapat dari Forum Operator Sekolah yang berkaitan dengan mekanisme dan persyaratan perbaikan NISN yang mengalami kesalahan nomor, berikut isi informasinya : 
'KEPADA OPERATOR SEKOLAH DI SELURUH INDONESIA, DENGAN INI DI BERITAHUKAN BAHWA BERKAS PENGAJUAN PERBAIKAN DATA PESERTA DIDIK YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN SEMESTINYA AKAN DI TOLAK, ADAPUN BERKAS YANG DI SYARATKAN UNTUK PERBAIKAN DATA PESERTA DIDIK ADALAH SEBAGAI BERIKUT : 1. AKTA KELAHIRAN 2. IJAZAH 3. SURAT KENAL LAHIR 4. KARTU KELUARGA 5. SURAT KETERANGAN DARI KEPALA DESA ATAU PEJABAT YANG BERWENANG MENGELUARKAN SURAT KEPENDUDUKAN BERKAS YANG DIAJUKAN ADALAH SALAH SATU DARI BERKAS YANG TELAH DISEBUTKAN DIATAS DAN BERUPA HASIL PEMINDAIAN/SCAN DARI BERKAS ASLI ATAU FOTO COPY. ATAS PERHATIAN DAN KERJASAMANYA DI UCAPKAN TERIMAKASIH'
Penolakan terhadap berkas perbaikan data peserta didik yang diajukan oleh admin vervalPD adalah adalah Berkas yang dikirimkan oleh OPS tidak memenuhi syarat, seperti : 

  • Scan berkas Asli/Copy tidak jelas terbaca, bisa karena ukurannya terlalu kecil bisa juga karena hasil scan yang kurang bagus 
  • Perbedaan yang signifikan antara nama yang diajukan dengan nama yang ada di tabel data 
  • Berkas yang dikirimkan bukan berkas yang semestinya sebagaimana yang telah di syaratkan, 

Hal ini banyak terjadi sebagaimana yang saya sendiri temukan, ada yang mengirimkan 
-- foto, 
-- Kartu pelajar, 
-- Kartu NISN dengan NISN yang tidak jelas dari mana asalnya, 
-- banner iklan 
-- surat pernyataan orang tua/kepsek 
-- fotocopy KTP 
-- Karpeg 
-- dan lain sebaginya berkas yang tidak memenuhi syarat sebagai bukti yang berdasar hukum.

Agar tidak menimbulkan kekisruhan terkait NISN, tolong di baca baik-baik dan di fahami secara bijaksana 
  • Penulisan NISN di Ijazah, mengikuti data yang berada di tabel referensi VervalPD, selama datanya Valid dan terferifikasi, NISN yang di keluarkan oleh PDSPK bisa di gunakan
  • Perubahan atau perbaikan data individu atau NISN dilakukan ketika data individu tidak sesuai dengan berkas kependudukan atau perbaikan NISN dilakukan apabila NISN ganda atau tidak sesuai dengan Ijazah yang mencantumkan NISN yang pernah di keluarkan oleh PDSPK. Semoga difahami, Terimakasih
***CATATAN, DATA BERKUALITAS TIDAK DINILAI DARI BANYAKNYA DATA YANG BERHASIL DI JARING TETAPI BERAPA PROSEN KEVALIDAN DATA TERSEBUT DAN DATA TERSEBUT BISA DI PERTANGGUNG JAWABKAN SECARA HUKUM.

Demikian Informasi tentang Mekanisme dan Syarat Perbaikan data NISN, Semoga bermanfaat.

Klik link dibawah ini untuk cek data NISN anda : 



Sebagai langkah awal mempersiapkan diri menghadapi Uji Kompetensi Guru, khusus yang berada di bawah naungan KEMENAG tentunya kita harus mulai mencari informasi serta materi apa saja yang kemungkinan akan diujikan pada UKG KEMENAG Mendatang. 

Oleh karena itu pada kesempatan kali ini sengaja Penulis mempersembahkan sebuah contoh Soal Latihan UKG bagi guru PAI / Madrasah dibawah naungan Kemenag, dengan adanya contoh-contoh soal ini diharapkan mampu memberi sedikit wawasan serta tambahan materi yang dapat dijadikan referensi dalam rangkan mempersiapkan diri menghadapi UKG Kemenag mendatang. 

Contoh Soal latihan kali ini berbentuk ujian Online layaknya UKG sesungguhnya, Untuk mulai mencoba Soal latihan ini silahkan klik tautan di bawah ini : 


Selain guru-guru yang bertugas di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), ternyata guru-guru yang berdinas di lingkungan Kementerian Agama (Kemenang) pun dijadwalkan akan Mengikuti Uji Kompetensi Guru Kemenag pada Bulan Desember 2015. Sebagai contoh, bahwa seluruh tenaga guru di Kabupaten Bombana, baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun non PNS akan mengikuti program Ujian Kompetensi Guru (UKG). [Baca juga : Info Pelaksanaan UKG Kemenag]

Jadwal UKG
Sesuai surat pemberitahuan yang dilansir dari Halaman resminya, telah disampaikan bahwa :
  • Proses Registrasi melalui SIMPATIKA dimulai tanggal 26 November 2015 sampai dengan 4 Desember 2015
  • Pelaksanaan UKG akan diselenggarakan pada 11 Desember 2015


Syarat Mengikuti UKG
Syarat utama untuk mengikuti UKG kemenag yaitu Seluruh Pendidik (Guru) Madrasah harus memiliki ‘Cetak Kartu Digital PTK’ periode Semester 1 TP. 2015/2016  melalui akun individu masing-masing di SIMPATIKA.

[baca juga : Soal UKG KEMENAG]

Alur Registrasi untuk mengikuti UKG melalui Aplikasi Simpatikan Bisa dilihati dibawah ini :
 Demikian Posting singkat tentang Info UKG KEMENAG 2015, Semoga Bermanfaat.

Tak terasa Pelaksanaan UKG hampir memasuki babak akhir dan semuanya berjalan lancar, perlu diketahui bahwa pelaksanaan UKG kali ini juga akan diikuti oleh guru-guru yang berada dibawah naungan Kementerian Agama KEMENAG, berikut sedikit beritanya yang kami dapat dari halaman resmi SIMPATIKA. [baca juga : Soal UKG KEMENAG]

Assalammualaikum wr.wb.

Kepada seluruh Pendidik (Guru) Madrasah Kemenag Yth.

Dengan Hormat,

Sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pendis Kemenag nomor Dj.I/HM.01/3319/2015 tanggal 11 November 2015 perihal Pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG) bagi Guru Madrasah (terlampir) yang direncanakan akan dilaksanakan mulai 11 Desember 2015.  Bahwa proses registrasi dan penetapan peserta piloting UKG Madrasah 2015 akan dilaksanakan melalui Layanan SIMPATIKA sebagaimana alur terlampir.

Proses registrasi dimaksud akan dilaksanakan mulai tanggal 26 November 2015 sampai dengan 4 Desember 2015. Berkenaan dengan hal tersebut, dimohon kepada seluruh Pendidik (Guru) Madrasah untuk memastikan telah Cetak Kartu Digital PTK periode Semester 1 TP. 2015/2016 melalui akun individu masing-masing di SIMPATIKA. Proses registrasi UKG dimaksud juga sebagai bahan pemetaan pelaksanaan UKG di periode 2016 tahun depan.


Demikian informasi yang kami sampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.


Wassalam,
Admin Pusat SIMPATIKA

Untuk lampirannya dokumen terkait, bisa dilihat dibawah ini : 
Lampiran 1 (Alur Peserta UKG 2015 Basis SIMPATIKA)

Demikian sekilas Info UKG bagi guru dibawah naungan KEMENAG, dan semoga bermanfaat, untuk lampiran 2 yang berisi tentang Surat Pemberitahuan Pelaksanaan UKG Kemenag silahkan lihat filenya dibawah ini : 



Pada tanggal 25 Juni 2015 Lalu Melalui 3 Kementerian Republik Indonesia yang terdiri dari : Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah mengeluarkan SKB 3 Menteri tentang Penetapan Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2016, Mungkin masih banyak yang tidak tahu, Oleh karena itu kali saya bagikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil di seluruh Indonesia.

Ada beberpa rincian yang tidak saya tuliskan disini, oleh karena itu silahkan lihat langsung SKB 3 Menteri tersebut melalui tautan dibawah ini : 


Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Yuddy Chrisnandi akan segera membuat regulasi atau payung hukum untuk memfasilitasi pemerintah daerah yang sanggup membayar pegawai honorer sebesar Upah Minimal Regional (UMR). Hal tersebut sebagai tanggapan atas tuntutan dari guru honorer yang dialamatkan kepada pemerintahan Joko Widodo dalam hal ini melalui KemenPANRB dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

MenpanRB mengatakan, jika guru honorer yang sebanyak 1,7 juta orang meminta untuk diangkat menjadi CPNS maka pemerintah tidak dapat mengabulkan tuntutan tersebut karena terkait anggaran yang terbatas. "Tetapi jika ada pemerintah daerah yang sanggup membayar sebanyak UMR kepada guru honorer, maka silakan laporkan kepada kami, akan membantu dengan membuatkan aturan," jelas Yuddy dalam audiensi bersama perwakilan guru honorer di kantor kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (15/9/2015).

Yuddy menyatakan bahwa jika pemerintah harus mengangkat seluruh guru honorer di Indonesia yang berjumlah 1,7 juta guru, maka pemerintah membutuhkan setidaknya Rp900 Triliun per tahun untuk antisipasi biaya penggajian hingga uang pensiun per bulannya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal  Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Qudrat Nugraha meminta MenpanRB mengeluarkan aturan tentang Gaji Guru Honorer Sebesar Upah Minimal Regional (UMR) hal tersebut karena di Tangerang pemerintah daerah menyatakan mampu untuk membayar guru honorer sebesar UMR. "Kami mohon bantuan dari pak Menteri untuk bisa memberikan aturan, karena sebanarnya dananya sudah ada dari pemerintah daerah, hanya saja aturanya tidak ada jadi Gubernur tidak berani," kata Qudrat kepada MenPANRB.

Yuddy pun kemudian mengatakan, beberapa hal yang masih dalam kewenangan dirinya sebagai MenPANRB bisa ditindaklanjuti. Salah satunya mengenai pengentasan tenaga honorer, dalam hal ini terkait upah layak untuk tenaga honorer. "Semua instansi yang menyelenggarakan pendidikan perlu menerapkan upah minimum," pungkasnya.

Lihat sumbernya disini

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget
Laporkan Link Rusak Disini
×
_

Kirim masukan, keluhan, atau request aplikasi kepada admin melalui pesan di bawah ini