Articles by "Aplikasi dan File KepSek"
Portal Info Guru

Buku Panduan Supervisi Pembelajaran di Sekolah Dasar
Buku Panduan Supervisi Pembelajaran di Sekolah Dasar.
Berikut ini kami bagikan link download Panduan Supervisi bagi Kepala Sekolah SD tahun 2018. Keberhasilan sebuah program apabila pelaksanaannya dilakukan secara sungguh-sungguh, berkesinambungan, pengawasan, pendampingan serta evaluasi. Untuk itu diperlukan layanan supervisi dalam kelangsungan pendidikan terutama dalam proses pembelajaran.

Supervisi merupakan suatu layanan dari atasan kepada bawahan dengan memberikan pengarahan guna mengembangkan kinerja menjadi lebih baik. Kegiatan supervisi disebut pula sebagai kegiatan mengawasi atau pengawasan.

Supervisi pembelajaran tidak terlepas dari penilaian kinerja guru dalam mengelola pembelajaran. Esensi supervisi pembelajaran sama sekali bukan menilai unjuk kerja guru dalam mengelola proses pembelajaran,melainkan membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalisme guru dalam pelaksanaan tugasnya.

Berdasarkan bagaimana cara memahami atau memastikan masalah, darimana datanya diperoleh dan dengan cara apa memperbaikinya, maka dibedakan tiga model supervisi pembelajaran, yaitu model saintifik, model artistik dan model Klinis.

Sedangkan berdasarkan cara bagaimana pengawas dan kepala sekolah bersama guru melakukan perbaikan dan siapa yang lebih dominan di antara keduanya, maka dibedakan tiga macam pendekatan, yaitu direktif, kolaboratif dan non-direktif. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Panduan Supervisi Pembelajaran di Sekolah Dasar. Buku panduan ini disusun sebagai acuan bagi kepala sekolah, pengawas sekolah, dan guru dalam menyusun program/kegiatan terkait dengan pelaksanaan supervisi di sekolah dasar. Panduan Supervisi Pembelajaran di Sekolah Dasar dapat didownload melalui tautan berikut ini:


Panduan ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak dalam mengoptimalkan pelaksanaan supervisi pembelajaran sekolah dasar dalam upaya peningkatan mutu pendidikan secara umum, mutu pembelajaran secara khusus. Di samping itu dapat dimanfaatkan sebagai upaya dalam meningkatkan program pengoptimalisasi pelaksanaan supervisi di sekolah.

sumber artikel : klik disini
Portal Info Guru


Berikut ini adalah Petunjuk Teknis/Juknis Penulisan Ijazah SD SMP SMA SMK 2018. Setiap sekolah tentunya harus mengetahui tatacara penulisan blangko ijazah atau SKHU yang baik dan benar sesuai Peraturan Kepala Badan Penelitian Dan Perkembangan Kementerian Pendidikan Dan KebudayaanTentang Bentuk, Spesifikasi, Pencetakan/Penggandaan, Pendistribusian, Dan Pengisian Blangko Ijasah Pada Satuan Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2017/2018.

Didalam juknis penulisan ijazah tahun 2018 terbaru ini terdapat tiga jenis Ijazah diantaranya sebagai berikut:
  1. Ijazah dengan kode blangko DN-01 Ma/06 0000001 untuk sekolah yang menggunakan Kurikulum 2006 (KTSP).
  2. Ijazah dengan Kode blangko DN-01 Ma/13 0000001 merupkan untuk sekolah yang menggunakan Kurikulum 2013 (K13).
  3. Ijazah dengan kode blangko DN-01 Ma/SPK 0000001 diberikan untuk satuan pendidikan kerjasama (SPK). Nah, itulah perbedaan kode-kode blangko ijazah sekolah. Selain itu juga ketiga kode ijazah tersebut terdapat perbeda pada daftar nilai yang terletak pada halaman mukanya.

Untuk mengetahui lebih jelas mengeni Juknis Penulisan Ijazah SHUN tahun 2018 sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional.



Blangko Ijazah adalah format resmi yang dicetak oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang akan digunakan sebagai Ijazah. Berikut spesifikasi blangko ijazah 2018 yang dapat anda ketahui :



Spesifikasi Blangko Ijazah terdiri atas :

  • Spesifikasi kertas; dan
  • Spesifikasi bingkai.


Spesifikasi kertas Blangko untuk penulisan ijazah 2018 sebagai berikut.

  • Jenis : kertas berpengaman khusus (security paper);
  • Ukuran : 21 cm x 29,7 cm;
  • Berat : 150 gr/m² dengan toleransi ± 4 gr/m²;
  • Tebal : 150 mikrometer dengan toleransi ± 10 mikrometer;
  • Opasitas : 90 % (minimum);
  • Kecerahan : 80 % dengan toleransi ± 2 % (brightness);

Untuk  lebih jelas silakan Download Juknis Penulisan Blangko Ijazah 2018 yang benar dibawah ini.
Demikian informsi yang dapat admin bagikan buat Bapak/ibu Guru mengenai Juknis Penulisan Ijazah Tahun 2018 Jenjang SD, SMP, SMA, SMK ini, semoga dapat bermanfaat.

Sumber artikel : klik disini
Portal Info Guru

Kemitraan Sekolah Dengan Keluarga dan Masyarakat

Berikut ini kami bagikan info lengkap serta juknis program kemitraan sekolah dengan keluarga dan masyaraka dari KemdikbudJuknis Kemitraan Sekolah dan Masyarakat, untuk PNF, PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, dan SLB ini kami bagikan dengan harapa bisa bermanfaat bagi rekan guru di sekolah untuk menjalin kemitraan di masyarkata agar lebih kuat lagi.
Keberhasilan akan semakin tinggi apabila kemitraan diperkuat dengan melibatkan unsur masyarakat. Keterlibatan ketiga unsur ini diharapkan dimotori oleh penyelenggara satuan pendidikan. Petunjuk teknis ini dimaksudkan sebagai acuan bagi satuan pendidikan dalam melakukan kemitraan tersebut sehingga terbangun ekosistem pendidikan yang menumbuhkan karakter dan budaya prestasi. Dalam melaksanakan kemitraan tersebut, satuan pendidikan dapat memodifikasi atau melaksanakan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing. Pada prinsipnya ekosistem pendidikan perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

Demikian pula petunjuk teknis ini akan terus disempurnakan mengikuti perkembangan kebutuhan. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih dalam penyusunan petunjuk teknis ini. Semoga upaya yang kita lakukan ini menjadi amal kebajikan dalam rangka menyiapkan generasi emas Indonesia di masa depan.

Buku Kemitraan Sekolah dan Masyarakat

Model operasional kemitraan ini dikembangkan dengan mendayagunakan semua potensi sumberdaya yang dimiliki sekolah, keluarga dan masyarakat secara kolaboratif. Pihak sekolah bertindak sebagai: 
  1. Pemrakarsa dalam kemitraan, yaitu pihak yang mengawali untuk membangun kemitraan, misalnya pada hari pertama masuk sekolah, sekolah dalam hal ini diwakili oleh wali kelas memimpin pertemuan dengan orang tua/wali untuk membahas program sekolah dan agenda pertemuan orang tua/wali.
  2. Fasilitator kemitraan, yaitu pihak yang memfasilitasi terwujudnya kemitraan dengan keluarga dan masyarakat, misalnya menyediakan tempat penyelenggaraan kelas orang tua/wali; dan 
  3. Pengendali kemitraan, yaitu pihak yang mengendalikan secara proaktif sehingga kemitraan terus berjalan semakin baik, misalnya melakukan evaluasi  perubahan perilaku orang tua/wali dalam keterlibatannya mendukung proses pendidikan anak di rumah. 
Selain itu, pihak sekolah membangun kapasitas warganya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang pendidikan keluarga serta berbagi pengetahuan dengan orang tua terkait dengan pola pengasuhan anak. Keluarga atau orang tua diharapkan membantu dan mendukung anak melalui bimbingan, arahan, motivasi, dan tindakan mendidik lainnya yang selaras dengan program pendidikan yang dilaksanakan pihak sekolah, misalnya ketika sekolah mengajarkan agar anak selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah, di rumah juga diajarkan untuk menjaga kebersihan lingkungan rumah. Masyarakat sesuai kapasitasnya dapat mendukung program pendidikan keluarga di sekolah melalui berbagai cara misalnya salah satu tokoh masyarakat menjadi narasumber dalam kegiatan kelas orang tua/wali, menjadi guru model, atau menjadi konsultan bagi pihak sekolah. Pemberdayaan, pendayagunaan, dan kolaborasi tri sentra pendidikan tersebut diharapkan dapat membentuk ekosistem sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan, sehingga bisa menjamin tumbuh kembang fisik, intelektual, sosial, emosional dan spiritual peserta didik.
Portal Info Guru

Download RKAS RKPBS RKS RKT RKJM

Di bawah ini kami bagikan link download RKAS RKS RKT RKJM Semua Jenjang untuk melengkapi administrasi sekolah yang pada tahun ajaran baru ini sangatlah dibutuhkan. 

Selain mempermudah dalam pembuat RKS ini, file yang dapat digunakan oleh bapak/ibu guru merupakan file berbentuk format word memudahkan untuk mengedit dan juga siap mencetak dokumen RKS yang siap digunakan.

Berikut ini kami sediakan secara lengkap file untuk kepala sekolah SD SMP SMA yang memang belum memiliki file RKS dibawah dapat di download pada tautan link yang ada di bawah ini :

Tak lupa juga sebagai referensi tambahan, dibawah ini juga contoh Contoh RKAS RKPBS RKS RKT RKJM ;
Demikian dan semoga bermanfaat. 
Portal Info Guru

sekolah model pmp 2017

Berikut ini kami akan bagikan Juknis mekanisme pelaksanaan Bantuan Pemerintah Sekolah Model PMP tahun 2017Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Pengembangan Sekolah Model Penjaminan Mutu Pendidikan melalui DIPA LPMP ini dapat digunakan sebagai acuan oleh LPMP dalam menyusun Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Pengembangan Sekolah Model Penjaminan Mutu Pendidikan sesuai dengan DIPA LPMP agar nantinya dapat dijadikan panduan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota dan sekolah model dalam melaksanakan kegiatan pendampingan sistem penjaminan mutu internal melalui DIPA LPMP.

Panduan Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Pengembangan Sekolah Model Penjaminan Mutu Pendidikan ini agar dapat dijadikan sebagai acuan bagi pengelola dan pelaksana kegiatan bantuan pemerintah melalui DIPA LPMP baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, dan diharapkan pelaksanaan program ini dapat berjalan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Sistem penjaminan mutu yang berjalan di dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen dalam satuan pendidikan disebut sebagai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). SPMI mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Sistem penjaminan mutu ini dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh satuan pendidikan dan juga ditetapkan oleh satuan pendidikan untuk dituangkan dalam pedoman pengelolaan satuan pendidikan serta disosialisasikan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan. Agar pelaksanaan SPMI dapat dilakukan oleh seluruh satuan pendidikan dengan optimal, dikembangkan satuan pendidikan yang akan menjadi model penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri, yang selanjutnya disebut sekolah model, sebagai gambaran langsung kepada satuan pendidikan lain yang akan menerapkan penjaminan mutu pendidikan sehingga terjadi pola pengimbasan pelaksanaan penjaminan mutu hingga ke seluruh satuan pendidikan di Indonesia.

Maksud dari pengembangan sekolah model dan pengimbasannya adalah meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan serta menciptakan budaya mutu pendidikan di satuan pendidikan. Sekolah model diharapkan menjadi percontohan sekolah berbasis SNP melalui penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri dan melakukan pengimbasan penerapan penjaminan mutu pendidikan kepada sekolah lain hingga seluruh sekolah mampu menerapkan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri pada tahun 2019.

Untuk mencapai hal tersebut, secara bertahap pemerintah telah menjalankan program dan kegiatan pengembangan sekolah model melalui penyiapan fasilitator pengembangan sekolah model, workshop/pelatihan sistem penjaminan mutu internal untuk sekolah model, pendampingan sekolah model dan pengimbasan serta monitoring dan evaluasi sekolah model.

Kegiatan pendampingan dilakukan untuk menguatkan dan membina sekolah model agar dapat mengimplementasikan SPMI, media pengimbasan SPMI bagi sekolah imbas serta untuk membantu mengatasi berbagai kendala yang muncul pada saat pelaksanaan SPMI di sekolah model. Pendamping sekolah model merupakan fasilitator daerah yang sebelumnya telah dibekali oleh LPMP. Agar pelaksanaan pendampingan di sekolah dapat dilaksanakan optimal sesuai dengan tujuan pendampingan perlu didukung oleh bantuan pemerintah dalam bentuk pembiayaan pendampingan pada tingkat sekolah. Jumlah sekolah model yang mendapatkan bantuan pemerintah menyesuaikan kapasitas DIPA LPMP masing-masing. Mengingat kapasitas DIPA LPMP yang berbeda-beda dalam pemberiaan pembiayaan pendampingan maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyusun Panduan Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Pengembangan Sekolah Model Penjaminan Mutu Pendidikan. Panduan ini dapat digunakan sebagai acuan oleh LPMP dalam menyusun Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Pengembangan Sekolah Model Penjaminan Mutu Pendidikan sesuai dengan DIPA LPMP sehingga sekolah model dapat merealisasikan bantuan pemerintah melalui DIPA LPMP dalam melaksanakan kegiatan pendampingan SPMI.

Tujuan

Bantuan Pemerintah Pengembangan Sekolah Model secara umum dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal pada sekolah model. Secara khusus, Bantuan Pemerintah Pengembangan Sekolah Model bertujuan memfasilitasi pelaksanaan pendampingan Sistem Penjaminan Mutu Internal pada sekolah model, dengan lingkup yang dicantumkan pada panduan ini.

Pengertian

1. Pendampingan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah proses penguatan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diberikan oleh fasilitator daerah/pendamping kepada pengawas, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan lain, orang tua/komite sekolah dan pemangku kepentingan di dalam maupun luar sekolah model.
2. Bantuan Pemerintah Pengembangan Sekolah Model adalah bantuan yang diberikan pemerintah yang digunakan sebagai stimulus dalam menyelenggarakan pelaksanaan aktivitas pengembangan sekolah model melingkupi aktivitas pendampingan pelaksanaan SPMI di sekolah model dan pengimbasan SPMI oleh sekolah model kepada sekolah imbas yang bersumber dari dana APBN. Pendamping melakukan pendampingan di sekolah model yaitu pertemuan yang diikuti oleh seluruh komponen sekolah model dan perwakilan komponen sekolah imbas. Pendampingan minimal dilakukan 1 kali.

Kriteria Penerima Bantuan Pemerintah

Sekolah penerima bantuan pemerintah memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Sekolah yang ditetapkan oleh LPMP bersama dengan Pemerintah Daerah setempat.
2. Sekolah yang telah mendapatkan pelatihan SPMI yang diselenggarakan LPMP.
3. Sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah model SPMI.
4. Sekolah yang berkomitmen melaksanakan SPMI.

Sasaran

Sasaran adalah sekolah yangtelah ditunjuk oleh Dinas Kabupaten/Kota, ditetapkan bersama
LPMP dan berkomitmen untuk melaksanakan SPMI.

H.Bentuk dan Jumlah dana Bantuan Pemerintah

Bantuan Pemerintah Pengembangan Sekolah Model berupa uang. Jumlah dana bantuan ditetapkan oleh LPMP setempat sesuai dengan kapasitas DIPA LPMP.

Hasil yang diharapkan dari program pelaksanaan pengembangan sekolah model adalah:

1.   Sekolah dapat menerapkan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri;
2.   Sekolah dapat meningkatkan mutu sesuai Standar Nasional Pendidikan;
3.   Sekolah memiliki budaya mutu;

Sekolah model nantinya diharapkan bias dijadikan percontohan sekolah berbasis SNP melalui penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri dan melakukan pola pengimbasan penerapan penjaminan mutu pendidikan kepada sekolah lain hingga seluruh sekolah mampu menerapkan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri pada tahun 2019.

Penggunaan Bantuan Pemerintah Pengembangan Sekolah Model digunakan untukmendukung aktivitas pendampingan pelaksanaan SPMI di sekolah model dan pengimbasan SPMI oleh sekolah model.

Perwakilan sekolah imbas diundang untuk ikut mendapatkan pendampingan di sekolah model. Perwakilan sekolah imbas mengikuti seluruh kegiatan pendampingan yang berlangsung di sekolah model. Pengaturan jadwal dapat disesuaikan dan dikoordinasikan secara internal antara fasilitator, sekolah model dan sekolah imbas. Anggota tim penjaminan mutu sekolah model diharapkan mampu memfasilitasi sekolah imbas dalam mengimplementasikan SPMI seperti yang diterapkan pada sekolah model. 

Selengkapnya tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Sekolah Model PMP 2017 bisa anda download JUKNIS nya Disini

Sekian dan semoga bermanfaat. 

Lihat sumber disini
Portal Info Guru

Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)

Berikut adalah sedikit penjelasan tentang Petunjuk Teknis dan syarat untuk mendapatkan Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS). Prosedur pemerolehan sertifikat dan nomor unik kepala sekolah (NUKS) merupakan tahap lanjutan dari prosedur diklat dalam sistem program penyiapan calan kepala sekolah/madrasah. Secara garis besar prosedur pemerolehan sertifkat dan NUKS terdiri dari 4 tahapan yaitu:
  1. Penerimaan data lulusan diklat calon kepala sekolah/madrasah;
  2. Verifikasi
  3. Penerbitan sertifikat dan nomor unik kepala sekolah (NUKS)
  4. Penyerahan sertifikat. 
Dibawah ini adalah sedikit penjelasan tentang beberapa point di atas, diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Sekolah/Madrasah (In-On-In)
  • Penerimaan Laporan dan Data Lulusan Peserta Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah (In-On-In) adalah  laporan dan data lulusan peserta diklat yang disertai pernyataan LP2CKSM (Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah/Madrasah) terhadap calon kepala sekolah/madrasah bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kriteria yang telah dipersyaratkan agar diproses lebih lanjut  oleh LPPKS
  • Pengiriman laporan dan data lulusan diklat calon kepala sekolah/madrasah oleh LP2CKSM kepada LPPKS paling lambat 7 hari setelah diklat In On In.

2. Verifikasi
  • Verifikasi adalah kegiatan mengkaji ulang  laporan dan data lulusan diklat In On In calon kepala sekolah/madrasah untuk memastikan validitasnya  dengan menggunakan  instrumen yang telah dibakukan.
  • Apabila laporan dan data lulusan diklat calon kepala sekolah/madrasah tidak valid, maka LPPKS melakukan konfirmasi kepada LP2CKSM sampai dipastikan bahwa laporan dan data tersebut terbukti valid.  
  • Peserta yang oleh LP2CKSM dinyatakan lulus dan dinyatakan valid oleh LPPKS, mendapatkan Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS), sedangkan peserta yang tidak lulus dinyatakan gugur.


3. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) a. Peserta diklat yang dinyatakan lulus dalam diklat calon kepala sekolah berhak mendapat STTPP yang dikeluarkan oleh LPPCKS/M.

Download Juklak nomor unik kepala sekolah (NUKS) Disini
Portal Info Guru

TUPOKSI

Berikut ini kami bagikan tentang Panduan Pelaksanaan Kerja Dan Tugas Kepala Sekolah atau yang biasa disebut juga dengan TUPOKSI Kepala Skolah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikkan Nasional Nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, diamanatkan bahwa seorang kepala sekolah harus memiliki standar kompetensi yang sudah ditetapkan. Kompetensi meliputi: Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Manajerial, Kompetensi Kewirausahaan, Kompetensi Supervisi, dan Kompetensi Sosial.

Pada tahun 2015, dalam rangka pemetaan kompetensi Kepala Sekolah, KementerianPendidikan dan Kebudayakan menyelenggarakan uji kompetensi Kepala Sekolah yang diikuti oleh 166.333 kepala sekolah dari jenis, jenjang, dan masa kerja yang bervariasi. Nilai rerata 3 kompetensi Kepala Sekolah adalah 56,37, untuk dimensi manajerial adalah 58,55, untuk dimensi supervisi pembelajaran adalah 51,81, untuk dimensi kewirausahaan adalah 58,75. Data tersebut menunjukkan bahwa Kepala Sekolah membutuhkan perhatian yang lebih serius dalam peningkatan kompetensi untuk setiap dimensi kompetensi.

Terkait dengan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan Kepala Sekolah / Madrasah yang berkompeten, maka perlu disusun Buku Panduan Kerja Kepala Sekolah/Madrasah sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut. Seiring dengan perubahan kebijakan dan kebutuhan di lapangan, Panduan Kerja Kepala Sekolah/Madrasah berisi penjelasan tentang pelaksanaan tugas kepala sekolah/madrasah. Tugas ini sangat erat kaitannya dengan peningkatan kompetensi.

Buku Panduan Kerja Kepala Sekolah (Madrasah) Versi GTK Edisi 2017 untuk Kepala SD SMP SMA SMK ini antara lain berisi tentang penjelasan terkait Tugas dan Fungsi (Tupoksi) Kepala Sekolah dalam pengembangan sekolah, peningkatan mutu sekolah, penerapan kepemimpinan dan kewirausahaan kepala sekolah termasuk Penilaian Kinerja Guru dan Sasaran Kerja Pegawai, pengawasan pengelolaan pembelajaran dan pengembangan profesionalisme kepala sekolah termasuk kegiatan Supervisi Akademik dan tindak lanjut serta berbagai contoh format dokumen yang dibutuhkan sekolah. 

Buku Panduan Kerja Kepala Sekolah (Madrasah) Versi GTK Edisi 2017 selain dapat digunakan sebagai Panduan Kerja Kepala Sekolah, juga dapat digunakan sebagai bahan ajar untuk mengikuti pretest Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Kepala Sekolah.

Silahkan download Buku Panduan Kerja Kepala Sekolah (Madrasah) Versi GTK Edisi 2017 untuk Kepala SD SMP SMA SMK DISINI

Portal Info Guru


Berikut ini adalah kami bagikan link download lengkap Modul PKB bagi Kepala Sekolah Pembelajar. Modul PKB Kepala Sekolah Pembelajar ini akan memberikan pembelajaran kepada kepala sekolah dalam usaha meningkatkan kemampuan pengelolaan peserta didik baru dan pengembangan kapasitas peserta didik baru,  Pengelolaan Administrasi Sekolah, Pengelolaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Pengembangan Rencana Kerja Jangka Menengah dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah, Pengembangan Sekolah, Pengelolaan Kurikulum, Peningkatan Kualitas Pembelajaran, Pengelolaan Sarana dan Prasarana, dan kewirausahaan.

Modul ini juga dapat dijadikan referensi bagi Kepala Sekolah / Calon Kepala Sekolah Sekolah yang sedang mengikuti diklat kepala sekolah / calon Pengawas Sekolah. Jadi selan menjadi Modul PKB Kepala Sekolah Pembelajar, modul juga merupakan modul diklat calon kepala sekolah.

Silahkan Download semua Modul  PKB Kepala Sekolah Pembelajar Kompetensi 1 – 10 di bawah ini : 

Demikian posting singkat tentang Modul PKB Kepala Sekolah pembelajar dan semoga membantu. 
Portal Info Guru

Download Aplikasi SKP Guru Excel Terbaru versi 2017

Berikut ini kami bagikan sebuah aplikasi yang sangat berguna dalam rangka melakukan rancangan pelaksanaan sasaran kerja pegawai atau jabatan yang sesuai dengan tugas jabatan dan tanggung jawab yang berlaku.

Aplikasi SKP PNS yang kami sajikan inipun telah sama dengan perhitungan angka kredit buat seorang pegawai negri sipil (PNS) dan untuk Aplikasi SKP yang admin bagikan ini telah sesuai berdasarkan ketentuan dari BKN.

Untuk selanjutnya silahkan download saja secara gratis aplikasi SKP PNS Format excel ini melalui tautan
di bawah ini :


Portal Info Guru

Dalam rangka mempersiapkan calon pengganti Kepala Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) di Moskow, Riyadh, dan Singapura yang akan berakhir masa tugasnya, Kemdikbud RI telah melakukan pemberkasan terhadap 28 dari 91 pendaftar calon kepala SILN.

Selanjutnya semua info lengkap tentang : Jadwal, Penentuan Kelulusan dan Ketentuan lain telah tercantum dalam Pengumuman Nomor : 11643/A1.4/LN/2017 tentang Info Seleksi Penerimaan Calon Kepala Sekolah Indonesia Luar Negeri SILN yang bisa anda unduh pada link berikut : 

Info Seleksi Penerimaan Calon Kepala Sekolah Indonesia Luar Negeri SILN
Portal Info Guru

Kompetensi KASEK
ilustrasi

Kebijakan Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel mengevaluasi dan menggenjot diklat bagi para kepala sekolah (kasek) mendapat dukungan beberapa pihak.

Pakar pendidikan, Prof Arismunandar misalnya, menyebut disdik memang patut memberikan pendidikan dan pelatihan (diklat) kepada calon kepala sekolah (cakasek) maupun kasek.

"Kita mau lihat apakah kepala sekolah betul-betul sudah layak," kata mantan rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) itu, Kamis (16/2).

Prof Arismunandar menambahkan, jangan sampai dugaan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel, Irman Yasin Limpo, benar, di mana masih banyak kasek belum mengikuti diklat. "Itu melanggar," tegasnya.

Aturan wajib mengikuti diklat, beber Arismunandar, sudah dituangkan dalam Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah.

Kemudian, ditambah lagi Permendiknas Nomor 2008 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.

"Aturannya sudah lama. Saya setuju kalau dievaluasi kembali," imbuh ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Sulsel itu.

Dia menjelaskan, sebelum menjadi kasek, terlebih dahulu melalui dua tahap seleksi, yakni administrasi dan akademik. Kalau lulus, baru bisa mengikuti diklat.

"Kasek harus memiliki lima standar kompetensi sesuai aturan yakni, kepribadian, manajerial, supervisi, sosial, dan kewirausahaan," sebut Arismunandar.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sulsel, Imran membenarkan rencana pelaksanaan diklat itu. Pihaknya telah membicarakannya dengan Disdik Sulsel.

Hanya saja, jadwalnya belum dipastikan. "Kita sifatnya hanya supporting (mendukung). Baik itu sarana, prasarana, dan pemateri," ujar dia.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Irman Yasin Limpo memperkirakan, masih banyak kasek yang tidak mengikuti diklat. Makanya, disdik akan mengevaluasi kepala sekolah (kasek) SMA dan SMK.

Setiap kasek diwajibkan ikut pendidikan dan pelatihan (diklat) calon kasek. Jika tidak, mereka bisa dicopot.

"Saya tidak tahu di provinsi lain. Di Sulsel itu wajib (ikut diklat, red). Kalau tidak, berarti sudah tidak mau lagi jadi kepala sekolah. Kita copot," kata Irman dengan tegas, Rabu, 15 Februari.

Seharusnya, kata None, sapaan akrab Irman, setiap kasek tak ada alasan untuk tidak mengikuti diklat.

Sebab, diklat ini tidak dikenakan biaya sepeser pun. Padahal, di daerah lain, biaya mengikuti diklat bisa mencapai Rp25 juta
Portal Info Guru


Lembaga Diklat Kemdikbud (P4TK BOE Malang), akan menyelenggarakan Program Guru Pembelajar Online pasca UKG dengan tidak dipungut biaya untuk guru kelas Jenjang SD (Negeri atau Swasta, PNS atau Bukan PNS) wilayah Propinsi Jawa Timur

Sebagai tindaklanjut dari pemetaan hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) tahun 2015, Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan melalui PPPPTK BOE Malang akan melakukan peningkatan kompetensi PTK melalui Diklat Guru Pembelajar dalam 3 moda pelatihan : Tatap Muka, Daring (dalam jaringan), Daring Kombinasi (blended learning).


Pelatihan Guru Pembelajar direncanakan dilaksanakan pada bulan Agustus – September 2016 terhadap Guru Sekolah Dasar (SD) dan Guru SMK di 38 Kab/Kota di Jawa Timur yang menjadi sasaran PPPPTK BOE Malang. Guna persiapan pelatihan tersebut, untuk memastikan kesiapan tempat dan sarana prasarana yang ada, tim PPPPTK BOE Malang akan melaksanakan kunjungan/survey yang akan digunakan sebagai Pusat Belajar di 38 Kab/Kota di Jawa Timur. Sasaran survey adalah sekolah/instansi yang pernah menjadi TUK tahun 2015. Pelaksanaan survey direncanakan tanggal 19-23 Juli 2016 dengan nama-nama terlampir.

Syarat utamannya adalah Peserta harus bisa akses internet. Mohon konfirmasi kesediaannya dengan membalas SMS dengan cara ketik nomor NUPTK atau nomor peserta UKG dan kirim ke nomor 0895801803213 informasi lengkap kunjungi www://vedcmalang.com

Sekian semoga bermanfaat. 

Sumber : Akun Fb Tagor Alamsyah Harahap
Portal Info Guru

Setiap tahun satuan pendidikan dituntut menjawab tiga masalah dengan menggunakan perangkat indikator kinerja dalam rangka melakukan pengkajian obyektif terhadap capaian indikator SPM, Akreditasi, SNP serta pengumpulan bukti mengenai kinerja peningkatan mutu pendidikan yang telah dilakukan.


Sekolah/Madrasah sebagai suatu lembaga/institusi mempunyai satu tujuan atau lebih. Langkah mencapai tujuan tersebut, perlu disusun rencana, tujuan dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Pada umumnya tujuan Sekolah/Madrasah tercermin dalam bentuk Visi dan Misi Sekolah/Madrasah. Untuk mencapai visi dan misinya Sekolah/Madrasah menyusun perencanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah (RPS) atau Rencana Kerja Sekolah/Madrasah (RKS/M).

Umumnya Sekolah/Madrasah cenderung statis dan mulai bergerak setelah masalah muncul ke permukaan. Perencanaan dilakukan tidak hanya untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi, tetapi juga untuk perencanaan ke depan dalam hal peningkatan kinerja Sekolah/Madrasah atau untuk mengantisipasi perubahan dan tuntutan jaman. Pada umumnya Sekolah/Madrasah lebih mengutamakan pengembangan fisik, padahal pengembangan non fisik jauh lebih penting, karena salah satu tujuan utama Sekolah/Madrasah adalah menghasilkan anak didik yang bermutu.
Visi dan Misi Sekolah/Madrasah pada umumnya masih bersifat umum, sehingga perlu dijabarkan/dirinci dan programnya harus sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Sekolah/Madrasah. Sangat sering ditemukan Sekolah/Madrasah tidak mempunyai program yang relevan atau tidak sesuai dengan Visi-Misinya.

RKS/M sebaiknya dibuat bersama secara partisipatif antara pihak Sekolah/Madrasah (KS dan guru) bersama dengan pemangku kepentingan seperti Komite Sekolah/Madrasah, tokoh masyarakat, dan pihak lain di sekitar Sekolah/Madrasah yang peduli pendidikan. Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, Sekolah/Madrasah telah menunjukkan sikap keterbukaan dan siap bekerjasama. Hal tersebut akan meningkatkan rasa memi-liki, serta dapat mengundang simpati sehingga masyarakat akan merasa senang memberikan dukungan atau bantuan yang diperlukan Sekolah/Madrasah.

RKS/M disusun dan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan Sekolah/Madrasah dalam rangka pemenuhan indikator Standar Nasional Pendidikan dan manajemen berbasis Sekolah/Madrasah (MBS) yang dirumuskan sebagai evaluasi diri Sekolah/Madrasah (EDS/M), dikaitkan dengan praktek dan peran kelembagaan yang memang sudah berjalan, seperti:
• Manajemen Sekolah/Madrasah
• Perencanaan Pengembangan Sekolah/Madrasah
• Akreditasi Sekolah/Madrasah
• Implementasi SPM dan SNP
• Peran Pengawas Sekolah/Madrasah

Secara singkat EDS/M dirancang untuk digunakan oleh Tim Pengembang Sekolah/Madrasah (TPS/M) dalam melakukan penilaian kinerja Sekolah/Madrasah terhadap pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Untuk lebih lengkapnya silahkan download semua filenya mulai dari : Juknis, Master Tool, dan Contoh isiannya melalui link di bawah ini :

Portal Info Guru


Bapak dan Ibu Guru Sekalian Berikut ini adalah Petunjuk Teknis Cara Mengajukan Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK Melalui DIT PSD Kemdikbud yang di lengkapi dengan format contoh data usulan dari sekolah sehingga kita langsung bisa membuat format seperti yang tersedia.

Bantuan sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi (TIK) tahun 2016 bagi SD negeri dan swasta dri Dit PSD Kemdikbud yang kami lampirkan juknis dan format usulan tersedeia dalam lampiran petunjuk teknis bantuan TIK SD ini.

Pada tahun anggaran 2016, salah satu kegiatan Direktorat  Pembinaan Sekolah Dasar adalah Bantuan Sarana Pembelajaran  Berbasis TIK bagi SD. Bantuan  tersebut sebagai upaya strategis  untuk merealisasikan paradigma pendidikan sehingga mutu pendidikan di sekolah dasar dapat meningkat.

Bagi anda yang ingin mengetahui selengkapnya tentang mekanisme dan cara pengajuan Bantuan Sarana TIK ini, Silahkan download JUKNIS nya melalui link di bawah ini :


Portal Info Guru

Menurut Surat Edaran Mendikbud No 4 Tahun 2016 tentang Hari Pertama Sekolah  dinyatakan bahwa Hari pertama sekolah juga menjadi kesempatan mendorong interaksi orang tua dengan guru untuk menjalin komitmen bersama dalam mengawal pendidikan anak.



Kemendikbud / Kemdikbud juga meminta seluruh kepala daerah untuk turut mendukung penyebaran pesan hari pertama sekolah atau hari pertama masuk sekolah dengan cara:

  1. Mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS untuk mengantar anak ke sekolah di hari pertama sekolah dan dapat memberina dispensasi dapat memulai kerja sesudah mengantar anak ke sekolah. di hari pertama masuk sekolah
  2. Mendukung sekolah dalam menyambut siswa baru dan berinteraksi dengan orang tua
  3. Menyampaikan kepada instansi swasta di daerah agar memberikan dispensasi bagi karyawan untuk dapat memulai kerja sesudah mengantarkan anaknya ke sekolah di hari pertama masuk sekolah
  4. Menggunakan berbagai kanal informasi untuk menyebarkan pesan hari pertama masuk sekolah kepada publik


Selengkapnya tentang Surat Edaran Tersebut silahkan unduh Surat Edaran Mendikbud tentang pelaksanaan hari pertama masuk sekolah melalui link berikut ini :



Portal Info Guru


Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menerapkan aturan baru mulai tahun depan. Di mana seluruh sekolah diwajibkan membentuk gugusan pencegahan kekerasan. Hal ini sesuai amanat Peraturan Mendikbud No 82 tahun 2015, tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan sekolah.

"Jadi dalam aturan itu,‎ baik orang tua, siswa, guru, lingkungan sekolah sama-sama bertanggung jawab. Pemerintah daerah dan Kemendikbud bertanggung jawab terhadap penanggulangan serta sanksi tegas," ucap Anies usai pembukaan olimpiade sains nasional 2016, Senin (16/5).

Dijelaskan Anies, gugusan ini menjadi penting sebagai bentuk pencegahan untuk meminimalisasi terjadinya praktek kekerasan di sekolah. Bila tahun depan sekolah belum ataupun tidak membuat gugusan ini akan mendapatkan sanksi berat. Sekolah, kata Anies, tidak akan bisa menginput apapun ke dalam sistem yang termasuk dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Dapodik adalah sebuah sistem administrasi, yang berada di bawah Pusat Data Sistem Pendidikan (PSDP) Kemendikbud. Setiap sekolah wajib menyerahkan informasi apapun, terkait nilai atau informasi lainnya, yang nanti dihimpun dalam suatu sistem.

"Kami mewajibkan mulai tahun depan akan kunci itu dari Dapodik. Semua harus memiliki gugus, kalau tidak memiliki gugus mereka tidak bisa mengisi dapodik," jelasnya.


Mantan rektor Paramadina tersebut optimis, dengan adanya gugusan itu, tindak kekerasan di sekolah bisa berkurang.
sumber : www.jpnn.com
Portal Info Guru

Langsung saja Bapak Ibu guru, dengan ini saya akan bagikan sebuah file Kalender Akademik untuk tahun pelajaran 2016/2017 untuk semua jenjang pendidikan. Semoga bermanfaat.

Sumber : ainamulyana.blogspot.co.id

Perlu diketahui bahwa gambar diatas hanya sebagian saja, untuk lebih lengkapnya silahkan download filenya dibawah ini :


Portal Info Guru


Di lingkungan sekolah yang berfungsi dan bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai luhur dan perbuatan baik, ternyata di sana juga seringkali terjadi tindak kekerasan (bullying). Korbannya tentu saja adalah siswa.

Namun ternyata, selain melibatkan antarsiswa, tidak sedikit pula yang melibatkan tenaga pendidik atau guru. Sebagaimana dikatakan Direktur Pembinaan Sekolah Menegah Pertama (SMP), Ditjen Pendidikan Dasar Menengah (Dikdasmen), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Supriano.

Untuk menghapus kekerasan di lingkungan pendidikan itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaaan (Kemdikbud) menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 82 Tahun 2015.

"Acap kali bullying sulit dideteksi kejadiannya, kecuali sudah berakibat fatal," ujar Supriano dilansir Indopos (Jawa Pos Group), Selasa (1/3/2016).


Permendikbud ini juga mengatur sanksi bagi sekolah, kepala sekolah maupun siswa yang terlibat. ”Selama ini kita tidak punya payung hukum untuk menjatuhkan sanksi bagi mereka yang terlibat atau dianggap lalai dalam kasus bullying,” tandas Supriano.

Silahkan Download Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Sanksi Tindak Kekerasan Pada Siswa Berikut ini : Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015
Portal Info Guru

pkg

Terkait dengan telah diberlakukannya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Tahun 2013 sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan untuk membangun aparatur sipil negara yang berkualitas, profesional, netral, memiliki integritas, dan mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dengan baik, perlu disusun Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Guru yang Diberi Tugas Tambahan sebagai acuan untuk menjamin objektivitas pembinaan guru berdasarkan sistem prestasi dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Pedoman ini disusun sebagai panduan bagi guru, kepala sekolah, dan guru yang diberi tugas tambahan serta pihak lain yang berkepentingan agar penilaian prestasi kerja guru  dapat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk menyingkat waktu silahkan unduh pedoman penyusunan SKP dan PKG melalui link berikut ini : 

Portal Info Guru

SKP atau sasaran kinerja pegawai negeri sipil banyak digemari dalam bentuk aplikasi terutama berbasis excel, cara membuat SKP jika kita cermati hampir sama saja pada tahun-tahun sebelumnya walau sekarang untuk tahun 2016 ke tahun 2017 belum ada perubahan yang mendasar untuk hal tersebut.




Aplikasi sasaran Kinerja Pegawai atau PNS atau ASN kami bagi berdasarkan golongan dalam satu paket unduhan yang kiranya dapat bermanfaat untuk rekan-rekan semua, jangan ragu pembuatan aplikasi ini sidah berdasar Permenpan No 16 Tahun 2009 hingga lingkup-lingkup Golongan PNS terbagi dengan aturan yang ideal dalam angka kreditnya.

Download semua filenya melalui tautan dibawah ini

Password : ainamulyana 

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget
Laporkan Link Rusak Disini
×
_

Kirim masukan, keluhan, atau request aplikasi kepada admin melalui pesan di bawah ini