April 2016


Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyampaikan curahan hati (curhat) kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait berbagai permasalahan guru, terutama soal kekurangan jumlah tenaga pengajar tingkat Sekolah Dasar (SD) dan sertifikasi.

"Kami tadi curhat tentang sertifikasi guru juga melaporkan persoalan kekurangan guru," kata Plt Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi, Jumat (29/4).

Dia mengatakan, berdasarkan perhitungan data yang diperoleh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan terjadi kekurangan sekitar 500 ribu guru terutama tingkat SD sampai 2019. Hal tersebut karena para guru SD itu sebagian besar diangkat pada 1975 dan saat ini memasuki masa pensiun.

"Memang pemerintah sedang moratorium PNS kecuali guru dan tenaga kesehatan, tapi memang perlu ditata ulang bagaimana sistem sebenarnya kebutuhan guru sehingga ada tahapan untuk pemenuhan terutama guru SD," ujar Unifah.

PGRI juga mengharapkan pemerintah memperhatikan sertifikasi guru agar tak dipersulit. Dikatakan, selama ini sertifikasi untuk guru selalu berubah-ubah, tidak seperti sertifikasi dosen. Belum lagi nasib guru swasta dan honorer yang seringkali dipandang sebelah mata.


"Kami berharap juga tenaga honor yang memang layak dan berkualitas mereka diselesaikan secara komprehensif atau bisa diatur dalam perda atau ada standar gaji minimum yang sudah direspon oleh Mendikbud sudah menghitung bagaimana sebaiknya guru itu dibayar layak," tambah dia.


Hingga saat ini, pembayaran tunjangan sertifikasi dan non sertifikasi guru masih belum ada kejelasan. Belum diketahui kapan tunjangan senilai sebulan gaji guru itu dicairkan. Karena masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Diungkapkan Kepala Diknaspora Lebong HM Taufik Andary MPd melalui staf pengelola tunjangan sertifikasi Mezi Haryani SSos, pencairan tetap dilaksanakan per triwulan, hanya saja terdapat sedikit keterlambatan sehingga hal tersebut belum bisa dicarikan.

“Saat ini masih menunggu petunjuk Kementerian. Kapan icairkannya tunjangan tersebut kami belum bisa memastikannya,” ungkap Mezi.

Dikatakan Mezi, jumlah guru yang akan menerima tunjangan sertifikasi maupun non sertifikasi tersebut mulai dari guru TK hingga guru SMA/SMK/MA se Kabupaten Lebong. Namun untuk jumlah penerima maupun jumlah dana yang akan dibayarkan, Mezi mengaku belum mengetahuinya, karena hal tersebut saat ini masih dalam proses pengusulan.

“Bagi guru yang telah bersertifikasi wajib mengajar 24 jam berdasarkan sertifikasi yang dimiliki. Jika tidak maka dipastikan tunjangan tidak dapat dicairkan dan SK-nya pun tidak bisa diterbitkan. Untuk itu, bagi guru penerima sertifikasi agar dapat mengecek kembali datanya melalui internet di website http:/p2tkdikdas.kemendikbud.go.id,” pungkas Mezi.
sumber : bengkuluekspress.com


Kendati tunjangan sertifikasi triwulan pertama tahun 2016 dijanjikan dikucurkan akhir bulan April, namun tunjangan yang telah dinanti-nantikan para guru ini tidak bisa serta merta dicairkan. Karena sejumlah perbaikan data penerima sertifikasi yang telah lulus seleksi masih ada yang belum lengkap. Data itu harus diperbaiki kembali. Deadline (batas akhir) perbaikan data sertifikasi ini pada akhir bulan Mei 2016.

”Perbaikan data guru sertifikasi yang perlu dilakukan umumnya terdapat pada kekurangan jam mengajar dan tidak terdaftar di sekolah induk,” ujar Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Seluma Muksir Ibrahim SPd melalui kabid Dikdas Airin MPd didampingi Kasi PTK Diosi Sapta SPd kemarin (27/4) saat diwawancarau BE kemarin.

Mereka yang baru melengkapi dan mengajukan perbaikan data guru sertifikasi SK pencairan tunjangannya akan terlambat terbitnya. Meskipun SK pencairan sertifikasi itu terlambat terbit, namun tunjangan sertifikasi tersebut dipastikan tetap dibayarkan. Pada pencairan di triwulan kedua nantinya dipastikan menerima double (ganda). Mengingat usulan pencairan sertifikasi tahap awal telah disampaikan dan tengah diproses DPPKAD. Pembayaran juga berdasarkan SK yang diterbitkan Kementerian Keuangan.

Perbaikan data guru penerima sertifikasi SD sebanyak 6 orang dan SMP sebanyak 3 orang serta pengawas sebanyak 1 orang. Khusus untuk Dikdas penerima sertifikasi berjumlah sebanyak 860 orang guru SD. Sedangkan untuk SMP sebanyak 326 guru serta pengawas sebanyak 34 guru yang menerima sertifikasi triwulan pertama ini. Total keseluruhan penerima sertifikasi di Dikdas berjumlah 1.220 orang guru di Seluma.


“Sacara bertahap jumlah  sertifikasi ini akan bertambah, mengingat terdapat mereka yang tengah perbaikan data penerima sertifikasi,” singkatnya.

Sumber : bengkuluekspress.com


Bapak dan Ibu guru yang berbahagia, pada tanggal 25 April 2016 Kemdikbud telah mengeluarkan surat edaran tentang Syarat dokumen pencairan program indonesia pintar bagi yang belum diambil oleh siswa.

Adapun isi dari surat edaran tersebut adalah beberapa mekanisme dan syarat-syarat dokumen yang harus dibawa ketika hendak mencairkan dana PIP tersebut.

pada surat edaran tersebut juga dijelaskan bahwa dana yang belum diambil dan masih bisa dicairkan oleh siswa meliputi dari tahun 2014, 2015 dan 2016.

Untuk lebih jelasya lagi silahkan unduh filenya dibawah ini :



Meski nilai rata-rata saat uji kompetensi guru (UKG) yang dilaksanakan pada akhir 2015 lalu masih diatas rata-rata nasional. Namun jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya. Nilai Blora berada di peringkat 32 dari 35 Kabupaten/Kota.

“Melihat hasil itu maka butuh langkah serius agar kualitas guru di Blora semakin meningkat,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Blora Achmad Wardoyo melalui Kabid Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Sunaryo.

Saat ini menurutnya Dindikpora membuat rencana strategis pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB). Agar semua guru di Blora bisa ikut pelatihan. Melihat saat ini jumlah guru yang cukup besar maka sulit bagi guru tiap tahun ikut pelatihan peningkatan kompetensi.

“Saat ini sedang disiapkan nantinya guru wajib mengikuti pelatihan setahun sekali,” terang Sunarnyo.


Petunjuk teknis (juknis) sertifikasi guru ‎yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dinilai bertentangan dengan UU Guru dan Dosen.

Pasalnya, dalam juknis disebutkan yang bisa mengikuti program sertifikasi adalah guru PNS dan non PNS. Untuk guru non PNS dari swasta harus diangkat oleh yayasan dan mendapatkan gaji tetap. Sedangkan guru non PNS yang mengajar di sekolah negeri, harus diangkat oleh pejabat berwenang dan gajinya di-APBD-kan.

Ketentuan ini tentu saja membuat ratusan ribu guru honorer kategori dua (K2) gigit jari. “Kami menil‎ai juknis ini sangat bertentangan dengan UU dan PP 74/2008 tentang Guru dan Dosen.  Dalam PP itu tidak dicantumkan harus guru yayasan atau guru yang dibayar dengan dana APBD, berhak ikut sertifikasi,” kata Plt Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi kepada JPNN, Minggu (24/4/2016).

Seharusnya kata Unifah, guru honorer yang mengabdi dua tahun bisa mengikuti sertifikasi untuk meningkatkan kesejahteraannya. ‎Bukan seperti kejadian sekarang, bertahun-tahun hidup dengan gaji minim.

“PGRI mendorong kepala daerah mengangkat guru honorer K2 yang mengabdi di daerah masing-masing dan digaji dengan dana APBD agar mereka bisa ikut sertifikasi. Paling tidak ini menjadi pertolongan pertama bagi honorer K2 yang saat ini statusnya belum jelas,” tutur Unifah.


PB PGRI juga menyarankan Kemdikbud me‎revisi PP 74/2008 untuk mengakomodir guru honorer K2.

sumber : http://pojoksatu.id/


Permasalahan belum beresnya sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) tidak hanya terjadi dalam penyaluran dana tunjangan profesi guru (TPG) saja, tetapi juga bisa terjadi dalam penyaluran dana bantuan ke sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Purwadi Santoso, kemarin, mengatakan saat ini seluruh kegiatan pendataan yang dilakukan pihak sekolah berbasis Dapodik. Artinya seluruh data yang ada di sekolah diinput ke dalam sistem Dapodik tersebut, baik terkait data jumlah guru, proses pembelajaran, hingga kondisi sarana dan prasarana di sekolah.

Data yang terdapat dalam Dapodik inilah yang digunakan sebagai acuan bagi Kemendikbud ketika akan melaksanakan berbagai kegiatan, mulai dari penyaluran tunjangan profesi guru hingga penyaluran dana bantuan yang dialokasikan bagi sekolah untuk perbaikan maupun pengadaan sarana dan prasarana sekolah.

Dengan melihat Dapodik, lanjut dia, maka akan terlihat sekolah mana saja yang kondisi sarana dan prasarananya membutuhkan perbaikan maupun yang sudah tidak perlu. Demikian pula guru yang jumlah jam mengajarnya belum memenuhi syarat juga akan dengan mudah diketahui.

Terkait dengan permasalahan sistim Dapodik yang mengalami permasalahan, dia meminta agar pihak sekolah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan manakala menemui persoalan, baik terkait data dalam penyaluran tunjangan profesi guru maupun dalam penyaluran dana bantuan.

”Dinas hanya bertindak memfasilitasi ketika pihak sekolah maupun guru menemui kendala di lapangan, sebab penerapan sistim Dapodik merupakan kewenangan pemerintah pusat,” ujar dia.


Bila pihak sekolah maupun sekolah berkoordinasi dengan dinas, kata dia, maka akan ditindaklanjuti ke pemerintah pusat.  ”Komunikasikan ke kami dan akan dilaporkan atau direkomendasikan ke Kemendikbud secara tertulis,” jelasnya.


Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memastikan tunjangan guru non-PNS telah dicairkan. Tunjangan itu ditransferkan langsung ke rekening masing-masing guru.

Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud) Sumarna Surapranata mengungkapkan, rapelan uang insentif bagi guru non PNS telah dicairkan.

Jikapun belum ada yang menerima, diperkirakan paling lambat diterima langsung hingga akhir April ini.

Proses pencairan insentif tersebut, sebut pria yang akrab dipanggil Pranata ini, dana secara langsung ditransfer dari Kemedikbud ke rekening guru yang bersangkutan.

”Untuk tahun ini pemerintah alokasikan insentif bagi guru non PNS sebesar Rp396 Milliar,” ujar Pranata dilansir Indopos (Jawa Pos Group), Senin (25/4).

Untuk 2017, nilai anggaran insentif guru tersebut akan ditambah, karena jumlah guru non PNS cukup banyak.


Dia menyebutkan, kriteria guru non PNS yang berhak menerima insentif adalah mereka yang belum menerima tunjangan profesi guru (TPG), memiliki masa kerja yang cukup lama, jumlah jam mengajar memenuhi persyaratan dan lainnya.


Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Sumarna Surapranata mengatakan, Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah mengeluarkan anggaran untuk tunjangan profesi guru (TPG) sejak Maret 2016. Dana tersebut telah ditransfer langsung ke rekening masing-masing para guru.

Pranata menjelaskan, sistem transfer langsung untuk guru PNS pusat, dan bagi guru PNS daerah. Dana telah dialokasikan ke pemerintahan daerah (Pemda). Meski demikian, masih banyak Pemda yang belum memberikan TPG tersebut, sehingga pihaknya masih menerima laporan jika ada guru PNS yang belum menerima TPG. Para guru tersebut merupakan guru PNS daerah yang secara otomatis dana TPG telah ditransfer ke daerah.

"Sudah sejak Maret lalu ya, dana ditransfer ke masing-masing rekening guru. Namun, kita harus ingat PNS itu ada PNS pusat dan PNS daerah. Nah, yang belum menerima itu PNS daerah. Ini kembali pada wewenang daerah masing- masing," kata Pranata usia Harmoni Bersama Masyarakat dalam Rangka Bulan Pendidikan, di depan FX Sudirman, Minggu, (24/4).

Pranata menegaskan, permasalahan TPG daerah, seharusnya menjadi tanggungan pemerintah daerah (Pemda) sejak ada otonomi daerah. Pasalnya, pusat tidak memiliki wewenang untuk memberi sanksi kepada daerah. Para guru honorer diangkat oleh Pemda. Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) tidak memiliki payung hukum untuk memberi sanksi kepada daerah.

Pranata mengimbau, jika ada kecurangan dan guru memiliki bukti akan apa yang dilakukan oleh dinas, segera laporkan saja pada pihak yang berwajib agar bisa diproses. "Harus lapor pada pihak yang berwajib. Jika lapor Kemdikbud, Kemdikbud bisa apa karena kita tidak ada otoritas. Hanya Irjen yang bisa tetapi itu cuma pengawasan, tetapi jika sudah termasuk tindakan kriminal langsung pada aparat saja. Kami pun akan lapor ke sana jika ada temuan," tutur Pranata.

Pranata menyebutkan, para guru yang berhak mendapat TPG adalah para guru yang memenuhi syarat penerima TPG sesuai Undang –Undang Guru dan Dosen. Bagi yang tidak memenuhi tidak berhak mendapat TPG. Ada pun persyaratannya mulai dari jumlah jam mengajar harus 24 jam seminggu.

Selanjutnya, bagi guru yang belum memenuhi TPG, biasanya dapat melengkapi pada semester berikutnya. Misalkan pada semester satu belum sesuai, maka semester depan dapat disesuaikan jam mengajarnya agar dapat menerima TPG. Pasalnya, setiap semester guru memiliki beban mengajar yang berbeda-beda.

Sementara itu, untuk guru Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pada kurikulum 2013 (K-13) tidak dijadikan lagi pelajaran, menurut Pranata, telah ada peraturan yang tidak merugikan guru, termasuk dalam penerimaan TPG. Para guru tersebut dalam menggenapi jam mengajarnya dengan menjadi pembina.


"Para guru TIK dapat membina siswa sebanyak 150 orang itu sudah mencapai jam mengajar yang ditentukan oleh Undang- Undang," kata dia.


Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan, menilai, sertifikasi guru tidak banyak berpengaruh terhadap hasil Uji Kompetensi Guru (UKG). Tidak ada perbedaan signifikan pada capaian skor antara guru yang sudah atau belum mendapat sertifikasi.

"Menurut penilaian kami, tidak punya efek yang besar. Itu tantangan bagi guru yang sudah sertifikasi untuk berkerja lebih baik," kata Anies usai menjadi 'keynote speaker' dalam seminar nasional bertema Tata Kelola Guru untuk Meningkatkan Pendidikan yang Memuliakan di kampus Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Wates, Sabtu (23/4).

Selama ini, kata Anies, sertifikasi sama dengan apresiasi. Apresiasi berupa tunjangan dan fasilitas-fasilitas. Ada yang menuntut kinerja mencerminkan level sertifikat dan pihanya menginkan sertifikat mencerminkan level kompetensi.

"Ini harus sama. Sekarang kami baru merevisi peraturan pemerintah dan mereview semua peraturan. Kita ingin ada perubahan dalam pemberian sertifikasi. Kami juga ingin ke depan bentuk apresiasinya bervariasi, dan bentul levelnya juga bervariasi dan kompetensinya bervariasi," tutur Anies.

Ia berharap sertifikasi guru dan ada guru tidak bersertifikat. Kalau dilihat saat ini berdasarkan Uji Kompetensi Guru (UGK), Yogyakarta paling tinggi se-Indonesia, hasil pedagogik dan profesional paling tinggi. Tapi nilainya masih 67 dari 0-100, jadi menang dikandang.

"Berdasarkan jejang, nilainya di atas 80 hanya 3-4 persen. Yang nilainya besar rata-rata 30-40. Jadi kita masih harus meningkatkan SDM guru," kata dia.

Anies mengatakan "guru honorer dan PNS tidak ada bedanya. Intinya, kita harus meningkatkan kompetensi, memastikan kompetensi tinggi, sertifikasi seimbang, kinerja tinggi,".


"Hal ini harus seimbang, jangan sampai jomplang satu dengan lainnya. Tata kelola yang harus dibangun untuk membangun itu. Hal itu yang akan kami bangun, dan Insya Allah kita akan segera bereskan, PP-nya dapat segera direvisi, dan peraturan-peraturan lain akan kami sederhanakan. Bahkan aturan itu sangat rumit aturannya," ujarnya.


Meskipun pemerintah ’melarang’ semua guru swasta yang mendapatkan SK sebelum tahun 2005 untuk mengikuti Pelatihan Latihan Profesi Guru (PLPG), namun guru yang SK nya sebelum tahun 2005 tidak perlu cemas. Pasalnya, pemerintah akan memberikan tunjangan seperti layaknya guru sertifikasi.

Kepala Seksi Pendidikan Madrasah (Pendma) Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Sumenep, H Rifa’i Hasyim menjelaskan, meskipun tidak bisa mengikuti PLPG semua guru swasta bisa mendapatkan tunjangan layaknya guru sertifikasi asalkan bisa memenuhi persyaratan.

Syaratnya, guru yang SK yayasan sebelum akhir Desember 2015 harus mengikuti program Pelatihan Profesi Guru (PPG). Program tersebut dilakukan oleh salah satu perguruan tinggi (PT) yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Sementara syarat untuk mengikuti program tersebut, guru harus memiliki SK sebelum tahun 2005, Sarjana Pendidikan, atau memilikli Akta IV.

”Jika lulus nantinya juga mendapatkan tunjangan layaknya sertifikasi,” katanya, Sabtu (23/4/2016).

Berdasarkan Peraturan Mentri Keuangan (PMK) setiap guru sertifikasi non PNS setiap bulan mendapatkan tunjangan sebesar Rp 1,5 juta. Sedangkan PNS mendapatakan tunjangan sebesar satu kali gaji sesuai pangkat yang disandangnya.

“Jumlah guru di kabupaten ujung timur pulau madura terdapat sebanyak 7296 dari jumlah guru sebanyak 11 ribu yang belum menyandang predikat sertifikasi,” ujarnya.


Saat ini jumlah guru non pegawai negeri sipil (PNS) yang telah lulus Pelatihan Profesi Guru (PLPG) sebanyak 3322 orang, sedangkan dari kalangan PNS sebanyak 382 orang dari total jumlah guru sekitar 11 ribu lebih. Baik yang mengara ditingkat RA, MI, MTs, mapun MA.
sumber : newsmadura.com


Bapak dan Ibu Guru terutama yang berada di bawah naungan KEMENAG, Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 43 Tahun 2014 Tentang cara pembayaran TPG Non PNS pada Kemenag pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa tunjangan guru non pns yang telah memiliki jabatan fungsional guru akan diberikan setara dengan gaji pokok PNS pada pangkat golongan jabatan dan kualifikasi akademik yang sama sesuai dengan penentuan inpassing jabatan fungsional guru yang bersangkutan. 

Sesuai dengan ketentuan tersebut bahwa pembayaran TPG Non PNS yang sudah lulus sertifikasi dan memiliki SK Inpassing yang diterbitkan oleh KEMENAG dilakukan dengan memperhatikan Pangkat, Golongan, Jabatan, dan Kualifikasi Akademik sebagaimana tercantum dalam SK Inpassing, 

Itulah sedikit info terbaru mengenai Penjelasan TPG Non PNS pada Binaan Direktorat Pendidikan Madrasah

Untuk lebih lengkapnya lagi tentang Info TPG Non PNS Madarasah ini, bisa anda lihat Penjelasan Tunjangan Profesi Guru Bukan PNS pada Binaan Direktorat Pendidikan Madrasah melalui link di bawah ini : 



Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 1952 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru Madrasah Tahun 2016.

Berikut kami sampaikan ikhtisar peran SIMPATIKA pada pengelolaan Tunjangan Profesi dimaksud:
  1. Pada tahun pelajaran 2016/2017, pencetakan SKBK dan SKMT dilakukan secara digital (sepenuhnya) melalui program SIMPATIKA setelah data valid menurut sistem (Setiap Guru Madrasah dapat mengetahui langsung tahapan prosesnya hingga status layak tidaknya sebagai penerima tunjangan profesi secara langsung online mandiri menggunakan akun masing-masing).
  2. Setiap Satuan Kerja memverifikasi kelayakan calon penerima tunjangan profesi lulusan tahun 2007 sampai dengan 2015 (beban mengajar 24 JTM, rasio siswa guru, masa kerja, golongan dangaji pokok) secara digital sebelum SKBK dan SKMT diterbitkan melalui SIMPATIKA.
  3. Guru madrasah wajib mengecek dan melengkapi data secara mandiri online (menggunakan akun individu masing-masing) sebagai pesyaratan untuk penerbitan SKBK dan SKMT melalui laman SIMPATIKA.
  4. Bagi guru yang SKBK dan SKMT nya belum terbit (dari SIMPATIKA) karena datanya belum memenuhi pesrsyaratan tersebut, wajib memenuhi persyaratan tersebut melalui operator/admin madrasah (termasuk Admin Kemenag Kab/Kota untuk SKBK) paling lambat bulan Juni untuk semester 1 dan bulan Novermber untuk semester 2.
  5. Perubahan data individu (guru) akan diketahui melalui program SIMPATIKA. Jika ada perubahan data individu dan guru tidak memperbaharui data tersebut, maka Kantor Kementerian Agama Kab/Kota dan/atau Kanwil Kementerian Agama Provinsi sesuai dengan kewenangannya wajib melaporkan perubahan data penerima tunjangan profesi setiap bulan. Adapun perubahan terkait dengan nilai gaji pokok (bertambah/berkurang) dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam up. Direktorat Pendidikan Madrasah selambatnya bulan Juli tahun berjalan.


Untuk selengkapnya silahkan download Juknisnya di bawah ini :



Bagi yang butuh perangkat dokumen kelengkapan untuk Akreditasi Sekolah bisa di download di bawah ini.  

Berikut ini berkas - berkas Akreditasi Sekolah Lengkap untuk Jenjang SDMI, SMP/MTs, SMA/MA/MAN/SMK. Silahkan anda unduh berkas - berkas berikut untuk kelengkapan administrasi Akreditasi Sekolah. 

Dokumen Perangkat Akreditasi Jenjang SD/Mi, SMP/MTs, SMA/SMK/MA (+ SLB sederajat)

Dokumen/Berkas Pendukung Akreditasi


Sumber : www.gurugaleri.com
Sekian dan semoga bermanfaat. 


Jakarta, – Komisi X DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan. Beberapa materi yang dibahas dalam rapat kerja tersebut diantaranya adalah tentang kesiapan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun 2016 di tingkat SMP dan sederajat, penyelesaian terkait guru honorer dan tindak lanjut uji kompetensi guru.

Selain itu, juga dibahas perkembangan rancangan terhadap sertifikasi guru yang belum memiliki sertifikat, program kerja Kemendikbud terhadap Hari Pendidikan, Hari Kebangkitan Nasional, Hari Buku Nasional dan Hari Buku Dunia, serta penyampaian rekomendasi Panja Perfilman Nasional.

“Agenda raker hari ini lebih menekankan pada bidang pengawasan, hal ini merupakan amanat keputusan raker tanggal 19 Oktober 2015, yang menyatakan bahwa dalam rangka pengawasan dan evaluasi target kerja Kemendikbud RI, Komisi X DPR dan Kemendikbud sepakat bahwa pelaksanaan program Kemendikbud dilaporkan kepada Komisi X per masa sidang,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR, Sutan Adil Hendra, saat membuka rapat, di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Kamis (21/04).

Terkait persoalan Penyelesaian guru honorer di mana dalam APBN 2016 telah dialokasikan dana 12,6 triliun bagi guru honorer, Sutan Adil dari fraksi partai Gerindra menanyakan kebijakan strategis dari Kemendikbud dalam pengalokasian dana tersebut.

“Terhadap hasil RDP tersebut, Komisi X ingin tanggapan dan penjelasan secara komprehensif terkait langkah kebijakan Kemendikbud dalam penyelesaian masalah guru honorer,” tanya Sutan.


Tercatat sebanyak 15 pertanyaan yang dilontarkan anggota Komisi X yang ditujukan kepada Mendikbud, namun terbatasnya waktu dalam rapat kerja, pimpinan rapat meminta Menteri untuk memberikan jawaban-jawaban secara tertulis. (NB Thyssen)

Sumber : news.beritaempat.com

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget
Laporkan Link Rusak Disini
×
_

Kirim masukan, keluhan, atau request aplikasi kepada admin melalui pesan di bawah ini