Halloween Costume ideas 2015
Articles by "Area Guru"

Berikut ini adalah Mekanisme Dan Syarat Usulan Kesetaraan (Inpassing) Pangkat dan Jabatan Non PNS GBPNS khusus Pendidikan Dasar. Berdasarkan Surat Nomor  Dirjen GTK :  36252/B3.4/GT/2018 tentang Informasi Pengiriman Berkas Kesetaraan Jabatan dan Pangkat  Bagi Guru Bukan PNS jenjang Pendidikan Dasar disampaikan bahwa Guru Non PNS yang sudah memiliki sertifikat Pendidik dianjurkan untuk mengecek status pemanggilan berkas melalui laman https://info.gtk.kemdikbud.go.id dengan menggunakan akun masing-masing Guru. Bagi Guru yang telah memperoleh nomor  urut  berkas,  dapat  segera mengirimkan  berkas Usulan  Kesetaraan  Pangkat  dan  Jabatan GBPNS dengan memperhatikan petunjuk teknis sebagaimana terlampir, ke alamat: Direktorat Pembinaan Guru Dikdas, Ditjen GTK, Kemdikbud, PO BOX 1316 JKS 12013.

 Persyaratan berkas dan Alamat Pengiriman Berkas Usulan Kesetaraan Jabatan dan Pangkat  Bagi Guru Bukan PNS  (GBPNS) jenjang Pendidikan Dasar
Bagi Guru  yang  telah  memperoleh  nomor berkas  harus  segera mengirimkan berkas usulan dengan menyertakan Lembar Identitas Pengusul (LIP) Kesetaraan Jabatan dan Pangkat GBPNS yang dicetak melalui laman https://info.gtk.kemdikbud.go.id dengan kertas warna kuning.

Berkas usulan pemberian kesetaraan disusun berdasarkan urutan persyaratan berkas sebagaimana berikut:
a.  Surat pengantar dari kepala sekolah/dinas pendidikan kabupaten/kota;
b. Salinan/fotokopi  keputusan  pengangkatan  sebagai  Guru  tetap  yang  dilegalisir  oleh  kepala sekolah/pimpinan yayasan dan dinas pendidikan kabupaten/kota;
c.  Asli surat  keterangan  aktif  mengajar  dari  kepala  sekolah (bagi  yang  menjabat  sebagai  kepala  sekolah, surat keterangan aktif dari pimpinan yayasan);
d. Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
e.  Nomor Registrasi Guru (NRG);
f.  Salinan/fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
g. Asli  surat  pernyataan  dari kepala  sekolah yang  menyatakan  bahwa  Guru  yang  bersangkutan  masih melaksanakan  kegiatan  proses pembelajaran/pembimbingan  paling  sedikit  24  jam  tatap  muka  per minggu;
h. Salinan atau fotokopi sertifikat pendidik yang dilegalisir oleh pejabat yang relevan pada perguruan tinggi yang  menerbitkan  sertifikat  pendidik  atau  pejabat  yang  menangani  pendidik  pada  dinas Pendidikan kabupaten/kota;
i.  Salinan  atau  fotokopi  keputusan  dari  kepala  sekolah/madrasah  tentang  pembagian  tugas mengajar/pembimbingan (4 semester terakhir/2  tahun terakhir), yang  dilegalisir oleh  dinas  pendidikan kabupaten/kota;
j.  Salinan/fotokopi keputusan pengangkatan sebagai kepala sekolah/Guru yang diberi tugas tambahan yang dilegalisasi kepala sekolah/pimpinan Yayasan.

Berkas yang telah disusun dimasukkan ke dalam map dan ditempelkan LIP yang dicetak pada kertas warna kuning.

Kepala sekolah wajib melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian berkas yang dipersyaratkan serta membuatkan  surat  pengantar Usulan  Pemberian Kesetaraan  Pangkat  Dan  Jabatan  Guru  Bukan  Pegawai Negeri  Sipil  (GBPNS)  yang  ditujukan  kepada Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  u.p. Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan. Berkas dikirimkan melalui jasa pengiriman berkas ke alamat: Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Ditjen GTK, Kemdikbud PO BOX 1316 JKS 12013

Selengkapnya silahkan baca dan download Surat Dirjen GTK Nomor  :  36252/B3.4/GT/2018 tentang Informasi Persyaratan dan Alamat Pengiriman Berkas Usulan Kesetaraan (Inpassing) Pangkat dan Jabatan GBPNS khusus Pendidikan Dasar.




Demikian info tentang Persyaratan berkas dan Alamat Pengiriman Berkas Usulan Kesetaraan (inpassing) Jabatan dan Pangkat  Bagi Guru Bukan PNS jenjang Pendidikan Dasar. Semoga ada manfaatnya, terima kasih.

sumber artikel : klik disini

Aplikasi Raport K13 SD

Berikut ini kami bagikan Aplikasi Raport Terbaik serta link download / unduhan Aplikasi Raport K13 SD Terbaru 2018 terlengkap Tahun ajaran 2018/2019 yang bisa anda gunakan untuk mempermudah pengisian raport bagi sekolah yang menggunakan kurikulum 2013 untuk kelas 1 2 3 4 5 6 Sekolah Dasar (SD).

Catatan bagi pengguna aplikasi rapor : 
  • Pastikan Laptop / PC sudah di setting Indonesia sebelum menggunakan ARSEDA
  • Cukup Input Nilai, KD dan penghitungan sudah otomatis terisi
  • Biasakan membaca Petunjuk sebelum menggunakan aplikasi
  • terima kasih
  • jika ada pertanyaan atau tak bisa di unduh silahkan sms/WA ke 085870112119
Link dowlnoad


Demikian posting singkat tentang Aplikasi Raport K13 SD Terbaru 2018 revisi 2017 Terlengkap ini semoga bermanfaat. 


Berikut ini adalah Penjelasan Tentang Apa itu Redistribusi Guru yang baru-baru ini sedang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir yang menyatakan guru akan diredistribusi sehingga kategorinya ada empat. Pertama, guru negeri yang sudah tersertifikat. Kedua, guru negeri belum tersertifikat. Ketiga, guru tidak tetap tetapi sudah tersertifikat. Keempat, guru tidak tetap belum tersertifikat.

Penjelasan Tentang Redistribusi Guru Oleh Mendikbud
ilustrasi

"Jadi empat kriteria itu harus merata di semua sekolah. Tidak boleh ada sekolah yang isinya PNS semua. Sementara ada sekolah yang lain PNS-nya hanya satu yaitu kepsek," kata Menteri Muhadjir di kantornya.

Muhadjir menegaskan akan ada sanksi bagi guru PNS yang menolak redistribusi. Sanksi ini disesuaikan dengan PP 53/2010 tentang Disiplin PNS. Begitu pula dengan daerah tidak boleh lagi melakukan itu.

"Namanya PNS kan harus siap dipindahkan ke mana saja. Redistribusi ini wajib karena untuk pemerataan guru. Selama ini penyebaran guru tidak merata. Ada yang kelebihan guru PNS, tidak sedikit yang kekurangan," jelas Muhadjir.

Pertengahan Oktober ini rencananya akan diadakan pertemuan dengan seluruh Dinas Pendidikan. Kemendikbud telah memiliki peta kasar, peta awal masing-masing kabupaten/kota. Nanti akan dicocokkan dengan data masing-masing kabupaten/kota.

Langkah selanjutnya mengkoordinasikan bantuan baik fisik maupun nonfisik yang harus diafirmasi sehingga tidak diecer-ecer. Muhadjir mengatakan pihaknya akan mulai dari sekolah yang paling lemah setelah itu diikuti dengan mutasi guru.

Sesuai pembicaraan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani akan ada sistem reward and punishment terhadap sekolah dan daerah terkait kebijakan ini. Pasalnya, ini menyangkut perintah presiden agar pendidikan merata dan berkualitas.

"Pemerataan ini berlaku untuk negeri dan swasta. Saat ini sudah jalan tapi belum maksimal makanya nanti diberlakukan reward dan punishment itu," kata Muhadjir.


Sumber artikel : JPNN



Selain akan menaikan gaji pokok pegawai negeri sipil (PNS) sebesar 5%, Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke 13 juga tetap diberikan pada 2019. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, transfer ke daerah di 2019 akan digunakan untuk berbagai hal. Salah satunya dana alokasi umum untuk membiayai kenaikan gaji pokok PNS sebesar 5 %, gaji ke 13 dan THR serta program lainnya.

"Dana alokasi umum tahun 2019 sebesar Rp 414 triliun. Ini untuk digunakan oleh daerah untuk mengurangi ketimpangan fiskal. Ini juga digunakan daerah untuk membayarkan gaji ke 13 dan THR serta formasi CPNS daerah," kata Sri Mulyani yang dikutip dari Liputan6 (22/08/18).

Sri Mulyani juga memastikan, pemerintah akan memasukan komponen dana untuk THR dan gaji ke 13 PNS dalam dana alokasi umum (DAU) ke daerah. Untuk PNS daerah juga nantinya tunjangannya akan ditetapkan sesuai dengan kinerjanya. Namun DAU-nya sudah mempertimbangkan untuk THR dan gaji ke 13.

Sementara untuk kenaikan gaji pokok PNS sebesar 5%, dimaksudkan untuk menyesuaikan pemasukan para PNS yang sejak 2015 tidak mendapatkan kenaikan gaji. Sekadar informasi dalam gaji PNS tercatat sudah tiga tahun tidak naik. Sebagai gantinya, pemerintah memberikan THR sebesar gaji pokok.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan, pemerintah akan menaikkan gaji pokok dan pensiun PNS sebesar 5 % pada 2019. Kebijakan itu masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 yang akan dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Kebijakan itu dikatakannya merupakan upaya percepatan pelaksanaan reformasi di 86 kementerian dan lembaga.

Berikut ini akan kami bagikan info seputar pelaksanaan ppg 2018 yang terdiri dari jadwal ppg 2018, pengumuman pendaftaran ppg 2018, serta mekanisme pelaksanaan ppg 2018

Mekanisme Pelaksanaan PPG Dalam Jabatan Tahun 2018

Guru yang telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta PPG Dalam Jabatan melalui seleksi akademik dan administrasi sebanyak 25.650 orang. Jumlah sasaran PPG Dalam Jabatan tahun 2018 sebanyak 20.000 orang, dengan prioritas yang ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
  • Guru dengan usia diatas 50 tahun per tanggal 31 Desember 2017;
  • Guru yang mengajar di daerah khusus atau daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T);
  • Guru Pendidikan Luar Biasa (Kode 800);
  • Guru produkif di SMK;
  • Guru lainnya berdasarkan ranking skor hasil seleksi akademik.

Dengan mempertimbangkan hal berikut:
  • Perguruan Tinggi dengan Program Studi PPG dan bidang studinya yang ditetapkan oleh Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi;
  • Jumlah rombongan belajar per bidang studi pada perguruan tinggi penyelenggaran PPG Dalam Jabatan; dan
  • Jumlah mahasiswa per rombongan belajar maksimal 30 orang;


Pelaksanaan PPG Dalam Jabatan tahun 2018 akan diselenggarakan dalam 2 tahap. Jadwal sebagai berikut:



Informasi selangkapnya silahkan unduh di sini

Peserta Tahap I dan II sudah di beberapa LPTK sedang melakukan pembelajaran daring. Laman informasi pembelajaran daring masing-masing LPTK dapat dilihat melalui tautan terkait yang disediakan dibagian bawah laman ini atau klik di sini.



Peserta PPG dalam jabatan dari Daerah Khusus (Dasus) diambil dari hasil seleksi akademik tahun 2017 dan 2018. Bagi calon yang berasal dari hasil seleksi tahun 2018 selanjutnya wajib melengkapi persyaratan administrasi dengan mengirimkan berkas ke dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/ kota untuk dilakukan verifikasi dan validasi sesuai dengan persyaratan. Untuk guru TK/SD/SMP berkas dikirimkan ke Dinas Pendidikan kabupaten/ kota dan guru SLB/SMA/SMK berkas dikirimkan ke Dinas Pendidikan provinsi. Berkas dikumpulkan ke Dinas Pendidikan paling lambat tanggal 31 Juli 2018. Kesertaan dalam kuota daerah kusus dapat dilihat melalui tautan berikut klik di sini.

Bagi calon baik yang berasal dari hasil seleksi 2017 maupun 2018 selanjutnya melakukan registrasi dan konfirmasi kesediaan. Registrasi dan konfirmasi dijadwalkan pada tanggal 6 Agustus 2018.

sumber klik disini


Berikut ini kami bagikan langsung link download Kalender Pendidikan 2018/2019 Semua Provinsi yang ada khusus di pulau Jawa khususnya Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jakarta, dan DIY

Kalender pendidikan merupakan rambu-rambu kegiatan yang harus disusun oleh satuan pendidikan dalam kurun waktu satu tahun. Pada Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2018/2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan memuat permulaan dan akhir tahun pelajaran, hari pertama kegiatan pembelajaran. Selain itu diatur pula beban belajar, kegiatan tengah semester, penilaian hasil belajar, libur sekolah, hari libur pada bulan ramadhan.

Bagi satuan pendidikan satuan pendidikan yang masih menggunakan Kurikulum 2006, jumlah minggu efektif pertahun sebanyak 34-38 minggu. Masing-masing semester jumlah minggu efektifnya berkisar antara 17 – 19 minggu. Sedangkan bagi satuan pendidikan satuan pendidikan yang seudah menggunakan Kurikulum 2013, jumlah minggu efektif minimal 36 minggu. Dengan rincian semester ganjil paling sedikit 18 minggu, dan semester genap paling sedikit 14 minggu.

Dalam penyelenggaraan pembelajaran, satuan pendidikan dapat menentukan jumlah hari belajar sebanyak lima atau enam hari perminggu. Jumlah hari belajar efektif fakultatif dalam satu tahun pelajaran sebanyak 3 hari. Dalam Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2018/2019 ini juga dijelaskan apa yang harus dilakukan oleh kepala sekolah dan guru pada awal tahun dan guru pada awal semester.

Kalender Pendidikan resmi Tahun Pelajaran 2018/2019 dapat didownload melalui tautan berikut ini:
Satuan pendidikan diberi kewenangan untuk menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Hal-hal yang harus diperhatikan pada awal tahun pelajaran adalah Penerimaan Peserta Didik Baru, pengaturan kelas dan penyusunan jadwal pelajaran. Kepala Sekolah berkewajiban membuat program Program Kerja Sekolah dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Sedangkan kewajiban guru membuat Program Tahunan dan Semester dan Program Kegiatan Pembelajaran.

Sumber artikel : klik disini

Ketum FHK2I

Honorer Kategori 2 disingkat k2 yang diwakili oleh Ketua Umum FHK2I berserta perwakilan dari berbagai pengurus berbagai daerah akhirnya bisa bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo. Pertemuan yang difasilitasi Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Lukman Said membuat perwakilan honorer K2 lega.

"Alhamdulillah Pak Jokowi mau menerima kami walaupun cuma sebentar. Bagi kami ini sangat berarti," kata Ketum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih, Sabtu (7/7).

Ketum mengulas saat bersua dengan Jokowi, sempat memperkenalkan diri sebagai ketum FHK2I. Titi kaget karena Jokowi ternyata sudah tahu tentang dirinya.

"Saya kaget kata presiden, beliau sudah tahu. Itu tandanya beliau selama ini ikut memantau masalah K2," terangnya.

Walau hanya sekitar lima menit, Titi sempat meminta presiden untuk memerhatikan masalah K2.
Saat ini di DPR tengah digodok perubahan UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan perubahan UU ASN diharapkan ada payung hukum bagi honorer K2 yang usianya didominasi di atas 35 tahun.

"Bapak presiden hanya bilang siap saja bantu tapi apa yang bisa dilakukan. Beliau bilang menunggu usulan DPR saja," ucapnya.

Dengan jawab presiden ini, Titi menambahkan, arah perjuangan FHK2I ke DPR RI. Pihaknya optimistis, DPR tetap komitmen memerjuangkan nasib honorer K2.

"Kami yakin DPR tetap semangat berjuang. Kalau tidak, enggak mungkin pembahasannya sudah di Baleg. Mudah-mudahan DPR dan pemerintah bisa menyelesaikan revisi ini secepatnya," tandasnya. 

Surat MenpanRB Tentang Penegakan Disiplin Cuti Bersama


Berikut ini kami berikan sedikit rangkuman dari Isi Surat Menpan RB Tentang Penegakan Disiplin Cuti Bersama yang mana mengatur tentang hak dan kewajiban PNS dalam melaksanakan Cuti Bersama di Tahun 2018. 

Terkait dengan ditetapkannya Keputusan Presiden No. 13/2018 tentang Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun 2018, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur, menerbitkan Surat Edaran (SE) Menpan RB Nomor: B/21/M.KT.02/2018 tentang Penegakan Disiplin Dalam Pelaksanaan Cuti Bersama PNS Tahun 2018. Surat edaran ini diterbitkan dalam rangka penegakan disiplin PNS dan untuk menjamin pelayanan publik berjalan optimal.

Isi Surat Edaran Menpan RB Nomor B/21/M.KT.02/2018 tentang Penegakan Disiplin Dalam Pelaksanaan Cuti Bersama PNS Tahun 2018antara lain menegaskan kembali bahwa cuti bersama tahun 2018 tidak mengurangi hak cuti tahunan PNS serta larangan memberikan cuti tahunan sebelum dan sesudah pelaksanaan cuti bersama kepada PNS di lingkungan instansi pemerintah masing-masing, kecuali dengan alasan penting.

Selanjutnya Surat Edaran Menpan Nomor B/21/M.KT.02/2018 juga menegaskan larangan PNS menggunakan fasilitas dinas selama mudik serta larang PNS menerima hadiah atau suatu pemberian berhubungan dengan jabatan. Secara tegas dalam dalam poin 4 SE Menpan dinyatakan “Pimpinan instansi pemerintah agar melarang penggunaan fasilitas dinas, seperti kendaraan dinas untuk kepentingan kegiatan mudik”. Selanjutnya dalam poin 5 dinyatakan “PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya”

Disebutkan lebih lanjut, bagi PNS yang pada saat cuti bersama, karena tugasnya harus memberikan pelayanan kepada masyarakat, misalnya pegawai rumah sakit, petugas imigrasi, bea cukai, lembaga pemasyarakatan dan lain-lain, sehingga tidak dapat melaksanakan cuti bersama, dapat diberikan tambahan cuti tahunan sejumlah cuti bersama tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 333 Ayat (3) PP No. 11/2017 tentang Manajemen PNS. 

Penetapan tujuh hari cuti bersama untuk Hari Raya Idul Fitri 1439 H, dinilai sudah cukup. Menteri Asman meminta agar setelah pelaksanaan cuti bersama berakhir, pimpinan instansi dapat memastikan seluruh aktivitas instansi pemerintah harus sudah berjalan normal, utamanya dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, pimpinan instansi juga diminta untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan SE tersebut, serta meneruskannya kepada seluruh jajaran instansi pemerintah masing-masing sampai ke unit organisasi yang paling rendah.

Download Surat Edaran

Sumber artikel : klik disini


Berikut ini kami akan sedikit memberi penjelasan dari isi Permendikbud No 15 Tahun 2018 terkait Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, Dan  Pengawas Sekolah di tahun 2018 yang harus dipenuhi karena akan berdampak langsung pada tunjangan.

Permendikbud No 15 Tahun 2018 Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, Dan  Pengawas Sekolah, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (8), Pasal 52 ayat (3), Pasal 53, dan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah;

Pasal 2
(1) Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah melaksanakan beban kerja selama 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu pada satuan administrasi pangkal.

(2) Beban kerja selama 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif dan 2,5 (dua koma lima) jam istirahat.

(3) Dalam hal diperlukan, sekolah dapat menambah jam istirahat yang tidak mengurangi jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 3
(1) Pelaksanaan beban kerja selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) bagi Guru mencakup kegiatan pokok: 
a. merencanakan pembelajaran atau pembimbingan;
b. melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan; c. menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan; d. membimbing dan melatih peserta didik; dan e. melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan Beban Kerja Guru. 

(2) Pemenuhan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

Pasal 4
(1) Merencanakan pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:  a. pengkajian kurikulum dan silabus pembelajaran/ pembimbingan/program kebutuhan khusus pada satuan pendidikan;  b. pengkajian program tahunan dan semester; dan c. pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran/pembimbingan sesuai standar proses atau rencana pelaksanaan pembimbingan.

(2) Melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan pelaksanaan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)/Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL)/Rencana Pelaksanaan Bimbingan (RPB).

(3) Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam Tatap Muka per minggu dan paling banyak 40 (empat puluh) jam Tatap Muka per minggu.
(4) Pelaksanaan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi oleh Guru Bimbingan dan Konseling atau Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan membimbing paling sedikit 5 (lima) rombongan belajar per tahun.

(5) Menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

(6) Membimbing dan melatih peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dapat dilakukan melalui kegiatan kokurikuler dan/atau kegiatan ekstrakurikuler.

(7) Tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan beban kerja Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e meliputi: a. wakil kepala satuan pendidikan; b. ketua program keahlian satuan pendidikan; c. kepala perpustakaan satuan pendidikan; d. kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi/ teaching factory satuan pendidikan; e. pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau pendidikan terpadu; atau f. tugas tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e yang terkait dengan pendidikan di satuan pendidikan.

(8) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a sampai dengan huruf e dilaksanakan pada satuan administrasi pangkalnya.

Link Download
Salinan Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018
Lampiran 1 Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018
Lampiran 2 Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018
Lampiran 3 Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018

sumber artikel : klik disini

Menyambut Bulan Ramadhan Tahun 2018/1439 H, berikut ini kami adalah informasi penting terkait Jadwal Kerja PNS Bulan Ramadhan 2018.

Memasuki bulan Ramadhan, pemerintah melakukan penyesuaian jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri. Penyesuaian Jam Kerja ASN / PNS, TNI dan POLRI yang berlaku selama Bulan Ramadhan 2018 (1439 H) tertuang dalam Surat Edaran Menpan RB Nomor 336 tahun 2018  tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI, dan POLRI pada Bulan Ramadhan.

Berdasarkan Surat Edaran Menpan RB Tentang Jam Kerja ASN / PNS TNI dan POLRI Selama Bulan Ramadhan 2018 (1439 H) tersebut, jam kerja ASN, TNI, dan POLRI pada Bulan Ramadhan dikurangi satu jam dari biasanya. Jumlah jam kerja bagi instansi pemerintah pusat dan daerah yang melaksanakan lima hari atau enam hari kerja menjadi 32,5 jam per minggu.

Penyesuaian jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri pada bulan Ramadahan diberikan agar ASN yang melaksanakan puasa dapat meningkatkan ibadahnya. Walaupun berpuasa, Menteri PANRB Asman Abnur berpesan agar pelayanan publik tetap berjalan dan ASN tidak mengabaikan tugasnya sebagai pelayan masyarakat.

Surat edaran tersebut ditujukan kepada Para Menteri Kabinet Kerja, Sekretaris Kabinet, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima TNI, dan Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian.  Kemudian, Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Para pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural, Para Pimpinan Lembaga lainnya, Para Gubernur, dan Para Bupati/Walikota. 

Berikut Salinan Surat Edaran Menpan RB Tentang Jam Kerja ASN / PNS TNI dan POLRI Selama Bulan Ramadhan 2018 (1439 H).

Jadwal Kerja PNS Bulan Ramadhan 2018

Jadwal Kerja PNS Bulan Ramadhan 2018
JAM KERJA ASN / PNS SELAMA BULAN RAMADHAN 2018 (1439 H) SESUAI EDARAN MENPAN RB NOMOR 336 TAHUN 2018  


Adapun jam kerja bagi para ASN, TNI, dan POLRI selama bulan suci Ramadhan adalah sebagai berikut:
1. Bagi instansi pemerintah yang melakukan lima hari kerja :
a) Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 08.00 – 15.00 / waktu istirahat : 12.00 - 12.30
b) Hari Jumat : pukul 08.00 - 15.30 / waktu istirahat 11.30 - 12.30

2. Bagi instansi pemerintah yang memberlakukan enam hari kerja :
a) Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu : pukul 08.00 - 14.00 / waktu istirahat : pukul 12.00 - 12.30
b) Hari Jumat : pukul 08.00 - 14.30 / waktu istirahat : pukul 11.30 - 12.30

Download Surat Edaran Menpan RB Tentang Jam Kerja ASN / PNS Selama Bulan Ramadhan 2018 (1439 H) DISINI

Demikian info tentang Surat Edaran Menpan RB Tentang Jam Kerja ASN / PNS TNI dan POLRI Selama Bulan Ramadhan 2018 (1439 H),semoga bermanfaat. Terima kasih.

Sumber artikel : klik disini


Berikut ini adalah Petunjuk Teknis/Juknis Penulisan Ijazah SD SMP SMA SMK 2018. Setiap sekolah tentunya harus mengetahui tatacara penulisan blangko ijazah atau SKHU yang baik dan benar sesuai Peraturan Kepala Badan Penelitian Dan Perkembangan Kementerian Pendidikan Dan KebudayaanTentang Bentuk, Spesifikasi, Pencetakan/Penggandaan, Pendistribusian, Dan Pengisian Blangko Ijasah Pada Satuan Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2017/2018.

Didalam juknis penulisan ijazah tahun 2018 terbaru ini terdapat tiga jenis Ijazah diantaranya sebagai berikut:
  1. Ijazah dengan kode blangko DN-01 Ma/06 0000001 untuk sekolah yang menggunakan Kurikulum 2006 (KTSP).
  2. Ijazah dengan Kode blangko DN-01 Ma/13 0000001 merupkan untuk sekolah yang menggunakan Kurikulum 2013 (K13).
  3. Ijazah dengan kode blangko DN-01 Ma/SPK 0000001 diberikan untuk satuan pendidikan kerjasama (SPK). Nah, itulah perbedaan kode-kode blangko ijazah sekolah. Selain itu juga ketiga kode ijazah tersebut terdapat perbeda pada daftar nilai yang terletak pada halaman mukanya.

Untuk mengetahui lebih jelas mengeni Juknis Penulisan Ijazah SHUN tahun 2018 sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional.



Blangko Ijazah adalah format resmi yang dicetak oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang akan digunakan sebagai Ijazah. Berikut spesifikasi blangko ijazah 2018 yang dapat anda ketahui :



Spesifikasi Blangko Ijazah terdiri atas :

  • Spesifikasi kertas; dan
  • Spesifikasi bingkai.


Spesifikasi kertas Blangko untuk penulisan ijazah 2018 sebagai berikut.

  • Jenis : kertas berpengaman khusus (security paper);
  • Ukuran : 21 cm x 29,7 cm;
  • Berat : 150 gr/m² dengan toleransi ± 4 gr/m²;
  • Tebal : 150 mikrometer dengan toleransi ± 10 mikrometer;
  • Opasitas : 90 % (minimum);
  • Kecerahan : 80 % dengan toleransi ± 2 % (brightness);

Untuk  lebih jelas silakan Download Juknis Penulisan Blangko Ijazah 2018 yang benar dibawah ini.
Demikian informsi yang dapat admin bagikan buat Bapak/ibu Guru mengenai Juknis Penulisan Ijazah Tahun 2018 Jenjang SD, SMP, SMA, SMK ini, semoga dapat bermanfaat.

Sumber artikel : klik disini

Gaji Pokok Guru dan PNS 2018
ilustrasi guru

Berikut ini adalah informasi terkait gaji pokok guru dan PNS di tahun 2018, muncul banyak pertanyaan di internet yang membahas tentang : gaji guru pns 2018tabel gaji pns 2018 terbaru, adakah kenaikan gaji pns 2018, dan bagaimana skema dan perhitungan gaji pns 2018. Mungkin posting ini bisa sedikit memberikan pencerahan pada rekan-rekan guru di seluruh Indonesia. 


Pemerintah berencana menaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN). Saat ini pemerintah sedang melakukan kajian untuk menentukan angka kenaikan gaji. Penyusunan konsep kenaikan gaji pokok abdi negara itu dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa sudah lebih dari 2 (dua) tahun PNS tidak memperoleh kenaikan gaji pokok.

Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PNS sebagai pengganti PP Gaji PNS sebelumnya, yakni PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS yang terakhir diubah dengan PP No. 30 tahun 2015, masih juga belum ditetapkan. Pada tahun ini, pemerintah masih menggunakan PP No. 30 tahun 2015 sebagai acuan untuk menentukan nominal gaji PNS.



Jika melihat dari lampiran PP tersebut, PNS golongan IA dengan nol tahun masa kerja diberi gaji Rp 1.486.500. Sedangkan paling tinggi adalah Golongan ID dengan gaji Rp 2.558.700. Kemudian PNS golongan IIA paling rendah menerima gaji Rp 1.926.000. Paling tinggi, golongan IID, menerima gaji Rp 3.638.200.

Sedangkan untuk golongan IIIA dengan nol tahun masa kerja, PNS digaji sebesar Rp 2.456.700. Sedangkan untuk golongan IIID paling tinggi digaji Rp 4.568.800. Terakhir, golongan IVA paling rendah digaji Rp 2.899.500. Sedangkan untuk Golongan IVE tertinggi digaji Rp 5.620.300.

BKN telah menyampaikan bahwa tidak ada skema kenaikan gaji PNS tahun 2018. Akan tetapi, PNS diberikan Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar gaji pokok sesuai dengan PP No. 25 Tahun 2017. Kebijakan tersebut dilatarbelakangi antara lain oleh beban keuangan negara akibat kenaikan gaji pokok PNS yang terkait dengan beban pensiun yang semakin meningkat.

Kebijakan THR PNS sudah berlangsung sejak 2016 dan THR sendiri berbeda dengan gaji ke-13, di mana THR hanya terdiri dari gaji pokok saja, sementara untuk gaji ke-13 terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja.

Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan mengatakan pengajuan usul kenaikan gaji pokok PNS meliputi analisis kebutuhan anggaran berikut simulasi dampak fiskalnya, yang akan dibahas dalam forum antar-kementerian/lembaga. Selain itu, pengusulan tersebut juga mempertimbangkan bahwa sudah lebih dari dua tahun PNS tidak memperoleh kenaikan gaji pokok.

"Jika usulan kenaikan gaji pokok tahun 2019 disetujui, selanjutnya akan dituangkan dalam Nota Keuangan serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) pada tahun 2019," kata Ridwan yang  kami  kutip dari Tempo (07/0318).

sumber artikel : klik disini

Perpanjangan Pendaftaran PPG

Berikut ini adalah info terbaru tentang Batas Waktu Pendaftaran Pretest Calon Peserta PPG Dalam Jabatan Adapun isi surat dimaksud yakni dalam rangka menindaklanjuti surat Direktorat Jenderal guru dan tenaga kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4184/B4/GT/2018 tanggal 15 Februari 2014 tentang pendaftaran calon peserta PPG dalam jabatan dengan mempertimbangkan progress pendaftaran sampai dengan akhir bulan Februari 2018 bahwa jumlah guru yang mendaftar belum mencapai target yang diharapkan hubungan dengan hal tersebut  disampaikan bahwa waktu pendaftaran berita calon peserta PPG dalam jabatan diperpanjang sesuai jadwal sebagai berikut:

1.   Pendaftaran calon peserta pretest PPG dalam jabatan berakhir tanggal 31 Maret 2018.
2.   Verifikasi dan validasi linearitas antara bidang studi berbeda dengan ijazah S1 di 4 berakhir tanggal 6 April 2018.
3.   Penempatan calon peserta pretest PPG dalam jabatan ke TUK (Tempat Ujian Kompetensi) tanggal 9 sampai 13 April 2018.
4.   Cetak kartu calon peserta pretest PPG dalam jabatan tanggal 16 sampai 20 April 2018.
5.   Pelaksanaan pretest PPG dalam jabatan dibuka tanggal 2 sampai 15 Mei 2018.

Demikian informasi disampaikan Download / unduh surat edaran Nomor 5793/B.B4/GT/2018 tentang Perpanjangan Waktu Pendaftaran Pretest PPG Dalam Jabatan Tahun 2018 silahkan klik pada tautan di bawah ini. 


Demikian dan Semoga bermanfaat dan terima kasih.

sumber artikel : klik disini

Jadwal Pendaftaran PPG Bersubsidi 2018

Berikut ini adalah Info pengumuman jadwal pendaftaran PPG Bersubsidi Tahun 2018. Bagi Rekan-rekan Guru lulusan S1/D4 dari perguruan tinggi terakreditasi, berusia setinggi-tingginya 28 tahun sampai dengan tanggal 31 Desember tahun pendaftaran, PPG Bersubsidi adalah program studi S1/D4 linier dengan bidang studi pada program dalam rangka memenuhi kuota Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan Bersubsidi (dengan bantuan pendidikan), Direktorat Pembelajaran Ditjen Belmawa Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kembali memanggil putera-puteri terbaik bangsa yang berminat dan berbakat menjadi guru untuk mengikuti seleksi calon peserta PPG Prajabatan Bersubsidi Tahun 2018.

Berdasarkan Pengumuman Dirjen Pembelajaran, Ditjen Belmawa Kemristekdikti Nomor 161.1/B2/TU/2018 tanggal 28 Februari 2018, serta dalam rangka memenuhi kuota Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan Bersubsidi (dengan bantuan pendidikan), Direktorat Pembelajaran Ditjen Belmawa Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kembali memanggil putera-puteri terbaik bangsa yang berminat dan berbakat menjadi guru untuk mengikuti seleksi calon peserta PPG Prajabatan Bersubsidi Tahun 2018.
Program Studi yang dibuka dalam pendaftaran dan seleksi ini meliputi bidang studi/bidang keahlian Program Pendidikan Profesi Guru:
1.      Matematika
2.      Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
3.      Teknik Elektronika
4.      Teknik Mesin
5.      Teknik Otomotif
6.      Agribisnis Hasil Pertanian dan Perikanan
7.      Agribisnis Produksi Tanaman
8.      Agribisnis Produksi Ternak
9.      Usaha Jasa Pariwisata
10.  Pelayaran

Adapun jadwal pelaksanaan seleksi PPG Bersubsidi 2018 sebagai berikut:
No
Kegiatan
Tanggal
1.
Pendaftaran Online
5 Maret – 17 April 2018
2.
Seleksi Administrasi
10 – 17 April 2018
3.
Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi
23 April 2018
4.
Seleksi Akademik
28 – 29 April 2018
5.
Pengumuman Hasil Seleksi Akademik
11 Mei 2018
6.
Seleksi Bakat dan Minat
19 – 20 Mei 2018
7.
Pengumuman Hasil dan Penempatan
31 Mei 2018
8.
Registrasi Online
4 – 18 Juni 2018
9.
Lapor Diri
28 – 30 Juli 2018
10.
Awal Perkuliahan
1 Agustus 2018

Persyaratan Calon Peserta PPG Bersubsidi 2018 :
a.      Lulusan S1/D4 dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
b.      Berusia setinggi-tingginya 28 tahun dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember tahun pendaftaran;
c.       Program studi S1/D4 linier dengan bidang studi pada program PPG;
d.      Calon mahasiswa terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI);
e.      Bebas Napza, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari BNN atau yang berwenang;
f.        Sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah;
g.      Sehat rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah;
h.      Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian; dan
i.        Belum menikah dan bersedia tidak menikah selama mengikuti program PPG, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp 6.000,00 dan disyahkan oleh Lurah/Kepala Desa.
Pendaftaran dan pemenuhan persyaratan seleksi (berupa soft file) diunggah (up-load) melalui website : ppg.ristekdikti.go.id, paling lambat tanggal 17 April 2018 pukul 24.00.
Informasi lebih lengkap dapat akses di laman berikut:

 Demikian dan semoga bermanfaat. 
sumber artikel : klik disini

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget