Januari 2017
Portal Info Guru



TEMUAN pihak Panitia Pusat SNMPTN soal banyaknya mahasiswa yang lolos melalui jalur Seleksi Nasionla Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), sementara nilai Indeks Prestasi Kumulatifnya di bawah rata-rata ketika belajar di kampus, ditanggapi positif oleh kalangan pemerhati pendidikan.

Bahkan pengamat Pendidikan Itje Chodidjah mengusulkan penghapusan SNMPTN. Itje pun mengakui bahwa temuan di atas mengindikasikan adanya praktik memanipulasi nilai rapor siswa di sekolah. Meskipun ia mengakui, bahwa hal itu sulit dibuktikan.

Salah satu penyebab terjadinya manipulasi adalah nilai rapor masih diisi secara manual sehingga dengan mudah guru bisa mengubahnya.

Itje mengduga kalau guru melakukan hal tersebut untuk menjaga gengsi sekolah seperti akreditasi dan pandangan dari masyarakat. Menurutnya, ada dua hal yang kemudian terjadi akibat tindakan curang tersebut. Semuanya merugikan siswa.
“Sekolah itu memberi nilai tinggi agar lolos SNMPTN. Kemudian ada lagi kesalahan lain, anak-anak yang tidak mungkin terundang (lolos SNMPTN) karena tinggal di kota besar, kemudian pindahlah mereka ke daerah lain, dan ini terjadi,” kata Itje Selasa (24/1).

Masalah kedua kata Itje, secara tidak langsung (manipulasi rapor) hanya membahagiakan sesaat. Anak ketika masuk kuliah tidak bisa bertarung.

“Saya kira hapus saja SNMPTN karena siswa yang lolos melalui jalur tersebut tidak merepresentasikan kualitasnya,” katanya.

Tindakan pihak sekolah tersebut sangat bertentangan dengan tujuan utama dari SNMPTN, yakni untuk pemerataan mahasiswa, agar siswa di daerah tertentu memiliki kesempatan untuk masuk PTN.

“Sepanjang nilai rapor belum mencerminkan kualitas anak-anak, lebih baik pakai satu cara, SBMPTN saja. Jangan berpikir pemerataan, adil atau tidak, tapi mementingkan kualitas. Selama ini, nilai rapor sudah tidak mencerminkan kemampuan siswa karena sekolahnya memanipulasi,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, hasil evaluasi terhadap Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) terhadap mahasiswa angkatan tahun 2016 yang lolos melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) menyisahkan tanda tanya.

source : http://gobekasi.pojoksatu.id/
Portal Info Guru


Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi inisiatif DPR. Pengesahan itu dilakukan pada sidang paripurna, Selasa (24/1/2017). Salah satu poin revisi menyangkut tuntutan honorer yang meminta diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

"Apakah RUU usul inisiatif anggota DPR tentang perubahan UU 5/2014 tentang ASN dapat disetujui menjadi rancangan UU usul DPR RI?" tanya Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah selaku pimpinan sidang."Setujuuu," jawab peserta sidang.

Sejumlah anggota memberikan catatan terhadap revisi tersebut. Anggota Fraksi Partai Nasdem Akbar Faisal mengatakan, meski fraksi setuju terhadap usulan revisi, ada beberapa catatan. Salah satunya terkait anggaran pembayaran gaji harus mendapatkan perhatian.

Negara akan mengangkat 439 ribu tentang honor K2 dan gaji yang akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bisa mencapai Rp 23 triliun. "Harus ada penjelasan tuntas dari pemerintah darimana uang itu. Jangan sampai mereka berharap dibayar gajinya tapi menjadi persoalan," tutur Akbar.

Sementara itu, Anggota Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS) Ansory Siregar menyinggung soal pembahasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Saat itu, DPR didatangi kepala-kepala desa dari seluruh Indonesia yang berdemonstrasi. Pemerintah saat itu takut tak bisa menggelontorkan dana sekitar Rp 38 triliun untuk dana desa. Namun, saat itu DPR mendesak bahwa alokasi anggaran harus ada. "Akhirnya kita undangkan sekarang, Alhamdulillah RUU Desa sudah diundangkan dua tahun dan desa seluruh Indonesia sangat bagus," kata Ansory.

"Sekarang mengenai ASN, ada lagi alasan yang itu-itu saja, enggak ada duit. Ada 430 ribu pegawai K2 yang akan di-PNS-kan. Kalau uang itu untuk mereka ya tidak apa-apa, saya di Komisi XI sudah pusing untuk mengatasi pengangguran ini. Ini cuma Rp 23 triliun kok. Duit itu ada," lanjut dia.

Menanggapi sejumlah tanggapan fraksi, pengusul revisi UU ASN, Rieke Diah Pitaloka berterima kasih atas masukan yang diberikan para anggota Dewan. Ia berharap tak ada aura "menakut-nakuti" soal beban keuangan negara dan mempertanyakan dari mana angka Rp 23 triliun yang disebut-sebut akan menjadi beban anggaran negara tersebut. Menurut dia, anggapan itu hanya merupakan asumsi.

"Kita tidak bisa berasumsi. Ini persoalan hidup rakyat. Persoalan negara keberatan rp 23 triliun, APBN kurang lebih ada Rp 2.000 triliun. Jika harus mengeluarkan Rp 23 triliun, itu maksimum 2 persennya. Apakah negara tidak mau memberikan 2 persen bagi mereka yang bekerja di garda terdepan?" tanya Rieke. "Ini persoalan yang akan kita lanjutkan dalam pembahasan," sambungnya.

Menindaklanjuti pengesahan ini, DPR akan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo dan meminta agar surat presiden (surpres) segera dikirimkan ke DPR untuk kemudian masuk ke tahap pembahasan di Panitia Khusus (Pansus) atau komisi terkait.

source : http://nasional.kompas.com
Portal Info Guru


MADRID - Walau sudah hijrah ke tim Ducati Corse, nama Jorge Lorenzo masih sering disebut dan dikaitkan dengan tim Yamaha Factory Racing. Pengganti Lorenzo, Maverick Vinales, kali ini kebagian dapat pertanyaan soal kompatriotnya tersebut.

Ya, di sela-sela acara peresmian tim Yamaha Factory Racing untuk MotoGP 2017 yang berlangsung di markas Telefonica Movistar, Madrid, Spanyol, Kamis (19/1). Media massa yang datang meliput, masih saja coba meminta pendapat soal mantan pembalap tim dari Iwata, Jepang itu.

Kali ini pembalap baru tim Yamaha Movistar, Maverick Vinales,  kebagian pertanyaan dari jurnalis soal kans Lorenzo dengan tim barunya, Ducati, di MotoGP 2017. Menurut Vinales, tidak menutup kemungkinan juara kelas bergengsi tiga kali bersama Yamaha itu jadi ancaman di musim 2017. 

Akan tetapi, Vinales mengisyaratkan kalau itu semua masih bergantung pada proses adaptasi Lorenzo dengan motor Desmosedici GP. Pun Vinales meyakini ada beberapa sirkuit yang akan cocok dengan karakter motor Ducati di mana tim asal Bologna, Italia itu, berpotensi merebut kemenangan bersama Lorenzo.

“Jujur, sulit untuk mengetahui seberapa jauh peluang juara dunia Lorenzo. Pertama, kita harus melihat bagaimana Lorenzo menyesuaikan diri dengan motornya.
Saat melakukan tes bersama-sama (akhir musim 2016 di Valencia), dia sudah cukup cepat, jadi mari kita lihat nanti,” sembur Vinales seperti dilaporkan Marca.

“Kami tahu bahwa Ducati memiliki 5-6 lintasan di mana mereka kuat di sana. Bahkan jika mereka tidak bisa menang, mereka bisa berada di podium. Tapi di lomba lainnya mereka akan berjuang dan bisa mengalami kesulitan cukup banyak. Mari kita lihat bagaimana Jorge menyesuaikan gaya balapnya dengan motor Ducati,” imbuhnya.

Lebih lanjut Vinales menjelaskan: “Saya tahu Jorge adalah pembalap yang sangat berbakat. Dia cepat, mari kita lihat bagaimana dia dapat mengatur motor Ducati di trek seperti Jerez yang begitu sulit buat mereka. Pun seperti di Brno, Aragon, yang mana saya ingat itu merupakan lintasan yang sangat sulit bagi Ducati.”
Portal Info Guru

KIP

JAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyatakan kesiapannya menyalurkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada anak yatim di seluruh Indonesia. Kesiapan tersebut menanggapi instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Kemdikbud memperluas distribusi dan penerima manfaat KIP. "Ya, kami sudah punya datanya, tinggal menindaklanjuti saja," kata dia dalam pesan singkat kepada wartawan, Rabu (4/1).

Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu mengatakan, Kemdikbud sudah memiliki data siswa dari panti asuhan dan siswa yatim. Kendati demikian, Muhadjir mengatakan, Kemdikbud harus melakukan validasi data tersebut. Ia tidak merinci ada berapa jumlah siswa dari panti asuhan dan siswa yatim berdasarkan data Kemdikbud.

Muhadjir menyebut, data untuk penyaluran KIP saat ini memakai data pokok pendidikan (Dapodik). Sementara, data yang berasal dari Kementerian Sosial hanya akan dipakai sebagai data pembanding.

"Nanti pakai data yang ada di data pokok pendidikan (Dapodik) dan diverifikasi ulang dengan data yang ada di Kementerian Sosial," ujar Muhadjir.

Ia meyakini, distribusi menggunakan Dapodik akan lebih sederhana dan mudah. Sebab, ia mengatakan, Dapodik telah disesuaikan dengan data di masing-masing sekolah.

Sementara, lanjut dia, untuk penyaluran dari KIP melalui sekolah. Sekolah bertanggung jawab mencari dan mengajak anak-anak yang belum maupun putus sekolah untuk kembali bersekolah. "Sekolah ikut bertanggung jawab dalam mencari anak-anak untuk ke sekolah," tambah dia.

Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud Hamid Muhammad mengatakan, sebanyak 896 ribu anak yatim, piatu, maupun yatim piatu yang terdata di Dapodik akan menerima KIP. "Ada sekitar 896 ribu anak yatim yang akan menerima KIP pada 2017," ucap Hamid.

Sementara, Direktur Pembinaan SMP Kemdikbud Supriano mengatakan, dari 4,9 juta penerima di luar sekolah yang menerima KIP pada 2016, sudah dicairkan dana untuk 1,9 juta penerima manfaat.

Kemdikbud berencana mengurangi sasaran penerima manfaat Program Indonesia Pintar (PIP) pada 2017. Sasaran PIP turun menjadi 16.487.872 siswa dari sebelumnya, yakni 17.927.303 siswa. 

Selain KIP untuk anak yatim, Kemdikbud juga akan menguji coba KIP Plus di 44 kabupaten/kota se-Indonesia pada 2017. "Akan segera dilakukan uji coba penggunaan KIP Plus di 44 kabupaten/kota," kata Muhadjir Effendy. Mendikbud menitikberatkan uji coba akan dilakukan di daerah yang mempunyai dukungan sarana dan prasana.

Muhadjir mengatakan, KIP Plus dapat digunakan sebagai alat transaksi serta meningkatkan pemahaman literasi keuangan. Ia meyakini, KIP Plus mampu memperbaiki akuntabilitas penyaluran bantuan. Muhadjir mengatakan, penyaluran KIP Plus akan deselaraskan dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Kartu ini dapat digunakan sebagai alat transaksi keuangan. Pelajar dapat belanja keperluan sekolah di toko yang ditunjuk oleh bank. Serta, di koperasi sekolah yang memiliki fasilitas mesin electronic data capture (EDC).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy untuk memperluas distribusi KIP. Ia meminta agar KIP disalurkan kepada semua anak yatim di Indonesia.

Jokowi menitikberatkan fokus pemerintah pada 2017 kepada pemerataan kesejahteraan. Presiden memandang, bantuan sosial yang direpresentasikan dalam bentuk KIP merupakan salah satu elemen penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil.

source : http://www.republika.co.id

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget
Laporkan Link Rusak Disini
×
_

Kirim masukan, keluhan, atau request aplikasi kepada admin melalui pesan di bawah ini