Halloween Costume ideas 2015
Articles by "Aplikasi dan File KepSek"


Mekanisme Penilaian Kinerja Guru (PKG) Terbaru 2018 PDF

Berikut ini akan kami bagikan Mekanisme Penilaian Kinerja Guru (PKG) Terbaru 2018 PDF. Penguasaan dan penerapan kompetensi sangat menentukan tercapainya kualitas proses pembelajaran, pembimbingan peserta didik, dan pelaksanaan tugas tambahan yang relevan yang sesuai dengan fungsi sekolah/madrasah. Untuk itu, perlu dikembangkan sistem penilaian kinerja guru. 

Sistem penilaian kinerja guru adalah sebuah sistem pengelolaan kinerja berbasis guru yang didesain untuk mengevaluasi tingkatan kinerja guru secara individu dalam rangka mencapai kinerja sekolah secara maksimal yang berdampak pada peningkatan prestasi peserta didik.

PK Guru merupakan sistem penilaian yang dirancang untuk mengidentifikasi kemampuan guru dalam melaksanakan tugas utamanya melalui pengukuran terhadap penguasaan kompetensi yang ditunjukkan dalam unjuk kerja. Guru dinilai kinerjanya secara teratur setiap tahun.

Penilaian Kinerja Guru (PKG) yang sebelumnya lebih bersifat administratif menjadi lebih berorientasi praktis, kuantitatif, dan kualitatif. Sehingga diharapkan para guru akan lebih bersemangat untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitasnya.

Guru wajib mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) setiap tahun. Perolehan angka kredit dari PKG dan PKB merupakan satu paket. Hasil PKG dan PKB perlu dikonversi untuk menghitung angka kredit. Perolehan angka kredit setiap tahun ditetapkan oleh Tim Penilai Angka Kredit.

Pada dasarnya sistem penilaian kinerja guru bertujuan:

  • Menentukan tingkat kompetensi seorang guru;
  • Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja guru dan sekolah;
  • Menyajikan suatu landasan untuk pengambilan keputusan dalam mekanisme penetapan efektif atau kurang efektifnya kinerja guru;
  • Menyediakan landasan untuk program pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru;
  • Menjamin bahwa guru melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya serta mempertahankan sikap positif dalam mendukung pembelajaran peserta didik untuk mencapai prestasi, dan
  • Menyediakan dasar dalam sistem peningkatan promosi dan karir guru serta bentuk penghargaan lainnya.
Selengkapnya dokumen/file tentang Petunjuk Teknis (Juknis) PK Guru Tahun dapat didownload di sini.

sumber artikel : klik disini

Aplikasi Raport K13 SD

Berikut ini kami bagikan Aplikasi Raport Terbaik serta link download / unduhan Aplikasi Raport K13 SD Terbaru 2018 terlengkap Tahun ajaran 2018/2019 yang bisa anda gunakan untuk mempermudah pengisian raport bagi sekolah yang menggunakan kurikulum 2013 untuk kelas 1 2 3 4 5 6 Sekolah Dasar (SD).

Catatan bagi pengguna aplikasi rapor : 
  • Pastikan Laptop / PC sudah di setting Indonesia sebelum menggunakan ARSEDA
  • Cukup Input Nilai, KD dan penghitungan sudah otomatis terisi
  • Biasakan membaca Petunjuk sebelum menggunakan aplikasi
  • terima kasih
  • jika ada pertanyaan atau tak bisa di unduh silahkan sms/WA ke 085870112119
Link dowlnoad


Demikian posting singkat tentang Aplikasi Raport K13 SD Terbaru 2018 revisi 2017 Terlengkap ini semoga bermanfaat. 

Dibawah ini adalah link download Aplikasi Administrasi Kepala Sekolah SD 2018 Terbaru yang bisa digunakan sebagai alat untuk melengkapi administrasi bagi kepala sekolah untuk jenjang SD

Aplikasi Administrasi Kepala Sekolah SD 2018 Terbaru


Keberhasilan suatu lembaga pendidikan sangat tergantung pada kepemimpinan kepala sekolah. Dia harus mampu membawa lembaganya kearah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Kepala sekolah merupakan orang yang paling betanggung jawab terhadap aplikasi prinsip-prinsip administrasi pendidikan yang inovatif di sekolah. Tugas kepala sekolah dasar (SD) dapat diklasifikasi menjadi dua, yaitu tugas-tugas di bidang administrasi dan tugas-tugas di bidang supervisi.

Tugas di bidang administrasi adalah tugas-tugas kepala sekolah yang berkaitan dengan pengelolaan bidang garapan pendidikan di sekolah, yang meliputi pengelolaan pengajaran, kesiswaan, kepegawaian, keuangan, sarana-prasarana, dan hubungan sekolah masyarakat. Dari keenam bidang tersebut, bisa diklasifikasi menjadi dua, yaitu mengelola komponen organisasi sekolah yang berupa manusia, dan komponen organisasi sekolah yang berupa benda.

Kepala sekolah sebagai administrator memiliki hubungan yang sangat erat dengan berbagai aktivitas pengelolaan administrasi yang bersifat pencatatan, penyusunan dan pendokumenan seluruh program sekolah. Secara spesifik, kepala sekolah harus memiliki kemampuan untuk mengelola kurikulum, administrasi peserta didik, mengelola administrasi personalia, mengelola administrasi sarana dan prasarana, mengelola administrasi kearsipan dan mengelola administrasi keuangan.

Dalam menjalankan tugasnya, setiap Kepala sekolah dituntut memiliki administrasi. Mengingat banyaknya administrasi kepala sekolah, maka dari itu penting kiranya jika dokumen tersebut dilengkapi. Untuk menunjang tugas dan kinerjanya Kepala Sekolah terkait dengan tugas administrasi dapat lebih mudah dengan menggunakan Aplikasi Administrasi Kepala Sekolah SD. Aplikasi ini dibuat dengan excel yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan dapat didownload melalui tautan berikut ini:



Kepala Sekolah sebagai administrator merupakan suatu kondisi Kepala Sekolah melakukan tata kelola sumber daya yang berkaitan dengan lembaga sekolah yang dipimpinnya, baik dari tenaga kependidikan, staf, peserta didik sampai dengan hubungan kemasyarakatan. Tata kelola tersebut bersifat pendokumentasian segala kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya dalam rangka mencapai tujuan dari visi misi yang telah ditetapkan.

sumber artikel : klik disini

Aplikasi Administrasi Kelas Kurikulum 2013 SD Revisi Terbaru

Berikut ini adalah link download Aplikasi Kumpulan Administrasi Kelas Kurikulum 2013 SD Revisi Terbaru 2018, aplikasi administrasi guru kelas sd kurikulum 2013 ini adalah aplikasi yang digunakan bagi guru SD yang menggunakan kurikulum 2013 revisi terbaru.

Banyaknya administrasi yang harus dikerjakan oleh seorang Guru Kelas mulai dari Perangkat Pembelajaran seperti RPP, Silabus, KKM, Prota, Promes serta Administrasi Kelas sangat menyulitkan guru. Untuk itu, dengan Aplikasi Administrasi Guru Kurikulum 2013 untuk tingkat SD/MI ini akan sangat membantu anda.

Dalam Aplikasi Excel ini sudah memuat berbagai Administrasi Guru yang sangat lengkap dan mudah untuk digunakan karena menggunakan rumus excel. Untuk sekolah yang menggunakan Kurikulum 2013, aplikasi ini sudah sangat cocok untuk digunakan. 

Silahkan download file administrasi guru kelas sd kurikulum 2013 Disini

Aplikasi Administrasi kelas lainnya (klik link untuk download);
  1. Aplikasi Administrasi Guru SD Kelas V Kurikulum 2013 rev
  2. Perangkat administrasi pembelajaran 
  3. Aplikasi program pengajaran
  4. Aplikasi administrasi kelas KTSP
  5. Aplikasi Pembuatan RPP menurut SILABUS
Sekian dan semoga bermanfaat. 


Berikut ini kami bagikan langsung link download Kalender Pendidikan 2018/2019 Semua Provinsi yang ada khusus di pulau Jawa khususnya Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jakarta, dan DIY

Kalender pendidikan merupakan rambu-rambu kegiatan yang harus disusun oleh satuan pendidikan dalam kurun waktu satu tahun. Pada Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2018/2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan memuat permulaan dan akhir tahun pelajaran, hari pertama kegiatan pembelajaran. Selain itu diatur pula beban belajar, kegiatan tengah semester, penilaian hasil belajar, libur sekolah, hari libur pada bulan ramadhan.

Bagi satuan pendidikan satuan pendidikan yang masih menggunakan Kurikulum 2006, jumlah minggu efektif pertahun sebanyak 34-38 minggu. Masing-masing semester jumlah minggu efektifnya berkisar antara 17 – 19 minggu. Sedangkan bagi satuan pendidikan satuan pendidikan yang seudah menggunakan Kurikulum 2013, jumlah minggu efektif minimal 36 minggu. Dengan rincian semester ganjil paling sedikit 18 minggu, dan semester genap paling sedikit 14 minggu.

Dalam penyelenggaraan pembelajaran, satuan pendidikan dapat menentukan jumlah hari belajar sebanyak lima atau enam hari perminggu. Jumlah hari belajar efektif fakultatif dalam satu tahun pelajaran sebanyak 3 hari. Dalam Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2018/2019 ini juga dijelaskan apa yang harus dilakukan oleh kepala sekolah dan guru pada awal tahun dan guru pada awal semester.

Kalender Pendidikan resmi Tahun Pelajaran 2018/2019 dapat didownload melalui tautan berikut ini:
Satuan pendidikan diberi kewenangan untuk menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Hal-hal yang harus diperhatikan pada awal tahun pelajaran adalah Penerimaan Peserta Didik Baru, pengaturan kelas dan penyusunan jadwal pelajaran. Kepala Sekolah berkewajiban membuat program Program Kerja Sekolah dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Sedangkan kewajiban guru membuat Program Tahunan dan Semester dan Program Kegiatan Pembelajaran.

Sumber artikel : klik disini


Berikut ini kami akan sedikit memberi penjelasan dari isi Permendikbud No 15 Tahun 2018 terkait Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, Dan  Pengawas Sekolah di tahun 2018 yang harus dipenuhi karena akan berdampak langsung pada tunjangan.

Permendikbud No 15 Tahun 2018 Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, Dan  Pengawas Sekolah, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (8), Pasal 52 ayat (3), Pasal 53, dan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah;

Pasal 2
(1) Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah melaksanakan beban kerja selama 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu pada satuan administrasi pangkal.

(2) Beban kerja selama 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif dan 2,5 (dua koma lima) jam istirahat.

(3) Dalam hal diperlukan, sekolah dapat menambah jam istirahat yang tidak mengurangi jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 3
(1) Pelaksanaan beban kerja selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) bagi Guru mencakup kegiatan pokok: 
a. merencanakan pembelajaran atau pembimbingan;
b. melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan; c. menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan; d. membimbing dan melatih peserta didik; dan e. melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan Beban Kerja Guru. 

(2) Pemenuhan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

Pasal 4
(1) Merencanakan pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:  a. pengkajian kurikulum dan silabus pembelajaran/ pembimbingan/program kebutuhan khusus pada satuan pendidikan;  b. pengkajian program tahunan dan semester; dan c. pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran/pembimbingan sesuai standar proses atau rencana pelaksanaan pembimbingan.

(2) Melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan pelaksanaan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)/Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL)/Rencana Pelaksanaan Bimbingan (RPB).

(3) Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam Tatap Muka per minggu dan paling banyak 40 (empat puluh) jam Tatap Muka per minggu.
(4) Pelaksanaan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi oleh Guru Bimbingan dan Konseling atau Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan membimbing paling sedikit 5 (lima) rombongan belajar per tahun.

(5) Menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

(6) Membimbing dan melatih peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dapat dilakukan melalui kegiatan kokurikuler dan/atau kegiatan ekstrakurikuler.

(7) Tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan beban kerja Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e meliputi: a. wakil kepala satuan pendidikan; b. ketua program keahlian satuan pendidikan; c. kepala perpustakaan satuan pendidikan; d. kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi/ teaching factory satuan pendidikan; e. pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau pendidikan terpadu; atau f. tugas tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e yang terkait dengan pendidikan di satuan pendidikan.

(8) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a sampai dengan huruf e dilaksanakan pada satuan administrasi pangkalnya.

Link Download
Salinan Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018
Lampiran 1 Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018
Lampiran 2 Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018
Lampiran 3 Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018

sumber artikel : klik disini

Buku Panduan Supervisi Pembelajaran di Sekolah Dasar
Buku Panduan Supervisi Pembelajaran di Sekolah Dasar.
Berikut ini kami bagikan link download Panduan Supervisi bagi Kepala Sekolah SD tahun 2018. Keberhasilan sebuah program apabila pelaksanaannya dilakukan secara sungguh-sungguh, berkesinambungan, pengawasan, pendampingan serta evaluasi. Untuk itu diperlukan layanan supervisi dalam kelangsungan pendidikan terutama dalam proses pembelajaran.

Supervisi merupakan suatu layanan dari atasan kepada bawahan dengan memberikan pengarahan guna mengembangkan kinerja menjadi lebih baik. Kegiatan supervisi disebut pula sebagai kegiatan mengawasi atau pengawasan.

Supervisi pembelajaran tidak terlepas dari penilaian kinerja guru dalam mengelola pembelajaran. Esensi supervisi pembelajaran sama sekali bukan menilai unjuk kerja guru dalam mengelola proses pembelajaran,melainkan membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalisme guru dalam pelaksanaan tugasnya.

Berdasarkan bagaimana cara memahami atau memastikan masalah, darimana datanya diperoleh dan dengan cara apa memperbaikinya, maka dibedakan tiga model supervisi pembelajaran, yaitu model saintifik, model artistik dan model Klinis.

Sedangkan berdasarkan cara bagaimana pengawas dan kepala sekolah bersama guru melakukan perbaikan dan siapa yang lebih dominan di antara keduanya, maka dibedakan tiga macam pendekatan, yaitu direktif, kolaboratif dan non-direktif. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Panduan Supervisi Pembelajaran di Sekolah Dasar. Buku panduan ini disusun sebagai acuan bagi kepala sekolah, pengawas sekolah, dan guru dalam menyusun program/kegiatan terkait dengan pelaksanaan supervisi di sekolah dasar. Panduan Supervisi Pembelajaran di Sekolah Dasar dapat didownload melalui tautan berikut ini:


Panduan ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak dalam mengoptimalkan pelaksanaan supervisi pembelajaran sekolah dasar dalam upaya peningkatan mutu pendidikan secara umum, mutu pembelajaran secara khusus. Di samping itu dapat dimanfaatkan sebagai upaya dalam meningkatkan program pengoptimalisasi pelaksanaan supervisi di sekolah.

sumber artikel : klik disini


Berikut ini adalah Petunjuk Teknis/Juknis Penulisan Ijazah SD SMP SMA SMK 2018. Setiap sekolah tentunya harus mengetahui tatacara penulisan blangko ijazah atau SKHU yang baik dan benar sesuai Peraturan Kepala Badan Penelitian Dan Perkembangan Kementerian Pendidikan Dan KebudayaanTentang Bentuk, Spesifikasi, Pencetakan/Penggandaan, Pendistribusian, Dan Pengisian Blangko Ijasah Pada Satuan Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2017/2018.

Didalam juknis penulisan ijazah tahun 2018 terbaru ini terdapat tiga jenis Ijazah diantaranya sebagai berikut:
  1. Ijazah dengan kode blangko DN-01 Ma/06 0000001 untuk sekolah yang menggunakan Kurikulum 2006 (KTSP).
  2. Ijazah dengan Kode blangko DN-01 Ma/13 0000001 merupkan untuk sekolah yang menggunakan Kurikulum 2013 (K13).
  3. Ijazah dengan kode blangko DN-01 Ma/SPK 0000001 diberikan untuk satuan pendidikan kerjasama (SPK). Nah, itulah perbedaan kode-kode blangko ijazah sekolah. Selain itu juga ketiga kode ijazah tersebut terdapat perbeda pada daftar nilai yang terletak pada halaman mukanya.

Untuk mengetahui lebih jelas mengeni Juknis Penulisan Ijazah SHUN tahun 2018 sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional.



Blangko Ijazah adalah format resmi yang dicetak oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang akan digunakan sebagai Ijazah. Berikut spesifikasi blangko ijazah 2018 yang dapat anda ketahui :



Spesifikasi Blangko Ijazah terdiri atas :

  • Spesifikasi kertas; dan
  • Spesifikasi bingkai.


Spesifikasi kertas Blangko untuk penulisan ijazah 2018 sebagai berikut.

  • Jenis : kertas berpengaman khusus (security paper);
  • Ukuran : 21 cm x 29,7 cm;
  • Berat : 150 gr/m² dengan toleransi ± 4 gr/m²;
  • Tebal : 150 mikrometer dengan toleransi ± 10 mikrometer;
  • Opasitas : 90 % (minimum);
  • Kecerahan : 80 % dengan toleransi ± 2 % (brightness);

Untuk  lebih jelas silakan Download Juknis Penulisan Blangko Ijazah 2018 yang benar dibawah ini.
Demikian informsi yang dapat admin bagikan buat Bapak/ibu Guru mengenai Juknis Penulisan Ijazah Tahun 2018 Jenjang SD, SMP, SMA, SMK ini, semoga dapat bermanfaat.

Sumber artikel : klik disini

Kemitraan Sekolah Dengan Keluarga dan Masyarakat

Berikut ini kami bagikan info lengkap serta juknis program kemitraan sekolah dengan keluarga dan masyaraka dari KemdikbudJuknis Kemitraan Sekolah dan Masyarakat, untuk PNF, PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, dan SLB ini kami bagikan dengan harapa bisa bermanfaat bagi rekan guru di sekolah untuk menjalin kemitraan di masyarkata agar lebih kuat lagi.
Keberhasilan akan semakin tinggi apabila kemitraan diperkuat dengan melibatkan unsur masyarakat. Keterlibatan ketiga unsur ini diharapkan dimotori oleh penyelenggara satuan pendidikan. Petunjuk teknis ini dimaksudkan sebagai acuan bagi satuan pendidikan dalam melakukan kemitraan tersebut sehingga terbangun ekosistem pendidikan yang menumbuhkan karakter dan budaya prestasi. Dalam melaksanakan kemitraan tersebut, satuan pendidikan dapat memodifikasi atau melaksanakan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing. Pada prinsipnya ekosistem pendidikan perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

Demikian pula petunjuk teknis ini akan terus disempurnakan mengikuti perkembangan kebutuhan. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih dalam penyusunan petunjuk teknis ini. Semoga upaya yang kita lakukan ini menjadi amal kebajikan dalam rangka menyiapkan generasi emas Indonesia di masa depan.

Buku Kemitraan Sekolah dan Masyarakat

Model operasional kemitraan ini dikembangkan dengan mendayagunakan semua potensi sumberdaya yang dimiliki sekolah, keluarga dan masyarakat secara kolaboratif. Pihak sekolah bertindak sebagai: 
  1. Pemrakarsa dalam kemitraan, yaitu pihak yang mengawali untuk membangun kemitraan, misalnya pada hari pertama masuk sekolah, sekolah dalam hal ini diwakili oleh wali kelas memimpin pertemuan dengan orang tua/wali untuk membahas program sekolah dan agenda pertemuan orang tua/wali.
  2. Fasilitator kemitraan, yaitu pihak yang memfasilitasi terwujudnya kemitraan dengan keluarga dan masyarakat, misalnya menyediakan tempat penyelenggaraan kelas orang tua/wali; dan 
  3. Pengendali kemitraan, yaitu pihak yang mengendalikan secara proaktif sehingga kemitraan terus berjalan semakin baik, misalnya melakukan evaluasi  perubahan perilaku orang tua/wali dalam keterlibatannya mendukung proses pendidikan anak di rumah. 
Selain itu, pihak sekolah membangun kapasitas warganya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang pendidikan keluarga serta berbagi pengetahuan dengan orang tua terkait dengan pola pengasuhan anak. Keluarga atau orang tua diharapkan membantu dan mendukung anak melalui bimbingan, arahan, motivasi, dan tindakan mendidik lainnya yang selaras dengan program pendidikan yang dilaksanakan pihak sekolah, misalnya ketika sekolah mengajarkan agar anak selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah, di rumah juga diajarkan untuk menjaga kebersihan lingkungan rumah. Masyarakat sesuai kapasitasnya dapat mendukung program pendidikan keluarga di sekolah melalui berbagai cara misalnya salah satu tokoh masyarakat menjadi narasumber dalam kegiatan kelas orang tua/wali, menjadi guru model, atau menjadi konsultan bagi pihak sekolah. Pemberdayaan, pendayagunaan, dan kolaborasi tri sentra pendidikan tersebut diharapkan dapat membentuk ekosistem sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan, sehingga bisa menjamin tumbuh kembang fisik, intelektual, sosial, emosional dan spiritual peserta didik.

Download RKAS RKPBS RKS RKT RKJM

Di bawah ini kami bagikan link download RKAS RKS RKT RKJM Semua Jenjang untuk melengkapi administrasi sekolah yang pada tahun ajaran baru ini sangatlah dibutuhkan. 

Selain mempermudah dalam pembuat RKS ini, file yang dapat digunakan oleh bapak/ibu guru merupakan file berbentuk format word memudahkan untuk mengedit dan juga siap mencetak dokumen RKS yang siap digunakan.

Berikut ini kami sediakan secara lengkap file untuk kepala sekolah SD SMP SMA yang memang belum memiliki file RKS dibawah dapat di download pada tautan link yang ada di bawah ini :

Tak lupa juga sebagai referensi tambahan, dibawah ini juga contoh Contoh RKAS RKPBS RKS RKT RKJM ;
Demikian dan semoga bermanfaat. 

sekolah model pmp 2017

Berikut ini kami akan bagikan Juknis mekanisme pelaksanaan Bantuan Pemerintah Sekolah Model PMP tahun 2017Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Pengembangan Sekolah Model Penjaminan Mutu Pendidikan melalui DIPA LPMP ini dapat digunakan sebagai acuan oleh LPMP dalam menyusun Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Pengembangan Sekolah Model Penjaminan Mutu Pendidikan sesuai dengan DIPA LPMP agar nantinya dapat dijadikan panduan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota dan sekolah model dalam melaksanakan kegiatan pendampingan sistem penjaminan mutu internal melalui DIPA LPMP.

Panduan Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Pengembangan Sekolah Model Penjaminan Mutu Pendidikan ini agar dapat dijadikan sebagai acuan bagi pengelola dan pelaksana kegiatan bantuan pemerintah melalui DIPA LPMP baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, dan diharapkan pelaksanaan program ini dapat berjalan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Sistem penjaminan mutu yang berjalan di dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen dalam satuan pendidikan disebut sebagai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). SPMI mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Sistem penjaminan mutu ini dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh satuan pendidikan dan juga ditetapkan oleh satuan pendidikan untuk dituangkan dalam pedoman pengelolaan satuan pendidikan serta disosialisasikan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan. Agar pelaksanaan SPMI dapat dilakukan oleh seluruh satuan pendidikan dengan optimal, dikembangkan satuan pendidikan yang akan menjadi model penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri, yang selanjutnya disebut sekolah model, sebagai gambaran langsung kepada satuan pendidikan lain yang akan menerapkan penjaminan mutu pendidikan sehingga terjadi pola pengimbasan pelaksanaan penjaminan mutu hingga ke seluruh satuan pendidikan di Indonesia.

Maksud dari pengembangan sekolah model dan pengimbasannya adalah meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan serta menciptakan budaya mutu pendidikan di satuan pendidikan. Sekolah model diharapkan menjadi percontohan sekolah berbasis SNP melalui penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri dan melakukan pengimbasan penerapan penjaminan mutu pendidikan kepada sekolah lain hingga seluruh sekolah mampu menerapkan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri pada tahun 2019.

Untuk mencapai hal tersebut, secara bertahap pemerintah telah menjalankan program dan kegiatan pengembangan sekolah model melalui penyiapan fasilitator pengembangan sekolah model, workshop/pelatihan sistem penjaminan mutu internal untuk sekolah model, pendampingan sekolah model dan pengimbasan serta monitoring dan evaluasi sekolah model.

Kegiatan pendampingan dilakukan untuk menguatkan dan membina sekolah model agar dapat mengimplementasikan SPMI, media pengimbasan SPMI bagi sekolah imbas serta untuk membantu mengatasi berbagai kendala yang muncul pada saat pelaksanaan SPMI di sekolah model. Pendamping sekolah model merupakan fasilitator daerah yang sebelumnya telah dibekali oleh LPMP. Agar pelaksanaan pendampingan di sekolah dapat dilaksanakan optimal sesuai dengan tujuan pendampingan perlu didukung oleh bantuan pemerintah dalam bentuk pembiayaan pendampingan pada tingkat sekolah. Jumlah sekolah model yang mendapatkan bantuan pemerintah menyesuaikan kapasitas DIPA LPMP masing-masing. Mengingat kapasitas DIPA LPMP yang berbeda-beda dalam pemberiaan pembiayaan pendampingan maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyusun Panduan Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Pengembangan Sekolah Model Penjaminan Mutu Pendidikan. Panduan ini dapat digunakan sebagai acuan oleh LPMP dalam menyusun Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Pengembangan Sekolah Model Penjaminan Mutu Pendidikan sesuai dengan DIPA LPMP sehingga sekolah model dapat merealisasikan bantuan pemerintah melalui DIPA LPMP dalam melaksanakan kegiatan pendampingan SPMI.

Tujuan

Bantuan Pemerintah Pengembangan Sekolah Model secara umum dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal pada sekolah model. Secara khusus, Bantuan Pemerintah Pengembangan Sekolah Model bertujuan memfasilitasi pelaksanaan pendampingan Sistem Penjaminan Mutu Internal pada sekolah model, dengan lingkup yang dicantumkan pada panduan ini.

Pengertian

1. Pendampingan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah proses penguatan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diberikan oleh fasilitator daerah/pendamping kepada pengawas, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan lain, orang tua/komite sekolah dan pemangku kepentingan di dalam maupun luar sekolah model.
2. Bantuan Pemerintah Pengembangan Sekolah Model adalah bantuan yang diberikan pemerintah yang digunakan sebagai stimulus dalam menyelenggarakan pelaksanaan aktivitas pengembangan sekolah model melingkupi aktivitas pendampingan pelaksanaan SPMI di sekolah model dan pengimbasan SPMI oleh sekolah model kepada sekolah imbas yang bersumber dari dana APBN. Pendamping melakukan pendampingan di sekolah model yaitu pertemuan yang diikuti oleh seluruh komponen sekolah model dan perwakilan komponen sekolah imbas. Pendampingan minimal dilakukan 1 kali.

Kriteria Penerima Bantuan Pemerintah

Sekolah penerima bantuan pemerintah memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Sekolah yang ditetapkan oleh LPMP bersama dengan Pemerintah Daerah setempat.
2. Sekolah yang telah mendapatkan pelatihan SPMI yang diselenggarakan LPMP.
3. Sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah model SPMI.
4. Sekolah yang berkomitmen melaksanakan SPMI.

Sasaran

Sasaran adalah sekolah yangtelah ditunjuk oleh Dinas Kabupaten/Kota, ditetapkan bersama
LPMP dan berkomitmen untuk melaksanakan SPMI.

H.Bentuk dan Jumlah dana Bantuan Pemerintah

Bantuan Pemerintah Pengembangan Sekolah Model berupa uang. Jumlah dana bantuan ditetapkan oleh LPMP setempat sesuai dengan kapasitas DIPA LPMP.

Hasil yang diharapkan dari program pelaksanaan pengembangan sekolah model adalah:

1.   Sekolah dapat menerapkan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri;
2.   Sekolah dapat meningkatkan mutu sesuai Standar Nasional Pendidikan;
3.   Sekolah memiliki budaya mutu;

Sekolah model nantinya diharapkan bias dijadikan percontohan sekolah berbasis SNP melalui penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri dan melakukan pola pengimbasan penerapan penjaminan mutu pendidikan kepada sekolah lain hingga seluruh sekolah mampu menerapkan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri pada tahun 2019.

Penggunaan Bantuan Pemerintah Pengembangan Sekolah Model digunakan untukmendukung aktivitas pendampingan pelaksanaan SPMI di sekolah model dan pengimbasan SPMI oleh sekolah model.

Perwakilan sekolah imbas diundang untuk ikut mendapatkan pendampingan di sekolah model. Perwakilan sekolah imbas mengikuti seluruh kegiatan pendampingan yang berlangsung di sekolah model. Pengaturan jadwal dapat disesuaikan dan dikoordinasikan secara internal antara fasilitator, sekolah model dan sekolah imbas. Anggota tim penjaminan mutu sekolah model diharapkan mampu memfasilitasi sekolah imbas dalam mengimplementasikan SPMI seperti yang diterapkan pada sekolah model. 

Selengkapnya tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Sekolah Model PMP 2017 bisa anda download JUKNIS nya Disini

Sekian dan semoga bermanfaat. 

Lihat sumber disini

Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)

Berikut adalah sedikit penjelasan tentang Petunjuk Teknis dan syarat untuk mendapatkan Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS). Prosedur pemerolehan sertifikat dan nomor unik kepala sekolah (NUKS) merupakan tahap lanjutan dari prosedur diklat dalam sistem program penyiapan calan kepala sekolah/madrasah. Secara garis besar prosedur pemerolehan sertifkat dan NUKS terdiri dari 4 tahapan yaitu:
  1. Penerimaan data lulusan diklat calon kepala sekolah/madrasah;
  2. Verifikasi
  3. Penerbitan sertifikat dan nomor unik kepala sekolah (NUKS)
  4. Penyerahan sertifikat. 
Dibawah ini adalah sedikit penjelasan tentang beberapa point di atas, diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Sekolah/Madrasah (In-On-In)
  • Penerimaan Laporan dan Data Lulusan Peserta Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah (In-On-In) adalah  laporan dan data lulusan peserta diklat yang disertai pernyataan LP2CKSM (Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah/Madrasah) terhadap calon kepala sekolah/madrasah bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kriteria yang telah dipersyaratkan agar diproses lebih lanjut  oleh LPPKS
  • Pengiriman laporan dan data lulusan diklat calon kepala sekolah/madrasah oleh LP2CKSM kepada LPPKS paling lambat 7 hari setelah diklat In On In.

2. Verifikasi
  • Verifikasi adalah kegiatan mengkaji ulang  laporan dan data lulusan diklat In On In calon kepala sekolah/madrasah untuk memastikan validitasnya  dengan menggunakan  instrumen yang telah dibakukan.
  • Apabila laporan dan data lulusan diklat calon kepala sekolah/madrasah tidak valid, maka LPPKS melakukan konfirmasi kepada LP2CKSM sampai dipastikan bahwa laporan dan data tersebut terbukti valid.  
  • Peserta yang oleh LP2CKSM dinyatakan lulus dan dinyatakan valid oleh LPPKS, mendapatkan Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS), sedangkan peserta yang tidak lulus dinyatakan gugur.


3. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) a. Peserta diklat yang dinyatakan lulus dalam diklat calon kepala sekolah berhak mendapat STTPP yang dikeluarkan oleh LPPCKS/M.

Download Juklak nomor unik kepala sekolah (NUKS) Disini

TUPOKSI

Berikut ini kami bagikan tentang Panduan Pelaksanaan Kerja Dan Tugas Kepala Sekolah atau yang biasa disebut juga dengan TUPOKSI Kepala Skolah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikkan Nasional Nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, diamanatkan bahwa seorang kepala sekolah harus memiliki standar kompetensi yang sudah ditetapkan. Kompetensi meliputi: Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Manajerial, Kompetensi Kewirausahaan, Kompetensi Supervisi, dan Kompetensi Sosial.

Pada tahun 2015, dalam rangka pemetaan kompetensi Kepala Sekolah, KementerianPendidikan dan Kebudayakan menyelenggarakan uji kompetensi Kepala Sekolah yang diikuti oleh 166.333 kepala sekolah dari jenis, jenjang, dan masa kerja yang bervariasi. Nilai rerata 3 kompetensi Kepala Sekolah adalah 56,37, untuk dimensi manajerial adalah 58,55, untuk dimensi supervisi pembelajaran adalah 51,81, untuk dimensi kewirausahaan adalah 58,75. Data tersebut menunjukkan bahwa Kepala Sekolah membutuhkan perhatian yang lebih serius dalam peningkatan kompetensi untuk setiap dimensi kompetensi.

Terkait dengan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan Kepala Sekolah / Madrasah yang berkompeten, maka perlu disusun Buku Panduan Kerja Kepala Sekolah/Madrasah sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut. Seiring dengan perubahan kebijakan dan kebutuhan di lapangan, Panduan Kerja Kepala Sekolah/Madrasah berisi penjelasan tentang pelaksanaan tugas kepala sekolah/madrasah. Tugas ini sangat erat kaitannya dengan peningkatan kompetensi.

Buku Panduan Kerja Kepala Sekolah (Madrasah) Versi GTK Edisi 2017 untuk Kepala SD SMP SMA SMK ini antara lain berisi tentang penjelasan terkait Tugas dan Fungsi (Tupoksi) Kepala Sekolah dalam pengembangan sekolah, peningkatan mutu sekolah, penerapan kepemimpinan dan kewirausahaan kepala sekolah termasuk Penilaian Kinerja Guru dan Sasaran Kerja Pegawai, pengawasan pengelolaan pembelajaran dan pengembangan profesionalisme kepala sekolah termasuk kegiatan Supervisi Akademik dan tindak lanjut serta berbagai contoh format dokumen yang dibutuhkan sekolah. 

Buku Panduan Kerja Kepala Sekolah (Madrasah) Versi GTK Edisi 2017 selain dapat digunakan sebagai Panduan Kerja Kepala Sekolah, juga dapat digunakan sebagai bahan ajar untuk mengikuti pretest Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Kepala Sekolah.

Silahkan download Buku Panduan Kerja Kepala Sekolah (Madrasah) Versi GTK Edisi 2017 untuk Kepala SD SMP SMA SMK DISINI


Berikut ini adalah kami bagikan link download lengkap Modul PKB bagi Kepala Sekolah Pembelajar. Modul PKB Kepala Sekolah Pembelajar ini akan memberikan pembelajaran kepada kepala sekolah dalam usaha meningkatkan kemampuan pengelolaan peserta didik baru dan pengembangan kapasitas peserta didik baru,  Pengelolaan Administrasi Sekolah, Pengelolaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Pengembangan Rencana Kerja Jangka Menengah dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah, Pengembangan Sekolah, Pengelolaan Kurikulum, Peningkatan Kualitas Pembelajaran, Pengelolaan Sarana dan Prasarana, dan kewirausahaan.

Modul ini juga dapat dijadikan referensi bagi Kepala Sekolah / Calon Kepala Sekolah Sekolah yang sedang mengikuti diklat kepala sekolah / calon Pengawas Sekolah. Jadi selan menjadi Modul PKB Kepala Sekolah Pembelajar, modul juga merupakan modul diklat calon kepala sekolah.

Silahkan Download semua Modul  PKB Kepala Sekolah Pembelajar Kompetensi 1 – 10 di bawah ini : 

Demikian posting singkat tentang Modul PKB Kepala Sekolah pembelajar dan semoga membantu. 

Download Aplikasi SKP Guru Excel Terbaru versi 2017

Berikut ini kami bagikan sebuah aplikasi yang sangat berguna dalam rangka melakukan rancangan pelaksanaan sasaran kerja pegawai atau jabatan yang sesuai dengan tugas jabatan dan tanggung jawab yang berlaku.

Aplikasi SKP PNS yang kami sajikan inipun telah sama dengan perhitungan angka kredit buat seorang pegawai negri sipil (PNS) dan untuk Aplikasi SKP yang admin bagikan ini telah sesuai berdasarkan ketentuan dari BKN.

Untuk selanjutnya silahkan download saja secara gratis aplikasi SKP PNS Format excel ini melalui tautan
di bawah ini :


Dalam rangka mempersiapkan calon pengganti Kepala Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) di Moskow, Riyadh, dan Singapura yang akan berakhir masa tugasnya, Kemdikbud RI telah melakukan pemberkasan terhadap 28 dari 91 pendaftar calon kepala SILN.

Selanjutnya semua info lengkap tentang : Jadwal, Penentuan Kelulusan dan Ketentuan lain telah tercantum dalam Pengumuman Nomor : 11643/A1.4/LN/2017 tentang Info Seleksi Penerimaan Calon Kepala Sekolah Indonesia Luar Negeri SILN yang bisa anda unduh pada link berikut : 

Info Seleksi Penerimaan Calon Kepala Sekolah Indonesia Luar Negeri SILN

Kompetensi KASEK
ilustrasi

Kebijakan Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel mengevaluasi dan menggenjot diklat bagi para kepala sekolah (kasek) mendapat dukungan beberapa pihak.

Pakar pendidikan, Prof Arismunandar misalnya, menyebut disdik memang patut memberikan pendidikan dan pelatihan (diklat) kepada calon kepala sekolah (cakasek) maupun kasek.

"Kita mau lihat apakah kepala sekolah betul-betul sudah layak," kata mantan rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) itu, Kamis (16/2).

Prof Arismunandar menambahkan, jangan sampai dugaan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel, Irman Yasin Limpo, benar, di mana masih banyak kasek belum mengikuti diklat. "Itu melanggar," tegasnya.

Aturan wajib mengikuti diklat, beber Arismunandar, sudah dituangkan dalam Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah.

Kemudian, ditambah lagi Permendiknas Nomor 2008 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.

"Aturannya sudah lama. Saya setuju kalau dievaluasi kembali," imbuh ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Sulsel itu.

Dia menjelaskan, sebelum menjadi kasek, terlebih dahulu melalui dua tahap seleksi, yakni administrasi dan akademik. Kalau lulus, baru bisa mengikuti diklat.

"Kasek harus memiliki lima standar kompetensi sesuai aturan yakni, kepribadian, manajerial, supervisi, sosial, dan kewirausahaan," sebut Arismunandar.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sulsel, Imran membenarkan rencana pelaksanaan diklat itu. Pihaknya telah membicarakannya dengan Disdik Sulsel.

Hanya saja, jadwalnya belum dipastikan. "Kita sifatnya hanya supporting (mendukung). Baik itu sarana, prasarana, dan pemateri," ujar dia.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Irman Yasin Limpo memperkirakan, masih banyak kasek yang tidak mengikuti diklat. Makanya, disdik akan mengevaluasi kepala sekolah (kasek) SMA dan SMK.

Setiap kasek diwajibkan ikut pendidikan dan pelatihan (diklat) calon kasek. Jika tidak, mereka bisa dicopot.

"Saya tidak tahu di provinsi lain. Di Sulsel itu wajib (ikut diklat, red). Kalau tidak, berarti sudah tidak mau lagi jadi kepala sekolah. Kita copot," kata Irman dengan tegas, Rabu, 15 Februari.

Seharusnya, kata None, sapaan akrab Irman, setiap kasek tak ada alasan untuk tidak mengikuti diklat.

Sebab, diklat ini tidak dikenakan biaya sepeser pun. Padahal, di daerah lain, biaya mengikuti diklat bisa mencapai Rp25 juta

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget