Halloween Costume ideas 2015
Articles by "Berita"


Berikut ini adalah penjelasan Mendikbud tentang bagaimana cara penerapan, mekanisme dan cara pelaksanaan sistem zonasi bagi pendidikan di Indonesia di tahun 2019


Ditargetkan, pada tahun depan siswa tidak perlu lagi mendaftar. Melalui sistem zonasi yang diterapkan pemerintah pada tahun depan, siswa tidak perlu lagi mendaftar masuk sekolah. Sebab, namanya sudah terdaftar di sekolah tersebut. Hal ini dikatakan Menteri Pendidikan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dalam diskusi di Jakarta, Senin (10/12).

"Kami menargetkan, pada tahun depan siswa tidak perlu lagi mendaftar. Tapi, namanya sudah terdaftar di sekolah yang ada di dekat rumahnya. Mudah sekali sebenarnya, jika zonasi ini diterapkan karena siapa yang masuk SMP tahun depan adalah anak yang duduk di kelas enam sekarang ini," kata Muhadjir.

Untuk menerapkan sistem zonasi tersebut, diperlukan kerja sama dengan pemerintah daerah, terutama dinas kependudukan dan catatan sipil. Data tersebut juga bisa digunakan untuk pendataan Kartu Indonesia Pintar (KIP). 

Menurut Muhadjir, sistem zonasi merupakan puncak dari restorasi pendidikan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Zonasi mengutamakan kedekatan jarak domisili peserta didik dengan sekolah.

Tidak hanya digunakan untuk mendekatkan lingkungan sekolah dengan peserta didik, sistem zonasi juga untuk mencegah penumpukan guru berkualitas di suatu sekolah, menghilangkan eksklusivitas, dan mengintegrasikan pendidikan formal dan nonformal. 

Ke depan, Kemendikbud akan memberikan bantuan berdasarkan sistem zonasi sehingga bantuan bisa terpetakan dan terarah. Dengan sistem zonasi itu, anggaran bisa difokuskan untuk kesejahteraan guru, peningkatan pelatihan guru, dan anggaran untuk afirmasi.

"Kemudian, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) diharapkan bisa dikoordinasikan dengan baik," kata Mendikbud.

Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu berharap, ke depan, kebijakan zonasi tersebut bisa dijadikan Perpres. Saat ini, sudah ada sekitar 2.570 zonasi. Mendikbud berharap, bisa meningkat hingga 5.000 zonasi.

Pendaftaran CPNS 2018 Resmi Dibuka Cek Disini

Penerimaan CPNS 2018 Dibuka, 19 September 2018, Portal SSCN BKN Siap Diakses Pelamar, Melalui siaran pers ini kami sampaikan bahwa penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2018 resmi dibuka. Pada Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan CPNS oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) di Hotel Bidakara Jakarta pagi ini Kamis, (6/9/2018) telah disampaikan bahwa pendaftaran akan dibuka 19 September 2018. Total formasi yang tersedia untuk diperebutkan oleh pelamar berjumlah 238.015 yang terdiri dari 51.271 Instansi Pusat (76 Kementerian/lembaga) dan 186.744 (525 Instansi Daerah).   

Kepala BKN Bima Haria Wibisana selaku Ketua Pelaksana Seleksi Nasional CPNS menyampaikan bahwa sistem pendaftaran dan seleksi CPNS 2018 akan dilakukan secara terintegrasi melalui portal nasional via http://sscn.bkn.go.id dan tidak ada pendaftaran melalui portal mandiri oleh Instansi. Selanjutnya proses seleksi akan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT BKN) baik untuk pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).   Lebih rinci Kepala BKN menguraikan bahwa BKN mengantisipasi dengan jumlah peserta seleksi yang bisa mencapai 5 hingga 6 Juta orang dan total pelamar akan melampaui total peserta. Berdasarkan review seleksi CPNS 2017, kesulitan update data Nomor Indentitas Kependudukan (NIK) menjadi kendala terbanyak pelamar. Perihal itu BKN berharap sistem dari Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) juga siap.  

Selanjutnya untuk kesiapan lokasi tes seleksi CPNS 2018 hingga saat ini direncanakan akan dilaksanakan di 176 titik lokasi yang terdiri dari Kantor BKN Pusat, 14 Kantor Regional BKN dan 14 Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKN yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, fasilitas mandiri dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah. Untuk update persiapan pendaftaran CPNS 2018, tim SSCN BKN dan admin masing-masing Instansi sedang menginput seluruh formasi.  

Dengan demikian web sscn.bkn.go.id akan difungsikan setelah semua K/L/D memasukkan  formasi dan persyaratan pelamaran. Proses ini akan memakan waktu sampai dengan 18 September 2018.  

Perihal syarat administrasi pendaftaran, Kepala BKN mengimbau seluruh Instansi penerima CPNS 2018 agar memberikan persyaratan yang wajar dan tidak menyusahkan masyarakat pelamar. Persyaratan seperti akreditasi dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) harus disesuaikan dengan indeks prestasi di wilayah masing-masing. 

Untuk Mengunduh file siaran pers resmi dari BKN tentang Pendaftaran CPNS 2018 silahkan klik Disini

Itulah info terkini tentang Pendaftaran CPNS 2018 oleh BKN semoga bermanfaat. 

Berdasarkan surat edaran resmi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor 137 Tahun 2018 tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditujukan kepada Yth. Para Menteri Kabinet Kerja, Panglima Tentara Nasionai lndonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik lndonesia, Sekretaris Kabinet, Para Kepara Lembaga pemerintah Non Kementerian; Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara; Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non struktural, Para Gubernur, dan Para Bupati/Walikota bahwasannya dalam rangka pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi untuk penyebarluasan informasi, baik antar individu, individu dan institusi, serta antar institusi dalam menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan yang sangat cepat dan dinamis, Aparatur sipil Negara (ASN) diharapkan dapat berperan membangun suasana yang kondusif di media sosial.


Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka menjunjung tinggi Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode perilaku ASN, serta pembinaan profesi ASN, bagi Pegawai ASN dalam penyebarluasan informasi melalui media sosial agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  1. Memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, serta menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak; 
  2. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; 
  3. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan; 
  4. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri-sendiri atau untuk orang lain; 
  5. Menggunakan sarana media sosial secara bijaksana, serta diarahkan untuk mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik lndonesia;
  6. Memastikan bahwa informasi yang disebarluaskan jeras sumbernya, dapat  dipastikan kebenarannya, dan tidak mengandung unsur kebohongan;
  7. Tidak membuat dan menyebarkan berita palsu (hoax), fitnah, provokasi, radikalisme, terorisme, dan p0rn0grafi melalui media sosial atau media lainnya;
  8. Tidak memproduksi dan menyebarluaskan informasi yang memiliki muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman;

Apabila terdapat pelanggaran atas ketentuan tersebut di atas, PPK agar memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Download/unduh surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor 137 Tahun 2018 tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) silahkan klik di sini

Semoga bermanfaat dan terimakasih.

sumber artikel : klik disini


Sekretaris Kabinet Pramono Anum menyampaikan skema pensiunan PNS (pegawai negeri sipil) akan diubah, tujuannya untuk lebih mensejahterakan Pensiunan  dan PNS. Ditanya soal peran PT. Taspen Pemerintah akan sedang mengkaji eksistensi Taspen (Tabungan dan Asuransi Pensiun).

"Saat ini sedang dimatangkan antara APBN dan APBD, dan ditugaskan kepada Ibu Menteri Keuangan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk segera menyelesaikannya,” kata Pramono Anung usai mengikuti Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (26/06)

Rencananya pemerintah akan merampungakan UU dan membentuk lembaga baru yang akan mengelola dana tersebut.

“Bagi para pensiunan juga akan diberikan tawaran apakah mereka akan mengambil dana pensiunnya secara menyeluruh ataukah diatur sesuai dengan mekanisme yang ada. Intinya pemerintah ingin memberikan kesejahteraan yang lebih baik kepada para pensiun, karena keprihatinan pemerintah yang mendalam bagi ASN, yang biasanya begitu pensiun mereka biasanya langsung drop,” ujar Seskab.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, lembaga baru itu akan mengelola dana tabungan pensiun yang nantinya akan diinvestasikan.

“Kalau di negara-negara maju, yang namanya dana pensiun diinvestasikan secara baik sehingga bisa memberikan manfaat,” katanya di Kantor Presiden, Selasa (26/6).

Investasi itu hasilnya diarahkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan PNS. Misalnya pembangunan rumah murah atau apartemen. kesejahteraan PNS. Misalnya pembangunan rumah murah atau apartemen.

Lembaga baru itu ditargetkan bisa terbentuk seiring dengan perubahan skema dana pensiun yang rencananya berlaku pada tahun 2020 mendatang. 


sumber artikel : klik disini

Penetapan 1 Ramadan 1439H/2018M Oleh Kemenag

Mungkin banyak rekan-rekan guru yang bertanya-tanya kapan puasa ramadhan 2018 ditetapkan, oleh karena itu berikut ini kami bagikan info lengkap tentang Penetapan 1 Ramadan 1439H/2018M Oleh Kemenag.

Pemerintah menetapkan 1  Ramadan 1439H/2018M jatuh pada hari Kamis, 17 Mei 2018. Penetapan ini berdasarkan sidang isbat yang dipimpin Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Kantor Kementerian Agama Jalan MH Thamrin No. 6, Jakarta, Selasa (15/5).
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, 1 Ramadhan jatuh pada hari Kamis, 17 Mei 2018,” ujar Menag setelah mendengar pandangan dari MUI dan pimpinan ormas Islam yang hadir pada sidang Isbat tersebut menyepakati untuk mengistikmalkan (menyempurnakan) bulan Sya’ban menjadi 30 hari sehingga tanggal 1 Ramadan 1439H jatuh pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018.
“Selamat memasuki bulan Ramadan, mudah-mudahan  kualitas puasa dan ibadah kita di bulan suci ini semakin meningkat, tidak hanya ibadah mahdhoh juga ibadah sosial kita, sehingga kehadiran kita memberi kemaslahatan bagi kita semua,” ujar Menag.
Sebelumnya, Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Urais Binsyar) Juraidi dalam laporan hasil rukyat awal Ramadan menyampaikan, ketinggian hilal di di seluruh Indonesia di bawah ufuk dan laporan petugas dari  31 titik rukyat menyatakan tidak melihat hilal.

Info Cuti Bersama Lebaran 2018
Berikut ini adalah Info lengkap seputar libur/Cuti Bersama Lebaran 2018. Pemerintah menambah cuti bersama Idul Fitri 2018 melalui perubahan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2018. SKB itu memutuskan perubahan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri dari sebelumnya 4 hari, menjadi 7 hari.

Dalam SKB Tiga Menteri sebelumnya yang ditetapkan tanggal 22 September 2017 lalu, cuti bersama Idul Fitri ditetapkan pada tanggal 13, 14, 18, dan 19 Juni 2018. Sedangkan dalam SKB Tiga Menteri bernomor 223/2018, nomor 46/2018, dan nomor 13/2018, cuti bersama Idul Fitri 2018 (1439 Hijriah) bertambah dua hari sebelum lebaran yaitu tanggal 11 dan 12 Juni, dan sehari sesudah lebaran yakni tanggal 20 Juni. Cuti bersamanya menjadi tanggal 11, 12, 13, 14, 18, 19 dan 20 Juni 2018.

Libur Idul Fitri sendiri jatuh pada tanggal 15-16 Juni 2018 di hari Jumat dan Sabtu.  “Tambahan cutinya tanggal 11, 12 dan 20 Juni,” ujar Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani dalam penandatanganan SKB tiga Menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (18/04).

Perubahan SKB itu ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. Acara tersebut turut dihadiri Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Puan menambahkan, salah satu pertimbangan penambahan cuti bersama itu terkait dengan pengaturan arus lalu lintas. "Salah satu pertimbangan kenapa ditambah cuti bersama yaitu untuk mengurai arus lalu lintas sebelum lebaran dan sesudah mudik lebaran," jelas Puan.

Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat cukup waktu untuk bersilaturahmi dengan keluarga. "Semoga semua hal yang dipersiapkan bisa dijalankan dengan baik. Kami berharap apa yang dilakukan saat ini bermanfaat bagi masyarakat dalam rangka melakukan silaturahmi," imbuh cucu Presiden Pertama RI tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini menjelaskan SKB ini berlaku untuk TNI, POLRI, pegawai swasta, dan BUMN. Sedangkan cuti bersama bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. (sumber menpan.go.id)

Syarat Mengikuti PPG Bagi Guru Honorer

Berikut ini adalah Syarat untuk mengikuti PPG Bagi Guru Honorer Tahun 2018. Honorer di Sekolah Negeri Boleh Ikut PPG tahun 2018 asalkan honorer tersebut memiliki SK pengangkatan minimal sesuai dengan petunjuk BOS yakni melalui SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Provinsi, tentu akan lebih baik jika pengangkatannya berdasarkan SK Bupati/Wali Kota/Gubernur.  Berikut salinan Surat Verifikasi dan validasi Berkas PPG dalam Jabatan yang berisi Penegasan Dirjen GTK bahwa Honorer di Sekolah Negeri Boleh Ikut PPG tahun 2018.

