November 2016


Kalangan DPR mendukung ‎kebijakan pemerintah untuk menunda rekrutmen CPNS pada 32 instansi pusat. Hal itu karena keputusan tersebut masih menyisakan persoalan.

Terutama masalah honorer kategori dua (K2). "Sesuai pembahasan Komisi II dengan MenPAN-RB disepakati, tidak ada rekrutmen CPNS tahun ini. Rekrutmen bisa dilakukan bila revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah disahkan," kata anggota Komisi II DPR Bambang Riyanto kepada JPNN.com, Selasa (15/11/2016).

Dia berpandangan, UU ASN yang sudah ditetapkan pada 2014 itu tidak memenuhi unsur keadilan. Oleh karena itu, kata dia, layak direvisi meski sifatnya terbatas.

Komisi II sendiri menentang usulan MenPAN-RB Asman Abnur yang ingin merekrut CPNS tahun ini. Hal itu karena keinginan MenPAN-RB tersebut tidak memiliki landasan hukum.

Sejauh ini, DPR bersikeras untuk merevisi UU ASN lantaran di dalam UU tersebut tidak mengatur tentang tenaga honorer dan kontrak.

Padalah, selama ini merekalah yang mengisi pekerjaan PNS.‎ "Rekrutmen CPNS tanpa dasar hukum yang jelas bisa digugat sewaktu-waktu. Itu sebabnya kami meminta MenPAN-RB untuk menunda. Untungnya MenPAN-RB sangat responsif," ucap politikus Gerindra itu.

source : JPNN


Janji pemerintah buat merevitalisasi sekolah di seluruh daerah bakal segera direalisasikan.  Untuk tahap pertama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan memperbaiki sekitar 20 ribu Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

“Saya sudah buat peta tahun 2017 akan ada 42 ribu ruangan rusak yang kita perbaiki. Kira-kira itu nanti 20 ribu sekolah yang diperbaiki,” ujar Mendikbud Muhadjir Effendy dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/11).

Dia menjelaskan, perbaikan yang dilakukan banyak macamnya. Mulai dari penambahan fasilitas, hingga peningkatan standar layanan sekolah.

“Standar pelayanan minimumnya akan kita naikan. Karena standar yang dipakai SD Inpres dan SMP Inpers sekarang ini, standar 25 tahun yang lalu. Jadi sudah tidak update, harus kita naikan,” jelasnya.

Standar layanan di 20 ribu sekolah yang diperbaiki akan mengacu pada pola Full Day School (FDS). Kata Menteri Muhadjir, peningkatan ini sejalan dengan rencana pemerintah mengoptimalkan pendidikan karakter.

“Nanti standarnya kita naikan seperti sekolah-sekolah full day. Sekolah yang lengkap, ada perpustakaan, ada tempat istirahat. Ada ruang guru, ada tempat untuk kegitan non class itu tadi, untuk pendidikan karakter. Bermain peran, itu yang mau kita rancang,” tandas pria yang pernah menjabat rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini.

Kemdikbud memang tengah mempersiapkan perubahan pola pendidikan untuk tingkat SD dan SMP. Sesuai dengan janji Presiden Joko Widodo dalam Nawacita, pola pendidikan karakter akan lebih ditonjolkan.  Saat ini ratusan kepala sekolah tengah menjalani pelatihan untuk menerapkan pola baru ini.

source : http://pojoksatu.id


Pelaksanaan rekruitmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari pelamar umum di 32 kementerian/lembaga ditunda hingga tahun 2017.

Hal itu dikatakan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur. Keputusan itu dikeluarkannya setelah meminta persetujuan presiden.

Semula, penerimaan CPNS instansi pusat direncanakan mulai digelar tanggal 1 – 19 Oktober 2016. Baik dari pengumuman pembukaan sampai pendaftaran.

Penundaan itu merujuk pada arahan presiden dalam Rapat kabinet terbatas Senin (24/10) lalu dan hasil rapat koordinasi tingkat Menteri terkait pada Senin (7/11) yang dipimpin Menteri PANRB.

Ke-32 instansi dimaksud sebelumnya telah memperoleh persetujuan prinsip penambahan kebutuhan PNS.

Namun dengan adanya surat Menteri PANRB yang ditujukan kepada 32 Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pusat, maka pengadaan CPNS dari jalur pelamar umum ditunda.

“Kami harapkan masing-masing instansi tetap melanjutkan melakukan penataan organisasi, sekaligus penataan pegawai agar tetap mampu mendukung optimalisasi capaian kinerja,” ungkap Asman dalam surat tertulisnya, Rabu (9/11).
Surat itu ditujukan kepada 32 PPK, yakni :
1.    Menteri Kesehatan
2.    Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3.    Menteri Agama
4.    Menristek Dikti
5.    Menteri Pertahanan
6.    Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi
7.    Menteri Perhubungan
8.    Menteri Perindustrian
9.    Menteri PUPR
10.    Menteri ESDM
11.    Menteri Agraria dan Tata Ruang
12.    Menteri Pariwisata
13.    Menteri Pertanian
14.    Menteri Kelautan dan Perikanan
15.    Menteri LH dan Kehutanan
16.    Menteri Hukum dan HAM
17.    Menteri PANRB
18.    Kepala Kepolisian RI
19.    Ketua Mahkamah Agung
20.    Kepala LIPI
21.    Kepala LAPAN
22.    Kepala LAN
23.    Kepala BMKG
24.    Kepala BPPT
25.    Kepala BIN
26.    Ketua BPK
27.    Kepala BNPT
28.    Kepala BNN
29.    Kepala Badan POM
30.    Kepala BPKP
31.    Kepala BATAN
32.    Kepala BAPETEN

Untuk diketahui, keputusan itu tertuang dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/3656/M.PAN-RB/11/2016 tentang Informasi Penundaan Pengadaan CPNS Pusat dari Pelamar Umum Tahun 2016, yang ditandatangani Asman Abnur, Selasa (8/11) kemarin.
source : http://www.jawapos.com/


Komisi X DPR RI akan menjembatani para guru swasta yang tergabung dalam Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).

Hal itu terkait dengan minimnya perhatian pemerintah pusat terhadap kesejahteraan para guru di sekolah swasta ataupun honorer. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri menjelaskan, selama ini perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan guru yang berstatus non-PNS masih sangat jauh dari harapan.†

”Tidak ada alasan bagi negara untuk tidak memperhatikan profesi guru terutama non-PNS. Tugas guru sangat mulia dan sepatutnya kesejahteraannya harus diperhatikan,” kata Fikri saat menghadiri Rakornas PGSI di kompleks wisata Guci, Kecamatan Bumijawa, barubaru ini.

Wakil rakyat dari dapil Kabupaten/ Kota Tegal dan Brebes tersebut menjelaskan, minimnya perhatian pemerintah pusat terhadap kesejahteraan guru non- PNS terjadi di banyak daerah di Indonesia.

Cari Solusi

Karena itu, pihaknya berkomitmen untuk terus mendorong pemerintah agar mencari solusi untuk mengatasi persoalan tersebut. ”Kami akan membantu mengomunikasikan dan menjembatani PGSI dengan Kemdikbud dan Kemenag.

Khususnya dalam mencari solusi atas masih rendahnya perhatian pemerintah terhadap guru,” tandas politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut. Ketua Pengurus Besar PGSI Fatah Yasin mengemukakan, saat ini ada beberapa permasalahan yang mendesak diselesaikan. Di antaranya yaitu kebijakan baru dari pemerintah yang dinilai cukup menghambat proses sertifikasi guru non-PNS.

”Selain itu, belum dicairkannya tunjangan penyetaraan atau inpassing bagi guru non-PNS juga cukup disayangkan. Sejak 2011 hingga sekarang, guru swasta di bawah naungan Kemenag yang sudah mendapatkan SK inpassing atau penyetaraan, masih banyak yang belum memperoleh tunjangan,” jelas Fatah.

Adapun Ketua Komisi Nasional Pendidikan (Komnasdik) Kabupaten Tegal M Sofiyudin menilai, pemerintah selama ini cenderung hanya memperhatikan kesejahteraan guru-guru PNS. Sementara itu, guru-guru honorer dan swasta justru masih banyak yang hidup serba kekurangan.
source : http://berita.suaramerdeka.com


JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK), melakukan penataan dan pemenuhan guru produktif di SMK untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan vokasi serta pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja. Salah satu caranya dengan merancang Program Keahlian Ganda, yang sebelumnya dikenal dengan Program Alih Fungsi Guru.

“Saat ini kita memerlukan sekitar 91 ribu guru SMK untuk bidang-bidang yang menjadi prioritas, yaitu maritim atau kelautan, pertanian dan ketahanan pangan, pariwisata, industri kreatif, serta teknologi dan rekayasa,” kata Dirjen GTK, Sumarna Surapranata, Senin (7/11).

Pranata menjelaskan ada dua cara untuk memenuhi kebutuhan guru produktif SMK, yaitu dengan melakukan rekrutmen atau program keahlian ganda. Namun menurutnya, untuk melakukan sistem rekrutmen, tidaklah mudah, sebab suplainya juga belum ada. "Karena itu dalam jangka waktu pendek, yaitu langkah strategis untuk tahun 2016 hingga 2017 Kemendikbud menempuh cara kedua melalui Program Keahlian Ganda," ujar Pranata.

Untuk mekanismenya, lanjut Pranata, dalam Program Keahlian Ganda, seorang guru SMA/SMK bisa memiliki dua sertifikasi, yaitu Sertifikasi Pendidik dan Sertifikasi Keahlian. Dengan begitu, guru SMA/SMK yang telah memiliki sertifikasi keahlian diharapkan dapat memenuhi kekurangan guru produktif di SMK. “Tahun ini kita akan mulai program sertifikat ganda kepada 15.000 guru adaptif, yaitu guru-guru yang saat ini mengajar mata pelajaran Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, IPS, dan Bahasa Inggris,” tutur Pranata.

Pranata mengatakan, pendaftaran untuk Program Keahlian Ganda tersebut sudah dibuka sejak dua bulan lalu dengan sistem dalam jaringan (daring) atau online. Pendaftarannya dilakukan secara terbuka untuk semua guru SMA maupun SMK yang termasuk guru adaptif. "Hingga 30 Oktober lalu terhitung jumlah pendaftar mencapai 16.000 orang, dan akan diseleksi hingga hasil akhir 15.000 orang untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan Program Keahlian Ganda," katanya.

Dia menambahkan Program Keahlian Ganda adalah untuk mendapatkan sertifikat keahlian sebagai guru produktif akan berlangsung selama 12 bulan melalui empat tahap dengan tahap ON dan IN. Pada akhir pelatihan, jika lulus ujian, guru yang menjadi peserta Program Keahlian Ganda bisa mendapatkan sertifikat ganda, yaitu sertifikat keahlian dan sertifikat pendidik.

“Untuk tahap ON itu, peserta belajar mandiri di sekolah ssalnya, dan diberikan modul dan pendampingan. Sedangkan untuk tahap IN ada di industri dan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK),” terangnya.
source : http://www.radarbangka.co.id/


JAKARTA– Indonesia tidak hanya menghadapi ancaman kelangkaan dosen, tetapi juga tenaga guru pengajar di tingkat dasar dan menengah. Hingga tahun 2019 mendatang ada 500.00 guru yang akan pensiun, sementara rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) belum juga dibuka. 

Guru-guru yang mau pensiun ini terutama para pengajar di tingkat SD. Mereka rata-rata diangkat pada 1970-an,” ujar Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rasyidi di Jakarta kemarin. Dia mengungkapkan saat ini guru dengan status PNS di sekolah-sekolah dasar rata-rata hanya berjumlah tiga orang. 

Padahal idealnya ada sembilan guru dengan status PNS. Posisi guru PNS ini lantas diisi guru honorer. Oleh karena itu, kata dia, jika pemerintah pusat belum bisa membuka rekrutmen CPNS, beri kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengangkat dan menggaji para guru honorer ini dengan dana APBD. ”Itu guru-guru honorer di daerah terpencil harus diprioritaskan karena mereka yang menggantikan tanggung jawab mengajar para guru PNS,” katanya. 

Unifah berharap, pemerintah membuka rekrutmen CPNS guru sesuai dengan kemampuan pemerintah. Namun dia menekankan, pengangkatan guru PNS harus diberikan kepada guru honorer kategori 2 (K2) yang telah memenuhi syarat. Selain itu dia meminta pemerintah membuat desain perencanaan kebutuhan guru yang dipetakan dengan mata pelajaran. 

Pengamat pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Said Hamid Hasan berpendapat pemerintah harus segera mengambil langkah strategis untuk mencegah kelangkaan guru. Menurutnya dalam kurun waktu 5 hingga 10 tahun mendatang ada lebih dari 750.000 guru yang akan pensiun. Di sisi lain moratorium rekrutmen CPNS hingga saat ini belum juga dibuka. 

”Bagaimana menggantinya jika terjadi moratorium pengangkatan guru? Pemerintah pun harus segera mengambil langkah strategis untuk menghadapi ancaman kepensiunan guru ini,” katanya ketika dihubungi KORAN SINDO kemarin. Said menjelaskan, masalah lain adalah bagaimana mengisi kekurangan guru ini, sementara standar pendidikan guru pun belum ada. 

Selain itu Program Pendidikan Guru (PPG) pun belum dibuka. Satu hal yang perlu diingat, menurutnya, seorang guru pensiun hanya bisa diganti seorang guru pemula dalam arti jumlah, tapi tidak dalam arti kualitas. Menurut dia, guru yang pensiun penuh dengan pengalaman dan memiliki kualitas yang tidak dipunyai guru pemula. 

Oleh karena itu, menurutnya, strategi penggantian guru harus menghitung jumlah dan kualitas. Artinya guru yang akan pensiun (guru utama) perlu didampingi guru pemuda untuk beberapa saat sehingga pengalaman guru utama tadi dapat ditularkan. ”Dengan cara itu guru pemula menyadap pengalaman profesional langsung dari guru utama. Pelapisan ini berlangsung dua tahun dan ketika guru utama tadi pensiun, guru pemula pun sudah lebih siap,” paparnya. 

Mantan anggota Tim Penyusun Kurikulum 2013 ini menuturkan, sehubungandenganitu pemerintah harus menyiapkan guru untuk 10 juta peserta didik yang belum mendapat akses ke sekolah. Sekarang perhatian Mendikbud yang utama adalah pada dua hal, upaya mengganti guru pensiun dan guru untuk 10 juta anak yang terabaikan hak konstitusionalnya. 

Sementara itu anggota Komisi X DPR Abdul Fikri berpendapat, tiap tahun 75.000 guru juga pensiun sehingga jika ditambahdenganancaman10.000 dosen yang akan pensiun dalam empat tahun ini, hal tersebut akan sangat mengkhawatirkan bagi nasib dunia pendidikan. ”Sebab tenaga pendidik itu adalah unsur utama dalam pendidikan. Sama halnya dengan peserta didik. 

Guru yang mau pensiun ini harus mendapat perhatian pemerintah,” urainya. Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu menuturkan, maju mundurnya pendidikan di Tanah Air sangat bergantung kepada tenaga pendidik. Menurut dia, kalau sekarang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia masih di atas angka 100 atau di bawah peringkat Vietnam, ini artinya kita belum bebas dari cap sebagai negara tertinggal. 

Fikri pun menyarankan agar lintas kementerian segera berkoordinasi untuk segera membuka keran rekrutmen CPNS tenaga pendidik dan bukan untuk formasi PNS lain. Fikri mengaku sangat khawatir Indonesia mendapatkan ancaman kekurangan guru. Sebab jika tidak dicari solusinya secara cepat dan bijaksana, persoalan ini akan mengurangi daya saing anak bangsa dalam menghadapi era globalisasi. 

Sebab, lanjut dia, rekrutmen tenaga pendidik baru yang berkualitas lebih lambat bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan anak Indonesia yang masuk usia sekolah. Pengamat pendidikan dari Eduspec Indra Charismiadji berpendapat, kebijakan tentang penempatan guru yang juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah harus dilakukan dengan lebih serius dan profesional, kebijakan harus berpihak pada kepentingan bangsa bukan golongan. 

Contoh, guru banyak yang tidak mampu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran karena usianya sudah mendekati pensiun, sebaiknya ambil kebijakan untuk memindahkan mereka ke pekerjaan lain seperti tenaga kependidikan.
source : http://www.koran-sindo.com


Indonesia Mengajar adalah gerakan. Usaha untuk mengajak semua pihak untuk ambil bagian menyelesaikan masalah pendidikan di Indonesia.
Cita-citanya adalah terlibatnya seluruh lapisan masyarakat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai janji kemerdekaan.
Bangsa yang dipenuhi oleh pemimpin berbagai bidang dengan kompetensi global dan pemahaman akar rumput.

Misi kami di Indonesia Mengajar

Menciptakan dampak yang berkelanjutan dari kehadiran Pengajar Muda di desa dan kabupaten penempatan.
Membangun jejaring pemimpin masa depan yang memiliki pemahaman akar rumput.
Membangun gerakan sosial pendidikan di Indonesia.
Indonesia Mengajar memiliki kegiatan utama yaitu merekrut, melatih dan mengirimkan anak muda Indonesia yang merupakan lulusan terbaik perguruan tinggi untuk bertugas selama satu tahun di berbagai daerah di Indonesia sebagai guru sekolah dasar. Di luar tugas dasarnya sebagai guru, para Pengajar Muda memiliki mandat untuk menggerakkan perubahan perilaku di tempatnya bertugas.

Info selengkapnya disertai link pendaftaran silahkan klik disini


Publik menilai positif Kinerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy dalam memperbaiki kualitas pendidikan nasional.

Berdasarkan hasil riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) baru-baru ini mengeluarkan hasil survei dengan menempatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), di peringkat ketiga sebagai kementerian yang dinilai paling baik kinerjanya oleh publik.

Hasil survei tersebut menyebutkan pada Oktober 2016 sekitar 38 persen warga merasa semakin ringan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, sedangkan 29 persennya merasa semakin berat dan 29 persen sisanya sama saja. Nilai persentase ini meningkat empat persen di mana pada Juli 2016 respon positif masyarakat hanya mencapai 34 persen.

Direktur Program SMRC, Sirojudin Abbas mengatakan, selain Kemdikbud, ada juga Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agama, dan Kementerian Keuangan yang dinilai baik kinerjanya oleh publik.

"Kementerian yang dinilai paling baik kinerjanya adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan sebanyak 23 persen, Kementerian Agama 8,4 persen, Kemendikbud 5,5 persen dan Kementerian Keuangan 4,6 persen," ujar Direktur Program SMRC, Sirojudin Abbas saat menggelar diskusi di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Minggu (23/10) kemarin.
"Sejak dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy memang langsung bekerja dengan baik," katanya dalam keterangan tertulisnya.

Perombakan besar-besaran seperti yang seringkali diamanatkan Presiden Jokowi ia jalankan dengan cepat. Fokusnya ada pada tiga hal, yaitu penguatan pendidikan karakter, inovasi dan percepatan distribusi KIP, serta rehabilitasi sekolah.

Demikian pula dengan upaya revitalisasi pendidikan vokasional maupun program fullday school yang sempat mencuat ke permukaan, perlahan mulai direspon positif. Terbukti kini ada ribuan sekolah yang siap menjadi model percontohan sekolah dengan mengutamakan pendidikan karakter ini.

Kemudian Sirojudin menekankan, survei nasional ini terkait dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.

"Berdasarkan hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat sangat puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo selama dua tahun terakhir ini," ungkapnya.


Populasi survei nasional ini adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Populasi dipilih secara multi random sampling sebanyak 1220 responden dengan margin of error 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
source : www.merdeka.com


Jakarta, 3 Safar 1438/3 November 2016 (MINA) – Kementerian Agama telah menyelesaikan pembayaran tunjangan profesi terhutang bagi guru madrasah yang sudah inpassing pada rentang 2014 – 2015. Anggaran sebanyak Rp1,2 triliun sudah didistribusikan kepada 80.090 guru yang berhak menerimanya.

 Menurut laman resmi Kemenag yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA), untuk pembayaran pada rentang 2015 – 2016, Kemenag sedang meminta alokasi anggaran kepada Kementerian Keuangan. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam, Ishom Yusqi saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (02/11) kemarin.

“Tunjangan profesi guru madrasah yang kurang Rp2,4 triliun. Kemarin sudah terbayar 1,2 untuk 2014 – 2015. Sekarang, yang 2015 – 2016 belum. Jumlahnya sekitar 82.090 guru,” jelas Isom Yusqi.

Menurut Isom, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan DPR meminta agar pada tahun 2017 tidak ada lagi hutang atas kekurangan pembayaran tunjangan profesi bagi para guru madrasah yang sudah inpassing. Karenanya, dia berharap Kementerian Keuangan bisa mengalokasi anggarannya pada tahun ini.

Isom memastikan, jika alokasi anggaran itu sudah tersedia, maka Kemenag bisa segera mendistribusikannya. Sebab, proses pembayaran tunjangan 2014 – 2015 juga berjalan lancar.

“Data 82.090 lebih guru madrasah yang berhak menerimanya juga sudah diverifikasi oleh Itjen Kemenag. Jadi insya Allah tidak ada hambatan pada distribusnya,” jelas Isom.
Jika ini bisa dilakukan tahun ini, lanjut Isom, maka seluruh tunjangan profesi guru madrasah terhutang bisa diselesaikan. Memasuki tahun 2017, proses pembayarannya bisa dimulai dari awal dan Kementerian Agama sudah mengalokasikan anggarannya.

Anggaran pembayaran tunjangan profesi guru madrasah pada tahun 2017, menurut Isom hampir mencapai lebih dari Rp15 triliun, terdiri dari Rp9.9 triliun untuk tunjangan profesi guru PNS dan Rp4.8 triliun untuk tunjangan profesi guru Non PNS. Jumlahnya lebih dari 50% anggaran Belanja Pegawai Kementerian Agama, baik PNS maupun Non PNS.

“Untuk anggaran pembayaran tunjangan profesi guru tahun 2017, sudah kita alokasikan,” tandasnya. (T/P006/R02)
source : http://www.mirajnews.com


Sudahkah anda mengetahui sampai dimana data PMP yang anda kirim melalui aplikasi PMP ?
Mungkin masih banyak diantara Bapak dan Ibu serta rekan-rekan operator yang masih belum melakukan pengecekan progres PMP pada masing-masing sekolah. 

Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya akan bagikan cara lihat status pengiriman PMP, yang bertujuan sebagai tindak lanjut pasca pengiriman PMP tersebut. 

Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah :

  1. Klik link tautan berikut ini : goo.gl/k101ja
  2. Selanjutnya akan muncul halaman progres kirim data yang menampilkan pengiriman data berdasarkan wilayah. 
  3. Pilih wilayah sesuai sekolah anda, kemudian klik pada sekolah yang anda inginkan. 
  4. Lihat pada bagian status kirim. Selesai
Demikian sedikit tips dari saya, semoga bermanfaat.

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget
Laporkan Link Rusak Disini
×
_

Kirim masukan, keluhan, atau request aplikasi kepada admin melalui pesan di bawah ini