Januari 2016
Portal Info Guru


Pada Kongres Kedua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Sulsel telah dikeluarkan hasil rekomendasi yang akan diteruskan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

Salah satu isi dari rekomendasi tersebut adalah tentang pengelolaan pendidikan tingkat SD, SMP dan SMA disentralisasikan di pemerintah pusat.

Ketua IGI Sulsel Muh Ramli Rahim mengungkapkan, akan mengembangkan program IGI yang telah ada dan memperjuangankan nasib guru-guru termasuk menargetkan penambahan jumlah anggota ditahun 2016.

“Salah satu target kedepan setelah kongres ini yaitu ingin menambah jumlah anggota IGI yang sekarang baru 10 ribu orang,” kata Ramli usai kegiatan kongres di Sekolah Islam Athirah Jalan Kajoalalido, Minggu (31/2/2016).

Ramli menambahkan, tahun ini  ia telah menargektan penambahan anggota IGI sebanyak 1 juta orang.

Selain itu, Ramli mengatakan, dari sekian poin yang menjadi rekomendasi IGI pada kongres, persoalan pengelolaan pendidikan menjadi salah satu persoalan yang krusial.

Menurutnya, wacana pengelolaan pendidikan yang akan diserahkan ke Pemerintah Provinsi melalu UU nomor tahun 2014 belum cukup menjawab keresahan para guru.

Ramli menjelaskan, pengelolaan pendidikan di bawah kewenangan pemerintah daerah (pemda) terkadang hanya menjadi alat kepentingan politik saat pilkada. Banyak guru yang diintervensi agar memilih calon tertentu, parahnya guru yang menolak untuk memilih calon tersebut justru ditendang dan dipindahkan ke daerah terpencil atau ditugaskan di pulau.

“Kalau pendidikan disentralisasi ke pusat, tidak ada lagi guru yang diitervensi agar memilih calon-calon tertentu saat pilkada,” tukas Ramli. Olehnya itu selain membebaskan pendidikan dari kepentingan politik, ia juga meminta agar pemerintah pusat bisa lebih memperketat seleksi guru.


“Sejauh ini yang kami lihat setengah dari jumlah guru yang ada di Indonesia belum memiliki kompetensi mengajar yang baik,” ungkap Ramli.
Portal Info Guru


Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan memberikan motivasi kepada para guru Sekolah Islam Athira saat menghadiri Pelantikan Pengurus Badan Musyawarah Jami’ah (BMJ) di Wisma Kalla, Minggu (31/1/2016).

Anies mengatakan, seorang guru minimal harus memiliki empat kriteria utama yang disebutnya sebagai 4C. “Jadi guru harus creative thinking, creativity, communication and collaboration. Dalam penerapkan 4C dibutuhkan kesadaran, waktu, dan strategi yang tepat untuk diterapkan dalam proses belajar mengajar,” ujar Anis Baswedan.

Anies Baswedan juga menekankan pentingnya hubungan antara orangtua siswa dan guru dalam dunia pendidikan.  ”Masing masing harus ambil peran dalam mendidik anak-anak baik itu formal maupun nonformal. Orangtua siswa dan tenaga pengajar itu tidak terpisahkan masing-masing berperan penting dalam dunia pendidikan,” tegas Anies.

Seditinya, 120 Pengurus Badan Musyawarah Jami’ah (BMJ) Unit TK, SD, SMP dan SMA yang hadir dalam acara tersebut dan dilantik langsung Direktur Sekolah Islam Atira Edi Sutarto.

Ketua Komite SMP Islam Athira Kajaolalido Nofita Irwan mengatakan, untuk semakin mempererat hubungan orangtua siswa dengan tenaga pengajar, maka dibentuklah BMJ tersebut.


“Betul kata pak mentri bahwa guru dan orangtua siswa itu tidak terpisahkan, maka dengan itu sekolah islam Athira melantik badan Pengurus Musyawarah Jami’ah yang pengurusnya dari orangtua siswa sendiri,” ujar Nofita Irwan.
Portal Info Guru


Bupati Kabupaten Bekasi Hj Neneng Hasanah Yasin adakan senam dan audensi bersama anggota Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) lingkungan Pemkab Bekasi dalam ajang silaturahmi di Gedung Serbaguna Komplek Olahraga Wibawamukti Bekasi,  Kelurahan Sertajaya, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi.

“Kami Honorer Kategori 2 di seluruh Indonesia berencana akan ke Istana Negara utk memperjuangkan nasib. Kami mohon kepada BKD bisa mengusulkan agar Honorer Kategori dua Se Kabupaten Bekasi sebesar 3.049 bisa diangkat menjadi CPNS. Lalu gaji Honorer Kategori 2 masih dibawa UMR, sebulan hanya menerima Rp 300.000,” pinta Sanim Suryadiningrat Ketua FHK2-I Kabupaten Bekasi pada audensinya.

Dia berharap FHK2I, Bupati Bekasi untuk menerbitkan surat rekomendasi pengangkatan Honorer Kategori 2 menjadi PNS kepada Presiden RI. Srlain itu FHK2I memohon Bupati membuat surat keputusan tentang honorer daerah dan pengupahannya sesuai dengan UMK Kabupaten Bekasi menetapkan standar pengupahan perhitungan upah jasa tenaga kerja Guru di semua jenjang.

Sementara itu Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin mengatakan bahwa yang mengangkat PNS adalah MENPAN ( Menteri Pendayagunaan Aparatur negara) Bukan Bupati. Setiap guru harus cerdas jangan mau dibohongin “Yang bisa mengangkat saudara-saudara sekalian adalah anda sendiri bukan saya. Untuk rekomendasi kalau mau demo ke Istana Negara saya setuju-setuju saja. Kalau untuk memperjuangkan nasib anda sekalian,” katanya dihadapan para 700 peserta FHK2I.

Dia beralasan karena baru saja menaikan tunjangan PNS. Untuk dari Pemda memberikan bantuan Guru SMP Rp500 ribu, dari Bos Rp500 ribu. Bantuan dari Pemda untuk guru honor Sekolah Dasar sebesar Rp400 ribu SD Rp500 ribu dan dari BOS( Bantauan Operasional Sekolah) sebesar Rp200 ribu- Rp300 ribu. “Nanti kita kaji bersama dinas pendidikan untuk menaikan tunjangan guru Honorer dari APBD Tahun 2017. Saya ingin jabatan yang tinggal satu tahun ini bermanfaat utk masyarakat Bekasi. Saya do’akan nanti kalau demo ke Istana Negara semoga semua diangkat jadi PNS oleh Pak Jokowi,” tandasnya.


Peserta yang hadir Kadiparbudpora Ir. Agus Trihono, Kepala BKD Kab.Bekasi Drs. Carwinda, Camat Cikarang Timur/ Dra.Hj. Ani Gustini, MM Lurah Sertajaya Siti Fatimah.
Portal Info Guru


Kementerian Pemuda dan Olahraga Indonesia mengumumkan bahwa Sirkuit Sentul tak akan menjadi tuan rumah gelaran MotoGP 2017, 2018, dan 2019. Hal ini disampaikan oleh Kepala Komunikasi Publik Kemenpora, Gatot S Dewabroto, Rabu (27/1/2016).

"Sentul dipastikan batal menjadi penyelenggara MotoGP di Indonesia sebab APBN tidak bisa dialirkan ke pihak swasta, dalam hal ini terkait renovasi Sirkuit Sentul," kata Gatot saat ditemui di Media Centre Kemenpora, Senayan, Jakarta.

"Di LOI (letter of intent) juga tidak disebutkan kalau penyelenggaraan MotoGP harus di Sentul. Sebagai gantinya, kami sedang memikirkan apakah di Jakarta, Palembang, atau mungkin saja Jawa Barat," ucap Gatot.

Langkah ini berarti bahwa pemerintah akan membangun sirkuit baru. Meski waktunya terbatas, hanya satu tahun, Gatot yakin, Indonesia bisa menyelesaikan pembangunan sirkuit baru dengan tepat waktu.

Gatot mengakui, sedari awal, Kemenpora sudah mengetahui bahwa dana APBN tidak bisa digunakan untuk keperluan renovasi Sentul.

"Namun, saat itu Pak Tinton (Soeprapto) yang meyakinkan kami bahwa tidak akan terjadi masalah. Namun, ternyata, setelah melalui proses pembahasan hingga rapat terbatas pada 11 Januari, akhirnya memang APBN tidak bisa digunakan meskipun dengan model bisnis apa pun sebab Sirkuit Sentul bukanlah milik negara," kata Gatot.

Menurut Gatot, saat ini Indonesia sedang berusaha bernegosiasi dengan Dorna, selaku pemegang hak komersial MotoGP, untuk meminta perpanjangan tenggat waktu pengumpulan persyaratan administratif, yakni masterplan, kontrak, dan keppres.

"Kalau tenggat waktunya 30 Januari, kami akui kami sudah mengibarkan 'bendera putih'. Saat ini kami sedang berkomunikasi dengan Dorna, dan Dorna sudah mengetahui bahwa Sentul tidak bisa digunakan untuk arena MotoGP," ucap Gatot.

Sebelum ini, pihak yang berkomunikasi dengan Dorna adalah Tinton Soeprapto, Direktur Pengelola Sirkuit Sentul. Dengan batalnya Sirkuit Sentul menjadi tuan rumah, Kemenpora harus menyiapkan mediator baru.


"Intinya, ada yang berkomunikasi dengan Dorna. Untuk siapanya, kami tidak bisa beri tahu," ujar Gatot.
Portal Info Guru



Kabar baik bagi guru dan non-guru. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menjadikan 45.000 tenaga pendidik tingkat SMA/SMK sebagai PNS.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, pihaknya akan melakukan pengambilalihan pengelolaan SMA/SMK di 27 kabupaten/kota terhitung efektif mulai April 2016. Selain infrastruktur sekolah, hal ini juga berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM).

Di SMA/SMK negeri saat ini, terdapat 26.000 guru PNS, 4.000 tata usaha, serta 15.000 guru honorer. Adapun jumlah siswa di sekolah negeri maupun swasta berjumlah 1,8 juta siswa. Sedangkan jumlah SMA/SMK negeri, swasta dan Madrasah Aliyah (MA) di Jabar bisa lebih dari 5.000 sekolah.

"Nanti, 45.000 tenaga pendidik itu menjadi pegawai kami di Pemprov Jabar. Dengan menjadi pegawai kami, otomatis manajemen akan kami atur lebih baik, termasuk pendistribusian guru berkualitas dan proses penerimaan siswa baru," ujar Heryawan di Gedung Pakuan, Jumat (29/1/2016).

Dia mengaku selama ini sering menerima keluhan dari masyarakat soal guru berkualitas yang hanya menumpuk di kota besar. Namun masalah tersebut sulit diatasi karena saat ini kewenangannya masih berada di tangan pemerintah kabupaten/kota.

Kondisi tersebut membuat terjadi ketimpangan kualitas pendidikan. Padahal, siswa di daerah pelosok sebetulnya lebih membutuhkan guru berkualitas.

Dengan pengalihan pengelolaan SMA/SMK, pihaknya akan mengevaluasi dan inventarisasi jumlah tenaga pendidik. Hal ini untuk menghindari suatu wilayah kekurangan guru sehingga terjadi pemerataan kualitas pendidikan.

Pemprov melalui Dinas Pendidikan Jabar sudah membuat grand design pengambilalihan, mulai dari perizinan, aturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), hingga kurikulum untuk muatan lokal.

Selain mengatur tenaga pendidik, pihaknya juga akan meningkatkan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SMA/SMK. Pada tahun ini, pemerintah pusat mengalokasikan dana BOS bagi SMA/SMK sebesar Rp1,4 juta per siswa.

Adapun BOS Provinsi diterapkan beragam, dengan rincian SMK swasta sebesar Rp500.000 per siswa, SMK negeri Rp400.000 per siswa, SMA swasta Rp300.000 per siswa, dan SMA begeri Rp200.000 per siswa.

"Saat ini terdapat 16 kota/kabupaten di Jabar yang sudah membebaskan pungutan bagi siswa SMA/SMK. Tahun depan, kita targetkan di seluruh sekolah negeri tidak akan ada Dana Sumbangan Pendidikan (DSP)," bebernya.

Menurutnya, pengambilahian oleh Pemprov ini diproyeksikan akan mampu mendorong pencapaian target Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah (meliputi SMA/SMK/MA/Paket C) di Jabar agar bisa mencapai 97% dan angka optimistis 100% pada 2018 mendatang.

Target kenaikan APK akan didorong oleh rencana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di 129 kecamatan yang belum memiliki SMA/SMK negeri. Pemprov juga akan terus melakukan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), pelenggarakan pendidikan Long Distance Learning (LDL/sekolah terbuka) sebanyak 150 LDL, pengembangan Digital Learning, yakni sekolah-sekolah unggulan membina sekolah yang masih di bawah standar nasional.

"Kami berupaya menciptakan agar ada pemerataan standar pelayanan pendidikan," pungkasnya.

Sumber : www.inilahkoran.com
Portal Info Guru


cpns

Jakarta-Humas BKN, Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengimbau tenaga honorer yang tidak lolos seleksi dapat berkompetisi secara terbuka lewat formasi umum. “Silakan bersaing sehat dengan anak-anak muda lainnya, mengikuti seleksi jalur formasi umum, kalau berkompeten kenapa enggak berkompetisi secara umum! ” pungkasnya.

Isu mengenai Pekerja dengan Perjanjian Kerja (P3K) dapat diisi oleh tenaga honorer secara mentah ditepis oleh Bima saat melakukan jumpa pers di ruang kerjanya Kamis, (7/1). Menurutnya, dasar rekrutmen P3K hanya untuk SDM dengan kompetensi yang tidak tersedia di kalangan PNS.

“Artinya, kebutuhan P3K hanya diperuntukkan untuk suatu keahlian yang benar-benar dibutuhkan Pemerintah tetapi tidak ditemukan pada SDM PNS. Jadi, tidak tepat jika ada pemikiran bahwa honorer dapat mengisi kebutuhan P3K, ” ungkapnya.

Untuk itu, Bima menyarankan tenaga honorer seharusnya tidak perlu khawatir tidak lolos seleksi, jika memiliki kompetensi harus berani dan mampu bersaing secara umum.

Bima, lebih lanjut menyampaikan kepada pers bahwa perlunya perbaikan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan profesionalisme dan kompetensi SDM aparatur.


“Apalagi era masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) menuntut daya saing, jadi kompetensi menjadi mutlak, termasuk peningkatan kualitas SDM aparatur kita, ” tandasnya.
Portal Info Guru

Menpan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi menegaskan bahwa sampai saat ini pemerintah belum mengeluarkan surat resmi mengenai rencana ataupun jadwal rekruitmen CPNS. Masyarakat diminta tidak mempercayai informasi menyesatkan yang beredar, yang diyakini merupakan penipuan.

Adanya informasi terkait penjadwalan penerimaan CPNS tahun 2016 yang beredar di sejumlah media massa, baik cetak, online maupun media sosial, merupakan informasi yang tidak benar dan menyesatkan masyarakat. “Jangan lagi terjadi penipuan seperti terjadi di Bandung dan Ambon yang belum lama ini terbongkar,” ujar Yuddy di Jakarta, Jumat (29/01).

Karena itu, Menteri Yuddy meminta para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), khususnya Gubernur, Bupati dan Walikota untuk menginformasikan kepada masyarakat di wilayah masing-masing mengenai ketidakbenaran penjadwalan penerimaan CPNS dimaksud. Penegasan itu disampaikan melalui Surat bernomor B/501/M.PAN.RB/01/2016, tertanggal 27 Januari 2016. Surat tersebut ditembuskan kepada Wakil Presiden, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, KAPOLRI, Kepala BIN dan Kepala BKN.

Melalui surat tersebut, Menteri juga mengingatkan bahwa sejak tahun 2014 seleksi CPNS sudah menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). “Dengan sistem ini, dipastikan tidak ada pihak manapun yang dapat membantu kelulusan peserta,” ujarnya.

Ditambahkan, dengan sistem CAT, tidak mungkin orang yang tidak mengikuti tes akan mendapatkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai CPNS. Karena itu, Yuddy wanti-wanti agar masyarakat di seluruh penjuru tanah air lebih waspada terhadap penipuan yang dilakukan oknum-oknum yang mengaku bisa meloloskan menjadi CPNS. “Apalagi kalau orang tersebut meminta bayaran sejumlah uang,” imbuhnya.

Apa yang dikatakan Yuddy terkait dengan terbongkarnya kembali kasus penipuan CPNS yang terjadi di Maluku baru-baru ini. Menurut Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, pihaknya telah mengungkap adanya penipuan yang dilakukan oleh dua PNS di Provinsi Maluku. Kedua PNS tersebut adalah LML, pegawai pada Badan Pengelolaan Pendataan Keuangan dan Aset daerah Provinsi Maluku, dan NT, yang merupakan pegawai di RSUD dr. M. Haulessy Ambon.

Diungkapkan, kedua PNS tersebut melakukan penipuan/percaloan sebanyak dua kali. Kasus pertama terjadi pada tahun 2011-2013. Yang bersangkutan mengaku kepada para pencari kerja bahwa dia mampu membantu mengurus pengangkatan CPNS dengan imbalan uang sebesar Rp 30 juta per orang. “Saat itu ada duapuluh orang, sehingga uang yang terkumpul mencapai Rp 600 juta,” imbuh Bima.

Perbuatan tersebut terungkap pada tahun 2013, dan keduanya telah dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat satu tingkat selama satu tahun. Mereka juga telah membuat surat pernyataan janji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Tampaknya sanksi tersebut belum membuatnya jera, dan keduanya kembali beraksi. Kasus ini terungkap pada tanggal 19 januari 2016 lalu, menyusul menghadapnya 7 orang korban yang datang ke kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku.


Mereka membawa 7 SK pengangkatan CPNS palsu, yang disertai kuitansi penyerahan uang dari korban kepada pelaku. Jumlahnya bervariasi , antara dua puluh juta sampai empat puluh tiga juta rupiah. “Berdasarkan keterangan para korban itu, Kepala BKD Provinsi Maluku memanggil kedua pelaku penipuan tersebut,” imbuh Bima dalam laporan tertulis kepada Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi.

Sumber : http://rakyatku.com
Portal Info Guru

konkernas

Sejumlah masalah terkait kesejahteraan guru mengemuka dalam pembukaan Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) III Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) 2016 yang digelar di Kota Ambon, Jumat (29/1/2016).

“Pada tahun 2015 banyak sekali pengaduan dari para guru, kepala sekolah dan pengawas, seperti penerimaan tunjangan profesi guru yang belum tepat waktu dan persyaratan penerimaan tunjangan yang sangat berat,” kata Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Sulistiyo dalam sambutannya.

Sulistiyo mengatakan, para guru berkeinginan agar tunjangan profesi dapat diterima bersamaan dengan gaji bulanan.

Selain itu, sejumlah masalah yang masih dihadapi para guru adalah soal proses kenaikan pangkat yang sangat rumit.

Para guru juga berharap agar persyaratan membuat publikasi ilmiah dan karya inovatif ilmiah tidak diwajibkan.

“Para guru berharap Permenpan dan RB nomor 21 tahun 2010 dapat direvisi,”kata Sulistiyo disambut riuh ratusan guru yang memadati Gedung Islamic Center Ambon itu.

Hal lain adalah masalah jabatan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan daerah terpencil yang belum merata diperolah para guru, serta penghasilan guru honorer yang sangat kecil.

Menurut Sulistiyo sejumlah masalah lain yang juga masih dihadapi para guru hingga kini dan belum terselesaikan adalah pengangkatan tenaga honorer yang tidak jelas serta pemutusan kotrak guru bantu sesuai permendikbud.

“Upaya peningkatan kesejahteraan guru yang masih sangat minim dan sejumlah masalah lainnya,” tambah Sulistiyo.

Dalam kesempatan itu dia berharap agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mampu menyelesaikan semua masalah yang dihadapi para guru ini.

”Kami berharap agar semua masalah ini dapat diselesaikan terlebih soal peningkatan mutu pendidikan, PGRI siap menjadi bagian dalam solusi tersebut,” katanya.


Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan yang hadir dan membuka kegiatan itu mengakui bahwa peran guru sangat strategis untuk mencerdaskan sebuah bangsa.
Portal Info Guru



Sesuai PP 74 tahun 2005 bahwa Subsidi Tunjangan Fungsional (STF) sudah berakhir 10 Tahun sejak diundangkan. Sebagai pengantinya tahun ini akan diberikan Insentif guru bukan PNS baik mengajar di sekolah negeri atau swasta.

Saat ini tersedia 100.000 kuota bagi Guru Non PNS, berita ini didapat dari Halaman resmi Bpk Tagor Alamsyah Harahap yang sempat membahas tentang Insentif ini.

Namun tidak semua guru honor mendapat kesempatan untuk diberikan insentif ini, seperti yang kami kutip dari Halaman Facebook Bpk Tagor alamsyah bahwa untuk mendapatkan insentif guru non PNS ada beberapa kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi, Berikut ini beberapa persyaratan umum dan kriteria bagi calon penerima Insentif :
  1. Diberikan bagi yg belum sertifikasi (bedakan sudah sertifikasi tetapi tdk dapat jam tdk boleh terima insentif ini);
  2. beban mengajar minimal 24 jam;
  3. Nominal yang diterima bisa berbeda jumlahnya karena pemberian insentif didasarkan beban mengajar dan kelebihannya;


Catatan :
  • mohon jangan memberikan jam anda ke guru lain agar sama2 terima karena akan diberlakukan batas minimal jam yg harus dimiliki minimal 24 jam perminggu
  • mohon dipahami agar para guru membuktikan diri diberi kepercayaan oleh yayasan atau pemda mengajar 24 jam karena mampu dan dibutuhkan, jika tdk diberi beban artinya kondisi anda kebalikan dari pernyataan ini
Sekian sedikit informasi tentang Insentif bagi guru honor ini, semoga bermanfaat. 


Portal Info Guru




Seperti yang kita ketahui bersama, Kisi-kisi sangat penting bagi setiap guru. Dengan diterbitkan kisi-kisi ini mudah-mudahan banyak dimanfaatkan oleh olah guru maupun pihak-pihak tertentu untuk mengambil “keuntungan”. Misalnya banyak pihak di luar guru yang mengambil langkah awal dengan membedah kisi-kisi UN dan menyusun soal untuk keperluan Try Out, demikian juga yang dilakukan oleh setiap guru.

Bagi Guru yang enggan melakukannya untuk membedah kisi-kisi dan menyusun soal akan memilih jalan “membeli” atau sejenisnya. Akibatnya guru masih sering tertinggal oleh pihak lain di luar guru. Ketertinggalan ini disebabkan kurangnya pengetahuan guru dalam membedah kisi-kisi dan kurangnya kemampuan guru dalam menyusun soal dengan baik berdasarkan kisi-kisi yang ada.

Bagi anda yang membutuhkan Kisi-Kisi Ujian Nasional SMPLB dan SMALB, Silahkan Download semua kisi-kisi lengkapnya melalui tautan dibawah ini :

Portal Info Guru



Kisi-kisi adalah suatu format atau matriks yang memuat informasi / kriteria yang dapat dijadikan pedoman untuk menulis / merakit tes Kisi-kisi disusun berdasar tujuan penggunaan tes Melalui kisi-kisi dapat diketahui arah dan tujuan setiap soal

Kegunaan Kisi-kisi Pedoman dalam penulisan soal hingga menghasilkan soal sesuai dengan tujuan tes Pedoman dalam perakitan butir soal hingga terhimpun menjadi perangkat tes yang siap digunakan Kisi-kisi yang baik akan dapat menghasilkan perangkat soal yang baik pula


Langsung saja, mungkin ada rekan-rekan guru yang membutuhkan Kisi-kisi USBN PAI untuk tahun ajaran 2015 - 2016, Silahkan download filenya melalui Link dibawah ini : 

Portal Info Guru

Ada Aplikasi baru ni, mungkin sangat berguna bagi rekan-rekan guru, Namanya Aplikasi Prota dan Promes Berbasis Excel, seperti yang kita ketahui bersama pada aplikasi-aplikasi laen yang berbentuk Excel terbukti sangatlah mudah untuk dioperasikan, Oleh karena itu saya sangat merekomendasikan aplikasi ini. 

Berikut ini tampilannya : 

Aplikasi ini bukan buatan saya sendiri, karena aplikasi ini didapat dari website sebelah, Silahkan edit nama atau profil sesuai dengan lembaga masing-masing, download aplikasinya melalui tautan di bawah ini, jika kesulitan untuk download silahkan tuliskan komentar atau kirim pesan kepada admin, terima kasih. : 


Sumber : http://kkgjaro.blogspot.co.id/
Portal Info Guru


TPG Terhutang adalah tunjangan profesi guru yang tidak bisa dibayarkan kepada guru yang memenuhi syarat pembayaran karena tidak tersedianya anggaran pada DIPA satuan kerja yang bersangkutan. Khusus guru non PNS yang sudah menerima TPG dan sudah menerima SK Inpassing besaran gaji pokok yang dimasukkan dalam aplikasi ini sebesar Rp. 1.500.000,00. 

Adapun besaran tunjangan profesi yang disetarakan gaji pokok PNS  pada golongan yang sama akibat proses inpassing sedang dalam review oleh Inspektorat Jenderal Kemenag.

Proses verifikasi dan validasi data TPG Terhutang dilingkungan Dirjen Pendis adalah menggunakan Aplikasi Tunjangan Profesi Guru Terhutang yang dapat diakses melalui laman web : http://pendis.kemenag.go.id/perencanaan

Info selengkapnya silahkan download Surat Pemberitahuan Verifikasi dan Validasi Data TPG Guru Terhutang melalui link Di bawah ini : 

Portal Info Guru



Uji Kompetensi Keahlian pada SMK merupakan bagian Ujian Nasional. Hasil uji kompetensi menjadi indikator ketercapaian standar kompetensi luusan siswa SMK, sedangkan bagi stakeholder akan dijadikan sebagai informasi atas kompetensi yang memiliki calon tenaga kerja. 

Oleh karena Kurikulum SMK  dikembangkan dan dilaksanakan menggunakan pendekatan berbasis kompetensi (competency-based curriculum), Pelaksanaan uji kompetensi berbasis kompetensi diarahkan untuk mengukur dan menilai performansi peserta uji meliputi aspek pengetahuan keterampilan dan sikap.

Pedoman ini diharapkan menjadi acuan umum bagi para pihak yang terlibat dalam penyelenggaran UJi Kompetensi keahlian pada Ujian/Sertifikasi SMK tahun pelajaran 2015/2016. 

Silahkan download PEDOMAN UKK DAN SERTIFIKASI SISWA SMK melalui tautan dibawah ini : 

Portal Info Guru

Bagi pengguna layanan SIMPATIKA (Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama) berikut adalah fitur baru yang sedang ditunggu-tunggu, yaitu Ajuan SKBK (Surat Keterangan Beban Kerja) dan Pengesahan SKMT (Surat Keterangan Melaksanakan Tugas). Mari kita tengok seperti apa fitur baru ini…
Rincian data beban tugas mengajar.
Rincian data beban tugas mengajar.
Rincian data beban tugas tambahan.
Rincian data beban tugas tambahan.
Dengan melihat tabel di atas, teman-teman guru pasti sudah paham apa yang dimaksud. Semua data yang dibutuhkan untuk penilaian kelayakan pemberian Tunjangan Profesi, mulai dari data sekolah atau madrasah tempat mengajar, mata pelajaran yang diampu, pemenuhan rasio guru dan siswa, serta jam tugas mengajar, semuanya tersedia. Demikian pula bagi guru yang mempunyai beban tugas tambahan, data-datanya juga bisa dimasukkan, seperti nama tugas, kategori tugas, dan tentu saja penyetaraan tugas tambahan terhadap jumlah jam mengajar.
Sebagai bagian dari SIMPATIKA, fitur Ajuan SKBK juga menghormati prinsip layanan SIMPATIKA secara umum, yaitu sistem menjamin proses pengelolaan data yang lebih transparan, terpadu, akurat, cepat, mudah, dan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku, serta bekerja secara realtime online (daring waktu-nyata). Fitur baru Ajuan SKBK dalam SIMPATIKA ini mempunyai 3 (tiga) keunggulan utama, yaitu:
1. Bekerja secara realtime online dan terpadu
Sistem yang bersifat realtime online dan terpadu memungkinkan proses pengajuan SKBK bisa dipantau setiap saat secara langsung dari mana saja dan kapan saja. Guru yang mengajukan SKBK bisa memantau seluruh proses pengajuannya dari awal hingga akhir. Setiap guru bisa mengetahui apakah SKBK yang diajukannya telah diproses dan dinilai dengan benar. Begitu sebuah ajuan SKBK selesai dinilai, saat itu juga guru yang bersangkutan dapat melihat hasilnya melalui akun SIMPATIKA masing-masing. Dengan demikian, tak ada waktu tunggu dalam pemrosesan data, serta terpusat dan terpadu dalam penyajian data.
2. Data berbasis data nyata jadwal mengajar guru
Data utama SKMT dan SKBK diambil dari sumber primer jadwal mengajar guru yang sebenarnya. Informasi jumlah jam mengajar, rasio guru dan siswa, mata pelajaran yang diampu, dan sebagainya, diambil langsung dari jadwal kelas dan guru yang telah ada dalam layanan SIMPATIKA. Sistem penjadwalan dalam SIMPATIKA cukup cerdas untuk bisa mencegah adanya jadwal ganda atau jadwal bentrok. Ini berkat sistem yang terpadu dalam SIMPATIKA. Dengan demikian, data yang digunakan dalam SKMT dan SKBK lebih akurat, terpercaya, dan dapat dipertanggung-jawabkan keabsahannya.
3. Penilaian yang terotomasi oleh sistem
Penilaian kelayakan SKBK dalam layanan SIMPATIKA dilakukan secara otomatis oleh sistem berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku untuk Tunjangan Profesi. Sepanjang data primer yang dimasukkan adalah data yang benar maka penilaian hasil kelayakan juga benar dan sesuai aturan. Tidak ada pemasukan data berulang sehingga kemungkinan data ganda atau salah entri menjadi sangat kecil. Dengan demikian, hasil penilaian SKBK dari layanan SIMPATIKA untuk penentuan kelayakan Tunjangan Profesi menjadi lebih akurat, cepat, mudah, dan akuntabel.
Dengan 3 keunggulan tersebut, fitur Ajuan SKBK dalam layanan SIMPATIKA menjadi fitur eksklusif yang belum tersedia di layanan-layanan lain sejenis.
Perhitungan jumlah jam mengajar.
Perhitungan jumlah jam mengajar.
Layanan SIMPATIKA yang bekerja secara realtime online, terpadu, dan pintar, membuat pihak Kantor Kemenag dari kota dan kabupaten hingga tingkat nasional menjadi sangat terbantu dalam pengelolaan PTK secara lebih profesional, cepat, mudah, dan lengkap. Sistem layanan SIMPATIKA menjamin aturan dan prosedur dilaksanakan dengan benar, data-data yang digunakan bersumber dari data sebenarnya, serta proses yang cepat dan mudah dengan bantuan teknologi, sehingga keluaran dari sistem ini adalah informasi yang akurat dan dapat dipertanggung-jawabkan.
Penilaian status kelayakan Ajuan SKBK.
Penilaian status kelayakan Ajuan SKBK.
Fitur Ajuan SKBK ini akan segera diluncurkan dalam bulan Februari 2016. Kapan tepatnya? Tunggu saja tanggal tayangnya di SIMPATIKA.
Portal Info Guru

mekanisme sertifikasi


NRG (Nomor Registrasi Guru) adalah nomor unik yang dimiliki guru yang sudah bersertifikasi atau telah memiliki sertifikat pendidik, sehingga seluruh guru yang telah bersertifikasi pendidikan otomatis akan memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG) ini.

Terkait dengan mekanisme penerbitan NRG di tahun 2016 ini, berdasarkan share informasi dari Bpk. Tagor Alamsyah Harahap melalui akun Fb-nya bahwasannya semua guru lulusan baru sertifikasi tahun 2015 akan diterbitkan NRG secara otomatis dari Ditjen GTK tanpa ada pemberkasan dari guru karena berkas sudah dianggap valid pada saat ikut sertifikasi.

Hal tersebut salah satunya untuk menghindari oknum-oknum yang memanfaatkan momen ini, Ditjen GTK tidak meminta berkas apapun dari guru untuk dikirim ke pusat, dan penerbitan NRG ini tidak dikenakan biaya alias gratis.

Selanjutnya, NRG akan muncul di lembar SKTP jika data guru bersangkutan sudah valid.


Demikian informasi mengenai mekanisme penerbitan NRG, semoga bermanfaat. 

sumber : www.salamedukasi.com
Portal Info Guru


JAKARTA--Satu persatu anggota Komisi II DPR RI menyatakan kesiapannya memimpin aksi massa honorer K2 di depan Istana Presiden pada 10 Februari mendatang. Setelah politikus PDIP Arteria Dahlan, kini Bambang Riyanto dari Partai Gerindra menyatakan kesiapannya.

Bambang yang dijuluki bapak honorer K2 ini mengaku tidak bisa membiarkan rakyat demo sendiri. Apalagi yang diperjuangkan adalah kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif tentang pengangkatan K2 menjadi CPNS.

"Saya akan melakukan orasi dan menyemangati honorer K2. Saya juga akan mendesak pemerintah menepati janji-janjinya," kata Bambang kepada JPNN, Selasa (26/1).

Dia menyebutkan, tidak hanya dirinyadan  Arteria Dahlan yang akan memimpin aksi demo K2. Anggota Komisi II lainnya yang peduli dengan nasib honorer K2 juga akan ikut berorasi.

"Seluruh anggota Komisi II DPR RI tulus memperjuangkan honorer K2. Saya yakin apapun kebijakan yang bisa memuluskan honorer K2 untuk diangkat CPNS, pasti didukung Komisi II," tegasnya.


Mantan bupati Sukoharjo ini optimis, aksi 10 Februari nanti akan menjadi ajang penuntutan hak rakyat kepada pemerintah. Dia pun mengimbau agar aparat keamanan tidak membatasi hak-hak rakyat dalam berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapatkan di jihad akbar nanti.
Portal Info Guru

cpns

Kabar palsu info penerimaan CPNS 2016 beredar melalui internet. Salah satu laman yang ditengarai menyebarkan info tersebut adalah website www.cpns2016.com. Bagaimana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menyikapi isu ini?

Seperti diwartakan JPNN, kementerian yang dipimpin Yuddy Chrisnandi dipastikan akan mengambil langkah hukum dengan melayangkan somasi kepada pengelola website www.cpns2016.com. Somasi itu dilayangkan kepada ARS yang tak lain berstatus sebagai kepala redaksi website www.cpns2016.com.

Pada surat somasinya, Kementerian PAN-RB menyebutkan website ini mengumumkan berita seolah-olah bakal ada tes CPNS baru 2016 ini.

’’Padahal fakta sesungguhnya adalah, sampai saat ini Kementerian PAN-RB dan BKN belum menyusun jadwal seleksi,’’ jelas Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Herman Suryatman.

Menurut Herman, pengelola laman tersebut juga diminta menutup operasional pemuatan informasi di website www.cpns2016.com. Kementerian PAN-RB juga menutut pengelolanya meminta maaf kepada Kementerian PAN-RB.

Sebagaimana diketahui, informasi tentang rekrutmen CPNS baru adalah isu sensitif di kalangan masyarakat. Hal itu karena masih banyak masyarakat yang berhasrat untuk bisa menjadi PNS. Nah, info palsu tersebut   bisa dimanfaatkan untuk mengeruk keuntungan melalui penipuan berkedok rekrutmen CPNS baru.

’’Jangan sampai ada kasus berbondong-bondong lapor menjadi korban penipuan PNS,’’ ungkapnya kemudian.


Mantan kepala dinas pendidikan Kabupaten Sumedang juga menyatakan jika informasi yang akurat dan terpercaya mengenai pengadaan CPNS ada di di website resmi Kementerian PAN-RB (www.menpan.go.id) atau di laman BKN (www.bkn.go.id).
Portal Info Guru

sertifikasi


Guru yang sudah memiliki sertifikasi harus selalu membuka website info Guru dan Tenaga Kependidikan untuk mengetahui dan memantau keberadaan tunjangan profesi guru karena dari website tersebut bisa diketahui apakah guru tersebut bisa mendapatkan tunjangan profesi atau tidak. Demikian Kadis Pendidikan Kota Kupang, Jerhans Ledoh yang ditemui di ruang kerjanya. Selasa (26/1/2016).

Menurutnya untuk membuka info GTK itu maka user adalah nomor NUPTK dan paswordnya adalah tanggal lahir dari guru terseut, "Dari info GTK itu akan tampil lembaran info yang akan menjelaskan apakah guru tersebut sudah penuhi syarat untuk mendapatkan tunjangan profesi atau tidak. Kalau belum penuni syarat maka akan terbaca di dalamnya. Kalau memang guru itu sudah mengajar sesuai yang diwajibkan maka dia harus kembali ke operator sekolah untuk menginput data yang sebenarnya," jelasnya.
Tapi sering kali guru itu acuh dan tidak mau buka.

Nanti kalau dengar sudah ada dana cair baru mereka pergi ke bank dan tanya. Kalau tidak ada data di bank maka mereka datang ke dinas dan marah-marah padahal mereka itu sudah bisa emngetahui jika lebih aktif untuk membuka web infot gtk.

Klik Tautan berikut ini untuk cek Info PTK anda : opsmultitasker.blogspot.com
Portal Info Guru

NPP

Sistem Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) merupakan penerapan (aplikasi) penataan kode identititas pada setiap unit perpustakaan di seluruh Indonesia di bawah koordinasi Perpustakaan Nasional berdasarkan kode provinsi, kabupaten/kota. Nomor pokok perpustakaan diberikan kepada sekolah yang sudah memberikan profil perpustkaannya kepada Perpustakaan Nasional. Profil perpustakaan sekolah akan disimpan dalam pangkalan data perpustakaan, yang dapat diakses melalui http://npp.pnri.go.id ataumelalui google dengan menulis Aplikasi NPP Selanjutnya perpustakaan yang sudah mengirimkan profil perpustakaannya akan mendapatkan akreditasi.

Tujuan
Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) diberikan dalam rangka memudahkan pembinaan perpustakaan. Dengan mengetahui peta kondisi perpustakaan di Indonesia akan memudahkan penyusunan program/kegiatan pembinaan perpustakaan melalui pembinaan sumber daya perpustakaan.
Menetapkan akreditasi perpustakaan.

Akreditasi diberikan berdasarkan tipologi perpustakaan yang sudah ditetapkan yaitu perpustakaan:
Tipe A
Tipe B
Tipe C

Nomor  Registrasi  perpustakaan  didapat  dari  website resmi NPP Perpustakaan  Nasional Republik Indonesia denga alamat http://npp.pnri.go.id/. Berikut ini Cara Memperoleh Nomor  Registrasi  Perpustakaan, baik bagi sekolah yang sudah terdaftar di website resmi Perpustakaan  Nasional maupun bagi sekolah yang belum terdaftar website resmi Perpustakaan  Nasional.

A. Berikut ini Cara Memperoleh Nomor  Registrasi  Perpustakaan bagi sekolah yang sudah terdaftar di website resmi NPP Perpustakaan  Nasional:

Akses alamat website http://npp.pnri.go.id/ lalu akan muncul halaman utama website Perpustakaan Nasional Republik Indonesia



Pilih menu Aplikasi NPP 


Pilih Menu Aplikasi NPP
Laman Website NPP Perpustakaan  Nasional 
Pada aplikasi NPP pilih menu Profille Perpustakaan

Pilih Menu Aplikasi NPP
Laman Website NPP Perpustakaan  Nasional 


Cari NPP dengan memasukan nama perpustakaan atau Nama Sekolah



B. Berikut ini Cara Memperoleh Nomor  Registrasi  Perpustakaan bagi sekolah yang belum terdaftar website resmi NPP Perpustakaan  Nasional atau apabila NPP sekolah Anda tidak ditemukan berikut ini caranya Registrasi NPP Baru

  1. Bagi yang pertama kali memasukan data via web, daftarkan terlebih dahulu perpustakaan anda untuk mendapatkan user login dan password, dimana user login anda sekaligus merupakan nomor pokok perpustakaan anda.
  2. Catat baik-baik nomor pokok perpustakaan anda dan passwordnya, ini akan dipergunakan untuk updating data anda dikemudian hari.
  3. Tata cara pendaftaran, klik menu registrasi NPP baru, atauhttp://npp.pnri.go.id/npp/main/index.php?module=regnpp ikuti langkah-langkah selanjutnya sesuai dengan isian yang wajib anda isi, seperti data provinsi, data kabupaten/kota, data kecamatan, jenis perpustakaan dan status perpustakaan.
  4. Untuk mengisi jenis perpustakaan sebaiknya perhatikan pendefinisian masing-masing jenis perpustakaan pada menu ruang lingkup, supaya isian anda benar.
  5. Selanjutnya isilah data-data perpustakaan anda selengkap-lengkapnya, disarankan setiap selesai mengisi satu halaman tekan tombol simpan untuk menyimpan data isian anda, selanjutnya lanjutkan isian ke halaman berikutnya sampai tuntas seluruhnya.


Berikut ini contoh formulir isian yang harus Anda secara online dihttp://npp.pnri.go.id/npp/main/index.php?module=regnpp

Formulir Pendaftaran Nomor Pokok Perpustakaan (NPP)


Apabila berhasil Anda akan memperoleh konfirmasi seperti gambar berikut ini


Konfirmasi Pendaftaran Nomor Pokok Perpustakaan (NPP)


Cara Pengisian/Updating Data Bagi Yang Sudah Mempunyai NPP:

  1. Masukan user dan password untuk login.
  2. Setelah login berhasil, isilah atau update data perpustakaan anda dengan memilih menu-menu yang ada di menu Data Perpustakaan.
  3. Disarankan untuk melakukan penyimpanan data segera setelah pengisian data selesai dalam setiap menu isian/halaman.
Sebelum Anda mengakses website resmi Aplikasi Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) Perpustakaan  Nasional Republik Indonesia sebaik Anda download PANDUAN PENDAFTARAN NOMOR  REGISTRASI  PERPUSTAKAAN (NPP) ----Klik Disini

Sumber : ainamulyana.blogspot.co.id

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget
Laporkan Link Rusak Disini
×
_

Kirim masukan, keluhan, atau request aplikasi kepada admin melalui pesan di bawah ini