2016
Portal Info Guru



Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Timur mendesak pemerintah untuk melakukan moratorium penyelenggaraan uji kompetensi guru (UKG).

Usulan tersebut diajukan karena UKG dinilai memberatkan guru dan tidak sesuai tujuan awal. Yakni, sebagai pemetaan kompetensi tenaga pendidik.

”Fungsi UKG kan sebagai pemetaan kompetensi guru. Jadi, tidak perlu dilakukan setiap tahun. Kalau dilakukan setiap tahun, ujian tersebut hanya akan membebani anggaran pemerintah,” ungkap Ichwan Sumadi, ketua PGRI Jatim, Sabtu (3/12).

Ichwan mengatakan, jika berfungsi sebagai pemetaan guru, UKG seharusnya dilakukan secara periodik. Misal, empat tahun sekali.

Dengan demikian, dana yang dikeluarkan untuk UKG setiap tahun itu bisa dialihkan untuk keperluan pendidikan lainnya. Misalnya, pembangunan sarana-prasarana dan peningkatan tunjangan guru.

Selain itu, PGRI menyesalkan pelaksanaan UKG yang digunakan sebagai syarat sertifikasi dan perolehan tunjangan guru.

Sebab, cara itu jelas melanggar aturan. Ichwan menyebut, hingga saat ini tidak ada aturan undang-undang pendidikan yang menyebut lolos UKG sebagai syarat mendapatkan tunjangan sertifikasi.

”Tidak ada aturan semacam itu,” jelasnya. Ichwan menyampaikan, selain melanggar aturan, pelaksanaan standar UKG tahun ini dinilai sangat memberatkan guru.

Standar kelulusan yang meningkat dari 60 menjadi 80 jelas membuat resah para guru. PGRI memprediksi, tahun ini dengan standar tersebut, guru yang lolos seleksi UKG akan semakin sedikit.

Yakni, hanya sekitar 10 persen. Sisanya harus rela mengulang ujian. Standar kelulusan tersebut, tutur Ichwan, harus segera direvisi pemerintah.

Pengurus Besar (PB) PGRI sepakat nilai UKG ke depan seharusnya dibagi sesuai jenjang umur. Misal, guru usia muda 25–30 tahun tetap bisa menggunakan standar 80.

Untuk guru dengan usia 30–40 tahun, standar bisa diturunkan menjadi 75. ”Perbedaan standar nilai ini sudah kami usulkan pada pemerintah pusat,” jelasnya.

Keputusan perbedaan standar itu, terang Ichwan, dilakukan atas berbagai pertimbangan. Salah satunya tingkat melek teknologi yang berbeda antara generasi muda dan tua.

Dia mencontohkan, saat ini banyak guru berusia di atas 50 tahun yang kesulitan jika dituntut untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran.

Sebaliknya, peran teknologi sebagai sarana penunjang pembelajaran tersebut sudah dikenal baik oleh guru berusia muda.

”Intinya, kami berharap ke depan kompetensi guru Indonesia akan semakin baik. Maka, kualitas guru muda yang masih produktif tersebut memang harus didorong sejak sekarang,” jelasnya.

Sementara itu, pengamat pendidikan Institut Teknologi 10 Nopember (ITS) Daniel M. Rosyid menyebut usulan guru untuk melakukan moratorium UKG tersebut tidak tepat.

Sebab, peran UKG yang menjadi tolok ukur kompetensi guru sebagai pendidik sangatlah penting. ”Usulan itu tidak tepat. Kalau ingin menjadi tenaga profesional, guru harus teruji,” terangnya.

Daniel juga menampik alasan PGRI bahwa pelaksanaan uji kompetensi tersebut akan membebani pemerintah jika dilakukan setiap tahun. Menurut dia, kondisi tersebut tidak akan terjadi jika guru bisa berpikir mandiri.

”Saat ini, mayoritas guru memosisikan diri sebagai pegawai, bukan profesional. Akibatnya, guru hanya bergantung pada dana pemerintah,” terang alumnus University of Newcastle, Inggris, tersebut.

Selain itu, Daniel mengkritik pelaksanaan UKG yang tidak dilakukan oleh organisasi profesi guru. Sebaliknya, pelaksanaan UKG malah diserahkan pada pemerintah.

Padahal, untuk menjadi tenaga profesional, guru harus memiliki organisasi profesi yang kuat.

”Ke depan seharusnya PGRI bisa mencontoh IDI (Ikatan Dokter Indonesia, Red) atau PII (Persatuan Insinyur Indonesia, Red) yang mampu menyelenggarakan uji kompetensi mandiri bagi sesama profesinya. Ini penting agar ke depan guru tak hanya bergantung pada pemerintah. Tapi, juga bisa bergerak mandiri,” jelasnya.

source : www.jawapos.com
Portal Info Guru



Bapak ibu guru yang berbahagia dimanapun anda berada, ada kabar gembira bagi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena, saat ini Kemendikbud telah menyediakan layanan informasi dan pengaduan bagi kita selaku pelaku pendidikan di Indonesia. 

Dengan adanya fasilitas ini diharapkan kita dapat menggunakan dengan sebaik-baiknya sebagai sarana untuk mendapatkan informasi dan tempat memberikan pengaduan terhadap segala sesuatu yang terjadi di dunia pendidikan di tempat kita masing-masing. 

Langsung saja untuk menuju halaman yang dimaksud, silahkan klik tautan di bawah ini :


Demikian dan semoga bermanfaat.
Portal Info Guru


Hari libur nasional pada tahun 2017 dalam kalender tahun 2017 yang ditetapkan oleh Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi birokrasi.

Surat Keputusan Bersama Nomor 684 Tahun 2016, Nomor 302 Tahun 2016, dan SKB/02/MENPAN-RP/11-2016 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2017.

Surat Keputusan Bersama (SKB) mencakup hari libur Nasional dan Cuti Bersama di tahun 2017. Berikut ini detail Hari Libur Bersama dan Cuti Bersama di Tahun 2017.

Selengkapnya silahkan unduh pada tautan dibawah ini.

sumber : http://kkgjaro.blogspot.co.id
Portal Info Guru


Udah awal Desember aja nih, akan ada kejutan menarik nih di akhir tahun ini. Bukan hanya kejutan kembang api dan juga suara terompet yang akan menyambut akan tetapi juga Fenomena Alam.

Kalau berbicara tentang bulan ini memang publik pasti menantikannya terlebih untuk segera mempersiapkan diri menyambut tahun baru. Akan tetapi meski memiliki banyak agenda untuk tahun baru dan juga Natal kalian tak boleh melewatkan info ini.

Rangkaian Fenomena Alam sudah mulai menyapa di akhir tahun ini untuk para penggemar foto dan publik. Dari hujan meteor hingga penampakan lain akan segera menghiasi langit Indonesia bulan ini.
Yang pertama akan menyapa adalah konjungsi Bulan dengan Planet Venus yang akan menyapa publik bertepatan dengan laga Indonesia vs Vietnam. Ya tepat pada tanggal 3 Desember 2016 publik akan dikunjungi oleh fenomena alam tersebut.

Bahkan Fenomena Alam konjungsi Bulan dengan Venus ini telah terlihat tanda-tandanya dilangit senja Indonesia. Tandanya adalah adanya obyek terang seperti binang di langit barat yang muncul saat senja mulai menyapa bumi.

Obyek terang yang dimaksud bukanlan bintang akan tetapi Planet Venus yang mungkin akan lebih trlihat akhir pekan ini. Kedua adalah konjungsi Bulan dan Planet Mars yang akan menyapa pada 5 Desember mandatang.

Mars dan Bulan sendiri akan berada pada posisi paling dekat selama fase yang telah dialami. Kalian dapat menikmati Fenomena Alam ini selepas magrib tepatnya saat langit sudah berubah menjadi merah.

Info penting lagi bagi kalian yang ingin menikmati perhatikan titik merah yang mencolok bersanding dengan bulan sabit. Yang ketiga mungkin paling banyak ditunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Fenomena Alam ini akan menyapada pada 9 Desember mendatang dengan sebutan hujan meteor Puppid-Velid. Hujan meteor yang satu ini dapat dinikmati oleh publik saat berada di berbagai lokasi di Indonesia.

Akan tetapi mungkin akan terhalang dengan cahaya bulan yang sudah mulai terang karena berusia 10 hari. Mungkin cahaya jatuhnya meteor tak akan seindah penampakan jika bulan masih berusia muda.

Portal Info Guru


Kabarkendari.com – Meski belum mengetahui kuota penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2017 namun Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Lukman Abunawas menjamin akan ada penerimaan. Sampai saat ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB sampai saat ini belum memberikan informasi selanjutnya.

Penerimaan CPNS sudah pasti ada 2017 ini berdasarkan informasi dari Menpan,” kata Lukman Abunawas, Minggu 27 November 2016.

Selain CPNS jalur umum, Kemenpan-RB telah merencanakan mengangkat bidan pegawai tidak tetap atau PTT. “Itu sudah ada informasi lagi dari pemerintah pusat kalau akan mengangkat bidan PTT pada 2017 nanti,” katanya.

Khusus penerimaan CPNS jalur umum, kata Lukman, diutamakan bagi daerah pemekaran. Di antaranya, Muna Barat, Buton Tengah, Buton Selatan, Konawe Kepulauan dan Kolaka Timur. Namun daerah lain pun tidak menutup kemungkinan juga akan ada, khusus daerah yang dianggap mengalami kekurangan pegawai bisa diusulkan.

Untuk kuotanya lanjut Lukman, sampai sekarang pihaknya belum mengetahui. Pemerintah Provinsi Sultra menunggu petunjuk dan panggilan Kemenpan-RB.

“Bidan desa sudah ada. Tinggal kita laporkan kuota yang layak. CPNS juga tetap ada tapi menunggu usulan yang kita akan lihat dulu,” tambahnya.

Meski begitu, Lukman selalu ragu dengan keputusan pemerintah pusat. Sebab, setiap bulan mengalami perubahan.

“Sejak awal saya sudah katakan, kita punya kebijakan untuk penerimaan formasi kepegawaian adalah kementerian. Tapi, kadang keputusan bulan ini ada, bulan depan tidak ada lagi,” ketusnya.

source : http://kabarkendari.com
Portal Info Guru


Kalangan DPR mendukung ‎kebijakan pemerintah untuk menunda rekrutmen CPNS pada 32 instansi pusat. Hal itu karena keputusan tersebut masih menyisakan persoalan.

Terutama masalah honorer kategori dua (K2). "Sesuai pembahasan Komisi II dengan MenPAN-RB disepakati, tidak ada rekrutmen CPNS tahun ini. Rekrutmen bisa dilakukan bila revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah disahkan," kata anggota Komisi II DPR Bambang Riyanto kepada JPNN.com, Selasa (15/11/2016).

Dia berpandangan, UU ASN yang sudah ditetapkan pada 2014 itu tidak memenuhi unsur keadilan. Oleh karena itu, kata dia, layak direvisi meski sifatnya terbatas.

Komisi II sendiri menentang usulan MenPAN-RB Asman Abnur yang ingin merekrut CPNS tahun ini. Hal itu karena keinginan MenPAN-RB tersebut tidak memiliki landasan hukum.

Sejauh ini, DPR bersikeras untuk merevisi UU ASN lantaran di dalam UU tersebut tidak mengatur tentang tenaga honorer dan kontrak.

Padalah, selama ini merekalah yang mengisi pekerjaan PNS.‎ "Rekrutmen CPNS tanpa dasar hukum yang jelas bisa digugat sewaktu-waktu. Itu sebabnya kami meminta MenPAN-RB untuk menunda. Untungnya MenPAN-RB sangat responsif," ucap politikus Gerindra itu.

source : JPNN
Portal Info Guru


Janji pemerintah buat merevitalisasi sekolah di seluruh daerah bakal segera direalisasikan.  Untuk tahap pertama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan memperbaiki sekitar 20 ribu Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

“Saya sudah buat peta tahun 2017 akan ada 42 ribu ruangan rusak yang kita perbaiki. Kira-kira itu nanti 20 ribu sekolah yang diperbaiki,” ujar Mendikbud Muhadjir Effendy dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/11).

Dia menjelaskan, perbaikan yang dilakukan banyak macamnya. Mulai dari penambahan fasilitas, hingga peningkatan standar layanan sekolah.

“Standar pelayanan minimumnya akan kita naikan. Karena standar yang dipakai SD Inpres dan SMP Inpers sekarang ini, standar 25 tahun yang lalu. Jadi sudah tidak update, harus kita naikan,” jelasnya.

Standar layanan di 20 ribu sekolah yang diperbaiki akan mengacu pada pola Full Day School (FDS). Kata Menteri Muhadjir, peningkatan ini sejalan dengan rencana pemerintah mengoptimalkan pendidikan karakter.

“Nanti standarnya kita naikan seperti sekolah-sekolah full day. Sekolah yang lengkap, ada perpustakaan, ada tempat istirahat. Ada ruang guru, ada tempat untuk kegitan non class itu tadi, untuk pendidikan karakter. Bermain peran, itu yang mau kita rancang,” tandas pria yang pernah menjabat rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini.

Kemdikbud memang tengah mempersiapkan perubahan pola pendidikan untuk tingkat SD dan SMP. Sesuai dengan janji Presiden Joko Widodo dalam Nawacita, pola pendidikan karakter akan lebih ditonjolkan.  Saat ini ratusan kepala sekolah tengah menjalani pelatihan untuk menerapkan pola baru ini.

source : http://pojoksatu.id
Portal Info Guru


Pelaksanaan rekruitmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari pelamar umum di 32 kementerian/lembaga ditunda hingga tahun 2017.

Hal itu dikatakan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur. Keputusan itu dikeluarkannya setelah meminta persetujuan presiden.

Semula, penerimaan CPNS instansi pusat direncanakan mulai digelar tanggal 1 – 19 Oktober 2016. Baik dari pengumuman pembukaan sampai pendaftaran.

Penundaan itu merujuk pada arahan presiden dalam Rapat kabinet terbatas Senin (24/10) lalu dan hasil rapat koordinasi tingkat Menteri terkait pada Senin (7/11) yang dipimpin Menteri PANRB.

Ke-32 instansi dimaksud sebelumnya telah memperoleh persetujuan prinsip penambahan kebutuhan PNS.

Namun dengan adanya surat Menteri PANRB yang ditujukan kepada 32 Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pusat, maka pengadaan CPNS dari jalur pelamar umum ditunda.

“Kami harapkan masing-masing instansi tetap melanjutkan melakukan penataan organisasi, sekaligus penataan pegawai agar tetap mampu mendukung optimalisasi capaian kinerja,” ungkap Asman dalam surat tertulisnya, Rabu (9/11).
Surat itu ditujukan kepada 32 PPK, yakni :
1.    Menteri Kesehatan
2.    Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3.    Menteri Agama
4.    Menristek Dikti
5.    Menteri Pertahanan
6.    Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi
7.    Menteri Perhubungan
8.    Menteri Perindustrian
9.    Menteri PUPR
10.    Menteri ESDM
11.    Menteri Agraria dan Tata Ruang
12.    Menteri Pariwisata
13.    Menteri Pertanian
14.    Menteri Kelautan dan Perikanan
15.    Menteri LH dan Kehutanan
16.    Menteri Hukum dan HAM
17.    Menteri PANRB
18.    Kepala Kepolisian RI
19.    Ketua Mahkamah Agung
20.    Kepala LIPI
21.    Kepala LAPAN
22.    Kepala LAN
23.    Kepala BMKG
24.    Kepala BPPT
25.    Kepala BIN
26.    Ketua BPK
27.    Kepala BNPT
28.    Kepala BNN
29.    Kepala Badan POM
30.    Kepala BPKP
31.    Kepala BATAN
32.    Kepala BAPETEN

Untuk diketahui, keputusan itu tertuang dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/3656/M.PAN-RB/11/2016 tentang Informasi Penundaan Pengadaan CPNS Pusat dari Pelamar Umum Tahun 2016, yang ditandatangani Asman Abnur, Selasa (8/11) kemarin.
source : http://www.jawapos.com/
Portal Info Guru


Komisi X DPR RI akan menjembatani para guru swasta yang tergabung dalam Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).

Hal itu terkait dengan minimnya perhatian pemerintah pusat terhadap kesejahteraan para guru di sekolah swasta ataupun honorer. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri menjelaskan, selama ini perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan guru yang berstatus non-PNS masih sangat jauh dari harapan.†

”Tidak ada alasan bagi negara untuk tidak memperhatikan profesi guru terutama non-PNS. Tugas guru sangat mulia dan sepatutnya kesejahteraannya harus diperhatikan,” kata Fikri saat menghadiri Rakornas PGSI di kompleks wisata Guci, Kecamatan Bumijawa, barubaru ini.

Wakil rakyat dari dapil Kabupaten/ Kota Tegal dan Brebes tersebut menjelaskan, minimnya perhatian pemerintah pusat terhadap kesejahteraan guru non- PNS terjadi di banyak daerah di Indonesia.

Cari Solusi

Karena itu, pihaknya berkomitmen untuk terus mendorong pemerintah agar mencari solusi untuk mengatasi persoalan tersebut. ”Kami akan membantu mengomunikasikan dan menjembatani PGSI dengan Kemdikbud dan Kemenag.

Khususnya dalam mencari solusi atas masih rendahnya perhatian pemerintah terhadap guru,” tandas politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut. Ketua Pengurus Besar PGSI Fatah Yasin mengemukakan, saat ini ada beberapa permasalahan yang mendesak diselesaikan. Di antaranya yaitu kebijakan baru dari pemerintah yang dinilai cukup menghambat proses sertifikasi guru non-PNS.

”Selain itu, belum dicairkannya tunjangan penyetaraan atau inpassing bagi guru non-PNS juga cukup disayangkan. Sejak 2011 hingga sekarang, guru swasta di bawah naungan Kemenag yang sudah mendapatkan SK inpassing atau penyetaraan, masih banyak yang belum memperoleh tunjangan,” jelas Fatah.

Adapun Ketua Komisi Nasional Pendidikan (Komnasdik) Kabupaten Tegal M Sofiyudin menilai, pemerintah selama ini cenderung hanya memperhatikan kesejahteraan guru-guru PNS. Sementara itu, guru-guru honorer dan swasta justru masih banyak yang hidup serba kekurangan.
source : http://berita.suaramerdeka.com
Portal Info Guru


JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK), melakukan penataan dan pemenuhan guru produktif di SMK untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan vokasi serta pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja. Salah satu caranya dengan merancang Program Keahlian Ganda, yang sebelumnya dikenal dengan Program Alih Fungsi Guru.

“Saat ini kita memerlukan sekitar 91 ribu guru SMK untuk bidang-bidang yang menjadi prioritas, yaitu maritim atau kelautan, pertanian dan ketahanan pangan, pariwisata, industri kreatif, serta teknologi dan rekayasa,” kata Dirjen GTK, Sumarna Surapranata, Senin (7/11).

Pranata menjelaskan ada dua cara untuk memenuhi kebutuhan guru produktif SMK, yaitu dengan melakukan rekrutmen atau program keahlian ganda. Namun menurutnya, untuk melakukan sistem rekrutmen, tidaklah mudah, sebab suplainya juga belum ada. "Karena itu dalam jangka waktu pendek, yaitu langkah strategis untuk tahun 2016 hingga 2017 Kemendikbud menempuh cara kedua melalui Program Keahlian Ganda," ujar Pranata.

Untuk mekanismenya, lanjut Pranata, dalam Program Keahlian Ganda, seorang guru SMA/SMK bisa memiliki dua sertifikasi, yaitu Sertifikasi Pendidik dan Sertifikasi Keahlian. Dengan begitu, guru SMA/SMK yang telah memiliki sertifikasi keahlian diharapkan dapat memenuhi kekurangan guru produktif di SMK. “Tahun ini kita akan mulai program sertifikat ganda kepada 15.000 guru adaptif, yaitu guru-guru yang saat ini mengajar mata pelajaran Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, IPS, dan Bahasa Inggris,” tutur Pranata.

Pranata mengatakan, pendaftaran untuk Program Keahlian Ganda tersebut sudah dibuka sejak dua bulan lalu dengan sistem dalam jaringan (daring) atau online. Pendaftarannya dilakukan secara terbuka untuk semua guru SMA maupun SMK yang termasuk guru adaptif. "Hingga 30 Oktober lalu terhitung jumlah pendaftar mencapai 16.000 orang, dan akan diseleksi hingga hasil akhir 15.000 orang untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan Program Keahlian Ganda," katanya.

Dia menambahkan Program Keahlian Ganda adalah untuk mendapatkan sertifikat keahlian sebagai guru produktif akan berlangsung selama 12 bulan melalui empat tahap dengan tahap ON dan IN. Pada akhir pelatihan, jika lulus ujian, guru yang menjadi peserta Program Keahlian Ganda bisa mendapatkan sertifikat ganda, yaitu sertifikat keahlian dan sertifikat pendidik.

“Untuk tahap ON itu, peserta belajar mandiri di sekolah ssalnya, dan diberikan modul dan pendampingan. Sedangkan untuk tahap IN ada di industri dan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK),” terangnya.
source : http://www.radarbangka.co.id/
Portal Info Guru


JAKARTA– Indonesia tidak hanya menghadapi ancaman kelangkaan dosen, tetapi juga tenaga guru pengajar di tingkat dasar dan menengah. Hingga tahun 2019 mendatang ada 500.00 guru yang akan pensiun, sementara rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) belum juga dibuka. 

Guru-guru yang mau pensiun ini terutama para pengajar di tingkat SD. Mereka rata-rata diangkat pada 1970-an,” ujar Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rasyidi di Jakarta kemarin. Dia mengungkapkan saat ini guru dengan status PNS di sekolah-sekolah dasar rata-rata hanya berjumlah tiga orang. 

Padahal idealnya ada sembilan guru dengan status PNS. Posisi guru PNS ini lantas diisi guru honorer. Oleh karena itu, kata dia, jika pemerintah pusat belum bisa membuka rekrutmen CPNS, beri kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengangkat dan menggaji para guru honorer ini dengan dana APBD. ”Itu guru-guru honorer di daerah terpencil harus diprioritaskan karena mereka yang menggantikan tanggung jawab mengajar para guru PNS,” katanya. 

Unifah berharap, pemerintah membuka rekrutmen CPNS guru sesuai dengan kemampuan pemerintah. Namun dia menekankan, pengangkatan guru PNS harus diberikan kepada guru honorer kategori 2 (K2) yang telah memenuhi syarat. Selain itu dia meminta pemerintah membuat desain perencanaan kebutuhan guru yang dipetakan dengan mata pelajaran. 

Pengamat pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Said Hamid Hasan berpendapat pemerintah harus segera mengambil langkah strategis untuk mencegah kelangkaan guru. Menurutnya dalam kurun waktu 5 hingga 10 tahun mendatang ada lebih dari 750.000 guru yang akan pensiun. Di sisi lain moratorium rekrutmen CPNS hingga saat ini belum juga dibuka. 

