Articles by "Area Guru"
Portal Info Guru

Menyambut Bulan Ramadhan Tahun 2018/1439 H, berikut ini kami adalah informasi penting terkait Jadwal Kerja PNS Bulan Ramadhan 2018.

Memasuki bulan Ramadhan, pemerintah melakukan penyesuaian jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri. Penyesuaian Jam Kerja ASN / PNS, TNI dan POLRI yang berlaku selama Bulan Ramadhan 2018 (1439 H) tertuang dalam Surat Edaran Menpan RB Nomor 336 tahun 2018  tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI, dan POLRI pada Bulan Ramadhan.

Berdasarkan Surat Edaran Menpan RB Tentang Jam Kerja ASN / PNS TNI dan POLRI Selama Bulan Ramadhan 2018 (1439 H) tersebut, jam kerja ASN, TNI, dan POLRI pada Bulan Ramadhan dikurangi satu jam dari biasanya. Jumlah jam kerja bagi instansi pemerintah pusat dan daerah yang melaksanakan lima hari atau enam hari kerja menjadi 32,5 jam per minggu.

Penyesuaian jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri pada bulan Ramadahan diberikan agar ASN yang melaksanakan puasa dapat meningkatkan ibadahnya. Walaupun berpuasa, Menteri PANRB Asman Abnur berpesan agar pelayanan publik tetap berjalan dan ASN tidak mengabaikan tugasnya sebagai pelayan masyarakat.

Surat edaran tersebut ditujukan kepada Para Menteri Kabinet Kerja, Sekretaris Kabinet, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima TNI, dan Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian.  Kemudian, Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Para pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural, Para Pimpinan Lembaga lainnya, Para Gubernur, dan Para Bupati/Walikota. 

Berikut Salinan Surat Edaran Menpan RB Tentang Jam Kerja ASN / PNS TNI dan POLRI Selama Bulan Ramadhan 2018 (1439 H).

Jadwal Kerja PNS Bulan Ramadhan 2018

Jadwal Kerja PNS Bulan Ramadhan 2018
JAM KERJA ASN / PNS SELAMA BULAN RAMADHAN 2018 (1439 H) SESUAI EDARAN MENPAN RB NOMOR 336 TAHUN 2018  


Adapun jam kerja bagi para ASN, TNI, dan POLRI selama bulan suci Ramadhan adalah sebagai berikut:
1. Bagi instansi pemerintah yang melakukan lima hari kerja :
a) Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 08.00 – 15.00 / waktu istirahat : 12.00 - 12.30
b) Hari Jumat : pukul 08.00 - 15.30 / waktu istirahat 11.30 - 12.30

2. Bagi instansi pemerintah yang memberlakukan enam hari kerja :
a) Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu : pukul 08.00 - 14.00 / waktu istirahat : pukul 12.00 - 12.30
b) Hari Jumat : pukul 08.00 - 14.30 / waktu istirahat : pukul 11.30 - 12.30

Download Surat Edaran Menpan RB Tentang Jam Kerja ASN / PNS Selama Bulan Ramadhan 2018 (1439 H) DISINI

Demikian info tentang Surat Edaran Menpan RB Tentang Jam Kerja ASN / PNS TNI dan POLRI Selama Bulan Ramadhan 2018 (1439 H),semoga bermanfaat. Terima kasih.

Sumber artikel : klik disini
Portal Info Guru


Berikut ini adalah Petunjuk Teknis/Juknis Penulisan Ijazah SD SMP SMA SMK 2018. Setiap sekolah tentunya harus mengetahui tatacara penulisan blangko ijazah atau SKHU yang baik dan benar sesuai Peraturan Kepala Badan Penelitian Dan Perkembangan Kementerian Pendidikan Dan KebudayaanTentang Bentuk, Spesifikasi, Pencetakan/Penggandaan, Pendistribusian, Dan Pengisian Blangko Ijasah Pada Satuan Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2017/2018.

Didalam juknis penulisan ijazah tahun 2018 terbaru ini terdapat tiga jenis Ijazah diantaranya sebagai berikut:
  1. Ijazah dengan kode blangko DN-01 Ma/06 0000001 untuk sekolah yang menggunakan Kurikulum 2006 (KTSP).
  2. Ijazah dengan Kode blangko DN-01 Ma/13 0000001 merupkan untuk sekolah yang menggunakan Kurikulum 2013 (K13).
  3. Ijazah dengan kode blangko DN-01 Ma/SPK 0000001 diberikan untuk satuan pendidikan kerjasama (SPK). Nah, itulah perbedaan kode-kode blangko ijazah sekolah. Selain itu juga ketiga kode ijazah tersebut terdapat perbeda pada daftar nilai yang terletak pada halaman mukanya.

Untuk mengetahui lebih jelas mengeni Juknis Penulisan Ijazah SHUN tahun 2018 sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional.



Blangko Ijazah adalah format resmi yang dicetak oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang akan digunakan sebagai Ijazah. Berikut spesifikasi blangko ijazah 2018 yang dapat anda ketahui :



Spesifikasi Blangko Ijazah terdiri atas :

  • Spesifikasi kertas; dan
  • Spesifikasi bingkai.


Spesifikasi kertas Blangko untuk penulisan ijazah 2018 sebagai berikut.

  • Jenis : kertas berpengaman khusus (security paper);
  • Ukuran : 21 cm x 29,7 cm;
  • Berat : 150 gr/m² dengan toleransi ± 4 gr/m²;
  • Tebal : 150 mikrometer dengan toleransi ± 10 mikrometer;
  • Opasitas : 90 % (minimum);
  • Kecerahan : 80 % dengan toleransi ± 2 % (brightness);

Untuk  lebih jelas silakan Download Juknis Penulisan Blangko Ijazah 2018 yang benar dibawah ini.
Demikian informsi yang dapat admin bagikan buat Bapak/ibu Guru mengenai Juknis Penulisan Ijazah Tahun 2018 Jenjang SD, SMP, SMA, SMK ini, semoga dapat bermanfaat.

Sumber artikel : klik disini
Portal Info Guru

Gaji Pokok Guru dan PNS 2018
ilustrasi guru

Berikut ini adalah informasi terkait gaji pokok guru dan PNS di tahun 2018, muncul banyak pertanyaan di internet yang membahas tentang : gaji guru pns 2018tabel gaji pns 2018 terbaru, adakah kenaikan gaji pns 2018, dan bagaimana skema dan perhitungan gaji pns 2018. Mungkin posting ini bisa sedikit memberikan pencerahan pada rekan-rekan guru di seluruh Indonesia. 


Pemerintah berencana menaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN). Saat ini pemerintah sedang melakukan kajian untuk menentukan angka kenaikan gaji. Penyusunan konsep kenaikan gaji pokok abdi negara itu dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa sudah lebih dari 2 (dua) tahun PNS tidak memperoleh kenaikan gaji pokok.

Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PNS sebagai pengganti PP Gaji PNS sebelumnya, yakni PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS yang terakhir diubah dengan PP No. 30 tahun 2015, masih juga belum ditetapkan. Pada tahun ini, pemerintah masih menggunakan PP No. 30 tahun 2015 sebagai acuan untuk menentukan nominal gaji PNS.



Jika melihat dari lampiran PP tersebut, PNS golongan IA dengan nol tahun masa kerja diberi gaji Rp 1.486.500. Sedangkan paling tinggi adalah Golongan ID dengan gaji Rp 2.558.700. Kemudian PNS golongan IIA paling rendah menerima gaji Rp 1.926.000. Paling tinggi, golongan IID, menerima gaji Rp 3.638.200.

Sedangkan untuk golongan IIIA dengan nol tahun masa kerja, PNS digaji sebesar Rp 2.456.700. Sedangkan untuk golongan IIID paling tinggi digaji Rp 4.568.800. Terakhir, golongan IVA paling rendah digaji Rp 2.899.500. Sedangkan untuk Golongan IVE tertinggi digaji Rp 5.620.300.

BKN telah menyampaikan bahwa tidak ada skema kenaikan gaji PNS tahun 2018. Akan tetapi, PNS diberikan Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar gaji pokok sesuai dengan PP No. 25 Tahun 2017. Kebijakan tersebut dilatarbelakangi antara lain oleh beban keuangan negara akibat kenaikan gaji pokok PNS yang terkait dengan beban pensiun yang semakin meningkat.

Kebijakan THR PNS sudah berlangsung sejak 2016 dan THR sendiri berbeda dengan gaji ke-13, di mana THR hanya terdiri dari gaji pokok saja, sementara untuk gaji ke-13 terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja.

Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan mengatakan pengajuan usul kenaikan gaji pokok PNS meliputi analisis kebutuhan anggaran berikut simulasi dampak fiskalnya, yang akan dibahas dalam forum antar-kementerian/lembaga. Selain itu, pengusulan tersebut juga mempertimbangkan bahwa sudah lebih dari dua tahun PNS tidak memperoleh kenaikan gaji pokok.

"Jika usulan kenaikan gaji pokok tahun 2019 disetujui, selanjutnya akan dituangkan dalam Nota Keuangan serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) pada tahun 2019," kata Ridwan yang  kami  kutip dari Tempo (07/0318).

sumber artikel : klik disini
Portal Info Guru

Perpanjangan Pendaftaran PPG

Berikut ini adalah info terbaru tentang Batas Waktu Pendaftaran Pretest Calon Peserta PPG Dalam Jabatan Adapun isi surat dimaksud yakni dalam rangka menindaklanjuti surat Direktorat Jenderal guru dan tenaga kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4184/B4/GT/2018 tanggal 15 Februari 2014 tentang pendaftaran calon peserta PPG dalam jabatan dengan mempertimbangkan progress pendaftaran sampai dengan akhir bulan Februari 2018 bahwa jumlah guru yang mendaftar belum mencapai target yang diharapkan hubungan dengan hal tersebut  disampaikan bahwa waktu pendaftaran berita calon peserta PPG dalam jabatan diperpanjang sesuai jadwal sebagai berikut:

1.   Pendaftaran calon peserta pretest PPG dalam jabatan berakhir tanggal 31 Maret 2018.
2.   Verifikasi dan validasi linearitas antara bidang studi berbeda dengan ijazah S1 di 4 berakhir tanggal 6 April 2018.
3.   Penempatan calon peserta pretest PPG dalam jabatan ke TUK (Tempat Ujian Kompetensi) tanggal 9 sampai 13 April 2018.
4.   Cetak kartu calon peserta pretest PPG dalam jabatan tanggal 16 sampai 20 April 2018.
5.   Pelaksanaan pretest PPG dalam jabatan dibuka tanggal 2 sampai 15 Mei 2018.

Demikian informasi disampaikan Download / unduh surat edaran Nomor 5793/B.B4/GT/2018 tentang Perpanjangan Waktu Pendaftaran Pretest PPG Dalam Jabatan Tahun 2018 silahkan klik pada tautan di bawah ini. 


Demikian dan Semoga bermanfaat dan terima kasih.

sumber artikel : klik disini
Portal Info Guru

Jadwal Pendaftaran PPG Bersubsidi 2018

Berikut ini adalah Info pengumuman jadwal pendaftaran PPG Bersubsidi Tahun 2018. Bagi Rekan-rekan Guru lulusan S1/D4 dari perguruan tinggi terakreditasi, berusia setinggi-tingginya 28 tahun sampai dengan tanggal 31 Desember tahun pendaftaran, PPG Bersubsidi adalah program studi S1/D4 linier dengan bidang studi pada program dalam rangka memenuhi kuota Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan Bersubsidi (dengan bantuan pendidikan), Direktorat Pembelajaran Ditjen Belmawa Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kembali memanggil putera-puteri terbaik bangsa yang berminat dan berbakat menjadi guru untuk mengikuti seleksi calon peserta PPG Prajabatan Bersubsidi Tahun 2018.

Berdasarkan Pengumuman Dirjen Pembelajaran, Ditjen Belmawa Kemristekdikti Nomor 161.1/B2/TU/2018 tanggal 28 Februari 2018, serta dalam rangka memenuhi kuota Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan Bersubsidi (dengan bantuan pendidikan), Direktorat Pembelajaran Ditjen Belmawa Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kembali memanggil putera-puteri terbaik bangsa yang berminat dan berbakat menjadi guru untuk mengikuti seleksi calon peserta PPG Prajabatan Bersubsidi Tahun 2018.
Program Studi yang dibuka dalam pendaftaran dan seleksi ini meliputi bidang studi/bidang keahlian Program Pendidikan Profesi Guru:
1.      Matematika
2.      Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
3.      Teknik Elektronika
4.      Teknik Mesin
5.      Teknik Otomotif
6.      Agribisnis Hasil Pertanian dan Perikanan
7.      Agribisnis Produksi Tanaman
8.      Agribisnis Produksi Ternak
9.      Usaha Jasa Pariwisata
10.  Pelayaran

Adapun jadwal pelaksanaan seleksi PPG Bersubsidi 2018 sebagai berikut:
No
Kegiatan
Tanggal
1.
Pendaftaran Online
5 Maret – 17 April 2018
2.
Seleksi Administrasi
10 – 17 April 2018
3.
Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi
23 April 2018
4.
Seleksi Akademik
28 – 29 April 2018
5.
Pengumuman Hasil Seleksi Akademik
11 Mei 2018
6.
Seleksi Bakat dan Minat
19 – 20 Mei 2018
7.
Pengumuman Hasil dan Penempatan
31 Mei 2018
8.
Registrasi Online
4 – 18 Juni 2018
9.
Lapor Diri
28 – 30 Juli 2018
10.
Awal Perkuliahan
1 Agustus 2018

Persyaratan Calon Peserta PPG Bersubsidi 2018 :
a.      Lulusan S1/D4 dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
b.      Berusia setinggi-tingginya 28 tahun dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember tahun pendaftaran;
c.       Program studi S1/D4 linier dengan bidang studi pada program PPG;
d.      Calon mahasiswa terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI);
e.      Bebas Napza, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari BNN atau yang berwenang;
f.        Sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah;
g.      Sehat rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah;
h.      Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian; dan
i.        Belum menikah dan bersedia tidak menikah selama mengikuti program PPG, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp 6.000,00 dan disyahkan oleh Lurah/Kepala Desa.
Pendaftaran dan pemenuhan persyaratan seleksi (berupa soft file) diunggah (up-load) melalui website : ppg.ristekdikti.go.id, paling lambat tanggal 17 April 2018 pukul 24.00.
Informasi lebih lengkap dapat akses di laman berikut:

 Demikian dan semoga bermanfaat. 
sumber artikel : klik disini
Portal Info Guru

Isi Juknis BOP RA 2018

Berikut ini adalah info lengkap seputar Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pendidikan Raudlatul Athfal (BOP RA) Tahun 2018.

Kementerian Agama juga telah menerbitkan Juknis BOP Raudhatul Athfal (RA) Tahun 2018 melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7201 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Juknis Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Raudhatul Athfal Tahun Anggaran 2018. Berdasarkan juknis tersebut dinyatakan bahwa BOP Raudlatul Athfal (RA)  adalah program pemerintah berupa pemberian dana langsung kepada RA yang besarnya dihitung berdasarkan jumlah siswa pada masing rnasing RA.

BOP dapat digunakan oleh RA untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional non personalia dengan jenis pengeluaran atau biaya sebagaimana diatur Permendiknas No, 69 Tahun 2009. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOP. Secara detil jenis kegiatan yang boleh dibiayai dan dana SOP dibahas pada bagian penggunaan dana BOP.

Tujuan BOP Raudhatul Athfal (RA)  berdasarkan Juknis BOP Raudhatul Athfal (RA) Tahun 2018, secara urnum program BOP bertujuan untuk mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat dalam rangka mendukung Program PAUD. Sceara khusus program BOP bertujuan untuk:
  1. Membantu biaya operasional RA
  2. Mengurangi angka putus sekolah pada RA.
  3. Meningkatkan Angka partisipasi Kasar (APK) siswa RA;
  4. Mewujudkan keberpihakan pemerintah (affirmative action) bagi siswa RA dan keluarga tidak mampu dengan membantu (discount fee) tagihan biaya sekolah.
  5. Memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi siswa kurang mampu pada RA untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.
Adapun Sasaran program BOP sesuai Juknis BOP Raudhatul Athfal (RA) Tahun 2018 adalah semua RA di seluruh Indonesia yang telah memiliki inn operasional. Besar biaya satuan BOP yang diterima oleh RA dihitung berdasarkan jumlah siswa per RA dengan besaran Rp 300.000,-/siswa/tahun. Jumlah besaran tersebut disalurkan dalam satu peniode.

Penyaluran Dana BOP Raudhatul Athfal (RA) sesuai Juknis BOP Raudhatul Athfal (RA) Tahun 2018. Pada Tahun Anggaran 2018, dana SOP akan diberikan selama 12 bulan untuk peniode Januari sampai Desember 2018, dan dicairkan satu kuli tahap paling lambat akhir bulan April 2018.

Selanjutnya terkait penggunaan Dana BOP Raudlatul Athfal (RA) silahkan download Juknis BOP Raudhatul Athfal (RA) Tahun 2018. 

Klik Disini 
atau

Demikian Info tentang Juknis BOP Raudhatul Athfal (RA) Tahun 2018. Semoga bermanfaat.

Sumber artikel klik disini
Portal Info Guru

sertifikasi

Ingin dapat sertifikasi ? Berikut ini kami bagikan tentang cara daftar PPG di SIMPKB serta syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi calon peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG) guna mendapat sertifikat pendidik dalam rangka sertifikasi guru.


Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbud akan melaksanakan pendataan calon peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan. Pendataan peserta PPG ini merupakan tindak lanjut dari Permen Nomor 19 tahun 2017 yang menyatakan bahwa guru dalam jabatan yang diangkat sampai akhir tahun 2015 dan telah memiliki kualifikasi S-1/D-IV tetapi belum memiliki sertifikat pendidik dapat memperoleh sertifikat pendidik melalui PPG. 

Syarat Mengikuti PPG dalam Jabatan

Untuk menjadi calon peserta sertifikasi guru melalui PPG maka guru harus memenuhi syarat-syarat berikut:


  • Belum memiliki sertifikat pendidik (Sertifikasi)
  • Ber-status sebagai Guru (PNS, CPNS, Honor Daerah/GTY)
  • TMT/Pengangkatan sebagai guru maksimal akhir tahun 2015
  • Kualifikasi akademik Sarjana (S1/DIV)
  • Peserta berusia maksimal 58 tahun pada tahun 2018
  • Terdaftar di Aplikasi Dapodik dan SIM PKB

Cara Mendaftar Sebagai Peserta PPG

Jika sudah mengetahui persyaratan calon peserta sertifikasi guru melalui PPG, segera cek melalui akun SIM PKB untuk memastikan bahwa Anda termasuk daftar Nominasi Calon Peserta PPG. Berikut langkah-langkah untuk mendaftar sebagai Peserta PPG melalui SIM PKB:

1. Login pada layanan https://app.simpkb.id/

2. Masukkan Username dan Password login Anda

3. Jika berhasil login, sistem akan menyeleksi data GTK berdasarkan database Dapodik, apakah anda termasuk daftar Nominasi Calon Peserta PPG atau tidak.

4. Bagi yang masuk kriteria peserta PPG, akan ditampilkan kotak dialog undangan sebagai peserta calon peserta PPG tersebut.


Cara Daftar Sertifikasi Guru Melalui PPG di SIM PKB


5.Untuk mengajukan diri sebagai peserta PPG, klik tombol mendaftar pada kotak dialog tersebut.

6. Pada halaman baru yang muncul, klik tombol mendaftar sekarang. 


Cara Daftar Sertifikasi Guru Melalui PPG di SIM PKB


7. Selanjutnya, lengkapi data ajuan anda pada halaman formulir pendaftaran. pastikan data yang anda isikan sesuai dengan Ijazah anda. 


Cara Daftar Sertifikasi Guru Melalui PPG di SIM PKB


8. Cek kembali data yang Anda daftarkan, jika telah sesuai klik DAFTARKAN. 

9. Pada kotak dialog yang muncul, klik tombol CETAK BUKTI AJUAN. untuk mencetak surat Ajuan Pendaftaran Peserta PPG Anda. 

10. Selanjutnya, serahkan surat tersebut kepada LPMP Provinsi setempat untuk dilakukan Verifikasi terhadap ajuan pendaftaran Anda. 

11. Terakhir Pantau Terus ajuan anda pada halaman tersebut. Halaman Tersebut dapat anda akses melalui menu Prog. Pendidikan Profesi Guru dari halaman beranda akun SIM PKB.

Pendaftaran PPG di layanan SIM PKB adalah syarat keikutsertaan guru dalam UKG 2017 yang menjadi baseline program sertifikasi guru kedepan (PPGJ), baik itu secara mandiri maupun dibiayai oleh pemerintah. Merujuk edaran nomor 32110/B.B4/GT/2017 tentang Pendataan Calon Peserta PPG (Pendidikan Profesi Guru) dalam Jabatan maka pendataan ini akan dilakukan pada tanggal 1 sampai dengan 20 November 2017.

Sumber lihat disini
Portal Info Guru

Kenaikan Pangkat Otomatis Guru 2017

Berikut ini adalah info lengkap tentang mekanisme dan cara Kenaikan pangkat otomatis bagi guru di tahun 2017.

Seperti yang pernah saya upload pada posting terdahulu. Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada sebagian daerah telah menerapkan mekanisme proses kenaikan pangkat pegawai negeri sipil (PNS) secara otomatis atau KPO. Penerapan Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) ini bahkan direncanakan berlaku nasional.

Namun khusus di kalangan guru banyak yang gagal paham terkait mekanisme Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO). Ada sebagian guru yang memahami bahwa dengan diterapkan Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) berarti guru tidak perlu lagi mengumpulkan Angka Kredit.


Padahal secara logika hukum saja tidak tepat jika Surat Edaran BKN tentang Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) ditafsirkan bisa menghilangkan kewajiban guru untuk naik pangkat berdasarkan angka kredit yang diatur dalam Peraturan Menpan. Jika belum paham para guru (terutama guru PPKn) harus belajar lebih mendalam tentang Tata Urutan Perundang-Undangan.  

Penegasan bahwa mekanisme Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) guru tidak menghilangkan kewajiban guru untuk mengumpulkan angka kredit yang dipersyaratkan sebenarnya pernah disampaikan oleh Kepala BKN, Bima Aria Wibisana pada tahun 2015 yang lalu saat gagasan Kenaikan Pangkat Otomatis digulirkan. Saat itu ia menyatakan bahwa Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) berlaku untuk PNS struktural dan juga PNS fungsional seperti guru.

Kepala BKN Bima Aria Wibisana pada Jumat 15 Mei 2015 yang lalu menyatakan bahwa aturan ini berlaku untuk semuanya (termasuk guru PNS. Namun demikian, ada beberapa mekanisme yang harus diikuti para guru  PNS sebelum kenaikan pangkat secara otomatis. Guru PNS tetap harus mengumpulkan angka kredit untuk bisa naik pangkat. Harus membuktikan angka kreditnya bisa memadai.

Jika demikian adanya menurut Admin bagi guru bukan Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) yang diharapkan, tetapi diberikannya kemudahan dalam mengumpulkan Angka Kredit terutama pada unsur pengembangan profesi seperti dimudahkannya kewajiban dalam membuat KTI. Selama ini banyak guru yang terhambat kenaikan pangkatnya karena persoalaan KTI. Memang sudah ada ide dari Mendikbud dan Dirjen GTK (yang lalu) untuk mempermudah KTI bagi guru. Namun ide tersebut tidak dapat diterapkan tanpa regulasi. Oleh karena itu, KAMI MENANTIKAN REGULASI ITU.

sumber : klik disini

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget
Laporkan Link Rusak Disini
×
_

Kirim masukan, keluhan, atau request aplikasi kepada admin melalui pesan di bawah ini