October 2016

Bapak dan Ibu Guru serta rekan-rekan operator di seluruh Indonesia, kali ini saya akan sedikit membagikan tips agar PMP yang kita kerjakan dapat terkirim dengan lancar.



Seperti yang kita ketahui bahwa aplikasi PMP ternyata masih mengalami beberapa kendala diantaranya yaitu seringkali kuisioner tidak muncul dan juga masalah ketika sedang melakukan pengiriman. Belum diketahui secara pasti mengapa hal ini terjadi. 


Untuk anda yang mengalami hal tersebut, berikut beberapa tips yang bisa anda coba : 
  1. Bagi yang mengalami masalah dengan kueisioner bisa mengunduh bisa meng update dengan patch 14.007 Unduh Filenya disini
  2. Cobalah untuk Backup data kemudian restore sebelum mengirim
  3. Lakukan pengiriman sesuai jadwal, untuk jadwalnya silahkan unduh disini
Demikian tips ini semoga bermanfaat. 


Sesuai dengan Juknis BOS Tahun 2016 untuk cut off/pengambilan data dari Dapodik untuk BOS triwulan 3 dan triwulan 4 telah dilakukan, masing-masing pada tanggal 1 Juni 2016 dan 21 September 2016 yang lalu. Dan dana BOS telah disalurkan sesuai dengan data yang masuk pada waktu cut off tersebut.

Dari data penyaluran BOS tersebut juga diketahui bahwa ada sekolah yang dana BOS nya belum tersalurkan secara penuh. Dimana hal ini dapat disebabkan karena keterlambatan update/sinkronisasi data pada waktu cut off atau penyebab teknis lainnya, seperti data tidak lengkap dan lain sebagainya. Atau sekolah yang bahkan kelebihan salur disebabkan data ganda atau penyebab teknis lainnya. Maka untuk memvalidasi masalah dana BOS yang lebih/kurang salur triwulan 3 dan triwulan 4 tersebut, akan dilakukan penarikan data/cut off pada tanggal 30 Oktober 2016.

Memperhatikan adanya cut off untuk dana  BOS dan cut off yang lebih/kurang salur triwulan 3 dan triwulan 4 ini sebagaimana diuraikan di atas, maka dihimbau semua sekolah untuk segera melakukan sinkronisasi data dari Aplikasi Dapodik. Dari hasil pengamatan dan pemantauan di server Dapodik per tanggal  13 Oktober 2016 masih ditemukan cukup banyak sekolah yang belum melakukan sinkronisasi data Tahun Pelajaran 2016/2017 (daftar terlampir). Dimana sekolah-sekolah tersebut berpotensi tidak mendapatkan pencairan dana BOS.

Silahkan Unduh Daftar Sekolah yang belum singkronisasi BOS Update 14 Oktober 2016


Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Muhadjir Effendy, menggulirkan gagasan guru harus berada di sekolah delapan jam per hari. Hal tersebut ia sampaikan saat memberikan anugerah Kawastara Pawitra di Kota Solo, Jawa Tengah, Sabtu 15 Oktober 2016.

"Saya sedang merancang guru wajib di sekolah selama delapan jam. Terutama yang sudah mendapat tunjangan profesi," ujar Muhadjir.

Mendikbud mengatakan profesionalitas guru salah satunya diukur melalui waktu kerja. "Kalau guru baru 1 atau 2 jam sudah pulang, ya tidak profesional namanya. Apalagi kalau sengaja  dicepatkan untuk les, yang membuka les dia sendiri. Itu tidak profesional," urainya.

Gagasan tersebut mendorong guru untuk tidak mengurangi porsi materi di sekolah. "Belajar harus tuntas di sekolah. Waktu di rumah digunakan anak-anak dengan keluarga. Jangan beban dibawa pulang," kata dia.

Muhadjir juga mengatakan delapan jam di sekolah tidak melulu dapat dimanfaatkan untuk terus memberikan materi namun juga membimbing siswa-siswi dengan kegiatan lain. " Misalnya ada bimbingan, pengawasan, kegiatan ekstrakulikuler, dampingi siswa-siswinya," imbuhnya.

Menurut Muhadjir sudah seharusnya guru memberikan yang terbaik untuk para siswanya. "Gaji guru dan tunjangan profesi itu dari rakyat. Sehingga harus memberikan yang terbaik bagi rakyat," kata dia.

Muhadjir juga mengatakan pekerjaan-pekerjaan administratif yang dilakukan guru harus dikurangi. "Supaya mereka fokus mendidik," ujarnya.

Gagasan guru berada di sekolah selama delapan jam ini, lanjutnya, masih dalam pembahasan. "Ini masih kita pelajari dari sisi aspek-aspek legalnya," kata dia.

Di awal kepemimpinannya di Kemendikbud menggantikan Anies Baswedan, Muhadjir pernah membuat gagasan sekolah sehari penuh atau full day school bagi siswa. Namun, gagasan ini banyak ditentang sehingga dikaji ulang. Menurutnya, sekolah sehari penuh bisa memaksimalkan pengawasan anak, terutama bagi orang tua anak yang sibuk bekerja.

source : http://jateng.metrotvnews.com


Persebaran guru yang tidak merata menjadi persoalan klasik yang tak kunjung selesai.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mewacanakan untuk menjadikan guru sebagai pegawai negeri sipil (PNS) nasional. Sehingga mereka bisa dipindah-pindah sesuai kebutuhan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan saat ini rasio secana nasional guru dan siswa itu sebenarnya telah diangka 1:18.

Jumlah tersebut hanya terpaut satu angka dibandingkan Jepang yang punya rasio guru siswa 1:17. Tapi, persebaran guru di Indonesia masih belum merata.

Penyebab utamanya adalah guru menjadi pegawai daerah setelah ada otonomi.

“Kita nomor 2 di Asia dari perbandingan guru dengan murid. Jadi mestinya efisien. Kenapa itu terjadi? karena distribusinya yang tidak baik akibat otonomi pegawai negeri,” ujar JK saat membuka Kovensi Nasional Pendidikan Nasional VIII di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Rabu malam (12/10) lalu.

JK mengibaratkan bakal sulit memindah guru dari kabupaten Bogor ke Sukabumi. Meskipun di Sukabumi ada kekurangan guru misalnya.

“Ada fikiran untuk memberikan suatu fungsi nasional kepada guru sehingga kita bisa pindah-pindahkan, yang mana kekurangan pindah kesitu,” imbuh dia.

Selain itu, guru yang saat ini menjadi pegawai daerah itu rawan terseret arus politik pada saat pemilihan kepala daerah.

Bahkan, ada guru yang terlibat menjadi tim sukses bupati atau wali kota. Bila calon kepala daerah terpilih maka guru tersebut bisa menjadi kepala dinas.

“Kalau kalah ditempatkan di kecamatan yang jauh, ya apa boleh buat kan. Ini kita harus hindari itu,” ujar JK.

Semestinya guru saat ini harus lebih profesional. Lantaran, tunjangan untuk guru juga sudah lebih tinggi dibandingkan dengan pegawai negeri sipil yang satu golongan.

Apalagi, anggaran pendidikan yang punya porsi 20 persen dari APBN itu sekitar 60 persennya dipergunakan untuk keperluan guru.

Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Sumarna Surapranata menuturkan pemindahan guru dari PNS daerah ke pusat itu bisa saja terjadi. “’Tetapi karena terkait dengan aturan, maka undang-undangnya harus diubah dulu,”’ katanya.

Pejabat yang akrab disapa Pranata itu menjelaskan, status kepegawaian guru diantaranya terikat dengan UU Otonomi Daerah.

Pranata menjelaskan pendidikan usia dini, dasar dan menengah itu adalah kewenangan pemerintah pusat yang diotonomikan ke daerah. Sementara untuk pendidikan keagamaan dan pendidikan tinggi tetap terpusat.

Pendidikan keagamaan di bawah Kementerian Agama (Kemenag) sementara pendidikan tinggi di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti).

“’Berdasarkan ketentuan otonomi daerah itu, maka PNS guru paud, dasar, dan menengah menjadi pegawai pemda,” tuturnya.

Aturan yang berlaku saat ini adalah PNS guru paud, SD, dan SMP adalah milik pemerintah kabupaten dan kota. Sedangkan untuk PNS guru SMA dan SMK menjadi pegawai pemerintah provinsi.

Dirinya juga menjelaskan jika nanti UU tentang otonomi daerah direvisi dan menyasar urusan pendidikan, bisa saja PNS guru berganti jadi pegawai pusat. Dia mengakui bahwa distribusi guru PNS terjadi ketimpangan antara kawasan perkotaan dengan pedalaman.

Untuk mengatasi kesenjangan guru berkualitas itu, Kemendikbud membuat program pengiriman guru garis depan (GGD). Guru-guru peserta program GGD ini tetap berstatus PNS daerah.


Namun mereka terikat kontrak untuk bersedia di tempatkan di daerah terluar, terdepan, dan terpencil (3T). Tahun ini kukota GGD mencapai 7.000 kursi.


Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan guru yang akan memasuki usia pensiun tidak harus kuliah untuk memperoleh sertifikasi. "Saya pada prinsipnya setuju. Jadi mereka yang sudah tinggal pensiun tiga tahun masa harus masuk S-1, kapan sekolahnya. Sudah nanti diberikan sertifikat saja, nanti kalau salah biar menterinya yang tanggungjawab," kata Muhadjir saat di Merauke, Jumat (7/10/2016).

Sertifikasi bagi guru yang telah memasuki limit pengabdian, kata dia, nantinya dipelajari dahulu oleh Kemdikbud untuk selanjutnya diambil kebijakan terkait hal itu. "Tapi bagi guru yang kurang dari lima tahun masa pensiun harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan," katanya. Ia menambahkan dari total sekitar tiga juta guru yang ada, baru 61 persen diantaranya telah diberikan sertifikasi dan mendapat tunjangan profesi. Sebelumnya, ia mengatakan sebagian besar guru di Indonesia belum profesional dalam melaksanakan tugas. "Sampai sekarang sebagian besar belum profesional walaupun tunjangan profesinya sudah diterima," katanya Tunjangan profesi yang bertujuan menjadikan guru lebih semangat dan profesional, menurut dia, ternyata salah ditafsirkan oleh tenaga pendidik. "Dulu sebelum dia profesional sudah dikasih tunjangan supaya dia lebih profesional, ternyata lupa. Dia menikmati tunjangan tapi tidak profesional juga," ujarnya.

source : http://news.okezone.com/


Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) berencana membuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Namun, rekrutmen ini hanya ditujukan untuk beberapa profesi tertentu.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Herman Suryatman mengatakan, rekrutmen CPNS ditujukan untuk profesi tenaga pendidik dan kesehatan.

"Hanya memang ada yang dikecualikan, antara lain guru, tenaga kesehatan dan formasi lainnya yg membidik Nawacita," kata dia kepada Liputan6.com, Jumat (7/10/2016).

Namun demikian, Herman masih enggan menyebut kebutuhan CPNS yang bakal direkrut. Saat ini, lanjut dia, pemerintah sedang melakukan kajian terkait jumlah beserta besaran anggaran yang dibutuhkan terkait rekrutmen ini. "(Masih) Dikaji dari sisi teknokratis, termasuk dari sisi kapasitas fiskal negara," tutur dia.
Soal waktu rekrutmen, Herman juga masih enggan memberikan keterangan lebih lanjut. "Tunggu dan sabar," ujar dia.

Menteri PAN RB Asman Abnur sebelumnya memastikan segera mengumumkan pembukaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dalam waktu dekat.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini pengumumannya. Kalau sudah matang, pasti saya umumkan," kata dia.

Ketika dikonfirmasi lebih jauh mengenai waktu pengumuman dan kuota penerimaan CPNS jalur pelamar umum yang dibuka, Asman masih merahasiakannya. Dengan alasan pemerintah sedang menghitung kebutuhan.


"Pokoknya jangan minggu ini, nanti tunggu proses selesai. Karena sekarang saya lagi menghitung kebutuhan CPNS, yang pensiun, jadi belum diputuskan. Tunggu saja, kalau saya ngomong malah jadi janji, yang penting nanti data saja," ujar dia.


Batas nilai minimal kelulusan ujian tulis program jalur Pendidikan Latihan Profesi Guru (PLPG) sebagai syarat dalam proses sertifikasi, tahun ini dinaikkan cukup signifikan, bahkan hampir dua kali lipat dari nilai minimal kelulusan tahun sebelumnya.

Kasi Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPTK) Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Susmoro, mengungkapkan tahun ini batas nilai minimal kelulusan ujian tulis PLPG ditetapkan 80. Angka ini naik dari sebelumnya yang hanya 42.

Menurut dia, kebijakan itu sebagai salah satu langkah untuk memperketat proses sertifikasi guru. Apalagi hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) beberapa waktu lalu secara umum di tingkat nasional dinilai masih kurang menggembirakan.

Selain itu, lanjutnya, hal tersebut sekaligus sebagai langkah persiapan terkait UKG yang ke depan kemungkinan batas nilai minimalnya juga akan dinaikkan.

Kendati demikian, ia memastikan, bagi guru yang nilai PLPG-nya di bawah batas nilai minimal, mereka masih bisa mengulang ujian tulis.  Mereka tidak perlu mengikuti dari awal, tetapi cukup ujiannya yang diulang.

Sementara terkait pelaksanaan Pendidikan Latihan Profesi Guru, dia menjelaskan, untuk guru-guru di Kabupaten Banyumas akan dilaksanakan di sejumlah tempat. Di antaranya di Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Universitas Negeri Semarang (Unnes) dan Universitas PGRI Semarang.

Untuk PLPG di UMP dibagi ke dalam tiga tahap, yakni tahap I (12-22 Oktober), tahap II (23 Oktober-2 November) dan tahap III (3-13 November). Tahap I berjumlah 112 orang, tahap II sebanyak 181 orang dan tahap III ada sebanyak 111 orang. “Total secara keseluruhan ada sebanyak 404 orang guru yang akan mengikuti PLPG di UMP,” terang dia.

Susmoro menambahkan, guru dari Kabupaten Banyumas yang mengikuti PLPG di UMP merupakan guru kelas, guru TK dan guru mata pelajaran (mapel) bahasa Inggris jenjang SMP.


Adapun yang di Unnes merupakan guru mata pelajaran Bimbingan Konseling (BK) dan Universitas PGRI Semarang untuk guru mapel yang lain.

Sekian Sedikit informasi tentang sertifikasi guru, semoga dapat menjadi referensi informasi bagi rekan-rekan guru di seluruh Indonesia. Terima kasih.


JAKARTA - Upaya peningkatan kesejahteraan guru terus dilakukan pemerintah, salah satunya melalui tunjangan profesi atau sertifikasi guru. Sayangnya, hal tersebut belum sebanding dengan kemajuan kinerjanya. Beberapa guru masih belum memenuhi kompetensi, termasuk beberapa masalah lainnya. Atas dasar tersebut Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) di Indonesia menyelenggarakan Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI) guna membahas isu krusial guru, mencakup sistem rekrutmen calon guru, sistem pembinaan dan pengangkatan, terkait kurikulum, serta penempatan guru. Acara yang fokus pada arah kebijakan guru di Indonesia tersebut akan dihelat 12 sampai 15 Oktober dengan sekira 1.000 peserta.


"Persoalan guru harus diselesaikan dan disiapkan dengan pendidikan prajabatan. Namun bukan hanya dari LPTK yang membina. Karena user guru ini Kemdikbud," ujar Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Prof Dr H Djaali dalam konferensi pers KONASPI, Selasa (4/10/2016). Oleh sebab itu, Djaali mengajak pihak Kemdikbud berdiskusi untuk menyusun bersama apa yang terbaik, dalam pendidikan prajabatan maupun dalam jabatan. Menurut dia, hasil KONASPI menjadi rekomendasi tentang program mendesak yang harus dilakukan terkait guru. "Kita over supply sarjana pendidikan tetapi tidak bisa diangkat jadi guru. Karena hanya lulusan profesi yang bisa jadi guru. Sedangkan berdasarkan data ada kekurangan guru sekira 300 ribu. Dalam hal ini kami dalam persiapan pengelenggaraan profesi guru reguler," sebutnya. Guna menyiapkan guru berkualitas, imbuh Djaali, maka ke depan diperlukan saringan yang ketat. Apalagi, jika pendidikan profesi guru (PPG) dibatasi, yang lolos harus yang benar-benar berjiwa pendidik. "Selama ini PPG masih penugasan dan baru sekira 12 ribu. Nanti akan dibentuk tim persiapan seleksi program studi, juga standar nasional pendidikan guru. Kita menyadari PPG harus dengan jaminan kualitas," tandasnya.


JAKARTA — Ketua Umum Gerakan Indonesia Pintar Yanti Yulianti meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mempertimbangkan usulan sejumlah daerah untuk menambah penerima manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP). Penambahan tersebut untuk mengisi kekosongan pelajar yang seharusnya menerima KIP, tapi dikembalikan. "Data selengkapnya akan kami serahkan secara langsung pada Senin (3/10)," kata Yanti di Jakarta, Ahad (2/10).

Ia mencatat, setidaknya ada delapan kelompok yang belum masuk sebagai penerima manfaat KIP. Pertama, yakni anak dampingan Lembaga SOS Indonesia. Ia mengatakan, sebagian besar dari anak-anak ini merupakan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Kedua, data siswa korban banjir bandang Kabupaten Garut pada 21 September 2016. Ia menganggap, anak-anak tersebut layak menerima KIP sebagai siswa yang terdampak bencana. "Mungkin di antara mereka ada beberapa yang sudah dapat KIP, ada yang belum. Mohon disortir lagi," ujar Yanti.

Ketiga, data siswa SMA dan SMK di Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, yang diusulkan berhak memeroleh KIP. "Beberapa di antara mereka sudah memiliki KIP, ada yang sudah diinput di data pokok pendidikan (Dapodik)," jelasnya.

Keempat, data warga belajar pendidikan nonformal dari Jawa Barat. Ia memerinci, ada beberapa kabupaten yang mengajukan, yakni Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Subang, Kabupaten Bogor, dan Kota Bandung.

Kelima, data by name by address (BNBA) pekerja anak yang juga terdaftar sebagai peserta PKH dari Kementerian Tenaga Kerja. Keenam, rekap data KIP Madrasah.

Ketujuh, 5,7 juta data BNBA anak peserta PKH dari seluruh Indonesia yang juga termasuk dalam basis data terpadu (BDT) milik Kemensos. Kedelapan, data siswa dari pengaduan atau laporan masyarakat karena ditolak sekolah, mereka menyertakan surat keterangan tidak mampu (SKTM). Yanti berharap data yang akan diajukan tersebut dapat diterima dan segera dimasukkan ke dalam daftar penerima manfaat KIP.

Soal pendaftaran data KIP ke Dapodik, Kemendikbud akhirnya mengeluarkan surat edaran bernomor 19/D/SE/2016 ihwal perpanjangan batas waktu pendaftaran KIP ke Dapodik. Surat tersebut ditujukan kepada kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, dan operator Dapodikdasmen di seluruh Indonesia.

"Salah satu poinnya, pendaftaran KIP dalam aplikasi Dapodik dapat dilakukan sampai dengan akhir Desember 2016," kata Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Kemendikbud Hamid Muhammad di Jakarta, Ahad (2/10).

Kemendikbud menargetkan distribusi KIP selesai pada 30 September 2016. Berdasarkan data Kemendikbud pada 28 September 2016, sebanyak 17.067.951 (95,2 persen) dari total target 17,9 juta kartu telah diterima rumah tangga sasaran (RTS).

Namun, sebanyak 765.193 (4,3 persen) kartu masih dalam proses pengiriman. Kemudian, terdapat 94.164 (0,5 persen) kartu yang dikembalikan oleh penerima. Alasannya, penerima tidak dikenal, sudah pindah, dan meninggal dunia.

Berdasarkan data pokok pendidikan (Dapodik), sebanyak 10.793.830 siswa/peserta didik telah mendaftarkan kartunya ke sekolah/lembaga pendidikan. Masing-masing adalah siswa penerima KIP atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ataupun yang berasal dari keluarga penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Anggota Komisi X Dewan DPR RI Reni Marlinawati meminta pemasukan data KIP sebaiknya tidak dibatasi waktu. "Input (pemasukan) KIP jangan dibatasi waktu, tapi dilakukan terus-menerus," ujarnya.

Pemberian bantuan bagi siswa miskin, lanjutnya, jangan dihalangi dengan alasan teknis semata sebab bantuan sekecil apa pun dari pemerintah membantu siswa miskin tersebut. "Jangan karena alasan input data hak mereka tidak cair. Ini kan bantuan untuk siswa miskin," katanya.

Dia juga menjelaskan, penyaluran KIP yang terlambat pula yang menyebabkan Presiden Joko Widodo melakukan penggantian menteri. Seharusnya, lanjut dia, yang menjadi syarat dalam pemberian KIP adalah surat keterangan tidak mampu atau SKTM.

"Hingga saat ini, pemerintah belum mempunyai syarat dan data baku untuk mengawal distribusi dan pencairan KIP. Kalau misalkan data Program Keluarga Harapan (PKH) yang menjadi standar tingkat ekonomi seseorang optimal, maka Dapodik pun tidak diperlukan karena data siswa miskin pasti ada di PKH," ujarnya.


Selain itu, Kemendikbud harus meminta pihak perbankan penyalur KIP agar jangan terlalu lama melakukan proses pencairan. Dia menyampaikan, pencairan KIP di bank susah karena antrenya yang sangat lama sebab ada bank yang hanya membatasi 50 orang yang bisa mencairkan KIP-nya per hari. "Bank lambat dalam proses pencairan,"
source : http://www.republika.co.id

alih fungsi

PROGRAM SERTIFIKASI PENDIDIK DAN SERTIFIKASI KEAHLIAN BAGI GURU SMK/SMA (ALIH FUNGSI)

Salah satu arah kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan adalah meningkatkan kualitas pendidikan vokasi serta pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia. Melalui Inpres ini, Mendikbud diinstruksikan untuk meningkatkan jumlah dan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) di SMK.


Menindaklanjuti Inpres tersebut dan dalam rangka penataan dan pemenuhan guru produktif di SMK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan perlu melakukan cara strategis pada tahun 2016, yaitu akan melaksanakan Program Sertifikasi Pendidik Dan Sertifikasi Keahlian Bagi Guru SMK/SMA atau yang dikenal dengan program Alih Fungsi. Dengan program alih fungsi guru tersebut, diharapkan dapat memenuhi kekurangan guru produktif di sekolah menengah kejuruan (SMK).

Untuk selanjutnya mari kita bahas sedikit tentang Program Alih Fungsi berikut ini : 

Tujuan
  • Program Alih Fungsi bertujuan untuk Meningkatkan kompetensi guru SMK dan SMA yang mengampu mata pelajaran adaptif untuk memperoleh kompetensi keahlian tambahan dan mampu menjadi guru mata pelajaran produktif di SMK.
  • Memenuhi kebutuhan guru produktif di SMK khususnya untuk 4 bidang prioritas yaitu maritim/kelautan, pertanian, ekonomi kreatif, pariwisata, serta teknologi dan rekayasa.


Manfaat
  • Guru memperoleh sertifikat pendidik dan sertifikat keahlian sesuai dengan kompetensi keahlian.
  • Proses pembelajaran di SMK lebih optimal sesuai dengan prinsip profesionalisme dan kewirausahaan.
  • Lulusan SMK mempunyai kompetensi yang sesuai dengan bidang keahlian sehingga mampu bersaing di dunia kerja terutama menghadapi MEA.
Untuk persyaratan peserta dan info selengkapnya silahkan menuju ke alamat berikut ini : 



JAKARTA, kini.co.id – Informasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2016 dinanti-nantikan oleh banyak pelamar di seluruh Indonesia. Begitupun, banyak informasi simpang siur yang berkaitan dengan penerimaan pegawai negara tersebut.

Untuk diketahui, saat ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) belum memberi keputusan terkait penerimaan CPNS 2016.

Deputi SDM Aparatur Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, terkait dengan pengadaan pegawai tahun 2016, yang juga merupakan program prioritas kementerian atau quick win, menegaskan bahwa saat ini belum diputuskan.

“Dalam waktu dekat akan kami putuskan,” ujarnya, Sabtu (1/10/2016)

Sementara, Menteri PAN-RB Asman Abnur mengatakan saat ini pemerintahan memang mengalami banyak kekosongan di posisi ASN sebab ada pegawai pensiun dan meninggal dunia.

Kekosongan pegawai di pemerintahan mencapai 100.000 pegawai, jumlah tersebut dari total ASN 45 juta.

“Angkanya bertambah setiap hari, termasuk yang pensiun maupun meninggal. Kita menganalisa kebutuhan, saya sampaikan di ratas akhir bulan ini ada keputusan tentang penerimaan,” jelasnya.


Namun, saat ini kementerian masih harus menghitung berapa kebutuhan ASN dan saat ini pihaknya sedang menunggu finalisasi angka kebutuhan ASN tersebut.

source : http://nasional.kini.co.id

aplikasi pmp


Secara teknis Aplikasi PMP bersifat komponen opsional (add ons/pengaya) dari Aplikasi Dapodik, maka Aplikasi PMP akan dapat diinstall dan berjalan jika dikomputer tersebut telah ter-install Aplikasi Dapodik. Secara otomatis Aplikasi PMP akan mengambil entitas data pokok dari Aplikasi Dapodik seperti data profil sekolah, PTK, PD dan lainnya. Selanjutnya Aplikasi PMP akan menampilkan daftar pertanyaan/kuesioner untuk masing-masing entitas data tersebut.
Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) adalah lembaga yang berada di tingkat provinsi di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah yang bertugas melaksanakan Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah di provinsi berdasarkan kebijakan nasional. LPMP yang akan melakukan sosialisasi dan pendampingan terhadap implementasi dan pelaksanaan Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah menggunakan Aplikasi PMP.
Aplikasi PMP dapat diunduh pada laman : http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/. Dan selanjutnya panduan teknis serta informasi-informasi seputar Aplikasi PMP dan pelaksanaan Sistem penjaminan mutu pendidikan akan diunggah melalui laman: http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/.
Demikian informasi yang kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih, dan semoga dapat membantu rekan-rekan guru sekalian dalam mengisi dan mengerjakan aplikasi pmp tersebut..

Untuk Info Lengkap dan Tanya Jawab Seputar Aplikasi Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) anda bisa download File PDF berikut ini : 

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget
Laporkan Link Rusak Disini
×
_

Kirim masukan, keluhan, atau request aplikasi kepada admin melalui pesan di bawah ini