Maret 2016
Portal Info Guru



Ditahun 2016 ini sejumlah pelayanan sedikit di permudah dengan dikeluarkannya sistim online. Seperti pada palayanan pajak elektronik menggunakan E-felling, simda keuangan, simda pendapatan serta data pokok pendidikan (dapodik). Sayangnya di Kabupaten Seluma pelaporan data secara online itu tidak didukung dengan jaringan internet maupun speedy. Banyak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) belum mendapatkan fasilitas internet. Ditambah lagi dengan permasalahan jaringan internet yang sering macet. Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Seluma pun mengeluhkan masalah ketiadaan fasilitas jaringan internet tersebut.

“Untuk sejumlah pelayanan online ini memang sedikit harus bersabar dan berulang-ulang. Mengingat jaringan kerap bermasalah,” sampai Bendahara Keuanggan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Seluma Herman SE kepada BE kemarin (27/3).

Kini objek pajak dapat melaporkan surat pemberitahuan (SPT) pebghasilannya melalui E- Filling. Suatu cara penyampaian SPT tahunan PPh secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada laman (website). Cara mengisi SPT tahunan melalui E-Filling ini memudahkan para PNS tak perlu ke Kantor pajak lagi melaporkan SPT.

Ditambahkan Herman, terkadang ditengah mengaplikasikan simda keuangan dan penyampaian pajak elektronik terpaksa harus dilakukan dengan telaten. Mengingat jika mengalami kesalahan dalam pengimputan, maka akan gagal dan kembali harus mengulang kembali dari awal. Sehingga hal itu jelas memakan waktu lama. Pekerjaan itu sangat sulit bila dibawa pulang dan dikerjakan di rumah.

“Terkadang jika dibawa pulang justru jaringan semakin sulit didapat, sehingga memang mengharapkan jaringan di Kota Tais,” sambungnya.

Selain itu pengisian secarfa online ini juga sangat ermanfaat bagi guru dan operator sekolah dalam menginput data okok pendidikan (dapodik). Namun, juga terkendala jaringan internet.

“Jaringan internet yang lamban memang menjadi kendala operator sekolah mengingat mereka juga akan menginput data dapodik yang memang dibutuhkan,” sambungnya.

Hal senada juga di keluhkan salah seorang operator sekolah. Menurutnya, jaringan internet merupakan modal untuk menginput sejumlah data dapodik penerima sertifikasi. Saat ini sejumlah data dan kebutuhan calon penerima sertifikasi haruslah diinput secaralengkap. Terkadang jaringan juga ikut menentukan data yang dibutuhkan untuk di sampaikan ke server pusat.


“Terkadang jaringan membuat kita kewalahan dalam memasukkan dapodik, baik itu data penerima sertifikasi maupun data peserta ujian nasional(UN),”sambungnya
Portal Info Guru


Pegawai Negeri Sipil di Kalimantan Selatan ternyata masih sangat kurang. Hal itu terlihat dari analisis beban kerja (ABK), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan jumlah riil PNS lingkungan Pemprov Kalsel.

“PNS kami sekitar 6.611 sementara ABK 10.416 orang. Artinya masih kurang sekitar 3.805,” ujar Kepala BKD Kalsel M Thamrin didampingi Kasubid Formasi dan Pengadaan BKD Kalsel Jurhani beberapa waktu lalu.

Karena itu, BKD Pemprov Kalsel pun mengusulkan formasi CPNS ke KemenPAN-RB.  Tentu saja tidak semua kekurangan diusulkan. Kekurangan pegawai ini akan dicicil selama lima tahun ke depan.

“Jadi jumlah yang diusulkan tahun 2016 nanti sebanyak 801 formasi,” tambah Jurhani. Namun, pihaknya sadar, keputusan akhir tetap di tangan KemenPAN-RB.

BACA JUGA:  Kabar Gembira, Menteri Yuddy Angkat 440 Ribu Honorer K2 jadi CPNS

Tapi, jika melihat banyaknya jumlah usulan untuk 2016 nanti, jumlah formasi diprediksi bakal lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya.
Portal Info Guru


Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Pangandaran, Safrudin Halif Nurdin mengatakan, problem dunia pendidikan disetiap daerah dari tahun ke tahun selalu terjadi.

“Untuk Kabupaten Pangandaran saat ini khususnya guru SD sedang mengalami kekurangan tenaga pendidik. Hal tersebut sebetulnya bisa diantisipasi dengan cara memberdayakan tenaga pengajar yang statusnya masih honorer,” kata Safrudin.

Berdasarkan data yang diperoleh PGRI, jumlah honorer tenaga pengajar SD yang tercatat sebanyak 1.500 orang, dengan demikian bisa saja bila ada regulasi yang memperbolehkan pengangkatan guru dari tenaga honorer.

“Kesejahteraan tenaga honorer guru SD di Kabupaten Pangandaran saat ini hanya Rp200 ribu hingga Rp400 ribu per bulan,” tambah Safrudin.

Safrudin berharap, pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada tenaga pengajar honorer, agar tidak terjadi kesenjangan sosial.


“Minimal dianggarkan sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Rp1,5 juta, karena secara kinerja tenaga pengajar honorer pun sama menghabiskan waktunya seperti guru yang berstatus PNS,” pungkas Safrudin.
Portal Info Guru


Pelatihan Kurikulum 2013 dilakukan berjenjang. Sebanyak 598 Instruktur Nasional telah lolos seleksi pada pelatihan yang berlangsung pada 20-24 Maret 2016. Selanjutnya para Instruktur Nasional tersebut akan memberikan pelatihan kepada Instruktur Provinsi yang berjumlah 3.661 orang. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan melakukan pendampingan pelatihan Kurikulum 2013, dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, hingga sekolah sasaran.

Pelatihan Instruktur Provinsi akan digelar pada minggu kedua sampai minggu keempat April 2016. Kemudian Instruktur Provinsi akan melatih Instruktur Kabupaten/Kota sebanyak 66.564 orang. Lalu Instruktur Kabupaten/Kota akan melatih di sekolah sasaran yang melibatkan 285.698 guru dan kepala sekolah. Pelatihan Kurikulum 2013 secara berjenjang ini ditargetkan selesai sebelum akhir Juli 2016 atau sebelum tahun pelajaran baru 2016-2017 dimulai.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Hamid Muhammad mengatakan, mulai Juli 2016, sekolah sasaran akan mulai menerapkan Kurikulum 2013 yang telah direvisi. Saat ini baru enam persen sekolah yang menerapkan Kurikulum 2013. Tahun 2016 akan bertambah 19 persen, sehingga total mencapai 25 persen sekolah yang menerapkan Kurikulum 2013.

"Mulai Juli nanti kita laksanakan Kurikulum 2013 yang direvisi. Maka kita harus menyiapkan gurunya. Mulai bulan ini (Maret) kita menyiapkan pelatihan guru secara berjenjang, dari nasional, provinsi, kabupaten/kota, sampai sekolah, agar semua sekolah yang akan menjalankan Kurikulum 2013 yang direvisi bisa siap," ujar Hamid usai penutupan Pelatihan Instruktur Nasional Kurikulum 2013 di Pusdiklat Kemendikbud, Depok, Jawa Barat, (24/3/2016).

Ia mengatakan, pelatihan Kurikulum 2013 akan dilakukan berjenjang. Untuk memastikan pola pelatihan di tingkat nasional juga berlangsung di tingkat lain, yaitu provinsi, kabupaten/kota, hingga sekolah sasaran, Kemendikbud akan melakukan pendampingan dan pengawasan hingga tingkat sekolah. Pendampingan dan pengawasan tersebut akan dilakukan Kemendikbud dengan tiga metode.

Pertama, menurunkan semua Narasumber Nasional dan Instruktur Nasional sampai tingkat sekolah. "Jadi mereka tidak hanya bertugas di level provinsi dan kabupaten/kota saja, tapi sampai sekolah," kata Hamid.

Kedua, lanjutnya, Kemendikbud akan melakukan kontrol bahan atau materi pelatihan. Hamid menuturkan, bahan pelatihan Kurikulum 2013 dibuat sama dari tingkat nasional sampai sekolah. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya distorsi informasi karena pelatihan dilakukan secara berjenjang.

Ketiga, Kemendikbud telah menyiapkan sistem pengawasan secara daring (online). "Sehingga apa yang terjadi di level provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah, bisa langsung dimasukkan ke sistem dan langsung dilihat oleh pusat (Jakarta)," tutur Hamid.


Ia menambahkan, setelah tahun ini terdapat 25 persen sekolah yang menerapkan Kurikulum 2013, pada tahun 2017 jumlah sekolah tersebut akan bertambah menjadi 35 persen. Lalu pada tahun 2018 bertambah menjadi 60 persen sekolah. Ditargetkan pada tahun 2019 seluruh sekolah di Indonesia sudah menerapkan Kurikulum 2013 yang telah direvisi.

Portal Info Guru



Badan Kepegawaian Negara (BKN) melansir data terbaru tentang kondisi PNS di Indonesia. Saat ini, dari latar pendidikannya, PNS didominasi lulusan sarjana strata satu (S1). Diikuti SMA, D3, D2, S2, SLTP, SD, dan S3.

"Kualitas pendidikan PNS kita adalah setingkat sarjana atau S1, dengan pendidikan terbanyak kedua adalah setingkat SLTA, dan berikutnya Diploma III. Untuk level pendidikan S2 masih sangat jauh di bawah S1 yang artinya kualitas‎ pendidikan PNS masih jauh peningkatan dari tahun sebelumnya dan yang akan datang," beber Karo Humas BKN Tumpak Hutabarat kepada JPNN, Jumat (25/3).

Data BKN per Juni 2015 menyebutkan, PNS lulusan S1 sebanyak 1,98 juta, SLTA 1,19 juta, DIII 423 ribuan, DII 421 ribuan, S2 sebanyak 251 ribuan, ‎SLTP 84.370 orang, SD 53.112, D1 50.869, DIV 40.826 orang, dan S3 sebanyak 13.105.


"Kalau dilihat datanya, jumlah PNS yang pendidikannya rendah sangat kecil. PNS kita saat ini kebanyakan pendidikannya sudah tinggi, jadi untuk apa dirasionalisasi lagi. Sebenarnya tinggal menunggu PNS pensiun tanpa rekruitmen, jumlah pegawai akan turun dengan sendirinya," tandasnya.

Portal Info Guru

Pemerintah akan memberlakukan aturan terbaru terkait mengenai pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS), dalam aturan baru itu batasan usia akan berbeda dari aturan sebelumnya.

Aturan baru yang diberlakukan ini ialah untuk memberikan kesempatan bagi warga yang telah diatas 35 tahun masih ada kemungkinan untuk menjadi CPNS.

Nantinya aturan baru ini akan dituangkan di dalam Peraturan Pemenrintah tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), namun demikian mengenai aturan baru dari pemerintah ini masih dalam pembahasan untuk segera diterapkan.
                      
Seperti yang diungkapkan oleh Kabid Penyiapan Perumusan Kebijakan Pengadaan SDM Aparatur, KemenPAN-RB, Supardiyana pada Rabu (23/3/2016).

Ia menjelaskan jika salah satu pasal dalam RPP Manajemen ASN menyeburkan, untuk pelemar CPNS dibatasi usia 40 tahun. Sehingga dengan demikian untuk usia diatas 35 tahun masih ada kemungkinan untuk bisa menjadi CPNS.

Hanya saja, lanjut Supardiyana, mengenai bataan usian dalam formasi yang disediakan untuk pelamar dengan usia tersebut dikhususkan untuk jabatan-jabatan tertentu saja yang memang membutuhkan tingkat pendidikan lumayan tinggi.

Sebagai contoh mengenai usia 40 tahun bisa jadi CPNS misalnya dokter spesialis dan dosen dengan kualifikasi berijazah S3 yang tentunya memutuhkan waktu tak sedikit untuk mencapai tingkatan pendidikan tersebut.

Maka dengan aturan baru seperti itu, untuk aturan batasan usia maksimal 35 tahun masih akan tetap diterapkan untuk para pelamar umum. Sementara untuk jabatan-jabatan khusus dengan syarat tingkat pendidikan tinggi diperbolehkan diatas 35 tahun dengan maskimal usianya 40 tahun.

Namun terkait dengan jabatan khusus yang diperbolehkan untuk para pelamar dengan usia diatas 35 tahun, Supardiyana masih belum berani merinci jabatan apa saja yang diperbolehkan dengan usia tersebut.

Alasannya, saat ini Rancangan PP Manajemen ASN masih dalam pembahasan. Bahkan, lanjut dia, jenis-jenis jabatan yang boleh dilamar warga usia di atas 35 tahun, ditentukan oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Sementara itu mengenai pengangkatan CPNS ini juga muncul kembali desakan untuk diangkat menjadi CPNS. Jika sebelumnya desakan dari honorer kategori dua (k2) dan Bidan Desa PTT, terbaru dari tenaga harian lepas penyuluh pertanian (THLPP), yang jumlahnya mencapai sekitar 23 ribu orang.


Para pimpinan Forum ‎Komunikasi THLPP mendatanagi Kantor KemenPAN-RB, Selasa (22/3), untuk menagih janji pemerintah mengangkat mereka menjadi PNS. Hal itu dikarenakan seperti yang sebelumnya pernah dijanjikan akan diangkat menjadi CPNS belum juga dipenuhi oleh pemerintah.
Portal Info Guru

Dasar Hukum :

UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, mulai berlaku 1 Januari 2009

Pasal 4 UU PPh No. 36 tahun 2008 mengatur mengenai penghasilan-penghasilan yang termasuk dalam Objek Pajak . Selain mengatur mengenai penghasilan yang termasuk sebagai Objek Pajak, Pasal 4 UU PPh No. 36 tahun 2008 juga mengatur mengenai penghasilan yang dikenakan PPh Final dan tidak termasuk Objek Pajak. Sebelumnya mari kita lihat terlebih dahulu perbedaan Objek Pajak PPh, Objek Pajak Final dan Tidak termasuk Objek Pajak PPh.
1. Objek Pajak PPh 
Undang-Undang ini menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut.
Pengertian penghasilan dalam Undang-Undang ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.
Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:
i. penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;
ii. penghasilan dari usaha dan kegiatan;
iii. penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan
iv. penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.
Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan Wajib Pajak. Karena Undang-Undang ini menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, apabila dalam satu tahun pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (kompensasi horisontal), kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. Namun demikian, apabila suatu jenis penghasilan dikenai pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari objek pajak, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenai tarif umum. 
Penghasilan-penghasilan yang termasuk didalam kategori ini bersifat tidak final. Atas PPh yang telah dibayarkannya dapat dijadikan sebagai kredit pajak atau pengurang pajak pada saat di lakukan perhitungan kembali diakhir tahun pajak (SPT Tahunan Badan/SPT Tahunan OP)

2. Objek Pajak PPh Final
penghasilan-penghasilan yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) merupakan objek pajak akan tetapi memperoleh kemudahan-kemudahan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan antara lain:
- perlu adanya dorongan dalam rangka perkembangan investasi dan tabungan masyarakat;
- kesederhanaan dalam pemungutan pajak;
- berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak;
- pemerataan dalam pengenaan pajaknya; dan
- memerhatikan perkembangan ekonomi dan moneter, 
atas penghasilan-penghasilan tersebut perlu diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya. Perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajak atas jenis penghasilan tersebut termasuk sifat, besarnya, dan tata cara pelaksanaan pembayaran, pemotongan, atau pemungutan diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Sesuai namanya namanya penghasilan-penghasilan yang termasuk didalam kategori ini bersifat final. Atas PPh yang telah dibayarkannya tidak dapat dijadikan sebagai kredit pajak atau pengurang pajak pada saat di lakukan perhitungan kembali diakhir tahun pajak (SPT Tahunan Badan/SPT Tahunan OP)
3. Tidak termasuk Objek Pajak
penghasilan-penghasilan yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) bukan merupakan objek pajak sehingga sejak awal diperolehnya penghasilan tidak dikenakan Pajak PPh.

Objek Pajak Penghasilan (pasal 4 ayat (1) UU No. 36 tahun 2008)

Adalah yang menjadi objek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk:

1.     penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan;
2.     hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
3.     laba usaha;
4.     keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
a.     keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
b.     keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota ;
c.     keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha;
d.     keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
e.     keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
5.     penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
6.     bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7.     dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi ;
8.     royalty atau imbalan atas penggunaan hak;
9.     sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10.   penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11.   keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12.   keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
13.   selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14.   premi asuransi;
15.   iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16.   tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17.   penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18.   imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
19.   surplus Bank Indonesia.

Objek Pajak PPh Final (pasal 4 ayat (2) UU No. 36 tahun 2008)
1.     bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya;
2.     penghasilan berupa hadiah undian;
3.     penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek;
4.     penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, serta
5.     penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Tidak Termasuk Objek Pajak (pasal 4 ayat (3) UU No. 36 tahun 2008)
1.     Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia;
2.     Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
3.     Warisan;
4.     Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
5.     Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PPh;
6.     Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa;
7.     Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP Dalam Negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
a.     dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
b.     bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
8.     Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan , baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
9.     Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
10.   Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
11.   Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
a.     merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan
b.     sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
12.   Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, yaitu:
a.     Diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal/nonformal yang terstruktur baik di dalam negeri maupun luar negeri;
b.     Tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direksi atau pengurus dari wajib pajak pemberi beasiswa;
c.     Komponen beasiswa terdiri dari biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah, biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil, biaya untuk pembelian buku, dan/atau biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar;
13.   Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut;
14.   Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.


Portal Info Guru

Berikut ini adalah beberapa penjelasan tentang Objek PPh, Objek PPh Final, dan Tidak termasuk Objek PPh, semoga dengan adanya sedikit penjelasan ini akan dapat membantu kita dalam rangka pembuatan SPT di DJP Online.

Dasar Hukum :

UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, mulai berlaku 1 Januari 2009

Pasal 4 UU PPh No. 36 tahun 2008 mengatur mengenai penghasilan-penghasilan yang termasuk dalam Objek Pajak . Selain mengatur mengenai penghasilan yang termasuk sebagai Objek Pajak, Pasal 4 UU PPh No. 36 tahun 2008 juga mengatur mengenai penghasilan yang dikenakan PPh Final dan tidak termasuk Objek Pajak. Sebelumnya mari kita lihat terlebih dahulu perbedaan Objek Pajak PPh, Objek Pajak Final dan Tidak termasuk Objek Pajak PPh.

1. Objek Pajak PPh 
Undang-Undang ini menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut.
Pengertian penghasilan dalam Undang-Undang ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.
Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:
i. penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;
ii. penghasilan dari usaha dan kegiatan;
iii. penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan
iv. penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.
Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan Wajib Pajak. Karena Undang-Undang ini menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, apabila dalam satu tahun pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (kompensasi horisontal), kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. Namun demikian, apabila suatu jenis penghasilan dikenai pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari objek pajak, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenai tarif umum. 
Penghasilan-penghasilan yang termasuk didalam kategori ini bersifat tidak final. Atas PPh yang telah dibayarkannya dapat dijadikan sebagai kredit pajak atau pengurang pajak pada saat di lakukan perhitungan kembali diakhir tahun pajak (SPT Tahunan Badan/SPT Tahunan OP)

2. Objek Pajak PPh Final
penghasilan-penghasilan yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) merupakan objek pajak akan tetapi memperoleh kemudahan-kemudahan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan antara lain:
- perlu adanya dorongan dalam rangka perkembangan investasi dan tabungan masyarakat;
- kesederhanaan dalam pemungutan pajak;
- berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak;
- pemerataan dalam pengenaan pajaknya; dan
- memerhatikan perkembangan ekonomi dan moneter, 
atas penghasilan-penghasilan tersebut perlu diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya. Perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajak atas jenis penghasilan tersebut termasuk sifat, besarnya, dan tata cara pelaksanaan pembayaran, pemotongan, atau pemungutan diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Sesuai namanya namanya penghasilan-penghasilan yang termasuk didalam kategori ini bersifat final. Atas PPh yang telah dibayarkannya tidak dapat dijadikan sebagai kredit pajak atau pengurang pajak pada saat di lakukan perhitungan kembali diakhir tahun pajak (SPT Tahunan Badan/SPT Tahunan OP)

3. Tidak termasuk Objek Pajak
penghasilan-penghasilan yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) bukan merupakan objek pajak sehingga sejak awal diperolehnya penghasilan tidak dikenakan Pajak PPh.

Objek Pajak Penghasilan (pasal 4 ayat (1) UU No. 36 tahun 2008)

Adalah yang menjadi objek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk:

1.     penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan;
2.     hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
3.     laba usaha;
4.     keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
a.     keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
b.     keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota ;
c.     keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha;
d.     keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
e.     keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
5.     penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
6.     bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7.     dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi ;
8.     royalty atau imbalan atas penggunaan hak;
9.     sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10.   penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11.   keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12.   keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
13.   selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14.   premi asuransi;
15.   iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16.   tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17.   penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18.   imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
19.   surplus Bank Indonesia.

Objek Pajak PPh Final (pasal 4 ayat (2) UU No. 36 tahun 2008)
1.     bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya;
2.     penghasilan berupa hadiah undian;
3.     penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek;
4.     penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, serta
5.     penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Tidak Termasuk Objek Pajak (pasal 4 ayat (3) UU No. 36 tahun 2008)
1.     Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia;
2.     Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
3.     Warisan;
4.     Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
5.     Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PPh;
6.     Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa;
7.     Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP Dalam Negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
a.     dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
b.     bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
8.     Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan , baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
9.     Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
10.   Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
11.   Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
a.     merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan
b.     sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
12.   Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, yaitu:
a.     Diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal/nonformal yang terstruktur baik di dalam negeri maupun luar negeri;
b.     Tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direksi atau pengurus dari wajib pajak pemberi beasiswa;
c.     Komponen beasiswa terdiri dari biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah, biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil, biaya untuk pembelian buku, dan/atau biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar;
13.   Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut;
14.   Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.


Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget
Laporkan Link Rusak Disini
×
_

Kirim masukan, keluhan, atau request aplikasi kepada admin melalui pesan di bawah ini