”Bagaimana menggantinya jika terjadi moratorium pengangkatan guru? Pemerintah pun harus segera mengambil langkah strategis untuk menghadapi ancaman kepensiunan guru ini,” katanya ketika dihubungi KORAN SINDO kemarin. Said menjelaskan, masalah lain adalah bagaimana mengisi kekurangan guru ini, sementara standar pendidikan guru pun belum ada. 

Selain itu Program Pendidikan Guru (PPG) pun belum dibuka. Satu hal yang perlu diingat, menurutnya, seorang guru pensiun hanya bisa diganti seorang guru pemula dalam arti jumlah, tapi tidak dalam arti kualitas. Menurut dia, guru yang pensiun penuh dengan pengalaman dan memiliki kualitas yang tidak dipunyai guru pemula. 

Oleh karena itu, menurutnya, strategi penggantian guru harus menghitung jumlah dan kualitas. Artinya guru yang akan pensiun (guru utama) perlu didampingi guru pemuda untuk beberapa saat sehingga pengalaman guru utama tadi dapat ditularkan. ”Dengan cara itu guru pemula menyadap pengalaman profesional langsung dari guru utama. Pelapisan ini berlangsung dua tahun dan ketika guru utama tadi pensiun, guru pemula pun sudah lebih siap,” paparnya. 

Mantan anggota Tim Penyusun Kurikulum 2013 ini menuturkan, sehubungandenganitu pemerintah harus menyiapkan guru untuk 10 juta peserta didik yang belum mendapat akses ke sekolah. Sekarang perhatian Mendikbud yang utama adalah pada dua hal, upaya mengganti guru pensiun dan guru untuk 10 juta anak yang terabaikan hak konstitusionalnya. 

Sementara itu anggota Komisi X DPR Abdul Fikri berpendapat, tiap tahun 75.000 guru juga pensiun sehingga jika ditambahdenganancaman10.000 dosen yang akan pensiun dalam empat tahun ini, hal tersebut akan sangat mengkhawatirkan bagi nasib dunia pendidikan. ”Sebab tenaga pendidik itu adalah unsur utama dalam pendidikan. Sama halnya dengan peserta didik. 

Guru yang mau pensiun ini harus mendapat perhatian pemerintah,” urainya. Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu menuturkan, maju mundurnya pendidikan di Tanah Air sangat bergantung kepada tenaga pendidik. Menurut dia, kalau sekarang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia masih di atas angka 100 atau di bawah peringkat Vietnam, ini artinya kita belum bebas dari cap sebagai negara tertinggal. 

Fikri pun menyarankan agar lintas kementerian segera berkoordinasi untuk segera membuka keran rekrutmen CPNS tenaga pendidik dan bukan untuk formasi PNS lain. Fikri mengaku sangat khawatir Indonesia mendapatkan ancaman kekurangan guru. Sebab jika tidak dicari solusinya secara cepat dan bijaksana, persoalan ini akan mengurangi daya saing anak bangsa dalam menghadapi era globalisasi. 

Sebab, lanjut dia, rekrutmen tenaga pendidik baru yang berkualitas lebih lambat bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan anak Indonesia yang masuk usia sekolah. Pengamat pendidikan dari Eduspec Indra Charismiadji berpendapat, kebijakan tentang penempatan guru yang juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah harus dilakukan dengan lebih serius dan profesional, kebijakan harus berpihak pada kepentingan bangsa bukan golongan. 

Contoh, guru banyak yang tidak mampu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran karena usianya sudah mendekati pensiun, sebaiknya ambil kebijakan untuk memindahkan mereka ke pekerjaan lain seperti tenaga kependidikan.
source : http://www.koran-sindo.com
Portal Info Guru


Indonesia Mengajar adalah gerakan. Usaha untuk mengajak semua pihak untuk ambil bagian menyelesaikan masalah pendidikan di Indonesia.
Cita-citanya adalah terlibatnya seluruh lapisan masyarakat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai janji kemerdekaan.
Bangsa yang dipenuhi oleh pemimpin berbagai bidang dengan kompetensi global dan pemahaman akar rumput.

Misi kami di Indonesia Mengajar

Menciptakan dampak yang berkelanjutan dari kehadiran Pengajar Muda di desa dan kabupaten penempatan.
Membangun jejaring pemimpin masa depan yang memiliki pemahaman akar rumput.
Membangun gerakan sosial pendidikan di Indonesia.
Indonesia Mengajar memiliki kegiatan utama yaitu merekrut, melatih dan mengirimkan anak muda Indonesia yang merupakan lulusan terbaik perguruan tinggi untuk bertugas selama satu tahun di berbagai daerah di Indonesia sebagai guru sekolah dasar. Di luar tugas dasarnya sebagai guru, para Pengajar Muda memiliki mandat untuk menggerakkan perubahan perilaku di tempatnya bertugas.

Info selengkapnya disertai link pendaftaran silahkan klik disini

Portal Info Guru


Publik menilai positif Kinerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy dalam memperbaiki kualitas pendidikan nasional.

Berdasarkan hasil riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) baru-baru ini mengeluarkan hasil survei dengan menempatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), di peringkat ketiga sebagai kementerian yang dinilai paling baik kinerjanya oleh publik.

Hasil survei tersebut menyebutkan pada Oktober 2016 sekitar 38 persen warga merasa semakin ringan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, sedangkan 29 persennya merasa semakin berat dan 29 persen sisanya sama saja. Nilai persentase ini meningkat empat persen di mana pada Juli 2016 respon positif masyarakat hanya mencapai 34 persen.

Direktur Program SMRC, Sirojudin Abbas mengatakan, selain Kemdikbud, ada juga Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agama, dan Kementerian Keuangan yang dinilai baik kinerjanya oleh publik.

"Kementerian yang dinilai paling baik kinerjanya adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan sebanyak 23 persen, Kementerian Agama 8,4 persen, Kemendikbud 5,5 persen dan Kementerian Keuangan 4,6 persen," ujar Direktur Program SMRC, Sirojudin Abbas saat menggelar diskusi di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Minggu (23/10) kemarin.
"Sejak dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy memang langsung bekerja dengan baik," katanya dalam keterangan tertulisnya.

Perombakan besar-besaran seperti yang seringkali diamanatkan Presiden Jokowi ia jalankan dengan cepat. Fokusnya ada pada tiga hal, yaitu penguatan pendidikan karakter, inovasi dan percepatan distribusi KIP, serta rehabilitasi sekolah.

Demikian pula dengan upaya revitalisasi pendidikan vokasional maupun program fullday school yang sempat mencuat ke permukaan, perlahan mulai direspon positif. Terbukti kini ada ribuan sekolah yang siap menjadi model percontohan sekolah dengan mengutamakan pendidikan karakter ini.

Kemudian Sirojudin menekankan, survei nasional ini terkait dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.

"Berdasarkan hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat sangat puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo selama dua tahun terakhir ini," ungkapnya.


Populasi survei nasional ini adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Populasi dipilih secara multi random sampling sebanyak 1220 responden dengan margin of error 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
source : www.merdeka.com
Portal Info Guru


Jakarta, 3 Safar 1438/3 November 2016 (MINA) – Kementerian Agama telah menyelesaikan pembayaran tunjangan profesi terhutang bagi guru madrasah yang sudah inpassing pada rentang 2014 – 2015. Anggaran sebanyak Rp1,2 triliun sudah didistribusikan kepada 80.090 guru yang berhak menerimanya.

 Menurut laman resmi Kemenag yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA), untuk pembayaran pada rentang 2015 – 2016, Kemenag sedang meminta alokasi anggaran kepada Kementerian Keuangan. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam, Ishom Yusqi saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (02/11) kemarin.

“Tunjangan profesi guru madrasah yang kurang Rp2,4 triliun. Kemarin sudah terbayar 1,2 untuk 2014 – 2015. Sekarang, yang 2015 – 2016 belum. Jumlahnya sekitar 82.090 guru,” jelas Isom Yusqi.

Menurut Isom, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan DPR meminta agar pada tahun 2017 tidak ada lagi hutang atas kekurangan pembayaran tunjangan profesi bagi para guru madrasah yang sudah inpassing. Karenanya, dia berharap Kementerian Keuangan bisa mengalokasi anggarannya pada tahun ini.

Isom memastikan, jika alokasi anggaran itu sudah tersedia, maka Kemenag bisa segera mendistribusikannya. Sebab, proses pembayaran tunjangan 2014 – 2015 juga berjalan lancar.

“Data 82.090 lebih guru madrasah yang berhak menerimanya juga sudah diverifikasi oleh Itjen Kemenag. Jadi insya Allah tidak ada hambatan pada distribusnya,” jelas Isom.
Jika ini bisa dilakukan tahun ini, lanjut Isom, maka seluruh tunjangan profesi guru madrasah terhutang bisa diselesaikan. Memasuki tahun 2017, proses pembayarannya bisa dimulai dari awal dan Kementerian Agama sudah mengalokasikan anggarannya.

Anggaran pembayaran tunjangan profesi guru madrasah pada tahun 2017, menurut Isom hampir mencapai lebih dari Rp15 triliun, terdiri dari Rp9.9 triliun untuk tunjangan profesi guru PNS dan Rp4.8 triliun untuk tunjangan profesi guru Non PNS. Jumlahnya lebih dari 50% anggaran Belanja Pegawai Kementerian Agama, baik PNS maupun Non PNS.

“Untuk anggaran pembayaran tunjangan profesi guru tahun 2017, sudah kita alokasikan,” tandasnya. (T/P006/R02)
source : http://www.mirajnews.com
Portal Info Guru


Sudahkah anda mengetahui sampai dimana data PMP yang anda kirim melalui aplikasi PMP ?
Mungkin masih banyak diantara Bapak dan Ibu serta rekan-rekan operator yang masih belum melakukan pengecekan progres PMP pada masing-masing sekolah. 

Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya akan bagikan cara lihat status pengiriman PMP, yang bertujuan sebagai tindak lanjut pasca pengiriman PMP tersebut. 

Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah :

  1. Klik link tautan berikut ini : goo.gl/k101ja
  2. Selanjutnya akan muncul halaman progres kirim data yang menampilkan pengiriman data berdasarkan wilayah. 
  3. Pilih wilayah sesuai sekolah anda, kemudian klik pada sekolah yang anda inginkan. 
  4. Lihat pada bagian status kirim. Selesai
Demikian sedikit tips dari saya, semoga bermanfaat.

Portal Info Guru

Bapak dan Ibu Guru serta rekan-rekan operator di seluruh Indonesia, kali ini saya akan sedikit membagikan tips agar PMP yang kita kerjakan dapat terkirim dengan lancar.



Seperti yang kita ketahui bahwa aplikasi PMP ternyata masih mengalami beberapa kendala diantaranya yaitu seringkali kuisioner tidak muncul dan juga masalah ketika sedang melakukan pengiriman. Belum diketahui secara pasti mengapa hal ini terjadi. 


Untuk anda yang mengalami hal tersebut, berikut beberapa tips yang bisa anda coba : 
  1. Bagi yang mengalami masalah dengan kueisioner bisa mengunduh bisa meng update dengan patch 14.007 Unduh Filenya disini
  2. Cobalah untuk Backup data kemudian restore sebelum mengirim
  3. Lakukan pengiriman sesuai jadwal, untuk jadwalnya silahkan unduh disini
Demikian tips ini semoga bermanfaat. 
Portal Info Guru


Sesuai dengan Juknis BOS Tahun 2016 untuk cut off/pengambilan data dari Dapodik untuk BOS triwulan 3 dan triwulan 4 telah dilakukan, masing-masing pada tanggal 1 Juni 2016 dan 21 September 2016 yang lalu. Dan dana BOS telah disalurkan sesuai dengan data yang masuk pada waktu cut off tersebut.

Dari data penyaluran BOS tersebut juga diketahui bahwa ada sekolah yang dana BOS nya belum tersalurkan secara penuh. Dimana hal ini dapat disebabkan karena keterlambatan update/sinkronisasi data pada waktu cut off atau penyebab teknis lainnya, seperti data tidak lengkap dan lain sebagainya. Atau sekolah yang bahkan kelebihan salur disebabkan data ganda atau penyebab teknis lainnya. Maka untuk memvalidasi masalah dana BOS yang lebih/kurang salur triwulan 3 dan triwulan 4 tersebut, akan dilakukan penarikan data/cut off pada tanggal 30 Oktober 2016.

Memperhatikan adanya cut off untuk dana  BOS dan cut off yang lebih/kurang salur triwulan 3 dan triwulan 4 ini sebagaimana diuraikan di atas, maka dihimbau semua sekolah untuk segera melakukan sinkronisasi data dari Aplikasi Dapodik. Dari hasil pengamatan dan pemantauan di server Dapodik per tanggal  13 Oktober 2016 masih ditemukan cukup banyak sekolah yang belum melakukan sinkronisasi data Tahun Pelajaran 2016/2017 (daftar terlampir). Dimana sekolah-sekolah tersebut berpotensi tidak mendapatkan pencairan dana BOS.

Silahkan Unduh Daftar Sekolah yang belum singkronisasi BOS Update 14 Oktober 2016

Portal Info Guru


Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Muhadjir Effendy, menggulirkan gagasan guru harus berada di sekolah delapan jam per hari. Hal tersebut ia sampaikan saat memberikan anugerah Kawastara Pawitra di Kota Solo, Jawa Tengah, Sabtu 15 Oktober 2016.

"Saya sedang merancang guru wajib di sekolah selama delapan jam. Terutama yang sudah mendapat tunjangan profesi," ujar Muhadjir.

Mendikbud mengatakan profesionalitas guru salah satunya diukur melalui waktu kerja. "Kalau guru baru 1 atau 2 jam sudah pulang, ya tidak profesional namanya. Apalagi kalau sengaja  dicepatkan untuk les, yang membuka les dia sendiri. Itu tidak profesional," urainya.

Gagasan tersebut mendorong guru untuk tidak mengurangi porsi materi di sekolah. "Belajar harus tuntas di sekolah. Waktu di rumah digunakan anak-anak dengan keluarga. Jangan beban dibawa pulang," kata dia.

Muhadjir juga mengatakan delapan jam di sekolah tidak melulu dapat dimanfaatkan untuk terus memberikan materi namun juga membimbing siswa-siswi dengan kegiatan lain. " Misalnya ada bimbingan, pengawasan, kegiatan ekstrakulikuler, dampingi siswa-siswinya," imbuhnya.

Menurut Muhadjir sudah seharusnya guru memberikan yang terbaik untuk para siswanya. "Gaji guru dan tunjangan profesi itu dari rakyat. Sehingga harus memberikan yang terbaik bagi rakyat," kata dia.

Muhadjir juga mengatakan pekerjaan-pekerjaan administratif yang dilakukan guru harus dikurangi. "Supaya mereka fokus mendidik," ujarnya.

Gagasan guru berada di sekolah selama delapan jam ini, lanjutnya, masih dalam pembahasan. "Ini masih kita pelajari dari sisi aspek-aspek legalnya," kata dia.

Di awal kepemimpinannya di Kemendikbud menggantikan Anies Baswedan, Muhadjir pernah membuat gagasan sekolah sehari penuh atau full day school bagi siswa. Namun, gagasan ini banyak ditentang sehingga dikaji ulang. Menurutnya, sekolah sehari penuh bisa memaksimalkan pengawasan anak, terutama bagi orang tua anak yang sibuk bekerja.

source : http://jateng.metrotvnews.com
Portal Info Guru


Persebaran guru yang tidak merata menjadi persoalan klasik yang tak kunjung selesai.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mewacanakan untuk menjadikan guru sebagai pegawai negeri sipil (PNS) nasional. Sehingga mereka bisa dipindah-pindah sesuai kebutuhan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan saat ini rasio secana nasional guru dan siswa itu sebenarnya telah diangka 1:18.

Jumlah tersebut hanya terpaut satu angka dibandingkan Jepang yang punya rasio guru siswa 1:17. Tapi, persebaran guru di Indonesia masih belum merata.

Penyebab utamanya adalah guru menjadi pegawai daerah setelah ada otonomi.

“Kita nomor 2 di Asia dari perbandingan guru dengan murid. Jadi mestinya efisien. Kenapa itu terjadi? karena distribusinya yang tidak baik akibat otonomi pegawai negeri,” ujar JK saat membuka Kovensi Nasional Pendidikan Nasional VIII di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Rabu malam (12/10) lalu.

JK mengibaratkan bakal sulit memindah guru dari kabupaten Bogor ke Sukabumi. Meskipun di Sukabumi ada kekurangan guru misalnya.

“Ada fikiran untuk memberikan suatu fungsi nasional kepada guru sehingga kita bisa pindah-pindahkan, yang mana kekurangan pindah kesitu,” imbuh dia.

Selain itu, guru yang saat ini menjadi pegawai daerah itu rawan terseret arus politik pada saat pemilihan kepala daerah.

Bahkan, ada guru yang terlibat menjadi tim sukses bupati atau wali kota. Bila calon kepala daerah terpilih maka guru tersebut bisa menjadi kepala dinas.

“Kalau kalah ditempatkan di kecamatan yang jauh, ya apa boleh buat kan. Ini kita harus hindari itu,” ujar JK.

Semestinya guru saat ini harus lebih profesional. Lantaran, tunjangan untuk guru juga sudah lebih tinggi dibandingkan dengan pegawai negeri sipil yang satu golongan.

Apalagi, anggaran pendidikan yang punya porsi 20 persen dari APBN itu sekitar 60 persennya dipergunakan untuk keperluan guru.

Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Sumarna Surapranata menuturkan pemindahan guru dari PNS daerah ke pusat itu bisa saja terjadi. “’Tetapi karena terkait dengan aturan, maka undang-undangnya harus diubah dulu,”’ katanya.

Pejabat yang akrab disapa Pranata itu menjelaskan, status kepegawaian guru diantaranya terikat dengan UU Otonomi Daerah.

Pranata menjelaskan pendidikan usia dini, dasar dan menengah itu adalah kewenangan pemerintah pusat yang diotonomikan ke daerah. Sementara untuk pendidikan keagamaan dan pendidikan tinggi tetap terpusat.

Pendidikan keagamaan di bawah Kementerian Agama (Kemenag) sementara pendidikan tinggi di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti).

“’Berdasarkan ketentuan otonomi daerah itu, maka PNS guru paud, dasar, dan menengah menjadi pegawai pemda,” tuturnya.

Aturan yang berlaku saat ini adalah PNS guru paud, SD, dan SMP adalah milik pemerintah kabupaten dan kota. Sedangkan untuk PNS guru SMA dan SMK menjadi pegawai pemerintah provinsi.

Dirinya juga menjelaskan jika nanti UU tentang otonomi daerah direvisi dan menyasar urusan pendidikan, bisa saja PNS guru berganti jadi pegawai pusat. Dia mengakui bahwa distribusi guru PNS terjadi ketimpangan antara kawasan perkotaan dengan pedalaman.

Untuk mengatasi kesenjangan guru berkualitas itu, Kemendikbud membuat program pengiriman guru garis depan (GGD). Guru-guru peserta program GGD ini tetap berstatus PNS daerah.


Namun mereka terikat kontrak untuk bersedia di tempatkan di daerah terluar, terdepan, dan terpencil (3T). Tahun ini kukota GGD mencapai 7.000 kursi.

Portal Info Guru


Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan guru yang akan memasuki usia pensiun tidak harus kuliah untuk memperoleh sertifikasi. "Saya pada prinsipnya setuju. Jadi mereka yang sudah tinggal pensiun tiga tahun masa harus masuk S-1, kapan sekolahnya. Sudah nanti diberikan sertifikat saja, nanti kalau salah biar menterinya yang tanggungjawab," kata Muhadjir saat di Merauke, Jumat (7/10/2016).

Sertifikasi bagi guru yang telah memasuki limit pengabdian, kata dia, nantinya dipelajari dahulu oleh Kemdikbud untuk selanjutnya diambil kebijakan terkait hal itu. "Tapi bagi guru yang kurang dari lima tahun masa pensiun harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan," katanya. Ia menambahkan dari total sekitar tiga juta guru yang ada, baru 61 persen diantaranya telah diberikan sertifikasi dan mendapat tunjangan profesi. Sebelumnya, ia mengatakan sebagian besar guru di Indonesia belum profesional dalam melaksanakan tugas. "Sampai sekarang sebagian besar belum profesional walaupun tunjangan profesinya sudah diterima," katanya Tunjangan profesi yang bertujuan menjadikan guru lebih semangat dan profesional, menurut dia, ternyata salah ditafsirkan oleh tenaga pendidik. "Dulu sebelum dia profesional sudah dikasih tunjangan supaya dia lebih profesional, ternyata lupa. Dia menikmati tunjangan tapi tidak profesional juga," ujarnya.

source : http://news.okezone.com/
Portal Info Guru


Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) berencana membuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Namun, rekrutmen ini hanya ditujukan untuk beberapa profesi tertentu.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Herman Suryatman mengatakan, rekrutmen CPNS ditujukan untuk profesi tenaga pendidik dan kesehatan.

"Hanya memang ada yang dikecualikan, antara lain guru, tenaga kesehatan dan formasi lainnya yg membidik Nawacita," kata dia kepada Liputan6.com, Jumat (7/10/2016).

Namun demikian, Herman masih enggan menyebut kebutuhan CPNS yang bakal direkrut. Saat ini, lanjut dia, pemerintah sedang melakukan kajian terkait jumlah beserta besaran anggaran yang dibutuhkan terkait rekrutmen ini. "(Masih) Dikaji dari sisi teknokratis, termasuk dari sisi kapasitas fiskal negara," tutur dia.
Soal waktu rekrutmen, Herman juga masih enggan memberikan keterangan lebih lanjut. "Tunggu dan sabar," ujar dia.

Menteri PAN RB Asman Abnur sebelumnya memastikan segera mengumumkan pembukaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dalam waktu dekat.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini pengumumannya. Kalau sudah matang, pasti saya umumkan," kata dia.

Ketika dikonfirmasi lebih jauh mengenai waktu pengumuman dan kuota penerimaan CPNS jalur pelamar umum yang dibuka, Asman masih merahasiakannya. Dengan alasan pemerintah sedang menghitung kebutuhan.


"Pokoknya jangan minggu ini, nanti tunggu proses selesai. Karena sekarang saya lagi menghitung kebutuhan CPNS, yang pensiun, jadi belum diputuskan. Tunggu saja, kalau saya ngomong malah jadi janji, yang penting nanti data saja," ujar dia.
Portal Info Guru


Batas nilai minimal kelulusan ujian tulis program jalur Pendidikan Latihan Profesi Guru (PLPG) sebagai syarat dalam proses sertifikasi, tahun ini dinaikkan cukup signifikan, bahkan hampir dua kali lipat dari nilai minimal kelulusan tahun sebelumnya.

Kasi Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPTK) Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Susmoro, mengungkapkan tahun ini batas nilai minimal kelulusan ujian tulis PLPG ditetapkan 80. Angka ini naik dari sebelumnya yang hanya 42.

Menurut dia, kebijakan itu sebagai salah satu langkah untuk memperketat proses sertifikasi guru. Apalagi hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) beberapa waktu lalu secara umum di tingkat nasional dinilai masih kurang menggembirakan.

Selain itu, lanjutnya, hal tersebut sekaligus sebagai langkah persiapan terkait UKG yang ke depan kemungkinan batas nilai minimalnya juga akan dinaikkan.

Kendati demikian, ia memastikan, bagi guru yang nilai PLPG-nya di bawah batas nilai minimal, mereka masih bisa mengulang ujian tulis.  Mereka tidak perlu mengikuti dari awal, tetapi cukup ujiannya yang diulang.

Sementara terkait pelaksanaan Pendidikan Latihan Profesi Guru, dia menjelaskan, untuk guru-guru di Kabupaten Banyumas akan dilaksanakan di sejumlah tempat. Di antaranya di Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Universitas Negeri Semarang (Unnes) dan Universitas PGRI Semarang.

Untuk PLPG di UMP dibagi ke dalam tiga tahap, yakni tahap I (12-22 Oktober), tahap II (23 Oktober-2 November) dan tahap III (3-13 November). Tahap I berjumlah 112 orang, tahap II sebanyak 181 orang dan tahap III ada sebanyak 111 orang. “Total secara keseluruhan ada sebanyak 404 orang guru yang akan mengikuti PLPG di UMP,” terang dia.

Susmoro menambahkan, guru dari Kabupaten Banyumas yang mengikuti PLPG di UMP merupakan guru kelas, guru TK dan guru mata pelajaran (mapel) bahasa Inggris jenjang SMP.


Adapun yang di Unnes merupakan guru mata pelajaran Bimbingan Konseling (BK) dan Universitas PGRI Semarang untuk guru mapel yang lain.

Sekian Sedikit informasi tentang sertifikasi guru, semoga dapat menjadi referensi informasi bagi rekan-rekan guru di seluruh Indonesia. Terima kasih.

Portal Info Guru


JAKARTA - Upaya peningkatan kesejahteraan guru terus dilakukan pemerintah, salah satunya melalui tunjangan profesi atau sertifikasi guru. Sayangnya, hal tersebut belum sebanding dengan kemajuan kinerjanya. Beberapa guru masih belum memenuhi kompetensi, termasuk beberapa masalah lainnya. Atas dasar tersebut Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) di Indonesia menyelenggarakan Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI) guna membahas isu krusial guru, mencakup sistem rekrutmen calon guru, sistem pembinaan dan pengangkatan, terkait kurikulum, serta penempatan guru. Acara yang fokus pada arah kebijakan guru di Indonesia tersebut akan dihelat 12 sampai 15 Oktober dengan sekira 1.000 peserta.


"Persoalan guru harus diselesaikan dan disiapkan dengan pendidikan prajabatan. Namun bukan hanya dari LPTK yang membina. Karena user guru ini Kemdikbud," ujar Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Prof Dr H Djaali dalam konferensi pers KONASPI, Selasa (4/10/2016). Oleh sebab itu, Djaali mengajak pihak Kemdikbud berdiskusi untuk menyusun bersama apa yang terbaik, dalam pendidikan prajabatan maupun dalam jabatan. Menurut dia, hasil KONASPI menjadi rekomendasi tentang program mendesak yang harus dilakukan terkait guru. "Kita over supply sarjana pendidikan tetapi tidak bisa diangkat jadi guru. Karena hanya lulusan profesi yang bisa jadi guru. Sedangkan berdasarkan data ada kekurangan guru sekira 300 ribu. Dalam hal ini kami dalam persiapan pengelenggaraan profesi guru reguler," sebutnya. Guna menyiapkan guru berkualitas, imbuh Djaali, maka ke depan diperlukan saringan yang ketat. Apalagi, jika pendidikan profesi guru (PPG) dibatasi, yang lolos harus yang benar-benar berjiwa pendidik. "Selama ini PPG masih penugasan dan baru sekira 12 ribu. Nanti akan dibentuk tim persiapan seleksi program studi, juga standar nasional pendidikan guru. Kita menyadari PPG harus dengan jaminan kualitas," tandasnya.

Portal Info Guru


JAKARTA — Ketua Umum Gerakan Indonesia Pintar Yanti Yulianti meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mempertimbangkan usulan sejumlah daerah untuk menambah penerima manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP). Penambahan tersebut untuk mengisi kekosongan pelajar yang seharusnya menerima KIP, tapi dikembalikan. "Data selengkapnya akan kami serahkan secara langsung pada Senin (3/10)," kata Yanti di Jakarta, Ahad (2/10).

Ia mencatat, setidaknya ada delapan kelompok yang belum masuk sebagai penerima manfaat KIP. Pertama, yakni anak dampingan Lembaga SOS Indonesia. Ia mengatakan, sebagian besar dari anak-anak ini merupakan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Kedua, data siswa korban banjir bandang Kabupaten Garut pada 21 September 2016. Ia menganggap, anak-anak tersebut layak menerima KIP sebagai siswa yang terdampak bencana. "Mungkin di antara mereka ada beberapa yang sudah dapat KIP, ada yang belum. Mohon disortir lagi," ujar Yanti.

Ketiga, data siswa SMA dan SMK di Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, yang diusulkan berhak memeroleh KIP. "Beberapa di antara mereka sudah memiliki KIP, ada yang sudah diinput di data pokok pendidikan (Dapodik)," jelasnya.

Keempat, data warga belajar pendidikan nonformal dari Jawa Barat. Ia memerinci, ada beberapa kabupaten yang mengajukan, yakni Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Subang, Kabupaten Bogor, dan Kota Bandung.

Kelima, data by name by address (BNBA) pekerja anak yang juga terdaftar sebagai peserta PKH dari Kementerian Tenaga Kerja. Keenam, rekap data KIP Madrasah.

Ketujuh, 5,7 juta data BNBA anak peserta PKH dari seluruh Indonesia yang juga termasuk dalam basis data terpadu (BDT) milik Kemensos. Kedelapan, data siswa dari pengaduan atau laporan masyarakat karena ditolak sekolah, mereka menyertakan surat keterangan tidak mampu (SKTM). Yanti berharap data yang akan diajukan tersebut dapat diterima dan segera dimasukkan ke dalam daftar penerima manfaat KIP.

Soal pendaftaran data KIP ke Dapodik, Kemendikbud akhirnya mengeluarkan surat edaran bernomor 19/D/SE/2016 ihwal perpanjangan batas waktu pendaftaran KIP ke Dapodik. Surat tersebut ditujukan kepada kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, dan operator Dapodikdasmen di seluruh Indonesia.

"Salah satu poinnya, pendaftaran KIP dalam aplikasi Dapodik dapat dilakukan sampai dengan akhir Desember 2016," kata Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Kemendikbud Hamid Muhammad di Jakarta, Ahad (2/10).

Kemendikbud menargetkan distribusi KIP selesai pada 30 September 2016. Berdasarkan data Kemendikbud pada 28 September 2016, sebanyak 17.067.951 (95,2 persen) dari total target 17,9 juta kartu telah diterima rumah tangga sasaran (RTS).

Namun, sebanyak 765.193 (4,3 persen) kartu masih dalam proses pengiriman. Kemudian, terdapat 94.164 (0,5 persen) kartu yang dikembalikan oleh penerima. Alasannya, penerima tidak dikenal, sudah pindah, dan meninggal dunia.

Berdasarkan data pokok pendidikan (Dapodik), sebanyak 10.793.830 siswa/peserta didik telah mendaftarkan kartunya ke sekolah/lembaga pendidikan. Masing-masing adalah siswa penerima KIP atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ataupun yang berasal dari keluarga penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Anggota Komisi X Dewan DPR RI Reni Marlinawati meminta pemasukan data KIP sebaiknya tidak dibatasi waktu. "Input (pemasukan) KIP jangan dibatasi waktu, tapi dilakukan terus-menerus," ujarnya.

Pemberian bantuan bagi siswa miskin, lanjutnya, jangan dihalangi dengan alasan teknis semata sebab bantuan sekecil apa pun dari pemerintah membantu siswa miskin tersebut. "Jangan karena alasan input data hak mereka tidak cair. Ini kan bantuan untuk siswa miskin," katanya.

Dia juga menjelaskan, penyaluran KIP yang terlambat pula yang menyebabkan Presiden Joko Widodo melakukan penggantian menteri. Seharusnya, lanjut dia, yang menjadi syarat dalam pemberian KIP adalah surat keterangan tidak mampu atau SKTM.

"Hingga saat ini, pemerintah belum mempunyai syarat dan data baku untuk mengawal distribusi dan pencairan KIP. Kalau misalkan data Program Keluarga Harapan (PKH) yang menjadi standar tingkat ekonomi seseorang optimal, maka Dapodik pun tidak diperlukan karena data siswa miskin pasti ada di PKH," ujarnya.


Selain itu, Kemendikbud harus meminta pihak perbankan penyalur KIP agar jangan terlalu lama melakukan proses pencairan. Dia menyampaikan, pencairan KIP di bank susah karena antrenya yang sangat lama sebab ada bank yang hanya membatasi 50 orang yang bisa mencairkan KIP-nya per hari. "Bank lambat dalam proses pencairan,"
source : http://www.republika.co.id
Portal Info Guru

alih fungsi

PROGRAM SERTIFIKASI PENDIDIK DAN SERTIFIKASI KEAHLIAN BAGI GURU SMK/SMA (ALIH FUNGSI)

Salah satu arah kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan adalah meningkatkan kualitas pendidikan vokasi serta pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia. Melalui Inpres ini, Mendikbud diinstruksikan untuk meningkatkan jumlah dan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) di SMK.


Menindaklanjuti Inpres tersebut dan dalam rangka penataan dan pemenuhan guru produktif di SMK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan perlu melakukan cara strategis pada tahun 2016, yaitu akan melaksanakan Program Sertifikasi Pendidik Dan Sertifikasi Keahlian Bagi Guru SMK/SMA atau yang dikenal dengan program Alih Fungsi. Dengan program alih fungsi guru tersebut, diharapkan dapat memenuhi kekurangan guru produktif di sekolah menengah kejuruan (SMK).

Untuk selanjutnya mari kita bahas sedikit tentang Program Alih Fungsi berikut ini : 

Tujuan
  • Program Alih Fungsi bertujuan untuk Meningkatkan kompetensi guru SMK dan SMA yang mengampu mata pelajaran adaptif untuk memperoleh kompetensi keahlian tambahan dan mampu menjadi guru mata pelajaran produktif di SMK.
  • Memenuhi kebutuhan guru produktif di SMK khususnya untuk 4 bidang prioritas yaitu maritim/kelautan, pertanian, ekonomi kreatif, pariwisata, serta teknologi dan rekayasa.


Manfaat
  • Guru memperoleh sertifikat pendidik dan sertifikat keahlian sesuai dengan kompetensi keahlian.
  • Proses pembelajaran di SMK lebih optimal sesuai dengan prinsip profesionalisme dan kewirausahaan.
  • Lulusan SMK mempunyai kompetensi yang sesuai dengan bidang keahlian sehingga mampu bersaing di dunia kerja terutama menghadapi MEA.
Untuk persyaratan peserta dan info selengkapnya silahkan menuju ke alamat berikut ini : 


Portal Info Guru


JAKARTA, kini.co.id – Informasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2016 dinanti-nantikan oleh banyak pelamar di seluruh Indonesia. Begitupun, banyak informasi simpang siur yang berkaitan dengan penerimaan pegawai negara tersebut.

Untuk diketahui, saat ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) belum memberi keputusan terkait penerimaan CPNS 2016.

Deputi SDM Aparatur Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, terkait dengan pengadaan pegawai tahun 2016, yang juga merupakan program prioritas kementerian atau quick win, menegaskan bahwa saat ini belum diputuskan.

“Dalam waktu dekat akan kami putuskan,” ujarnya, Sabtu (1/10/2016)

Sementara, Menteri PAN-RB Asman Abnur mengatakan saat ini pemerintahan memang mengalami banyak kekosongan di posisi ASN sebab ada pegawai pensiun dan meninggal dunia.

Kekosongan pegawai di pemerintahan mencapai 100.000 pegawai, jumlah tersebut dari total ASN 45 juta.

“Angkanya bertambah setiap hari, termasuk yang pensiun maupun meninggal. Kita menganalisa kebutuhan, saya sampaikan di ratas akhir bulan ini ada keputusan tentang penerimaan,” jelasnya.


Namun, saat ini kementerian masih harus menghitung berapa kebutuhan ASN dan saat ini pihaknya sedang menunggu finalisasi angka kebutuhan ASN tersebut.

source : http://nasional.kini.co.id
Portal Info Guru

aplikasi pmp


Secara teknis Aplikasi PMP bersifat komponen opsional (add ons/pengaya) dari Aplikasi Dapodik, maka Aplikasi PMP akan dapat diinstall dan berjalan jika dikomputer tersebut telah ter-install Aplikasi Dapodik. Secara otomatis Aplikasi PMP akan mengambil entitas data pokok dari Aplikasi Dapodik seperti data profil sekolah, PTK, PD dan lainnya. Selanjutnya Aplikasi PMP akan menampilkan daftar pertanyaan/kuesioner untuk masing-masing entitas data tersebut.
Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) adalah lembaga yang berada di tingkat provinsi di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah yang bertugas melaksanakan Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah di provinsi berdasarkan kebijakan nasional. LPMP yang akan melakukan sosialisasi dan pendampingan terhadap implementasi dan pelaksanaan Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah menggunakan Aplikasi PMP.
Aplikasi PMP dapat diunduh pada laman : http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/. Dan selanjutnya panduan teknis serta informasi-informasi seputar Aplikasi PMP dan pelaksanaan Sistem penjaminan mutu pendidikan akan diunggah melalui laman: http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/.
Demikian informasi yang kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih, dan semoga dapat membantu rekan-rekan guru sekalian dalam mengisi dan mengerjakan aplikasi pmp tersebut..

Untuk Info Lengkap dan Tanya Jawab Seputar Aplikasi Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) anda bisa download File PDF berikut ini : 
Portal Info Guru

Pada kesempatan yang lalu saya telah membagikan Cara Memasukkan Tanggal Pada Registrasi Guru Pembelajar, saya yakin Insya Allah rekan-rekan guru sudah melakukan registrasi dan sudah melihat hasil UKG yang lalu, mudah-mudahan hasilnya memuaskan.



Namun sebelumnya bagi anda yang membutuhkan kisi-kisi UKG Silahkan klik tautan di bawah ini :
Kisi-Kisi UKG Guru pembelajar.

Nah bagi rekan-rekan guru yang harus mengikuti diklat karena hasil UKG nya kurang memuaskan berikut ini saya bagikan beberapa modul/materi untuk Diklat Guru Pembelajar untuk semua jenjang.

Langsung saja silahkan donwload semua filenya melalui link berikut ini :


Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget
Laporkan Link Rusak Disini
×
_

Kirim masukan, keluhan, atau request aplikasi kepada admin melalui pesan di bawah ini