Berikut Salinan isi Surat Penegasan Dirjen GTK Honorer di Sekolah Negeri Boleh Ikut PPG tahun 2018 dengan tajuk Verifikasi dan validasi Berkas PPG dalam Jabatan; “Dengan mempertimbangkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 tahun 2017 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan adalah guru pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil yang sudah mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat penyelenggara pendidikan yang sudah mempunyai perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama, maka guru bukan PNS yang mengajar disekolah negeri dapat mengikuti PPG Dalam Jabatan denganSK pengangkatan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. Persyaratan bagi guru bukan PNS disekolah negeri tersebut hanya berlaku untuk pendaftaran dan pelaksanaan PPG Dalam Jabatan, tidak berlaku untuk persyaratan pembayaran tunjangan profesi pendidik, kecuali yang bersangkutan bertugas di sekolah swasta atau menjadi PNS”

Link Download Surat Verifikasi dan validasi Berkas PPG dalam Jabatan yang berisi Penegasan Dirjen GTK bahwa Honorer di Sekolah Negeri Boleh Ikut PPG tahun 2018 (disini)

Demikian info tentang Surat Verifikasi dan validasi Berkas PPG dalam Jabatan yang berisi Penegasan Dirjen GTK bahwa Honorer di Sekolah Negeri Boleh Ikut PPG tahun 2018,  semoga bermanfaat. 

Rencana Kenaikan Gaji Pokok PNS Tahun 2019

Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Direktorat Kompensasi Aparatur Sipil Negara (ASN) tengah menyusun konsep usulan kenaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan diberlakukan pada tahun 2019 mendatang.


Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) BKN Mohammad Ridwan mengatakan, penyusunan konsep usulan kenaikan gaji pokok PNS 2019dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa sudah lebih dari 2 (dua) tahun PNS tidak memperoleh kenaikan gaji  pokok, mengingat Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PNS sebagai pengganti PP Gaji PNS sebelumnya, yakni PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS yang terakhir diubah dengan PP No. 30 tahun 2015, masih juga belum ditetapkan.

“Pengajuan usulan kenaikan gaji pokok tersebut juga meliputi analisa kebutuhan anggaran berikut simulasi dampak fiskalnya yang akan dibahas dalam forum antar Kementerian/Lembaga (K/L),” kata Ridwan dalam siaran persnya Rabu (28/2) kemarin.

Jika usulan kenaikan gaji pokok tahun 2019 disetujui, menurut Kepala Biro Humas BKN itu, selanjutnya akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) pada tahun 2019.

Sebelumnya Direktur Kompensasi ASN BKN Aswin Eka Adhi menjelaskan, baha usulan rencana kenaikan gaji pokok PNS 2019 itu bergantung pada hasil perhitungan kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan negara yang akan dibahas bersama dengan Kemenkeu (Kementerian Keuangan) dalam forum pembahasan antar K/L.

Untuk tahun 2018 ini, BKN tidak menyiapkan skema kenaikan gaji PNS.  Akan tetapi, PNS diberikan Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar gaji pokok sesuai dengan PP No. 25 Tahun 2017. Kebijakan THR PNS ini sudah berlangsung sejak 2016, dan berbeda dengan gaji ke-13, di mana THR hanya terdiri dari gaji pokok saja, sementara untuk gaji ke-13 terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja. (sumber: setkab.go.id)

Formasi Penerimaan CPNS 2018


Berikut ini kami bagikan informasi terkait formasi penerimaan CPNS Tahun 2018Pemerintah pusat sedang mengkaji kebutuhan dan formasi serta kesanggupan keuangan negara dalam melakukan perekreturan PNS baru yang direncanakan pada bulan Februari paling cepat, namun kepastian kapan dan jumlah masih dalam tingkat kajian di tingkat pusat oleh kementrian keunagan dan kementerian PANRB. 

Kisaran rekrutan CPNS baru berkisar anatara 150.000 hingga 250.000, jumlah real menunggu masih menunggu kajian kementerian keuangan dan Kemenpan RB. Kajian utama adalah menutup kekurangan PNS yang telah pensiun selama beberapa tahun belakang karena minim pengangkatan CPNS beberapa tahun sebelumnya.

Diawali dengan pengususlan oleh pemerintah daerah tentang kebutuhan formasi ke Kementerian PANRB selanjutnya akan di verifikasi dan diproses di Kementerian PANRB pada bulan Februari dan Maret.

Baru setelah itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan berbagai instansi untuk kapan bisa mulai membuka rekrutmen CPNS tahun 2018. Dipastikan dari 250 ribu posisi yang diusulkan pada 2018, sebanyak 38 ribu akan dibuka untuk pemerintah pusat. Sedangkan sisanya untuk pemerintah daerah.

Adapun yang menjadi dasar seleksi CPNS tahun 2018, akan lebih difokuskan pada Guru dan Tenaga Kesehatan (tenaga fungsional) serta jabatan teknis. Sebab, berdasarkan data kementerian, untuk jumlah ASN bidang administrasi terbanyak dengan presentasi 37,7 persen dari jumlah ASN di Indonesia, disusul tenaga pengajar (guru) 37,6 persen. Sementara ASN untuk jabatan teknis hanya 8,5 persen, disusul tenaga kesehatan sebanyak 6 persen.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB RI, Herman Suryatman, pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan kembali dibuka di tahun 2018. Pendaftaran CPNS tahun 2018 bakal dibuka pada bulan Februari. Rekrutmen CPNS tahun ini akan ketat demi lahir pegawai profesional.

sumber : klik disini

ilustrasi

Kementerian Kordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mendukung penertiban perguruan tinggi negeri yang dilakukan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti). "Kita mempunyai banyak perguruan tinggi, tapi sebagian tidak didukung dengan kualitas. Ada sesuatu yang salah." Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK Agus Sartono menyampaikannya dalam siaran pers, Sabtu, 13 Oktober 2017.
Pekan ini Kemenristek Dikti menutup 25 PTS yang dianggap tidak memenuhi standar nasional pendidikan tinggi. Dengan demikian, sepanjang dua tahun terakhir tercatat 192 PTS ditutup dan dicabut izin operasionalnya.
Langkah penertiban ini didukung Kemenko PMK. "Masih ada sekitar 4.500 perguruan tinggi lainnya di Indonesia," kata Agus.

Dia mengatakan pencabutan izin operasi itu dilakukan karena PTS-PTS itu mengidap masalah serius. Umumnya perguruan tinggi itu tidak memiliki sistem administrasi, tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai, tidak memiliki cukup banyak mahasiswa karena tidak diminati, atau tidak mampu menghadirkan dosen yang cukup sehingga rasio dosen per mahasiswa tidak seimbang.
Situasi itu mengakibatkan proses belajar-mengajar tak bisa berjalan dengan baik. Apalagi, kampus bermasalah itu sering semakin buruk pelayananannya akibat konflik internal, dan ada pula yang terlibat jual beli ijazah.

Pemerintah tak mau membiarkan PTS bermasalah itu terus beroperasi dan merugikan pihak lain. Menurut Agus, hal ini adalah langkah perbaikan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah.
Baca juga: Menteri Puan Pangkas Anggaran Belanja ...
Agus menilai permasalahan laten di banyak PTS adalah muridnya sedikit dan dosennya pun tidak ada. Ada juga, karena mahasiswanya sedikit, dosennya pun seadanya. "Jika dosen saja tidak memenuhi kualifikasi minimum bagaimana akan meluluskan sarjana berkualitas?" Agus mencontohkan banyak perguruan tinggi yang seharusnya meluluskan mahasiswa pada jenjang S1 tapi dosen S2 tidak cukup.

Karena itu, langkah-langkah evaluasi sudah dikordinasikan dengan Kemenristek Dikti untuk melakukan perbaikan Perguruan Tinggi Swasta. Pencabutan izin operasi oleh Kemenristek Dikti itu, menurut Agus, tidak dilakukan begitu saja. Sebelum dicabut, PTS yang bersangkutan sudah diberi peringatan untuk membenahi diri. Mereka telah diberi waktu 6 bulan oleh Kemenristek Dikti untuk berbenah memenuhi standar yang diperlukan.

Petinggi Kemenko PMK itu mengatakan faktor penentu dari kualitas pendidikan ada tiga hal yakni dosen, infrastruktur, dan kurikulum yang terus disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan masing-masing bidang. "Jika ketiga ini sudah terpenuhi, maka perguruan tinggi di Indonesia akan mencetak lululusan yang berkualitas," ujar Agus.


Berikut ini adalah info tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2018Bagi Guru, Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018 memang penting diketahui untuk membuat atau Program Tahunan dan Program Semester. Kesalahan dalam menghitung atau menentukan hari libur nasional dapat mempengaruhi efektifivitas minggu efektif.

Sebagaimana dikethui, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri telah menandatangi Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh 3 Menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2018

Daftar Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2018 tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Nomor  707 Tahun 2017, Nomor  256 Tahun 2017, Nomor:01/SKB/Menpan-RB/09/2017 yang ditetapkan pada tanggal 22 September 2017 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018. Sebagaimana tercantum dalam SK tersebut libur nasional dan cuti bersama tahun 2018 sebanyak 21 hari yang terdiri dari 16 hari untuk libur nasional tahun 2018, dan 5 hari untuk cuti bersama.

SKB 3 menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018 tersebut dikeluarkan dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2018.

Dalam surat keputusan bersama atau SKB 3 menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018 tersebut juga mengatur unit kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat baik ditingkat pusat ataupun daerah, seperti rumah sakit, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, dan lainnya untuk mengatur penugasan pegawai  atau karyawan pada hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2018. Hal tersebut dimaksudkan agar penyelenggara pelayanan publik tetap beroperasi melayani masyarakat, meskipun hari libur nasional. 

Rincian Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2018 sesuai Surat Keputusan Bersama Nomor  707 Tahun 2017, Nomor  256 Tahun 2017, Nomor:01/Skb/Menpan-Rb/09/2017 yang ditetapkan pada tanggal 22 September 2017

TANGGAL
HARI
KETERANGAN
1 Januari
Senin
Tahun Baru 2018 Masehi
16 Februari
Jumát
Tahun Baru Imlek 2569 Kongzili
17 Maret
Sabtu
Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1940
30 Maret
Jum’at
Wafat Isa Al Masih
14 April
Sabtu
Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
1 Mei
Selasa
Hari Buruh Internasional
10 Mei
Kamis
Kenaikan Isa Al Masih
29 Mei
Selasa
Hari Raya Waisak 2562
1 Juni
Jumát
Hari Lahir Pancasila
15-16 Juni
Jumát-Sabtu
Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah
17 Agustus
Jumát
Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
22 Agustus
Rabu
Hari Raya Idul Adha 1439 Hijriyah
11 September
Selasa
Tahun Baru Islam 1440 Hijriyah
20 November
Selasa
Maulid Nabi Muhammad SAW
25 Desember
Selasa
Hari Raya Natal



Cuti Bersama


13,
14,
18, dan
19 Juni
Rabu, Kamis, Senin Selasa

Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah
24 Desember
Senin
Hari Raya Natal

Demikian info Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2018. Semoga bermanfaat.

Klarifikasi Mendikbud Muhajir

Berikut ini adalah klarifikasi Mendikbud Muhajir Tentang Beban Kerja Guru Pada Lima Hari Kerja yang kami kutip dari halaman facebook Tagor Alamsyah Harahap.

Assalamualaikum wr wb 

Terimaksih atas komentar dan pandangannya. Izinkan saya merespon dan memberi klarifikasi.
Yang menjadi dasar turunnya Permendikbud No 23 th 2017 (mudah-mudahan sudah dibaca) adalah PP No 19 th 2017 tentang beban kerja guru. Sebagai pengganti PP No 74 tahun 2008. Di dalam PP No 19 beban kerja guru disesuaikan dengan beban kerja PNS pada pada umumnya yaitu 5 hari seminggu 8 jam perhari.
Juga berdasar keputusan Rapat kabinet tanggal 3 Februari 2017, Pemerintah memutuskan agar hari libur sekolah disinkronkan dengan hari libur pegawai.

Jadi 5 hari 8 jam sekolah itu mengacu kepada beban kerja guru, bukan belajar siswa di kelas.
Adapun belajar siswa tetap mengacu pada kurikulum 2013 (K13).

Kemendikbud sudah membuat model jadwal lima hari sekolah. Perhari hanya menambah sekitar 1 jam 20 menit dibanding 6 hari sekolah. Berarti untuk SD sudah selesai jam 12.10 sedang utk SMP sekitar jam 13.20. Jadi dalam kaitannya dengan Madrasah Diniyah (Madin) siswa tetap bisa belajar di Madin sebagaimana biasa.

Bahkan dalam Permendikbud No 23 th 2017, ada pasal-pasal yang mengatur perihal kerjasama sekolah dengan Madin, dalam rangka penguatan pendidikan karakter (PPK). Saya tegaskan, Kemendikbud tidak ada rencana membuat program FDS atau Full Day School; yang ada adalah program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).

Perlu diketahui, penyusunan PP No 19 th 2017 dan permendikbud No 23 th 2017 sejak awal melibatkan kementerian -kementerian terkait. Termasuk Kementerian Agama (kemenag). Dalam hal pelaksanaan kerjasama Sekolah dengan Madin Kemendikbud hampir sepenuhnya mengikuti saran dan usulan dari Kemenag. Kemendikbud memang banyak berharap sosialisasi dan klarifikasi atau tabyyun ke organisasi dan lembaga pengelola Madin seperti NU, Muhammadiyah, dll. dilakukan oleh Kemenag, sebagai pembina dan penanggung jawab bidang itu.

Tentu penjelasan saya ini jauh dari cukup. Masih banyak hal yang harus dijelaskan dan di dialog kan.
Saya sangat menghormati perbedaan, dan yang menyatakan perbedaan dengan cara-cara terhormat.
Saya menyadari, ada stigma negatif telah dituduhkan ke saya. Dalam hal ini saya tegaskan, Insyaalah saya jauh dari niat tidak terpuji seperti yang dituduhkan itu.

"Hasbunallah wani'mal wakil ni'mal maula wani'man nashir"

Wassalam,

Muhadjir Effendy

Demikian isi dari  Klarifikasi Mendikbud Muhajir Tentang Beban Kerja Guru Pada Lima Hari Kerja, semoga dapat memberikan pencerahan.

Ilustrasi Percakapan Guru

Akhir-akhir ini banyak beredar kabar burung tentang akan digantikannya kurikulum 2013 dengan kurikulum baru, tentu saja hal ini membuat para tenaga pendidikan / guru merasa sangat resah. Pasalnya menurut mereka pelaksanaan kurikulum 2013 masih belum tuntas sudah beredar kabar akan ada lagi kurikulum baru. Namun tentu saja itu semua masih sekedar kabar burung yang belum diketahui pasti kebenarannya. 

Sebagaimana di rilis dalam laman nasional.tempo.co, edisi 2 Agustus 2017. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengungkapkan bahwa pemerintah berencana menyusun kurikulum baru sebagai pengganti Kurikulum 2013. Rencana ini merupakan hasil rapat Menteri Muhadjir dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Rabu, 2 Agustus 2017.  "Beliau (Presiden Joko Widodo), meminta supaya kurikulum ditata lagi," ujar Muhadjir saat dicegat di kompleks Istana Kepresidenan.

Menurut Muhadjir, kurikulum baru ini tidak akan jauh berbeda dibandingkan Kurikulum 2013. Malah, kata dia, kurikulum baru yang tengah ditata ini merupakan pengembangan dari kurikulum lama. Yang membedakannya adalah masalah fleksibilitas dan kejuruan. 

Harapannya, kata Muhadjir, kurikulum baru bisa lebih mudah disesuaikan dengan kebutuhan pasar atau dunia kerja.  Sebagai catatan, Kurikulum 2013 menyorot pada perampingan dan penambahan materi ajar. Materi yang dirampingkan, seperti Bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. 

Ilustrasi Bimtek Kurikulum 2013

Sedangkan materi yang ditambah adalah Matematika yang mengacu pada standar internasional seperti PISA.  "Misalnya begini, jurusan elektronika itu kan terlalu luas. Nah, maunya Presiden Joko Widodo itu lebih spesifik lagi agar proses belajar mengajar merespon kebutuhan pasar yang terus berubah," ujar Muhadjir.

Muhadjir tak menjelaskan lebih lanjut apa pengembangan lainnya dari Kurikulum 2013. Ia hanya menyatakan bahwa kurikulum ini akan berdampak menyeluruh (Sumber: Tempo)

Mendikbud Bantah Bakal Ganti Kurikulum. Terkait pemberitaan bahwa Mendikbud Muhadjir Effendy akan menghadirkan kurikulum baru. Namun dia cepat-cepat membantahnya.

Muhadjir menegaskan kabar bahkan pemerintah atau Kemendikbud bakal menerbitkan kurikulum baru sebagai pengganti Kurikulum 2013 (K13) itu tidak benar.

Apalagi pemerintah saat ini masih fokus dengan program penguatan pendidikan karakter (PPK). ’’PPK itu bisa pakai kurikulum apa saja. Pakai K13 biasa, pakai KTSP juga bisa,’’ katanya saat diwawancara kemarin (6/8).

Dia menjelaskan kabar bakal munculnya kurikulum baru itu keluar setelah dia bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada Rabu (2/8) lalu.

Dia menegaskan tidak benar ada permintaan pembuatan kurikulum baru. Bahkan sampai menggantikan K13 yang sekarang sedang berjalan.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu mengatakan dalam pertemuan itu, yang diminta Presiden adalah penataan kembali penjurusan di sekolah. ’’Khususnya penjurusan di SMK,’’ katanya. Presiden ingin penjurusan di SMK dibuat lebih spesifik dan responsif, seiring dengan perubahan zaman yang pesat.

Muhadjir menjelaskan penjurusan di SMK yang terlalu umum, atau jurusan ’’yang dari dulu itu-itu saja’’ untuk segera di perbaharui.

Menurut Muhadjir, Presiden Jokowi menilai saat ini sudah ada perubahan SMK ke arah yang lebih baik. Perubahan ini diharapkan semakin maksimal dengan adanya bidan keahlian yang lebih spesifik dan responsif terhadap perubahan zaman.

Menurut Muhadjir pemerintah saat ini memang sedang menata ulang SMK. Upaya ini tertuang dalam Inpres 9/2016 tentang revitalisasi SMK. Tujuan supaya siswa lulusan SMK menjadi lebih siap kerja. Tidak seperti kecenderungan selama ini, justru siswa lulusan SMK menyumbang pengangguran terbanyak di Indonesia.

Sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2016, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,02 juta orang.

Dari jumlah itu, tingkat pengangguran tertinggi berasal dari jenjang SMK (9,84 persen). Kemudian disusul lulusan Diploma I, II, dan II (7,22 persen) dan 6,95 persen lulusan SMA (sumber: jppn)

RAKORPIMNAS II PGRI 2017

Bapak dan ibu guru serta rekan-rekan operator di seluruh Indonesia, RAKORPIMNAS II PGRI Tahun 2017 telah diselenggarakan tanggal 21 s.d 23 Juli 2017 di Yogyakarta, dan hasil RAKORPIMNAS II PGRI 2017 adalah sebagai berikut

Setelah mendengar dan mencermati amanat Bapak Presiden Republik Indonesia bahwa ditengah-tengah perubahan yang cepat dan dahsyat dewasa ini, posisi dan peran Guru semakin strategis dan penting. Guru adalah aktor yang mengemban tugas-tugas profetik (kenabian) yang tidak saja menjalankan tugas-tugas profesi tetapi juga mempersiapkan generasi muda untuk mencapai cita-cita bangsa dengan menggali, menyampaikan, mengajak dan membiasakan peserta didik pada nilai-nilai kebenaran dan kebaikan melalui penguatan pendidikan karakter.

Memperhatikan berbagai pendapat yang berkembang serta realitas dunia pendidikan kita dewasa ini maka Rakorpimnas II PGRI yang berlangsung dari tanggal 21 s.d 23 Juli 2017 di Yogyakarta dengan ini merekomendasikan:
  1. Pendidikan karakter sebagai skala prioritas dalam mewujudkan percepatan dan pemerataan kualitas pendidikan.
  2. PGRI berkomitmen meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan tuntutan profesi sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
  3. Pemerintah harus bersungguh-sungguh meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan melalui program yang efektif, efisien dan signifikan.
  4. Pemerintah melalui kementerian terkait dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan didasarkan pada hasil kajian mendalam dengan melibatkan PGRI.
  5. PGRI menolak gagasan pembentukan AGMP sebagai organisasi profesi, dan merekomendasikan pemerintah memberdayakan APKS (Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis) yang ada di bawah naungan PGRI.
  6. Merevisi pasal-pasal pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2017 yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
  7. Pemerintah membuat grand design pemenuhan kebutuhan guru skala nasional untuk mencegah terjadinya akumulasi permasalahan kekurangan guru.
  8. Mendesak pemerintah agar menyelesaikan persoalan Guru non PNS pada sekolah-sekolah negeri dan swasta yang ada diselesaikan secara tuntas, adil dan manusiawi.
  9. Uji Kompetensi Guru (UKG) hanya ditujukan untuk pemetaan dan tidak dijadikan dasar untuk memperoleh Tunjangan Profesi Guru (TPG) maupun sebagai syarat untuk mengikuti PPG yang dibiayai oleh negara.

BERIKUT INI 7 SOLUSI PENYELESAIAN GURU HONORER YANG DIUSULKAN PGRI

Kurang lebih Sebelum dilaksanakan Rapimnas PGRI II, Ketua PGRI telah mengajukan 7 Solusi Penyelesaian Guru Honorer yang diusulkan PGRI. Sebagaimana diungkapkan ketua PGRI dalam  jumpa pers (31/5) di Jakarta, bahwa PGRI selaku organisasi  guru bertekad untuk menyelesaikan permasalahan guru honorer secara konsisten.

“Apa yang disampaikan PGRI adalah konsisten dari awal dan dimana saja tidak berubah soal penyelesaian guru honorer,” ujar Unifah.

Dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian masalah honorer tersebut, Unifah menyatakan PGRI mempunyai 7 solusi jangka menengah dan panjang, diantaranya adalah sebagai berikut :
Pertama, mendukung dan mengawal revisi UU ASN dimana honorer  (bukan hanya K2) diangkat PNS.Hal ini dikarenakan tenggang waktu yang tak pasti. Sedang para guru honorer tersebut punya banyak tanggungan seperti  anak dan istri serta lainnya. “Karena frame waktu tidak pasti, maka harus ada solusi jangka pendek dan ada kepastian khususnya bagi mereka yang usianya makin tua, puluhan tahun mengabdi, keluarga menuntut untuk dinafkahi. Anak-anak harus sekolah.  Sementara jumlah honorer juga sangat besar dan tidak yakin negara akan mampu mengangkat PNS sekaligus maupun bertahap semua honorer,  maka mereka ini harus diselamatkan,” lanjut Unifah. 
Kedua, guru honorer senior diusulkan lebih dahulu untuk diangkat dengan P3K (pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak) tapi kontraknya sekali,  gaji diatur pemerintah dengan jelas, serta ada asuransi tenaga kerja dan BPJS kesehatan, dapat disertifkasi, serta tunjangan pensiun atau pesangon diakhir masa jabatannya. 
Ketiga, meminta pemerintah melakukan pengangangkatan guru dilakukan tiap tahun, bukan zero growth. “Saat ini kekurangan guru terutama di sekolah dasar masif, tapi data yang dirilis selalu disebut kelebihan guru dan masalahnya ada pada distribusi,” tegasnya. 
Keempat, khusus didaerah terpencil diangkat guru honorer yang sudah mengabdi lama. jika kualifikasi tidak sesuai,  pemda dapat membantu penyelesaian linearitas studi dengan program khusus. 
Kelima, guru honorer diangkat dan di-sk-kan oleh  Pemda sehingga bisa disertifikasi
Keenam, meminta kemdikbud agar prosentasi BOS dinaikan untuk peningkatan profesi dan penbayaran guru honor dari yang sudah ada saat ini sebesar 15% 
Ketujuh, peralihan SMA/SMK ke Provinsi juga seharusnya bersama dengan guru honor.

Ketujuh solusi yang diberikan oleh PGRI tersebut diharapkan dapat direalisasikan sampai dengan akhir masa periode pemerintahan saat ini di tahun 2019 mendatang. Demikianlah rangkuman hasil RAKORPIMNAS II PGRI 2017, semoga bermanfaat. 
Lihat sumber disini

Mendikbud Muhadjir Effendy

Kebijakan lima hari sekolah yang dicanangkan oleh Mendikbud Muhadjir Effendy menjadi perdebatan tersendiri di dunia pendidikan. Sebagian ada yang sepakat dan sebagian lagi ada yang menolaknya.

Menanggapi hal itu, Muhadjir menyampaikan, ada beberapa keuntungan dari penerapan lima hari sekolah. Di antaranya adalah bisa menangkal radikalisme dan intoleransi. Lima hari sekolah juga dianggap Muhadjir mampu untuk meningkatkan peran keluarga dalam pendidikan.

"Dua hari libur kan bisa dimanfaatkan keluarga untuk berekreasi. Bisa untuk bertamasya menikmati kekayaan budaya dan keindahan alam di Indonesia. Menikmati kebudayaan dan kekayaan alam dalam rangka membangun rasa kebhinnekaan. Rasa kebhinnekaan ini akan membuat perilaku radikal dan intoleran akan berkurang," kata Muhadjir, Sabtu (15/7) di SMA Bopkri Satu Yogyakarta.

Sayang program ini ditentang banyak pihak. Bahkan, Presiden Joko Widodo mengeluarkan aturan baru dan membatalkan Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2017 tentang sekolah lima hari itu.

Muhadjir memaparkan, munculnya radikalisme dan intoleransi karena wawasan sempit tentang ke-Indonesian-an. Padahal Indonesia itu, lanjut Muhadjir, beraneka ragam baik suku, bahasa, agama maupun alamnya.

"Di sini bisa saja mayoritas tapi di daerah lain bisa jadi yang mayoritas jadi minoritas. Bagaimana mereka di sini mayoritas tapi di daerah lainnya menjadi minoritas dan diberlakukan berbeda. Rasa kebhinnekaan muncul jika masyarakat Indonesia saling berkunjung dan bertamasya ke daerah lain," ungkap Muhadjir.

Muhadjir juga menyampaikan, lima hari sekolah akan membuat keluarga memiliki peran di pendidikan. Pendidikan, kata Muhadjir, tak selamanya harus di sekolah. Dengan adanya waktu libur dua hari diharapkan orangtua akan kerap bertemu dengan anaknya.

"Dua hari libur bisa dimanfaatkan untuk melakukan interaksi intensif antara anak dengan orang tua. Ada waktu yang cukup bagi anak ingin bertemu orang tua. Keluarga juga bisa memainkan perannya dalam pendidikan," urai Muhadjir.

Muhadjir menuturkan, tidak ada paksaan untuk sekolah menerapkan lima hari sekolah. Bagi sekolah yang sudah siap, ucap Muhadjir, bisa segera menerapkannya. Sedangkan bagi yang belum siap jangan dipaksakan.

"DIY termasuk yang memelopori lima hari sekolah, sudah ada beberapa sekolah di DIY yang menerapkannya. Saya sangat berterima kasih sekali. Kemarin saya juga mencanangkannya di Riau. Di Bengkulu juga sudah kita canangkan. Senin depan akan kita canangkan di Palangkaraya," pungkas Muhadjir. 

Mendikbud

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyatakan tidak boleh lagi ada sekolah favorit atau tidak favorit dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2017. "Tidak boleh ada satu pun siswa yang tidak mendapatkan bagian kursi, tidak boleh lagi ada sekolah yang favorit atau tidak. Semua harus dibikin semerata mungkin karena program kita ini adalah program pemerataan pendidikan yang berkualitas," kata Muhadjir di Surabaya, Ahad (9/7).

Dalam pelaksanaan PPDB tahun ini, Muhadjir menerangkan, daerah mempunyai otonomi untuk membuat kebijakan. "Setiap daerah mempunyai otonomi. Jadi, bikin yang luwes karena kebijakan itu baru tahun ini. Yang penting semangat dari permen itu supaya dilaksanakan," ujar Mendikbud.

Muhadjir juga meminta orang tua murid untuk tidak lagi berpikir tentang favorit atau tidak sekolah tersebut. "Saya minta maaf kepada orang tua yang berpikir anaknya harus masuk sekolah favorit dengan berbagai cara itu sampai dari luar daerah berboyongan ke daerah lain untuk mendapatkan sekolah favorit, itu tidak boleh lagi," kata dia.

Untuk orang tua yang anaknya tidak masuk sekolah yang mereka anggap favorit tidak perlu khawatir karena dia yakin sekolah itu akan menjadi sekolah favorit dalam beberapa tahun mendatang. Dengan kebijakan itu, dia meyakini semua sekolah akan merata dan siswa tidak ada lagi yang tidak mendapatkan kursi.

"Perubahan ini demi kebaikan kita, dan ini demi kebaikan bangsa kita, bukan ada niat yang lain," kata Muhadjir.

Ia berharap masyarakat bisa memahami kebijakan tersebut untuk kepentingan yang lebih besar. "Mungkin ada yang dirugikan. Akan tetapi, kalau rugi untuk kepentingan yang lebih besar itu ciri-ciri masyarakat baik," ujar dia.

Sumber  : Antara


Penyelesaian tunjangan profesi guru (TPG) madrasah yang terhutang mulai menemukan titik terang. Proses review yang dilakukan baik oleh Itjen Kementerian Agama maupun BPKP sudah selesai.

Sebagai tahap lanjutan, Kemenkeu dan Kemenag menggelar koordinasi untuk mengharmonisasikan data di Gedung Kementerian Keuangan.

“Pertemuan ini bersifat teknis karena membahas rincian data secara mendalam. Karena itu perlu dihadirkan tim teknis dari dua Kementerian yang mampu mengharmonisasikan seluruh data dan informasi yang dimiliki Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan, supaya nantinya tersusun kebijakan strategis dalam pemenuhan anggaran tambahan terhadap TPG di Kementerian Agama,” ujar Kasubdit Anggaran Bidang Agama, Kepresidenan dan Letina Sudadi di Jakarta, Selasa (11/7).

Menurut Sudadi, harmonisasi data penting karena ada kemungkinan Kementerian Agama akan memperoleh tambahan anggaran On Top yang cukup besar melalui APBNP Tahun Anggaran 2017. Anggaran itu nantinya khusus dialokasikan ntuk penyelesaian tunggakan pembayaran tunjangan profesi guru di Kementerian Agama.

Mewakili Ditjen Pendidikan Islam, Kasubdit Bina Guru dan Tenaga Kependidikan MI/MTs Kidup Supriyadi menginformasikan bahwa Kemenag sudah memperoleh seluruh data hasil review Itjen Kemenag dan BPKP atas tunggakan pembayaran tunjangan profesi bagi guru madrasah yang dilaksanakan pada tahun 2016 dan 2017.

“Sebagai tindak lanjut dari review tersebut, Menteri Agama telah bersurat kepada Menteri Keuangan perihal Permohonan Alokasi Tambahan Anggaran Tunjangan Profesi (Inpassing) bagi Guru Madrasah bukan PNS,” ungkap Kidup.

Menurut Kidup, surat itu menjelaskan kebutuhan tambahan anggaran Kementerian Agama sebesar Rp 3,227T untuk penyelesaian tunggakan pembayaran tunjangan profesi (Inpassing) bagi guru madrasah bukan PNS tahun 2015, 2016, dan 2017.

Kepala Seksi Bina Guru MI/MTs Mustofa Fahmi menambahkan, selain kebutuhan anggaran Rp3,227T, Kementerian Agama juga masih membutuhkan anggaran tambahan sebesar Rp35,468 miliar. Kebutuhan ini didasarkan pada data tambahan hasil review Itjen Kemenag tahun 2017 di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan.

“Dengan demikian, total kebutuhan anggaran untuk pemenuhan alokasi anggaran TPG (Inpassing) bagi guru madrasah bukan PNS, sebesar Rp3,262 triliun,” paparnya.

Lebih lanjut, Fahmi menjelaskan bahwa kebutuhan anggaran lainnya terkait penyelesaian tunggakan untuk pembayaran TPG (Non Inpassing) bagi guru madrasah, PNS maupun bukan PNS. Berdasarkan hasil review BPKP, dibutuhkan anggaran sebesar Rp1,485 triliun untuk penyelesaian tunggakan pada tahun anggaran 2013, 2014, dan 2015.

“Jadi, total anggaran yang saat ini dibutuhkan Kementerian Agama untuk penyelesaian tunggakanTPG bagi guru madrasah baik yang Inpassing maupun Non Inpassing sebesar Rp4,748 triliun,” ujar Fahmi.

Akan hal ini, Kementerian Keuangan meminta Kementerian Agama segera berkoordinasi dengan BPKP dalam rangka percepatan proses legitimasi data hasil review Itjen Kemenag. Kemenag juga berkomitmen membantu Kemenkeu dalam rangka penataan dan pendistribusian guru madrasah dengan melakukan analisa kebutuhan serta menyusun kebijakannya melalui SIMPATIKA.

Dari situ, diharapkan akan terbangun kontrol data yang terintegrasi dalam mendukung penyusunan anggaran secara akuntabel dan tepat sasaran dalam rangka menuntaskan skema penyelesaian sertifikasi bagi guru madrasah.

Sumber baca disini

Sekolah Ini Terapkan Sistem SKS

Sejumlah sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Yogya akan menerapkan sistem satuan kredit semester (SKS). Layaknya kuliah, sekolah tersebut memungkinkan siswa yang berprestasi akan bisa menyelesaikan pembelajaran lebih cepat. Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Edy Heri Suasana menjelaskan, ada tujuh SMP yang akan menerapkan sistem SKS tersebut.

Tujuh sekolah ini diantaranya adalah SMP Muhammadiyah 3 Yogya, SMPN 2, SMPN 5, SMPN 16, SMPN 8, SMPN 7, dan SMPN 1. “Sistem SKS ini akan diterapkan pada tahun ajaran baru, namun beberapa sekolah di luar DIY sudah ada yang menerapkan,” jelasnya, Rabu (28/6/2017).
Aturan terkait dengan penerapan sistem SKS ini mengacu pada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 158 Tahun 2014.

Adapun sejumlah persyaratan teknis untuk sekolah yang menerapkan sistem tersebut di antaranya jumlah ruang belajar harus lebih banyak dari rombongan belajar (rombel), jumlah guru memadai, serta setiap ruangan mulai dari laboratorium hingga musala yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran.
Banyaknya ruang belajar itu, kata dia, untuk persiapan moving class. Moving class ini dilaksanakan agar potensi peserta didik dapat benar-benar terasah. Sementara, untuk kurikulum pendidikan maupun muatan lokal yang diajarkan tidak ada perubahan. Dia menyebutkan, bagi sekolah yang hendak menerapkan sistem SKS tersebut, harus membuat analisa dan memaparkan ke Dinas Pendidikan.
Pihaknya juga akan melakukan pengujian sebelum menyatakan sekolah tersebut dinyatakan layak menerapkan sistem SKS.

Jika sudah dinyatakan bisa menggunakan sistem ini, sekolah yang lolos akan melaksanakan sistem SKS bertahap mulai dari kelas tujuh dulu pada tahun pertama. Dari penghitungan, ada 240 SKS untuk menyelesaikan jenjang pendidikan SMP. “Dalam kondisi normal total SKS tersebut bisa diselesaikan dalam enam hingga delapan semester. Namun jika sampai delapan semester belum selesai, maka ada kemungkinkan dikenai drop out (DO) layaknya dalam sistem perkuliahan,” ulasnya.
Lebih Cepat Meskipun ada sistem DO, namun, bagi siswa berprestasi akan memungkinkan untuk menyelesaikan pembelajaran secara lebih cepat. Sebaliknya, bagi siswa yang kurang optimal maka pembelajarannya akan lebih lambat.

Menurut Edy, total 240 SKS ini bisa jadi hanya diselesaikan empat semester atau dua tahun, bahkan juga memungkinkan sampai empat tahun. Tetapi, tidak ada yang tinggal kelas. Hanya nantinya, ada sejumlah siswa yang mengalami kelebihan SKS.

Dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2017, Mendikbud mengeluarkan Surat Edaran tentang Pedoman Peringatan Hardiknas Tahun 2017

Surat Edaran Mendikbud Tentang Pedoman Peringatan Hardiknas Tahun 2017

Adapun Isi Surat Edaran Mendikbud adalah sebagai berikut ini :

  • Menetapkan bulan Mei 2017 sebagai Bulan Pendidikan dan Kebudayaan, yang diperingati dengan kegiatan-kegiatan bernuansa pendidikan dan kebudayaan sejak bulan April 2017 dengan konsep pelibatan semua unsur masyarakat serta memasang spanduk atau publikasi berisi tema Hari Pendidikan Nasional Tahun 2017,
  • Tema Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2017 adalah “Percepat Pendidikan yang Merata dan Berkualitas”
  • Logo Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2017. Link Download Logo Tema Hardiknas 2017 dan Logo Tut Wuri Handayani
  • Selain menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2017 diharapkan setiap instansi juga diharapkan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang menyemarakan Peringatan Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2017

Selengkapnya tentang Surat Edaran ini bisa anda unduh melalui link di bawah ini : 


Sekian dan semoga bermanfaat. 

KPK Larang Angkat Honorer jadi CPNS Tanpa Tes

Pertemuan antara Menteri PAN-RB Asman Abnur dan Ketua KPK Agus Rahardjo menyimpulkan, tidak ada lagi pengangkatan CPNS baru dari kelompok tenaga honorer tanpa tes.

Hasil keputusan itu disapmaikan Asman Abnur dan Agus setelah menjalani pertemuan tertutup sekitar tiga jam di kantor Kementerian PAN-RB, Jumat (31/3).

Agus menjelaskan gerakan reformasi birokrasi (RB) yang sudah berjalan 10 tahun belum menunjukkan perubahan kinerja birokrasi signifikan.

Dia lantas mencontohkan pegawai pajak yang mendapatkan remunasi besar selama ini.

Ternyata masih saja ada oknum PNS pajak yang tertangkap korupsi.

“Seharusnya pemberian remunerasi karena reformasi birokrasi, diikuti dengan peningkatan kinerja dan perubahan kultur birokrat,” jelasnya Agus.

Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu mengatakan salah satu bagian penting dari reformasi birokrasi adalah merekrut aparatur sipil negara (ASN) yang kompeten.

Caranya adalah rekrutmennya harus teruji dan terjaga. “KPK merekomendasikan tidak ada pengangkatan otomatis tenaga honorer menjadi CPNS,” tegasnya.

Gayung bersambut, rekomendasi itu diterima oleh Asman.

Menurut Agus rekrutmen CPNS baru melalui tes itu semata-mata untuk menjaga pelayanan.

Dia mengatakan masyarakat tentu tidak rela anaknya diajar oleh PNS guru yang kualitasnya tidak jelas.

Contoh lainnya masyarakat tentu akan tidak nyaman jika sakit kemudian dirawat perawat yang kualitasnya meragukan.

Pejabat asal Magetan, Jawa Timur itu menuturkan KPK mengakui bahwa urusan honorer memang pelik. Jumlahnya banyak dan ujungnya minta diangkat langsung menjadi CPNS baru.

Alasan yang sering digunakan, karena sudah mengabdi menjadi honorer sekian lama. “Supaya tidak ada lagi masalah dengan honorer, instansi pemerintah jangan mengangkat honorer,’’ tegasnya.

Untuk itu Agus juga menyampaikan perlunya penghitungan dan penataan ulang postur (size) birokrasi di tanah air. Apakah benar-benar kurang, sehingga sampai ada rekrutmen tenaga honorer.
Masukan lain yang dibawa KPK terkait dengan promosi jabatan di instansi pusat maupun daerah. Dia mengatakan saat ini promosi jabatan dengan seleksi terbuka, untuk eselon I dan II.
Agus mengusulkan supaya pengisian jabatan eselon III dan IV juga menggunakan lelang terbuka.
Praktik ini untuk menghindari potensi pengisian jabatan yang beraroma suap atau jual beli kursi. Seperti yang saat ini sedang diusut KPK masalah pengisian jabatan di Kabupaten Klaten.
Asman Abnur siap menjalankan keputusan bersama antara kementerian yang dia pimpin dengan KPK.
Terkait dengan pengisian jabatan, Asman mengatakan untuk instansi pusat relatif sudah berjalan dengan baik.
“Yang perlu diawasi dengan seksama adalah pengisian jabatan di pemerintah daerah. Ini masih jadi tantangan karena ditemukan penyimpangan,” jelasnya.
Untuk mengawasi pengisian jabatan di instansi daerah, Asman mengatakan tidak bisa dilakukan sendirian oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Untuk memperkuat pengawasan, Asman mengatakan sudah membentuk paguyuban atau tim bersama. Terdiri dari KASN, Kementarian PAN-RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Baca sumber disini

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget