Articles by "Berita Daerah"
Portal Info Guru

Info Sekolah Ikatan Dinas 2018

Berikut ini adalah info terbaru tentang Sekolah Ikatan Dinas 2018 yang berisi tentang ; daftar sekolah ikatan kedinasan 2018, jadwal pendaftaran sekolah kedinasan 2018 yang masih dibuka hingga saat ini.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permenpan RB) Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Mahasiswa-Mahasiswi / Taruna-Taruni Sekolah Kedinasan Pada Kementerian / Lembaga Tahun 2018. Sebagaimana diketahui Sekolah Kedinasan  merupakan  Perguruan  Tinggi  yang diselenggarakan  oleh  Kementerian  Keuangan, Kementerian Dalam  Negeri,  Kementerian  Hukum dan  Hak  Asasi Manusia,  Kementerian  Perhubungan,  Badan  Pusat Statistik,  Badan  Meteorologi,  Klimatologi,  dan  Geofisika, Badan  Intelijen Negara,  Badan  Siber  dan  Sandi  Negara dengan pola ikatan dinas dan/atau pola pembibitan.

Taruna Taruni yang mengikuti pendidikan pada sekolah kedinasan yang disebutkan di atas dipersiapkan untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hal ini dinyatakan dalam Pasal 2 Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Tujuan  Penerimaan  Mahasiswa-Mahasiswi/Taruna-Taruni Sekolah  Kedinasan pada  Kementerian/Lembaga  Tahun  2018, untuk:
  1. Memperoleh  pegawai  negeri  sipil  dari  lulusan sekolah kedinasan  yang  memiliki  kompetensi  spesifik  yang dibutuhkan  oleh  Kementerian, Lembaga  dan  Pemerintah Daerah
  2. Memperoleh  pegawai  negeri  sipil  dari  lulusan sekolah kedinasan  yang  memiliki  karakteristik  pribadi  sebagai pelayan publik; dan
  3. Memperoleh  pegawai  negeri  sipil  dari  lulusan Sekolah Kedinasan  yang  memiliki  karakteristik  sebagai  pemersatu Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Bagaimana Tahapan seleksi Sekolah Kedinasan? Berdasarkan Pasal 6 Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Mahasiswa-Mahasiswi / Taruna-Taruni Sekolah Kedinasan Pada Kementerian / Lembaga Tahun 2018, Tahapan seleksi Sekolah Kedinasan terdiri dari:
  • Seleksi  administrasi  yang  dilakukan  oleh  masing-masing panitia seleksi pada Kementerian/Lembaga;
  • Seleksi  kompetensi  dasar  dengan  sistem  Computer Assisted Test (CAT) dan;
  • Seleksi  lanjutan  dapat  berupa  tes  kesehatan,  tes kesamaptaan,  tes  psikologi,  tes  wawancara,  dan  tes lainnya  yang  dipersyaratkan  oleh sekolah  kedinasan  di masing-masing Kementerian/Lembaga.
Info menarik dari Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Mahasiswa-Mahasiswi / Taruna-Taruni Sekolah Kedinasan Pada Kementerian / Lembaga Tahun 2018 adalah terkait Nilai  ambang  batas Kelulusan SKD, TIU dan TKP, yakni sebagai berikut
(1) Nilai  ambang  batas  Seleksi  Kompetensi  Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b yaitu:
     a. 143  (seratus  empat  puluh  tiga)  untuk  Tes Karakteristik Pribadi;
     b. 80 (delapan  puluh)  untuk  Tes  Intelegensia  Umum; dan
     c. 75  (tujuh  puluh  lima)  untuk  Tes  Wawasan Kebangsaan.

(2)  Bobot Nilai  ambang  batas  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) yaitu:
      TWK  35 (tiga  puluh  lima)  soal  dengan  bobot  nilai, menjawab salah 0 (nol), menjawab benar 5 (lima), dan tidak menjawab 0;
       TIU 30 (tiga puluh) soal dengan bobot nilai, menjawab salah  0  (nol),  menjawab  benar  5  (lima),  dan  tidak menjawab 0 (nol);
      TKP  35 (tiga  puluh  lima)  soal  dengan  bobot  nilai, apabila  menjawab  terendah  1 (satu)  dan  tertinggi  5 (lima) , serta tidak menjawab 0 (nol).

(3)  Setiap  peserta  seleksi  Sekolah  Kedinasan  wajib memenuhi  nilai  ambang batas seleksi  kompetensi  dasar yang  nilainya  dikeluarkan  secara resmi  oleh  Badan Kepegawaian Negara.

Bagi lulusan SMA SMK yang melamar pada Sekolah Kedinasan perlu ditehui bahwa Pelamar harus melakukan  pendaftaran  dilakukan  secara daring/online melalui portal https://sscndikdin.bkn.go.id dan  dilanjutkan  dengan  melengkapi  proses  pendaftaran pada masing-masing portal Sekolah Kedinasan mulai tanggal 9 April – 30 April 2018. Harus diingat bahwa Pelamar  hanya  boleh  mendaftar  di 1  (satu)  Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga.  Apabila  pelamar  diketahui  mendaftar  lebih  dari 1  (satu)  Sekolah  Kedinasan  pada  Kementerian/Lembaga,  yang bersangkutan dinyatakan gugur.

Download Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2018 –disini--

Adapun Daftar sekolah ikatan dinas tersebut terdiri dari : 
Politeknik Keuangan Negara PKn STAN 
Sekolah Tinggi Ilmu Statistik STIS Tahun Akademik 
Sekolah Tinggi Sandi Negara STSN. 
Akademi Imigrasi (AIM) / POLTEKIM 
Akademi ilmu pemasyarakatan (AKIP) / POLTEKIP 
Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (STMKG)
Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) 
Sekolah Kedinasaaan di lingkungan Kementerian Perhubungan 
Sekolah Tinggi Intelejen Negara STIN 

Demikian info tentang Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Mahasiswa-Mahasiswi / Taruna-Taruni Sekolah Kedinasan Pada Kementerian / Lembaga Tahun 2018 semoga bermanfaat.

Sumber artikel : klik disini
Portal Info Guru

Kemendikbud Terapkan Dua Rapor

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerapkan dua rapor pada semester II tahun ajaran 2017/2018. Hal itu menindanlajuti keluarnya Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).

Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu mengatakan pemerintah mengutamakan penerapan dua rapot pada jenjang SD. Kendati demikian, ia mengatakan penerapan dua rapor dilakukan secara bertahap. Mendikbud mengatakan pemerintah mengeluarkan Perpres PPK pada awal September 2017. Kemendikbud, ia mengatakan, tengah menindaklanjuti perpres dengan merumuskan sejumlah kebijakan.

"Tununannya sudah dimintai pendapat dari masyarakat," ujar dia, Senin (16/10).

Kemendikbud berencana mengeluarkan dua rapot siswa, yakni catatan kepribadian dan akademik. adi itu semacam daftar kegiatan siswa yang sifatnya ekstrakulikuler, Muhadir, Senin (21/8). Ia mengatakan rapor catatan kepribadian menjadi portofolio siswa terdata di data pokok pendidikan (Dapodik). Ia berujar setiap guru diwajibkan mencatat kepribadian atau karakter peserta didik dari jenjang SD hingga sekolah menengah.

Muhadjir mengatakan, skema cacatan kepribadian siswa tengah digodok di Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud. Rapot itu mencatat hal-hal istimewa, keahlian, dan catatan baik peserta didik. 

Ia menjelaskan langkah itu bertujuan menghindari kesalahpahaman kebijakan Kemendikbud, seperti Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Mendikbud tidak menyebut kapan target waktu pembahasan turunan Perpres PPK selesai.

Mendikbud mengatakan pemerintah membahas sejumlah aturan turunan Perpres PPK, seperti, hari sekolah, beban kerja guru, petunjuk pelaksanaan penguatan karakter semua jenjang muali PAUD, SD, SMP, SMA/SMK.

"(Terlaksanakanya) berturut-turut," ujar dia.

Pun tidak menutup kemungkinan, Kemendikbud menerapkan kebijakan hari sekolah pada semester depan. Namun, mendikbud tidak mengatakan apakah kebijakan hari sekolah serupa Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017.

sumber : klik disini
Portal Info Guru

ilustrasi

Kementerian Kordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mendukung penertiban perguruan tinggi negeri yang dilakukan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti). "Kita mempunyai banyak perguruan tinggi, tapi sebagian tidak didukung dengan kualitas. Ada sesuatu yang salah." Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK Agus Sartono menyampaikannya dalam siaran pers, Sabtu, 13 Oktober 2017.
Pekan ini Kemenristek Dikti menutup 25 PTS yang dianggap tidak memenuhi standar nasional pendidikan tinggi. Dengan demikian, sepanjang dua tahun terakhir tercatat 192 PTS ditutup dan dicabut izin operasionalnya.
Langkah penertiban ini didukung Kemenko PMK. "Masih ada sekitar 4.500 perguruan tinggi lainnya di Indonesia," kata Agus.

Dia mengatakan pencabutan izin operasi itu dilakukan karena PTS-PTS itu mengidap masalah serius. Umumnya perguruan tinggi itu tidak memiliki sistem administrasi, tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai, tidak memiliki cukup banyak mahasiswa karena tidak diminati, atau tidak mampu menghadirkan dosen yang cukup sehingga rasio dosen per mahasiswa tidak seimbang.
Situasi itu mengakibatkan proses belajar-mengajar tak bisa berjalan dengan baik. Apalagi, kampus bermasalah itu sering semakin buruk pelayananannya akibat konflik internal, dan ada pula yang terlibat jual beli ijazah.

Pemerintah tak mau membiarkan PTS bermasalah itu terus beroperasi dan merugikan pihak lain. Menurut Agus, hal ini adalah langkah perbaikan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah.
Baca juga: Menteri Puan Pangkas Anggaran Belanja ...
Agus menilai permasalahan laten di banyak PTS adalah muridnya sedikit dan dosennya pun tidak ada. Ada juga, karena mahasiswanya sedikit, dosennya pun seadanya. "Jika dosen saja tidak memenuhi kualifikasi minimum bagaimana akan meluluskan sarjana berkualitas?" Agus mencontohkan banyak perguruan tinggi yang seharusnya meluluskan mahasiswa pada jenjang S1 tapi dosen S2 tidak cukup.

Karena itu, langkah-langkah evaluasi sudah dikordinasikan dengan Kemenristek Dikti untuk melakukan perbaikan Perguruan Tinggi Swasta. Pencabutan izin operasi oleh Kemenristek Dikti itu, menurut Agus, tidak dilakukan begitu saja. Sebelum dicabut, PTS yang bersangkutan sudah diberi peringatan untuk membenahi diri. Mereka telah diberi waktu 6 bulan oleh Kemenristek Dikti untuk berbenah memenuhi standar yang diperlukan.

Petinggi Kemenko PMK itu mengatakan faktor penentu dari kualitas pendidikan ada tiga hal yakni dosen, infrastruktur, dan kurikulum yang terus disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan masing-masing bidang. "Jika ketiga ini sudah terpenuhi, maka perguruan tinggi di Indonesia akan mencetak lululusan yang berkualitas," ujar Agus.

Portal Info Guru


Berikut ini adalah info tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2018Bagi Guru, Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018 memang penting diketahui untuk membuat atau Program Tahunan dan Program Semester. Kesalahan dalam menghitung atau menentukan hari libur nasional dapat mempengaruhi efektifivitas minggu efektif.

Sebagaimana dikethui, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri telah menandatangi Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh 3 Menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2018

Daftar Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2018 tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Nomor  707 Tahun 2017, Nomor  256 Tahun 2017, Nomor:01/SKB/Menpan-RB/09/2017 yang ditetapkan pada tanggal 22 September 2017 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018. Sebagaimana tercantum dalam SK tersebut libur nasional dan cuti bersama tahun 2018 sebanyak 21 hari yang terdiri dari 16 hari untuk libur nasional tahun 2018, dan 5 hari untuk cuti bersama.

SKB 3 menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018 tersebut dikeluarkan dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2018.

Dalam surat keputusan bersama atau SKB 3 menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018 tersebut juga mengatur unit kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat baik ditingkat pusat ataupun daerah, seperti rumah sakit, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, dan lainnya untuk mengatur penugasan pegawai  atau karyawan pada hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2018. Hal tersebut dimaksudkan agar penyelenggara pelayanan publik tetap beroperasi melayani masyarakat, meskipun hari libur nasional. 

Rincian Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2018 sesuai Surat Keputusan Bersama Nomor  707 Tahun 2017, Nomor  256 Tahun 2017, Nomor:01/Skb/Menpan-Rb/09/2017 yang ditetapkan pada tanggal 22 September 2017

TANGGAL
HARI
KETERANGAN
1 Januari
Senin
Tahun Baru 2018 Masehi
16 Februari
Jumát
Tahun Baru Imlek 2569 Kongzili
17 Maret
Sabtu
Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1940
30 Maret
Jum’at
Wafat Isa Al Masih
14 April
Sabtu
Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
1 Mei
Selasa
Hari Buruh Internasional
10 Mei
Kamis
Kenaikan Isa Al Masih
29 Mei
Selasa
Hari Raya Waisak 2562
1 Juni
Jumát
Hari Lahir Pancasila
15-16 Juni
Jumát-Sabtu
Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah
17 Agustus
Jumát
Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
22 Agustus
Rabu
Hari Raya Idul Adha 1439 Hijriyah
11 September
Selasa
Tahun Baru Islam 1440 Hijriyah
20 November
Selasa
Maulid Nabi Muhammad SAW
25 Desember
Selasa
Hari Raya Natal



Cuti Bersama


13,
14,
18, dan
19 Juni
Rabu, Kamis, Senin Selasa

Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah
24 Desember
Senin
Hari Raya Natal

Demikian info Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2018. Semoga bermanfaat.
Portal Info Guru

Klarifikasi Mendikbud Muhajir

Berikut ini adalah klarifikasi Mendikbud Muhajir Tentang Beban Kerja Guru Pada Lima Hari Kerja yang kami kutip dari halaman facebook Tagor Alamsyah Harahap.

Assalamualaikum wr wb 

Terimaksih atas komentar dan pandangannya. Izinkan saya merespon dan memberi klarifikasi.
Yang menjadi dasar turunnya Permendikbud No 23 th 2017 (mudah-mudahan sudah dibaca) adalah PP No 19 th 2017 tentang beban kerja guru. Sebagai pengganti PP No 74 tahun 2008. Di dalam PP No 19 beban kerja guru disesuaikan dengan beban kerja PNS pada pada umumnya yaitu 5 hari seminggu 8 jam perhari.
Juga berdasar keputusan Rapat kabinet tanggal 3 Februari 2017, Pemerintah memutuskan agar hari libur sekolah disinkronkan dengan hari libur pegawai.

Jadi 5 hari 8 jam sekolah itu mengacu kepada beban kerja guru, bukan belajar siswa di kelas.
Adapun belajar siswa tetap mengacu pada kurikulum 2013 (K13).

Kemendikbud sudah membuat model jadwal lima hari sekolah. Perhari hanya menambah sekitar 1 jam 20 menit dibanding 6 hari sekolah. Berarti untuk SD sudah selesai jam 12.10 sedang utk SMP sekitar jam 13.20. Jadi dalam kaitannya dengan Madrasah Diniyah (Madin) siswa tetap bisa belajar di Madin sebagaimana biasa.

Bahkan dalam Permendikbud No 23 th 2017, ada pasal-pasal yang mengatur perihal kerjasama sekolah dengan Madin, dalam rangka penguatan pendidikan karakter (PPK). Saya tegaskan, Kemendikbud tidak ada rencana membuat program FDS atau Full Day School; yang ada adalah program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).

Perlu diketahui, penyusunan PP No 19 th 2017 dan permendikbud No 23 th 2017 sejak awal melibatkan kementerian -kementerian terkait. Termasuk Kementerian Agama (kemenag). Dalam hal pelaksanaan kerjasama Sekolah dengan Madin Kemendikbud hampir sepenuhnya mengikuti saran dan usulan dari Kemenag. Kemendikbud memang banyak berharap sosialisasi dan klarifikasi atau tabyyun ke organisasi dan lembaga pengelola Madin seperti NU, Muhammadiyah, dll. dilakukan oleh Kemenag, sebagai pembina dan penanggung jawab bidang itu.

Tentu penjelasan saya ini jauh dari cukup. Masih banyak hal yang harus dijelaskan dan di dialog kan.
Saya sangat menghormati perbedaan, dan yang menyatakan perbedaan dengan cara-cara terhormat.
Saya menyadari, ada stigma negatif telah dituduhkan ke saya. Dalam hal ini saya tegaskan, Insyaalah saya jauh dari niat tidak terpuji seperti yang dituduhkan itu.

"Hasbunallah wani'mal wakil ni'mal maula wani'man nashir"

Wassalam,

Muhadjir Effendy

Demikian isi dari  Klarifikasi Mendikbud Muhajir Tentang Beban Kerja Guru Pada Lima Hari Kerja, semoga dapat memberikan pencerahan.
Portal Info Guru

muhajir efendi

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, bahwa draft peraturan presiden (Perpres) mengenai program lima hari sekolah sudah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).  "Sudah di tangan Mensesneg. Sudah clear. Dari Mendikbud sudah final," kata Muhadjir di Istana Negara, Rabu (19/7).

Meski draft ini telah selesai, tapi ada beberapa poin yang akan disempurkanan dengan mendengarkan masukan dari berbagai pihak. Sejauh ini, Muhadjir mengkalim, telah memberikan pemahanan yang utuh agar program lima hari sekolah (LHS) tidak disalahartikan lagi.

Menurutnya, dalam Perpres ini sedikit yang dirubah. Sebagian besar poin yang dituangkan dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017.

Muhadjir menjelaskan, meski ada Perpres yang menekankan mengenai pendidikan karakter dan sekolah yang dilakukan hanya dalam lima hari, pemerintah tidak akan memaksa pihak sekolah serentak menjalankan Permendikbud tersebut. Semuanya dilakukan secara bertahap.

Dalam sistem pembelajaran selama delapan jam, siswa di tingkat sekolah manapun tidak akan dipaksa untuk belajar terus di kelas. Misalnya, untuk siswa sekolah dasar yang selesai pembelajaran sampai pukul 13.00, mereka dipersilahkan untuk mengikuti kegiatan lain seperti madrasah, atau kegiatan ekstakulikuler lain seperti menari. "Itu akan diakui sekolah sebagai kegiatan penguatan karakter," paparnya.

Selain itu, Muhadjir menjelaskan, bahwa program LHS yang mengharusnya siswa bisa belajar selama delapan jam juga akan memberikan pengaruh baik bagi penilaian guru. Sistem ini bisa memudahkan guru yang kekurangan jam mengajar seperti guru agama atau bahas asing agar bisa mengajar pada lima hari kerja. Guru ini dibebaskan untuk membantu mengajar mata pelajaran lain, tetapi tetap yang mereka kuasai.
Portal Info Guru

Sekolah Ini Terapkan Sistem SKS

Sejumlah sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Yogya akan menerapkan sistem satuan kredit semester (SKS). Layaknya kuliah, sekolah tersebut memungkinkan siswa yang berprestasi akan bisa menyelesaikan pembelajaran lebih cepat. Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Edy Heri Suasana menjelaskan, ada tujuh SMP yang akan menerapkan sistem SKS tersebut.

Tujuh sekolah ini diantaranya adalah SMP Muhammadiyah 3 Yogya, SMPN 2, SMPN 5, SMPN 16, SMPN 8, SMPN 7, dan SMPN 1. “Sistem SKS ini akan diterapkan pada tahun ajaran baru, namun beberapa sekolah di luar DIY sudah ada yang menerapkan,” jelasnya, Rabu (28/6/2017).
Aturan terkait dengan penerapan sistem SKS ini mengacu pada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 158 Tahun 2014.

Adapun sejumlah persyaratan teknis untuk sekolah yang menerapkan sistem tersebut di antaranya jumlah ruang belajar harus lebih banyak dari rombongan belajar (rombel), jumlah guru memadai, serta setiap ruangan mulai dari laboratorium hingga musala yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran.
Banyaknya ruang belajar itu, kata dia, untuk persiapan moving class. Moving class ini dilaksanakan agar potensi peserta didik dapat benar-benar terasah. Sementara, untuk kurikulum pendidikan maupun muatan lokal yang diajarkan tidak ada perubahan. Dia menyebutkan, bagi sekolah yang hendak menerapkan sistem SKS tersebut, harus membuat analisa dan memaparkan ke Dinas Pendidikan.
Pihaknya juga akan melakukan pengujian sebelum menyatakan sekolah tersebut dinyatakan layak menerapkan sistem SKS.

Jika sudah dinyatakan bisa menggunakan sistem ini, sekolah yang lolos akan melaksanakan sistem SKS bertahap mulai dari kelas tujuh dulu pada tahun pertama. Dari penghitungan, ada 240 SKS untuk menyelesaikan jenjang pendidikan SMP. “Dalam kondisi normal total SKS tersebut bisa diselesaikan dalam enam hingga delapan semester. Namun jika sampai delapan semester belum selesai, maka ada kemungkinkan dikenai drop out (DO) layaknya dalam sistem perkuliahan,” ulasnya.
Lebih Cepat Meskipun ada sistem DO, namun, bagi siswa berprestasi akan memungkinkan untuk menyelesaikan pembelajaran secara lebih cepat. Sebaliknya, bagi siswa yang kurang optimal maka pembelajarannya akan lebih lambat.

Menurut Edy, total 240 SKS ini bisa jadi hanya diselesaikan empat semester atau dua tahun, bahkan juga memungkinkan sampai empat tahun. Tetapi, tidak ada yang tinggal kelas. Hanya nantinya, ada sejumlah siswa yang mengalami kelebihan SKS.
Portal Info Guru

kemenpan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur memberikan alokasi formasi khusus untuk penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

"Saya sudah sampaikan kepada Ibu Bupati Jember bahwa untuk CPNS jalur umum masih dilakukan moratorium, namun daerah bisa mengajukan formasi jalur khusus sesuai yang dibutuhkan," kata Asman saat melakukan kunjungan kerja di Mapolres Jember, Senin.

Menurutnya pemerintah daerah yang mengajukan CPNS lewat formasi khusus harus membuat 'roadmap'nya, berapa yang dibutuhkan dan datanya harus detail.

"Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia saat ini masih didominasi oleh tenaga yang memiliki kemampuan administratif dan sudah terlalu banyak, sehingga ke depan kita butuh orang-orang yang ahli di bidangnya," tuturnya.

Untuk itu, pihaknya masih menunggu usulan kepala daerah yang mengajukan formasi khusus dan jumlahnya disesuaikan dengan beban kerja daerah dan beban kerja itulah yang menjadi ukuran untuk mengajukan formasi khusus.

"Penerimaan CPNS formasi khusus juga diselaraskan dengan  visi misi kepala daerah, sehingga pemerintah akan mendukung ASN formasi khusus yang dibutuhkan kepala daerah sesuai dengan visi misinya," katanya.

Selain itu, lanjut dia, Kemenpan RB juga tidak akan menambah jumlah ASN ketika belanja pegawainya diatas 50 persen dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai langkah efisiensi anggaran.

"Saat ini moratorium CPNS jalur umum masih berjalan dan disisi lain banyak pegawai yang pensiun, sehingga otomatis beban anggaran untuk gaji pegawai juga berkurang. Kalau di daerah tersebut beban anggaran pegawai sudah di bawah 50 persen, maka pemerintah akan membuka penerimaan CPNS di daerah setempat," ujarnya.

Sementara Bupati Jember Faida mengaku sudah melakukan komunikasi dengan Menpan-RB terkait dengan rekrutmen CPNS formasi khusus, sehingga pihaknya masih menyiapkan data untuk kebutuhan CPNS formasi khusus.

"Seperti program prioritas di bidang pendidikan dan kesehatan yangtenaga ahlinya masih kurang di Jember, sehingga kami akan mengajukan usulan penambahan CPNS yang berbasis data dan bukan hanya kebutuhan," tuturnya.
Baca sumber disini
Portal Info Guru

Dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2017, Mendikbud mengeluarkan Surat Edaran tentang Pedoman Peringatan Hardiknas Tahun 2017

Surat Edaran Mendikbud Tentang Pedoman Peringatan Hardiknas Tahun 2017

Adapun Isi Surat Edaran Mendikbud adalah sebagai berikut ini :

  • Menetapkan bulan Mei 2017 sebagai Bulan Pendidikan dan Kebudayaan, yang diperingati dengan kegiatan-kegiatan bernuansa pendidikan dan kebudayaan sejak bulan April 2017 dengan konsep pelibatan semua unsur masyarakat serta memasang spanduk atau publikasi berisi tema Hari Pendidikan Nasional Tahun 2017,
  • Tema Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2017 adalah “Percepat Pendidikan yang Merata dan Berkualitas”
  • Logo Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2017. Link Download Logo Tema Hardiknas 2017 dan Logo Tut Wuri Handayani
  • Selain menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2017 diharapkan setiap instansi juga diharapkan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang menyemarakan Peringatan Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2017

Selengkapnya tentang Surat Edaran ini bisa anda unduh melalui link di bawah ini : 


Sekian dan semoga bermanfaat. 
Portal Info Guru

Kabar Pendaftaran CPNS 2017

KENDARI-  Pencari kerja di Sultra boleh bersiap-siap sebab dalam  waktu yang tidak lama bakal  ada penerimaan  CPNSD. Meski begitu,  rekruitmen tahun 2017  ini masih bersifat terbatas karena hanya untuk tenaga guru, medis dan tenaga teknis lainnya.

Kini pemerintah Sulawesi Tenggara tinggal menunggu informasi dari pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Sekertaris Daerah (Sekda) Sultra, Lukman Abunawas membenarkan informasi tersebut.

“Rekruitmen CPNS paling lama akan diumumkan pada bulan April mendatang. Kita masih menunggu keputusan resmi dari pihak Kementerian PANRB. Informasi terakhir, komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) masih melakukan rapat untuk mematangkan konsep rekruitmen CPNS tahun 2017,” kata Lukman saat ditemui diruang kerjanya, siang tadi  (17/3).

Ia menjelaskan bahwa, proses rekruitmen ini masih diperuntukan kepada tenaga-tenaga teknis dan diprioritaskan bagi daerah-daerah pemekaran. 

sumber : http://kendaripos.fajar.co.id/2017/03/17/horeee-pendaftaran-cpns-2017-dibuka/
Portal Info Guru

 Honorer K2

Pengangkatan honorer kategori dua (K2) menjadi CPNS bisa dimulai tahun ini. Dengan catatan, revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) dipercepat pembahasannya. 

Bila molor, proses pengangkatannya akan terhambat. Demikian dikatakan Wakil Ketua Baleg DPR Arif Wibowo, Kamis (9/3).

"‎Bisa saja honorer K2 diangkat PNS tahun ini. Jika memang agendanya dipercepat," ujarnya.

Menurut Arif, pihaknya‎ sudah pernah pasang target selesai Maret. Namun sepertinya bisa mundur lagi karena DPR saat ini masih menunggu surat dari presiden.

"Jika nanti revisi ASN telah disetujui dan disahkan pemerintah bersama DPR, maka terhitung enam bulan setelah pengesahan bisa dilakukan pengangkatan PNS tahun ini," terang politikus PDIP ini.

Hal yang sama diungkapkan ‎Kapoksi Baleg DPR RI Bambang Riyanto. Pembahasan revisi UU ASN prosesnya sangat singkat. Mengingat seluruh fraksi sudah menyetujuinya.

Sejak surat DPR RI yang ditandatangani Fachri Hamzah diterima presiden, maka selama itu pula terhitung 60 hari presiden memberikan hak jawabnya.

"Mudah-mudahan supresnya cepat diteken. Presiden pasti taat hukum, tidak mungkin melanggar UU 12/2012 dan UU 17/2014 DPR-MPR tentang pelaksanaan prolegnas," tandasnya.
Lihat sumber
Portal Info Guru

75 Persen Kelulusan Ditentukan Oleh Ini

Menjelang pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), hampir seluruh unit pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Makassar sibuk menggelar berbagai simulasi atau latihan menyelesaikan soal ujian dengan menggunakan komputer.

Sistem Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang dijadwalkan akan berlangsung pada bulan Mei mendatang. Hasil UNBK disebutkan bukan satu-satunya penentu kelulusan bagi siswa peserta ujian nasional. Hasil penilaian UNBK tidak menjamin kelulusan bagi peserta ujian nanti.

“Nilai UNBK itu tidak menentukan kelulusan siswa, sebab hasil ujian itu bukan satu-satunya penentu. Itu dikembalikan kepada masing-masing pihak sekolah,” ujar Ahmad Hidayat, Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Makassar diberitakan Rakyat Sulsel, Sabtu (4/3).

Ahmad menjelaskan, tingkat kelulusan siswa terletak pada hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN). Mengenai soal ujian USBN yang bermuatan mata pelajaran PPKN dan IPS ini dibuat langsung oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Jadwalnya akan diselenggarakan setelah UNBK berlangsung nanti.

“USBN ini sekolah yang menilai. Persentase nilai kelulusan USBN ini 75 persen dari sekolah, selebihnya 25 persen dari UNBK. Materi soalnya itu merupakan hasil MGMP pusat,” jelasnya.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Makassar, Hasbi menyampaikan, jelang pelaksanaan UNBK tingkat SMP, 2 Mei mendatang, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan PLN dan Telkom untuk mengantisipasi kendala dan ketersediaan koneksitas jaringan hingga jaminan pasokan listrik selama ujian berlangsung.

“Demi lancarnya pelaksanaan UNBK tahun ini, maka kita akan memanfaatkan sarana SMA dan SMK yang telah memiiki ruang lab komputer,” ujarnya.

Portal Info Guru

8 Sekolah Ikatan Dinas

Mau Jadi CPNS ! Inilah 8 Sekolah Ikatan Dinas Yang Wajib Anda Ketahui ! 

Berikut ini adalah informasi bagi anda yang ingin menjadi CPNS melalui sekolah ikatan dinas dan info tentang jadwal pendaftaran Sekolah ikatan dinas tahun 2017 yang wajib anda ketahui. Selengkapnya mari kita simak berita berikut ini : 

Pemerintah kembali membuka kesempatan kepada lulusan Sekolah Menengah Umum (SMU) sederajat untuk mengikuti seleksi calon siswa-siswi atau taruna-taruni pada delapan sekolah kedinasan pemerintah yang nantinya akan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Pendaftaran untuk ikatan dinas dilakukan secara online dan serentak melalui laman www.panselnas.id. 

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Setiawan Wangsaatmadja menjelaskan, ada beberapa sekolah ikatan dinas yang jumlah penerimaan siswanya bertambah.

Contohnya adalah Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dari tahun lalu hanya 900 orang sedang kan tahun ini menjadi 1.689 orang.

Jumlah keseluruhan mahasiswa atau taruna yang akan diterima pada sekolah kedinasan pemerintah di 2017 mencapai 8.348 orang. Dari jumlah tersebut terbanyak di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dengan jumlah 4.920 siswa, dan terendah Sekolah Tinggi Sandi Negara (STSN) dengan jumlah 100 siswa.

Pada pelamar yang berminat untuk mencermati dan menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan, seperti memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP elektronik dan NIK Kartu Keluarga.

“Kalau tidak cocok antara keduanya, otomatis akan ditolak,” tegas Setiawan seperti dikutip dari laman Setkab, Jumat (3/3/2017). Bagi lulusan SMU yang berminat bisa mendaftar pada 9  hingga 31 Maret 2017.

Pelamar, lanjut Setiawan, juga hanya diperbolehkan mendaftar di satu sekolah ikatan dinas. “Kalau ada yang memaksakan, maka yang bersangkutan akan gugur secara otomatis,” ujarnya.

Setelah melalui pendaftaran secara online, seleksi akan dilakukan secara bertahap di kementerian atau lembaga masing-masing. Ada yang melakukan seleksi sebelum atau sesudah pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan menggunakan Computer Assisted Tes (CAT).

Untuk penerimaan siswa di delapan sekolah kedinasan pemerintah tahun ini, menurut Setiawan, para peserta yang memenuhi syarat untuk mengikuti SKD dan CAT dipungut biaya sebesar Rp 50.000 per peserta.

“Ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 63/2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Badan Kepegawaian Negara,” jelas Setiawan.

Selain itu, ada beberapa Sekolah Kedinasan yang memungut biaya pendaftaran selain biaya tes SKD, yakni PKN STAN (Kemenkeu), STTD (Kemenhub), STIS (BPS) dan STMKG (BMKG).

Setiawan juga mengingatkan, agar masyarakat berhati-hati terhadap kemungkinan terjadinya penipuan. “Tidak ada satu orang atau pihak manapun yang bisa membantu kelulusan dengan kewajiban menyediakan uang dalam jumlah tertentu. Jadi jangan percaya calo,” tegas Setiawan.

Berikut adalah lembaga pendidikan kedinasan yang membuka pendaftaran adalah:
  1. Kementerian Keuangan (PKN STAN) 4.920 orang, 9 – 31 Maret 2017
  2. Kementerian Dalam Negeri (IPDN) 1.689 orang, 9 – 31 Maret 2017
  3. Kementerian Perhubungan (STTD) 165 orang, 9 – 31 Maret 2017
  4. Kemenkum HAM (Poltekip dan Poltekim) 500 orang, 9 – 31 Maret 2017
  5. Badan Intelejen Negara (STIN) 124 orang, 9 – 31 Maret 2017
  6. Badan Pusat Statistik (STIS) 600 orang, 9 – 31 Maret 2017
  7. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (STMKG) 250 orang, 9 – 31 Maret 2017
  8. Lembaga Sandi Negara (STSN) 100 orang, 9 – 31 Maret 2017.
Para pelamar yang diterima pada sekolah-sekolah tersebut akan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) setelah dinyatakan lulus pendidikan serta memperoleh ijazah dari Lembaga Pendidikan Kedinasan dimaksud, dan ditempatkan pada jabatan tertentu berdasarkan usulan dari Kementerian dan Lembaga yang bersangkutan dan Pemerintah Daerah berdasarkan formasi yang ditetapkan oleh Menteri PANRB.

Baca sumber disini
Portal Info Guru

Honorer K2

Kemenpan RB tetap berpedoman pada aturan yang berlaku. Siapa saja honorer K2 yang ingin menjadi PNS, harus ikut seleksi dulu.

Riauterkini-JAKARTA- Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) tetap berpedoman kepada aturan perundang-undangan yang berlaku. Di mana honorer K2 tetap harus ikut seleksi CPNS,‎ pijakan hukum rekrutmen CPNS adalah UU ASN.

Di mana, salah satu persyaratan untuk menjadi ASN adalah harus melalui seleksi dan batas maksimal usianya 35 tahun. Sehingga kalau para honorer K2 ingin tetap jadi PNS harus melalui seleksi CPNS.

"Ya selama UU ASN belum resmi direvisi dan dibahas, pijakan hukumnya UU ASN yang ada sekarang. Ini PP ASN kan sudah mau ditetapkan, jadi kami pakai itu nanti," kata Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Setiawan Wangsaatmadja di Jakarta, Kamis (2/3/17).

Menurutnya, Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah menjadi usulan inisiatif DPR dinilai masih wacana. Pasalnya, hingga saat ini belum ada keputusan apa-apa tentang revisi tersebut. Bahkan, DPR dan pemerintah juga belum melakuan pembahasan bersama.

Meski begitu Iwan menyatakan, jika presiden sudah menetapan surat presiden (Surpres) untuk membahas revisi UU ASN, pihaknya siap melaksanakan.

"Selama belum ada perintah, Kemenpan-RB memegang aturan undang-undang ASN. Kalau honorer K2 menuntut PP tidak boleh disahkan karena revisi UU ASN sementara jalan, tidak masalah,"

Ia juga menyerahkan kepada para honorer berpendapat kalau mereka tidak ingin ada tes CPNS. Karena menurutnya itu hak honorer K2 berpendapat demikian. Pemerintah menjalankan aturan yang jelas pijakan hukumnya‎.

"Bila honorer K2 ingin jadi PNS, harus ikut seleksi, harus ada formasi jabatannya, dan usianya tidak boleh di atas 35 tahun," jelasnya.
Portal Info Guru

duta besar arab indonesia

Pemerintah Arab Saudi akan membuka institusi pendidikan Bahasa Arab di Indonesia.

Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Osama bin Mohammed Abdullah Al Shuaibi mengatakan, tiga institusi pendidikan tersebut akan dibuka di tiga kota besar.

"Tiga institusi pendidikan itu akan dibuat di Makassar, Surabaya, dan Medan," kata Osama dalam jumpa pers di Kantornya, Selasa (28/2/2017), di Jakarta.

Osama menekankan, tujuan dibukanya institusi pendidikan itu adalah untuk misi pengembangan pendidikan Bahasa Arab di Indonesia.

Ia memastikan institusi-institusi ini tidak terjamah pengaruh radikal.

"Hanya untuk pendidikan Bahasa Arab. Kami tidak akan memperbolehkan pihak manapun untuk mempergunakan institusi tersebut untuk tujuan atau kepentingan lain," jelas Osama.

Pendirian tiga institusi pendidikan ini, lanjut Osama, merupakan salah satu nota kesepahaman (MoU) yang akan ditandatangani Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz saat melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo.

Total, ada 10 perjanjian kerja sama yang akan ditandatangani Salman dan Jokowi.

Selain di bidang pendidikan, ada juga kerja sama di sektor perikanan, keamanan, pendidikan, agrikultural, kesehatan dan penerbangan. Raja Salman dijadwalkan tiba di Indonesia pada Rabu (1/3/2017).

Presiden Joko Widodo akan langsung menyambut kedatangan Raja Salman di Bandara Halim Perdanakusuma.

Setelah itu, kedua Kepala Negara akan melakukan pertemuan di Istana Bogor. Raja Salman akan berada di Jakarta dan melakukan berbagai kegiatan lain hingga 4 Maret.

Setelah itu, Raja Salman dan rombongan yang terdiri dari 1500 orang berlibur di Bali hingga tanggal 9 Maret.

Lihat sumber disini
Portal Info Guru

JAKARTA – Dari 794 pengaduan tentang layanan publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang masuk ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sepanjang 2016, sebanyak 29,8 persen masyarakat mengeluhkan adanya permintaan imbalan, 20,24 persen penyimpangan prosedur, dan tujuh persen mengenai pungutan liar. Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Amzulian Rifai, mengatakan hal tersebut sesuai acara penandatangan nota kesepahaman dengan Kemdikbud, di Jakarta, Senin (27/2).

Amzulian menyampaikan bahwa pengungkapan laporan tersebut bukan untuk mempermalukan suatu lembaga, namun semata-mata demi meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Bagi ORI yang terpenting adalah bagaimana respons publik pada pelayanan publik yang diberikan lembaga publik,” katanya. Karena itu, tambahnya, penandatanganan nota kesepahaman tersebut penting sebab melalui kerja sama ini, komunikasi, koordinasi akan semakin baik.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, dan Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Amzulian Rifai, menandatangani nota kesepahaman dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Kemdikbud. Nota kesepahaman ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan masyarakat yang prima sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. “Nota kesepahaman ini merupakan inisiatif dari Kemdikbud untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima.

Ini merupakan komitmen kami sebagai institusi kementerian maupun sebagai aparatur negara,” kata Muhadjir. Ruang lingkup kerja sama Kemendikbud dan ORI, meliputi koordinasi penanganan dan penyelesaian pengaduan masyarakat, pencegahan maladministrasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pertukaran informasi/data pelayanan publik.

Mendikbud menyampaikan harapannya agar kerja sama dengan ORI menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan publik secara umum pada bidang pendidikan dapat meningkat. Secara khusus, Muhadjir menyampaikan keinginannya agar ORI dapat menjadi mitra dalam pengawasan dan pengendalian pada Ujian Sekolah Berstandar Nasional dan Ujian Nasional yang segera berlangsung agar dapat berjalan dengan baik dan minim praktik kecurangan.

Lihat sumber : disini
Portal Info Guru

Raja Salman dan Kemenag Akan Teken MoU Tentang Ini

Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud akan menandatangani lima Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman dengan Pemerintah Indonesia. Dua di antaranya dengan Kementerian Agama.

"Ada lima MoU yang disiapkan dengan pemerintah yang sudah mendapatkan persetujuan dengan pemerintahan Kerajaan Saudi Arabia, dua di antaranya terkait Kementerian Agama," kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat ditemui di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/2/2017).

Lukman menjelaskan, MoU pertama menyangkut penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Sedangkan MoU kedua di bidang pendidikan keagamaan dan peningkatan kerja sama kebudayaan di antara kedua negara.

Terkait penyelenggaraan haji dan umroh, kata Lukman, ada beberapa poin kesepahaman yang nantinya akan ditindaklanjuti dengan program-program yang lebih rinci.

Pada dasarnya, kata dia, MoU itu untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umroh.

Namun, Lukman tak merinci apakah MoU tersebut termasuk soal kuota haji. Sebab, beberapa pihak menginginkan agar kedatangan Raja Salman dapat membawa dampak pada peningkatan kuota haji.

Menurutnya, Indonesia baru saja mendapatkan penambahan 10.000 kuota haji dan hanya indonesia negara yang diberi tambahan kuota.

"Jadi kita harus syukuri dulu penambahan kuota. Jangan 10.000 belum dimanfaatkan sudah minta lagi. Tentu kan kita harus menenggang yang lain," ucap Lukman.

Raja Salman akan berada di Jakarta dari Rabu (1/3/2017) hingga Sabtu (4/3/2017). Selanjutnya, rombongan Raja Salman akan terbang ke Bali untuk berlibur hingga Kamis (9/3/2017).

Lawatan Raja Arab Saudi yang pertama kali sejak 47 tahun ini menyertakan 1.500 orang. Raja Salman akan bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, lalu berkunjung ke Masjid Istiqlal, berpidato di Gedung DPR dan menerima Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di Hotel Raffles.

Sumber : nasional.kompas.com
Portal Info Guru


Biaya pendidikan bukan lagi alasan bagi masyarakat untuk tidak mengenyam bangku kuliah. Sebab, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) memberikan banyak kuota untuk mahasiswa kurang mampu melalui jalur bidikmisi. Tahun ini Kemenristekdikti menambah kuota bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa tidak mampu itu menjadi 80 ribu dari tahun lalu 60 ribu.

Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPN) Jatim Prof Teguh Soedarto menyatakan, jumlah mahasiswa bidikmisi tahun ini bertambah menjadi 318 mahasiswa. Pagu mahasiswa di UPN Veteran Jatim mencapai 2.650 mahasiswa. Jumlah itu akan diisi dari 35 persen jalur SNM PTN, 35 persen mahasiswa jalur SBM PTN, dan 30 persen jalur mandiri.

Mekanisme pendaftaran bidikmisi dilakukan lewat laman tersendiri. Untuk bisa menjadi peserta bidikmisi, calon mahasiswa harus melalui mekanisme seleksi yang telah ditentukan pemerintah pusat. Ada beberapa persyaratan bidikmisi. Di antaranya, calon mahasiswa yang bersangkutan tidak mampu secara ekonomi.

Berdasar laman bidikmisi, tidak mampu secara ekonomi itu bisa dibuktikan melalui siswa penerima beasiswa miskin (BSM), pemegang kartu Indonesia pintar (KIP), atau sejenisnya. Selain itu, pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali maksimal Rp 3 juta per bulan. Bisa juga, pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp 750 ribu per bulan.

Teguh mengungkapkan, setelah diterima, para mahasiswa pendaftar bidikmisi itu akan kembali diverifikasi. Yakni, untuk memastikan bahwa mahasiswa yang bersangkutan benar-benar dari keluarga kurang mampu. Sebab, berdasar evaluasi tahun lalu, ada juga mahasiswa yang tidak jujur. ”Tapi, sebagian besar sudah mendapat rekomendasi sekolah,” jelasnya.

Wakil Rektor I Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Yuni Sri Rahayu menjelaskan, sesuai surat Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kemenristekdikti, kuota bidikmisi yang diterimanya 1.010 mahasiswa. Jumlah itu meliputi mahasiswa di jalur SNM PTN, SBM PTN, dan jalur mandiri.

Kuota itu ditetapkan dengan mempertimbangkan tahun sebelumnya. Yakni, jumlah mahasiswa yang kurang mampu pada tahun sebelumnya dan daya tampung mahasiswa di Unesa. Yuni menyatakan, upaya untuk merangkul mahasiswa kurang mampu terus dilakukan. ”Keseluruhan ada lebih dari 5.000 mahasiswa,” katanya.

Sementara itu, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan Universitas Airlangga (Unair) mendapatkan jatah 20 persen dari total penerimaan keseluruhan. Tahun ini ITS menerima 3.415 mahasiswa. Jumlah itu meningkat daripada tahun sebelumnya 3.330 mahasiswa. ”Tapi, jumlah pastinya masih menunggu hasil seleksi ujian masuk,” ujar Kepala Subdirektorat Penerimaan Mahasiswa dan Pengelolaan Kuliah Bersama ITS Siti Machmudah.

Calon mahasiswa baru bisa mendaftar bidikmisi dari semua jalur masuk. Juga, bisa mendaftar di semua jurusan di ITS. Kecuali, teknik sistem perkapalan double degree. Sementara itu, Unair tahun ini menerima calon mahasiswa baru lebih dari 5.000 orang.

Di lain pihak, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) telah memastikan jumlah siswa yang bisa diterima melalui jalur bidikmisi. Di antara 4.385 mahasiswa baru, ada 173 orang yang bisa meraih biaya pendidikan itu.

Meski demikian, bukan hanya beasiswa bidikmisi yang bisa diambil di UINSA. Kampus di Jalan Ahmad Yani itu juga menyediakan beasiswa lain yang mirip dengan bidikmisi. Karena itu, masih ada kesempatan bagi mereka yang belum berhasil meraih bidikmisi.

Pemerintah pusat memang melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan generasi muda berprestasi. Selain menambah kuota, pemerintah menaikkan tambahan biaya hidup untuk para mahasiswa bidikmisi. Yakni, dari Rp 600 ribu per bulan menjadi Rp 650 ribu per bulan.

Dirjen Belmawa Kemenristekdikti Intan Ahmad dalam kunjungannya ke Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) awal Februari lalu menyebut bahwa pemerintah tidak main-main dalam membantu peningkatan pendidikan. Dalam satu tahun, anggaran yang dikucurkan mencapai Rp 3,2 triliun untuk lebih dari 320 ribu mahasiswa. Calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu dibantu. Para calon mahasiswa bidikmisi bisa melamar melalui jalur SNM PTN, SBM PTN, dan jalur mandiri.

Penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri selama ini dikenal sebagai jalur bagi calon mahasiswa dari keluarga berada. Namun, Intan menegaskan, mahasiswa yang masuk dari jalur mandiri juga bisa mendapatkan bidikmisi. ”Bisa saja tidak diterima di SNM PTN dan SBM PTN, lalu masuk ke jalur mandiri,” katanya.

Menurut dia, jalur mandiri merupakan cara masuk saja. Sebab, selama ini banyak mahasiswa di jalur mandiri yang terima bidikmisi. Intan menambahkan, kuota bidikmisi sebanyak 80 ribu tersebut akan disebar untuk perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) di Indonesia.
Portal Info Guru

gtt

Setelah diambil alih oleh provinsi, nasib Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) SMA/SMK semakin tidak jelas. Sebagai salah satu contohnya, di Kabupaten Sukoharjo, para GTT dan PTT mengeluh dan menuntut kejelasan nasibnya, terutama mengenai kesejahteraan mereka ke DPRD Sukoharjo.

Mereka memang sempat mendengar informasi bahwa setelah diambil alih provinsi, GTT/PTT akan digaji sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP). Namun informasi yang mereka terima kemudian, bahwa PTT menjadi tanggung jawab sekolah lagi. Malah muncul wacana, PTT akan dibayar dengan dana BOS, padahal dana BOS hanya dapat digunakan sebanyak 15 persen.

Dalam audiensi tersebut, Ketua GTT-PTT SMA/SMK Negeri Sukoharjo, Joko Novianto mengatakan, persoalan gaji juga dialami GTT. Mereka bisa mendapatkan upah sesuai UMK dengan dua syarat. Yakni sesuai dengan latar belakang pendidikan dan memiliki jam mengajar selama 24 jam selama satu minggu. Masalahnya, tidak semua GTT memiliki kesempatan untuk mengajar selama 24 jam karena bertabrakan dengan guru PNS.

Oleh karena itu, mereka mengajukan beberapa menuntut antara lain, GTT/PTT bergaji setara UMP/UMK, prioritas penggajian berdasar masa kerja, mendapat jaminan kesehatan, tambahan penghasilan serta punya kepastian sumber penggajian yang dianggar oleh provinsi secara berkesinambungan. Diaudit ulang, dan minta pengawalan dari Komisi IV

Siapa pun yang berada pada posisi GT/PTT saat ini, tentu akan merasakan, betapa beratnya kondisi yang mereka alami. Bukan hanya berat secara fisik, namun juga berat secara psikologis. Apalagi dalam masa peralihan ini, di mana berita demi berita berseliweran simpang siur lewat media-media cetak, online dan terutama adalah media sosial (Medsos).

Persoalan GTT/PTT memang bukan hanya masalah yang terjadi Sukoharjo saja, tapi juga masalah semua kabupaten di wilayah Jawa Tengah, karena ini merupakan dampak dari sebuah kebijakan. Karena merupakan keluhan bersama, akan lebih efektif bila saran, masukan dan kritik membangun dilakukan secara bersama-sama dengan cara yang positif. Kemajuan teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan sebagai media untuk berkeluh kesah, atau menyuarakan aspirasi dalam konteks dan cara yang tidak anarkis.
Untuk masa sekarang, tampaknya memang perlu sebuah action yang “mengganggu” mata dan pikiran, agar mampu merebut perhatian dari publik maupun aparat pemerintah. Ingat fenomena wisata Jeglongan Sewu? Fenomena itu menjadi besar juga karena Medsos, dan itu factual, bukan berita hoax. Lantaran menjadi heboh di media sosial, hal itu akhirnya mengusik perhatian pemerintah, yang akhirnya membentuk tim Saber Jalan Berlubang.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Sukoharjo, Wawan Pribadi mengutarakan persoalan GTT/PTT tersebut merupakan ranah provinsi. Meski begitu, ia akan segera menyampaikan keluhan dan tuntutan para GTT/PTT Sukoharjo tersebut bila ada agenda komisi.Kita berharap, meski itu persoalan provinsi, Pemkot dan DPRD Surakarta harus lebih intens melakukan koordinasi, terutama terkait keluhan, pertanyaan, kritik maupun saran. Di luar itu, kita yakin Pemerintah Provinsi telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi dari berbagai kemungkinan ketika menarik SMK ke Provinsi, termasuk salah satunya adalah nasib para GTT/PTT tersebut. Para guru GTT/PTT memang perlu kepastian, karena kepastian itu ibarat air di tengah padang pasir. Bagaimana Guru GTT bisa berbagi ilmu untuk mencerdaskan masyarakat apabila dalam kepalanya selalu terlintas nasibnya yang tidak menentu, gaji yang belum cair dan pikiran-pikiran “buruk” lainnya
Portal Info Guru

pns padang

Semakin seimbangnya komposisi belanja daerah Pemerintah Kota Padang ,hal ini sangat baik bagi laju perkembangan kota. Dengan begitu nantinya,  Kota Padang bisa kembali menerima Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang Rudi Rinaldy mengatakan, saat ini komposisi antara Belanja Langsung (BL) dengan Belanja Tidak Langsung (BTL) sudah berada di jalur dan lajur yang benar. Saat ini BTL sebesar 50,49 persen, sedangkan BL sebesar 49,51 persen.

"Ini mengindikasikan Pemko Padang lebih mementingkan belanja publik bagi warganya dari pada belanja pegawai," ucap Rudi.

Rudi berharap tahun depan nilai komposisi BL lebih besar dibandingkan BTL. Rudi menyinggung, apabila komposisi belanja daerah Kota Padang ini cukup bagus dan dapat menghapus moratorium penerimaan pegawai, tentunya akan berimbas baik juga bagi Kota Padang.

"Jika menurut MenPAN-RB komposisi ini cukup, tentu akan menghapus moratorium," terangnya.

Seperti diketahui Belanja Daerah Kota Padang tahun 2017 ini lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Di mana pada 2016 lalu BTL berada di kisaran 52,56 persen dan BL di angka 47,44 persen.

Sementara itu, Walikota Padang H. Mahyeldi Ansyarullah  mengatakan, belanja daerah Kota Padang yang hampir berimbang itu yakni Belanja Langsung (BL) dan Belanja Tidak Langsung (BTL).

"Dengan begitu nanti kita sudah bisa kembali menerima CPNS," ujar Walikota Padang.

Menurut Mahyeldi, hampir seimbangnya belanja daerah karena usaha keras Pemerintah Kota Padang selama beberapa waktu belakangan ini.

Demikian Informasi yang admin kutip dari Harian Haluan. Baca sumber Disini

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget
Laporkan Link Rusak Disini
×
_

Kirim masukan, keluhan, atau request aplikasi kepada admin melalui pesan di bawah ini