Februari 2016

Rekan-rekan operator sekolah yang berbahagia, sudahkah anda melakukan singkronisasi Dapodik untuk lembaga anda masing-masing ? bagi yang sudah selesai ada kalanya kita harus cek terlebih dahulu barangkali masih ada kekurangan atau terjadi kesalahan entah dari server atau aplikasi dapodiknya atau bahkan mungkin ada beberapa data yang kita lupa untuk memasukkannya. 

Pada kesempatan ini saya akan berbagi bagaimana cara cek validasi hasil singkron dapodik apakah sudah benar-benar valid atau tidak. 

Disini saya contohkan salah satu lembaga milik rekan saya sendiri karena kebetulan untuk lembaga saya Alhamdulillah sudah valid dan tidak ada masalah. Langsung saja, berikut langkah-langkahnya. 

Pertama-tama Klik link berikut : http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/validasi

Akan tampil seperti gambar dibawah ini kemudian silahkan cari wilayah sesuai instansi anda.
dapodik

Carilah wilayah hingga sampai ke tingkat Kecamatan, sehingga muncul daftar sekolah-sekolah yang datanya masih belum valid. Lihat contoh gambar dibawah ini, 

Apabila terdapat nama sekolah anda itu berarti masih ada data sekolah yang belum benar dan perlu perbaikan. Untuk melihat rincian data yang belum valid silahkan klik pada Nama Lembaga anda kemudian akan muncul Keterangan tentang data apa yang masih belum valid (lihat gambar)


Setelah ketemu dimana letak data yang belum valid, silahkan lakukan perbaikan dan Lakukan singkronisasi kembali. Sekian semoga bermanfaat. Silahkan bagikan ke facebook atau media sosial lainnya jika bermanfaat. Salam berjuta data.


Musim hujan dan cuaca yang tak menentu menjadikan tubuh rentan terhadap penyakit flu dan demam yang mudah ditularkan dari atau kepada orang-orang disekitar kita. Membiasakan hidup sehat dengan gaya hidup teratur serta mengkonsumsi bahan-bahan alami merupakkan salah satu cara yang sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh.

Dilansir dari Huffington Post, ada sembilan cara alami yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh, yakni:

1. Tidur dengan benar.
Riset telah menemukan bahwa terjaga sepanjang malam dapat merusak sistem kekebalan tubuh. Nantinya, mereka yang tidak memberikan tubuhnya waktu istirahat yang layak akan mudah diserang virus. Jika hal itu terus menerus dilakukan, maka kekebalan tubuh pun semakin lemah dan tak mampu melawan virus.

2. Konsumsi bawang putih.
Mengunyah bawang putih mungkin menjadi hal yang enggan Anda lakukan, mengingat efek aroma yang dikeluarkan setelahnya. Namun, mengonsumsi bawang putih dengan rutin dapat memberikan keuntungan yang besar untuk kesehatan. Tidak hanya meningkatkan sistem imun tubuh, menurut Pusat Kedokteran Universitas Maryland, bawang putih juga dapat mencegah penyakit jantung.

Untuk menikmati khasiat bawang putih tanpa takut akan membuat aroma mulut Anda memburuk, bawang putih mentah dapat dicampur dengan pesto yang bisa Anda guyurkan ke sajian pasta.

Jika Anda berani mencoba sesuatu yang baru, maka Anda dapat mencoba campuran bawang putih mentah, jahe, wortel dan lemon yang dihaluskan. Khasiatnya, sistem kekebalan tubuh Anda akan meningkat dengan lebih cepat.

3. Minum campuran lemon, jahe, madu dan kunyit dengan air hangat.
Banyak orang meyakini campuran tersebut sebagai ramuan mujarab penyakit demam. Dalam sebuah jurnal berjudul Evidence-Based Complementary yang diterbitkan pada 2012, dijelaskan bahwa jahe memiliki kandungan antioksidan sangat kuat yang bisa digunakan untuk masalah pencernaan.

Jeruk lemon sendiri menurut Mayo Clinic dapat digunakan untuk antioksidan dan mencegah demam. Terakhir, kandungan curcumin di dalam kunyit dapat mengatur daya tahan tubuh.

4. Konsumsi sup ayam.

Kandungan sup ayam memiliki efek anti peradangan. Hal itu, menurut Pusat Kedokteran Universitas Nebraska, dihasilkan dari sayur dan daging ayam. Kandungan sayur dan daging di dalam sup ayam dipastikan dapat memperlambat migrasi darah putih ke saluran pernapasan atas, yang dapat menghilangkan gejala demam.
5. Jadikan olah raga sebagai kegiatan mingguan.
Anda tidak perlu menghabiskan waktu lama dengan mengikuti latihan lengkap di pusat kebugaran untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Berlatih yoga juga dapat membuat sistem imun Anda stabil.

6. Sempatkan waktu untuk menikmati teh.
Menikmati teh di pagi hari atau sebelum tidur mampu menenangkan tubuh. Hal terbaik tentang teh seperti teh mint adalah dapat membantu pencernaan dan kembung. Sementara itu, untuk teh hitam, hijau dan oolong dipastikan memiliki antioksidan tinggi dan mampu mencegah kanker.

7. Sarapan pagi dengan yogurt.
Dalam journal Science and Medicine in Sport, atlet-atlet di New Zealand yang mengonsumsi probiotik diketahui lebih jarang terkena flu ataupun infeksi pencernaan. Yogurt diketahui memiliki kandungan vitamin D, yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Tak hanya itu, sarapan dengan yogurt vanila juga disebut-sebut dapat membuat seseorang merasa lebih bahagia.

8. Berjemur di bawah matahari.
Terkena matahari pagi menjadi andalan untuk mendapatkan vitamin D, yang diketahui dapat mengembalikan sistem kekebalan yang sedang turun. Hanya saja, sebaiknya jangan terlalu lama membiarkan tubuh Anda terpapar matahari. Cukup melakukannya selama 15 hingga 20 menit untuk mendapatkan dosis vitamin D yang Anda butuhkan.

9. Sering-seringlah tertawa.

Menonton serial televisi di malam hari memang sangat tidak direkomendasikan. Namun menyaksikan beberapa episode serial komedi di malam hari sangat disarankan. Tertawa dan perilaku positif disebut dapat menurunkan tingkat stres.

Demikian informasi di atas semoga bermanfaat untuk anda, sekian dan terimakasih.



Tahun ini, Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya bakal mengangkat sekitar 700 guru golongan K2 (honorer) sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Untuk itu, guru K2 mengikuti program induksi selama satu tahun. Jika dalam mengikuti program induksi ini gagal, maka posisi mereka akan diturunkan menjadi tenaga administrasi atau tata usaha (TU).

Kepala Bidang Ketenagaan Dispendik Surabaya Yusuf Masruh mengatakan, pelatihan induksi guru pemula (PIGP) bertujuan mencetak guru yang memiliki kompetensi di setiap jenjang pendidikan. Mulai SD, SMP dan SMA/SMK.

“Selama mengikuti PIGP, guru K2 itu akan mendapatkan pendampingan dan pembinaan dari guru senior, kepala sekolah, dan pengawas,” jelasnya seperti dilansir Radar Surabaya (Jawa Pos Group).

Menurut dia, guru K2 akan dinilai empat kompetensinya mulai dari paedagogis, sosial, profesional, dan kepribadian. Bentuk pendampingannya dilakukan oleh guru senior, kepala sekolah, dan pengawas. Materinya berupa perencanaan pembelajaran, pelaksanaan kegiatan pembelajaran, penilaian, dan evaluasi hasil pembelajaran.

Selain itu, diberikan juga metode perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran, serta pelaksanaan tugas lain yang relevan. Instrumen penilaian itu, lanjut dia, bisa layak menjadi guru atau tidak.

“Kami tidak ingin guru-guru ini hanya paham teori, tapi juga harus mampu dipraktikkan dalam pengajaran sehari-hari,” ungkapnya.

Menurut dia, PIGP dilakukan selama satu tahun di tempat guru itu mengajar. Dapat diperpanjang selama satu tahun lagi. Jika dinilai layak, PIGP dapat menjadi salah satu syarat pengangkatan dalam jabatan fungsional guru tersebut.

Dalam masa pengangkatan, guru mata pelajaran diberi beban mengajar antara 12 sampai 18 jam tatap muka per minggu. Bagi guru bimbingan dan konseling (BK), dibebani bimbingan antara 75 hingga 100 peserta didik per tahun.

Pembimbingan yang diberikan meliputi bimbingan dalam perencanaan pembelajaran/bimbingan dan konseling, pelaksanaan kegiatan pembelajaran/bimbingan dan konseling, penilaian dan evaluasi hasil pembelajaran/bimbingan dan konseling, perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran/bimbingan dan konseling, serta pelaksanaan tugas lain yang relevan.


“Jadi semua guru K2 yang akan jadi CPNS ini harus serius. Kalau tidak mampu, kita cut daripada nanti malah tidak maksimal dalam mendidik anak-anak kita,” jelasnya

Sumber : http://www.jawapos.com



Jakarta -Beberapa waktu lalu, ribuan guru honorer turun ke jalan menuntut diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Para tenaga honorer tersebut bahkan menyatakan tak masalah jika mereka harus ditempatkan di daerah terpencil dan terdepan. 

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Yuddy Chrisnandi menegaskan, pihaknya menutup pintu terhadap keinginan pegawai honorer yang minta diangkat menjadi PNS. Pasalnya, pengangkatan malah akan menjadi masalah dalam jangka panjang, serta menimbulkan rasa ketidakadilan.

"Honorer nggak bisa (diangkat), ikut tes dong. Kasihan dong Anda dari perguruan tinggi sudah sekolah berharap jadi PNS. Bagaimana kesempatan Anda kalau tiba-tiba sekelompok orang harus diangkat secara otomatis tanpa pertimbangkan kemampuan dan kebutuhan," katanya ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (25/2/2016).

Menyoal tuntutan pegawai honorer yang tak masalah ditempatkan di daerah terluar dan terpencil, menurut Yuddy, hal tersebut juga tak bisa dijadikan legitimasi pengangkatan CPNS. 

Pihaknya hanya akan membuka kesempatan bagi tenaga honorer yang memang bertempat tinggal di daerah terluar dan terpencil. 

"Di daerah terpencil dan terluar kalau ada honorernya akan kita proses, mereka tinggal ikuti prosesnya, misal nilai kelulusan 60, tapi dia nilainya 40 kita tetap proses jadi PNS, yang penting ikut seleksinya. Daripada kita taruh guru baru di sana kemudian dia pindah lagi, giliran sudah diangkat minta pindah ke kota atau yang ada keluarganya," terang Yuddy. 

Selain itu, sambungnya, jumlah tenaga honorer yang sudah memenuhi syarat diangkat menjadi PNS juga dianggap masih perlu diteliti kembali. Kalau semua diangkat, maka hal tersebut akan membebani postur APBN.

"Kita punya datanya, kebijakan honorer K2 dibuat untuk selesaikan honorer yang K1 yang sudah bekerja sekian lama. Akan bebani APBN kalau mereka jadi PNS. Kita sudah angkat 925.000, terus ada K1 yang masih ketinggalan (belum diangkat), jumlahnya menurut hitungan pemerintah hanya 30.000, kok tiba-tiba jadi puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Jadi yang honorer ini harus ikut seleksi umum, kalau nggak lulus yah tidak diterima," ungkap Yuddy.


Sebanyak 415 guru di tingkat pendidikan dasar (dikdas) terancam tidak akan menerima tunjangan sertifikasi tahap awal di tahun 2016 ini. Pasalnya, masih ditemukan kesalahan dalam pengisian dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh para guru tersebut.

“Ini belum memenuhi syarat atau vailid, seperti kekurangan jam mengajar, sekolah induk tidak ditemukan serta belum lengkap data,” tegas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Seluma Muksir Ibrahim SPd melalui kabid Dikdas Airin MPd kepada BE kemarin (24/2).

Sebanyak 415 orang guru tersebut masih memiliki kesempatan untuk memenuhi persyaratannya hingga batas akhir tanggal 29 Februari.

Sebanyak 827 orang guru dengan rincian sebanyak 647 orang guru dari SD sedangkan untuk SMP sebanyak 180 orang persyaratannya telah dinyatakan lengkap memenuhi syarat untuk menerima sertifikasi tahap 1 di tahun 2016 ini.

“Untuk yang belum memenuhi syarat masih memiliki waktu memperbaiki data dapodik masing-masing,” bebernya.
Sementara itu, untuk Pendidikan Menegah(dikmen) Maryono MPd menyampaikan sebanyak 155 orang juga belum diketahui memenuhi syarat atau tidak selaku penerima sertifikasi tahap pertama tahun 2016 ini. Sehingga data ini diketahui setelah batas akhir dari pendaftaran dan melengkapi berkas.


“Kita belum mengetahui yang memenuhi syarat penerima sertifikasi ini,” singkatnya.

Sesuai peraturan pada KMA nomor 103 Tahun 2015 , maka PTK yang memilik tugas tambahan berhak memperoleh penambahan jumlah jam mengajarnya. Mekanisme dan prosedur Tugas Tambahan di SIMPATIKA telah dimutakhirkan (berlaku ajuan dan persetujuan berjenjang S30), untuk lebih meningkatkan akuntabilitasnya.



Bagi para Pendidik (Guru) silakan lakukan prosedur baru Alih Tugas Tambahan agar dapat tercatat JTMnya pada sistem SIMPATIKA KEMENAG. Berikut panduan Alih Tugas Tambahan yang dilakukan oleh Akun Kepala Madrasah/Admin.

Catatan :
  1. Sesuai KMA no 103 Tahun 2015, jika rombel <9 3="" bisa="" dan="" hanya="" kepala="" madrasah="" maksimal="" mengangkat="" sekolah="" wakil="">= 9 rombel bisa mengangkat maksimal 4 wakil kepala madrasah/sekolah.
  2. Sesuai KMA no 103 Tahun 2015 kepala perpustakaan hanya bisa diangkat 1 orang.
  3. Untuk Guru Piket, Ko-Kurikuler, Ekstra Kurikuler, penambahan jam tambahan melalui prosedur edit ekuivalensi
  4. Untuk perhitungan jam tambahan sebagai wali kelas, melalui prosedur set wali kelas

Silahkan klik tautan berikut ini untuk lebih jelasnya : 



Langsung saja yah. Buat Rekan-rekan guru dan operator sekolah tentunya sudah tau apa itu Laporan Bulan sekolah, nah kali ini akan saya bagikan Sebuah aplikasi berbasis Excel.



Aplikasi ini bukan buatan admin/saya, disini admin hanya berbagi saja. Untuk cara menggunakannya anda bisa pelajari sendiri setelah mendownload filenya. Karena disitu sudah ada petunjuk bagaimana cara menggunakannya.

Aplikasi Laporan Bulanan  ini terdiri dari beberapa menu sebagai berikut :
  1. Data Kesiswaan Sekolah
  2. Data Kepegawaian berdasarkan Golongan/Ruang Gaji
  3. Pergedungan dan Ruangan
  4. Laporan Inventaris
  5. dan lain lain

Silahkan download file Aplikasi Laporan Bulan dibawah ini :

Aplikasi Laporan Bulan Berbasis Excel


Komite I DPD RI mendorong pemerintah segera mengangkat tenaga honorer K2, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wakil Ketua Komite I DPD RI, Benny Rhamdani mempertanyakan keseriusan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan guru honorer K2.

Menurutnya, pemerintahan Jokowi mempunyai janji politik untuk menyelesaikan permasalahan guru honorer. Untuk itu, Ia berharap pemerintah segera mengambil solusi agar persoalan guru honore tidak sampai berlarut-larut.

"Menurut informasi akan ada gelombang demo yang lebih besar dari guru honorer K2 mereka minta segera diangkat jadi CPNS," kata dia dalam pembahasan rapat kerja dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Yuddy Chrisnandy mengenai Pengawasan terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Gedung DPD, Jakarta, Senin (22/2).

Senada dengan Benny, Anggota Komite I DPD RI lainnya, Yanes Murib mendukung pengangkatan tenaga honorer. Namun, ia meminta pemerintah memberikan kemudahan dalam proses seleksi ASN di Papua.

"Mengingat tingkat pendidikan masyarakat di Papua masih rendah dibandingkan daerah lainnya, jadi syaratnya harus diturunkan dari Sarjana menjadi SMA," ungkap Murib.

Disisi lain, Senator asal Jawa Barat, Eni Sumarnih meminta pemerintah untuk menyelesaikan kasus penipuan dalam proses penerimaan ASN di Bandung Barat.

"Tenaga honorer yang menjadi korban penipuan sudah banyak, mereka dimanfaatkan oleh oknum BKD setempat yang menjanjikan lulus seleksi dengan membayar sejumlah uang," katanya.

Terkait dengan proses rekrutmen, Ketua Komite I DPD RI Akhmad Muqowam menambahkan masih terdapat intervensi politik dalam rekrutmen pejabat tinggi. "Kita masih mendengar bahwa perekrutan pejabat tinggi masih ada campur tangan politik," jelas dia.

Menanggapi hal itu, Menteri Yuddy mengatakan pemerintah tidak tutup mata terhadap para guru honorer K2.

"Jika anggaran mencukupi dan kebutuhan untuk itu kami bisa mengadakan rekrutmen, itupun harus sesuai peraturan perundangan, tidak bisa kami mengangkat secara otomatis menjadi pegawai itu melanggar Undang-Undang," jelas Yuddy.

Salah satunya, melakukan reformasi sistem pengrekrutan dan peningkatan kualitas ASN di pusat dan daerah.

"Kami juga telah melakukan reformasi sistem rekrutmen CPNS dari pelamar umum dengan materi tes kompetensi dasar yang disusun oleh pakar. Pelaksanaannya menggunakan Computer Assisted Test (CAT)," terang Yuddy.

Ia menambahkan bahwa tidak ada lagi permainan uang dalam perekrutan ASN, karena semua proses seleksi diselenggarakan secara profesional dan sesuai peraturan perundang-undangan.

"Dalam pelaksanaan perekrutan pegawai sudah menggunakan metode Seleksi Terbuka sehingga prosesnya profesional sesuai kemampuan dan kompetensi," ujar Yuddy.

Termasuk untuk pengisian jabatan pejabat tinggi, akan dilakukan secara terbuka di lingkungan instansi pemerintah.


"Semua dilakukan terbuka, jadi tidak ada lagi KKN dan nyogok-menyogok. Saya berharap di pemerintah ini semua akan bersih,



DEPOK – Pemerintah tengah menyiapkan regulasi baru bagi guru-guru yang belum disertifikasi sejak 2005. Aturan tersebut akan keluar paling lambat Maret 2016.

Persoalan masih belum disertifikasinya sejumlah guru yang diangkat sebelum 2005 cukup menjadi sorotan dalam pelaksanaan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2016, yang diselenggarakan di Sawangan, Depok Jawa Barat.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Rasyid Baswedan mengatakan, bahwa dirinya tidak akan membiarkan proses sertifikasi yang sudah berlangsung sejak 2005 itu mandeg begitu saja. Saat ini, pihaknya tengah menyiapkan satu regulasi yang diperuntukkan bagi guru-guru yang belum disertifikasi. “Kita sedang finalisasi draftnya, sudah beres rancangan awal peraturannya,” kata dia, di Depok, Selasa (23/2).

Saat ini, kata Anies, Dirjen sedang mereview sejumlah pasal serta mengaji konsekuensi yang akan muncul jika pasal tersebut diterapkan. Namun, ia memastikan, bahwa regulasi baru ini memiliki semangat untuk memberikan solusi kepada para guru yang belum tersertifikasi.

Di sisi lain, kebutuhan sekolah akan guru juga sangat tinggi. “Jadi jangan sampai persoalan sertifikasi guru yang sudah berjalan daei 2005 – sekarang menjadi mandeg,” ungkap Anies.
Penggagas Program Indonesia mengajar ini menjanjikan, regulasi akan keluar akhir Februari atau paling lambat Maret 2016. “Sebelum akhir Februari, atau Maret sudah keluar aturannya,” tegas Anies.

Ketua Umum PGRI, Sulistyo mengatakan merupakan kewajiban pemerintah untuk mensertifikasi guru. Jika akan dibuat regulasi bagi guru yang belum tersertifikasi, maka jangan sampai bertolak belakang dengan UU 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta PP nomor 74 tahun 2008 tentang guru.

Sistem sertifikasinya juga harus sama dengan sertifikasi guru yang sudah berjalan selama ini. “Berdasarkan PP 74 dengan portofolio dan PLPG. Jadi kalau pemerintah mau membuat regilasi jangan bertentangan dengan UU guru dan PP 74,” papar Sulistyo.

Menurut Sulistyo jumlah guru yang belum disertifikasi sekitar 1,7 juta termasuk guru honorer. Sebab guru honorer yang sudah bekerja minimal 2 tahun termasuk kategori guru tetap berdasarkan PP 74. “Mereka berhak disertifikasi. Jadi jangan ditinggal,” katanya.

Anggota Komisi, X DPR, Ferdiansyah dalam kesempatan terpisah mempertanyakan masih banyaknya guru yang diangkat sebelum 2005 dan belum juga disertifikasi.

“Jumlahnya mencapai 25 persen dari keseluruhan jumlah guru yang masuk kategori diangkat sebelum 2005. Merujuk pada UU nomor 14 tahun 2005, sertifikasi guru ditargetkan selesai pada 2015,” tegas Ferdiansyah.

Pelibatan Publik

Dalam kesempatan tersebut, Anies juga mengungkapkan bahwa Kemdikbud sedang merumuskan metode pelibatan publik yang lebih intensif dalam penanganan pendidikan yang selama ini dalam lingkup pemerintahan.

“Pelibatan publik dalam pendidikan sangat penting agar nuansa perubahan yang diharapkan bukan hanya kajian simbolik atau konseptual semata,” kata dia.

Anies menjelaskan, cakupan publik dalam upaya perlibatan tersebut bukan hanya bermakna hanya diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi tertentu. Namun lebih jauh, publik itu adalah orang tua, sekolah, masyarakat, luas maknanya publik mewakili aspirasi dan nilai wajar.

Dia menambahkan perumusan metode tersebut, bukan berarti akan dituangkan dalam peraturan yang baku, karena jika harus diatur dalam aturan baku, justru tidak ada ruang yang luas untuk kreativitas. Namun lebih pada interaksi yang tidak biasa.


“Seperti yang dilakukan dalam Rembuknas kali ini, tidak ada aturan Rembuknas yang kami ubah, namun pola interaksinya yang dirancang untuk ruang ekspresi, menyumbang ide, sehingga peserta dan publik merasa lebih bermakna,” kata dia.


Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan mencairkan berbagai tunjangan guru pendidikan dasar untuk Triwulan I/2016 senilai Rp3,81 triliun bagi sebanyak 247.011 guru pada April. "Tunjangan yang disalurkan meliputi Tunjangan Profesi dengan sasaran sebanyak 84.812 orang dengan dana Rp1.962.775.291.000," kata Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud Poppy Puspitawati di Jakarta, Selasa (23/2).

Selanjutnya, Tunjangan Khusus dengan sasaran 52.375 orang besarnya dana Rp1.445.550.000.000, berikutnya Tunjangan Pendidikan Khusus sasaran 1.000 orang dengan dana Rp18.000.000.000, Tunjangan Insentif sasaran 49.499 orang dengan dana Rp178.196.400.000, berikutnya Bantuan Kualifikasi Akademik S1 sasaran 59.325 orang dengan dana Rp207.637.500.000.

Poppy mengatakan total dana yang dicairkan untuk empat jenis tunjangan dan bantuan kualifikasi akademik S1 untuk guru-guru pendidikan dasar triwulan I Tahun Anggaran 2016 senilai Rp3.812.159.191.00. Dikatakannya untuk penentuan besaran pemberian dana terkait beberapa tunjangan dan bantuan tersebut mengacu pada petunjuk teknis penyaluran masing-masing tunjangan. Saat ini, jumlah guru di Indonesia yang memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) sebesar 3.015.315 juta orang dan sebanyak 2.239.059 orang adalah guru pendidikan dasar (dikdas).

Menanggapi penurunan kuota guru PNSD dan Non PNS penerima tunjangan, Poppy mengatakan untuk guru penerima tunjangan PNSD melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) kuotanya tetap. "Sedangkan untuk guru penerima tunjangan non-PNS kuotanya turun karena guru yang lulus sertifikasi tahun 2015 belum teranggarkan, dan akan dipenuhi melalui APBN-P tahun 2016," tambahnya.

Pemerintah untuk tahun 2016 telah menyiapkan anggaran sebesar Rp73 triliun untuk tunjangan profesi guru PNSD untuk (Pegawai Negeri Sipil Daerah) jenjang pendidikan dasar-menengah dan Rp7 triliun untuk tunjangan profesi guru non-PNS dari APBN.


Pemberian tunjangan profesi guru itu sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam pasal 15 ayat 1 UU tentang Guru dan Dosen itu disebutkan, penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum yang diterima guru meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru.


Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memberikan bantuan peningkatan kualifikasi akademik S-2 bagi guru pendidikan dasar yang bertugas di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)
A. Persyaratan
  1. Guru dikdas yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) atau guru tetap yayasan.
  2. Berusia maksimal 37 tahun pada saat penutupan pendaftaran yang dibuktikan dengan fotocopy kartu tanda penduduk.
  3. Lulusan jenjang sarjana (S-1) dari program studi yang relevan dan terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
  4. IPK minimal 2,75 (dalam skala nilai 0-4) yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang.
  5. Memiliki pengalaman mengajar minimal 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan fotokopi SK pengangkatan pertama yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang.
  6. Memperoleh izin untuk mengikuti program peningkatan kualifikasi akademik S-2, dibuktikan dengan Surat Tugas Belajar dari pejabat berwenang.
  7. Sanggup dan bersedia mengikuti studi di PTP yang ditunjuk oleh Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemdikbud, yakni Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Negeri Malang (UM), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dengan menandatangani surat pernyataan bermaterai.


 Untuk Selengkapnya tentang Informasi Beasiswa S2 Bagi Guru SD, SDLB, SMP dan SMPLB silahkan download filenya DISINI


Bapak/Ibu Guru yang berbahagia serta rekan-rekan operator sekolah, Berikut ini kami bagikan beberapa Petunjuk dan Cara Entry Nilai Raport Dan Ujian Sekolah Pada Aplikasi Pendataan Nilai Sekolah Tahun Pelajaran 2015/2016

A. Petunjuk Umum.
Aplikasi Entry Nilai Raport Dan Ujian Sekolah Pada Aplikasi Ujian Nasional Smp Tahun Pelajaran 2015/2016 ini dipergunakan untuk menginput/memasukkan Nilai Raport semester dan nilai ujian. Sekolah, untuk jenjang SMP/MTs, SMA/MA, serta SMK. Nilai yang dimaksud adalah Nilai raport Sekolah yang diuji nasionalkan.

Program entri nilai  ini digunakan untuk melakukan entri nilai raport dan ujian. Hasil entri nilai ini akan dikirim oleh sekolah ke Tim Pengolah Pusat,  Kemdikbud melalui Kabupaten dan Provinsi masing-masing. Oleh karena pentingnya hal tersebut, berikut ini harus dipahami secara benar karakter dari  program entri ini sehingga pada saat dipergunakan tidak ada yang merasa dirugikan terutama siswa.

Hal-hal perlu diperhatikan:
  1. Nilai yang dientri adalah nilai raport yang sudah final, yaitu nilai yang biasanya ditulis dalam buku raport dan nilai ujian sekolah (US).
  2. Nilai Praktek kompetensi (Khusus SMK) adalah Nilai murni Ujian (belum di BOBOT)
  3. Nilai yang dientrikan adalah rentang angka dari 0,00 sampai dengan 100,00. (kur 2006)
  4. Nilai yang dientrikan adalah rentang angka dari 0,00 sampai dengan 4,00. (kur 2013, entrikan hanya nilai PENGETAHUAN)
  5. Nilai yang dientrikan menggunakan tanda '.' (titik) untuk desimal.
  6. Isian nilai BERDASARKAN NOMOR PESERTA UN dan harus mengacu pada DNT dan Kartu Ujian yang sudah dibagikan kepada siswa.
  7. Peng-entrian Nilai ke software dapat dilakukan oleh Sekolah/Rayon/Propinsi.


INGAT BAGI SEKOLAH YANG MENGGUNAKAN KURIKULUM 2013 DARI SEEMSTER 1 HINGGA SEMESTER AKHIR, NILAI YANG DIENTRI HANYA PENGETAHUAN DAN NILAI TETAP MENGGUNAKAN SKALA 0,00 SAMPAI DENGAN 4,00

   Untuk menjalankan program, copy file-file berikut pada folder yang dibuat:
   - NILAI SEKOLAH 2016.EXE
   - msvsc71.dll
   - vfp9r.dll
   - vfp9renu.dll
   - vfp9t.dll

Entri Nilai Sekolah.
Jalankan Aplikasi NILAI SEKOLAH 2016.EXE, isikan User ID dan password yang di berikan oleh  koordinator.

 Entri harus Menggunakan Biodata dari ONLINE
1. Klik pada menu Isi Data
2. Klik pada Nilai Sekolah
3. Pilih Propinsi->Rayon->Sekolahnya
4. Pilih Semesternya
5. Setelah muncul kolom nilai, anda bisa memulai mengentrykan nilai sekolah.

Membuat Format Isian Nilai dalam bentuk EXCEL dengan atau tanpa biodata**
1. Klik pada menu Isi Data
2. Klik pada Import Nilai
3. Ada 2 tombol pilihan, yaitu :
  • Buat Format Excel Kosong
  • Program akan membuat file format nilai excel yang masih kosong sejajar dengan program exe-nya
  • Buat Format Excel dengan Biodata
  • Program akan membuat file format nilai excel yang akan terisi biodata beserta Nomor Peserta UN, user hanya mengisi nilai siswanya saja.Hasil format Nilai ada pada folder BLANKO-NS

4. Berikan file excel tersebut pada sekolah untuk diisi dan dikembalikan ke dinas untuk di proses

Import Nilai dari EXCEL
  • Format EXCEL harus mengikuti ketentuan yang berlaku, seperti dijelaskan petunjuknya
  • Untuk membuat Format EXCEL, diharuskan mempunyai file BIODATA dari ONLINE yang sudah terisi 
  • Nomor Peserta
  • Excel yang terinstall harus versi 2003 atau 2007
  • File Blanko diberikan ke sekolah untuk diisi, kemudian dikembalikan ke dinas untuk diproses
  • Buat folder BLANKO-NS untuk menampung hasil entrian pada masing-masing rayon
  • Hasil entrian nilai dari sekolah dicopy ke folder BLANKO-NS pada masing-masing rayon
  • Hilangkan tulisan "BLANKO-" pada file nilai yang sudah diisi dengan me-RENAME filenya menjadi format seperti dibawah:
pp-rr\BLANKO-NS\NS16_pprrsssj.XLS
pp  : Kode Propinsi
rr  : Kode Rayon
sss : Kode Sekolah
j   : Kode Jenjang (D=SD/MI, P=SMP/MTs, U=SMA/MA, K=SMK)
  • Proses Import harus mempunyai file nilai dalam excel yang sudah dientri
  • Pilih sekolah yang mau di import, tekan proses untuk memulai import
  • Jika di ketemukan kesalahan dalam proses import, harap di perbaiki dahulu
  • Jika tidak ditemukan kesalahan, ada konfirmasi data sudah di import
  • Setelah selesai import, cek datanya, kemudian di cetak hasilnya untuk verifikasi jika di perlukan.
  • Lakukan Proses Validasi Pada Menu Utility


C. Mencetak Laporan.
  1. Setelah selesai mengentrykan nilai, kemudian anda ke menu Cetak, submenu Daftar Nilai,    kemudian pilih Rayon & Sekolah yang sesuai dengan sekolah anda.
  2. Pada pilihan Daftar Nilai ini anda bisa mencetak hasil entryan anda
  3. Printer yang dianjurkan adalah printer Laserjet.
  4. Hasil cetakan diperiksa lagi apakah masih ada yang salah. Jika masih ada, perbaiki lagi sampai benar, jika sudah benar hasil cetakan ditanda tangani Kepala Sekolah dan di  Stempel.


D. Data yang dikirim.
  1. Sekolah mengirim file hasil entryan untuk diserahkan bersama print out yang      sudah ditandatangani Kepala Sekolah dan distempel Sekolah ke Dinas Pendidikan Provinsi melalui Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten.
  2. File yang harus di copy/backup adalah file Nilai yang sudah dalam bentuk DBF pada folder RAPOR, US dan PK (khusus SMK)
  3. Propinsi mengirim file hasil entrian RAPOR dan US ke Puspendik. Cetakan Nilai yang telah ditandatangani/stempel Kepala Sekolah disimpan di Propinsi


Untuk Menu-menu yang lain mengikuti program pendataan dan bisa dipelajari sendiri. Sekian semoga bermanfaat. 

Sumber : ainamulyana.blogspot.co.id



JAKARTA- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menfukung kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPAN-RB) dalam menyelesaikan persoalan tenaga honorer kategori II (K2) di Indonesia dan Satpol PP. DPD sepakat penyelesaian masalah honorer K2 dan Satpol PP harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dukungan DPD tersebut tertuang dalam hasil rapat antara Komite 1 DPD RI dengan Menteri PAN- RB Yuddy Chrisnandi beserta jajarannya di Jakarta, Senin (22/2). "Komite 1 DPD RI meminta penyelesaian masalah tenaga honorer kategori 2 dan Satpol PP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memberikan rasa keadilan baik melalui jalur PNS atau PPK," kata Ketua Komite 1 DPD RI Ahmad Muqowam saat membacakan poin ke enam dari delapan poin kesimpulan rapat tersebut.

Sebelumnya pada poin ke lima Komite DPD meminta Menpan RB Yuddy Chrisnandi melakukan pemetaan untuk memenuhi kebutuhan dan distribusi pegawai ASN di daerah, tenaga pendidik dan tenaga medis dalam rangka peningkatan pelayanan di daerah terpencil dan terluar, serta tenaga penyuluh pertanian di masing-masing daerah secara proposional.

Pada poin tujuh, Komite 1 DPD menyatakan mendukung langkah strategis Menpan RB Yuddy Chrisnandi dalam rangka mendorong terwujudnya pegawai ASN dan jabatan pimpinan tinggi ASN yang profesional, berintegritas dan bebas dari intervensi politik. "Bebas korupsi, kolusi dan nepotismr dengan tahapan dan capaian yang terukur disertai dengan pengawasan akurat terutama pasca pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2015," lanjut Muqowam.

DPD RI juga meminta Kemenpan RB segera menyelesaikan target penyusunan delapan peraturan pemerintah pada akhir maret 2016, sera menyosialisasikannya secara internal kepada stake holder terkait. Hal itu tercantum pada poin ke tiga. Di poin ke empat, DPD meminta Kemenpan RB melakukan harmonisasi UU nomor 5 tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara, UU nomor 9 / 2015 tentang perubahan atas UU nomor 23 /2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU 23/2014 tentang perubahan atas UU 26/2014 tentang Administrasi Kependudukan. DPD RI juga mendorong dan mengawal pelaksanaan program kerja Menpan RB yang terkait dengan reformasi birokrasi, akuntabilitas dan pengawasan pegawai ASN.

Penataan Kelembagaan dan Tata Laksana ASN, Peningkatan SDM pegawai ASN, serta Peningkatan pelayanan publik di pusat dan daerah. Pada poin terakhir, DPD meminta Presiden Joko Widodo melalui Kemenpan RB memfasilitasi Komisi Aparatut Sipil Negara (KASN) sehingga dapat melaksanakan semua fungsi, kewenangan dan tugasnya secara maksimal. Dalam kesempatan rapat kerja itu Menpan RB Yuddy Chrisnandi kembali menyampaikan dalam penyelesaian masalah tenaga honorer K2, pemerintah berpegang pada aturan perundang- undangan.


Sebagai menteri, tegas Yuddy, dirinya tidak dapat membiarkan rekruitmen ASN bertentangan dengan Undang-Undang. "Didesak-desak seperti apapun pemerintah tidak mungkin menabrak undang- undang. Bisa saja suatu saat nanti kebijakan mengangkat ASN tanpa mengikuti UU dipermasalahkan pemerintah berikutnya dan jajaran kami bisa tersangkut masalah hukum, " kata Yuddy. Seperti diketahui dalam UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, tidak dimungkinkan pengangkatan pegawai negeri sipil tanpa melalui mekanisme seleksi atau tes. (hs/HUMAS MENPANRB)

raker

Tidak lama setelah menghadiri rapat gabungan dengan Komite I dan II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi kembali menghadiri rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, untukmembahas persoalan tenaga honorer kategori 2 (K2). Dalam kesempata itu, Menteri Yuddy menegaskan pemerintah keinginan kuat untuk mencari jalan keluar menyelesaikan masalah tenaga honorer. "Tidak perlu diragukan keinginan kami. Kita (pemerintah dan DPR) sama-sama mencari jalan keluarnya," tegas Yuddy Chrisnandi dalam di ruang rapat Komisi 2 DPR RI, Jakarta, Senin (22/2).

Dia mengatakan pemerintah juga mempunyai political will (kemauan politik) yang sungguh-sungguh. Karena itu pemerintah pada Desember 2015 lalu telah membuat road map (peta jalan) merumuskan penyelesaian tenaga honorer K2. Pemerintah juga terus membuka dialog dengan berbagai pihak untuk mencari jalan keluar.

Namun sebagai Menteri PANRB, ia perlu menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian masalah ini. Meski demikian, kata Yuddy, pemerintah terus mengupayakan penyelesaian - penyelesaian pengangkatan tenaga honorer dengan jalan yang sesuai peraturan perundang-undangan. Dia mencontohkan, pemerintah sudah mengupayakan pengangkatan tenaga honorer untuk guru-guru, bidan, atau tenaga penyuluh pertanian terutama di daerah-daerah terpencil, terluar, terdepan.

Karena ada batasan-batasan kewenangan Kementerian PANRB, menurut Yuddy, jalan yang paling cepat dan paking jitu ialah dengan meneruskan pembicaraan di tingkat pimpinan DPR dan juga pemerintah. "Kalau ada keputusan di forum itu, kami siap menindaklanjutinya," ujarnya.

Adapun menanggapi usulan agar ada revisi atas Undang- Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Menteri Yuddy mempersilakan DPR mengambil inisiatif untuk mengajukan revisi. "Karena kalau pemerintah yang mengambil inisiatif, akan memakan waktu yang lebih panjang," ujarnya.

Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamaruzamman mengatakan sesungguhnya pemerintah dan DPR sudah sama-sama memahami kendala - kendala dalam menyelesaikan permasalahan tenaga honorer K2. Kendala-kendala tersebut adalah soal payung hukum dan ketersediaan anggaran. " Itu yang perlu dibicarakan lebib lanjut," kata Rambe.

Rapat yang berlangsung sekitar tiga jam, sejak pukul 16.00 WIB hingga 19.00 WIB itu menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, Komisi II DPR dan Kementerian PANRB berkomitmen untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer K2, untuk mendapatkan jalan keluar dengan mencari payung hukum dan dibicarakan dalam forum yang lebih tinggi sesuai dengan tugas dan fungsi masing- masing.


Kedua, Komisi II DPR dengan Kementerian PANRB sepakat untuk mengacu pada kesimpulan sebelumnya yaitu RDP dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kementerian Keuangan serta Kementerian Hukum dan HAM. Rapat kerja gabungan tersebut  sepakat untuk mendukung pendanaan untuk rekruitmen tenaga honorer K2 melalui dukungan anggaran tahun 2016 melalui mekanisme realokasi anggaran atau pengajuan tambahan pagu dengan persetujuan Menteri PANRB dan BKN.

JIka operator sekolah menemukan Invalid NUPTK pada nama PTK atau NUPTK Duplikat atau ganda, hal ini menjadi harus diperbaiki berikut akan kami uraikan beberapa langkang dalam mengatasi NUPTK Invalid dan Duplikat.

Solusi mengatasi Invalid NUPTK, Cek dulu kevalidannya baca klik Cara Periksa Keaktifan NUPTK, Cara Mengatasi NUPTK Invalid Dan Ganda Pada Verval PTK
Pastikan pada aplikasi dapodik sudah dicek seperti dibawah ini :
1. Pada menu Penugasan PTK sudah dipilih Sekolah Induk (Ya);
2. Sudah dimapping pada Rombel pembelajaran;
3. Jika sudah diperbaiki lakukan sync, tunggu 1x24jam;
4. Jika karena salah entri NUPTK di dapodik, operator sekolah tinggal tunggu/pantau saja di vervalGTK, admin PDSPK akan melakukan verval yang hasilnya :

a. jika datanya ditemukan di arsip status invalidnya akan berubah jadi valid dan NUPTKnya terupdate;
b. jika datanya tidak ditemukan di arsip, nanti dijadikan kandidat penerima NUPTK(muncul dimenu Calon Penerima NUPTK). Yang kemarin terlanjur/belum(sama saja) entri Peg Id masuk poin ini.
Baca juga Cara Verval PTK Upload Dokumen usul NUPTK

Jika yang terjadi NUPTK Duplikat atau Ganda

Cara mengatasi NUPTK ganda menurut admin PDSPK Aryadi Nugroho diselesaikan di Disdik Kab/Kota setempat (penentuan sekolah induk, karena tercatat lebih dari 1 sekolah, upload SK Satminkal/Penugasan Induk), admin dinas yang eksekusi.
Sumber : http://www.infoptk.com/2016/02/Solusi.NUPTK.Invalid.VervalPTK.html


Olahraga sangat diperlukan untuk menyehatkan tubuh. Namun jika tidak berhati-hati, olahraga bisa membuat orang cedera. Tetapi jangan khawatir, LisaCallahan, MD, co-director Women's Sports Medicine Center pada Hospitalfor Special Surgery, di New York City, jika rasa sakit yang berlangsung lebih dari 10 sampai 14 hari, sudah saatnya untuk meminta pertolongan dokter. Apalagi cedera itu membuat kita tidak bisa berjalan atau terjadi pembengkakan.

Dilansir dari health.com, Callahan mengatakan, sebenarnya tubuh kita bisa menyembuhkan diri dengan sendirinya. Apalagi bila dibantu dengan cara yang tepat. Berikut ini adalah beberapa cara untuk membantu mempercepat pemulihan cedera.

Air hangat

Jika selama dua tau tiga hari cedera belum pulih, cobalah menggunakan air panas (heating pad). Kompres lah area yang terluka menggunakan air panas. Air panas ini dapat meningkatkan aliran di daerah yang terluka. Sehingga dapat mempercepat penyembuhan.

Es batu

Kebanyakan cedera disertai pembengkakan dan peradangan. Tapi kita bisa meredakan cedera dengan mengompres area yang bengkak dengan es batu. Cobalah untuk melakukannya kurang lebih selama 20 menit. Hal itu bertujuan untuk mencegah kerusakan kulit akibat es batu.

Peregangan


Setelah rasa sakit sudah hilang, mulailah melakukan peregangan secara lembut. Hal ini bertujuan untuk mencegah otot dan sendi menjadi kaku. Dengan peregangan, area tubuh yang cedera dapat terbantu pemulihannya. Cobalah lakukan peregangan beberapa kali dalam sehari.



Ini informasi terbaru terkait rencana Rasionalisasi PNS. Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, kebijakan rasionalisasi pegawai yang akan diterapkan tidak perlu dikhawatirkan. Sebab hal itu hanya akan diperuntukkan bagi PNS yang tidak kompeten, dan kualifikasi tidak sesuai, dan tidak berkinerja.

Hal itu dikatakan Yuddy  usai Rapat Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) instansi pusat di Jakarta, Selasa (16/02). “Sebelum dilakukan rasionalisasi pegawai harus dilakukan dengan audit organisasi. Selanjutnya para pejabat pembina kepegawaian wajib melakukan pemetaan kualifikasi dan kompetensi ASN di masing-masing instansi,” ujarnya menambahkan. 

Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja menjelaskan, ada empat kelompok pegawai negeri sipil (PNS). Ada pegawai yang kompeten dan kualifikasinya sesuai. Untuk pegawai yang ada di kelompok ini dipertahankan. Kelompok kedua, pegawai yang kompeten namun tidak sesuai kualifikasinya. Pegawai ini harus mengikuti diklat atau dimutasi.

