Halloween Costume ideas 2015
Oktober 2017

Kenaikan Pangkat Otomatis Guru 2017

Berikut ini adalah info lengkap tentang mekanisme dan cara Kenaikan pangkat otomatis bagi guru di tahun 2017.

Seperti yang pernah saya upload pada posting terdahulu. Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada sebagian daerah telah menerapkan mekanisme proses kenaikan pangkat pegawai negeri sipil (PNS) secara otomatis atau KPO. Penerapan Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) ini bahkan direncanakan berlaku nasional.

Namun khusus di kalangan guru banyak yang gagal paham terkait mekanisme Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO). Ada sebagian guru yang memahami bahwa dengan diterapkan Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) berarti guru tidak perlu lagi mengumpulkan Angka Kredit.


Padahal secara logika hukum saja tidak tepat jika Surat Edaran BKN tentang Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) ditafsirkan bisa menghilangkan kewajiban guru untuk naik pangkat berdasarkan angka kredit yang diatur dalam Peraturan Menpan. Jika belum paham para guru (terutama guru PPKn) harus belajar lebih mendalam tentang Tata Urutan Perundang-Undangan.  

Penegasan bahwa mekanisme Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) guru tidak menghilangkan kewajiban guru untuk mengumpulkan angka kredit yang dipersyaratkan sebenarnya pernah disampaikan oleh Kepala BKN, Bima Aria Wibisana pada tahun 2015 yang lalu saat gagasan Kenaikan Pangkat Otomatis digulirkan. Saat itu ia menyatakan bahwa Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) berlaku untuk PNS struktural dan juga PNS fungsional seperti guru.

Kepala BKN Bima Aria Wibisana pada Jumat 15 Mei 2015 yang lalu menyatakan bahwa aturan ini berlaku untuk semuanya (termasuk guru PNS. Namun demikian, ada beberapa mekanisme yang harus diikuti para guru  PNS sebelum kenaikan pangkat secara otomatis. Guru PNS tetap harus mengumpulkan angka kredit untuk bisa naik pangkat. Harus membuktikan angka kreditnya bisa memadai.

Jika demikian adanya menurut Admin bagi guru bukan Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) yang diharapkan, tetapi diberikannya kemudahan dalam mengumpulkan Angka Kredit terutama pada unsur pengembangan profesi seperti dimudahkannya kewajiban dalam membuat KTI. Selama ini banyak guru yang terhambat kenaikan pangkatnya karena persoalaan KTI. Memang sudah ada ide dari Mendikbud dan Dirjen GTK (yang lalu) untuk mempermudah KTI bagi guru. Namun ide tersebut tidak dapat diterapkan tanpa regulasi. Oleh karena itu, KAMI MENANTIKAN REGULASI ITU.

sumber : klik disini

Kemendikbud Terapkan Dua Rapor

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerapkan dua rapor pada semester II tahun ajaran 2017/2018. Hal itu menindanlajuti keluarnya Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).

Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu mengatakan pemerintah mengutamakan penerapan dua rapot pada jenjang SD. Kendati demikian, ia mengatakan penerapan dua rapor dilakukan secara bertahap. Mendikbud mengatakan pemerintah mengeluarkan Perpres PPK pada awal September 2017. Kemendikbud, ia mengatakan, tengah menindaklanjuti perpres dengan merumuskan sejumlah kebijakan.

"Tununannya sudah dimintai pendapat dari masyarakat," ujar dia, Senin (16/10).

Kemendikbud berencana mengeluarkan dua rapot siswa, yakni catatan kepribadian dan akademik. adi itu semacam daftar kegiatan siswa yang sifatnya ekstrakulikuler, Muhadir, Senin (21/8). Ia mengatakan rapor catatan kepribadian menjadi portofolio siswa terdata di data pokok pendidikan (Dapodik). Ia berujar setiap guru diwajibkan mencatat kepribadian atau karakter peserta didik dari jenjang SD hingga sekolah menengah.

Muhadjir mengatakan, skema cacatan kepribadian siswa tengah digodok di Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud. Rapot itu mencatat hal-hal istimewa, keahlian, dan catatan baik peserta didik. 

Ia menjelaskan langkah itu bertujuan menghindari kesalahpahaman kebijakan Kemendikbud, seperti Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Mendikbud tidak menyebut kapan target waktu pembahasan turunan Perpres PPK selesai.

Mendikbud mengatakan pemerintah membahas sejumlah aturan turunan Perpres PPK, seperti, hari sekolah, beban kerja guru, petunjuk pelaksanaan penguatan karakter semua jenjang muali PAUD, SD, SMP, SMA/SMK.

"(Terlaksanakanya) berturut-turut," ujar dia.

Pun tidak menutup kemungkinan, Kemendikbud menerapkan kebijakan hari sekolah pada semester depan. Namun, mendikbud tidak mengatakan apakah kebijakan hari sekolah serupa Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017.

sumber : klik disini

Kurikulum Sekolah Bebas Narkoba


Kepolisian Resor Jember, Jawa Timur, meluncurkan program kurikulum sekolah bebas narkoba dengan menggelar apel besar. Apel dihadiri ribuan siswa sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas di alun-alun setempat, Sabtu (14/10) sore.

Peluncuran program Polres Jember tentang pendidikan wawasan bahaya narkoba sebagai kurikulum pendidikan SMP dan SMA dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kapolres Jember dengan Bupati Jember dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Jember.

"Alhamdulillah hari ini (Sabtu) kami meluncurkan Program Pendidikan tentang Bahaya Narkoba diikutsertakan dalam Kurikulum SMP dan SMA Se-Kabupaten Jember," kata Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo di alun-alun Jember.

Menurutnya Presiden RI telah menyatakan bahwa saat ini Indonesia sudah masuk dalam tahapan darurat narkoba yang menyasar seluruh lapisan usia, bahkan pada tingkatan pelajar sudah menjadi target operasi peredaran narkoba.

Sesuai arahan Kapolri, lanjutnya, menekankan kepada seluruh jajaran kepolisian di daerah, agar menyiapkan formula sebagai langkah preventif terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba yang efektif.

"Hal itu dititik beratkan dengan cara melakukan sosialisasi wawasan bahaya narkoba yang diikutsertakan pada kurikulum sekolah sehingga pengguna narkoba di kalangan para pelajar bisa ditekan, bahkan ditiadakan," katanya.

Kusworo mengatakan langkah kongkrit tersebut ditindak lanjuti dengan menugaskan 40 personel Polres Jember untuk mengajar di sekolah-sekolah SMP dan SMA ataupun sederajat di Jember (1 minggu, 1 kecamatan, 2 sekolah) dengan memanfaatkan pada jam pelajaran bimbingan karir dan jam pelajaran muatan lokal.

"Kami mendorong langkah pencegahan penyalahgunaan bahaya narkoba di kalangan generasi muda dengan memberikan edukasi terhadap masyarakat terutama generasi muda tentang bahaya narkoba melalui berbagai media, pendidikan sejak dini melalui sekolah dengan memasukkan pengetahuan bahaya narkoba ke dalam kurikulum SMP dan SMA di Jember," ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, Polres Jember melakukan pembinaan relawan-relawan antinarkoba hingga mengakomodasi partisipasi masyarakat untuk bisa berperan aktif dalam penanggulangan bahaya narkoba sesuai dengan potensinya masing-masing.

"Untuk mengakomodir kesadaran dan partisipasi masyarakat, agar turut serta berperan dalam upaya pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba, maka kami akan menyiapkan waktu untuk para orang tua/wali murid untuk diundang dan dibuatkan forum group discussion ( FGD) tentang pola pengawasan terhadap anak dari bahaya narkoba," katanya.

Kegiatan apel besar program pendidikan wawasan bahaya narkoba sebagai kurikulum sekolah untuk mengantisipasi darurat narkoba terhadap kalangan pelajar diikuti oleh 3.600 pelajar SMP/ SMA se-Jember yang dipimpin langsung oleh Bupati Jember dan Kapolres Jember.

ilustrasi

Kementerian Kordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mendukung penertiban perguruan tinggi negeri yang dilakukan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti). "Kita mempunyai banyak perguruan tinggi, tapi sebagian tidak didukung dengan kualitas. Ada sesuatu yang salah." Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK Agus Sartono menyampaikannya dalam siaran pers, Sabtu, 13 Oktober 2017.
Pekan ini Kemenristek Dikti menutup 25 PTS yang dianggap tidak memenuhi standar nasional pendidikan tinggi. Dengan demikian, sepanjang dua tahun terakhir tercatat 192 PTS ditutup dan dicabut izin operasionalnya.
Langkah penertiban ini didukung Kemenko PMK. "Masih ada sekitar 4.500 perguruan tinggi lainnya di Indonesia," kata Agus.

Dia mengatakan pencabutan izin operasi itu dilakukan karena PTS-PTS itu mengidap masalah serius. Umumnya perguruan tinggi itu tidak memiliki sistem administrasi, tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai, tidak memiliki cukup banyak mahasiswa karena tidak diminati, atau tidak mampu menghadirkan dosen yang cukup sehingga rasio dosen per mahasiswa tidak seimbang.
Situasi itu mengakibatkan proses belajar-mengajar tak bisa berjalan dengan baik. Apalagi, kampus bermasalah itu sering semakin buruk pelayananannya akibat konflik internal, dan ada pula yang terlibat jual beli ijazah.

Pemerintah tak mau membiarkan PTS bermasalah itu terus beroperasi dan merugikan pihak lain. Menurut Agus, hal ini adalah langkah perbaikan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah.
Baca juga: Menteri Puan Pangkas Anggaran Belanja ...
Agus menilai permasalahan laten di banyak PTS adalah muridnya sedikit dan dosennya pun tidak ada. Ada juga, karena mahasiswanya sedikit, dosennya pun seadanya. "Jika dosen saja tidak memenuhi kualifikasi minimum bagaimana akan meluluskan sarjana berkualitas?" Agus mencontohkan banyak perguruan tinggi yang seharusnya meluluskan mahasiswa pada jenjang S1 tapi dosen S2 tidak cukup.

Karena itu, langkah-langkah evaluasi sudah dikordinasikan dengan Kemenristek Dikti untuk melakukan perbaikan Perguruan Tinggi Swasta. Pencabutan izin operasi oleh Kemenristek Dikti itu, menurut Agus, tidak dilakukan begitu saja. Sebelum dicabut, PTS yang bersangkutan sudah diberi peringatan untuk membenahi diri. Mereka telah diberi waktu 6 bulan oleh Kemenristek Dikti untuk berbenah memenuhi standar yang diperlukan.

Petinggi Kemenko PMK itu mengatakan faktor penentu dari kualitas pendidikan ada tiga hal yakni dosen, infrastruktur, dan kurikulum yang terus disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan masing-masing bidang. "Jika ketiga ini sudah terpenuhi, maka perguruan tinggi di Indonesia akan mencetak lululusan yang berkualitas," ujar Agus.


Berikut ini adalah info tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2018Bagi Guru, Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018 memang penting diketahui untuk membuat atau Program Tahunan dan Program Semester. Kesalahan dalam menghitung atau menentukan hari libur nasional dapat mempengaruhi efektifivitas minggu efektif.

Sebagaimana dikethui, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri telah menandatangi Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh 3 Menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2018

Daftar Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2018 tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Nomor  707 Tahun 2017, Nomor  256 Tahun 2017, Nomor:01/SKB/Menpan-RB/09/2017 yang ditetapkan pada tanggal 22 September 2017 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018. Sebagaimana tercantum dalam SK tersebut libur nasional dan cuti bersama tahun 2018 sebanyak 21 hari yang terdiri dari 16 hari untuk libur nasional tahun 2018, dan 5 hari untuk cuti bersama.

SKB 3 menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018 tersebut dikeluarkan dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2018.

Dalam surat keputusan bersama atau SKB 3 menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018 tersebut juga mengatur unit kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat baik ditingkat pusat ataupun daerah, seperti rumah sakit, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, dan lainnya untuk mengatur penugasan pegawai  atau karyawan pada hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2018. Hal tersebut dimaksudkan agar penyelenggara pelayanan publik tetap beroperasi melayani masyarakat, meskipun hari libur nasional. 

Rincian Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2018 sesuai Surat Keputusan Bersama Nomor  707 Tahun 2017, Nomor  256 Tahun 2017, Nomor:01/Skb/Menpan-Rb/09/2017 yang ditetapkan pada tanggal 22 September 2017

TANGGAL
HARI
KETERANGAN
1 Januari
Senin
Tahun Baru 2018 Masehi
16 Februari
Jumát
Tahun Baru Imlek 2569 Kongzili
17 Maret
Sabtu
Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1940
30 Maret
Jum’at
Wafat Isa Al Masih
14 April
Sabtu
Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
1 Mei
Selasa
Hari Buruh Internasional
10 Mei
Kamis
Kenaikan Isa Al Masih
29 Mei
Selasa
Hari Raya Waisak 2562
1 Juni
Jumát
Hari Lahir Pancasila
15-16 Juni
Jumát-Sabtu
Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah
17 Agustus
Jumát
Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
22 Agustus
Rabu
Hari Raya Idul Adha 1439 Hijriyah
11 September
Selasa
Tahun Baru Islam 1440 Hijriyah
20 November
Selasa
Maulid Nabi Muhammad SAW
25 Desember
Selasa
Hari Raya Natal



Cuti Bersama


13,
14,
18, dan
19 Juni
Rabu, Kamis, Senin Selasa

Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah
24 Desember
Senin
Hari Raya Natal

Demikian info Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2018. Semoga bermanfaat.

simpkb

Berikut ini adalah cara melihat Info GTK 2017 semester 1 atau cek SKTP pada SIM PKB secara online. layanan Info GTK atau Cek SKTP Semester 1 Tahun Pelajaran 2017/2018 Sudah dapat diakses. Sebagaimana diketahui dari keterangan atau informasi melalui Info GTK atau Cek SKTP sangat penting untuk menghindari adanya kesalahan data sebagaimana dinyatakan dalam laman tersebut bahwa Infomasi yang ditampilkan berasal dari data yang dikirim sekolah melalui dapodik. Jika ada kesalahan data proses perbaikannya dilakukan di Sekolah masing-masing dan menjadi tanggungjawab pemilik data.


Menurut pantauan Admin dan rekan OPS di sekolah binaan, sekalipun layanan Info GTK atau Cek SKTP Semester 1 Tahun Pelajaran 2017/2018 sudah dapat diakses, namun informasi yang ditampilkan khususnya sampai tanggal 4 Oktober 2017 belum optimal. Hal ini perlu disampaikan agar tidak membuat resah guru yang berpotensi menyalahkan OPS. Yang dimaksud tidak optimal disini adalah belum tervalidasi jam mengajar guru khusus bagi sekolah yang menggunakan Kurikulum 2013.

Cara lihat info GTK pada aplikasi SIM PKB adalah sebagai berikut : 
1. Pertama-pertama silahkan buka/akses link SimPKB berikut https://paspor.simpkb.id dengan username dan password yang dimiliki.

2. Selanjut cari dan klik pada menu "Layanan Info GTK" di fitur lain yang tersedia seperti pada gambar berikut:

login

3. Maka kita akan diarahkan menuju link khusus Info GTK dan akan segera tampil data GTK Guru tahun pelajaran 2017/2018 untuk tampilannya hampir sama seperti info GTK sebelumnya.

4. Selajutnya cek data atau save ke format PDF sebagai arsip anda jika diperlukan

Catatan:
Perbaikan data di Info GTK hanya bisa dilakukan melalui aplikasi Dapodik sekolah masing-masing, jadi untuk para guru silahkan hubungi Operator Sekolahna jika masih terdapat data yang belum valid.
Bagi yang belum bisa akses layanan Info GTK melalui akun SIMPKB ini, bisa disebabkan karena server down atau masih dalam proses update data. Solusinya silahkan cek kembali diwaktu lainnya.



Namun ada hal yang perlu diperhatikan oleh para OPS dan tidak boleh dianggap remeh, yakni terkait pengisian Daftar Hadir Guru Secara Online. Dalam Info GTK atau Cek SKTP Semester 1 Tahun Pelajaran 2017/2018 pada poin 16 dinyatakan Status Keaktifan GTK menunggu penghitungan Absensi pada aplikasi kehadiran. Jadi bagi sekolah yang belum mengisi Absensi guru secara online segera isi.

Untuk Cara Pengisian Absensi GTK Online (Klik Disini) atau http://hadir.gtk.kemdikbud.go.id/index.php

Bagi Bapak ibu/guru yang akan melakukan Info GTK atau Cek SKTP Semester 1 Tahun Pelajaran 2017/2018 silahkan login melalui SIM PKB masing-masing seperti cara di atas. 

sekian dan semoga bermanfaat. 

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget