Articles by "Berita Nasional"
Portal Info Guru

Info Cuti Bersama Lebaran 2018
Berikut ini adalah Info lengkap seputar libur/Cuti Bersama Lebaran 2018. Pemerintah menambah cuti bersama Idul Fitri 2018 melalui perubahan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2018. SKB itu memutuskan perubahan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri dari sebelumnya 4 hari, menjadi 7 hari.

Dalam SKB Tiga Menteri sebelumnya yang ditetapkan tanggal 22 September 2017 lalu, cuti bersama Idul Fitri ditetapkan pada tanggal 13, 14, 18, dan 19 Juni 2018. Sedangkan dalam SKB Tiga Menteri bernomor 223/2018, nomor 46/2018, dan nomor 13/2018, cuti bersama Idul Fitri 2018 (1439 Hijriah) bertambah dua hari sebelum lebaran yaitu tanggal 11 dan 12 Juni, dan sehari sesudah lebaran yakni tanggal 20 Juni. Cuti bersamanya menjadi tanggal 11, 12, 13, 14, 18, 19 dan 20 Juni 2018.

Libur Idul Fitri sendiri jatuh pada tanggal 15-16 Juni 2018 di hari Jumat dan Sabtu.  “Tambahan cutinya tanggal 11, 12 dan 20 Juni,” ujar Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani dalam penandatanganan SKB tiga Menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (18/04).

Perubahan SKB itu ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. Acara tersebut turut dihadiri Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Puan menambahkan, salah satu pertimbangan penambahan cuti bersama itu terkait dengan pengaturan arus lalu lintas. "Salah satu pertimbangan kenapa ditambah cuti bersama yaitu untuk mengurai arus lalu lintas sebelum lebaran dan sesudah mudik lebaran," jelas Puan.

Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat cukup waktu untuk bersilaturahmi dengan keluarga. "Semoga semua hal yang dipersiapkan bisa dijalankan dengan baik. Kami berharap apa yang dilakukan saat ini bermanfaat bagi masyarakat dalam rangka melakukan silaturahmi," imbuh cucu Presiden Pertama RI tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini menjelaskan SKB ini berlaku untuk TNI, POLRI, pegawai swasta, dan BUMN. Sedangkan cuti bersama bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. (sumber menpan.go.id)
Portal Info Guru

Info Sekolah Ikatan Dinas 2018

Berikut ini adalah info terbaru tentang Sekolah Ikatan Dinas 2018 yang berisi tentang ; daftar sekolah ikatan kedinasan 2018, jadwal pendaftaran sekolah kedinasan 2018 yang masih dibuka hingga saat ini.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permenpan RB) Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Mahasiswa-Mahasiswi / Taruna-Taruni Sekolah Kedinasan Pada Kementerian / Lembaga Tahun 2018. Sebagaimana diketahui Sekolah Kedinasan  merupakan  Perguruan  Tinggi  yang diselenggarakan  oleh  Kementerian  Keuangan, Kementerian Dalam  Negeri,  Kementerian  Hukum dan  Hak  Asasi Manusia,  Kementerian  Perhubungan,  Badan  Pusat Statistik,  Badan  Meteorologi,  Klimatologi,  dan  Geofisika, Badan  Intelijen Negara,  Badan  Siber  dan  Sandi  Negara dengan pola ikatan dinas dan/atau pola pembibitan.

Taruna Taruni yang mengikuti pendidikan pada sekolah kedinasan yang disebutkan di atas dipersiapkan untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hal ini dinyatakan dalam Pasal 2 Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Tujuan  Penerimaan  Mahasiswa-Mahasiswi/Taruna-Taruni Sekolah  Kedinasan pada  Kementerian/Lembaga  Tahun  2018, untuk:
  1. Memperoleh  pegawai  negeri  sipil  dari  lulusan sekolah kedinasan  yang  memiliki  kompetensi  spesifik  yang dibutuhkan  oleh  Kementerian, Lembaga  dan  Pemerintah Daerah
  2. Memperoleh  pegawai  negeri  sipil  dari  lulusan sekolah kedinasan  yang  memiliki  karakteristik  pribadi  sebagai pelayan publik; dan
  3. Memperoleh  pegawai  negeri  sipil  dari  lulusan Sekolah Kedinasan  yang  memiliki  karakteristik  sebagai  pemersatu Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Bagaimana Tahapan seleksi Sekolah Kedinasan? Berdasarkan Pasal 6 Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Mahasiswa-Mahasiswi / Taruna-Taruni Sekolah Kedinasan Pada Kementerian / Lembaga Tahun 2018, Tahapan seleksi Sekolah Kedinasan terdiri dari:
  • Seleksi  administrasi  yang  dilakukan  oleh  masing-masing panitia seleksi pada Kementerian/Lembaga;
  • Seleksi  kompetensi  dasar  dengan  sistem  Computer Assisted Test (CAT) dan;
  • Seleksi  lanjutan  dapat  berupa  tes  kesehatan,  tes kesamaptaan,  tes  psikologi,  tes  wawancara,  dan  tes lainnya  yang  dipersyaratkan  oleh sekolah  kedinasan  di masing-masing Kementerian/Lembaga.
Info menarik dari Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Mahasiswa-Mahasiswi / Taruna-Taruni Sekolah Kedinasan Pada Kementerian / Lembaga Tahun 2018 adalah terkait Nilai  ambang  batas Kelulusan SKD, TIU dan TKP, yakni sebagai berikut
(1) Nilai  ambang  batas  Seleksi  Kompetensi  Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b yaitu:
     a. 143  (seratus  empat  puluh  tiga)  untuk  Tes Karakteristik Pribadi;
     b. 80 (delapan  puluh)  untuk  Tes  Intelegensia  Umum; dan
     c. 75  (tujuh  puluh  lima)  untuk  Tes  Wawasan Kebangsaan.

(2)  Bobot Nilai  ambang  batas  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) yaitu:
      TWK  35 (tiga  puluh  lima)  soal  dengan  bobot  nilai, menjawab salah 0 (nol), menjawab benar 5 (lima), dan tidak menjawab 0;
       TIU 30 (tiga puluh) soal dengan bobot nilai, menjawab salah  0  (nol),  menjawab  benar  5  (lima),  dan  tidak menjawab 0 (nol);
      TKP  35 (tiga  puluh  lima)  soal  dengan  bobot  nilai, apabila  menjawab  terendah  1 (satu)  dan  tertinggi  5 (lima) , serta tidak menjawab 0 (nol).

(3)  Setiap  peserta  seleksi  Sekolah  Kedinasan  wajib memenuhi  nilai  ambang batas seleksi  kompetensi  dasar yang  nilainya  dikeluarkan  secara resmi  oleh  Badan Kepegawaian Negara.

Bagi lulusan SMA SMK yang melamar pada Sekolah Kedinasan perlu ditehui bahwa Pelamar harus melakukan  pendaftaran  dilakukan  secara daring/online melalui portal https://sscndikdin.bkn.go.id dan  dilanjutkan  dengan  melengkapi  proses  pendaftaran pada masing-masing portal Sekolah Kedinasan mulai tanggal 9 April – 30 April 2018. Harus diingat bahwa Pelamar  hanya  boleh  mendaftar  di 1  (satu)  Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga.  Apabila  pelamar  diketahui  mendaftar  lebih  dari 1  (satu)  Sekolah  Kedinasan  pada  Kementerian/Lembaga,  yang bersangkutan dinyatakan gugur.

Download Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2018 –disini--

Adapun Daftar sekolah ikatan dinas tersebut terdiri dari : 
Politeknik Keuangan Negara PKn STAN 
Sekolah Tinggi Ilmu Statistik STIS Tahun Akademik 
Sekolah Tinggi Sandi Negara STSN. 
Akademi Imigrasi (AIM) / POLTEKIM 
Akademi ilmu pemasyarakatan (AKIP) / POLTEKIP 
Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (STMKG)
Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) 
Sekolah Kedinasaaan di lingkungan Kementerian Perhubungan 
Sekolah Tinggi Intelejen Negara STIN 

Demikian info tentang Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Mahasiswa-Mahasiswi / Taruna-Taruni Sekolah Kedinasan Pada Kementerian / Lembaga Tahun 2018 semoga bermanfaat.

Sumber artikel : klik disini
Portal Info Guru

UNBK

UNBK belum bisa diterapkan 100 persen di seluruh provinsi di Indonesia - Pelaksanaan ujian tahun ini dimulai dari jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) meninjau pelaksanaan UN berbasis komputer (UNBK) di Jakarta, yakni di SMK Negeri 29 dan SMK Negeri 6 Jakarta. Sesuai peraturan, Mendikbud hanya melihat suasana siswa menjalani UNBK dari luar ruang ujian.

Sesuai Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018, setiap ruang UNBK hanya boleh dimasuki oleh peserta ujian, pengawas, proktor, atau teknisi. Selain itu di setiap ruang UNBK juga wajib ditempel pengumuman bertuliskan: “DILARANG MASUK RUANGAN SELAIN PESERTA UJIAN, PENGAWAS, PROKTOR, ATAU TEKNISI. TIDAK DIPERKENANKAN MEMBAWA ALAT KOMUNIKASI DAN/ATAU KAMERA DALAM RUANG UJIAN”.

“Dari luar kelas kita juga bisa mengintip kondisi atau keadaan bagaimana mereka mengadakan UNBK,” ujar Mendikbud di SMKN 29 Jakarta. Jadwal UNBK di SMK ini dibagi menjadi dua  gelombang per hari untuk total peserta 247 siswa.

Setelah meninjau penyelenggaraan UNBK di SMKN 29 Jakarta, Mendikbud segera menuju SMKN 6 Jakarta yang terletak tidak jauh dari SMKN 29 Jakarta. DI SMKN 6 Jakarta Mendikbud juga memantau pelaksanaan UNBK dari luar kelas dengan berkeliling sekolah. Ia juga melihat suasana ujian di dalam kelas melalui sistem kamera pengawas atau CCTV. Monitor CCTV di SMKN 6 Jakarta bisa dilihat di ruang kepala sekolah.

Mendikbud mengatakan, UNBK belum bisa diterapkan 100 persen di seluruh provinsi di Indonesia. Hingga tahun ini, baru ada 19 provinsi yang melaksanakan 100 persen UNBK di seluruh sekolahnya, sedangkan provinsi lain beragam tingkat persentase pelaksanaan UNBK. “Paling rendah 60 persen,” ujarnya.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu menuturkan, tahun depan pemerintah akan memprioritaskan daerah-daerah terpencil agar dapat melaksanakan UNBK. “Terutama dalam memberikan bantuan-bantuan yang diperlukan supaya bisa segera memenuhi ketentuan, dan bisa memenuhi standar sehingga bisa melaksanakan UNBK,” tuturnya.

Berdasarkan data Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud per tanggal 9 Maret 2018, ada 13.054 SMK yang menjalankan ujian nasional tahun ini. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12.495 SMK menerapkan UNBK (96 persen dari total sekolah), sedangkan sisanya masih menerapkan UN berbasis kertas dan pensil (UNKP).
Portal Info Guru

Gaji Pokok Guru dan PNS 2018
ilustrasi guru

Berikut ini adalah informasi terkait gaji pokok guru dan PNS di tahun 2018, muncul banyak pertanyaan di internet yang membahas tentang : gaji guru pns 2018tabel gaji pns 2018 terbaru, adakah kenaikan gaji pns 2018, dan bagaimana skema dan perhitungan gaji pns 2018. Mungkin posting ini bisa sedikit memberikan pencerahan pada rekan-rekan guru di seluruh Indonesia. 


Pemerintah berencana menaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN). Saat ini pemerintah sedang melakukan kajian untuk menentukan angka kenaikan gaji. Penyusunan konsep kenaikan gaji pokok abdi negara itu dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa sudah lebih dari 2 (dua) tahun PNS tidak memperoleh kenaikan gaji pokok.

Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PNS sebagai pengganti PP Gaji PNS sebelumnya, yakni PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS yang terakhir diubah dengan PP No. 30 tahun 2015, masih juga belum ditetapkan. Pada tahun ini, pemerintah masih menggunakan PP No. 30 tahun 2015 sebagai acuan untuk menentukan nominal gaji PNS.



Jika melihat dari lampiran PP tersebut, PNS golongan IA dengan nol tahun masa kerja diberi gaji Rp 1.486.500. Sedangkan paling tinggi adalah Golongan ID dengan gaji Rp 2.558.700. Kemudian PNS golongan IIA paling rendah menerima gaji Rp 1.926.000. Paling tinggi, golongan IID, menerima gaji Rp 3.638.200.

Sedangkan untuk golongan IIIA dengan nol tahun masa kerja, PNS digaji sebesar Rp 2.456.700. Sedangkan untuk golongan IIID paling tinggi digaji Rp 4.568.800. Terakhir, golongan IVA paling rendah digaji Rp 2.899.500. Sedangkan untuk Golongan IVE tertinggi digaji Rp 5.620.300.

BKN telah menyampaikan bahwa tidak ada skema kenaikan gaji PNS tahun 2018. Akan tetapi, PNS diberikan Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar gaji pokok sesuai dengan PP No. 25 Tahun 2017. Kebijakan tersebut dilatarbelakangi antara lain oleh beban keuangan negara akibat kenaikan gaji pokok PNS yang terkait dengan beban pensiun yang semakin meningkat.

Kebijakan THR PNS sudah berlangsung sejak 2016 dan THR sendiri berbeda dengan gaji ke-13, di mana THR hanya terdiri dari gaji pokok saja, sementara untuk gaji ke-13 terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja.

Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan mengatakan pengajuan usul kenaikan gaji pokok PNS meliputi analisis kebutuhan anggaran berikut simulasi dampak fiskalnya, yang akan dibahas dalam forum antar-kementerian/lembaga. Selain itu, pengusulan tersebut juga mempertimbangkan bahwa sudah lebih dari dua tahun PNS tidak memperoleh kenaikan gaji pokok.

"Jika usulan kenaikan gaji pokok tahun 2019 disetujui, selanjutnya akan dituangkan dalam Nota Keuangan serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) pada tahun 2019," kata Ridwan yang  kami  kutip dari Tempo (07/0318).

sumber artikel : klik disini
Portal Info Guru

Prioritas Pada CPNS 2018

Formasi tenaga kesehatan dan pendidikan  akan menjadi prioritas pada rekrutmen CPNS 2018 di daerah. Demikian dikatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur seusai acara penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah (SAKIP) Kabupaten/Kota dan Provinsi di Wilayah III di Yogyakarta, Selasa. "Penerimaan 2018 yang kami butuhkan tenaga kesehatan dan pendidikan," kata Menteri Asman.

Menurut dia, hingga saat ini masih banyak daerah yang kekurangan tenaga kesehatan. Demikian juga tenaga pengajar, masih banyak sekolah di berbagai daerah yang belum memiliki jumlah guru yang memadai.

Terkait kuota CPNS pada 2018, menurut Asman, hingga saat ini masih dalam penghitungan menyesuaikan dengan kemampuan belanja pegawai masing-masing daerah. "Itu sangat tergantung kepada berapa besar kemampuan daerah dalam memberikan belanja pegawai. Karena untuk daerah yang belanja pegawainya sudah di atas 50% kita tidak beri (kuota CPNS)," kata dia. Asman berharap setiap daerah tetap mampu menjaga keseimbangan antara belanja pegawai dengan belanja modal.

"Jangan pegawai bertambah tetapi pembangunan menurun. Harusnya pembangunan bisa meningkat dan pegawainya perlahan-lahan kami seimbangkan dengan porsi dan beban kerjanya," kata dia.  Asman Abnur mengungkapkan bahwa kementeriannya sudah menerima usulan CPNS 2018 dari berbagai Kementerian. "Sesuai dengan usulan-usulan dari kementerian dan lembaga sedang kami proses" ujarnya di Kantor Kemenkopolhukam Polhukam, Jakarta.

Kementerian PAN-RB, kata Asman, juga sedang menghitung kemampuan pemerintah dari sisi keuangan. Sebab penambahan pegawai akan berimplikasi kepada peningkatan anggaran kementerian atau lembaga. Selain itu, pemerintah juga memperhitungkan jumlah kebutuhan penerimaan CPNS dengan jumlah PNS yang akan pensiun dalam waktu dekat. Menpan-RB mengatakan bahwa kementeriannya akan segera menggelar rapat dengan berbagai kementerian atau lembaga lainnya untuk mengambil keputusan terkait penerimaan CPNS 2018.

"Mungkin dalam waktu dekat (akan ada keputusan)," kata Asman. Tahun lalu, sebanyak 60 kementerian atau lembaga dan 1 pemerintah provinsi membuka 17.928 lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Dari 17.428 formasi CPNS Kementerian/Lembaga, 1.850 di antaranya diperuntukkan bagi mereka yang menjadi lulusan terbaik alias cumlaude, 166 penyandang disabilitas, 196 putra/putri Papua dan Papua Barat.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat jumlah pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2017 mencapai 1,3 juta orang. Waspada Contoh Soal dan Berita Palsu Masyarakat diminta untuk mewaspadai dan tidak mempercayai kabar bohong (hoax) yang berisi kumpulan soal tes CPNS.

Hal itu sudah tersebar di media sosial, khususnya aplikasi percakapan WhatsApp. "Kami pastikan itu adalah khabar bohong atau hoax. Untuk itu kami minta masyarakat lebih waspada dan tidak mempercayainya," ucap Herman Suryatman, Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian PAN RB di Jakarta, beberapa waktu lalu. Untuk mengecoh pembaca agar mempercayai isinya, hoax tersebut diawali dengan kutipan pernyataan Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB. Hal itu untuk meyakinkan pemabca pada Februari 2018 dibuka pendaftaran CPNS 2018. "Pernyataan itu sama sekali tidak benar. Memang Pak Menpan sudah memberikan sinyal bahwa tahun 2018 ada rencana membuka kembali penerimaan CPNS, baik pusat maupun daerah. Namun untuk waktu dan jumlah formasinya belum ditetapkkan," ungkap Herman. Dijelaskan lebih jauh, bahwa saat ini Kementerian PANRB masih menunggu validasi usulan formasi dari instansi, termasuk dari Pemerintah Daerah. Validasi tersebut, diminta disampaikan secara online melalui aplikasi e-Formasi dan diharapkan sudah masuk semua akhir bulan Januari ini. Herman menghimbau warga masyarakat untuk lebih jeli dalam menerima dan mengakses informasi terkait CPNS. Herman menduga, beredarnya khabar bohong tersebut ujung-ujungnya penipuan atau penawaran jasa latihan soal CPNS. "Berdasarkan pengalaman, patut diduga beredarnya hoax tersebut muaranya ke penipuan atau motif bisnis menawarkan jasa latihan soal CPNS," papar Herman yang kami kutip dari http://bangka.tribunnews.com/.
Portal Info Guru

Hasil Pretest PPG 2018

Berikut ini adalah Info lengkap tentang Hasil Pretest PPG 2018 dan cara melihat hasil pretest 2018. Sebagaimana diketahui pre test PPG 2018 sudah dilaksanakan pada bulan November – Desember 2017 yang lalu. Pre tes PPG 2017 – 2018 tersebut menjadi salah dasar untuk menentukan peserta PPGJ (Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan) tahun 2018 (PPGJ 2018).

Berikut cara untuk mengetahui pengumuman hasil kelulusan Pretest PPG tahun 2018


Berikut merupakan cara melihat hasil Pretest PPG Guru Tahun 2018.

Langkah 1
Kunjungi laman situs : ap2sg.sertifikasiguru.id, kemudian pilih hasil pretest.

Hasil Pretest PPG Guru Tahun 2018



Langkah 2
Masukkan nomor NUPTK maupun Nomor Peserta Pretest PPG Guru Tahun 2018, kemudian tekan enter.

Hasil Pretest PPG Guru Tahun 2018



Langkah 3
Kita akan melihat apakah kita lulus dalam Pretest PPG Guru Tahun 2018 atau tidak.

Hasil Pretest PPG Guru Tahun 2018
Semoga bermanfaat.

Apabila anda berhasil masuk, kemudian Input NUPTK atau Nomor Peserta UKG Anda.
Pilih tanda pencarian di sampingnya, maka akan ditampilkan data nama, nomor peserta, status pegawai, asal sekolah, kualifikasi, jurusan S-1, perguruan tinggi asal, program studi sertifikasi, dan Pengumuman Hasil Pretest PPG tahun 2018 (lulus / tidak lulus).

sumber : klik disini
Portal Info Guru

Kemendikbud Terapkan Dua Rapor

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerapkan dua rapor pada semester II tahun ajaran 2017/2018. Hal itu menindanlajuti keluarnya Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).

Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu mengatakan pemerintah mengutamakan penerapan dua rapot pada jenjang SD. Kendati demikian, ia mengatakan penerapan dua rapor dilakukan secara bertahap. Mendikbud mengatakan pemerintah mengeluarkan Perpres PPK pada awal September 2017. Kemendikbud, ia mengatakan, tengah menindaklanjuti perpres dengan merumuskan sejumlah kebijakan.

"Tununannya sudah dimintai pendapat dari masyarakat," ujar dia, Senin (16/10).

Kemendikbud berencana mengeluarkan dua rapot siswa, yakni catatan kepribadian dan akademik. adi itu semacam daftar kegiatan siswa yang sifatnya ekstrakulikuler, Muhadir, Senin (21/8). Ia mengatakan rapor catatan kepribadian menjadi portofolio siswa terdata di data pokok pendidikan (Dapodik). Ia berujar setiap guru diwajibkan mencatat kepribadian atau karakter peserta didik dari jenjang SD hingga sekolah menengah.

Muhadjir mengatakan, skema cacatan kepribadian siswa tengah digodok di Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud. Rapot itu mencatat hal-hal istimewa, keahlian, dan catatan baik peserta didik. 

Ia menjelaskan langkah itu bertujuan menghindari kesalahpahaman kebijakan Kemendikbud, seperti Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Mendikbud tidak menyebut kapan target waktu pembahasan turunan Perpres PPK selesai.

Mendikbud mengatakan pemerintah membahas sejumlah aturan turunan Perpres PPK, seperti, hari sekolah, beban kerja guru, petunjuk pelaksanaan penguatan karakter semua jenjang muali PAUD, SD, SMP, SMA/SMK.

"(Terlaksanakanya) berturut-turut," ujar dia.

Pun tidak menutup kemungkinan, Kemendikbud menerapkan kebijakan hari sekolah pada semester depan. Namun, mendikbud tidak mengatakan apakah kebijakan hari sekolah serupa Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017.

sumber : klik disini
Portal Info Guru

ilustrasi

Kementerian Kordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mendukung penertiban perguruan tinggi negeri yang dilakukan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti). "Kita mempunyai banyak perguruan tinggi, tapi sebagian tidak didukung dengan kualitas. Ada sesuatu yang salah." Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK Agus Sartono menyampaikannya dalam siaran pers, Sabtu, 13 Oktober 2017.
Pekan ini Kemenristek Dikti menutup 25 PTS yang dianggap tidak memenuhi standar nasional pendidikan tinggi. Dengan demikian, sepanjang dua tahun terakhir tercatat 192 PTS ditutup dan dicabut izin operasionalnya.
Langkah penertiban ini didukung Kemenko PMK. "Masih ada sekitar 4.500 perguruan tinggi lainnya di Indonesia," kata Agus.

Dia mengatakan pencabutan izin operasi itu dilakukan karena PTS-PTS itu mengidap masalah serius. Umumnya perguruan tinggi itu tidak memiliki sistem administrasi, tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai, tidak memiliki cukup banyak mahasiswa karena tidak diminati, atau tidak mampu menghadirkan dosen yang cukup sehingga rasio dosen per mahasiswa tidak seimbang.
Situasi itu mengakibatkan proses belajar-mengajar tak bisa berjalan dengan baik. Apalagi, kampus bermasalah itu sering semakin buruk pelayananannya akibat konflik internal, dan ada pula yang terlibat jual beli ijazah.

Pemerintah tak mau membiarkan PTS bermasalah itu terus beroperasi dan merugikan pihak lain. Menurut Agus, hal ini adalah langkah perbaikan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah.
Baca juga: Menteri Puan Pangkas Anggaran Belanja ...
Agus menilai permasalahan laten di banyak PTS adalah muridnya sedikit dan dosennya pun tidak ada. Ada juga, karena mahasiswanya sedikit, dosennya pun seadanya. "Jika dosen saja tidak memenuhi kualifikasi minimum bagaimana akan meluluskan sarjana berkualitas?" Agus mencontohkan banyak perguruan tinggi yang seharusnya meluluskan mahasiswa pada jenjang S1 tapi dosen S2 tidak cukup.

Karena itu, langkah-langkah evaluasi sudah dikordinasikan dengan Kemenristek Dikti untuk melakukan perbaikan Perguruan Tinggi Swasta. Pencabutan izin operasi oleh Kemenristek Dikti itu, menurut Agus, tidak dilakukan begitu saja. Sebelum dicabut, PTS yang bersangkutan sudah diberi peringatan untuk membenahi diri. Mereka telah diberi waktu 6 bulan oleh Kemenristek Dikti untuk berbenah memenuhi standar yang diperlukan.

Petinggi Kemenko PMK itu mengatakan faktor penentu dari kualitas pendidikan ada tiga hal yakni dosen, infrastruktur, dan kurikulum yang terus disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan masing-masing bidang. "Jika ketiga ini sudah terpenuhi, maka perguruan tinggi di Indonesia akan mencetak lululusan yang berkualitas," ujar Agus.

Portal Info Guru


Berikut ini adalah info tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2018Bagi Guru, Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018 memang penting diketahui untuk membuat atau Program Tahunan dan Program Semester. Kesalahan dalam menghitung atau menentukan hari libur nasional dapat mempengaruhi efektifivitas minggu efektif.

Sebagaimana dikethui, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri telah menandatangi Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh 3 Menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2018

Daftar Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2018 tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Nomor  707 Tahun 2017, Nomor  256 Tahun 2017, Nomor:01/SKB/Menpan-RB/09/2017 yang ditetapkan pada tanggal 22 September 2017 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018. Sebagaimana tercantum dalam SK tersebut libur nasional dan cuti bersama tahun 2018 sebanyak 21 hari yang terdiri dari 16 hari untuk libur nasional tahun 2018, dan 5 hari untuk cuti bersama.

SKB 3 menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018 tersebut dikeluarkan dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2018.

Dalam surat keputusan bersama atau SKB 3 menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018 tersebut juga mengatur unit kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat baik ditingkat pusat ataupun daerah, seperti rumah sakit, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, dan lainnya untuk mengatur penugasan pegawai  atau karyawan pada hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2018. Hal tersebut dimaksudkan agar penyelenggara pelayanan publik tetap beroperasi melayani masyarakat, meskipun hari libur nasional. 

Rincian Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2018 sesuai Surat Keputusan Bersama Nomor  707 Tahun 2017, Nomor  256 Tahun 2017, Nomor:01/Skb/Menpan-Rb/09/2017 yang ditetapkan pada tanggal 22 September 2017

TANGGAL
HARI
KETERANGAN
1 Januari
Senin
Tahun Baru 2018 Masehi
16 Februari
Jumát
Tahun Baru Imlek 2569 Kongzili
17 Maret
Sabtu
Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1940
30 Maret
Jum’at
Wafat Isa Al Masih
14 April
Sabtu
Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
1 Mei
Selasa
Hari Buruh Internasional
10 Mei
Kamis
Kenaikan Isa Al Masih
29 Mei
Selasa
Hari Raya Waisak 2562
1 Juni
Jumát
Hari Lahir Pancasila
15-16 Juni
Jumát-Sabtu
Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah
17 Agustus
Jumát
Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
22 Agustus
Rabu
Hari Raya Idul Adha 1439 Hijriyah
11 September
Selasa
Tahun Baru Islam 1440 Hijriyah
20 November
Selasa
Maulid Nabi Muhammad SAW
25 Desember
Selasa
Hari Raya Natal



Cuti Bersama


13,
14,
18, dan
19 Juni
Rabu, Kamis, Senin Selasa

Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah
24 Desember
Senin
Hari Raya Natal

Demikian info Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2018. Semoga bermanfaat.
Portal Info Guru

Klarifikasi Mendikbud Muhajir

Berikut ini adalah klarifikasi Mendikbud Muhajir Tentang Beban Kerja Guru Pada Lima Hari Kerja yang kami kutip dari halaman facebook Tagor Alamsyah Harahap.

Assalamualaikum wr wb 

Terimaksih atas komentar dan pandangannya. Izinkan saya merespon dan memberi klarifikasi.
Yang menjadi dasar turunnya Permendikbud No 23 th 2017 (mudah-mudahan sudah dibaca) adalah PP No 19 th 2017 tentang beban kerja guru. Sebagai pengganti PP No 74 tahun 2008. Di dalam PP No 19 beban kerja guru disesuaikan dengan beban kerja PNS pada pada umumnya yaitu 5 hari seminggu 8 jam perhari.
Juga berdasar keputusan Rapat kabinet tanggal 3 Februari 2017, Pemerintah memutuskan agar hari libur sekolah disinkronkan dengan hari libur pegawai.

Jadi 5 hari 8 jam sekolah itu mengacu kepada beban kerja guru, bukan belajar siswa di kelas.
Adapun belajar siswa tetap mengacu pada kurikulum 2013 (K13).

Kemendikbud sudah membuat model jadwal lima hari sekolah. Perhari hanya menambah sekitar 1 jam 20 menit dibanding 6 hari sekolah. Berarti untuk SD sudah selesai jam 12.10 sedang utk SMP sekitar jam 13.20. Jadi dalam kaitannya dengan Madrasah Diniyah (Madin) siswa tetap bisa belajar di Madin sebagaimana biasa.

Bahkan dalam Permendikbud No 23 th 2017, ada pasal-pasal yang mengatur perihal kerjasama sekolah dengan Madin, dalam rangka penguatan pendidikan karakter (PPK). Saya tegaskan, Kemendikbud tidak ada rencana membuat program FDS atau Full Day School; yang ada adalah program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).

Perlu diketahui, penyusunan PP No 19 th 2017 dan permendikbud No 23 th 2017 sejak awal melibatkan kementerian -kementerian terkait. Termasuk Kementerian Agama (kemenag). Dalam hal pelaksanaan kerjasama Sekolah dengan Madin Kemendikbud hampir sepenuhnya mengikuti saran dan usulan dari Kemenag. Kemendikbud memang banyak berharap sosialisasi dan klarifikasi atau tabyyun ke organisasi dan lembaga pengelola Madin seperti NU, Muhammadiyah, dll. dilakukan oleh Kemenag, sebagai pembina dan penanggung jawab bidang itu.

Tentu penjelasan saya ini jauh dari cukup. Masih banyak hal yang harus dijelaskan dan di dialog kan.
Saya sangat menghormati perbedaan, dan yang menyatakan perbedaan dengan cara-cara terhormat.
Saya menyadari, ada stigma negatif telah dituduhkan ke saya. Dalam hal ini saya tegaskan, Insyaalah saya jauh dari niat tidak terpuji seperti yang dituduhkan itu.

"Hasbunallah wani'mal wakil ni'mal maula wani'man nashir"

Wassalam,

Muhadjir Effendy

Demikian isi dari  Klarifikasi Mendikbud Muhajir Tentang Beban Kerja Guru Pada Lima Hari Kerja, semoga dapat memberikan pencerahan.
Portal Info Guru

Ilustrasi Percakapan Guru

Akhir-akhir ini banyak beredar kabar burung tentang akan digantikannya kurikulum 2013 dengan kurikulum baru, tentu saja hal ini membuat para tenaga pendidikan / guru merasa sangat resah. Pasalnya menurut mereka pelaksanaan kurikulum 2013 masih belum tuntas sudah beredar kabar akan ada lagi kurikulum baru. Namun tentu saja itu semua masih sekedar kabar burung yang belum diketahui pasti kebenarannya. 

Sebagaimana di rilis dalam laman nasional.tempo.co, edisi 2 Agustus 2017. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengungkapkan bahwa pemerintah berencana menyusun kurikulum baru sebagai pengganti Kurikulum 2013. Rencana ini merupakan hasil rapat Menteri Muhadjir dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Rabu, 2 Agustus 2017.  "Beliau (Presiden Joko Widodo), meminta supaya kurikulum ditata lagi," ujar Muhadjir saat dicegat di kompleks Istana Kepresidenan.

Menurut Muhadjir, kurikulum baru ini tidak akan jauh berbeda dibandingkan Kurikulum 2013. Malah, kata dia, kurikulum baru yang tengah ditata ini merupakan pengembangan dari kurikulum lama. Yang membedakannya adalah masalah fleksibilitas dan kejuruan. 

Harapannya, kata Muhadjir, kurikulum baru bisa lebih mudah disesuaikan dengan kebutuhan pasar atau dunia kerja.  Sebagai catatan, Kurikulum 2013 menyorot pada perampingan dan penambahan materi ajar. Materi yang dirampingkan, seperti Bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. 

Ilustrasi Bimtek Kurikulum 2013

Sedangkan materi yang ditambah adalah Matematika yang mengacu pada standar internasional seperti PISA.  "Misalnya begini, jurusan elektronika itu kan terlalu luas. Nah, maunya Presiden Joko Widodo itu lebih spesifik lagi agar proses belajar mengajar merespon kebutuhan pasar yang terus berubah," ujar Muhadjir.

Muhadjir tak menjelaskan lebih lanjut apa pengembangan lainnya dari Kurikulum 2013. Ia hanya menyatakan bahwa kurikulum ini akan berdampak menyeluruh (Sumber: Tempo)

Mendikbud Bantah Bakal Ganti Kurikulum. Terkait pemberitaan bahwa Mendikbud Muhadjir Effendy akan menghadirkan kurikulum baru. Namun dia cepat-cepat membantahnya.

Muhadjir menegaskan kabar bahkan pemerintah atau Kemendikbud bakal menerbitkan kurikulum baru sebagai pengganti Kurikulum 2013 (K13) itu tidak benar.

Apalagi pemerintah saat ini masih fokus dengan program penguatan pendidikan karakter (PPK). ’’PPK itu bisa pakai kurikulum apa saja. Pakai K13 biasa, pakai KTSP juga bisa,’’ katanya saat diwawancara kemarin (6/8).

Dia menjelaskan kabar bakal munculnya kurikulum baru itu keluar setelah dia bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada Rabu (2/8) lalu.

Dia menegaskan tidak benar ada permintaan pembuatan kurikulum baru. Bahkan sampai menggantikan K13 yang sekarang sedang berjalan.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu mengatakan dalam pertemuan itu, yang diminta Presiden adalah penataan kembali penjurusan di sekolah. ’’Khususnya penjurusan di SMK,’’ katanya. Presiden ingin penjurusan di SMK dibuat lebih spesifik dan responsif, seiring dengan perubahan zaman yang pesat.

Muhadjir menjelaskan penjurusan di SMK yang terlalu umum, atau jurusan ’’yang dari dulu itu-itu saja’’ untuk segera di perbaharui.

Menurut Muhadjir, Presiden Jokowi menilai saat ini sudah ada perubahan SMK ke arah yang lebih baik. Perubahan ini diharapkan semakin maksimal dengan adanya bidan keahlian yang lebih spesifik dan responsif terhadap perubahan zaman.

Menurut Muhadjir pemerintah saat ini memang sedang menata ulang SMK. Upaya ini tertuang dalam Inpres 9/2016 tentang revitalisasi SMK. Tujuan supaya siswa lulusan SMK menjadi lebih siap kerja. Tidak seperti kecenderungan selama ini, justru siswa lulusan SMK menyumbang pengangguran terbanyak di Indonesia.

Sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2016, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,02 juta orang.

Dari jumlah itu, tingkat pengangguran tertinggi berasal dari jenjang SMK (9,84 persen). Kemudian disusul lulusan Diploma I, II, dan II (7,22 persen) dan 6,95 persen lulusan SMA (sumber: jppn)
Portal Info Guru

RAKORPIMNAS II PGRI 2017

Bapak dan ibu guru serta rekan-rekan operator di seluruh Indonesia, RAKORPIMNAS II PGRI Tahun 2017 telah diselenggarakan tanggal 21 s.d 23 Juli 2017 di Yogyakarta, dan hasil RAKORPIMNAS II PGRI 2017 adalah sebagai berikut

Setelah mendengar dan mencermati amanat Bapak Presiden Republik Indonesia bahwa ditengah-tengah perubahan yang cepat dan dahsyat dewasa ini, posisi dan peran Guru semakin strategis dan penting. Guru adalah aktor yang mengemban tugas-tugas profetik (kenabian) yang tidak saja menjalankan tugas-tugas profesi tetapi juga mempersiapkan generasi muda untuk mencapai cita-cita bangsa dengan menggali, menyampaikan, mengajak dan membiasakan peserta didik pada nilai-nilai kebenaran dan kebaikan melalui penguatan pendidikan karakter.

Memperhatikan berbagai pendapat yang berkembang serta realitas dunia pendidikan kita dewasa ini maka Rakorpimnas II PGRI yang berlangsung dari tanggal 21 s.d 23 Juli 2017 di Yogyakarta dengan ini merekomendasikan:
  1. Pendidikan karakter sebagai skala prioritas dalam mewujudkan percepatan dan pemerataan kualitas pendidikan.
  2. PGRI berkomitmen meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan tuntutan profesi sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
  3. Pemerintah harus bersungguh-sungguh meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan melalui program yang efektif, efisien dan signifikan.
  4. Pemerintah melalui kementerian terkait dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan didasarkan pada hasil kajian mendalam dengan melibatkan PGRI.
  5. PGRI menolak gagasan pembentukan AGMP sebagai organisasi profesi, dan merekomendasikan pemerintah memberdayakan APKS (Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis) yang ada di bawah naungan PGRI.
  6. Merevisi pasal-pasal pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2017 yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
  7. Pemerintah membuat grand design pemenuhan kebutuhan guru skala nasional untuk mencegah terjadinya akumulasi permasalahan kekurangan guru.
  8. Mendesak pemerintah agar menyelesaikan persoalan Guru non PNS pada sekolah-sekolah negeri dan swasta yang ada diselesaikan secara tuntas, adil dan manusiawi.
  9. Uji Kompetensi Guru (UKG) hanya ditujukan untuk pemetaan dan tidak dijadikan dasar untuk memperoleh Tunjangan Profesi Guru (TPG) maupun sebagai syarat untuk mengikuti PPG yang dibiayai oleh negara.

BERIKUT INI 7 SOLUSI PENYELESAIAN GURU HONORER YANG DIUSULKAN PGRI

Kurang lebih Sebelum dilaksanakan Rapimnas PGRI II, Ketua PGRI telah mengajukan 7 Solusi Penyelesaian Guru Honorer yang diusulkan PGRI. Sebagaimana diungkapkan ketua PGRI dalam  jumpa pers (31/5) di Jakarta, bahwa PGRI selaku organisasi  guru bertekad untuk menyelesaikan permasalahan guru honorer secara konsisten.

“Apa yang disampaikan PGRI adalah konsisten dari awal dan dimana saja tidak berubah soal penyelesaian guru honorer,” ujar Unifah.

Dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian masalah honorer tersebut, Unifah menyatakan PGRI mempunyai 7 solusi jangka menengah dan panjang, diantaranya adalah sebagai berikut :
Pertama, mendukung dan mengawal revisi UU ASN dimana honorer  (bukan hanya K2) diangkat PNS.Hal ini dikarenakan tenggang waktu yang tak pasti. Sedang para guru honorer tersebut punya banyak tanggungan seperti  anak dan istri serta lainnya. “Karena frame waktu tidak pasti, maka harus ada solusi jangka pendek dan ada kepastian khususnya bagi mereka yang usianya makin tua, puluhan tahun mengabdi, keluarga menuntut untuk dinafkahi. Anak-anak harus sekolah.  Sementara jumlah honorer juga sangat besar dan tidak yakin negara akan mampu mengangkat PNS sekaligus maupun bertahap semua honorer,  maka mereka ini harus diselamatkan,” lanjut Unifah. 
Kedua, guru honorer senior diusulkan lebih dahulu untuk diangkat dengan P3K (pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak) tapi kontraknya sekali,  gaji diatur pemerintah dengan jelas, serta ada asuransi tenaga kerja dan BPJS kesehatan, dapat disertifkasi, serta tunjangan pensiun atau pesangon diakhir masa jabatannya. 
Ketiga, meminta pemerintah melakukan pengangangkatan guru dilakukan tiap tahun, bukan zero growth. “Saat ini kekurangan guru terutama di sekolah dasar masif, tapi data yang dirilis selalu disebut kelebihan guru dan masalahnya ada pada distribusi,” tegasnya. 
Keempat, khusus didaerah terpencil diangkat guru honorer yang sudah mengabdi lama. jika kualifikasi tidak sesuai,  pemda dapat membantu penyelesaian linearitas studi dengan program khusus. 
Kelima, guru honorer diangkat dan di-sk-kan oleh  Pemda sehingga bisa disertifikasi
Keenam, meminta kemdikbud agar prosentasi BOS dinaikan untuk peningkatan profesi dan penbayaran guru honor dari yang sudah ada saat ini sebesar 15% 
Ketujuh, peralihan SMA/SMK ke Provinsi juga seharusnya bersama dengan guru honor.

Ketujuh solusi yang diberikan oleh PGRI tersebut diharapkan dapat direalisasikan sampai dengan akhir masa periode pemerintahan saat ini di tahun 2019 mendatang. Demikianlah rangkuman hasil RAKORPIMNAS II PGRI 2017, semoga bermanfaat. 
Lihat sumber disini

Portal Info Guru

muhajir efendi

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, bahwa draft peraturan presiden (Perpres) mengenai program lima hari sekolah sudah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).  "Sudah di tangan Mensesneg. Sudah clear. Dari Mendikbud sudah final," kata Muhadjir di Istana Negara, Rabu (19/7).

Meski draft ini telah selesai, tapi ada beberapa poin yang akan disempurkanan dengan mendengarkan masukan dari berbagai pihak. Sejauh ini, Muhadjir mengkalim, telah memberikan pemahanan yang utuh agar program lima hari sekolah (LHS) tidak disalahartikan lagi.

Menurutnya, dalam Perpres ini sedikit yang dirubah. Sebagian besar poin yang dituangkan dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017.

Muhadjir menjelaskan, meski ada Perpres yang menekankan mengenai pendidikan karakter dan sekolah yang dilakukan hanya dalam lima hari, pemerintah tidak akan memaksa pihak sekolah serentak menjalankan Permendikbud tersebut. Semuanya dilakukan secara bertahap.

Dalam sistem pembelajaran selama delapan jam, siswa di tingkat sekolah manapun tidak akan dipaksa untuk belajar terus di kelas. Misalnya, untuk siswa sekolah dasar yang selesai pembelajaran sampai pukul 13.00, mereka dipersilahkan untuk mengikuti kegiatan lain seperti madrasah, atau kegiatan ekstakulikuler lain seperti menari. "Itu akan diakui sekolah sebagai kegiatan penguatan karakter," paparnya.

Selain itu, Muhadjir menjelaskan, bahwa program LHS yang mengharusnya siswa bisa belajar selama delapan jam juga akan memberikan pengaruh baik bagi penilaian guru. Sistem ini bisa memudahkan guru yang kekurangan jam mengajar seperti guru agama atau bahas asing agar bisa mengajar pada lima hari kerja. Guru ini dibebaskan untuk membantu mengajar mata pelajaran lain, tetapi tetap yang mereka kuasai.
Portal Info Guru

Mendikbud Muhadjir Effendy

Kebijakan lima hari sekolah yang dicanangkan oleh Mendikbud Muhadjir Effendy menjadi perdebatan tersendiri di dunia pendidikan. Sebagian ada yang sepakat dan sebagian lagi ada yang menolaknya.

Menanggapi hal itu, Muhadjir menyampaikan, ada beberapa keuntungan dari penerapan lima hari sekolah. Di antaranya adalah bisa menangkal radikalisme dan intoleransi. Lima hari sekolah juga dianggap Muhadjir mampu untuk meningkatkan peran keluarga dalam pendidikan.

"Dua hari libur kan bisa dimanfaatkan keluarga untuk berekreasi. Bisa untuk bertamasya menikmati kekayaan budaya dan keindahan alam di Indonesia. Menikmati kebudayaan dan kekayaan alam dalam rangka membangun rasa kebhinnekaan. Rasa kebhinnekaan ini akan membuat perilaku radikal dan intoleran akan berkurang," kata Muhadjir, Sabtu (15/7) di SMA Bopkri Satu Yogyakarta.

Sayang program ini ditentang banyak pihak. Bahkan, Presiden Joko Widodo mengeluarkan aturan baru dan membatalkan Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2017 tentang sekolah lima hari itu.

Muhadjir memaparkan, munculnya radikalisme dan intoleransi karena wawasan sempit tentang ke-Indonesian-an. Padahal Indonesia itu, lanjut Muhadjir, beraneka ragam baik suku, bahasa, agama maupun alamnya.

"Di sini bisa saja mayoritas tapi di daerah lain bisa jadi yang mayoritas jadi minoritas. Bagaimana mereka di sini mayoritas tapi di daerah lainnya menjadi minoritas dan diberlakukan berbeda. Rasa kebhinnekaan muncul jika masyarakat Indonesia saling berkunjung dan bertamasya ke daerah lain," ungkap Muhadjir.

Muhadjir juga menyampaikan, lima hari sekolah akan membuat keluarga memiliki peran di pendidikan. Pendidikan, kata Muhadjir, tak selamanya harus di sekolah. Dengan adanya waktu libur dua hari diharapkan orangtua akan kerap bertemu dengan anaknya.

"Dua hari libur bisa dimanfaatkan untuk melakukan interaksi intensif antara anak dengan orang tua. Ada waktu yang cukup bagi anak ingin bertemu orang tua. Keluarga juga bisa memainkan perannya dalam pendidikan," urai Muhadjir.

Muhadjir menuturkan, tidak ada paksaan untuk sekolah menerapkan lima hari sekolah. Bagi sekolah yang sudah siap, ucap Muhadjir, bisa segera menerapkannya. Sedangkan bagi yang belum siap jangan dipaksakan.

"DIY termasuk yang memelopori lima hari sekolah, sudah ada beberapa sekolah di DIY yang menerapkannya. Saya sangat berterima kasih sekali. Kemarin saya juga mencanangkannya di Riau. Di Bengkulu juga sudah kita canangkan. Senin depan akan kita canangkan di Palangkaraya," pungkas Muhadjir. 
Portal Info Guru

Mendikbud

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyatakan tidak boleh lagi ada sekolah favorit atau tidak favorit dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2017. "Tidak boleh ada satu pun siswa yang tidak mendapatkan bagian kursi, tidak boleh lagi ada sekolah yang favorit atau tidak. Semua harus dibikin semerata mungkin karena program kita ini adalah program pemerataan pendidikan yang berkualitas," kata Muhadjir di Surabaya, Ahad (9/7).

Dalam pelaksanaan PPDB tahun ini, Muhadjir menerangkan, daerah mempunyai otonomi untuk membuat kebijakan. "Setiap daerah mempunyai otonomi. Jadi, bikin yang luwes karena kebijakan itu baru tahun ini. Yang penting semangat dari permen itu supaya dilaksanakan," ujar Mendikbud.

Muhadjir juga meminta orang tua murid untuk tidak lagi berpikir tentang favorit atau tidak sekolah tersebut. "Saya minta maaf kepada orang tua yang berpikir anaknya harus masuk sekolah favorit dengan berbagai cara itu sampai dari luar daerah berboyongan ke daerah lain untuk mendapatkan sekolah favorit, itu tidak boleh lagi," kata dia.

Untuk orang tua yang anaknya tidak masuk sekolah yang mereka anggap favorit tidak perlu khawatir karena dia yakin sekolah itu akan menjadi sekolah favorit dalam beberapa tahun mendatang. Dengan kebijakan itu, dia meyakini semua sekolah akan merata dan siswa tidak ada lagi yang tidak mendapatkan kursi.

"Perubahan ini demi kebaikan kita, dan ini demi kebaikan bangsa kita, bukan ada niat yang lain," kata Muhadjir.

Ia berharap masyarakat bisa memahami kebijakan tersebut untuk kepentingan yang lebih besar. "Mungkin ada yang dirugikan. Akan tetapi, kalau rugi untuk kepentingan yang lebih besar itu ciri-ciri masyarakat baik," ujar dia.

Sumber  : Antara
Portal Info Guru


Penyelesaian tunjangan profesi guru (TPG) madrasah yang terhutang mulai menemukan titik terang. Proses review yang dilakukan baik oleh Itjen Kementerian Agama maupun BPKP sudah selesai.

Sebagai tahap lanjutan, Kemenkeu dan Kemenag menggelar koordinasi untuk mengharmonisasikan data di Gedung Kementerian Keuangan.

“Pertemuan ini bersifat teknis karena membahas rincian data secara mendalam. Karena itu perlu dihadirkan tim teknis dari dua Kementerian yang mampu mengharmonisasikan seluruh data dan informasi yang dimiliki Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan, supaya nantinya tersusun kebijakan strategis dalam pemenuhan anggaran tambahan terhadap TPG di Kementerian Agama,” ujar Kasubdit Anggaran Bidang Agama, Kepresidenan dan Letina Sudadi di Jakarta, Selasa (11/7).

Menurut Sudadi, harmonisasi data penting karena ada kemungkinan Kementerian Agama akan memperoleh tambahan anggaran On Top yang cukup besar melalui APBNP Tahun Anggaran 2017. Anggaran itu nantinya khusus dialokasikan ntuk penyelesaian tunggakan pembayaran tunjangan profesi guru di Kementerian Agama.

Mewakili Ditjen Pendidikan Islam, Kasubdit Bina Guru dan Tenaga Kependidikan MI/MTs Kidup Supriyadi menginformasikan bahwa Kemenag sudah memperoleh seluruh data hasil review Itjen Kemenag dan BPKP atas tunggakan pembayaran tunjangan profesi bagi guru madrasah yang dilaksanakan pada tahun 2016 dan 2017.

“Sebagai tindak lanjut dari review tersebut, Menteri Agama telah bersurat kepada Menteri Keuangan perihal Permohonan Alokasi Tambahan Anggaran Tunjangan Profesi (Inpassing) bagi Guru Madrasah bukan PNS,” ungkap Kidup.

Menurut Kidup, surat itu menjelaskan kebutuhan tambahan anggaran Kementerian Agama sebesar Rp 3,227T untuk penyelesaian tunggakan pembayaran tunjangan profesi (Inpassing) bagi guru madrasah bukan PNS tahun 2015, 2016, dan 2017.

Kepala Seksi Bina Guru MI/MTs Mustofa Fahmi menambahkan, selain kebutuhan anggaran Rp3,227T, Kementerian Agama juga masih membutuhkan anggaran tambahan sebesar Rp35,468 miliar. Kebutuhan ini didasarkan pada data tambahan hasil review Itjen Kemenag tahun 2017 di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan.

“Dengan demikian, total kebutuhan anggaran untuk pemenuhan alokasi anggaran TPG (Inpassing) bagi guru madrasah bukan PNS, sebesar Rp3,262 triliun,” paparnya.

Lebih lanjut, Fahmi menjelaskan bahwa kebutuhan anggaran lainnya terkait penyelesaian tunggakan untuk pembayaran TPG (Non Inpassing) bagi guru madrasah, PNS maupun bukan PNS. Berdasarkan hasil review BPKP, dibutuhkan anggaran sebesar Rp1,485 triliun untuk penyelesaian tunggakan pada tahun anggaran 2013, 2014, dan 2015.

“Jadi, total anggaran yang saat ini dibutuhkan Kementerian Agama untuk penyelesaian tunggakanTPG bagi guru madrasah baik yang Inpassing maupun Non Inpassing sebesar Rp4,748 triliun,” ujar Fahmi.

Akan hal ini, Kementerian Keuangan meminta Kementerian Agama segera berkoordinasi dengan BPKP dalam rangka percepatan proses legitimasi data hasil review Itjen Kemenag. Kemenag juga berkomitmen membantu Kemenkeu dalam rangka penataan dan pendistribusian guru madrasah dengan melakukan analisa kebutuhan serta menyusun kebijakannya melalui SIMPATIKA.

Dari situ, diharapkan akan terbangun kontrol data yang terintegrasi dalam mendukung penyusunan anggaran secara akuntabel dan tepat sasaran dalam rangka menuntaskan skema penyelesaian sertifikasi bagi guru madrasah.

Sumber baca disini

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget
Laporkan Link Rusak Disini
×
_

Kirim masukan, keluhan, atau request aplikasi kepada admin melalui pesan di bawah ini