Halloween Costume ideas 2015
Articles by "Area Guru"

Baru-baru ini muncul kabar tentang sumber dana gaji PPPK yang berasal dari APBD, Jika benar maka inilah dampak yang akan terjadi


Desas-desus tentang sumber dana penggajian PPPK berasal dari APBD melalui Dana Alokasi Umum (DAU) semakin menemui titik terang. Dengan demikian meski pemerintah membuka peluang dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Honorer Menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), namun pengangkatan honorer di beberapa Pemprov atau Kabupaten/kota menghadapi kendala, mari kita simak salinan undangan rapat koordinasi di bawah ini :


Wacana Penggajian PPPK berasal dari APBD dapat dilihat dari Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang harus di tanda tangani oleh Gubernur, Bupati atau Wali kota yang harus diserahkan dalam rapat koordinasi Rencana Pengadaan PPPK tahap 1 tahun 2019 yang rencananya akan dilaksanakan tanggal 23 Januari 2019.



Melihat kondisi tersebut, bagi daerah yang lebih banyak mengandalkan DAU (terutama daerah yang PAD sangat kecil) sangat sulit mengangkat PPPK dalam jumlah yang cukup banyak. Jika Pemda memaksakan untuk melaksanakan Nomor 49 Tahun 2018  tersebut dan membuka peluang pengangkatan honorer, maka akan menambah beban APBD, khususnya dari pos belanja pegawai. Di sisi lain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2019 di beberapa daerah sudah disahkan.

Direktur Jenderal Anggaran Kemkeu Askolani sebagaimana dirlis dalam https://nasional.kontan.co.id mengatakan, Kementerian Keuangan (Kemkeu) memastikan peraturan baru ini tidak akan berdampak pada pengeluaran dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) ke depan. Tenaga honorer umumnya didominasi pegawai daerah. "Jadi, penggajian pegawai daerah (setelah menjadi PPPK) pun nantinya akan masuk ke dalam anggaran APBD," ujar Askolani dalam jumpa media di Nusa Dua, Rabu.

Lebih lanjut Askolani mengatakan, beban APBD akibat adanya aturan baru ini seharusnya tidak begitu berat. Sebab, selama ini sebagian dari penggajian pegawai honorer daerah sudah masuk dalam tanggungan APBD.

Namun tahukah Kemkeu bahwa terdapat ribuan tenaga honorer khususnya guru yang selama ini belum mendapat mendapatkan honor dari pemerintah daerah. Kita berharap pemerintah pusat harus memastikan apakah pemerintah daerah sanggup membayarkan gaji para guru honorer ini nantinya. Jangan nanti pemerintah pusat mengangkat, lalu beban anggaran diserahkan begitu saja ke daerah.

sumber artikel : klik disini

Berikut ini kami bagikan info lengkap tentang berapa besaran Daftar Gaji CPNS Dan PNS Golongan II III IV Lengkap


Pasca usainya Tes CPNS/PNS Tahun lalu tentunya banyak dari rekan-rekan semua yang masih penasaran tentang jumlah nominal gaji yang diterima nanti setelah menjadi CPNS hingga PNS. Bagi anda yang penasaran ingin tahu Daftar Gaji Pokok PNS - ASN Tahun 2019 ? Seperti biasanya daftar gaji pokok Pegawai Negeri Sipil ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah  (PP) tentang Kenaikan Gaji Pokok PNS - ASN tahun 2019. Lalu apakah PP tentang Kenaikan Gaji PNS tahun 2019 sudah terbit. Setahu Admin sampai menjelang tahun baru 2019, PP tersebut belum terbit. Namun sebagaimana disampaikan oleh pemerintah dalam Pidato penyampaian RAPBN 2019, pemerintah memastikan akan ada Kenaikan Gaji PNS di tahun 2019.

Sebagaimana telah diketahui publik, pemerintah merencanakan Kenaikan Gaji Pokok PNS tahun 2019 sebesar 5%. Hanya saja realisasinya harus menunggu Peraturan Pemerintah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Keuangan. Melalui PP tersebut kita akan dapat melihat Daftar Gaji Pokok PNS - ASN Tahun 2019. Ada informasi bahwa PP tentang Kenaikan Gaji Pokok PNS tahun 2019 baru selesai bulan Maret yang akan datang atau bahkan bisa mundur. Tetapi jangan khawatir karena berdasarkan pengalaman PP tentang Kenaikan Gaji Pokok PNS berlaku surut hingga awal tahun anggaran. Jadi sekalipun PP tersebut diterbitkan bulan Maret/April namun Kenaikan Gaji Pokok PNS - ASN  diberlakukan dari sejak bulan Januari. Bagi para PNS ini tentunya tidak aneh, mereka sudah mengenal apa yang dimaksud rapel. Ya, jadi nanti para PNS akan mendapat rapel kekuarangan gaji.

Jika Anda sekedar ingin tahu berapa Daftar Gaji Pokok PNS - ASN Tahun 2019 silahkan kalikan sendiri gaji pokok sekarang dengan rencana kenaikan gaji yang pernah anda dengar dari media. Namun, untuk kepastian Daftar Gaji Pokok PNS - ASN Tahun 2019 yang berlaku mari kita secara sabar menunggu diterbitkan Peraturan Pemerintah  (PP) tentang Kenaikan Gaji Pokok PNS tahun 2019

Daftar Gaji Pokok PNS Menurut PP 30 Tahun 2015
Berikut ini tabel Daftar Gaji Pokok PNS tahun 2018 mengacu pada PP 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh  Belas  Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai  Negeri Sipil yang ditanda tangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 4 Juni 2015. 

Berikut ini Daftar Gaji Pokok PNS Tahun 2018 
Untuk golongan I (1) pada PP NO 30 TAHUN 2015 lihat disini
Untuk golongan II (2) mengacu pada PP NO 30 TAHUN 2015 lihat disini
Untuk golongan III (3) mengacu pada PP NO 30 TAHUN 2015 lihat disini
Untuk golongan IV (4)  mengacu pada PP NO 30 TAHUN 2015 lihat disini

Rencana Daftar Gaji Pokok PNS berdasarkan Sistem Penggaji Baru

Sebagaimana diketahui RPP Gaji Tunjangan dan Fasilitas PNS merupakan bagian target peraturan pelaksanaan UU no 4 tentang ASN. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi sudah merampungkan draf atau rancangan peraturan pemerintah (PP) tentang sistem gaji dan tunjangan untuk pegawai negeri sipil. Rencananya, sistem penggajian baru ini akan efektif berlaku mulai 2018.

Dalam RPP Gaji Tunjangan dan Fasilitas PNS, mengacu pada amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, rumusan upah yang diterima bagi PNS alias take home pay hanya akan terdiri dari tiga komponen, yakni gaji pokok, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan. Untuk gaji pokok, akan ada peningkatan rasio atau perbandingan antara besaran gaji terendah PNS dan gaji tertinggi PNS.

Jika RPP Gaji Tunjangan dan Fasilitas PNS ini disahkan dan dapat berlaku di tahun 2018 berikut ini perkiraan Daftar Gaji Pokok PNS 2018 berdasarkan slide Deputi Bidang SDM Kemenpan terkait RPP Gaji Tunjangan dan Fasilitas PNS.



daftar gaji pokok pns 2018 berdasarkan golongan

daftar gaji pokok pns dan tunjangan tahun 2018 berdasar golongan
Catatan : Seperti yang telah kita ketahui bersama untuk Gaji CPNS hanya akan mendapat gaji 80% dari gaji pokok yang telah tertera pada tabel di atas, jadi anda silahkan hitung sendiri. 

Selengkapnya tentang paparan besaran Gaji, tunjangan dan fasilitas PNS silahkan anda download file di bawah ini : 

Memang jika RPP Gaji Tunjangan dan Fasilitas PNS direalisasikan dibeberapa daerah gaji tertinggi PNS ada yang mengalami penurunan dan ada yang mengalami kenaikan. Namun pada umum mengalami kenaikan. Mudahan-mudahan RPP Gaji Tunjangan dan Fasilitas PNS segera disahkan presiden sehingga dapat ditetapkan sebagai Daftar Gaji Pokok PNS di tahun 2019. Harapannya tentu ada kenaikan pokok PNS untuk perbaikan kesejahteraan aparatur negara. 

sumber artikel : klik disini


Berikut ini kami bagikan link download Buku PPKn Anti Korupsi Dari KemendikbudMendikbud menandatangani Komitmen Bersama Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Jenjang Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi Bersama dengan  Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, serta Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir. Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin tidak dapat hadir dan sudah terlebih dahulu menandatangani Komitmen Bersama.

Muhadjir atas nama Kemendikbud menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada KPK yang telah membuat langkah-langkah strategis dan konkret untuk mempercepat proses pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia mengajak semua pihak untuk memahami perbedaan antara kurikulum dengan mata pelajaran, untuk menghindari kesalahpahaman dalam implementasi pendidikan antikorupsi di sekolah.

Kemendikbud saat ini sudah memiliki wadah bagi masuknya kurikulum pendidikan antikorupsi, yaitu melalui program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), yang salah satu poinnya adalah integritas. Hal ini yang diterjemahkan oleh KPK ke dalam sembilan nilai-nilai integritas, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, berani, tanggung jawab, kerja keras, sederhana dan adil.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, dalam pembukaan Rakornas menyampaikan, ada banyak cara untuk mengimplementasikan pendidikan antikorupsi. Tantangannya adalah bagaimana memasukkan nilai-nilai antikorupsi dengan berbagai tahapannya. “Di KPK ada film kartun yang sangat sederhana sampai riset-riset paling tinggi, film kartun, baca puisi, bikin film, bernyanyi. Saya percaya dengan bernyanyi otak kanan dan kirinya menjadi seimbang,” tutur Saut Situmorang.

Lebih jauh, Saut menjelaskan bahwa KPK saat ini telah menyiapkan buku panduan dengan insersi atau sisipan bagi peserta didik yang sifatnya praktikal, lebih sederhana dari kurikulum. Guru pun akan mendapatkan pelatihan pendidikan antikorupsi. “Selain murid, guru, kita dorong juga tata kelola yang lebih baik. Kita lihat guru kita beri pelajaran, tapi guru masih minta hadiah, runtuh juga, atau sekolahnya masih membiarkan pungutan-pungutan sama saja,” tegas Saut.

Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi di SD SMP SMA SMK

Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi di SD SMP SMA SMK disusun sebagai bahan dan panduan bagi guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan Dinas Pendidikan dalam mengimplementasikan penanaman niliai-nilai antikorupsi pada pembelajaran PPKn berdasarkan kurikulum 2013 edisi revisi 2016, sehingga pendidikan antikorupsi di satuan pendidikan dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Dengan demikian, peserta didik lebih memahami makna tindakan koruptif dan berani bersikap serta berperilaku antikorupsi.

Download Buku PPKn Anti Korupsi Dari Kemendikbud SD/MI
  • Download Unduh Buku Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi untuk SD/MI Kelas I (DISINI)
  • Download Unduh Buku Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi untuk SD/MI Kelas 2 (DISINI)
  • Download Unduh Buku Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi untuk SD/MI Kelas 3 (DISINI)
  • Download Unduh Buku Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi untuk SD/MI Kelas 4 (DISINI)
  • Download Unduh Buku Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi untuk SD/MI Kelas 5 (DISINI)
  • Download Unduh Buku Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi untuk SD/MI Kelas 6 (DISINI)

Download Buku PPKn Anti Korupsi Dari Kemendikbud SMP/MTs
  • Download Unduh Buku Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi untuk SMP/MTS Kelas 7 (DISINI)
  • Download Unduh Buku Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi untuk SMP/MTS Kelas 8 (DISINI)
  • Download Unduh Buku Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi untuk SMP/MTS Kelas 9 (DISINI)

Download Buku PPKn Anti Korupsi Dari Kemendikbud SMA/SMA/MA/MAK
  • Download Unduh Buku Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas 10 (DISINI)
  • Download Unduh Buku Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas 11 (DISINI)
  • Download Unduh Buku Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas 11 (DISINI)

Demikian informasi tentang Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi di SD SMP SMA SMK . semoga bermanfaat, terima kasih.

sumber artikel ; klik disini 


Berikut ini adalah penjelasan Mendikbud tentang bagaimana cara penerapan, mekanisme dan cara pelaksanaan sistem zonasi bagi pendidikan di Indonesia di tahun 2019


Ditargetkan, pada tahun depan siswa tidak perlu lagi mendaftar. Melalui sistem zonasi yang diterapkan pemerintah pada tahun depan, siswa tidak perlu lagi mendaftar masuk sekolah. Sebab, namanya sudah terdaftar di sekolah tersebut. Hal ini dikatakan Menteri Pendidikan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dalam diskusi di Jakarta, Senin (10/12).

"Kami menargetkan, pada tahun depan siswa tidak perlu lagi mendaftar. Tapi, namanya sudah terdaftar di sekolah yang ada di dekat rumahnya. Mudah sekali sebenarnya, jika zonasi ini diterapkan karena siapa yang masuk SMP tahun depan adalah anak yang duduk di kelas enam sekarang ini," kata Muhadjir.

Untuk menerapkan sistem zonasi tersebut, diperlukan kerja sama dengan pemerintah daerah, terutama dinas kependudukan dan catatan sipil. Data tersebut juga bisa digunakan untuk pendataan Kartu Indonesia Pintar (KIP). 

Menurut Muhadjir, sistem zonasi merupakan puncak dari restorasi pendidikan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Zonasi mengutamakan kedekatan jarak domisili peserta didik dengan sekolah.

Tidak hanya digunakan untuk mendekatkan lingkungan sekolah dengan peserta didik, sistem zonasi juga untuk mencegah penumpukan guru berkualitas di suatu sekolah, menghilangkan eksklusivitas, dan mengintegrasikan pendidikan formal dan nonformal. 

Ke depan, Kemendikbud akan memberikan bantuan berdasarkan sistem zonasi sehingga bantuan bisa terpetakan dan terarah. Dengan sistem zonasi itu, anggaran bisa difokuskan untuk kesejahteraan guru, peningkatan pelatihan guru, dan anggaran untuk afirmasi.

"Kemudian, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) diharapkan bisa dikoordinasikan dengan baik," kata Mendikbud.

Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu berharap, ke depan, kebijakan zonasi tersebut bisa dijadikan Perpres. Saat ini, sudah ada sekitar 2.570 zonasi. Mendikbud berharap, bisa meningkat hingga 5.000 zonasi.

Berikut ini adalah link download Aplikasi E-Rapor SMA 2018 V.2018.E Dan Panduan Lengkap, Aplikasi Erapor SMA Versi 2018.e merupakan penyempurnaan Aplikasi erapor SMA didasarkan atas masukan dan permintaan dari Satuan Pendidikan yang telah menggunakan eRapor versi sebelumnya.


Direktorat PSMA bersama Tim Pengembang erapor SMA secara resmi melakukan LAUNCHING Aplikasi E-rapor SMA Versi 2018.e. Berikut ini beberapa perbaikan fiture pada Aplikasi Erapor SMA Versi 2018.e yakni sebagai berikut
  • [Perbaikan] Perbaikan Alamat siswa (menggabung alamat siswa jalan, Desa, Kecamatan, Kabupaten)
  • [Perbaikan] Perbaikan Input KRS oleh Siswa (tampilan kotak hanya untuk KD yang telah tuntas di semester sebelumnya)
  • [Perbaikan] Perbaikan Hasil Cetak Leger (Leger menampilkan Kehadiran dan nilai ekstra, serta IP bagi SKS)
  • [Perbaikan] Perbaikan Hasil Cetak KHS (KHS dicetak sesuai dengan semester yang dipilih)
  • [Perbaikan] Perbaikan Download format nilai (tambahan download format nilai/kosong, dan edit format nilai/membawa nilai yang sudah diisikan
  • [Perbaikan] Perbaikan Hitung Kenaikan (Agar nilai kependidikan kepramukaan tidak merah terus)
  • [Perbaikan] Perbaikan Generate User (menampilkan User BP dan Siswa)
  • [Perbaikan] Perbaikan fitur backup dan restore data erapor
  • [Perbaikan] Mengganti tampilan Pembimbing Akademik menjadi Wali Kelas pada cetak Rapor dan KHS khusus sistem SKS
  • [Pembaharuan] Penambahan Fitur Lihat Riwayat Nilai (Melihat riwayat nilai semester yang dipilih)
  • [Pembaharuan] Penambahan Fitur Impor Kehadiran Siswa (Fitur impor kehadiran siswa dari excel)
  • [Pembaharuan] Menambah fitur setting kertas pada cetak rapor yang tampil mulai Tahun 2018/2019 semester 1
  • [Pembaharuan] Menambah fitur cetak laporan tengah semester untuk Kurikulum 2013 sistem paket yang aktif mulai Tahun 2018/2019 semester 1
  • [Pembaharuan] Menambah fitur cetak logo sekolah pada halaman depan rapor, yang tampil bila ‘logosekolah.jpg’ tersedia pada folder “C:\eRaporSMA\dataweb\eraporsma\images\sekolah” yang aktif mulai Tahun 2018/2019 semester 1
  • [Pembaharuan] Menambah fitur cetak foto siswa pada halaman identitas rapor, yang tampil bila foto siswa tersedia pada folder “C:\eRaporSMA\dataweb\eraporsma\raporsma\FotoSiswa” yang aktif mulai Tahun 2018/2019 semester 1
  • [Pembaharuan] Menampilkan dan Menyembunyikan Menu Lengkap Input Untuk SKS saat guru login semester sebelum semester aktif
  • [Pembaharuan] Mengaktifkan dan menonaktifkan Kuncian nilai yang diinput oleh Guru
  • [Pembaharuan] Pembaharuan pada data sekolah SKS sesuai data sekolah SKS yang terdaftar di Dapodik
Aplikasi Erapor SMA Versi 2018.e. diinstall dengan hak administrator (run as administrator). Cara Instalasi Aplikasi Erapor SMA Versi 2018.e dimulai dengan tahapan berikut:
1. Bagi pengguna 2018.d.1 Langsung Install updater Versi 2018.e
2. Bagi pengguna baru
1) Install eRapor Versi 2018.d.1,
2) Install updater Versi 2018.e,
3. Bagi sekolah yg sdh menggunakan versi 2018.d.1 patch atau updater 2018.e tester,Tetap update langsung menggunakan versi 2018.e ini.

Link download Update Aplikasi Erapor SMA Versi 2018.e
Download Update Aplikasi E-rapor SMA Versi 2018.e  DI SINI
Download Update Aplikasi E-rapor SMA Versi 2018.e  DI SINI


Info untuk Sekolah yang baru menggunakan Aplikasi E_Rapor SMA yang akan mendownload Install eRapor Versi 2018.d.1 berikut link dowbload INSTALLER APLIKASI E RAPOR SMA 2018 d.1

Demikian informasi tentang Aplikasi e-Rapor SMA versi 2018.e. Semoga bermanfaat, terima kasih.

sumber artikel : klik disini

Guru Penerima TPP
ilustrasi guru

Mulai pada tahun pelajaran 2018/2019 terdapat perubahan jam kerja khususnya bagi guru yang mana sebelumnya 24 jam namun mulai tahun pelajaran 2018/2019 ini beban kerja guru yakni 8 jam selama 5 hari kerja sebagaimana Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya. Sebagaimana informasi resmi yang dikutip dari Kemendikbud.go.id terkait dengan terus dilakukannya penataan Guru dan Tenaga Kependidikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dipublikasikan pada tanggal 16 November 2018 selengkapnya sebagai berikut:

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kemajuan bangsa dan negara. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bertekad untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul di sektor pendidikan. Salah satu masalah pelik yang dihadapi saat ini adalah masalah guru.

“Sebenarnya kalau masalah guru ini tertangani dengan baik, maka 70% urusan pendidikan di Indonesia ini selesai. Yang kita butuhkan saat ini adalah guru yang kreatif, cerdas, inovatif, bekerja berdasarkan panggilan jiwa sehingga pikiran dan hatinya akan tergerak,” demikian disampaikan Mendikbud dalam sambutannya saat membuka Rakor Penataan Guru dan Tenaga Kependidikan di Hotel Millenium, Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (15/11/2018).

Ditambahkan Mendikbud, saat ini beban kerja guru bukan lagi 24 jam tatap muka melainkan 8 jam selama 5 hari kerja seperti ASN pada umumnya. Hal ini sudah diterapkan mulai tahun ini, secara bertahap sekolah menerapkan jam belajar mengajar selama 8 jam selama 5 hari kerja.

“Untuk siswa, sekolah bisa menerapkan program reguler seperti pada umumnya atau boarding school. Untuk sekolah negeri tetap sekolah reguler dan kalau memang ada kebijakan untuk pelajaran tambahan, silahkan melaksanakan ekstrakurikuler yang dilakukan oleh sekolah sendiri maupun bekerja sama dengan penyelenggara pendidikan di luar sekolah. Namun, guru tetap masuk 8 jam dan tidak perlu menambah jam mengajar. Dengan begitu, saya berharap agar tidak ada lagi guru yang sudah mempunyai sertifikat tetapi tidak bisa mendapatkan tunjangan profesi karena tidak bisa memenuhi 24 jam tatap muka”, jelas Mendikbud.

“Bapak dan Ibu jangan mengira bahwa Kemendikbud senang bila guru tidak mendapatkan tunjangan profesi karena ini justru akan membuat masalah yaitu menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  (SILPA). Kalau banyak dana SILPA-nya maka daerah tersebut dianggap tidak berhasil menggunakan anggaran”, kata Mendikbud.

Mendikbud menjelaskan  bahwa APBN tahun 2019 mencapai Rp2.461,1 triliun. Sebanyak 20%  dari anggaran tersebut atau sebesar Rp492,5 triliun diperuntukkan  bagi sektor pendidikan. Dari anggaran sektor pendidikan tersebut, sebesar Rp308,38 triliun  atau 62,62% ditransfer ke daerah. Sisanya, didistribusikan kepada 20 kementerian/lembaga yang melaksanakan fungsi pendidikan. Anggaran pendidikan terbesar ada di Kementerian Agama (Kemenag) yaitu sebesar Rp51,9 triliun (10,53%). Di posisi kedua yaitu Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) yaitu sebesar Rp40,2 triliun (8,14%). Sedangkan Kemendikbud menempati posisi ketiga dengan jumlah anggaran Rp35,99 triliun (7,31%).

“Ini artinya bahwa tanggung jawab pendidikan semakin dilimpahkan ke daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota. Dengan anggaran yang semakin besar dari waktu ke waktu dan kewenangan juga semakin diperbesar. Tahun 2019, Kemendikbud sudah tidak lagi mengelola dana bantuan fisik karena langsung ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU PR) dan kami akan lebih fokus kepada pembinaan mutu, pengawasan, regulasi, dan afirmasi. Oleh karena itu, saya mohon kepada Bapak dan Ibu untuk bekerja sama dengan kami. Maju atau tidaknya pendidikan ditentukan oleh kinerja masing-masing kabupaten dan kota,” tambah Mendikbud.

Mendikbud menjelaskan, ada 2 jenis dana pendidikan, yakni Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), kecuali untuk Aceh, Papua, dan Papua Barat yang mendapatkan dana tambahan karena merupakan daerah otonomi khusus. DAK terbagi menjadi 2 yakni DAK fisik dan DAK non fisik. “Dengan DAK fisik inilah, pemerintah daerah seharusnya juga membangun sekolah baru, rehabilitasi, dan rekonstruksi sekolah. Sedangkan DAK non fisik terutama ditujukan untuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana inilah yang harus dikelola dengan baik”, ujar Mendikbud.

Sementara itu, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Supriano, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan Rakor Penataan Guru dan Tenaga Kependidikan ini bertujuan  untuk menyamakan persepsi tentang perencanaan dan pengendalian kebutuhan guru yang meliputi, analisis jabatan guru, analisis beban guru, penghitungan kebutuhan guru, serta distribusi guru berbasis zona.

“Dengan rakor ini kita akan memperoleh kesepakatan jumlah formasi/kebutuhan guru per sekolah, per jenjang, per mata pelajaran, yang akan diusulkan oleh bupati/walikota/gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk keperluan formasi tahun 2019 yang akan datang,” jelasnya.

Penerapan Sistem Zonasi

Pada kesempatan tersebut, Mendikbud juga menyampaikan agar sistem zonasi benar-benar dapat dilaksanakan untuk kemajuan dunia pendidikan. “Sistem zonasi akan terus kita perkuat. Tahun depan ada 2.578 zona di seluruh Indonesia yang telah disepakati oleh dinas-dinas pendidikan. Jadi nanti semua penanganan pendidikan akan berbasis zona. Indonesia bukan menjadi satu-satunya negara yang menerapkan sistem zonasi di Asia Tenggara. Singapura telah menerapkan zonasi sejak 12 tahun yang lalu. Australia, Amerika Serikat, dan Jepang juga menerapkan sistem zonasi dalam pendidikan,” jelas Mendikbud.

Terkait dengan itu, Mendikbud mengharapkan  agar Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) ke depannya menyediakan jurusan mayor dan minor untuk setiap calon guru. “Saya sudah menyampaikan kepada Bapak Menristekdikti agar LPTK kembali memiliki double track untuk setiap guru dimana guru mengajar minimum 2 mata pelajaran yang serumpun, contohnya Sosiologi dengan Antropologi. Selama ini yang membuat kita boros adalah keadaan dimana satu guru hanya mengajar satu mata pelajaran dan kalau mau mengajar lebih dari satu mata pelajaran akan dikatakan tidak linier dan tidak diakui. Untuk para guru yang sudah ada maka akan kita sekolahkan kembali sesuai dengan kebutuhan di masing-masing zona. Oleh karena itu, pemetaan guru sangat penting”, pungkas Mendikbud.

Sumber artikel : https://www.kemdikbud.go.id

Berikut ini adalah Info Jadwal Cuti Bersama Dan Hari Libur Nasional Tahun 2019 Sebagai bahan dalam Penyusunan Kalender Pendidikan dan Penyusunan Program Semester (Promes) serta membuat rencana Mudik di tahun 2019 yang akan datang, pada posting kali ini Admin berbagi tentang Cuti Bersama dan Hari Libur Nasional Tahun 2019.



Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB),  Cuti Bersama dan Hari Libur Nasional Tahun 2019 sebanyak 20 hari. Keputusan bersama ini ditandatangani Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri.

SKB Tiga Menteri bernomor 617 Tahun 2018, 262 Tahun 2018, dan 16 Tahun 2018 yang ditandatangani pada tanggal 2 November 2018 mengatur tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2019. Berdasarkan SKB tersebut,  Hari libur nasional tahun 2019 sebanyak 16 hari, sementara cuti bersama sebanyak 4 hari.

Kebijakan ini untuk efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2019.

Dalam SKB Cuti Bersama dan Hari Libur Nasional Tahun 2019 tersebut, unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat pusat dan/atau daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, lembaga yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, serta unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan lain yang sejenis agar mengatur penugasan pegawai pada hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2019. 

Berikut daftar Cuti Bersama dan Hari Libur Nasional Tahun 2019

Cuti Bersama Tahun 2019
·          3, 4, dan 7 Juni: Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah
·          24 Desember: Hari Raya Natal

Hari Libur Nasional 2019
·          1 Januari: Tahun Baru 2019 Masehi
·          5 Februari: Tahun Baru Imlek 2570 Kongzili
·          7 Maret: Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1941
·          3 April: Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
·          19 April: Wafat Isa Almasih
·          1 Mei: Hari Buruh Internasional
·          19 Mei: Hari Raya Waisak 2563
·          30 Mei: Kenaikan Isa Almasih
·          1 Juni: Hari Lahir Pancasila
·          5-6 Juni: Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah
·          11 Agustus: Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriyah
·          17 Agustus: Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
·          1 September: Tahun Baru Islam 1441 Hijriyah
·          9 November: Maulid Nabi Muhammad SAW
·          25 Desember: Hari Raya Natal

Berikut Salinan Rincian Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2019 berdasarkan SKB Tiga Menteri.

 Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2019

Link Download SKB Tiga Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2019

Demikian informasi tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2019. Semoga bermanfaat sebagai bahan persiapan bagi Bapak/Ibu guru yang merencanakan Mudik dan kegiatan lainnya terima kasih.

sumber artikel : klik disini

Berikut ini adalah Mekanisme Dan Syarat Usulan Kesetaraan (Inpassing) Pangkat dan Jabatan Non PNS GBPNS khusus Pendidikan Dasar. Berdasarkan Surat Nomor  Dirjen GTK :  36252/B3.4/GT/2018 tentang Informasi Pengiriman Berkas Kesetaraan Jabatan dan Pangkat  Bagi Guru Bukan PNS jenjang Pendidikan Dasar disampaikan bahwa Guru Non PNS yang sudah memiliki sertifikat Pendidik dianjurkan untuk mengecek status pemanggilan berkas melalui laman https://info.gtk.kemdikbud.go.id dengan menggunakan akun masing-masing Guru. Bagi Guru yang telah memperoleh nomor  urut  berkas,  dapat  segera mengirimkan  berkas Usulan  Kesetaraan  Pangkat  dan  Jabatan GBPNS dengan memperhatikan petunjuk teknis sebagaimana terlampir, ke alamat: Direktorat Pembinaan Guru Dikdas, Ditjen GTK, Kemdikbud, PO BOX 1316 JKS 12013.

 Persyaratan berkas dan Alamat Pengiriman Berkas Usulan Kesetaraan Jabatan dan Pangkat  Bagi Guru Bukan PNS  (GBPNS) jenjang Pendidikan Dasar
Bagi Guru  yang  telah  memperoleh  nomor berkas  harus  segera mengirimkan berkas usulan dengan menyertakan Lembar Identitas Pengusul (LIP) Kesetaraan Jabatan dan Pangkat GBPNS yang dicetak melalui laman https://info.gtk.kemdikbud.go.id dengan kertas warna kuning.

Berkas usulan pemberian kesetaraan disusun berdasarkan urutan persyaratan berkas sebagaimana berikut:
a.  Surat pengantar dari kepala sekolah/dinas pendidikan kabupaten/kota;
b. Salinan/fotokopi  keputusan  pengangkatan  sebagai  Guru  tetap  yang  dilegalisir  oleh  kepala sekolah/pimpinan yayasan dan dinas pendidikan kabupaten/kota;
c.  Asli surat  keterangan  aktif  mengajar  dari  kepala  sekolah (bagi  yang  menjabat  sebagai  kepala  sekolah, surat keterangan aktif dari pimpinan yayasan);
d. Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
e.  Nomor Registrasi Guru (NRG);
f.  Salinan/fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
g. Asli  surat  pernyataan  dari kepala  sekolah yang  menyatakan  bahwa  Guru  yang  bersangkutan  masih melaksanakan  kegiatan  proses pembelajaran/pembimbingan  paling  sedikit  24  jam  tatap  muka  per minggu;
h. Salinan atau fotokopi sertifikat pendidik yang dilegalisir oleh pejabat yang relevan pada perguruan tinggi yang  menerbitkan  sertifikat  pendidik  atau  pejabat  yang  menangani  pendidik  pada  dinas Pendidikan kabupaten/kota;
i.  Salinan  atau  fotokopi  keputusan  dari  kepala  sekolah/madrasah  tentang  pembagian  tugas mengajar/pembimbingan (4 semester terakhir/2  tahun terakhir), yang  dilegalisir oleh  dinas  pendidikan kabupaten/kota;
j.  Salinan/fotokopi keputusan pengangkatan sebagai kepala sekolah/Guru yang diberi tugas tambahan yang dilegalisasi kepala sekolah/pimpinan Yayasan.

Berkas yang telah disusun dimasukkan ke dalam map dan ditempelkan LIP yang dicetak pada kertas warna kuning.

Kepala sekolah wajib melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian berkas yang dipersyaratkan serta membuatkan  surat  pengantar Usulan  Pemberian Kesetaraan  Pangkat  Dan  Jabatan  Guru  Bukan  Pegawai Negeri  Sipil  (GBPNS)  yang  ditujukan  kepada Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  u.p. Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan. Berkas dikirimkan melalui jasa pengiriman berkas ke alamat: Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Ditjen GTK, Kemdikbud PO BOX 1316 JKS 12013

Selengkapnya silahkan baca dan download Surat Dirjen GTK Nomor  :  36252/B3.4/GT/2018 tentang Informasi Persyaratan dan Alamat Pengiriman Berkas Usulan Kesetaraan (Inpassing) Pangkat dan Jabatan GBPNS khusus Pendidikan Dasar.




Demikian info tentang Persyaratan berkas dan Alamat Pengiriman Berkas Usulan Kesetaraan (inpassing) Jabatan dan Pangkat  Bagi Guru Bukan PNS jenjang Pendidikan Dasar. Semoga ada manfaatnya, terima kasih.

sumber artikel : klik disini

Aplikasi Raport K13 SD

Berikut ini kami bagikan Aplikasi Raport Terbaik serta link download / unduhan Aplikasi Raport K13 SD Terbaru 2018 terlengkap Tahun ajaran 2018/2019 yang bisa anda gunakan untuk mempermudah pengisian raport bagi sekolah yang menggunakan kurikulum 2013 untuk kelas 1 2 3 4 5 6 Sekolah Dasar (SD).

Catatan bagi pengguna aplikasi rapor : 
  • Pastikan Laptop / PC sudah di setting Indonesia sebelum menggunakan ARSEDA
  • Cukup Input Nilai, KD dan penghitungan sudah otomatis terisi
  • Biasakan membaca Petunjuk sebelum menggunakan aplikasi
  • terima kasih
  • jika ada pertanyaan atau tak bisa di unduh silahkan sms/WA ke 085870112119
Link dowlnoad


Demikian posting singkat tentang Aplikasi Raport K13 SD Terbaru 2018 revisi 2017 Terlengkap ini semoga bermanfaat. 


Berikut ini adalah Penjelasan Tentang Apa itu Redistribusi Guru yang baru-baru ini sedang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir yang menyatakan guru akan diredistribusi sehingga kategorinya ada empat. Pertama, guru negeri yang sudah tersertifikat. Kedua, guru negeri belum tersertifikat. Ketiga, guru tidak tetap tetapi sudah tersertifikat. Keempat, guru tidak tetap belum tersertifikat.

Penjelasan Tentang Redistribusi Guru Oleh Mendikbud
ilustrasi

"Jadi empat kriteria itu harus merata di semua sekolah. Tidak boleh ada sekolah yang isinya PNS semua. Sementara ada sekolah yang lain PNS-nya hanya satu yaitu kepsek," kata Menteri Muhadjir di kantornya.

Muhadjir menegaskan akan ada sanksi bagi guru PNS yang menolak redistribusi. Sanksi ini disesuaikan dengan PP 53/2010 tentang Disiplin PNS. Begitu pula dengan daerah tidak boleh lagi melakukan itu.

"Namanya PNS kan harus siap dipindahkan ke mana saja. Redistribusi ini wajib karena untuk pemerataan guru. Selama ini penyebaran guru tidak merata. Ada yang kelebihan guru PNS, tidak sedikit yang kekurangan," jelas Muhadjir.

Pertengahan Oktober ini rencananya akan diadakan pertemuan dengan seluruh Dinas Pendidikan. Kemendikbud telah memiliki peta kasar, peta awal masing-masing kabupaten/kota. Nanti akan dicocokkan dengan data masing-masing kabupaten/kota.

Langkah selanjutnya mengkoordinasikan bantuan baik fisik maupun nonfisik yang harus diafirmasi sehingga tidak diecer-ecer. Muhadjir mengatakan pihaknya akan mulai dari sekolah yang paling lemah setelah itu diikuti dengan mutasi guru.

Sesuai pembicaraan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani akan ada sistem reward and punishment terhadap sekolah dan daerah terkait kebijakan ini. Pasalnya, ini menyangkut perintah presiden agar pendidikan merata dan berkualitas.

"Pemerataan ini berlaku untuk negeri dan swasta. Saat ini sudah jalan tapi belum maksimal makanya nanti diberlakukan reward dan punishment itu," kata Muhadjir.


Sumber artikel : JPNN



Selain akan menaikan gaji pokok pegawai negeri sipil (PNS) sebesar 5%, Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke 13 juga tetap diberikan pada 2019. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, transfer ke daerah di 2019 akan digunakan untuk berbagai hal. Salah satunya dana alokasi umum untuk membiayai kenaikan gaji pokok PNS sebesar 5 %, gaji ke 13 dan THR serta program lainnya.

"Dana alokasi umum tahun 2019 sebesar Rp 414 triliun. Ini untuk digunakan oleh daerah untuk mengurangi ketimpangan fiskal. Ini juga digunakan daerah untuk membayarkan gaji ke 13 dan THR serta formasi CPNS daerah," kata Sri Mulyani yang dikutip dari Liputan6 (22/08/18).

Sri Mulyani juga memastikan, pemerintah akan memasukan komponen dana untuk THR dan gaji ke 13 PNS dalam dana alokasi umum (DAU) ke daerah. Untuk PNS daerah juga nantinya tunjangannya akan ditetapkan sesuai dengan kinerjanya. Namun DAU-nya sudah mempertimbangkan untuk THR dan gaji ke 13.

Sementara untuk kenaikan gaji pokok PNS sebesar 5%, dimaksudkan untuk menyesuaikan pemasukan para PNS yang sejak 2015 tidak mendapatkan kenaikan gaji. Sekadar informasi dalam gaji PNS tercatat sudah tiga tahun tidak naik. Sebagai gantinya, pemerintah memberikan THR sebesar gaji pokok.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan, pemerintah akan menaikkan gaji pokok dan pensiun PNS sebesar 5 % pada 2019. Kebijakan itu masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 yang akan dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Kebijakan itu dikatakannya merupakan upaya percepatan pelaksanaan reformasi di 86 kementerian dan lembaga.

Berikut ini akan kami bagikan info seputar pelaksanaan ppg 2018 yang terdiri dari jadwal ppg 2018, pengumuman pendaftaran ppg 2018, serta mekanisme pelaksanaan ppg 2018

Mekanisme Pelaksanaan PPG Dalam Jabatan Tahun 2018

Guru yang telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta PPG Dalam Jabatan melalui seleksi akademik dan administrasi sebanyak 25.650 orang. Jumlah sasaran PPG Dalam Jabatan tahun 2018 sebanyak 20.000 orang, dengan prioritas yang ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
  • Guru dengan usia diatas 50 tahun per tanggal 31 Desember 2017;
  • Guru yang mengajar di daerah khusus atau daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T);
  • Guru Pendidikan Luar Biasa (Kode 800);
  • Guru produkif di SMK;
  • Guru lainnya berdasarkan ranking skor hasil seleksi akademik.

Dengan mempertimbangkan hal berikut:
  • Perguruan Tinggi dengan Program Studi PPG dan bidang studinya yang ditetapkan oleh Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi;
  • Jumlah rombongan belajar per bidang studi pada perguruan tinggi penyelenggaran PPG Dalam Jabatan; dan
  • Jumlah mahasiswa per rombongan belajar maksimal 30 orang;


Pelaksanaan PPG Dalam Jabatan tahun 2018 akan diselenggarakan dalam 2 tahap. Jadwal sebagai berikut:



Informasi selangkapnya silahkan unduh di sini

Peserta Tahap I dan II sudah di beberapa LPTK sedang melakukan pembelajaran daring. Laman informasi pembelajaran daring masing-masing LPTK dapat dilihat melalui tautan terkait yang disediakan dibagian bawah laman ini atau klik di sini.



Peserta PPG dalam jabatan dari Daerah Khusus (Dasus) diambil dari hasil seleksi akademik tahun 2017 dan 2018. Bagi calon yang berasal dari hasil seleksi tahun 2018 selanjutnya wajib melengkapi persyaratan administrasi dengan mengirimkan berkas ke dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/ kota untuk dilakukan verifikasi dan validasi sesuai dengan persyaratan. Untuk guru TK/SD/SMP berkas dikirimkan ke Dinas Pendidikan kabupaten/ kota dan guru SLB/SMA/SMK berkas dikirimkan ke Dinas Pendidikan provinsi. Berkas dikumpulkan ke Dinas Pendidikan paling lambat tanggal 31 Juli 2018. Kesertaan dalam kuota daerah kusus dapat dilihat melalui tautan berikut klik di sini.

Bagi calon baik yang berasal dari hasil seleksi 2017 maupun 2018 selanjutnya melakukan registrasi dan konfirmasi kesediaan. Registrasi dan konfirmasi dijadwalkan pada tanggal 6 Agustus 2018.

sumber klik disini

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget