Mei 2016

ecatalogue

JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperbaiki pola belanja di sektor pendidikan. Perbaikan tersebut dilakukan terhadap belanja yang dilakukan dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dana alokasi khusus pendidikan.

Anies Baswedan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan, perbaikan kedua jenis belanja tersebut dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik. Untuk melaksanakan pola belanja tersebut, pihaknya telah menerbitkan dua peraturan menteri. Pertama, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah 2016 untuk SD, SMP, SMA dan SMK.

Kedua, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Pada Bidang Pendidikan Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa.

Inti  dari aturan tersebut adalah perbaikan proses pengadaan barang dan jasa di sektor pendidikan dengan mekanisme belanja elektronik dengan e- catalogue. Selain itu, dengan aturan tersebut, mekanisme pembayaran pengadaan barang dan jasa sektor pendidikan juga tidak boleh tunai.

Anies mengatakan, peraturan tersebut dibuat karena pihaknya ingin anggaran pendidikan besar yang digelontorkan negara tepat sasaran dan tidak dikorupsi. "Kalau lihat potret besarnya BOS nilainya Rp 43 trilun disebar ke 212.000 sekolah, bantuan operasional PAUD Rp 2,8 triliun, total dana pendidikan yang ditransfer ke daerah Rp 267 triliun, kalau pola belanja seperti sekarang susah, ini harus diperbaiki, makanya cashless ini perlu dilakukan," katanya, pekan kemarin.

Anies mengatakan, perbaikan belanja dengan sistem elektronik dan non tunai tersebut tidak akan berhenti sampai pada dua belanja tersebut. Ke depan, semua belanja sektor pendidikan akan dilakukan dengan sistem tersebut.


"Termasuk bansos lewat Kartu Indonesia Pintar, di Kemdikbud ada 17,9 juta penerima, Kemenag ada 2 juta, total anggaran Rp 12 triliun, ini kami harap bisa semua dielektronifikasi," katanya.


Jakarta -- Nasib ratusan ribu tenaga honorer kategori dua (K2) menggantung. Mereka yang berusia di atas 35 tahun tidak bisa mengikuti tes seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Peraturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang nomer 5 tahun 2015 tentang Apatur Negeri Sipil (ASN). Kendati demikian, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengaku akan menampung aspirasi seluruh tenaga honorer K2.

“Banyak tenaga honorer K2 meminta agar mereka yang usianya di atas 35 tahun bisa ikut seleksi CPNS. Kami tampung aspirasi dari teman-teman,” kata Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN RB pada Metrotvnews, Jakarta (Senin 23/5/2016).

Ia menambahkan, hingga saat ini belum ada perubahan peraturan mengenai seleksi CPNS. Herman mengaku, KemenPAN RB belum memiliki wacana penghapusan syarat batasan usia.

“Saat ini kami masih mengacu pada UU Nomer 5 tahun 2015. Syarat batas maksimal umur CPNS 35 tahun. Terkait wacana penghapusan syarat itu belum ada bahasan,” ujarnya.


Sebelumnya, puluhan ribu tenaga honorer K2 berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat, 2 Februari 2016 lalu. Mereka menuntut janji Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi yang akan mengangkat tenaga honorer K2 sebagai PNS. Namun, kebijakan itu tak kunjung dilakukan. Mereka menyebut, menteri Yuddy mengingkari janji.


Ujian  Nasional  atau UN Perbaikan adalah ujian nasional yang diselenggarakan untuk peserta didik pada jenjang SMA/MA/SMAK/SMTK, SMK/MAK, dan Program Paket C yang mencapai nilai UN kurang dari atau sama dengan 55.0 (lima puluh lima koma nol). Pendaftaran UNP 2015/2016  akan dibuka Tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan 16 Juli 2016.

Ujian  Nasional  Perbaikan atau UNP diperuntukkan hanya bagi siswa yang berkeinginan untuk memperbaiki nilai tersebut.

Setiap calon peserta UNP harus melakukan pendaftaran secara online secara mandiri melalui laman http://unp.kemdikbud.go.id/

Untuk calon peserta yang belum mendaftar, silahkan klik menu "Pendaftaran", untuk yang sudah mendaftar silahkan klik menu "Login"

Cara Pendaftaran

Sebelum mendaftar, Anda harus memiliki Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN)/Surat Keterangan Hasil Ujian dari sekolah tahun pelajaran 2014/2015.

Pilih jenis sekolah yang sesuai dengan jenjang SHUN Anda tempuh.

Pilih provinsi tempat sekolah asal Anda.

Masukan nomor peserta Ujian Nasional Anda sesuai dengan kartu peserta Ujian Nasional 2015 atau no peserta didalam SHUN.
Contoh:    
01-001-001-8 (dalam kartu peserta UN).
3-15-99-11-222-333-4 (dalam SHUN).

Masukan tanggal lahir Anda sesuai kartu peserta Ujian Nasional. Contoh: 31-12-1997

Pilih Daftar.
Apabila terjadi kesalahan dalam pengisian, mohon perhatikan pesan yang muncul di atas form pengisian.


Demikian terkait info Pendaftaran UNP 2015/2016.  UNP 2015/2016 akan dibuka Tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan 16 Juli 2016. Pendaftaran secara online secara mandiri melalui laman http://unp.kemdikbud.go.id/

Pemerintah akan masih membuka peluang adanya seleksi CPNS Guru tahun 2016. Rekrutmen guru PNS sesuai analisis jabatan di masing-masing daerah untuk mengganti sekira 500.000 guru yang akan pensiun hingga 2019.

Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Sumarna Surapranata mengatakan, penambahan guru PNS akan tetap dilakukan meski bukan karena ada guru yang pensiun. Rekrutmen guru PNS melalui Guru Garis Depan (GGD) dan penerimaan guru akan dibuka melalui mekanisme lain. ”Tetapi, harus dihitung dulu analisis jabatan oleh masing-masing daerah yang akan menentukan kebutuhan guru di daerahnya,” katanya ketika dihubungi KORAN SINDO kemarin.

Menurut dia, pemerintah tidak merasa khawatir dengan pensiunnya sekitar setengah juta guru tersebut. Kelas-kelas dijamin tidak akan kekurangan guru karena akan ada analisis jabatan yang menjadi salah satu cara untuk menentukan kebutuhan dan kemampuan fiskal di suatu daerah. Hal yang paling mendesak dalam kebutuhan guru sebetulnya adalah penyelesaian distribusi guru yang harus merata di setiap daerah. Rekrutmenguru PNS tahun ini akan diselesaikan melalui GGD.

Tahun ini kuota GGD naik 10 kali lipat atau dari 798 ke 7.000 guru yang akan menetap secara permanen di 93 kabupaten terdepan Indonesia. Setelah formasi GGD selesai, akan dibicarakan kembali pola rekrutmen guru PNS dengan pihak terkait seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan- RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).

”Nanti baru akan dibicarakan dengan pihak terkait mengenai rekrutmen CPNS guru. Hal yang paling penting adalah pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk yang tidak moratorium. Namun, sekali lagi, perhitungan kebutuhan guru PNS harus berdasarkan analisis jabatan yang matang agar tidak terjadi oversupply ataupun di bawah supply,” tuturnya. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikbud Didik Suhardi menjelaskan, memang harus ada pemetaan guru di setiap daerah sehingga akan terlihat jelas mana daerah yang kekurangan guru dan mana yang berlebih.

Dari pemetaan ini pula bisa dilakukan pemerataan guru ke semua daerah, termasuk daerah terpencil. Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kemenpan-RB Setiawan Wangsaatmadja menjelaskan, tahun ini memang ada rekrutmen CPNS yang intinya untuk mendukung program Nawacita. Menurut dia, terdapat empat kelompok SDM yang akan direkrut tahun ini.

Pertama, untuk program wajib yang meliputi kesehatan, pendidikan (guru dan dosen), dan penanggulangan kemiskinan. Kedua, program prioritas yaitu pembangunan infrastruktur, pembangunan poros maritim, pembangunan ketahanan energi, dan pembangunan ketahanan pangan. Adapun ketiga , tenaga penegak hukum dan keempat SDM untuk program dukungan reformasi birokrasi. SDM pada dukungan Nawacita itu yang paling penting.

Karena itu, konsep SDM yang akan menjadi aparatur negara mulai sekarang sudah harus diperketat. Meski demikian, bukan berarti pemerintah mengunci jabatan prioritas, tetapi ini yang akan dilakukan pemerintah dalam dua tahun terakhir. Karena itu pula, rekrutmen tenaga administrasi belum dilakukan karena tidak sesuai dengan program Nawacita. Sebelumnya, Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rasyidi mengatakan saat ini di berbagai daerah masih kekurangan guru SD. Untuk mengatasi keterbatasan pemerintah mengangkat guru PNS, maka dibutuhkanlah guru honorer yang kini jumlahnya mencapai 400.000 orang.

”Pengangkatan mereka (guru honorer) menjadi PNS selain untuk kemanusiaan juga untuk menutupi jumlah guru yang akan pensiun yang jumlahnya hingga 2019 sebanyak 500.000 guru,” katanya. Menurut dia, banyak sekolah dasar yang hanya diisi satu hingga tiga guru PNS, sedangkan untuk mengisi kelas yang kosong sekolah memakai tenaga guru honorer.

Jangan sampai tenaga guru honorer ini telah terperas sebagai pengisi kekosongan guru. Namun ketika ada kesempatan untuk menjadi PNS, mereka ditinggalkan begitu saja. Pengamat pendidikan Pembelajaran Abad 21 Indra Charismiadji meminta guru honorer yang diangkat menjadi PNS harus yang berkompeten karena akan menjadi aparatur negara yang akan bergaji besar. Sayang sekali jika uang rakyat dihambur-hamburkan untuk menggaji pegawai yang tidak berkualitas.


”Sekarang guru itu dijadikan bahan politik tingkat tinggi. Ini memang terkait suara guru yang memang banyak. Namun jika ingin mengangkat guru honorer sebagai PNS maka harus dicek betul kualitasnya seperti apa,” bebernya.
source : http://economy.okezone.com/


Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menerapkan aturan baru mulai tahun depan. Di mana seluruh sekolah diwajibkan membentuk gugusan pencegahan kekerasan. Hal ini sesuai amanat Peraturan Mendikbud No 82 tahun 2015, tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan sekolah.

"Jadi dalam aturan itu,‎ baik orang tua, siswa, guru, lingkungan sekolah sama-sama bertanggung jawab. Pemerintah daerah dan Kemendikbud bertanggung jawab terhadap penanggulangan serta sanksi tegas," ucap Anies usai pembukaan olimpiade sains nasional 2016, Senin (16/5).

Dijelaskan Anies, gugusan ini menjadi penting sebagai bentuk pencegahan untuk meminimalisasi terjadinya praktek kekerasan di sekolah. Bila tahun depan sekolah belum ataupun tidak membuat gugusan ini akan mendapatkan sanksi berat. Sekolah, kata Anies, tidak akan bisa menginput apapun ke dalam sistem yang termasuk dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Dapodik adalah sebuah sistem administrasi, yang berada di bawah Pusat Data Sistem Pendidikan (PSDP) Kemendikbud. Setiap sekolah wajib menyerahkan informasi apapun, terkait nilai atau informasi lainnya, yang nanti dihimpun dalam suatu sistem.

"Kami mewajibkan mulai tahun depan akan kunci itu dari Dapodik. Semua harus memiliki gugus, kalau tidak memiliki gugus mereka tidak bisa mengisi dapodik," jelasnya.


Mantan rektor Paramadina tersebut optimis, dengan adanya gugusan itu, tindak kekerasan di sekolah bisa berkurang.
sumber : www.jpnn.com

Syarat Sertifikasi Guru


Berikut kriteria guru pegawai negeri sipil daerah (PNSD) penerima Tunjangan Profesi sesuai dengan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2016, selengkapnya sebagai berikut:

1.   guru PNSD yang mengajar pada satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kecuali guru pendidikan agama.

2.   pengawas PNSD yang melaksanakan tugas kepengawasan pada satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

3.   memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik yang telah diberi satu Nomor Registrasi Guru (NRG) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setiap guru hanya memiliki satu NRG walaupun guru yang bersangkutan memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik.

4.   memiliki Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

5.   bertugas pada satuan pendidikan yang memiliki rasio peserta didik terhadap guru di satuan pendidikan sesuai ketentuan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru mulai tahun pelajaran 2016/2017.  Lihat selengkapnya tentang rasio jumlah siswa terhadap guru, silahkan klik di sini.

6.   guru yang mendapat tugas tambahan, pemenuhan beban kerja minimal tatap muka dan tugas tambahannya dilaksanakan di satuan administrasi pangkalnya (satminkal).

7.   beban kerja guru dan pemenuhannya ditentukan berdasarkan kurikulum yang berlaku di rombongan belajarnya. (Daftar sekolah pelaksana Kurikulum 2013 dan Kurikulum Tahun 2006 adalah yang terdaftar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan).

8.   beban kerja guru adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu untuk mata pelajaran yang diampu, sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya.

9.   ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dikecualikan apabila guru:

a.   mengajar pada rombongan belajar di SMP/SMA/SMK yang melaksanakan Kurikulum 2013 pada semester pertama menjadi Kurikulum Tahun 2006 pada semester kedua tahun pelajaran 2014/2015. Dalam hal terdapat guru mata pelajaran tertentu di SMP/SMA/SMK tersebut tidak dapat memenuhi beban mengajar minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu, pemenuhan beban mengajar dilakukan melalui ekuivalensi kegiatan pembelajaran/pembimbingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ekuivalensi Kegiatan Pembelajaran/Pembimbingan Bagi Guru yang Bertugas pada SMP/SMA/SMK yang Melaksanakan Kurikulum 2013 pada Semester Pertama Menjadi Kurikulum Tahun 2006 pada Semester Kedua Tahun Pelajaran 2014/2015;

b.   mendapat tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan, mengajar paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka per minggu di satminkal yang sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya atau membimbing 40 (empat puluh) peserta didik bagi kepala satuan pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan konseling/konselor atau TIK/KKPI;

c.   Mendapat tugas tambahan sebagai narasumber nasional/instruktur nasional/tim pengembang/mentor untuk guru pembelajar atau pelaksanaan diklat kurikulum, mengajar paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu.

d.   mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan, mengajar paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu di satminkal atau membimbing 80 (delapan puluh) peserta didik bagi wakil kepala satuan pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan konseling/konselor atau TIK/KKPI dengan ketentuan sebagai berikut:
1)   untuk jumlah wakil kepala satuan pendidikan jenjang SMP terkait pembayaran tunjangan profesi jumlah wakil kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) orang wakil kepala satuan pendidikan dan maksimal 3 (tiga) orang wakil kepala satuan pendidikan.
2)   untuk jumlah wakil kepala satuan pendidikan jenjang SMA/SMK terkait pembayaran tunjangan profesi jumlah wakil kepala satuan pendidikan minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 4 (empat) orang wakil kepala satuan pendidikan.

e.   mendapat tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan pada jenjang SD/SMP/SMA/SMK, kepala laboratorium pada jenjang SMP/SMA/SMK, ketua program keahlihan/program studi, kepala bengkel, kepala unit produksi dan sejenisnya, mengajar paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu, dengan ketentuan standar perpustakaan, laboratoruim, bengkel atau sejenisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f.    kepala satuan pendidikan atas persetujuan Kepala Dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi dapat mengangkat satu orang Kepala Perpustakaan pada jenjang SD, SMP, SMA, SMK yang sesuai dengan standar sarana dan prasarana;

g.   kepala satuan pendidikan atas persetujuan Kepala Dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi dapat mengangkat Kepala Laboratorium yang sesuai dengan standar sarana dan prasarana, apabila jenjang SMP dapat mengangkat hanya satu orang kepala laboratorium yang membawahi semua pengelola laboratorium, jenjang SMA/SMK dapat mengangkat kepala laboratorium/bengkel sebanyak jumlah program peminatan atau program keahlian yang ada di satuan pendidikan tersebut.

h.   bertugas sebagai guru Bimbingan Konseling atau TIK/KKPI mengampu paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik pada satu atau lebih satuan pendidikan, dengan mengampu paling sedikit 40 (empat puluh) orang peserta didik di satminkalnya;

i.    bertugas sebagai guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka per minggu, guru pembimbing khusus dapat berasal dari SLB atau guru PNS yang ada di sekolah inklusi yang sudah dilatih menjadi guru pembimbing khusus;

j.    bertugas sebagai guru pada satuan pendidikan di daerah khusus yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Penetapan daerah khusus ini menggunakan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

k.   bertugas sebagai guru pada satuan pendidikan khusus, di mana peserta didiknya memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa;

l.    bertugas sebagai guru pada sekolah kecil (unit sekolah baru yang memenuhi persyaratan pendirian sekolah baru dengan jangka waktu yang dipersyaratkan), sekolah terbuka dan sekolah terintegrasi (sesuai dengan persyaratan pendirian sekolah terbuka dan sekolah terintegrasi) serta sekolah darurat yang tidak berada di daerah khusus, yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah/Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, agar Tunjangan Profesi nya tetap dibayarkan, guru tersebut harus melakukan kegiatan ekuivalensi sebagai berikut:
1)   mengajar mata pelajaran yang sama atau mata pelajaran lain;
2)   menjadi tutor Paket A, B,C; C Kejuruan, atau program pendidikan kesetaraan;
3)   menjadi guru bina pada sekolah terbuka;
4)   menjadi guru pamong pada sekolah terbuka;
5)   membina kegiatan ekstrakurikuler wajib Pramuka;
6)   melaksanakan pembelajaran perbaikan (remedial teaching);
7)   mengelola Taman Bacaan Masyarakat (TBM) milik pribadi, atau milik masyarakat;
8)   menjadi Pengelola Kegiatan Keagamaan;
9)   mengelola Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri;
10)    menjadi guru inti/instruktur/ pemandu pada KKG/MGMP;
11)    membina kegiatan mandiri terstruktur bagi peserta didik;
12)    membina kegiatan lain yang terkait dengan pendidikan masyarakat, misalnya kursus kecantikan, masak, memotong rambut, menjahit, dsb.

Bukti dokumen atau pemberkasan sebagaimana dimaksud di atas diverifikasi oleh pemerintah/dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

m.  bertugas sebagai guru yang dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan Nasional adalah:
1)   guru yang bertugas di sekolah Indonesia di luar negeri;
2)   guru yang ditugaskan menjadi guru di negara lain atas dasar kerjasama antarnegara.

n.    bagi guru produktif yang berkeahlian khusus/berkeahlian langka/memiliki keterampilan atau budaya khas daerah yang dibuktikan dengan surat keputusan dari Kementerian berdasarkan usulan dinas pendidikan setempat.

10. guru produktif yang berkeahlian khusus/ berkeahlian langka/memiliki keterampilan atau budaya khas daerah untuk mengajarkan praktik dapat dilakukan oleh guru lebih dari 1 (satu) orang sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.

11. belum pensiun dan memiliki hasil nilai Penilaian Kinerja (PK) Guru dengan sebutan ‘baik’ pada tahun sebelumnya.

12. tidak beralih status dari guru atau pengawas sekolah.

13. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan bagi guru atau dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota bagi pengawas sekolah di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

14. tidak merangkap jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif, atau legislatif.

15. dalam pelaksanaan peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama Nomor: 05/X/PB/2011, SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, 48 Tahun 2011, 158/PMK.01/2011, 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil, guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik tetapi dialihtugaskan antarsatuan pendidikan, antarjenjang dan/atau antarmata pelajaran yang dibuktikan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS berdasarkan perencanaan kebutuhan guru seluruh Provinsi/kabupaten/kota. Mereka masih mendapatkan tunjangan profesinya maksimal 2 (dua) tahun sejak dipindahtugaskan apabila yang bersangkutan memenuhi persyaratan angka 1 sampai dengan 7 di atas, sebagaimana diatur dalam BAB IV Ketentuan Peralihan, Pasal 5, Permendikbud Nomor 62 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru. Dinas pendidikan Provinsi/kabupaten/kota mengirimkan SK alih tugas guru PNS yang memiliki sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada angka 13 (tiga belas) kepada Direktorat Pembinaan Guru terkait dengan melampirkan SK Gubernur/Bupati/Walikota.

16. nomor kode dan nama bidang studi sertifikasi guru sesuai konversi.

17. masa kerja kepala sekolah dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. bagi guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik tetapi status kepegawaiannya calon pegawai negeri sipil (CPNS), maka tunjangan profesinya dibayarkan sebesar 80% dari gaji pokok golongan III/a masa kerja 0 tahun. Aturan ini berlaku mulai tahun 2016 sehingga tahun sebelumnya tidak diberikan dan tidak dianggap kurang bayar (carry over).

19. bagi pengawas sekolah, baik yang diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan, pengawas mata pelajaran maupun pengawas BK, berhak mendapatkan Tunjangan Profesi apabila:

a.   memenuhi jumlah minimal Satuan Pendidikan binaan, yaitu 10 (sepuluh) satuan pendidikan untuk jenjang TK dan SD, dan 7 (tujuh) satuan pendidikan jenjang SMP, SMA, SMK. Pengawas tersebut paling sedikit memverifikasi hasil PKG minimal satu guru pada satuan pendidikan binaannya.
b.   memenuhi jumlah minimal 1 (satu) satuan pendidikan dan jumlah minimal guru binaan, yaitu 60 (enam puluh) guru untuk satuan pendidikan TK/SD dan 40 (empat puluh) guru untuk satuan pendidikan SMP/SMA/SMK. Pengawas tersebut paling sedikit memverifikasi hasil PKG minimal 60 guru pada sekolah binaannya untuk jenjang TK/SD dan minimal 40 (empat puluh) guru pada sekolah binaannya untuk jenjang SMP/SMA/SMK.
c.   apabila Pengawas tidak dapat memenuhi beban kerja sebagaimana huruf a atau b, pengawas dapat memenuhi jumlah guru binaannya dari satuan pendidikan lain.
d.   pengawas sekolah yang bertugas di daerah khusus :
1)   memenuhi jumlah minimal Satuan Pendidikan binaan, yaitu 5 (lima) satuan pendidikan dan/atau 15 (lima belas) guru lintas jenis dan jenjang;
2)   memenuhi jumlah minimal 1 (satu) satuan pendidikan dan jumlah minimal guru binaan, yaitu 15 (lima belas) guru untuk satuan pendidikan lintas jenis dan jenjang. Pengawas tersebut paling sedikit menverifikasi hasil PKG minimal 15 (lima belas) guru pada sekolah binaannya.
e.   khusus pengawas bimbingan konseling memenuhi jumlah minimal guru binaan, yaitu 40 (empat puluh) guru bimbingan konseling dan boleh antar lintas jenjang. Dalam hal di daerah tertentu jumlah guru BK tidak mencukupi, pengawas BK dapat memantau 8 (delapan) standar nasional pendidikan minimal 1 (satu) pada satuan pendidikan.
f.    guru yang menjadi binaan pengawas sekolah adalah guru yang memiliki jam mengajar di satuan pendidikan (masih aktif mengajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan).

20. masa kerja pengawas dihitung sejak diangkat menjadi pengawas sekolah.

21. bagi satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum tahun 2006 dimungkinkan menambah maksimum 4 (empat) jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan.

22. beban kerja bagi guru pada satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum 2013 diatur sebagai berikut:

a.   guru kelas/guru mata pelajaran yang melaksanakan tugas tambahan sebagai pembina pramuka (minimal telah bersertifikat kursus mahir dasar) dihitung sebagai bagian dari pemenuhan beban kerja guru paling banyak 2 (dua) jam pelajaran per minggu. Jumlah guru yang diberi tugas tambahan sebagai pembina pramuka di kegiatan ekstra kurikuler wajib di satu satuan pendidikan adalah sebagai berikut :
1)   Jumlah rombel 1 – 6 = 1 pembina pramuka;
2)   Jumlah rombel 7 – 12 = 2 pembina pramuka;
3)   Jumlah rombel 13 – 18 = 3 pembina pramuka;
4)   Jumlah rombel > 18 = 4 pembina pramuka.

b.   bagi guru SMK dan SMA yang satuan pendidikannya menyelenggarakan kurikulum 2013, memiliki sertifikat pendidik dan mengajar pada peminatan bahasa kecuali bahasa Inggris, termasuk kategori mata pelajaran langka, karena guru tidak dapat diberi tugas pada satuan pendidikan lain untuk mengajar sesuai dengan sertifikat pendidiknya dengan alasan kesulitan akses dibandingkan dengan jarak dan waktu.

c.   jenis dan sertifikat pendidik guru pengampu mata pelajaran tertentu pada kurikulum 2013:
1)   guru SMP yang bersertifikat keterampilan dan IPA dapat mengampu matapelajaran prakarya di SMP;
2)   guru paket kejuruan SMK dapat mengampu matapelajaran prakarya di SMP atau matapelajaran prakarya dan kewirausahaan di SMA sesuai dengan KD pada mata pelajaran prakarya yang diajarkan (kerajinan, rekayasa, budidaya, dan pengolahan);
3)   guru Fisika, Kimia, Biologi, dan Ekonomi dapat mengajar mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan di SMA;
4)   guru SMK yang bersertifikat paket kejuruan dapat mengampu mata pelajaran prakarya sesuai dengan KD pada matapelajaran prakarya yang diajarkan (kerajinan, rekayasa, budidaya, dan pengolahan);
5)   guru paket keahlian yang sesuai dengan program yang dibuka dapat mengajar matapelajaran pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan di SMK;
6)   guru kewirausahaan di SMK dapat mengajar prakarya dan kewirausahaan;
7)   guru yang mengajar rumpun mata pelajaran IPA dan IPS jenjang SMP, SMA, dan SMK beban kerjanya dihitung berdasarkan kurikulum yang berlaku pada rombongan belajar yang dibinanya.

d.   satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 dan menetapkan muatan lokal sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, dapat menambah beban belajar muatan lokal paling banyak 2 (dua) jam per minggu. Kebutuhan sumber daya pendidikan yang meliputi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, dan dana termasuk Tunjangan Profesi sebagai implikasi penambahan beban belajar muatan lokal ditanggung oleh pemerintah daerah yang menetapkan.

e.   bertugas sebagai guru pembimbing TIK/KKPI memberikan layanan kepada paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik pada satu atau lebih satuan pendidikan, bagi satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum 2013. Jumlah peserta didik yang dilayani pada satminkal paling sedikit 40 (empat puluh) peserta didik.

f.    bagi guru pembimbing TIK/KKPI yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2013 untuk memenuhi 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu harus membimbing paling sedikit 40 (empat puluh) peserta didik.

g.   bagi guru pembimbing TIK/KKPI yang mendapatkan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah/kepala laboratorium/kepala perpustakaan/kepala bengkel/ketua program keahlian/kepala unit produksi yang melaksanakan kurikulum 2013 untuk memenuhi 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu harus membimbing paling sedikit 80 (delapan puluh) peserta didik.

h.   bagi satuan pendidikan jenjang sekolah dasar yang menggunakan kurikulum 2013 dapat menambah beban belajar per minggu sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan faktor lain yang dianggap penting di dalam struktur program, namun yang diperhitungkan Pemerintah maksimal 2 (dua) jam/minggu hanya terbatas bagi mata pelajaran agama dan penjasorkes.


i.    bagi satuan pendidikan jenjang SMP, SMA/SMK yang menggunakan kurikulum 2013 dapat menambah beban belajar per minggu sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan faktor lain yang dianggap penting di dalam struktur program, namun yang diperhitungkan Pemerintah maksimal 2 (dua) jam/minggu.

Adapun persyaratan administrasi adalah sebagai berikut : 

Bagi guru yang dipindahtugaskan sebagai dampak dari pelaksanaan Peraturan Bersama 5 Menteri tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS, wajib melampirkan dokumen berupa:

1.  Surat keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tentang alih tugas antarsatuan pendidikan, antarjenjang dan/atau antarmata pelajaran, yang konsiderannya atau isinya menjelaskan bahwa pemindahan atau mutasi tersebut dilaksanakan dalam rangka Penataan dan Pemerataan Guru PNS;
2.  Surat keterangan pembagian tugas mengajar yang diterbitkan oleh satuan pendidikan tempat mengajar yang baru dan disahkan oleh dinas pendidikan setempat.


Dokumen pada angka 1 (satu) dan 2 (dua), dikirim ke direktorat terkait pada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
sumber : salamedukasi.com


Pemerintah telah melakukan penyempurnaan terhadap instrumen dalam kurikulum 2013 (K-13). Salah satu poin dalam penyempurnaan itu adalah terkait dengan sistem penilaian terhadap sikap (karakter) peserta didik.

Saat kurikulum 2013 belum disempurnakan, sebagian besar guru merasa terbebani dengan sistem penilaian sikap peserta didik. Mereka kesulitan ketika harus memberikan penilaian terhadap sikap siswa.

Kepala SMP 6 Purwokerto, Sugeng Kahana, mengungkapkan dalam kurikulum 2013 yang telah disempurnakan, guru tidak lagi dibuat bingung dengan sistem penilaian terhadap sikap siswa. Namun demikian, bukan berarti seluruh guru terbebas dari sistem penilaian tersebut.

Menurut dia, ada beberapa guru mata pelajaran yang tetap harus memberikan penilaian terhadap sikap atau karakter peserta didik. Mereka merupakan guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan pendidikan agama Islam.

Dalam kurikulum 2013 yang telah disempurnakan tersebut, beban guru mata pelajaran PKn dan pendidikan agama Islam bisa lebih berat, bila dibandingkan guru untuk mata pelajaran yang lain. Pasalnya mereka tetap memiliki tugas untuk memberikan nilai terhadap sikap dan perilaku peserta didik. Selain itu, materi pelajaran yang disampaikan kepada siswa juga erat kaitannya dengan pendidikan karakter.

Kendati demikian, lanjut dia, untuk memberikan materi tentang pendidikan karakter, pada dasarnya seluruh guru memiliki tanggung jawab yang sama. Artinya seluruh guru tanpa kecuali harus memberikan pendidikan karakter kepada peserta didik dengan cara menyelipkannya pada mata pelajaran yang diampu.

”Seluruh guru tetap berkewajiban menyampaikan materi pendidikan karakter. Pasalnya dalam kurikulum 2013 titik beratnya adalah penanaman pendidikan karakter kepada peserta didik,” ujarnya.

Kasi Kurikulum Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Agus Wahidin, mengatakan selama ini salah satu instrumen kurikulum 2013 yang menjadi keluhan sebagian guru adalah terkait penilaian sikap peserta didik. Penilaian tersebut seakan menjadi momok yang menakutkan bagi para guru.

Namun dengan adanya penyempurnaan kurikulum tersebut, terutama mengenai mekanisme penilaian sikap peserta didik, para guru bisa sedikit lega. Mereka tidak lagi dibuat pusing, sebab sistim penilaian yang diterapkan sudah tidak lagi ribet dan membebani.

Terkait dengan penerapan kurikulum 2013 yang telah disempurnakan, dia menjelaskan, saat ini sedang memasuki tahap persiapan pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi calon instruktur.

Agus menambahkan, dalam pelaksanaan kurikulum 2013 pada tahun ajaran baru nanti, Kabupaten Banyumas mendapatkan tambahan kuota sekolah jenjang SMP penerap kurikulum 2013 sebanyak 18 sekolah.


”Bila digabung dengan tahun lalu, maka tahun ini jumlah SMP yang akan menerapkan kurikulum 2013 menjadi 23 sekolah, sebab tahun lalu ada lima sekolah yang ditunjuk untuk melaksanakan,” tandasnya.
Sumber : berita.suaramerdeka.com


Berita gembira bagi guru PNS dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) lainnya, karena untuk pertama kalinya dalam sejarah PNS, pada tahun 2016 mungkin untuk selanjutnya pemerintah akan memberikan Tunjangan hari Raya (THR) sebesar satu kali gaji pokok. Pemberian tunjangan hari raya ini lebih dikenal dengan pemberian gaji ke 14 tahun 2016. Pemberian gaji ke 14 tahun 2016 ini merupakan pengganti dari kenaikan gaji PNS setiap tahunnya.

Dengan adanya pemberian THR sebesar gaji pokok, berarti pada tahun 2016 ini PNS akan mendapatkan Gaji Ke13 dan Gaji Ke-14. Menurut informasi yang dirilis berbagai media, pemerintah sendiri menyatakan akan mencairkan gaji ke-14 untuk PNS sebelum Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada 6-7 Juli 2016. Hal ini sesuai dengan pernyataan Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Kunta Nugraha yang menyatakan bahwa pembayaran gaji ke-14 berdekatan dengan pembayaran gaji ke-13. “Kemungkinan dekat-dekatan dengan lebaran,” katanya, Sabtu (7/5/2016) kepada bisnis.liputan6.com.

Sejalan dengan hal tersebut,  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Yuddy Chrisnandi pernah menyatakan bahwa  gaji ke-14 dialokasikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat saat merayakan Idul Fitri. Pasalnya, menjelang hari raya, kebutuhan PNS pun meningkat.

Karena sifatnya THR, Gaji ke-14 ini dialokasikan untuk membantu memenuhi kebutuhan jelang perayaan Lebaran. Karena jelang Lebaran, kebutuhan para PNS meningkat. Yuddy memastikan gaji 14 ini akan cair saat bulan Ramadan. "Gaji ke-14 ini terkait THR, diberikan di bulan Ramadan, menjelang Lebaran. Selambat-lambatnya 10 hari sebelum Lebaran," tutur Yuddy.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Yuddy Chrisnandi menambahkan, mekanisme pencairan gaji ke-14 ini sama persis dengan mekanisme pencairan gaji ke-13, yang besarannya hanya satu kali dari gaji pokok. "Jadi gaji pokok saja, gaji pokok ini kan tergantung masing-masing golongan," kata dia.

Pemerintah telah menganggarkan dana puluhan triliun demi membayarkan gaji ke-14 PNS. Saat ini ada sekitar 4,5 juta PNS dengan golongan berbeda-beda. "Kira-kira itu hampir Rp 80 triliun, besar sekali. Kalau belanja pegawai lebih dari itu, ratusan triliun malah, karena ada tunjangan penghasilan, tunjangan kinerja, semua itu masuk dalam belanja pegawai.‎ Kalau gaji ke-14 sekitar itu," kata Yuddy.


Yuddy menambahkan, mekanisme pencairan gaji ke-14 ini sama persis dengan mekanisme pencairan gaji ke 13, yang besarannya hanya satu kali dari gaji pokok. "Jadi gaji pokok saja, gaji pokok ini kan tergantung masing-masing golongan," ujar Yuddy.‎
 
Terkait rencana adanya pemberian gaji ke 13 dan ke 14 tahun 2016 juga pernah dinayatakan Menteri dalam Negeri  yang dirilis di media resmi setkab.go.id pada bulan Januari 2016. Menteri Dalam Negeri  (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengemukakan, pemerintah belum bisa merealisasikan kenaikan gaji bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun anggaran 2016 ini, karena harus menunggu pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen. Namun demikian, pemerintah akan tetap memberikan pemasukan ekstra bagi PNS, dengan memberikan gaji ke-13 dan ke-14.

Mendagri meyakini, gaji ke 14 ini akan menjadi ekstra pemasukan bagi para pegawai. Meski sebelumnya, pemerintah sempat mewacanakan adanya kenaikan gaji, namun belum bisa direalisasikan. Pasalnya, harus menunggu pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen.

Sebelumnya Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, mengemukakan, sebagai pengganti kenaikan gaji PNS/Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2016 berupa pemberian gaji ke-14, pemerintah sudah menganggarkan dana sebesar Rp 6 triliun dalam APBN 2016.

Adapun rencana Pemberian THR bagi PNS atau lebih terkenal dengan Pencairan Gaji Ke 14  tahun 2016 sebagai dijelaskan di atas  direncanakan sebelum hari raya Idul Fitri. "Gaji ke-14 ini terkait THR, diberikan di bulan Ramadan, menjelang Lebaran. Selambat-lambatnya 10 hari sebelum Lebaran"


Sedangkan rencana  Pemberian Gaji Ke 13 tahun 2016 mungkin sama dengan tujuannya untuk membantu biaya pendidikan bagi keluarga PNS. Dengan demikian  pencairan Gaji Ke 13 tahun 2016 mungkin diberikan pada masa jelang masuk sekolah. Namun realisasi sebagaimana pernah dinyatakan Mendagri menjadi kewenangannya Kementerian Keuangan.
sumber : bisnis.liputan6.com

Bapak Ibu Guru guru di seluruh Indonesia, kami Informasikan bahwa, Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah telah diterbitkan dan dapat diunduh filenya. 


Informasi ini kami dapat dari Facebook Bapak Tagor Alamsyah yang mana pada akunnya telah menulis pernyataan sebagai berikut : 
Kami Informasikan Kepada Seluruh Dinas Pendidikan Kab/Kota Seluruh Indonesia Bahwa Permendikbud Nomor 17 Tahun 2016 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI
DAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH sudah dapat di Download di Aplikasi SIMTUN atau di Website GTK (gtk.kemdikbud.go.id). Dengan demikian tidak ada keraguan lagi untuk segera Kab/Kota membayarkan tunjangan profesi guru bagi yang sudah terbit SKTPnya. Terimakasih
Dengan demikian, itu artinya kita sudah dapat langsung mengunduh Juknisnya dengan langsung menggunakan Aplikasi SIMTUN atau bisa membuka website GTK melalui link berikut :  gtk.kemdikbud.go.id

Jika saat ini masih tidak bisa dibuka kemungkinan masih ada perbaikan atau kesalahan pada servernya, jadi tidak perlu kawatir dan bisa dicoba kembali di lain waktu. 

Demikian sedikit info singkat ini, semoga bermanfaat. 


Kabar kurang mengenakkan datang dari pelaksanaan ujian nasional (UN) SMA di Kota Malang. Bagaimana tidak? Nilai rata-rata UN siswa SMA di Kota Malang turun hingga 30 persen.
Diketahuinya turunnya nilai UN SMA di Kota Malang ini setelah Rabu sore (4/5) lalu, Dinas Pendidikan Kota Malang mengambil hasil ujian di Dinas Pendidikan Jawa Timur.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah Disdik Kota Malang Siti Ratna Wati mengatakan, seluruh perwakilan dinas pendidikan daerah sekaligus ketua MKKS (musyawarah kerja kepala sekolah) dikumpulkan di dinas pendidikan provinsi. Ratna menjelaskan, setelah menerima nilai dari disdik provinsi, disdik kota sesegera mungkin mengumpulkan seluruh kepala sekolah.

”Ternyata nilainya memang anjlok rata-rata nasional 30 persen, termasuk di Kota Malang. Kepala sekolah akan tetap dikumpulkan walaupun tanggal merah,” papar Ratna saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin.
Hal tersebut harus segera dilakukan mengingat seluruh siswa harus sudah menerima pengumuman kelulusan hari Sabtu besok (7/5). Pengumuman tersebut harus serentak dari siswa SMA/SMK, SMALB, dan paket C.

Tak tanggung-tanggung, malam hari setelah kembali dari Surabaya, dikmen langsung menginstruksikan kepada kepala sekolah untuk berkumpul di SMAN 5. Dia mengungkapkan, setiap sekolah, nantinya harus mengakumulasikan hasil UN dan ujian sekolah setiap siswa. Lantaran UN bukan lagi menjadi penentu kelulusan. Pihak diknas juga berkali-kali mengatakan jika Kota Malang bukan mencari nilai, melainkan tingkat kejujuran.

Terpisah, Kepala SMAN 9 Abdul Tedy mengatakan, nilai rata-rata siswa SMAN 9 memang menurun dari tahun sebelumnya, terutama di bidang mata pelajaran Biologi. Menurutnya, menurunnya nilai siswa itu bukan karena sekolah tersebut tahun ini baru menyelenggarakan UNBK (ujian nasional berbasis komputer).
”Tapi itu termasuk hal yang positif, karena anak-anak lebih jujur dan memang tidak ada peluang menyontek atau bahkan isu soal bocor,” papar Tedy.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kota Malang Tri Suharno mengatakan, secara nasional memang ada penurunan. ”Tapi belum dirilis secara resmi datanya dan berapa persentasenya, kami belum tahu,” jelasnya.


Menurut Tri, sementara ini angka pasti berapa penurunan yang terjadi di Kota Malang belum dia kantongi. Hal tersebut sejatinya bakal diumumkan bersamaan dengan pengumuman kelulusan. ”Kita tunggu saja rilis resmi dari disdik,” pungkasnya.


Kabar gembira untuk para bidan dan dokter pegawai tidak tetap (PTT). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi berjanji para bidan jadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Yuddy mengungkapkan proses pengangkatan CPNS tidak bisa secara otomatis. Namun pemerintah telah memastikan bahwa para bidan PTT dicarikan cara yang paling tepat tanpa melanggar UU.

"Seluruh bidan PTT dan dokter PTT yang jumlahnya sekitar 43 ribu sedang diproses menjadi CPNS," ujar Yuddy, Kamis (5/5/2016).

Dikatakan, bahwa mereka tetap akan melalui proses seleksi, yakni test utk menjadi CPNS sesuai amanat UU No 5/2014 tentang Aparatur Siip l Negara (ASN). Namun test untuk bidan PTT dan Dokter bukan untuk menggugurkan kepesertaannya, mengingat jasa-jasa pengabdian dan pengorbanannya.

"Test dimaksud untuk menentukan siapa yang lebih dahulu diangkat menjadi CPNS " ujar Yuddy.

Ditambahkan, apabila pada tahun anggaran 2016 belum dapat terangkat seluruhnya, maka yang lain akan diangkat pada tahun berikutnya.

"Yang lebih dahulu mengabdi sebagai PTT, atau mereka yang sudah diperpanjang lebih dari satu atau bahkan dua kali menjadi prioritas," tegasnya.

Menteri mengungkapkan bahwa kebijakan ini sudah disampaikan kepada Ketua Umum dan pengurus serta perwakilan daerah Ikatan Bidan Indonesia.

Sebelumnya, Menteri mengatakan bahwa pihaknya harus memastikan bahwa para bidan PTT ini masuk dalam formasi yang diusulkan oleh pemda ke Kementerian PANRB melalui e-formasi.

"Jangan sampai mereka tidak masuk dalam usulan tambahan formasi CPNS pemda," ujarnya.


Guru honorer atau sukarela yang diangkat oleh kepala sekolah tempat mereka mengajar dianggap ilegal oleh Ketua PGRI Kabupaten Tangerang Kosrudin.

Kosrudin menganggap pengangkatan 12.000 guru sukarela sejak 2005 berdasarkan surat keputusan (SK) kepala sekolah melanggar pasal 8 Peraturan Pemerintah (PP) nomor 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS.

Menurutnya, nasib guru honorer selama ini belum jelas. Baik itu kesejahteraan, maupun legalitasnya. Sebab mereka yang diangkat berdasarkan SK yang diberikan kepala sekolah. Pengangkatan mereka berlangsung sejak 2005. Sehingga para guru yang berharap dapat diangkat menjadi CPNS itu tidak dapat dipastikan.

“Guru sukwan (sukarelawan) yang diangkat setelah 2005 itu tidak sah. Itu jelas telah diatur dalam PP 48 tahun 2005,” kata Kosrudin sebagimana dilansir Tangerang Eksrpes (Jawa Pos Group), rabu (4/5).

Dalam PP itu disebutkan, pemerintah daerah tidak diperbolehkan mengangkat atau menambah pegawai. Artinya pengangkatan guru honorer atau tenaga kontrak lainnya yang mengantongi SK diatas tahun 2005 itu tidak masuk dalam kategori honorer yang wajib diangkat menjadi CPNS.

Kosrudin berharap, persoalan guru honorer ini bisa selesai melalui payung hukum peraturan bupati (Perbup). 

“Agar tidak menyalahi aturan, guru yang bekerja sejak tahun 2005 tidak boleh diberikan SK oleh Kepsek. Tetapi cukup surat tugas yang dikeluarkan oleh Bupati. Karena kalau diberikan SK oleh Kepsek, tidak ada kewajiban Pemda atau Bupati memberikan honor,” jelas Kosrudin.

Dia menyadari bahwa pendidikan di Kabupaten Tangerang selama ini semakin lebih baik dari sebelumnya.

Dirinya berharap, perubahan tersebut akan terus dilakukan oleh Bupati untuk perbaikan. Baik itu peningkatan mutu pendidikan melalui guru, siswa dan pendidikan secara umum.


“Selain mutu pendidikan, infrastuktur pendidikan juga terus diperbaiki. Salah satu upaya yang dilakukan Pemkab Tangerang yakni kerja sama dengan dompet duafha dan USAID,” pungkasnya.


Situs Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) diretas. Tampilan backgroud website www.kpai.go.id ini juga berubah menjadi warna hitam dengan gambar sketsa kelelawar di bagian atas.

Tidak hanya itu, hacker yang berhasil menjebol situs KPAI tersebut juga menuliskan sebuah pesan.

"Zuhahaha.. You're drunk? Fix ur sec first b4 talking about game (Kalian mabuk? Perbaiki ini dulu sebelum berbicara tentang permainan)" tulis peretas dalam situs KPAI yang di-hack tersebut.

Peretas ini sepertinya ingin mengingatkan agar KPAI tidak ikut campur mengenai wacana pemblokiran game online. Sebelumnya memang pihak KPAI telah menyatakan dukungannya agar game online diblokir.

Sebab, game online yang ada saat ini dinilai banyak mengandung unsur kekerasan. Hal itu tentu sangat berdampak buruk bagi anak. Selain itu juga dapat memunculkan perilaku agresif pada anak.

Wacana pemblokiran game online sendiri awalnya diusulkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setidaknya ada 15 game yang beredar saat ini berisi kekerasan dan berbahaya untuk anak-anak.


Game-game yang berbahaya untuk anak-anak itu adalah World of Warcraft, Call of Duty, Point Blank, Cross Fire, War Rock, Counter Strike, Mortal Combat, Future Cop, Carmageddon, dan Shelshock. Kemudian Raising Force, Atlantica, Conflict Vietnam, Bully, dan yang tak kalah populer Grand Theft Auto (GTA).

source : jawapos.com

Perhitungan rasio guru dan siswa yang tertuang pada PP 74 Tahun 2008, kini menjadi acuan dalam Syarat Untuk Mengajukan dan penerbitan NUPTK, Rasio guru dan siswa terpenuhi maka dengan syarat tersebut jadi acuan segala jenis tunjangan yang juga erat kaitannya dengan Nomor Unik Pendidika dan tenaga Kependidikan

1. Sudahkan sekolah anda melakukan verval PTK lewat akun sekolah (vervalptk.data.kemdikbud.go.id)? disitu akan diminta upload ijazah S1 serta foto... semua guru yang terdaftar dalam dapodik nah... kalau ada 1 saja yang tidak terupload, ya berarti sekolah tersebut terhambat penerbitan NUPTK bagi yang membutuhkan NUPTK.

2. Sudah sesuai kah rasio guru : siswa di sekolah anda? Nah, ini yang berat..... karena banyak sekolah yang gak rasionil. perhitungannya :

a. Tuk SD, Jumlah siswa misalnya 100 orang, maka guru yang boleh berada di sekolah tersebut adalah :
100/20 = 5 orang, ditambah dengan 1 KS, 1 Guru Agama, 1 Guru Penjas. Berarti hanya bisa terbit kalau jumlah guru di sekolah tersebut adalah 8 org, walaupun di SD ini terdapat 6 rombel. apabila tidak ada guru mapel agama atau penjas, maka kembali hitungannya mapel tersebut dipegang oleh guru kelas, jadi kembali semakin mengecil jumlah guru yang boleh berada di SD tersebut.

b. untuk SMP, Jumlah siswa misalnya 100 orang, maka guru yang boleh berada di sekolah tersebut adalah : 100/20 = 5 orang, ditambah dengan 1 KS, 1 WK, 1 Kalab, 1 Kapus n 1 BP. Berarti hanya bisa terbit klu jumlah guru di sekolah tersebut adalah 10 org. apabila tidak ada BP, Lab atau perpustakaan, jadi kembali semakin mengecil jumlah guru yang boleh berada di SMP tersebut.

c. untuk SMA, Jumlah siswa misalnya 100 orang, maka guru yang boleh berada di sekolah tersebut adalah : 100/20 = 5 orang, ditambah dengan 1 KS, 3 WK, 1 Kalab, 1 Kapus n 1 BP. Berarti hanya bisa terbit klu jumlah guru di sekolah tersebut adalah 12 org. apabila tidak ada BP, Lab atau perpustakaan, jadi kembali semakin mengecil jumlah guru yang boleh berada di SMA tersebut.

d. untuk SMK, Jumlah siswa misalnya 100 orang, maka guru yang boleh berada di sekolah tersebut adalah : 100/15 = 6 orang, ditambah dengan 1 KS, 4 WK, 2 Kalab, 1 Kapus n 1 BP. Berarti hanya bisa terbit klu jumlah guru di sekolah tersebut adalah 10 org. apabila tidak ada BP, Lab atau perpustakaan, jadi kembali semakin mengecil jumlah guru yang boleh berada di SMK tersebut.

e. Untuk TK, Jumlah siswa misalnya 100 orang, maka guru yang boleh berada di sekolah tersebut adalah 100/15 = 6 orang, ditambah dengan 1 KS. Berarti hanya bisa terbit klu jumlah guru di sekolah tersebut adalah 7 org.

3. Ingat, harus S1 sdhkah dipenuhi? klu gak, jangan harap NUPTK bisa terbit, dan semua ini didasarkan pada inputan Dapodik oleh OPERATOR SEKOLAH.

sumber : kkgjaro.blogspot.com


Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) telah mengumumkan hasil Ujian Nasional (UN) tingkat SMA/SMK/MA/sederajat, baik yang berbasis kertas dan pensil (UNKP) atau berbasis komputer (UNBK).

Berdasarkan data yang dihimpun Kemdikbud, peserta UN SMA/SMK/MA/sederajat sebanyak 3.247.027 siswa. Dari seluruh peserta tersebut, yang berhasil mendaftar Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) sebanyak 630.530 siswa.

Data kelulusan UN tersebut selanjutnya diserahkan Kemdikbud kepada Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi yang diwakili oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Intan Ahmad.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan, berharap agar pencapaian siswa dalam UN dapat dimanfaatkan dalam memilih calon mahasiswa terbaik yang akan meneruskan pendidikan di PTN.

"Sehingga seluruh prestasi dan pencapaian serta potensi mereka dapat digunakan untuk mendapatkan calon mahasiswa terbaik berdasarkan prinsip meritokratis, obyektif, transparan, dan berkeadilan," kata Anies di Bandung.

Di samping itu, Anies menekankan perlunya memperhatikan Indeks Integritas UN dalam seleksi masuk PTN.

"Sebab kita ingin mereka yang jujur dan berintegritas serta sekolah yang menjaga integritasnya lebih diutamakan dibandingkan dengan sekolah yang integritasnya kurang," tambah mantan Rektor Universitas Paramadina itu.

UN tahun ini diikuti 18.665 SMA/SMK dengan 1.441.002 siswa dan 9.819 SMK dengan 778.068 siswa, 5.542 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM )dengan 258.921 peserta didik, serta 462 SMA Luar Biasa dengan 1.435 siswa.


Seluruh pekerjaan siswa peserta UN Kertas dan Pinsil (UNKP) telah selesai dipindai 37 PTN. Data hasil pemindaian terakhir masuk pada tanggal 23 April 2016. Data tersebut kemudian digabung dengan hasil UNBK serta diproses penskorannya di Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemendikbud.


Keluhan terhadap pencairan tunjangan profesi guru (TPG) tidak pernah habis. Keluhan terbaru, mengapa pencairannya tidak bisa setiap bulan?

Plt Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi mengatakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) selaku pemegang otoritas pencairan TPG seharusnya bisa meniru pencairan tunjangan profesi dosen.

''Tunjangan profesi dosen bisa cair rutin setiap bulan, kenapa untuk guru tidak bisa?'' ujarnya di Jakarta kemarin.

Selama ini pencairan TPG menggunakan mekanisme rapelan. Pencairan tunjangan berbasis profesionalisme guru itu dirapel setiap tiga bulan. Pembayaran TPG untuk Januari-Maret dibayar April.

Begitu seterusnya sehingga dalam setahun ada empat periode pencairan.

Ketika dikonfirmasi, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Sumarna Surapranata mengatakan, pencairan TPG yang dirapel setiap tiga bulan bukan aturan mati. ''Bisa saja dicairkan bulanan seperti dosen,'' katanya.


Namun, pejabat yang akrab disapa Pranata itu mengatakan, perlu ada regulasi khusus untuk mengaturnya.

sumber : jawapos.com

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget
Laporkan Link Rusak Disini
×
_

Kirim masukan, keluhan, atau request aplikasi kepada admin melalui pesan di bawah ini