July 2016

Kartu Indonesia Pintar, untuk selanjutnya disebut KIP, adalah kartu yang diberikan kepada anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun sebagai penanda/identitas untuk mendapatkan manfaat PIP.

Tujuan dari adanya Program Indonesia Pintar PIP, yang mana PIP bertujuan untuk:
  • meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
  • mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi; dan/atau
  • menarik siswa putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah, sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, lembaga kursus dan pelatihan, satuan pendidikan nonformal lainnya, atau balai latihan kerja.


Prinsip PIP, PIP dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip:
  • efisien, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan;
  • efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
  • transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai PIP;
  • akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan;
  • kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan
  • manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional.


PIP diperuntukkan bagi anak berusia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun dengan prioritas antara lain:

- peserta didik pemegang KIP;
- peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti:

  • peserta didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH);
  • peserta didik dari keluarga pemegang KKS;
  • peserta didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan;
  • peserta didik yang terkena dampak bencana alam;
  • peserta didik yang tidak bersekolah (drop-out) yang diharapkan kembali bersekolah;
  • peserta didik yang mengalami kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua PHK, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di Lembaga Pemasyarakatan, memiliki lebih dari 3 (tiga) saudara yang tinggal serumah;
  • peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya.

- peserta didik SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang: Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Pelayaran/Kemaritiman.


Selain diperuntukkan bagi anak berusia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun, PIP juga diperuntukkan bagi anak yang termasuk dalam prioritas sasaran di atas dapat diusulkan oleh sekolah, sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, lembaga kursus, lembaga pelatihan, atau pemangku kepentingan.

Info selengkapnya Sesuai Permendikbud Nomor 19 Tahun 2016 tentang PIP (Program Indonesia Pintar), Silahkan unduh filenya melalui link di bawah ini : 

source : salamedukasi.com


Lembaga Diklat Kemdikbud (P4TK BOE Malang), akan menyelenggarakan Program Guru Pembelajar Online pasca UKG dengan tidak dipungut biaya untuk guru kelas Jenjang SD (Negeri atau Swasta, PNS atau Bukan PNS) wilayah Propinsi Jawa Timur

Sebagai tindaklanjut dari pemetaan hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) tahun 2015, Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan melalui PPPPTK BOE Malang akan melakukan peningkatan kompetensi PTK melalui Diklat Guru Pembelajar dalam 3 moda pelatihan : Tatap Muka, Daring (dalam jaringan), Daring Kombinasi (blended learning).


Pelatihan Guru Pembelajar direncanakan dilaksanakan pada bulan Agustus – September 2016 terhadap Guru Sekolah Dasar (SD) dan Guru SMK di 38 Kab/Kota di Jawa Timur yang menjadi sasaran PPPPTK BOE Malang. Guna persiapan pelatihan tersebut, untuk memastikan kesiapan tempat dan sarana prasarana yang ada, tim PPPPTK BOE Malang akan melaksanakan kunjungan/survey yang akan digunakan sebagai Pusat Belajar di 38 Kab/Kota di Jawa Timur. Sasaran survey adalah sekolah/instansi yang pernah menjadi TUK tahun 2015. Pelaksanaan survey direncanakan tanggal 19-23 Juli 2016 dengan nama-nama terlampir.

Syarat utamannya adalah Peserta harus bisa akses internet. Mohon konfirmasi kesediaannya dengan membalas SMS dengan cara ketik nomor NUPTK atau nomor peserta UKG dan kirim ke nomor 0895801803213 informasi lengkap kunjungi www://vedcmalang.com

Sekian semoga bermanfaat. 

Sumber : Akun Fb Tagor Alamsyah Harahap

Setiap tahun satuan pendidikan dituntut menjawab tiga masalah dengan menggunakan perangkat indikator kinerja dalam rangka melakukan pengkajian obyektif terhadap capaian indikator SPM, Akreditasi, SNP serta pengumpulan bukti mengenai kinerja peningkatan mutu pendidikan yang telah dilakukan.


Sekolah/Madrasah sebagai suatu lembaga/institusi mempunyai satu tujuan atau lebih. Langkah mencapai tujuan tersebut, perlu disusun rencana, tujuan dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Pada umumnya tujuan Sekolah/Madrasah tercermin dalam bentuk Visi dan Misi Sekolah/Madrasah. Untuk mencapai visi dan misinya Sekolah/Madrasah menyusun perencanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah (RPS) atau Rencana Kerja Sekolah/Madrasah (RKS/M).

Umumnya Sekolah/Madrasah cenderung statis dan mulai bergerak setelah masalah muncul ke permukaan. Perencanaan dilakukan tidak hanya untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi, tetapi juga untuk perencanaan ke depan dalam hal peningkatan kinerja Sekolah/Madrasah atau untuk mengantisipasi perubahan dan tuntutan jaman. Pada umumnya Sekolah/Madrasah lebih mengutamakan pengembangan fisik, padahal pengembangan non fisik jauh lebih penting, karena salah satu tujuan utama Sekolah/Madrasah adalah menghasilkan anak didik yang bermutu.
Visi dan Misi Sekolah/Madrasah pada umumnya masih bersifat umum, sehingga perlu dijabarkan/dirinci dan programnya harus sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Sekolah/Madrasah. Sangat sering ditemukan Sekolah/Madrasah tidak mempunyai program yang relevan atau tidak sesuai dengan Visi-Misinya.

RKS/M sebaiknya dibuat bersama secara partisipatif antara pihak Sekolah/Madrasah (KS dan guru) bersama dengan pemangku kepentingan seperti Komite Sekolah/Madrasah, tokoh masyarakat, dan pihak lain di sekitar Sekolah/Madrasah yang peduli pendidikan. Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, Sekolah/Madrasah telah menunjukkan sikap keterbukaan dan siap bekerjasama. Hal tersebut akan meningkatkan rasa memi-liki, serta dapat mengundang simpati sehingga masyarakat akan merasa senang memberikan dukungan atau bantuan yang diperlukan Sekolah/Madrasah.

RKS/M disusun dan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan Sekolah/Madrasah dalam rangka pemenuhan indikator Standar Nasional Pendidikan dan manajemen berbasis Sekolah/Madrasah (MBS) yang dirumuskan sebagai evaluasi diri Sekolah/Madrasah (EDS/M), dikaitkan dengan praktek dan peran kelembagaan yang memang sudah berjalan, seperti:
• Manajemen Sekolah/Madrasah
• Perencanaan Pengembangan Sekolah/Madrasah
• Akreditasi Sekolah/Madrasah
• Implementasi SPM dan SNP
• Peran Pengawas Sekolah/Madrasah

Secara singkat EDS/M dirancang untuk digunakan oleh Tim Pengembang Sekolah/Madrasah (TPS/M) dalam melakukan penilaian kinerja Sekolah/Madrasah terhadap pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Untuk lebih lengkapnya silahkan download semua filenya mulai dari : Juknis, Master Tool, dan Contoh isiannya melalui link di bawah ini :


Bapak dan Ibu Guru Sekalian Berikut ini adalah Petunjuk Teknis Cara Mengajukan Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK Melalui DIT PSD Kemdikbud yang di lengkapi dengan format contoh data usulan dari sekolah sehingga kita langsung bisa membuat format seperti yang tersedia.

Bantuan sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi (TIK) tahun 2016 bagi SD negeri dan swasta dri Dit PSD Kemdikbud yang kami lampirkan juknis dan format usulan tersedeia dalam lampiran petunjuk teknis bantuan TIK SD ini.

Pada tahun anggaran 2016, salah satu kegiatan Direktorat  Pembinaan Sekolah Dasar adalah Bantuan Sarana Pembelajaran  Berbasis TIK bagi SD. Bantuan  tersebut sebagai upaya strategis  untuk merealisasikan paradigma pendidikan sehingga mutu pendidikan di sekolah dasar dapat meningkat.

Bagi anda yang ingin mengetahui selengkapnya tentang mekanisme dan cara pengajuan Bantuan Sarana TIK ini, Silahkan download JUKNIS nya melalui link di bawah ini :


Rapat PGRI

Plt Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rasyidi mengatakan, pemerintah harus memiliki model dan pelaksanaan sertifikasi guru yang tetap dan tidak berubah setiap tahunnya. Perubahan menyulitkan guru dalam upaya mendapatkan haknya.

Unifah menuturkan, sertifikasi yang berubah-ubah tidak sesuai dengan ketentuan dalam PP No 74 tahun 2005 tentang Guru. Perubahan model sertifikasi itu di antaranya adalah persyaratan nilai Uji Kompetensi Guru (UKG).

"UKG itu seharusnya hanya digunakan untuk memetakan guru, sedangkan sertifikasi itu hak jadi jangan berubah-ubah tiap tahun," kata Unifah belum lama ini.

Hal ini dikatakannya, berdasarkan nilai rata-rata minimum UKG yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dengan standar 55. Padahal, pada kenyataan UKG 2015, masih banyak guru yang memiliki nilai di bawah rata-rata yang ditetapkan. Bahkan, hasil nilai rata-rata nasional UKG 2015 adalah sebesar 53,02 meleset dari yang ditargetkan.

Unifah menjelaskan, nilai rata-rata tersebut merupakan gabungan dari hasil nilai pedagogi dan profesional. Ada pun nilai rata-rata pedagogi secara nasional adalah 48,94, sedangkan nilai rata-rata profesional adalah 54,77.

Selain itu, masalah lain muncul dari kebiijakan hasil nilai akhir lulus ujian tulis nasional. Unifah mengatakan, pemerintah menargetkan, peserta dinyatakan lulus jika nilai ujian tulis nasional mencapai angka delapan. Hal ini dinilai tidak masuk akal dan sangat memberatkan. Pasalnya, sebelumnya telah ditetapkan nilai minimum enam untuk setiap ujian tulis nasional ini.

Selanjutnya, Unifah juga menyoroti kuota sertifikasi per tahunnya yang sangat kecil yakni kurang dari 50.000. Pasalnya, kuota yang sedikit tersebut membuat guru yang belum tersertifikasi harus menunggu cukup lama. Saat ini masih ada 400.000 guru yang menunggu.

Unifah mengungkapkan, selain model sertifikasi yang berubah-ubah, kendala yang dihadapi guru dalam upaya sertifikasi juga sering terbentur dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah lainnya. Di antaranya adalah benturan dengan peraturan terkait pemberian izin dan tugas belajar.

Dia menjelaskan, dalam surat Edaran Kempan RB Nomor 4 Tahun 2013 tntang Izin dan Tugas Belajar, setiap PNS yang melakukan studi ke jenjang lebih tinggi harus memiliki izin belajar. Namun, jika tidak memiliki izin belajar karena terlambat mengurusnya, dalam proses kepegawaiannya peningkatan kualifikasi yang sudah ditempuh dianggap tidak memenuhui kualifikasi.

"Akibat edaran ini, banyak guru yang sebenarnya sudah terkualifikasi D4/S1 dianggap belum memenuhi kualifikasi. Hendaknya peraturan yang satu, tidak bertentangan dengan peraturan lain. Peningkatan kompetensi dan kualifikasi minimum S1/D4 adalah perintah UUGD, apalagi mereka yang melakukannya dengan biaya sendiri," tutur Unifah.

Sementara itu, pada kesempatan berbeda, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemdikbud, Sumarna Surapranata menuturkan, nilai UKG memang digunakan sebagai pemetaan dan profil guru. Hal ini dilakukan bukan untuk menyudutkan guru yang memiliki nilai rendah. Namun, sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi guru.

Meski demikian, ia membenarkan jika saat ini masih terdapat sejumlah guru yang belum tersertifikasi. Dia menuturkan, belum tuntasnya karena faktor dari guru-guru yang di antaranya memang masih menjalani proses perkuliahan atau juga belum memulai pemenuhan kualifikasi minimum.

Dia mengatakan, salah satu permasalahan guru yang tidak memenuhi syarat sertifikasi adalah banyaknya guru yang berstatus guru tidak tetap (GTT) sehingga tidak mudah memenuhi syarat Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD).

Pranata mengatakan, pemerintah tidak lepas tangan untuk membantu proses penyelesaian masalah sertifikasi tersebut. Pemerintah memberikan bantuan dana melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) untuk guru yang masih belum tersertifikasi.


PLPG merupakan program pemerintah untuk membantu meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru. Sesuai aturan, guru yang dapat menjadi peserta PLPG merupakan guru yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Seperti syarat penilaian portofolio, dan direkomendasikan untuk mengikuti PLPG oleh rayon Lembaga Pendidik Tenaga Keguruan (LPTK) penyelenggara sertifikasi bagi guru dalam jabatan.

source : www.beritasatu.com


Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mensomasi dua portal yang memberikan informasi  tentang penerimaan, jadwal, dan formasi CPNS 2016. Selain itu, Kementerian PANRB meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk memblokir konten penerimaan CPNS 2016 di kedua portal dimaksud, karena menyebarkan informasi menyesatkan dan meresahkan masyarakat.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman mengungkapkan, kedua portal dimaksud adalah www.needsindex.com dan www.cpns.info. “Kami sudah berkirim surat ke Kementerian Kominfo maupun kepada kedua portal tersebut,” ujarnya, di Jakarta, Jumat (15/07).

Lebih lanjut Herman menjelaskan bahwa  kewenangan untuk  menginformasikan tentang penerimaan, jadwal, dan formasi CPNS Tahun 2016 melalui media elektronik adalah kewenangan Kementerian PANRB serta kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah terkait.

Ditambahkan, Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dapat diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Ditegaskan, perbuatan yang mengaitkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam situs tanpa izin seperti menggunakan logo, tampilan websiteKementerian PANRB tanpa izin, merupakan perbuatan yang berimplikasi pidana.

Untuk itu, Kementerian PANRB menuntut kedua pengelola portal dimaksud untuk segera menutup dan menghentikan operasionalisasi kegiatan http://www.cpns.info/ p/daftar-isi.html danmeminta maaf secara tertulis kepada Kementerian PANRB melalui Media Nasional paling lambat 1 (satu) hari setelah somasi ini diterima.

“Apabila dalam batas waktu toleransi yang telah kami berikan tersebut tidak mengindahkan/melaksanakansomasi/peringatan ini, maka kami akan menindaklanjuti dengan tuntutan hukumsesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Herman.

Herman juga mengataan bahwa pihaknya telah berkirim surat kepada Direktur e-Bisnis Kemenetrian Kominfo untuk menginformasikan bahwa terdapat 2 portal dengan konten/isi yangmemberikan informasi tentang penerimaan, jadwal, dan formasi CPNS Tahun 2016 yang tidak benar.


Diungkapkan bahwa Kementerian PANRB, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait hinggasaatini belum menyusun jadwal seleksi ataupun penerimaaan CPNS tahun 2016,sehingga dikhawatirkan info yang disampaikan kedua portal dimaksud menyesatkan serta berdampak meresahkan masyarakat. Karena itu, Kementerian PANRB minta Kominfo memblokirke dua portal dimaksud dengan konten/isi penerimaan CPNS Tahun 2016.


Tahun ajaran baru, masih adakah juga kasus bullying dan perpeloncoan baru? Sepertinya mulai tahun ini sudah tidak akan ada lagi kasus bullying, perpeloncoan dan kekerasan yang dilakukan oleh senior di sekolahan pada tahun ajaran baru.

Adalah Menteri Pendidikan Nasional, Anies Baswedan telah resmi melarang kegiatan masa orientasi siswa yang dilakukan oleh kakak kelas kepada peserta didik baru. Meskipun mereka masuk dalam anggota OSIS seperti dikutip Metronews:

“Meski pelaksananya anggota OSIS, akan tetap kita larang. Mulai tahun ini harus dilakukan oleh guru atau pengajar”, kata Anies Baswedan


Ini mungkin menjadi kabar gembira bagi para orang tua yang anaknya masuk ke jenjang pendidikan lebih tinggi, baik SMP, SMA atau perguruan tinggi. Karena mereka tidak perlu khawatir lagi terjadinya kekerasan terhadap anaknya yang mereka titipkan di sekolahan tersebut.

source : Metronews

Bapak dan Ibu guru sekalian tentunya sudah mengenal dan mengetahui Apa fungsi dari Kalender Pendidikan ini, di awal tahun pelajaran ini tentunya para guru di sekolah-sekolah sangat membutuhkan Kalender Pendidikan, nah bagi para guru berikut ini kami bagikan link download Kalender Pendidikan untuk Tahun Pelajaran 2016/2017 untuk berbagai provinsi.


Silahkan pilih kalender Pendidikan sesuai dengan daerah anda masing-masing melalui link berikut ini :


Berdasarkan data astronomi, Jumat (15/7/2016) pukul 16.27 WIB atau pukul 17.27 WITA, matahari melintas tepat di atas Ka'bah, sehingga bayang-bayang suatu benda yang berdiri tegak lurus di mana saja akan mengarah ke Kakbah.

Sehubungan dengan itu, Kementerian Agama mengimbau kepada umat muslim di seluruh Indonesia yang akan memperbaiki arah kiblatnya agar disesuaikan dengan arah bayang-bayang benda tersebut di atas.

Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syarian Ahmad Tambrin sebagaimana diberitakan Kemenag.go.id, Rabu (13/7/2016), mengatakan berdasarkan tinjauan astronomis/falak, terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan untuk meluruskan arah kiblat. Cara itu di antaranya menggunakan kompas, theodolit, serta fenomena posisi matahari melintas tepat di atas Kakbahyang dikenal dengan istilah Istiwa A’zam atau Rashdul Kiblat.

Untuk menggunakan teknik Rashdul Kiblat, Tambrin menyampaikan ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan yaitu pertama, pastikan benda yang menjadi patokan harus benar-benar berdiri tegak lurus atau pergunakan Lot/Bandul.


Kedua, permukaan dasar harus betul-betul datar dan rata. Ketiga, jam pengukuran harus disesuaikan dengan BMKG, RRI, dan Telkom.


Menurut Surat Edaran Mendikbud No 4 Tahun 2016 tentang Hari Pertama Sekolah  dinyatakan bahwa Hari pertama sekolah juga menjadi kesempatan mendorong interaksi orang tua dengan guru untuk menjalin komitmen bersama dalam mengawal pendidikan anak.



Kemendikbud / Kemdikbud juga meminta seluruh kepala daerah untuk turut mendukung penyebaran pesan hari pertama sekolah atau hari pertama masuk sekolah dengan cara:

  1. Mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS untuk mengantar anak ke sekolah di hari pertama sekolah dan dapat memberina dispensasi dapat memulai kerja sesudah mengantar anak ke sekolah. di hari pertama masuk sekolah
  2. Mendukung sekolah dalam menyambut siswa baru dan berinteraksi dengan orang tua
  3. Menyampaikan kepada instansi swasta di daerah agar memberikan dispensasi bagi karyawan untuk dapat memulai kerja sesudah mengantarkan anaknya ke sekolah di hari pertama masuk sekolah
  4. Menggunakan berbagai kanal informasi untuk menyebarkan pesan hari pertama masuk sekolah kepada publik


Selengkapnya tentang Surat Edaran Tersebut silahkan unduh Surat Edaran Mendikbud tentang pelaksanaan hari pertama masuk sekolah melalui link berikut ini :




Jakarta- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) belum lama ini merilis laman pengaduan pungutan liar (pungli) di sekolah menyusul banyaknya keluhan orangtua setiap tahun ajaran baru terutama untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan, situs laporpungli.kemdikbud.go.id, merupakan wadah bagi pelaku pendidikan, seperti orangtua, pemerintah daerah (pemda), maupun siswa yang merasa dirugikan karena pungutan yang berlebihan. "Situs ini merupakan saluran untuk menyampaikan laporan mengenai pengutan di sekolah yang dirasa merugikan siswa atau orangtua siswa," kata Pendiri Indonesia Mengajar itu, belum lama ini.

Dijelaskan dia, kehadiran situs ini, karena pemerintah tidak menutup mata bahwa masih ada praktik pungutan di sekolah yang memberatkan, terutama saat penerimaan peserta didik baru.

Anies menyebutkan, saluran pelaporan ini disediakan bagi siapa saja yang merasa dirugikan mengingat sebagian sekolah memandang siswa sebagai ladang untuk menghasilkan uang. "Jangan ada lagi pihak yang memandang siswa sebagai pundi-pundi uang untuk dikeruk. Mereka adalah anak kita, adik kita. Mereka adalah wajah masa depan kita. Kita harus bantu, kita harus fasilitasi jangan malah dijadikan sebagai penghasilan," ujar alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) ini.

Menurut dia, pelaporan dan pengaduan akan diselesaikan dengan kerja sama antar pemda, dan Direktorat Jenderal terkait di Kemdikbud.

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2012, tidak boleh dilakukan pungutan kepada peserta didik atau orangtua atau walinya yang tidak mampu secara ekonomis. Kedua, tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Ketiga, tidak boleh digunakan untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan baik langsung maupun tidak langsung.


Anies mengimbau kepada pemda untuk proaktif mengingatkan kepada tiap sekolah atau satuan pendidikan agar tidak melegalkan pengenaan pungli. “Biaya pendidikan itu harus memegang prinsip keadilan, jangan memaksa orangtua apalagi siswa dengan embel-embel persyaratan masuk sekolah,” kata Anies.

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget
Laporkan Link Rusak Disini
×
_

Kirim masukan, keluhan, atau request aplikasi kepada admin melalui pesan di bawah ini