Pada bagian lain, ada pegawai yang tidak kompeten namun kualifikasinya sesuai. Kepada mereka, perlu dilakukan diklat kompetensi. Adapun kelompok terakhir adalah pegawai yang tidak kompeten dan tidak sesuai kompetensinya. “Kelompok pegawai inilah yang akan dirasionalisasi, dengan melakukan pensiun dini,” imbuh Setiawan.

Sesuai ketentuan dalam PP 32/1979 tentang Pemberhentian PNS, pegawai yang pensiun dini mendapatkan hak pensiun dan uang kompensasi, apabila telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.


Apabila belum memenuhi syarat-syarat usia dan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pegawai itu akan mendapat uang tunggu. Apabila belum mencapai usia 45 (empat puluh lima puluh) tahun atau belum memiliki masa kerja pensiun 10 (sepuluh) tahun, akan mendapat hak Nilai Tunai Iuran Pensiun (NTIP).


Jakarta-Humas BKN. Sebanyak 175 peserta calon pegawai non-Pegawai Negeri Sipil (non-PNS) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengikuti tes dengan mengunakan Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara (CAT-BKN), Jum’at (19/02/16)

Kepala Bagian (Kabag) Kepegawaian LKPP Windy Dian Trisani disela-sela acara tes yang dilaksanakan di Laboratorium CAT BKN Pusat Jakarta menjelaskan bahwa rekrutmen ini akan dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama adalah seleksi untuk memetakan kompetensi yang calon pegawai yang sudah direkrut dari tahun kemarin, sementara untuk sesi kedua akan digunakan untuk menjaring pegawai baru non PNS.
                                                                                                                    

Menanggapi banyaknya pertanyaan dari masyarakat terkait dasar hukum pengadaan pegawai non-PNS, Windy menegaskan bahwa pegawai non-PNS tidak sama dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Windy menambahkan bahwa rekrutmen P3K harus melalui pengajuan formasi kepada Kementerian PAN-RB. Adapun rekrutmen pegawai non-PNS menggunakan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 54 Tahun 2010, Perka LKPP nomor 10 tahun 2012 dan SE Sestama LKPP No. 1 Tahun 2016. (ags)


Ada sedikit informasi penting yang berkaitan dengan verval info GTK, tentunya rekan-rekan guru dan operator sekolah sudah mengetahui apa yang harus dilakukan pada verval GTK, dimana kita dituntut untuk melakukan pengecekan dan perbaikan terhadap data yang tidak sesuai. 


Berikut ini ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan pada saat melakukan pengecekan di Verval PTK. Info ini didapat dari salah satu rekan operator sekolah pada salah satu group facebook yang sengaja admin bagikan. Mudah mudahan bermanfaat. Berikut informasinya : 

Silahkan cek pada data PTK, apabila : 


Update Info Terbaru :

1. Bila Cek Info GTK Status Rekening (Silang) : Tenang nanti akan dibuatkan Rekeningnya oleh Pusat. Bagaimana kisahnya, nanti bunda akan tau. Jd Enjoy aja yah.

2. Guru TK, tidak boleh Lintas jenjang misal pindah ke SD. Harus Konsisten,

3. Di Cek Info GTK, yg belum Sertifikasi jgn Lihat Validasi (yg silang, ceklis). Coba dilihat dgn seksama itu buat siapa datanya "VALIDASI TUNJANGAN PROFESI"

4. Bila di Cek Info GTK keterangannya : Lulus di Kementerian Lainnya, itu masih proses jd jangan galon ya bun..

5. Di TK tidak ada Team Teaching (Guru Pendamping) Kalo istilahnya kerenya Duet Maut di Kelas.. hehe 1 Rombel 1 Guru kelas & Kepala Sekolah. bukan 1 Rombel 1 Guru Kelas, Guru Pendamping & Kepala Sekolah.

6. Kesalahan dr Jenjang PAUD : Pembelajaran tidak diisi, Mapping rombel salah.

7. Gelar jangan dimasukkan/ di entrykan di app dapodiknya seperti : Hj, Raden, S.Pd dan lain –lain Misal, Yudi Wahyudi, S.Pd, Hj. Yudi Wahyudi, S.Pd. Cukup Nama saja : Misal : Yudi Wahyudi.

8. Kalau sudah 4 hari data Cek Info GTK belum update/masuk lakukan sinkron ulang.

9. Keaktifan PTK di Penugasan, sesuai dengan bulan berjalan. Misal kalau sekarang Januari ya Ceklis Januari, Trs Bulan Pebruari Ceklis itupun tiap diakhir bulan dan seterusnya. (Misal ya ini Misal, Kalau di Ceklis semua bulannya apakah kita tau nantinya Mutasi atau Meninggal)

10. NUPTK yang diinputkan didapodik harus nuptk milik PTK tersebut tidak boleh menggunakan NUPTK milik orang lain Contoh : PTK A meninggal dunia lalu NUPTK nya digunakan oleh PTK B , maka di info GTK akan terditeksi NUPTK di gunakan oleh 2 orang walaupun PTK A sudah meninggal.

11. Jenis PTK kalau di entry "Lainnya" tidak akan muncul di pembelajaran.

12. Data di Cek info GTK akan di Kunci setelah keluar SKTP, data yang dikunci, dapat dibuka kuncinya di info GTK ada buka kunci klik usulan , prosesnya 4 hari, bila kunci tidak bisa di buka maka simtunjangan kab/kota pun tdk akan bisa membuka.


13. Semua Jenis Tunjangan diambil dr Dapodik.  Jd Cek n Ricek Datanya ya bunda, Kalo sudah oke/valid duluan bisa lebih duluan terbit SKTP nya.

Sekian sedikit info singkat ini semoga dapat membantu. Terima kasih.


JAKARTA - Rabu 17 Januari kemarin, angin puting beliung terjadi di Selat Bali. Atas fenomena alam tersebut, Kepala BMKG Andi Eka Sakya membeberkan peristiwa itu sebagai tornado dalam skala kecil.

"Itu semacam puting beliung yang terjadi di permukaan air (laut atau danau). Tornado, tapi dalam skala yang kecil," ujarnya kepada Okezone, Jumat (19/2/2016).

Andi menambahkan, fenomena tornado itu terjadi karena adanya perbedaan suhu yang memicu perbedaan tekanan dan menggerakkan udara. Dengan dinamika cuaca Indonesia saat ini, penampakan tersebut memang lazim.

"Di Indonesia, pada kondisi dinamika cuaca seperti ini lazim terjadi. Seperti misalnya puting beliung di kampus Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta dua hari lalu," ucapnya.

Meski demikian, BMKG kesulitan memprediksi terjadinya tanda-tanda alam tersebut. Pasalnya, fenomena itu tak terlepas dengan dinamika atmosfer yang begitu cepat dan singkat.


"Titik rawan? Agak sulit ya diprediksi. Karena dinamika atmosfer dan fenomenanya yang sangat cepat dan singkat. Dari trennya, frekuensi kejadiannya semakin banyak dan intensitasnya juga agak meningkat," tukasnya.


Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan pendidikan menengah yang semula menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten kota dialihkan menjadi urusan pemerintah daerah provinsi

Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Guru dan Tenaga Kependidikan adalah:
  • Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Guru pada satuan pendidikan
  • menengah; dan
  • Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan
  • menengah, yang terdiri atas:
  1. Pengawas Sekolah;
  2. Kepala Sekolah;
  3. Pengelola Laboratorium/Bengkel;
  4. Pranata Laboratorium Pendidikan;
  5. Pengelola Perpustakaan;
  6. Pustakawan; dan
  7. Pejabat Pengawas dan Pelaksana.


2. Pejabat yang Berwenang adalah Sekretaris Daerah

Provinsi.

Selengkapnya tentang Juknis PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH I(ABUPATEN/KOTA YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAIT MENJADI PTGAWAI NEGERI SIPE DAERAH PROVINSI Silahkan download di SINI



Mulai tahun ini Kemenag mewajibkan guru kelas Madrasah Ibtidaiyah (MI) memiliki ijazah Pendidikan Guru MI (PGMI). Hal itu sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan di MI karena para guru merupakan ujung tombak di sekolahnya.
"Dengan adanya peraturan ini sehingga mau tak mau guru kelas MI ikut kuliah lagi, namun tidak terlalu lama sebab tinggal penyesuaian," kata Ketua Kelompok Kerja MI wilayah VII, Oman Rohman, di sela-sela rapat Kepala MI di MI Alhuda Arjasari, Kamis (18/2/2016).
Lebih jauh Oman mengatakan, pihak Kemenag sudah berupaya memfasilitasi agar para guru kelas MI berijazah MI sesuai dengan aturan Kemenag pusat. "Kemenag Kab. Bandung bekerja sama dengan sebuah sekolah tinggi di Bandung agar bisa membuka perkuliahan khusus bagi guru-guru kelas MI dengan waktu kuliah yang tak mengganggu kegiatan belajar," ucapnya.
Sedangkan biaya kuliah ditanggung masing-masing guru, namun guru bisa memanfaatkan tunjangan sertifikasinya. "Kalau guru honorer yang sudah memperoleh tunjangan sertifikasi sebesar Rp 1,5 juta per bulan akan mencukupi untuk biaya kuliah PGMI," katanya.


Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (Diktis) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI resmi membuka pengumuman bantuan Peningkatan Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2016 bagi dosen di lingkungan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), baik negeri maupun swasta.
Pengumuman resmi ini telah dirilis di http://www.diktis.kemenag.go.id, Selasa (16/02/2016).
Pengumuman resmi ini juga tertuang dalam surat nomor: Dj. I/Dt. I.IV/5/HM.01/212/2016 yang ditandatangani oleh Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kemenag RI Prof Dr Amsal Bachtiar, MA tertanggal 10 Februari 2016 yang ditujukan kepada Rektor/Ketua PTKI se-Indonesia dan Koordinator Kopertais se-Indonesia.
Dalam surat pengumuman tersebut dijelaskan bahwa pendaftaran proposal online diakses melalui website resmi Pendidikan Tinggi Islam pada alamat http://www.diktis.kemenag.go.id mulai tanggal1 s.d 15 Maret 2016.
Kemudian, proposal dalam bentuk hard copy supaya dikirimkan ke alamat: Subdit Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Lantai 7, Jl Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta. Proposal sudah diterima paling lambat tanggal 18 Maret 2016.
Adapun petunjuk teknis (juknis) bantuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Petunjuk teknis bantuan Program Peningkatan Mutu Penelitian Tahun 2016 bisa diunduh di:http://diktis.kemenag.go.id/NEW/file/dokumen/3214556107112275Final.pdf
2. Petunjuk teknis bantuan Program Peningkatan Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat danShort Course Community Outreach Tahun 2016 diunduh di:http://diktis.kemenag.go.id/NEW/file/dokumen/3214556107112276bdian.pdf
3. Petunjuk teknis bantuan Program Peningkatan Mutu Publikasi Ilmiah Tahun 2016 diunduh di:http://diktis.kemenag.go.id/NEW/file/dokumen/3214556771922278lmiah.pdf


Cara praktis memulai kegiatan PTK – Pada umumnya guru sudah mendapat pencerahan tentang penelitian tindakan kelas (PTK). Mulai dari penyusunan proposal, pelaksanaan di kelas, sampai pada penyusunan laporan. Pencerahan tersebut diperoleh melalui seminar, penataran dan pelatihan.
                               
Meskipun demikian pencerahan dalam bentuk teori semata belumlah cukup. PTK harus diterapkan secara berangsur-angsur dan berkesinambungan. Baik dalam bentuk sederhana sekalipun, sampai dengan PTK yang mengikuti prosedur dan langkah yang lebih lengkap.

Melakukan kegiatan PTK perlu kebiasaan dan latihan. Mungkin masih banyak yang mengalami kesulitan untuk memulai kegiatan PTK ini. Hal ini disebabkan karena kurangnya waktu dan kesempatan berlatih, atau belum membiasakan diri untuk melakukan kegiatan ini.

Selain itu juga disebabkan anggapan keliru, dimana PTK dianggap sama dengan penelitian jenis lainnya. Misalnya, penelitian mahasiswa untuk menyelesaikan tugas perkuliahan di perguruan tinggi. Padahal, PTK menempatkan guru sebagai pengajar dan peneliti internal di kelas. Saat mengajar saat itu pula guru dapat melakukan kegiatan penelitian.

Sekadar inspirasi, berikut ini dibahas 4 cara dan langkah praktis dalam memulai kegiatan PTK di sekolah:

1.Agendakan masalah yang sering dihadapi

Untuk mulai berlatih melaksanakan PTK, tidak perlu berpikir menyusun proposal terlebih dulu. Justru ini hanya akan memberatkan langkah guru untuk kegiatan selanjutnya. Sebaliknya, cukup menulis atau mengagendakan butir-butir permasalahan yang sering dihadapi dalam menjalankan pembelajaran.

Misalnya; siswa kurang bergairah mengikuti pelajaran, siswa enggan mengajukan pertanyaan atau menjawab pertanyaan, hasil belajar siswa rendah, dan sejumlah butir lainnya.

2.Analisa masalah yang diagendakan

Langkah berikutnya adalah menganalisa butir-butir masalah yang sudah diagendakan. Dari sekian butir masalah, butir mana yang perlu dan mendesak untuk segera dicarikan solusinya. Langkah ini untuk membatasi permasalahan sehingga dapat direncanakan solusinya. Perkirakan mengapa masalah ini terjadi? Misalnya, siswa kurang bergairah mengikuti pelajaran. Mengapa ini terjadi? Apa akibatnya jika tidak segera diatasi?

3.Rencanakan pemecahan masalah

Setelah memperkirakan masalah yang penting dan mendesak untuk diatasi, guru segera memperkirakan beberapa alternatif pemecahan masalah. Misalnya, untuk mengatasi siswa kurang gairah belajar direncanakan beberapa alternatif seperti; menggunakan metode mengajar bervariasi, menggunakan alat dan media belajar.

4.Terapkan alternatif pemecahan masalah

Langkah selanjutnya adalah menerapkan alternatif pemecahan masalah dalam pembelajaran berikutnya. Amati bagaimana proses pembelajaran yang terjadi ketika menerapkan alternatif tindakan yang dipilih. Ini biasanya menggunakan instrumen observasi yang dibuat oleh guru.

Jika diperlukan, observasi dapat dilakukan bersama rekan sejawat. Namun sebaiknya dilakukan sendiri, tanpa berkolaborasi dengan guru lain. Tujuannya untuk menghindari dampak psikologis kepada siswa maupun guru yang berlatih memulai kegiatan PTK.


Demikian 4 cara dan langkah praktis untuk memulai kegiatan PTK sehingga guru terbiasa melaksanakan dalam pembelajaran. Selain untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam pembelajaran, PTK juga akan bermanfaat untuk pengembangan profesi guru.

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget
Laporkan Link Rusak Disini
×
_

Kirim masukan, keluhan, atau request aplikasi kepada admin melalui pesan di bawah ini