2017
Portal Info Guru

Cara Cepat Isi Kuesioner PMP 2017

Berikut ini kami bagikan cara cepat mengisi kuesioner Aplikasi PMP 2017 / cara cepat isi pmp 2017 Dengan Aplikasi/Tool Faster PMP 2017. Mungkin sudah tidak asing lagi bagi rekan operator tentang Apa itu PMP. Namun sebelum membahas lebih jauh tentang aplikasi ini mari kita bahas terlebih dahulu apa saja kelebihan dan kekurangan dari aplikasi ini : 

Kelebihan : 
  • Mempermudah pengisian kuesioner pada aplikasi PMP karena kita tidak perlu mengisi secara manual. 
  • Mempercepat pengisian pada aplikasi (hanya dalam sekali klik)


Kekurangan : 
Karena ini adalah tool otomatis, sudah tentu saja isian kuesioner yang terisi telah di tentukan oleh sang pembuat aplikasi, sehingga kemungkinan besar tidak akan cocok dengan kondisi sekolah masing-masing. Sehingga untuk menyesuaikan dengan kondisi sekolah kita terpaksa harus mengoreksi satu persatu kembali agar isian yang diberikan menjadi sesuai, karena kita sebagai operator mempunyai tanggung jawab untuk mengisi data secara benar dan valid untuk mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia

Langsung saja, berikut ini adalah cara cepat isi pmp 2017 dengan Faster PMP 2017 : 

Sebelum dapat menggunakan aplikasi FasterPMP 2017 harus sudah dulu terinstall aplikasi PMP 2017 versi 2.0. Dan dalam sistem Windows juga harus sudah terinstall 
  • Driver psqlodbc 
  • Net Framework 4.0 

<< Cek Net Framework 4.0 dengan cara tekan tombol Win+R ketik : 
 %WINDIR%\Microsoft.Net\Framework
Lalu cek apakah ada folder v4.0.30319 ? Jika belum ada maka perlu install net framework 4.0

Langkah-langkah installasi:
1) Install driver psqlodbc (cukup dilakukan satu kali saja)
2) Install FasterPMP 2017

Langkah-langkah penggunaannya:
  • Setelah sukses membuka aplikasi PMP maka yang perlu dilakukan menyiapkan akun pengguna melalui Manajemen Pengguna (Salin Peserta Didik, Salin PTK, Tambah Pengawas dan Tambah Komite Sekolah).
  • Jika sudah lengkap seluruh responden ditambahkan pada aplikasi PMP maka tinggal buka aplikasi FasterPMP 2017, dan pilih jenis respoden serta repsondennya setelah itu tinggal klik Proses. Ulangi sampai jumlah yang diinginkan.

Download Tools Faster PMP dan File pendukungnya Disini 
Pasword : pgrionline.com

PENTING : 
  • Aplikasi ini bukan buatan dari admin. Admin hanya membagikan ulang, terus terang hingga posting ini dibuat admin tidak mengetahui secara pasti siapa yang pertama kali membuat aplikasi ini karena pada dasarnya admin hanya mengetahui aplikasi ini dari googling semata. 
  • Do with your own risk (Resiko penggunaan aplikasi ini diluar tanggung jawab admin)
  • Saran dari admin, kerjakanlah PMP dengan wajar agar isian dari kuesioner lebih akurat sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. << Lakukan dengan bijak
  • Jika anda menggunakan aplikasi ini, ada baiknya anda melakukan koreksi ulang, untuk mengurangi ketidaksesuaian data yang dihasilkan dari Faster PMP ini. 
Sekian dan semoga bermanfaat. 
Portal Info Guru


Berikut ini kami bagikan data validasi pengisian dapodikdasmen untuk tunjangan guru tahun 2017 atau Mekanisme Pengisian Dapodik Agar Tunjangan Guru Tetap Valid.

Hal-hal penting yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :  

1. Berdasarkan pasal 15 Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2017 disebutkan bahwa Tunjangan Profesi Guru (TPG) diberikan kepada a) guru; b) Guru yang diberi tugas sebagai Kepala Satuan Pendidikan; dan c) Guru yang mendapat Tugas Tambahan. (jadi kepala sekolah bukan tugas tambahan)

2. Pasal 15 Peraturan Pemerintah PP Nomor (no) 19 Tahun 2017 sekaligus menagaskan bahwa kepala sekolah bukan tugas tambahan. Adapun guru yang mendapat tugas tambahan dijelaskan dalam pasal 15 ayat 2 yakni:
1) Wakil kepala satuan pendidikan, ekuivalen dengan 12 jam tata muka.
2) Ketua Program keahlian satuan pendidikan, ekuivalen dengan 12 jam tata muka.
3) Kepala Perpustakaan Satuan Pendidikan, ekuivalen dengan 12 jam tata muka.
4) Kepala Laboratoium, bengkel, unit produksi, ekuivalen dengan 12 jam tata muka.
5) Pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggrakan pendidikan inklusi ekuivalen dengan 6 jam tata muka.
6) Tugas tambahan lainnya terkait dengan pendidikan di satuan pendidikan (jenis dan ekuivalensi menunggu Permendikbud – untuk sementara bisa melihat Tugas tambahan sesuai permendikbud no 12 tahun 2017---KLIK DISINI)

3. Berikut ini Persyaratan mendapatkan atau pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) berdasarkan pasal 15 ayat Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2017, yakni sebagai berikut:
1)  Memiliki sertifikat pendidik
2) Memiliki Nomor registrasi Guru (NRG) 3. Memenuhi beban kerja. Pemenuhan beban kerja dapat dipenuhi dari ekuivalensi beban kerja sebagaimana disebutkan di atas.
4) Aktif mengajar sebagai guru kelas atau guru mata pelajaran sesuai sertifikat pendidikan yang dimiliki.
5) Berusia paling tinggi 60 tahun
6) Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas.
7) Memiliki nilai hasil penilaian kinerja minimal Baik
8) Mengajar di kelas sesuai rasio Guru dan siswa.


4. Pasal 52 PP Nomor 19 Tahun 2017 dinyatakan bahwa beban kerja guru paling sedikit 24 jam tatap muka dan paling banyak 40 Jam tata muka. Selanjutnya dalam PP Nomor 19 Tahun 2017 juga dinyatakan bahwa yang termasuk beban kerja guru adalah a) Merencana pembelajaran dan pembimbingan; b) melaksanakan pembelajaran dan pembimbingan; c) menilai hasil pembelajaran dan pembimbingan; d) membimbing dan melatih peserta didik; dan e) Melaksanakan tugas tambahan yang melekat dengan beban kerja guru. Ingat PP lebih tinggi kedudukan hukumnya dibandingan Perpres ataupun Permendikbud, menurut saya berdasarkan PP ini beban kerja guru bisa minimal 24 jam tatap muka (psl 54 ayat 2) dan bisa juga 40 jam kehadiran di sekolah perminggu (ps 54 ayat 1).

Sebagai langkah preventif Berikut ini beberapa langkah Validasi  Data Guru di Dapodik Untuk penerbitan SKTP berdasarkan Ketentuan Validasi semester sebelumnya (karena admin belum memperoleh ketentuan tentang Validasi  Data Guru Di Dapodik Untuk Proses Tunjangan Guru / Penerbitan SKTP tahun 2017/2018)

A. Validasi Pengisian Data Individu PTK
·          Nama : sesuai dengan ijazah, tanpa gelar. Gelar pada kolom tersendiri.
·          Tgl Lahir : sesuai dengan akta kelahiran/Ijazah
·          Nama ibu : tanpa gelar (alm/hj./dll)
·          Status Kepegawaian harus diisi lengkap.
·          Status CPNS/PNS/GTY/GTT
·          Sumber gaji : Yayasan/APBD/Sekolah
·          Lembaga Pengangkat
·          No SK harus diisi dengan benar (jika kurang dari 10 digit di tambahkan dengan nama kab/kota)
·          NIP Baru (jika sudah ada)

B. Sekolah Induk
  • Centangan Sekolah Induk Harus diisi, jika sekolah tsb adalah sekolah induk/pangkal PTK ybs
  • Sekolah Induk hanya diperbolehan satu (1) untuk setiap PTK walau mengajar di beberapa sekolah
  • Jika Sekolah Induk tidak dicentang atau lebih dari 1 sekolah induk yang dicentang maka data PTK ybs dianggap TIDAK VALID
  • Jam mengajar minimal 6 jam pada Sekolah Induk,


B. Tugas Tambahan
Tanggal Mulai Tugas (TMT) harus diisi dan Valid
Tanggal Selesai Tugas (TST) harus diisi jika sudah tidak
menjabat
No SK Harus diisi dengan benar
Tugas Tambahan yang diakui adalah Tugas Tambahan pada
Sekolah Induk/pangkal.
Jumlah Guru dengan Tugas Tambahan yang sama dalam
satu sekolah tidak boleh melebihi ketentuan.
Jika Tugas Tambahan tidak valid maka Jumlah Jam Tugas
Tambahan tidak diakui (= 0 jam)

Tugas Tambahan di SMP yang diakui :
Wakil Kepala Sekolah maksimum, dengan perhitung :
1 – 9 Rombel : 1 wakil kepala sekolah
10 – 18 rombel : 2 wakil kepala sekolah
19 – ~ rombel : 3 wakil kepala sekolah
1 Kepala perpustakaan
1 Kepala Laboratorium

Tugas Tambahan  di SMA
1-3 Wakil Kepala Sekolah
1 Kepala Laboratorium (SARPRAS HARUS SUDAH DI ENTRY DI DAPODIK)
1 Kepala Perpustakaan (SARPRAS HARUS SUDAH DI ENTRY DI DAPODIK)

Kurikulum 13
Pembina pramuka ( 2 Jam/minggu)
1-6 rombel : 1 pembina
7-12 rombel : 2 pembina
13-18 rombel : 3 pembina
19- : 4 pembina

Tugas Tambahan yang diakui  di SMK:
1-4 Wakil Kepala Sekolah
1 Kepala Lab IPA Berdasarkan sertifikasi pendidik (Kimia, fisika, Bilogi)
Kepala Bengkel sesuai program peminatan
1 Paket 1 bengkel
Harus satu program keahlian
SK kepala sekolah diketahui oleh dinas pendidikan
1 Kepala Perpustakaan (SARPRAS HARUS SUDAH DI ENTRY DI DAPODIK)
Kepala Program Studi
Sesuai program disekolah
Latar sertifikasinya sesuai dengan paket keahlian di kelompok progarm tersebut
1 Kepala unit produksi

K13
Pembina pramuka ( 2 Jam/minggu)
1-6 rombel : 1 pembina
7-12 rombel : 2 pembina
13-18 rombel : 3 pembina
19- : 4 pembina

C. Muatan Lokal
Syarat diakuinya Matapelajaran Muatan Lokal
Muatan Lokal yang diajarkan merupakan Muatan Lokal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah masing masing melalui Perda/SK Gubernur/Bupati atau Walikota
SK tersebut harus diserahkan kepada Dirjen GTK
Nama Mata Pelajaran Mulok harus diisi benar benar sesuai dengan Penulisan Nama Mapel Mulok pada SK Gubernur/ Bupati/Walikota.
Contoh : Misal tertulis pada SK : Bahasa Sunda
Maka Penulisan pada aplikasi Dapodik harus : Bahasa Sunda. Tidak boleh B. Sunda atau Bhs Sunda
Pengisian pada aplikasi Dapodik
Kurikulum KTSP
Jam wajib Mulok : 2 jam
Jika ada 2 mapel mulok, salah satu harus masuk jam wajib tambahan

Kurikulum 2013
Mapel Mulok dapat diisi pada salah satu pelajaran tersebut atau mapel tersendiri (Muatan Lokal) dengan menuliskan Nama Mapel Mulok sesuai dengan SK Gubernur Walikota.
Contoh :
Nama Matapelajaran : Seni dan Budaya
Nama Mulok : Pendidikan Seni dan Budaya Jakarta

D. Guru BK
Minimum Siswa yang dibimbing adalah 150 Siswa, dapat membimbing pada sekolah lain.
Untuk Guru BK yang memiliki Tugas Tambahan Kepala Sekolah minimum siswa yang dibimbing adalah 40
Untuk Guru BK yang memiliki Tugas Tambahan Wakasek minimum siswa yang dibimbing adalah 80

E. Guru TIK
Guru TIK pada kurikulum 2013 diperlakukan sama dengan Guru BK
Jenis Guru untuk Guru TIK harus diisi ‘Guru TIK’
Jumlah minimum siswa untuk guru TIK sama dengan Guru BK
Jika mengajar pada Kurikulum KTSP, maka perhitungan JJM sesuai dengan jumlah jam yang diampu sama seperti mata pelajaran lainnya

F. Rasio Siswa dan Guru
VALIDASI  DATA GURU DI DAPODIK UNTUK PENERBITAN SKTP


G. Riwayat Gaji Berkala
Cek SK Berkala jangan ada kesalahan input Nomor SK Berkala, TMT SK Berkala dan Tanggal SK Berkala pada Aplikasi Dapodik Sekolah;
Cek Masa Kerja Golongan (MKG) dan Gaji Pokok pada  SK Berkala. Jangan ada kesalahan input gaji pokok  sesuai SK berkala.

H. Riwayat Kepangkatan
  • Cek SK Pangkat / Golongan  jangan ada kesalahan input Nomor SK Pangkat / Golongan  , TMT SK Pangkat / Golongan  dan Tanggal SK Pangkat / Golongan  pada Aplikasi Dapodik Sekolah;
  • Cek Masa Kerja Golongan (MKG) dan Gaji Pokok pada SK Pangkat / Golongan. Jangan ada kesalahan input gaji pokok  sesuai SK Pangkat / Golongan  


Portal Info Guru

Berikut ini adalah cara tarik PTK / Mutasi Guru/Kepala Sekolah agar cepat masuk ke aplikasi dapodikMari kita simak penjelasan di bawah ini : 

a. Persiapan Awal sebelum tarik PTK secara online lewat laman http://data.dikdasmen.kemdikbud.go.id
Sebelum melakukan tarik PTK secara online, operator hendaknya melakukan beberapa hal agar nantinya kegiatan tarik data PTK sukses 100%. Hal tersebut adalah sebagai berikut:
  • PTK yang Mutasi Wajib Memberitahukan prihal Mutasinya kepada Operator Sekolah Asalnya
Sebelum PTK pindah tugas ke sekolah yang baru, maka hal wajib dilakukan oleh PTK yang mutasi adalah memberitahukan kepada operator lama untuk segera mengeluarkan datanya dari dapodik sekolah. Caranya adalah dengan memfungsikan tombol penugasan yang terletak pada menu data guru. Untuk informasi lebih lanjut :
Baca :
(CARA MENGELUARKAN PTK PADA APLIKASI DAPODIK VERSI 2018 BAGI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (masih dalam proses update))
  • PTK yang Mutasi Wajib Memberitahukan prihal Mutasinya ke Operator Sekolah yang baru
Setelah proses dikeluarkannya PTK tersebut dari sekolah asal selesai, langkah berikutnya adalah PTK yang Mutasi wajib memberitahukan prihal mutasinya kepada operator sekolah yang beru. Hal ini dilakukan agar data PTK tersebut dapat di tarik secara online. Caranya adalah sebagai berikut:
    • Langkah pertama yang harus dilakukan adalah hendaknya operator mengunjungi laman dapodikdasmen yang beralamatkan di http://data.dikdasmen.kemdikbud.go.id
    • Langkah berikutnya adalah login pengguna (operator sekolah) dengan menggunakan akun dapodik.
tarik ptk
  • Langkah yang ketiga adalah silahkan entrikan user dan pasword dapodik pada form isian yang sudah tersedia. Selain menggunakan user dan pasword, operator juga dapat menggunakan kode registrasi dapodik untuk bisa masuk ke manajemen pengguna sebagai operator sekolah. 
tarik ptk
  • Setelah berhasil login sebagai operator sekolah, pada bagian antarmuka terdapat beberapa menu diantaranya adalah MENU FAKTA INTEGRITAS, MENU PROFIL SEKOLAH, MENU TARIK PESERTA DIDIK dan MENU TARIK PTK
  • Langkah berikutnya adalah memilih  MENU TARIK PTK lalu tunggu hingga menjumpai form isian untuk menarik data PTK secara online
  • Setelah anda menjumpai form data isian yang terdiri dari alamat sekolah asal, NUPTK PTK tersebut, Nama PTK dan Nama Ibu Kandung, langkah berikutnya adalah silahkan inputkan data sekolah asal kemudian lalu entrikan juga data PTK yang bersangkutan pada form isian data. Perhatikan gambar berikut ini:
Keterangan Gambar:
  1. Tab isian Provinsi bisa dilakukan dengan mengeklik tombol segitiga (lihat Nomor 1). Silahkan pilih provinsi dari sekolah asal PTK yang bersangkutan 
  2. Pilih Kabupaten dengan mengeklik tombol segitiga (lihat Nomor 2). Pilih Kabupaten dari sekolah asal PTK yang bersangkutan
  3. Pilih Kecamatan dengan mengeklik tombol segitiga (lihat Nomor 3). Pilih Kecamatan dari sekolah asal PTK yang bersangkutan.
  4. Pada gambar yang ditunjukkan oleh Nomor 4, Silahkan anda pilih Sekolah Asal yang tersedia pada menu pilihan sekolah asal dengan mengeklik tombol segitiga tersebut
  5. Inputkan NUPTK PTK pada kotak isian yang ditunjukkan pada gambar 5. Pastikan NUPTK yang diinput sudah benar
  6. Inputkan Nama PTK pada kotak isian yang ditunjukkan pada gambar 6.
  7. Inputkan Nama Ibu Kandung dari PTK tersebut pada kotak isian yang ditunjukkan pada gambar no 7.
Setelah semua form isian data PTK sudah diisikan dengan benar, silahkan tekan tombol cari PTK. Selanjutnya, proses terakhir yang harus dilakukan adalah klik opsi konfirmasi data. Perhatikan gambar berikut ini:
Keterangan Gambar:
  1. Gambar yang ditunjukan pada angka 8 merupakan menu pencarian PTK, silahkan klik cari PTK untuk mendapatkan data PTK yang kita inginkan
  2. Gambar yang ditunjukkan pada anka 9 merupakan menu opsi konfirmasi data. Silahkan klik opsi konfirmasi data PTK yang kita inginkan untuk dimutasikan masuk kesekolah kita. 
  • Langkah yang teraakhir dari Tarik PTK secara online adalah dengan mengeklik tombol konfirmasi proses mutasi yang ditunjukkan pada gambar nomor 10.

tarik ptk

Sebagai langkah terakhir dan yang paling penting adalah setelah konfirmasi dari pihak operator silahkan menghubungi operator dinas setempat, biasanya dengan melampirkan bukti sk mutasi atau sk tugas kepala sekolah yang baru, kemudian setelah operator dinas mengkonfirmasi mutasi tersebut, segeralah lakukan singkronisasi pada aplikasi dapodik anda. 

Sekian dan semoga bermanfaat.

Sumber klik disini
Portal Info Guru


Program Sekolah 5 Hari Pasca Diterbitkannya Perpres PPK


Belakangan ini kepastian Program Sekolah 5 Hari Pasca Diterbitkannya Perpres PPK tengah menjadi perhatian publik dikalangan pendidik.  Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), yang isinya bahwa sekolah lima hari hanya bersifat opsi. 

Ini disampaikan Menteri Pedidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy usai mendampingi Presiden Joko Widodo mengumumkan penerbitan Perpres PPK di Istana Merdeka Jakarta (6/9).

"(Sekolah lima hari) optional. Jadi ada lima hari, ada enam hari," kata Mendikbud.

Dalam perpres ini, tiap sekolah dipersilakan menentukan apakah sekolah dilakukan selama lima hari atau enam hari dalam sepekan. Jika menetapkan sekolah 5 hari, ada kriteria harus mempertimbangkan beberapa aspek.

Diantara yang menjadi pertimbangan yaitu kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan, ketersediaan sarana dan prasarana, kearifan lokal, dan pendapat tokoh masyarakat dan/atau tokoh agama di luar Komite Sekolah.

Cakupan Perpres tersebut tidak hanya mengatur pendidikan karakter di wilayah Kemendikbud. Menurut Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu, juga mengatur PPK di Kementerian Agama dan perguruan tinggi.

Perpres Nomor 87 tahun 2017 itu akan menjadi payung hukum untuk pengalokasian anggaran pendidikan karakter. Sebagai tindaklanjutnya, Mendikbud akan menerbitkan peraturan menteri guna mengatur secara teknis isi Perpres tersebut.

"Pasti nanti ada Permen dan ini kira-kira dalam minggu ini kami siapkan peraturan menteri yang menjadi turunan dari Perpres. Termasuk kandungan Permendikbud 23 yang tidak sesuai dengan Perpres kan harus tidak diberlakukan," jelas Mendikbud.

Baca sumber disini
Portal Info Guru

Berikut ini kami bagikan link download Instrumen serta dokumen yang dibutuhkan/dipersiapkan untuk verifikasi PMP PAUD Dikmas Tahun 2017.

Berdasarkan Instrumen Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP) PAUD Dikmas Tahun 2017 bahwasannya Standar nasional pendidikan menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas PP No 19 Tahun 2005 adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indoensia.

Standar tersebut terdiri dari 8 (delapan) standar, yaitu: 1) kompetensi lulusan, 2) isi, 3) proses, 4) pendidik dan tenaga kependidikan, 5) sarana prasarana, 6) pengelolaan, 7) pembiayaan, dan 8) penilaian. Standar minimal ini juga berlaku untuk pengelolaan program pendidikan nonformal dan informal, termasuk diantaranya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Maksud pengisian instrumen ini, tidak untuk memberikan penilaian, melainkan untuk mengetahui peta dan kondisi mutu pengelolaan program PAUD yang sedang Bapak/Ibu kelola. Dengan mempunyai informasi peta dan kondisi ini kami dapat mengetahui aspek-aspek apa saja yang masih membutuhkan penguatan, dan mengetahui juga aspek-aspek apa saja yang harus lebih dioptimalkan, sehingga dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan Program PAUD.

A. Umum

1. Pertanyaan/pernyataan yang harus dijawab atau diisi oleh operator lembaga dengan cara memberi tanda √ pada pilihan yang sesuai atau menuliskan jawaban sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

2. Operator harus melampiran fotokopi dokumen pendukung di setiap pertanyaan atau pernyataan dalam instrumen pemetaan mutu yang memang membutuhkan dokumen secara lengkap.

B. Khusus

1. Operator harus memberi tanda √ satu atau lebih pilihan pada kotak pilihan yang tersedia sesuai dengan makna setiap butir pertanyaan/pernyataan dalam instrumen pemetaan mutu tersebut.

2. Operator harus melampirkan fotokopi dokumen, misalnya surat undangan, berita acara, surat keterangan, foto-foto kegiatan, denah lahan atau bangunan dan sebagainya untuk mendukung keabsahan jawaban/isian.

C. Daftar Dokumen yang Harus Disiapkan Saat Verifikasi
No
Standar
Dokumen Pelengkap
1
Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan
  1. Fotokopi dokumen pencapaian perkembangan anak berdasarkan atas 6 (enam) aspek lingkup perkembangan
  2. Fotokopi dokumen pencapaian perkembangan anak sesuai kelompok usia
  3. Fotokopi bentuk dokumentasi/rekaman pencapaian perkembangan anak pada program PAUD
2
Standar Isi
  1. Fotokopi kurikulum operasional yang mencakup 6 (enam) aspek pengembangan
  2. Fotokopi dokumen yang menggambarkan pelaksanaan aspek lingkup perkembangan
  3. Fotokopi dokumen acuan standar kurikulum operasional yang digunakan
  4. Fotokopi dokumen peninjauan kurikulum yang dilakukan
  5. Fotokopi dokumen kegiatan layanan berdasarkan aas kelompok usia anak
  6. Fotokopi alokasi waktu layanan harian
  7. Fotokopi dokumen alokasi waktu layanan mingguan
  8. Fotokopi dokumen jumlah pendidik danjumlah peserta didik menurut kelompok usia
  9. Fotokopi dokumen Rencana Kegiatan Harian (RKH) yang digunakan
  10.  Fotokopi dokumen kalender pendidikan
  11. Fotokopi dokumen pelaksanaan sosialisasi kalender pendidikan
3
Standar Proses
  1. Fotokopi dokumen Rencana Kegiatan Semester (RKS)
  2. Fotokopi dokumen Rencana Kegiatan Mingguan (RKM)
  3. Fotokkopi dokumen Rencana Kegiatan Harian (RKH)
  4. Fotokopi panduan pelaksanaan program holistik-integratif dan lain-lain yang relevan
  5. Fotokopi dokumen pelaksanaan program PAUD memuat unsur holistik-integratif
  6. Foto dan dokumentasi pelaksanan pembelajaran yang menunjukkan suasana bermain
  7. Fotokopi dokumen pelaksanaan pembelajaran yang digunakan dilengkapi foto pendukung
  8. Fotokopi dokumen RKH dan dokumentasi foto pelaksanaan kegiatan atau lainnya yang relevan
  9. Fotokopi dokumen panduan, jadwal, hasil dan pelaksanaan penilaian pembelajaran
  10.  Fotokopi bukti dokumen penilaian proses pembelajaran
4
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  1. Fotokopi dokumen kualifikasi akademik pendidik (ijazah, SK pengangkatan, dll)
  2. Fotokopi dokumen pendukung kompetensi pendidik yang sesuai (sertifikat pelatihan, undangan pelatihan, foto kegiatan pelatihan, dll)
  3. Fotokopi dokumen pendukung yang sesuai dari kualifikasi akademik tenaga kependidikan (ijazah, SK pengangkatan, dll) 
  4. Fotokopi dokumen pendukung yang sesuai dari kompetensi tenaga kependidikan (fotokopi sertifikat pelatihan, undangan pelatihan, foto kegiatan pelatihan, dll)
5
Standar Sarana dan Prasarana
  1. Fotokopi dokumen sarana pendidikan (foto, daftar inventaris sarana pembelajaran menurut jenis dan jumlahnya, dll)
  2. Fotokopi dokumen kepemilikan lahan
  3. Denah yang menunjukkan ruang beserta ukuran
  4. Dokumentasi foto semua ruang dan halaman bermain
  5. Dokumentasi foto prasarna instalasi
6
Standar Pengelolaan
  1. Fotokopi rumusan Visi
  2. Fotokopi rumusan Misi
  3. Fotokopi rumusan Tujuan
  4. Fotokopi dokumen sosialisasi Visi, Misi dan Tujuan
  5. Fotokopi dokumen Rencana Kerja Tahunan
  6. Fotokopi dokumen Rencana Kerja Lima Tahunan
  7. Dokumen struktur organisasi
  8. Fotokopi dokumen deskripsi tugas pokok dan fungsi (uraian tugas dan kewajiban personalia)
  9. Dokumen kerjasama/kemitraan dengan pihak lain
  10. Fotokopi buku panduan pelaksanaan
  11. Fotokopi cover dan 3 (tiga) halaman pertama untuk masing-masing buku administrasi
  12. Fotokopi dokumen Sistem Informasi Manajemen (SIM)
  13. Fotokopi dokumen pengawsan terhadap proses dan hasil pelaksanaan kegiatan
  14. Fotokopi dokumen laporan hasil pengawasan pelaksanaan kegiatan
  15. Fotokopi dokumen penilaian hasil kerja
  16. Dokumen hasil penilaian
  17. Bukti pendukung penghargaan yang pernah diterima satuan PAUD (sertifikat, plakat/medali/piala, foto saat menerima penghargaan, dll)
7
Standar Pembiayaan
  1. Fotokopi dokumen jenis pembiayaan yang direncanakan oleh satuan PAUD
  2. Fotokopi dokumen sumber dana per tahun satuan PAUD
  3. Fotokopi dokumen laporan keuangan
  4. Fotokopi dokumen pengadministrasian
8
Standar Penilaian Pendidikan
  1. Bukti dokumen panduan penilaian yang memuat tujuan penilaian, prinsip dasar penilaian, prosedur penilaian, bentuk dan teknik penilaian
  2. Bukti dokumen pelaksanaan penilaian program PAUD dengan teknikobservasi/percakapan/dialog/laporan orang tua
  3. Bukti penyerahan laporan hasil penilaian kepada orang tua peserta didik

Download / unduh Instrumen Pemetaan Mutu Pendidikan PAUD Tahun 2017 selengkapnya silahkan klik di sini. Semoga bermanfaat dan terimakasih.

Sumber klik disini
Portal Info Guru


Info Rencana Kenaikan Alokasi Anggaran TPG 2018

Menyusul adanya rencana pemerintah menaikkan alokasi anggaran untuk tunjangan profesi guru (TPG) pada 2018 mendatang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) segera merumuskan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (permendikbud) tentang (TPG).

Pemerintah berencana menaikkan alokasi anggaran TPG 2018 dari Rp 75,2 triliun menjadi Rp 79,6 triliun. Anggaran yang dialokasikan Rp 58,3 triliun untuk guru pegawai negeri sipil daerah (PNSD). Kenaikan alokasi anggaran PNSD akan menyasar 3,9 juta guru.

Kemudian, sisa anggaran akan didistribusikan untuk 257.209 guru PNS Kementerian Agama (Kemenag) sebesar Rp 11,6 triliun dan Rp 4,8 triliun untuk guru swasta Kemenag. Kemendikbud mengelola Rp 4,9 triliun untuk guru swasta milik pemerintah daerah (pemda).

Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Hamid Muhammad menegaskan kenaikan alokasi anggaran disebabkan jumlah guru yang lulus sertifikasi bertambah. Artinya, kenaikan bukan berupa tunjangan per guru.

“Jumlah anggaran tunjangan guru naik, karena jumlah guru yang lulus sertifikasi bertambah,” kata Hamid.

Sistem apa yang akan digunakan pemerintah sebagai syarat untuk menerima TPG masih belum ditetapkan. Guru minimal tatap muka 24 jam dalam sepekan sebagai syarat menerima TPG seperti yang tertuang dalam ayat (2) Pasal 52 PP Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Sedangkan, dalam Pasal 3 Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 menyebut Hari sekolah digunakan oleh guru untuk melaksanakan beban kerja guru. Dalam Pasal 2 Permendikbud tentang Hari Sekolah itu menjelaskan Hari sekolah dilaksanakan delapan jam dalam satu hari atau 40 jam selama lima hari dalam satu pekan.

Hamid mengatakan, Kemendikbud masih menunggu peraturan presiden (Perpres) tentang penguatan pendidikan karakter (PPK) keluar. Kemudian, Kemendikbud akan menyusun permendikbud yang mengatur ihwal tunjangan guru. Ia juga enggan menjabarkan apa saja yang akan diatur dalam permendikbud itu. 

Lihat sumber disini
Portal Info Guru

Berikut ini kami bagikan solusi dan cara jitu mengatasi error Kepala Sekolah Belum Diisi Di Dapodik Pada Aplikasi PMP 2.0

Berdasarkan informasi yang saya terima hal tersebut disebabkan karena masih ada bug di PMP versi 2.0 yang belum sepenuhnya support dengan aplikasi Dapodik Versi 2018 salah satunya muncul pada pada halaman utama / beranda aplikasi PMP dengan keterangan "Kepala Sekolah Belum Diisi di Dapodik".












Berikut langkah/langkah sebagai solusi cara mudah mengatasi masalah Kepala Sekolah Belum Diisi di Dapodik pada aplikasi PMP tersebut dengan langkah-langkah:

1.   Jangan keluar dari aplikasi PMP (http://localhost:1745), biarkan saja.

2.   Login pada aplikasi Dapodik Versi 2018 (http://localhost:5774) Anda kemudian pada menu PTK Guru silahkan klik nama guru Kepala Sekolah Anda kemudian klik “Ubah”, cek pada data rinci Tugas Tambahan Kepala Sekolah, kemudian hapus pada bagian TST.












3. Adapun untuk PLT Kepsek tidak masalah, walaupun dengan Jenis PTK Guru Mapel misalnya, cukup kosongkan di TST Tugas Tambahan sebagaimana pada kepala sekolah pada sekolah induk pada nomor 2 di atas. 

3.   Kembali ke Beranda aplikasi PMP Anda, kemudian reload (muat ulang) atau klik pada tombol F5, maka nama Kepala Sekolah Anda sudah terupdate di aplikasi PMP.


Demikian cara mudah menampilkan nama Kepala Sekolah di aplikasi PMP pada saat aplikasi Dapodik Versi 2018
Portal Info Guru


Simpang siur kepastian beban kerja guru untuk pencairan tunjangan profesi guru atau tunjangan sertifikasi pasca diterbitkan PP 19 Tahun 2017 mendapat tanggapan dari Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI).

PB PGRI meminta ada penegasan beban kerja mengajar guru. Hal itu merujuk pada rencana pemerintah menaikkan anggaran tunjangan profesi guru (TPG) pada 2018 mendatang.


“Beban kerja guru harus clear sebelum masuk tahun anggaran 2018,” kata Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi.

Ia mengatakan, saat ini masih ada silang pendapat ihwal beban kerja guru. Beban kerja guru merupakan esensi penting untuk dibahas karena berhubungan dengan syarat TPG.

Unifah berujar, sebagian besar guru masih merujuk pada minimal 24 jam tatap muka dalam sepekan sebagai syarat seperti yang tertuang dalam ayat (2) Pasal 52 PP Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Dalam Pasal 3 Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 menyebut hari sekolah digunakan guru untuk melaksanakan beban kerja guru. Dalam Pasal 2 Permendikbud tentang Hari Sekolah itu menjelaskan Hari sekolah dilaksanakan delapan jam dalam satu hari atau 40 jam selama lima hari dalam satu minggu. “Harus dipastikan (beban kerja guru),” ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy berkomitmen menambah alokasi anggaran untuk PAUD dan guru pada 2018. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berencana menaikkan TPG menjadi Rp 79,6 triliun dari Rp 75,2 triliun.

Pemerintah mengalokasikan Rp 58,3 triliun dari Rp 79,6 triliun untuk guru pegawai negeri sipil daerah (PNSD). Kenaikan alokasi anggaran PNSD akan menyasar 3,9 juta guru. Kemudian, sisa anggaran akan didistribusikan untuk 257.209 guru PNS Kementerian Agama (Kemenag) sebesar Rp 11,6 triliun dan Rp 4,8 triliun untuk guru swasta Kemenag. Kemendikbud mengelola Rp 4,9 triliun untuk guru swasta milik pemerintah daerah. (sumber republika.co.id)
Portal Info Guru

Berikut ini adalah Info Jadwal UN Gelombang 2 UN Ulang 2017/2018 Semua Jenjang yang terdiri dari SMA/MA dan SMK, Paket B/Wustha Dan Program Paket C Gelombang II Tahun 2017

Ujian Nasional Gelombang 2 adalah  Ujian Nasional yang diperuntukkan bagi 1) peserta UN jenjang SMA/MA dan SMK Tahun Pelajaran 2016/2017 yang belum mengikuti UN pada bulan April 2017; 2) peserta UN Tahun Pelajaran 2014/2015, 2015/2016, atau 2016/2017 pada jenjang SMA/MA, SMK, dan Program Paket C yang belum memenuhi kriteria pencapaian kompetensi lulusan yang ditetapkan; dan 3) peserta didik Program Paket B/Wustha dan Program Paket C Tahun Pelajaran 2016/2017 pada kelas akhir yang belum mengikuti Ujian Nasional atau belum mengikuti satu atau lebih mata ujian pada Ujian Nasional Bulan April-Mei 2017. 


Jadi Ujian Nasional Gelombang 2 bisa  juga digunakan untuk UN Ulang siswa SMA/MA dan SMK untuk yang mengulang belum memenuhi kriteria pencapaian kompetensi lulusan yang ditetapkan. Dikalangan pengelolan Paket B dan C, Ujian Nasional Gelombang 2 ini dikenal dengan UN Periode Oktober 2017 (UN Gelombang 2) untuk Paket B / Wustha  dan Paket C

Ujian Nasional Gelombang 2 (Ujian Nasional atau UN Ulang untuk yang mengulang) dilaksanakan dalam moda ujian nasional berbasis komputer (UNBK), adapun Kisi-kisi Soal UN Gelombang II mengacu pada kisi-kisi UN 2017.

Jadwal atau Waktu pelaksanaan Ujian Nasional Gelombang II (UN Ulang untuk yang mengulang)

A. Jadwal atau Waktu pelaksanaan Ujian Nasional Gelombang II di dalam negeri adalah sebagai berikut:

1) Provinsi menentukan waktu pelaksanaan Ujian Nasional Gelombang kedua pada satuan pendidikan pelaksana UN untuk jenjang SMA/MA, SMK, Program Paket C dan Program Paket B/Wustha berdasarkan dua pilihan berikut:
i. Pilihan 1:
a. SMA/MA, Program Paket C dan Program Paket B/Wustha dilaksanakan pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis tanggal 10, 11, dan 12 Oktober 2017.
b. SMK dilaksanakan pada hari Selasa dan Rabu, 10 dan 11 Oktober 2017.
ii. Pilihan 2:
a. SMA/MA, Program Paket C dan Program Paket B/Wustha dilaksanakan pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu tanggal 13, 14, dan 15 Oktober 2017.
b. SMK dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu 14 dan 15 Oktober 2017.

2) Provinsi menetapkan pilihan waktu dan disampaikan ke BSNP paling lambat hari Jumat tanggal 8 September 2017.

B. Jadwal atau Waktu pelaksanaan Ujian Nasional Gelombang II (UN Ulang untuk yang mengulang) di Luar negeri adalah sebagai berikut:

·          Waktu pelaksanaan Ujian Nasional Gelombang II di luar negeri dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 14, 15, dan 21 Oktober 2017

Berikut ini Jadwal Ujian Nasional atau UN Untuk SMA/MA dan SMK, Paket B/Wustha Dan Program Paket C Gelombang II Tahun 2017

Jadwal UN Gelombang II (UN Ulang) Untuk SMA/MA dan SMK

Jadwal UN Periode Oktober 2017 (UN Gelombang 2) untuk Paket B / Wustha  dan Paket C

Selengkapnya terkait Ujian Nasional Gelombang II Tahun Pelajaran 2016/2017 silahkan download Petunjuk Pelaksanaan Ujian Nasional Gelombang II Tahun 2017 melalui link di bawah ini.

Surat Edaran BSNP Nomor 0083/SDAR/BSNP/VIII/2017 tentang Juklak UN Tahun  Pelajaran 2016/2017 Gelombang II (unduh disini)

Lampiran Petunjuk Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2016/2017 Gelombang II (Oktober 2017) (unduh disini)

Baca sumber disini
Portal Info Guru

Dibawah ini kami bagikan link download Kisi-kisi Materi PLPG untuk tahun 2017 yang kami rangkum dengan lengkap sebagai sumber referensi yang bisa anda gunakan dalam rangka menghadapi PLPG di tahun 2017.

Sebagaimana diuraikan dalam Buku 2 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Tahun 2017 di LPTK Rayon dan Subrayon terkait dengan Rayonisasi LPTK Penyelenggara PLPG bahwasannya sesuai dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 296/M/KPT/2016 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Melalui Program Pendidikan dan Latihan Profesi Guru, pelaksanaan PLPG dilakukan dengan sistem rayonisasi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut.

a. Penyebaran informasi yang terkait dengan sistem penyelenggaraan sertifikasi guru dari berbagai pihak, antara lain Ditjen Belmawa Kemristekdikti, Ditjen GTK Kemdikbud, dan KSG ke LPTK Rayon dan Subrayon penyelenggara dapat dilakukan lebih mudah, efektif, dan efisien.

b. Sertifikasi guru dilaksanakan berbasis program studi oleh LPTK Rayon, LPTK Subrayon, dan LPTK Mitra, serta dapat didukung oleh perguruan tinggi yang memiliki program studi yang relevan yang tidak ada pada Rayon dan Subrayon tersebut. LPTK Rayon, Subrayon, dan Mitra penyelenggara sertifikasi guru tahun 2017 tertera pada Lampiran 6.

Adapun prinsip pelaksanaan PLPG adalah dilaksanakan oleh program studi yang relevan dengan mata pelajaran guru dan apabila LPTK Rayon dan Subrayon tidak memiliki program studi yang relevan dengan mata pelajaran guru yang disertifikasi tetapi ditetapkan sebagai pelaksana sertifikasi guru dari mata pelajaran tersebut, perlu melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi Pendukung (PT Pendukung) yang memiliki program studi pendidikan/non kependidikan yang relevan.

Selanjutnya, untuk mekanisme kerja LPTK Rayon Penyelenggara PLPG diuraikan sebagai berikut:

a.   LPTK Rayon dan Subrayon membentuk Panitia Sertifikasi Guru (PSG) tingkat Rayon dan Subrayon dengan melibatkan LPTK mitra sesuai dengan zona masing-masing.

b.   PSG Rayon dan Subrayon melaksanakan verifikasi berkas (terutama ijazah) dan penyelenggaraan PLPG.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, berikut saya share kisi-kisi materi PLPG Tahun 2017, silahkan download / unduh langsung pada tautan yang tersedia di bawah ini:

1.   Download kisi-kisi materi PLPG Tahun 2017 untuk Guru Kelas TK
2.   Download kisi-kisi materi PLPG Tahun 2017 untuk Guru Kelas SD
3.   Download kisi-kisi materi PLPG Tahun 2017 untuk Guru IPA
4.   Download kisi-kisi materi PLPG Tahun 2017 untuk Guru IPS
5.   Download kisi-kisi materi PLPG Tahun 2017 untuk Guru PPKn
6.   Download kisi-kisi materi PLPG Tahun 2017 untuk Guru Bahasa Indonesia
7.   Download kisi-kisi materi PLPG Tahun 2017 untuk Guru Bahasa Inggris
8.   Download kisi-kisi materi PLPG Tahun 2017 untuk Guru Matematika
9.   Download kisi-kisi materi PLPG Tahun 2017 untuk Guru Fisika
10. Download kisi-kisi materi PLPG Tahun 2017 untuk Guru Kimia
11. Download kisi-kisi materi PLPG Tahun 2017 untuk Guru Biologi
12. Download kisi-kisi materi PLPG Tahun 2017 untuk Guru Sejarah
13. Download kisi-kisi materi PLPG Tahun 2017 untuk Guru Geografi
14. Download kisi-kisi materi PLPG Tahun 2017 untuk Guru Ekonomi
15. Download kisi-kisi materi PLPG Tahun 2017 untuk Guru Sosiologi
16. Download kisi-kisi materi PLPG Tahun 2017 untuk Guru Seni Budaya
17. Download kisi-kisi materi PLPG Tahun 2017 untuk Guru PJOK
18. Download kisi-kisi materi PLPG Tahun 2017 untuk Guru TIK
19. Download kisi-kisi materi PLPG Tahun 2017 untuk Guru KKPI
20. Download kisi-kisi materi PLPG Tahun 2017 untuk Guru Pendidikan Luar Biasa
21. Download kisi-kisi materi PLPG Tahun 2017 untuk Guru Bimbingan Konseling

Adapun untuk download kisi-kisi materi PLPG Tahun 2017 untuk mata pelajaran kejuruan dan materi pelajaran lengkap lainnya, Anda dapat download/unduh langsung dengan mengunjungi laman http://kemdiknas.swin.net.id.

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget
Laporkan Link Rusak Disini
×
_

Kirim masukan, keluhan, atau request aplikasi kepada admin melalui pesan di bawah ini