Halloween Costume ideas 2015
Articles by "BOS"

 JUKNIS BOS sesuai PERMENDIKBUD RI Nomor 1 Tahun 2018

Untuk memperlancar penyaluran dan pelaporan dana BOS tahun 2018 bagi sekolah-sekolah yang menerima dana BOS tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah berdasarkan PERMENDIKBUD RI Nomor 1 Tahun 2018.

Petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah ini memang sangat diperlukan dalam rangka mempermudah penyaluran serta pelaporan dana BOS dimana didalamnya telah disusun rambu-rambu dalam pelaksanaan penyaluran dana BOS yang telah disusun sedemikian rupa agar dipahamai dan dipatuhi oleh semua lembaga penerima BOS tersebut. 

Adapun Isi Petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah sesuai PERMENDIKBUD RI Nomor 1 Tahun 2018 dapat anda lihat pada dokumen yang dapat anda download pada link di bawah ini : 


Demikian dan Semoga bermanfaat. 

Isi Juknis BOP RA 2018

Berikut ini adalah info lengkap seputar Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pendidikan Raudlatul Athfal (BOP RA) Tahun 2018.

Kementerian Agama juga telah menerbitkan Juknis BOP Raudhatul Athfal (RA) Tahun 2018 melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7201 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Juknis Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Raudhatul Athfal Tahun Anggaran 2018. Berdasarkan juknis tersebut dinyatakan bahwa BOP Raudlatul Athfal (RA)  adalah program pemerintah berupa pemberian dana langsung kepada RA yang besarnya dihitung berdasarkan jumlah siswa pada masing rnasing RA.

BOP dapat digunakan oleh RA untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional non personalia dengan jenis pengeluaran atau biaya sebagaimana diatur Permendiknas No, 69 Tahun 2009. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOP. Secara detil jenis kegiatan yang boleh dibiayai dan dana SOP dibahas pada bagian penggunaan dana BOP.

Tujuan BOP Raudhatul Athfal (RA)  berdasarkan Juknis BOP Raudhatul Athfal (RA) Tahun 2018, secara urnum program BOP bertujuan untuk mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat dalam rangka mendukung Program PAUD. Sceara khusus program BOP bertujuan untuk:
  1. Membantu biaya operasional RA
  2. Mengurangi angka putus sekolah pada RA.
  3. Meningkatkan Angka partisipasi Kasar (APK) siswa RA;
  4. Mewujudkan keberpihakan pemerintah (affirmative action) bagi siswa RA dan keluarga tidak mampu dengan membantu (discount fee) tagihan biaya sekolah.
  5. Memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi siswa kurang mampu pada RA untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.
Adapun Sasaran program BOP sesuai Juknis BOP Raudhatul Athfal (RA) Tahun 2018 adalah semua RA di seluruh Indonesia yang telah memiliki inn operasional. Besar biaya satuan BOP yang diterima oleh RA dihitung berdasarkan jumlah siswa per RA dengan besaran Rp 300.000,-/siswa/tahun. Jumlah besaran tersebut disalurkan dalam satu peniode.

Penyaluran Dana BOP Raudhatul Athfal (RA) sesuai Juknis BOP Raudhatul Athfal (RA) Tahun 2018. Pada Tahun Anggaran 2018, dana SOP akan diberikan selama 12 bulan untuk peniode Januari sampai Desember 2018, dan dicairkan satu kuli tahap paling lambat akhir bulan April 2018.

Selanjutnya terkait penggunaan Dana BOP Raudlatul Athfal (RA) silahkan download Juknis BOP Raudhatul Athfal (RA) Tahun 2018. 

Klik Disini 
atau

Demikian Info tentang Juknis BOP Raudhatul Athfal (RA) Tahun 2018. Semoga bermanfaat.

Sumber artikel klik disini

Mekanisme Penggunaan Dana BOS 2018

Berikut ini adalah mekanisme penggunaan dana bos tahun 2018 menurut Petunjuk Teknis (JUKNIS) BOS sesuai Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018.

Adapun beberapa tujuan dan mekanisme penyaluran serta penggunaan DANA BOS masih sama dengan tahun sebelumnya namun ada sedikit perubahan di dalamnya yang harus kita pelajari agar penggunaan dana BOS yang diterima oleh sekolah tidak mengalami kesalahan dalam pengelolaan dana BOS tersebut. 

Salah satu yang perlu kita perhatikan adalah Pengelolaan BOS 2018 Menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah

BOS dikelola oleh SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang memberikan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Penggunaan BOS hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun. Pengelolaan BOS mengikutsertakan Dewan Guru dan Komite Sekolah. Pengelolaan BOS dengan menggunakan MBS wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. mengelola dana secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan;
2. melakukan evaluasi setiap tahun; dan
3. menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dengan ketentuan:
a.   RKJM disusun setiap 4 (empat) tahun;
b.   RKJM, RKT, dan RKAS disusun berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah;
c.   RKAS memuat penerimaan dan perencanaan penggunaan BOS; dan
d. RKJM, RKT, dan RKAS harus disetujui dalam rapat Dewan Guru setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya.
Download / unduh selengkapnya Permendikbud No. 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah / Juknis BOS Tahun 2018 silahkan klik pada tampilan di bawah ini:


Demikian share informasi mengenai Juknis BOS Tahun 2018 / Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018. Semoga bermanfaat.

Sumber artikel : klik disini

Berikut ini adalah rincian dari Perubahan Juknis Dan Mekanisme Penyaluran Dana BOS Tahun 2017, ada 11 Poin Perubahan Terbaru Juknis BOS Tahun 2017 Pada Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017 Perubahan Atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 tentang Juknis BOS. 



Poin-Poin Perubahan Pada Permendikbud No. 26  Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendikbud No 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis BOS Disampaikan pada Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Dana BOS SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK di tahun anggaran 2017. 

Adapun 11 poin perubahan pada Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, selengkapnya sebagai berikut:

1. Perubahan Pada Batang Tubuh Peraturan Menteri

SEMULA :

Konsideran:

9.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 447);

MENJADI :

9.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);

2. Perubahan Pada Lampiran Peraturan Menteri BAB I, Subbab A, Angka 1

SEMULA :

a. membebaskan pungutan biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah;
b. meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan/atau
c. membebaskan pungutan peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu pada SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat.

MENJADI :

a.  membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personil sekolah.  Akan tetapi masih ada beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan dari dana BOS;
b.  membebaskan pungutan biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah;
c.  meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan/atau
d. membebaskan pungutan peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu pada SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat

3. Perubahan Pada Lampiran Peraturan Menteri BAB I, Subbab A, Angka 2, Huruf a

SEMULA :

a.  membantu biaya operasional sekolah nonpersonalia

MENJADI :

b.  membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personil sekolah. Akan tetapi masih ada beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan dari dana BOS;

4. Perubahan Pada Lampiran Peraturan Menteri Bab V, Subbab B, Paragraf ke-2

SEMULA :

Sekolah harus mencadangkan separuh BOS yang diterima di triwulan II (untuk sekolah yang menerima penyaluran tiap triwulan) atau sepertiga dari BOS yang diterima di semester I (untuk sekolah yang menerima penyaluran tiap semester), atau 20% dari alokasi sekolah dalam satu tahun, di rekening sekolah untuk pembelian buku teks dan nonteks yang harus dibeli sekolah

MENJADI :

Sekolah harus mencadangkan separuh BOS yang diterima di triwulan II (untuk sekolah yang menerima penyaluran tiap triwulan) atau sepertiga dari BOS yang diterima di semester I (untuk sekolah yang menerima penyaluran tiap semester), atau 20% dari alokasi sekolah dalam satu tahun, di rekening sekolah untuk pembelian buku teks yang harus dibeli sekolah

5. Perubahan Pada Lampiran Peraturan Menteri BAB V, Subbab B, Angka 4

SEMULA :

a.  fotokopi/penggandaan soal
b.  fotokopi laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan oleh guru kepada kepala sekolah, serta dari kepala sekolah ke dinas pendidikan dan kepada orang tua/wali peserta didik
c.  biaya transport pengawas ujian yang ditugaskan di luar sekolah tempat mengajar, yang tidak dibiayai oleh Pemerintah Pusat/pemerintah daerah

MENJADI :

a.  fotokopi/penggandaan soal
b.  fotokopi laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan oleh guru kepada kepala sekolah, serta dari kepala sekolah ke dinas pendidikan dan kepada orang tua/wali peserta didik
c.  biaya transport pengawas ujian yang ditugaskan di luar sekolah tempat mengajar, yang tidak dibiayai oleh Pemerintah Pusat/pemerintah daerah
d.  biaya konsumsi penyelenggaran kegiatan evaluasi pembelajaran dan pemeriksaan hasil ujian di sekolah

6. Perubahan Pada Lampiran Peraturan Menteri BAB V, Subbab B, Angka 6

SEMULA :

BOS tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang sama yang telah dibiayai oleh Pemerintah Pusat/pemerintah daerah.

MENJADI :

BOS tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang sama yang telah dibiayai oleh Pemerintah Pusat/pemerintah daerah atau sumber lainnya.

7. Perubahan Pada Lampiran Peraturan Menteri BAB V, Subbab B, Angka 8

SEMULA :

Tidak ada

MENJADI :

Ditambahkan klausul :

Untuk seluruh pembiayaan di atas dapat dikeluarkan pembayaran upah tukang dan bahan, transportasi, dan/atau konsumsi

8. Perubahan Pada Lampiran Peraturan Menteri BAB V, Subbab B, Angka 9, Keterangan huruf d

SEMULA :

d.  guru honor pada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib mendapatkan penugasan dari pemerintah daerah dan disetujui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Sekretaris Jenderal berdasarkan usulan dari dinas pendidikan provinsi dengan menyertakan daftar data guru hasil pengalihan kewenangan yang meliputi jumlah guru, nama guru dan mata pelajaran yang diampu, dan sekolah yang menjadi satuan administrasi pangkalnya.

MENJADI :

d.  guru honor pada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib mendapatkan penugasan dari pemerintah daerah dengan memperhatikan analisis kebutuhan guru dan menyampaikan tembusan penugasan dimaksud kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

9. Perubahan Pada Lampiran Peraturan Menteri BAB VI, Subbab A, Angka 3

SEMULA :

3.  Mekanisme pembelian/pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MENJADI :

Mekanisme pembelian/pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus untuk pembelian buku kurikulum 2013 dilakukan dengan mekanisme:

a)   sekolah memesan buku K-13 ke penyedia buku baik secara langsung (offline) maupun melalui aplikasi (online) pada laman buku.kemdikbud.go.id yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
b)   Penyedia mengirimkan Buku Kurikulum 2013 kepada Sekolah sesuai dengan pesanan;

10. Perubahan Pada Lampiran Peraturan Menteri Lanjutan BAB VI, Subbab A, Angka 3

SEMULA :

3.  Mekanisme pembelian/pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MENJADI :

c.  sekolah melakukan pemeriksaan kesesuaian terhadap:
1)   judul dan isi buku sebagaimana termuat dalam buku sekolah elektronik;
2)   spesifikasi buku K-13 yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
3)   jumlah pesanan buku untuk setiap judul,
d.  sekolah melakukan pembayaran pemesanan buku K-13 kepada penyedia buku sesuai dengan harga yang tidak melebihi HET.

11. Perubahan Pada Lampiran Peraturan Menteri BAB IX, Subbab B, Angka 4

SEMULA :

4.  apabila berdasarkan hasil monitoring atau audit sekolah terbukti melakukan penyimpangan atau tidak menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan BOS (termasuk laporan online ke laman BOS di www.bos.kemdikbud.go.id), Tim BOS Kabupaten/Kota dapat meminta secara tertulis kepada bank (dengan tembusan ke sekolah) untuk menunda pengambilan BOS dari rekening sekolah;

MENJADI :

4.  apabila berdasarkan hasil monitoring atau audit sekolah terbukti melakukan penyimpangan atau tidak menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan BOS (termasuk laporan online ke laman BOS di www.bos.kemdikbud.go.id), Tim BOS Provinsi/Kabupaten/Kota dapat meminta secara tertulis kepada bank (dengan tembusan ke sekolah) untuk menunda pengambilan BOS dari rekening sekolah.

Demikian poin-poin perubahan baik pada Batang Tubuh Peraturan Menteri maupun pada Lampiran Peraturan Menteri dari Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 dengan perubahan Juknis BOS pada Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017. Semoga bermanfaat

Aplikasi BOS Terbaru Alpeka 4.3b
Alpeka 4.3b by FOPSI Bondowoso

Berikut ini adalah link download aplikasi pelaporan BOS versi terbaru Alpeka 4.3b yang bisa digunakan untuk tahun ajaran baru 2017/2018.

Masih sama seperti versi sebelumnya namun ada beberapa perbaikan bugs di dalamnya, disini mungkin saya tidak memberikan rincian perbaikan dari versi sebelumnya. Perlu diketahui bahwa aplikasi ini digunakan dan di edit kembali oleh Fopsi Bondowoso, namun bagi anda jika mungkin membutuhkan versi terbaru tidak ada salahnya mencoba aplikasi bos terbaru ini.

Silahkan download filenya melalui link di bawah ini :
Link 1 
Link 2 (Alternatif)

pasword : pgrionline.com

Sekian dan semoga bermanfaat.

RKT RKJM RKAS Lengkap Terbaru

Berikut ini adalah link download beberapa contoh RKT, RKJM, RKAS yang telah kami rangkum secara lengkap dan terbaru sesuai juknis BOS 2017. 

Untuk isinya mungkin anda bisa edit kembali sesuai dengan keadaan di sekolah anda. Seperti yang telah kita ketahui bersama, Rencana  Kegiatan  dan  Anggaran  Sekolah yang disebut juga dengan (RKAS) dilaksanakan  secara terencana  dan  bertahap,  dengan dibuatnya RKAS ini diharapkan  dapat  mendorong sekolah untuk  dapat  mewujudkan  visi, misi  tujuan,  dan  sasaran.  untuk  mengoptimalkan pengelolaan sekolah  yang tepat sasaran sesuai dengan perencanaan. 

Selengkapnya tentang contoh RKT, RKJM, RKAS yang telah kami rangkum secara lengkap dan terbaru sesuai juknis BOS 2017 Silahkan anda download saja filenya dibawah ini : 


Sekian dan semoga bermanfaat. 

Bapak dan Ibu guru Sesuai Permendikbud No 8 Tahun 2017, di tingkat satuan Pendidikan sudah tidak mengenal lagi istilah SK Tim Manajemen BOS Sekolah, yang harus ada adalah Tim BOS Sekolah. Penyusunan SK Tim BOS Sekolah merupakan kewenangan Kepala Sekolah, namun rambu-rambu susunan / struktur Keanggotaan Tim BOS Sekolah sudah ditentukan dalam Permendikbud tersebut.


Berikut ini kami bagikan link download contoh format surat keputusan (SK) TIM BOS terbaru sesuai dengan Permendikbud No.8 Tahun 2017. Silahkan download filenya dibawah ini :

Alpeka BOS 2017 versi 4 FIX (rilis 22 Maret 2017. 20.35) - F4 (FINAL)

Bagi anda yang mencari Aplikasi pengelolaan keuangan BOS atau yang disebut juga Alpeka BOS terbaru update realese tahun 2017 versi 4 yang sudah Final anda bisa download disini.

Tentunya saya tidak perlu panjang lebar lagi menjelaskan tentang fungsi dari aplikasi ini, perlu diketahui aplikasi ini baru saja rilis tanggal 22 maret 2017.

Silahkan download filenya di bawah ini :

Alpeka BOS 2017 versi 4 FIX (rilis 22 Maret 2017. 20.35) - F4 (FINAL)

Sekian dulu dan semoga bermanfaat.

Aplikasi Alpeka BOS Terbaru 2017

Berikut ini kami bagikan link yang mudah anda download tentang aplikasi alpeka BOS final atau versi terbaru sesuai dengan Permendikbud dan Juknis BOS tahun 2017.

ALPEKA BOS 2017 FINAL Klik Disini

Aplikasi laporan pertanggung jawaban keuangan BOS tingkat sekolah (ALPEKA BOS Tahun 2017), permendikbud no 8 tahun 2017 memiliki cara yang sedikit berbeda dengan LPJ atau laporan pertanggung jawaban BOS sebelumnya, Alpeka BOS 2017 ini sudah sesuai dengan pedoman yang di edarkan Kemdikbud dalam laporan pertanggung jawaban dan SPPJ dan BOS 2017.

Dengan menggunakan ALPEKA, yang perlu anda lakukan hanya mengisi 4 sheet yang sudah disediakan yaitu :
1. rencana terima
2. rencana keluar
3. realisasi terima
4. realisasi keluar

Setelah 4 sheet tersebut terisi maka anda tinggal cetak format BOS K1 - K7 secara otomatis. 

Silahkan download filenya Disini

Lihat sumber disini

Aplikasi RKAS Sesuai Juknis BOS 2017

Berikut kami bagikan link yang mudah untuk download contoh RKAS Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun pelajaran 2016/2017, dan Aplikasi excel RKAS yang sudah dibuat khusus sesuai dengan Juknis BOS terbaru Tahun 2017.

Tak lupa juga bagi anda yang ingin membuat spj bos excel, disini admin juga bagikan Aplikasi SPJ BOS  SD SMP Tahun 2017 agar anda lebih mudah membuat contoh spj yang baik,  yang bisa anda unduh pada link di bawah ini :
Aplikasi SPJ BOS 2017 SDAplikasi SPJ BOS 2017 SMP
Pada aplikasi ini terdapat banyak perubahan karena aplikasi rkas ini sudah mengacu pada proporsi penyaluran sesuai juknis bos 2017,  dimana proporsi penyaluran dana BOS yang mengalami beberapa perubahan yaitu : 

a. Penyaluran tiap triwulan
1) Triwulan I : 20% dari alokasi satu tahun;
2) Triwulan II : 40% dari alokasi satu tahun;
3) Triwulan III : 20% dari alokasi satu tahun;
4) Triwulan IV : 20% dari alokasi satu tahun.

b. Penyaluran tiap semester
1) Semester I : 60% dari alokasi satu tahun;
2) Semester II : 40% dari alokasi satu tahun.

Link download Aplikasi rkas bos sesuai juknis bos tahun 2017 bisa anda unduh di bawah ini :


Untuk Contoh RKAS bisa anda download Disini : RKAS 2017

Petunjuk Teknis BOS Non Tunai

Sejumlah pembaharuan dilakukan pemerintah dalam mekanisme penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Selain berubah menjadi belanja langsung untuk SMA/SMK negeri, subsidi pendidikan dari pemerintah pusat itu juga akan dilaksanakan dalam bentuk non tunai.

Saat ini tengah ramai diperbincangkan tentang pengertian Apa itu yang dimaksud dengan BOS Non Tunai, bagaimana mekanisme BOS Non tunai, lalu adakah Petunjuk Teknis / JUKNIS resmi dari pemerintah tentang BOS Non tunai ini. 

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Saiful Rachman menjelaskan, BOS non tunai akan dimulai oleh sejumlah sekolah di Surabaya. Menjadi pilot project sebelum diterapkan secara serentak. Dengan mekanisme ini, sekolah tidak perlu mencairkan dana dari bank. Pembelanjaan dilakukan secara langsung dengan pihak ketiga.

"Nanti pihak ketiga yang akan berurusan dengan bank untuk pencairannya," kata Saiful dikonfirmasi, Minggu (12/2). 

Termasuk untuk gaji guru tidak tetap, lanjut Saiful, pembayaran dilakukan langsung melalui bank.Jika sekolah tidak membelanjakan sebagian dana BOS, alias tidak terserap, maka dana BOS tersebut akan tetap berada di bank. "Tapi kendalanya jika digunakan untuk belanja dengan nilai yang kecil-kecil akan susah," terang dia.

Kendati sudah ditunjuk sekolah percobaannya, Saiful mengaku masih menunggu petunjuk teknis BOS yang sampai kini belum terbit. Baik BOS non tunai, belanja langsung maupun BOS reguler yang dicairkan menggunakan mekanisme hibah.

Menjadi sekolah contoh BOS non tunai, sekolah pun harus meraba kebutuhan yang bisa dialokasikan dalam bentuk non tunai. Apalagi belanja non tunai harus menerapkan pembelanjaan yang disertai bukti pembayaran resmi. Seperti diungkapkan Kepala SMKN 5 Surabaya, Rinoto. Pihaknya mengaku belum menerima sosialisasi terkait BOS non tunai secara detail. Kendati begitu, pihaknya mulai khawatir lantaran sejumlah pembelanjaan mungkin akan sulit tercover belanja non tunai.

“Kalau non tunai semuanya online, lebih terbuka dan berstandar. Tapi harapannya ya tidak full online, masih bingung juga pembiayaan kalau perawatan,” jelasnya. Sebab, lanjutnya, untuk perawatan kecil biasanya dilakukan secara internal dengan pembelanjaan yang minim. Berbeda dengan perawatan besar yang memang membutuhkan banyak dana.

“Tapi nanti juga ada SPP, yang secara tunai bisa digunakan. Tidak semua pembiayaan sekolah pakai BOS,” pungkas mantan kepala SMKN 5 Jember ini. Selama ini pencairan dana BOS dilakukan dengan mentransfer dana pada rekening sekolah. Laporan pertanggungjawaban sekolah juga diberikan melalui pembukuan nota resmi pembelanjaan.

Untuk mengikuti update terbaru tentang BOS Non tunai, silahkan klik suka pada halaman facebook kami.
Baca sumber disini

Juknis BOS 2017


Berikut ini adalah sedikit ringkasan dari Besaran / Proporsi penyaluran dana  BOS di tiap triwulan yang kami kutip dari dari Juknis BOS 2017. Dana BOS disalurkan dari RKUN ke RKUD setiap triwulan pada waktu yang ditentukan melalui peraturan dari Kementerian Keuangan. Adapun dana BOS untuk wilayah yang secara geografis sangat sulit (wilayah terpencil) disalurkan dari RKUN ke RKUD 6 bulanan (semesteran) pada waktu yang juga ditentukan melalui peraturan dari Kementerian Keuangan. 

Proporsi penyaluran dana di tiap triwulan/semester dari RKUN ke RKUD diatur dengan ketentuan persentase sebagai berikut, atau sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh peraturan dari Kementerian Keuangan: 

1. Penyaluran triwulanan 
a. Triwulan I : 20% dari alokasi satu tahun; 
b. Triwulan II : 40% dari alokasi satu tahun; 
c. Triwulan III : 20% dari alokasi satu tahun; 
d. Triwulan IV : 20% dari alokasi satu tahun. 

2. Penyaluran semesteran 
a. Semester I : 60% dari alokasi satu tahun; 
b. Semester II : 40% dari alokasi satu tahun. 

Demikian info terkait Besaran Penyaluran Dana Tiap Triwulan Sesuai Juknis BOS 2017. semoga bermanfaat.

Download Juknis BOS 2017 Terbaru Final

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah tahun 2017,Juknis BOS Tahun 2017 Final Terbaru bukan draft. Penyaluran BOS dilakukan setiap 3 (tiga) bulan (triwulan), yaitu Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember. Bagi wilayah yang secara geografis sangat sulit dijangkau sehingga proses pengambilan BOS mengalami hambatan atau memerlukan biaya
pengambilan yang mahal, maka atas usulan pemerintah daerah dan persetujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Satuan Biaya :
BOS yang diterima oleh SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/ SMK dihitung berdasarkan jumlah peserta didik pada sekolah yang bersangkutan.
Satuan biaya BOS untuk:
1. SD/SDLB : Rp 800.000,-/peserta didik/tahun
2. SMP/SMPLB : Rp 1.000.000,-/peserta didik/tahun
3. SMA/SMALB dan SMK : Rp 1.400.000,-/peserta didik/tahun.

Sekolah dengan jumlah peserta didik 60 atau lebih, BOS yang diterima oleh sekolah dihitung sebagai berikut :
1) SD/SDLB BOS = jumlah peserta didik x Rp 800.000,-
2) SMP/SMPLB/ Sekolah Terintegrasi/SMP Satap BOS = jumlah peserta didik x Rp 1.000.000,-
3) SMA/SMALB BOS = jumlah peserta didik x Rp 1.400.000,-
4) SMK BOS = jumlah peserta didik x Rp 1.400.000,-
5) SLB (dengan peserta didik lintas jenjang) BOS = (jumlah peserta didik tingkat SD x Rp 800.000,-) + (jumlah peserta didik tingkat
SMP x Rp 1.000.000,-) + (jumlah peserta didik
tingkat SMA x Rp 1.400.000,-) Bila hasil perhitungan jumlah dana kurang dari Rp
84.000.000,-, maka jumlah dana minimal yang diterima SLB tersebut sebesar Rp 84.000.000,-.

Silahkan  Download Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah tahun 2017 Disini

Pada dasarnya Penggunaan Dana BOS untuk kepentingan belanja di Sekolah adalah sah-sah saja sepanjang benar benar tidak dipergunakan untuk kepentingan diluar sekolah / diluar kebutuhan belanja sekolah dan sesuai dengan Juknis BOS terbaru yang diterbitkan. 

Penggunaan Dana BOS Yang Diperbolehkan

Namun perlu diperhatikan juga Jenis Larangan Penggunaan Dana BOS yang harus kita patuhi, Larangan penggunaan BOS 2017 yang sudah tertera pada juknis BOS 2017 harus kita simak dan amati betul-betul. Khususnya bagi Anda pengelola dana BOS, kepala sekolah maupun bendahara BOS. Kenapa karena ini menyangkut anggaran negara, maka dari itu penggunaan dana BOS sangatlah diatur untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Adapun beberapa larangan penggunaan dana BOS diantaranya adalah sebagai berikut :
  • Disimpan dengan maksud dibungakan; 
  • Dipinjamkan kepada pihak lain; 
  • Membeli software/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS atau software sejenis;
  • Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata) dan sejenisnya;
  • Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD kecamatan/kabupaten/kota/provinsi/pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk biaya transportasi dan konsumsi siswa/pendidik/tenaga kependidikan yang mengikuti kegiatan tersebut;
  • Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru; 
  • Membiayai akomodasi kegiatan seperti sewa hotel, sewa ruang sidang, dan lainnya;
  • Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah);
  • Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat; 
  • Membangun gedung/ruangan baru, kecuali pada SD/SDLB yang belum memiliki prasarana jamban/WC dan kantin sehat;
  • Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) dan bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran ;
  • Menanamkan saham  ; 
  • Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar;
  • Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional sekolah, misalnya membiayai iuran dalam rangka upacara peringatan hari besar nasional, dan upacara/acara keagamaan;
  • Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar SKPD pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  • Membayar honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.
  • Khusus untuk sekolah jenjang pendidikan menengah, tidak boleh digunakan untuk membayar honor rutin bulanan guru dan tenaga kependidikan/non kependidikan honorer.
Demikian Informasi singkat ini, semoga bermanfaat.

Lihat sumber : Klik disini

Ketentuan Pembelanjaan Barang dan Jasa Sesuai Juknis BOS

Mekanisme Pembelian/Pengadaan Barang/Jasa Dana BOS sesuai Juknis yang berlaku, adalah sebagai berikut : 

Pengelola  sekolah  harus  memastikan  bahwa  barang/jasa  yang  akan dibeli  adalah  kebutuhan  sekolah yang  sudah  sesuai  dengan  skala prioritas pengelolaan/pengembangan sekolah;

Pembelian/pengadaan  barang/jasa  harus  mengedepankan  prinsip keterbukaan  dan  efisiensi  anggaran dalam  menentukan  barang/jasa dan tempat pembeliannya;

Mekanisme  pembelian/pengadaan  barang/jasa  harus  mengikuti ketentuan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Ketentuan  untuk  pembelian/pengadaan  barang/jasa  yang  dapat dilakukan tanpa mekanisme lelang/pengadaan :
  • Apabila  barang/jasa  sudah  tersedia  dalam  e-catalogue  yang diselenggarakan  oleh  Lembaga  Kebijakan Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah dan sekolah dapat mengaksesnya, maka sekolah harus melakukan pembelian/pengadaan secara online;
  • Apabila  barang/jasa  belum  tersedia  dalam  e-catalogue  yang diselenggarakan  oleh  Lembaga  Kebijakan Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah atau sudah tersedia dalam e-catalogue namun sekolah tidak  dapat mengaksesnya,  maka  sekolah  dapat  melakukan pembelian/pengadaan dengan cara belanja biasa, yaitu melakukan perbandingan  harga  penawaran  dari  penyedia  barang/jasa terhadap harga pasar dan melakukan negosiasi;


Ketentuan  untuk  pembelian/pengadaan  barang/jasa  yang  harus dilakukan dengan mekanisme lelang/pengadaan :
  • Apabila  barang/jasa  sudah  tersedia  dalam  e-catalogue  yang diselenggarakan  oleh  Lembaga Kebijakan Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah dan sekolah dapat mengaksesnya, maka sekolah harus melakukan pembelian/pengadaan secara online;
  • Apabila  barang/jasa  belum  tersedia  dalam  e-catalogue  yang diselenggarakan  oleh  Lembaga Kebijakan Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah atau sudah tersedia dalam e-catalogue namun sekolah tidak  dapat mengaksesnya,  maka  Dinas  Pendidikan  Provinsi/ Kabupaten/Kota (sesuai dengan kewenangan pengelolaan sekolah) harus  membantu  sekolah  untuk  melakukan  pembelian/ pengadaan  barang/jasa.   Dalam  pelaksanaan  pembelian/ pengadaan  barang/jasa, provinsi/kabupaten/kota/sekolah  harus mengedepankan  mekanisme  pembelian/pengadaan  secara e-procurement  sesuai  dengan  kesiapan infrastruktur  dan  SDM setempat;


Dalam  setiap  pembelian/pengadaan  barang/jasa,  sekolah  harus memperhatikan  kualitas  barang/jasa, ketersediaan,  dan  kewajaran harga;

Setiap pembelian/pengadaan  barang/jasa  harus  ketahui  oleh  Komite Sekolah;

Sekolah  harus  membuat  laporan  tertulis  singkat  tentang  proses pembelian/pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan;

Khusus  untuk  pekerjaan  rehabilitasi  ringan/pemeliharaan  bangunan sekolah, Tim BOS Sekolah harus:

  • Membuat rencana kerja;
  • Memilih  satu  atau lebih  pekerja  untuk  melaksanakan  pekerjaan tersebut dengan standar upah yang berlaku di daerah setempat.


Pencatatan Inventaris dan Aset

Sesuai  dengan  ketentuan  pengelolaan  keuangan  daerah,  setiap sekolah  negeri  yang  menerima  dana BOS  wajib  melaporkan seluruh  belanja  yang  telah  dilakukan,  termasuk  hasil  pembelian barang  yang menjadi  aset  pemerintah  daerah.  Hasil  pembelian barang  yang  dilaporkan  adalah  pembelian  barang yang  dilakukan oleh sekolah menggunakan dana yang berasal dari dana BOS yang diterima pada tahun berjalan.

Terhadap setiap hasil pembelian barang yang menjadi inventaris, sekolah wajib  melakukan  pencatatan, yang kemudian  dilaporkan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota  untuk dicatatkan sebagai aset Pemerintah Daerah. Mekanisme  pelaporan  belanja  dari  dana  BOS  dan  penerimaan barang  aset  kepada pemerintah  daerah  mengikuti  ketentuan  yang ditetapkan dalam peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah dari Kementerian Dalam Negeri.

juknis bos 2017

Draft Juknis BOS Tahun 2017 ini dibuat sebagai sarana pentunjuk bagi pengelolaan dana BOS yang sudah dijalani pada tahun-tahun sebelumnya. Seperti yang kita ketahui bersama, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam menyusun dan mengalokasikan dana BOS yang diterima oleh masing-masing sekolah sesuai dengan jumlah siswa yang diterima. 

Oleh karena itu Petunjuk Teknis Pengelolaan BOS 2017 ini wajib menjadi acuan bagi kita dalam rangka mengelola dana BOS yang kita terima, rasanya tidak perlu panjang lebar lagi, karena saya yakin rekan-rekan guru di seluruh indonesia sudah tidak asing lagi dengan Petunjuk teknis ini, bedanya hanya Juknis BOS 2017 ada beberapa hal baru, untuk selengkapnya silahkan download filenya dibawah ini : 


Sesuai dengan Juknis BOS Tahun 2016 untuk cut off/pengambilan data dari Dapodik untuk BOS triwulan 3 dan triwulan 4 telah dilakukan, masing-masing pada tanggal 1 Juni 2016 dan 21 September 2016 yang lalu. Dan dana BOS telah disalurkan sesuai dengan data yang masuk pada waktu cut off tersebut.

Dari data penyaluran BOS tersebut juga diketahui bahwa ada sekolah yang dana BOS nya belum tersalurkan secara penuh. Dimana hal ini dapat disebabkan karena keterlambatan update/sinkronisasi data pada waktu cut off atau penyebab teknis lainnya, seperti data tidak lengkap dan lain sebagainya. Atau sekolah yang bahkan kelebihan salur disebabkan data ganda atau penyebab teknis lainnya. Maka untuk memvalidasi masalah dana BOS yang lebih/kurang salur triwulan 3 dan triwulan 4 tersebut, akan dilakukan penarikan data/cut off pada tanggal 30 Oktober 2016.

Memperhatikan adanya cut off untuk dana  BOS dan cut off yang lebih/kurang salur triwulan 3 dan triwulan 4 ini sebagaimana diuraikan di atas, maka dihimbau semua sekolah untuk segera melakukan sinkronisasi data dari Aplikasi Dapodik. Dari hasil pengamatan dan pemantauan di server Dapodik per tanggal  13 Oktober 2016 masih ditemukan cukup banyak sekolah yang belum melakukan sinkronisasi data Tahun Pelajaran 2016/2017 (daftar terlampir). Dimana sekolah-sekolah tersebut berpotensi tidak mendapatkan pencairan dana BOS.

Silahkan Unduh Daftar Sekolah yang belum singkronisasi BOS Update 14 Oktober 2016

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget