Articles by "Cpns"
Portal Info Guru

Wacana Jadwal Pendaftaran CPNS 2018

Baru-baru ini sedang hangat tersebar kabar tentang Info Jadwal Pendaftaran CPNS 2018 di media online seperti yang kami kutip dari halaman kompas.com yang berisi bahwa Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS) 2018 rencananya baru akan dibuka setelah selesainya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). 

Ada alasan tertentu yang membuat penerimaan itu ditunda hingga selesainya Pilkada. Salah satunya adalah demi menghindari munculnya persepsi yang mengaitkan penerimaan tersebut dengan berlangsungnya Pilkada. "Pemerintah tidak ingin penerimaan CPNS disangkut-pautkan dengan kepentingan Pilkada," terang Kepala Biro hubungan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Mohammad Ridwan saat dihubungi Kompas.com, Selasa (10/4/2018). "Padahal penerimaan CPNS benar-benar hanya memenuhi kebutuhan PNS untuk meningkatkan pelayanan publik," sebutnya. 

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur mengatakan bahwa ada kemungkinan bahwa penerimaan CPNS 2018 dilakukan setelah Pilkada usai. Dengan demikian, kemungkinan seleksi penerimaan CPNS akan dibuka di sekitar bulan Juni 2018 mendatang. Saat ini masih belum diketahui jumlah formasi yang akan dibuka dalam seleksi tersebut. Namun Kemenpan RB menaret seleksi dilakukan untuk menggantikan para PNS yang sudah masuk masa pensiun pada tahun ini.
Portal Info Guru



Badan Pusat Statistik Buka Lowongan 600 CPNS Lewat Sekolah DinasPoliteknik Statistika STIS Badan Pusat Statistik membuka pendaftaran untuk 600 mahasiswa baru tahun akademik 2018/2019 mulai 9 April 2018. Nantinya, lulusan program ini akan menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) atau calon aparatur sipil negara (ASN).

Dikutip dari keterangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Minggu (8/4/2018), adapun rinciannya ialah program studi (prodi) Statistika Program Diploma III sebanyak 150 mahasiswa. Di mana, jumlah ini termasuk 10 mahasiswa untuk program afirmasi dengan rincian Provinsi Papua 3 mahasiswa, Papua Barat 3 mahasiswa, Maluku 2 mahasiswa, dan Maluku Utara 2 mahasiswa.

Prodi Statistika Program Diploma IV sebanyak 300 mahasiswa. Lalu, prodi Komputasi Statistik Program Diploma IV 150 mahasiswa.

Lebih lanjut, lulusan program Diploma III akan diangkat sebagai calon ASN golongan II/c dan ditugaskan sebagai ahli madya statistika di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat.

Kemudian, juga akan ditugaskan di Gorontalo, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, dan Kepulauan Bangka Belitung.

Lulusan program Diploma IV akan diangkat sebagai calon ASN golongan III/a dan ditugaskan sebagai tenaga ahli statistika/komputasi statistik di kantor Badan Pusat Statistik pusat, provinsi, kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia.

"Selama masa pendidikan, mahasiswa tidak dibebani biaya pendidikan dan akan diberikan uang saku (tunjangan ikatan dinas) sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku," tulis pengumuman tersebut.

Sistem seleksi mahasiswa baru ini terdiri dari dua jalur. Jalur pertama yakni jalur ikatan dinas (ID) merupakan jalur untuk lulusan SMA/MA. Selama masa pendidikan mahasiswa tidak dibebani biaya pendidikan dan mendapat tunjangan ikatan dinas sesuai ketentuan berlaku. Lulusan Politeknik Statistik STIS jalur ikatan dinas wajib bekerja di lingkungan BPS dan kementerian, lembaga, instansi di seluruh Indonesia sesuai penempatannya selama masa ikatan dinas.

Lalu, jalur tugas (TB) merupakan jalur seleksi bagi mereka yang memiliki status sebagai PNS atau TNI/Polri yang telah menyelesaikan pendidikan SMA/MA dan ditugaskan oleh instansi asal untuk mengikuti pendidikan di Politeknik STIS. Ketentuan jalur ini akan diumumkan secara terpisah.
Portal Info Guru

Prioritas Pada CPNS 2018

Formasi tenaga kesehatan dan pendidikan  akan menjadi prioritas pada rekrutmen CPNS 2018 di daerah. Demikian dikatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur seusai acara penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah (SAKIP) Kabupaten/Kota dan Provinsi di Wilayah III di Yogyakarta, Selasa. "Penerimaan 2018 yang kami butuhkan tenaga kesehatan dan pendidikan," kata Menteri Asman.

Menurut dia, hingga saat ini masih banyak daerah yang kekurangan tenaga kesehatan. Demikian juga tenaga pengajar, masih banyak sekolah di berbagai daerah yang belum memiliki jumlah guru yang memadai.

Terkait kuota CPNS pada 2018, menurut Asman, hingga saat ini masih dalam penghitungan menyesuaikan dengan kemampuan belanja pegawai masing-masing daerah. "Itu sangat tergantung kepada berapa besar kemampuan daerah dalam memberikan belanja pegawai. Karena untuk daerah yang belanja pegawainya sudah di atas 50% kita tidak beri (kuota CPNS)," kata dia. Asman berharap setiap daerah tetap mampu menjaga keseimbangan antara belanja pegawai dengan belanja modal.

"Jangan pegawai bertambah tetapi pembangunan menurun. Harusnya pembangunan bisa meningkat dan pegawainya perlahan-lahan kami seimbangkan dengan porsi dan beban kerjanya," kata dia.  Asman Abnur mengungkapkan bahwa kementeriannya sudah menerima usulan CPNS 2018 dari berbagai Kementerian. "Sesuai dengan usulan-usulan dari kementerian dan lembaga sedang kami proses" ujarnya di Kantor Kemenkopolhukam Polhukam, Jakarta.

Kementerian PAN-RB, kata Asman, juga sedang menghitung kemampuan pemerintah dari sisi keuangan. Sebab penambahan pegawai akan berimplikasi kepada peningkatan anggaran kementerian atau lembaga. Selain itu, pemerintah juga memperhitungkan jumlah kebutuhan penerimaan CPNS dengan jumlah PNS yang akan pensiun dalam waktu dekat. Menpan-RB mengatakan bahwa kementeriannya akan segera menggelar rapat dengan berbagai kementerian atau lembaga lainnya untuk mengambil keputusan terkait penerimaan CPNS 2018.

"Mungkin dalam waktu dekat (akan ada keputusan)," kata Asman. Tahun lalu, sebanyak 60 kementerian atau lembaga dan 1 pemerintah provinsi membuka 17.928 lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Dari 17.428 formasi CPNS Kementerian/Lembaga, 1.850 di antaranya diperuntukkan bagi mereka yang menjadi lulusan terbaik alias cumlaude, 166 penyandang disabilitas, 196 putra/putri Papua dan Papua Barat.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat jumlah pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2017 mencapai 1,3 juta orang. Waspada Contoh Soal dan Berita Palsu Masyarakat diminta untuk mewaspadai dan tidak mempercayai kabar bohong (hoax) yang berisi kumpulan soal tes CPNS.

Hal itu sudah tersebar di media sosial, khususnya aplikasi percakapan WhatsApp. "Kami pastikan itu adalah khabar bohong atau hoax. Untuk itu kami minta masyarakat lebih waspada dan tidak mempercayainya," ucap Herman Suryatman, Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian PAN RB di Jakarta, beberapa waktu lalu. Untuk mengecoh pembaca agar mempercayai isinya, hoax tersebut diawali dengan kutipan pernyataan Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB. Hal itu untuk meyakinkan pemabca pada Februari 2018 dibuka pendaftaran CPNS 2018. "Pernyataan itu sama sekali tidak benar. Memang Pak Menpan sudah memberikan sinyal bahwa tahun 2018 ada rencana membuka kembali penerimaan CPNS, baik pusat maupun daerah. Namun untuk waktu dan jumlah formasinya belum ditetapkkan," ungkap Herman. Dijelaskan lebih jauh, bahwa saat ini Kementerian PANRB masih menunggu validasi usulan formasi dari instansi, termasuk dari Pemerintah Daerah. Validasi tersebut, diminta disampaikan secara online melalui aplikasi e-Formasi dan diharapkan sudah masuk semua akhir bulan Januari ini. Herman menghimbau warga masyarakat untuk lebih jeli dalam menerima dan mengakses informasi terkait CPNS. Herman menduga, beredarnya khabar bohong tersebut ujung-ujungnya penipuan atau penawaran jasa latihan soal CPNS. "Berdasarkan pengalaman, patut diduga beredarnya hoax tersebut muaranya ke penipuan atau motif bisnis menawarkan jasa latihan soal CPNS," papar Herman yang kami kutip dari http://bangka.tribunnews.com/.
Portal Info Guru


Berikut ini kami bagikan info tentang perkiraan kapan pelaksanaan dan formasi test cpns tahun 2018. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memastikan akan kembali membuka pendaftaran CPNS di 2018. Hanya saja, jumlah CPNS yang menjadi kebutuhan masih belum dipastikan.

Menteri PANRB Asman Abnur mengatakan, pihaknya masih berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan mengenai berapa anggaran yang bisa dialokasikan untuk perekrutan CNPS 2018.

"2018, lagi dihitung kemampuan keuangan kita. Kementerian Keuangan sudah memberi green like ya. Tapi berapa jumlahnya tentu sesuai kebutuhan," kata Asman di Kantor Kemenko Maritim, Jakarta, Senij (15/1/2018).

Perihal tahapannya, dia menuturkan, Kementerian PANRB akan meminta kepada sejumlah instansi pemerintah untuk mengajukan kebutuhan jabatan.

Nantinya pengajuan ini akan disinkronisasi dengan kebijakan Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan program Kementerian PANRB.

Yang pasti, untuk beberapa jabatan yang bersifat administratif, untuk saat ini belum menjadi kebutuhan. Sementara untuk jabatan-jabatan yang memiliki kompetensi khusus, hal itu yang akan diutamakan.

Dia mengaku, posisi paling banyak pada seleksi CPNS di 2018 adalah untuk PNS di daerah, karena pada 2017, rekrutmen mayoritas untuk pemerintah pusat. "Maret-April. Akan ada pendaftaran, teknis itu, jadi tunggu saja," tegas Asman yang kami kutip www.radarcirebon.com. Demikian dan semoga bermanfaat.
Portal Info Guru

Formasi Penerimaan CPNS 2018


Berikut ini kami bagikan informasi terkait formasi penerimaan CPNS Tahun 2018Pemerintah pusat sedang mengkaji kebutuhan dan formasi serta kesanggupan keuangan negara dalam melakukan perekreturan PNS baru yang direncanakan pada bulan Februari paling cepat, namun kepastian kapan dan jumlah masih dalam tingkat kajian di tingkat pusat oleh kementrian keunagan dan kementerian PANRB. 

Kisaran rekrutan CPNS baru berkisar anatara 150.000 hingga 250.000, jumlah real menunggu masih menunggu kajian kementerian keuangan dan Kemenpan RB. Kajian utama adalah menutup kekurangan PNS yang telah pensiun selama beberapa tahun belakang karena minim pengangkatan CPNS beberapa tahun sebelumnya.

Diawali dengan pengususlan oleh pemerintah daerah tentang kebutuhan formasi ke Kementerian PANRB selanjutnya akan di verifikasi dan diproses di Kementerian PANRB pada bulan Februari dan Maret.

Baru setelah itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan berbagai instansi untuk kapan bisa mulai membuka rekrutmen CPNS tahun 2018. Dipastikan dari 250 ribu posisi yang diusulkan pada 2018, sebanyak 38 ribu akan dibuka untuk pemerintah pusat. Sedangkan sisanya untuk pemerintah daerah.

Adapun yang menjadi dasar seleksi CPNS tahun 2018, akan lebih difokuskan pada Guru dan Tenaga Kesehatan (tenaga fungsional) serta jabatan teknis. Sebab, berdasarkan data kementerian, untuk jumlah ASN bidang administrasi terbanyak dengan presentasi 37,7 persen dari jumlah ASN di Indonesia, disusul tenaga pengajar (guru) 37,6 persen. Sementara ASN untuk jabatan teknis hanya 8,5 persen, disusul tenaga kesehatan sebanyak 6 persen.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB RI, Herman Suryatman, pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan kembali dibuka di tahun 2018. Pendaftaran CPNS tahun 2018 bakal dibuka pada bulan Februari. Rekrutmen CPNS tahun ini akan ketat demi lahir pegawai profesional.

sumber : klik disini
Portal Info Guru

Mekanisme dan Syarat Pengangkatan Honorer Menjadi PNS
Ilustrasi

Berikut ini adalah info mekanisme dan syarat pengangkatan honorer menjadi PNS di tahun 2017-2018. Sebagiamana diinfokan sebelumnya bahwa presiden telah memberikan pengangkatan guru honorer menjadi PNS. Berkaitan dengan tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia (RI) kini sedang menelaah data-data guru honorer mana saja yang dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Menurut dia, faktor lamanya seseorang menjadi guru honorer menjadi salah satu pertimbangan.

"Ukuran lama memang bisa menjadi salah satu pertimbangan. Tapi bukan satu-satunya," ungkap Mendikbud Muhadjir Effendy kepada Republika.co.id di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (4/12).

Muhadjir menjelaskan, selain masa kerja, ada tiga persyaratan utama yang perlu dipenuhi seorang guru honorer untuk diangkat menjadi CPNS (PNS). Persyaratan itu antara lain kualifikasi akademik sang guru, kompetensinya, dan sertifikasinya.

"Jadi, guru yang sudah memenuhi tiga hal ini yang nanti kita prioritaskan," kata Muhadjir menjelaskan.

Jadi  persyaratan Guru Honorer Bisa Diangkat Jadi CPNS (PNS) antara lain faktor lamanya seseorang menjadi guru honorer (masa kerja), kualifikasi akademik sang guru, kompetensinya, dan sertifikasinya.

Saat ini, kata dia, pihaknya sedang menelaah secara bersama-sama data-data terkait hal itu. Ia berpendapat, pengangkatan seorang guru honorer menjadi seorang PNS tak melulu urusan Kemendikbud, tetapi juga Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi (Kemenpan dan RB) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Ini sedang kita telaah bersama data-datanya. Kan datanya harus betul-betul valid dan sahih sebelum kita melakukan langkah-langkah kebijakan. Tahun depan mudah-mudahan bisa kita eksekusi," kata dia. 

(sumber: republika)


Portal Info Guru

RAKORPIMNAS II PGRI 2017

Bapak dan ibu guru serta rekan-rekan operator di seluruh Indonesia, RAKORPIMNAS II PGRI Tahun 2017 telah diselenggarakan tanggal 21 s.d 23 Juli 2017 di Yogyakarta, dan hasil RAKORPIMNAS II PGRI 2017 adalah sebagai berikut

Setelah mendengar dan mencermati amanat Bapak Presiden Republik Indonesia bahwa ditengah-tengah perubahan yang cepat dan dahsyat dewasa ini, posisi dan peran Guru semakin strategis dan penting. Guru adalah aktor yang mengemban tugas-tugas profetik (kenabian) yang tidak saja menjalankan tugas-tugas profesi tetapi juga mempersiapkan generasi muda untuk mencapai cita-cita bangsa dengan menggali, menyampaikan, mengajak dan membiasakan peserta didik pada nilai-nilai kebenaran dan kebaikan melalui penguatan pendidikan karakter.

Memperhatikan berbagai pendapat yang berkembang serta realitas dunia pendidikan kita dewasa ini maka Rakorpimnas II PGRI yang berlangsung dari tanggal 21 s.d 23 Juli 2017 di Yogyakarta dengan ini merekomendasikan:
  1. Pendidikan karakter sebagai skala prioritas dalam mewujudkan percepatan dan pemerataan kualitas pendidikan.
  2. PGRI berkomitmen meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan tuntutan profesi sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
  3. Pemerintah harus bersungguh-sungguh meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan melalui program yang efektif, efisien dan signifikan.
  4. Pemerintah melalui kementerian terkait dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan didasarkan pada hasil kajian mendalam dengan melibatkan PGRI.
  5. PGRI menolak gagasan pembentukan AGMP sebagai organisasi profesi, dan merekomendasikan pemerintah memberdayakan APKS (Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis) yang ada di bawah naungan PGRI.
  6. Merevisi pasal-pasal pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2017 yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
  7. Pemerintah membuat grand design pemenuhan kebutuhan guru skala nasional untuk mencegah terjadinya akumulasi permasalahan kekurangan guru.
  8. Mendesak pemerintah agar menyelesaikan persoalan Guru non PNS pada sekolah-sekolah negeri dan swasta yang ada diselesaikan secara tuntas, adil dan manusiawi.
  9. Uji Kompetensi Guru (UKG) hanya ditujukan untuk pemetaan dan tidak dijadikan dasar untuk memperoleh Tunjangan Profesi Guru (TPG) maupun sebagai syarat untuk mengikuti PPG yang dibiayai oleh negara.

BERIKUT INI 7 SOLUSI PENYELESAIAN GURU HONORER YANG DIUSULKAN PGRI

Kurang lebih Sebelum dilaksanakan Rapimnas PGRI II, Ketua PGRI telah mengajukan 7 Solusi Penyelesaian Guru Honorer yang diusulkan PGRI. Sebagaimana diungkapkan ketua PGRI dalam  jumpa pers (31/5) di Jakarta, bahwa PGRI selaku organisasi  guru bertekad untuk menyelesaikan permasalahan guru honorer secara konsisten.

“Apa yang disampaikan PGRI adalah konsisten dari awal dan dimana saja tidak berubah soal penyelesaian guru honorer,” ujar Unifah.

Dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian masalah honorer tersebut, Unifah menyatakan PGRI mempunyai 7 solusi jangka menengah dan panjang, diantaranya adalah sebagai berikut :
Pertama, mendukung dan mengawal revisi UU ASN dimana honorer  (bukan hanya K2) diangkat PNS.Hal ini dikarenakan tenggang waktu yang tak pasti. Sedang para guru honorer tersebut punya banyak tanggungan seperti  anak dan istri serta lainnya. “Karena frame waktu tidak pasti, maka harus ada solusi jangka pendek dan ada kepastian khususnya bagi mereka yang usianya makin tua, puluhan tahun mengabdi, keluarga menuntut untuk dinafkahi. Anak-anak harus sekolah.  Sementara jumlah honorer juga sangat besar dan tidak yakin negara akan mampu mengangkat PNS sekaligus maupun bertahap semua honorer,  maka mereka ini harus diselamatkan,” lanjut Unifah. 
Kedua, guru honorer senior diusulkan lebih dahulu untuk diangkat dengan P3K (pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak) tapi kontraknya sekali,  gaji diatur pemerintah dengan jelas, serta ada asuransi tenaga kerja dan BPJS kesehatan, dapat disertifkasi, serta tunjangan pensiun atau pesangon diakhir masa jabatannya. 
Ketiga, meminta pemerintah melakukan pengangangkatan guru dilakukan tiap tahun, bukan zero growth. “Saat ini kekurangan guru terutama di sekolah dasar masif, tapi data yang dirilis selalu disebut kelebihan guru dan masalahnya ada pada distribusi,” tegasnya. 
Keempat, khusus didaerah terpencil diangkat guru honorer yang sudah mengabdi lama. jika kualifikasi tidak sesuai,  pemda dapat membantu penyelesaian linearitas studi dengan program khusus. 
Kelima, guru honorer diangkat dan di-sk-kan oleh  Pemda sehingga bisa disertifikasi
Keenam, meminta kemdikbud agar prosentasi BOS dinaikan untuk peningkatan profesi dan penbayaran guru honor dari yang sudah ada saat ini sebesar 15% 
Ketujuh, peralihan SMA/SMK ke Provinsi juga seharusnya bersama dengan guru honor.

Ketujuh solusi yang diberikan oleh PGRI tersebut diharapkan dapat direalisasikan sampai dengan akhir masa periode pemerintahan saat ini di tahun 2019 mendatang. Demikianlah rangkuman hasil RAKORPIMNAS II PGRI 2017, semoga bermanfaat. 
Lihat sumber disini

Portal Info Guru

Penerimaan CPNS 2017

Berikut ini kami bagikan Mekanisme dan Info lengkap terbaru tentang penerimaan CPNS 2017 Dengan Materi yang akan di ujikan. 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah menerbitkan Permenpan RB Nomor (No) 20 Tahun 2017 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2017

Sesuai Permenpan RB Nomor (No) 20 Tahun 2017 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2017, Kebijakan Penetapan Kebutuhan CPNS Tahun 2017

1.Penetapan kebutuhan secara nasional tahun 2017 adalah Minus Growth.

2.Kriteria penetapan kebutuhan pegawai untuk setiap instansi pemerintah memperhatikan:
a.arah/rencana strategis pembangunan;
b.mandat organisasi;
c.jumlah PNS yang memasuki batas usia pensiun;
d.jumlah PNS yang ada;
e.rasio belanja pegawai dalam APBD
f.karakteristik/potensi daerah, dan;
g.daerah otonomi baru.

3.Prioritas jabatan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:
  • Untuk instansi pusat adalah Jabatan Fungsional dan jabatan teknis lain yang merupakan tugas inti (core business) dari instansi dan mendukung Nawacita serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Untuk instansi daerah diprioritaskan untuk jabatan Guru, Dokter, Perawat, serta jabatan-jabatan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur.
  • Kebutuhan jabatan untuk putra/putri lulusan terbaik (cumlaude/dengan pujian) dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi paling kurang 10 (sepuluh) persen, dan mengalokasikan kebutuhan jabatan untuk penyandang disabilitas dan untuk putra/putri Papua dan Papua Barat di lingkungan instansi Pusat. Kriteria putra/putri Papua dan Papua Barat yaitu: bagi mereka yang menamatkan pendidikan SD, SMP, dan SMU di wilayah Papua dan Papua Barat atau menurut garis keturunan orang tua (bapak) asli Papua.
  • Dalam hal kebutuhan jabatan tersebut huruf b tidak terpenuhi, maka dapat dipenuhi dari pelamar lain yang mendaftar pada jabatan yang bersesuaian dan memenuhi nilai ambang batas berdasarkan peringkat.
  • Penetapan kebutuhan jabatan untuk atlet berprestasi nasional/internasional yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.

4. Alokasi kebutuhan CPNS yang ditetapkan oleh Menteri dilarang diubah, kecuali dengan persetujuan Menteri. Persiapan Pelaksanaan Seleksi CPNS 2017 sesuai Permenpan RB Nomor (No) 20 Tahun 2017, adalah sebagai berikut
  • Pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil secara nasional dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS) dibawah koordinasi Kementerian PANRB yang secara teknis dilakukan oleh Kepala BKN selaku Ketua Tim Pelaksana.
  • Setiap instansi membentuk Panitia Pelaksana Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil instansi yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
  • Setiap instansi harus membentuk call center dalam rangka melayani dan memberikan penjelasan atas pertanyaan dari pelamar.
  • Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi Daerah dikoordinasikan oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah di daerah.
  • Menteri PANRB menetapkan nilai ambang batas (passing grade) seleksi kompetensi dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Pembina Kepegawaian.

Materi Tes Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sesuai Permenpan RB Nomor (No) 20 Tahun 2017

a. Seleksi kompetensi dasar Calon Pegawai Negeri Sipil meliputi:

1) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai 4 (empat) Pilar Kebangsaan Indonesia yang meliputi:
  1. Pancasila;
  2. Undang-Undang Dasar 1945;
  3. Bhineka Tunggal Ika; dan
  4. Negara Kesatuan Republik Indonesia (sistem Tata Negara Indonesia, sejarah perjuangan bangsa, peranan Bangsa Indonesia dalam tatanan regional maupun global, dan kemampuan berbahasa Indonesia secara baik dan benar).

2) Tes Intelegensi Umum (TIU) dimaksudkan untuk menilai:
  1. Kemampuan verbal yaitu kemampuan menyampaikan informasi secara lisan maupun tulis;
  2. Kemampuan numerik yaitu kemampuan melakukan operasi perhitungan angka dan melihat hubungan diantara angka-angka;
  3. Kemampuan berpikir logis yaitu kemampuanmelakukan penalaran secara runtut dan sistematis; dan
  4. Kemampuan berpikir analitis yaitu kemampuan mengurai suatu permasalahan secara sistematik.

3) Tes Karakteristik Pribadi (TKP) untuk menilai:
  1. Integritas diri;
  2. Semangat berprestasi;
  3. Kreativitas dan inovasi;
  4. Orientasi pada pelayanan;
  5. Orientasi kepada orang lain;
  6. Kemampuan beradaptasi;
  7. Kemampuan mengendalikan diri;
  8. Kemampuan bekerja mandiri dan tuntas;
  9. Kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan;
  10. Kemampuan bekerja sama dalam kelompok; dan
  11. Kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain.

b Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

1) Materi seleksi kompetensi bidang
  1. Materi Seleksi Kompetensi Bidang ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional, sedangkan materi seleksi untuk jabatan pelaksana ditetapkan oleh instansi yang membidangi urusan jabatan pelaksana dimaksud;
  2. Dalam hal instansi pembina jabatan fungsional atau instansi yang membidangi urusan jabatan pelaksana belum siap menyusun materi Seleksi Kompetensi Bidang, maka penyusunannya dilakukan oleh Pejabat  Pembina Kepegawaian yang bersangkutan;
  3. Materi sebagaimana dimaksud angka 1) dan 2) selanjutnya dikoordinasikan dan diintegrasikan ke dalam sistem CAT Badan Kepegawaian Negara.

2) Peserta dan pelaksanaanseleksi kompetensi bidang
  1. Jumlah peserta yang dapat mengikuti seleksi kompetensi bidang paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan pada masing-masing Jabatan berdasarkan peringkat nilai seleksi kompetensi dasar;
  2. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang harus menggunakan CAT sesuai dengan kebutuhan jabatan menggunakan fasilitas komputer dan penunjang lain yang disiapkan BKN dan atau menggunakan fasilitas komputer dan penunjang Uji Kompetensi Guru (UKG) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta dimungkinkan pula menggunakan fasilitas mandiri yang disiapkan oleh instansi di bawah koordinasi BKN;
  3. Dalam hal instansi belum siap untuk melaksanakan  seleksi kompetensi bidang menggunakan CAT, instansi dapat melakukan minimal 2 (dua) bentuk tes, antara lain: tes praktik kerja (dengan materi dan penguji yang berkompeten sesuai dengan kebutuhan jabatan), tes fisik/kesemaptaan, psikologis, kesehatan jiwa, dan wawancara sesuai yang dipersyaratkan oleh Jabatan;
  4. Instansi harus membuat dan menyampaikan panduan kepada PANSELNAS terkait dengan rencana pelaksanaan seleksi kompetensi bidang sebelum pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar dimulai;
  5. Pengolahan hasil Seleksi Kompetensi Bidang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, yang hasilnya disampaikan ke PANSELNAS dalam bentuk softcopy dan hardcopy.

5. Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil

a. Pengumuman, persyaratan administrasi, dan sistem pendaftaran
  1. Instansi wajib mengumumkan penetapan kebutuhan yang antara lain terdiri dari persyaratan pelamar, jumlah lowongan jabatan, kualifikasi pendidikan, waktu, dan alamat pendaftaran.
  2. Persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  3. Instansi dapat menetapkan persyaratan tambahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing jabatan;
  4. Publikasi dan pendaftaran peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dilakukan secara online oleh PANSELNAS yang secara teknis dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Negara melalui portal resmi pendaftaran online (sscn.bkn.go.id) ;
  5. Calon pelamar hanya boleh mendaftar pada 1 (satu) instansi dalam satu periode/event pelaksanaan seleksi.
  6. Verifikasi persyaratan administrasi kelengkapan dokumen pelamar dilakukan oleh panitia seleksi instansi;
  7. Pelamar dapat mengikuti seleksi apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh panitia seleksi instansi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

b. Pelaksanaan dan Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Dasar. Pelaksanaan seleksi menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) dengan tahapan sebagai berikut:
  1. Instansi berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara dalam pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar;
  2. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar di masing-masing instansi menjadi tanggung jawab panitia seleksi instansi dengan menggunakan fasilitas CAT BKN yang telah terintegrasi dalam jaringan BKN dan atau menggunakan fasilitas CAT UKG Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah koordinasi BKN serta dimungkinkan pula menggunakan fasilitas mandiri yang disiapkan oleh instansi di bawah koordinasi BKN;
  3. Hasil Seleksi Kompetensi Dasar secara resmi ditetapkan dan diumumkan oleh PANSELNAS serta diumumkan pula oleh instansi masing-masing secara online;
  4. Dalam hal terdapat beberapa peserta yang memperoleh nilai seleksi kompetensi dasar yang sama pada 3 (tiga) komponen sub tes dan berada pada ambang batas jumlah kebutuhan formasi, maka terhadap peserta dimaksud diikutkan seleksi kompetensi bidang.

Pelaksanaan dan pengolahan hasil Seleksi Kompetensi Bidang
  1. Setiap instansi dalam hal pelaksanaan seleksi dan penyampaian hasil seleksi kompetensi bidang berkoordinasi dengan PANSELNAS yang secara teknis dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara;
  2. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang di masing-masing instansi menjadi tanggung jawab panitia seleksi instansi;
  3. Bobot hasil integrasi nilai seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang yaitu : 40% : 60%;
  4. Pengolahan hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar dan nilai Seleksi Kompetensi Bidang dilakukan oleh PANSELNAS;
  5. Hasil pengolahan sebagaimana tersebut angka 4 disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian masingmasing dan Kepala BKN.

Pengumuman Peserta yang Dinyatakan Lulus Seleksi CPNS 2017 Pengumuman peserta yang dinyatakan lulus dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar dan nilai Seleksi Kompetensi Bidang dari PANSELNAS.

Prinsip kelulusan Seleksi CPNS 2017
  • Prinsip penentuan kelulusan peserta seleksi didasarkan pada nilai ambang batas kelulusan (passing grade);
  • Nilai ambang batas kelulusan (passing grade) untuk wilayah tertentu dan jabatan spesifik/langka dan tidak diminati dapat diberikan afirmasi, antara lain seperti : Instruktur Penerbang, Rescuer, Anak Buah Kapal, Pengamat Gunung Api, Penjaga Menara Suar, dan Dokter Spesialis ditetapkan dengan Keputusan Menteri PANRB;
  • Apabila peserta seleksi memperoleh nilai seleksi kompetensi dasar sama, maka penentuan kelulusan didasarkan pada nilai yang lebih tinggi secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi, tes intelegensia umum dan tes wawasan kebangsaan;
  • Penetapan dan pengumuman terhadap peserta seleksi yang dinyatakan lulus harus sesuai dengan jumlah formasi pada masing-masing jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri PANRB;
  • Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian namun tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan NIP oleh Badan Kepegawaian Negara maka Pejabat Pembina Kepegawaian tidak dapat menetapkan surat keputusan pengangkatan yang bersangkutan sebagai calon pegawai negeri sipil.

Download Permenpan RB Nomor (No) 20 Tahun 2017 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2017 (KLIK DISINI)

Portal Info Guru

Rekrutmen CPNS

Rekrutmen CPNS 2017 tidak dilakukan secara serentak. Pelaksanaannya bergantung kesiapan kementerian/lembaga dan masing-masing pemerintah daerah (pemda).

“Mulai tahun ini tes CPNS tidak dilakukan serentak untuk semua jabatan. Namun, dilihat yang siap terlebih dahulu,” kata Bima Haria Wibisana, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jumat, 5 Mei.

‎Dia menyebukan, sistem tes tetap menggunakan computer assisted test (CAT). Dengan demikian tidak ada lagi tes di stadion-stadion.

“Prinsipnya, begitu MenPAN-RB‎ menetapkan formasi jabatan dan mengeluarkan izin prinsip, instansi sudah bisa membuka rekrutmen. Kemudian seleksi lewat tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang,” tuturnya.

Di daerah, Pemprov Sulsel belum mendapat informasi resmi terkait mekanisme tes CPNS 2017. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel menunggu petunjuk KemenPAN RB

Kabid Pengembangan Pegawai BKD Sulsel, Nursyamsih menuturkan Pemprov mengusulkan usulan formasi sesuai kebutuhan berdasarkan analisis kebutuhan kerja.

“Untuk usulan 2017 itu tentu menyesuaikan dengan perubahan struktur organisasi perangkat daerah (OPD) baru,” tuturnya.

Jumlah pegawai Pemprov saat ini membengkak menjadi 26.364 orang. Tambahan pegawai bukan hanya dari pengalihan guru SMA dan SMK 15.156 orang saja. Pemprov juga harus menerima pengalihan pegawai dari kabupaten/kota bidang kehutanan 948 orang, energi dan sumber daya mineral 34 orang, perhubungan 160 orang, dan ketenagakerjaan 66 orang.

Kata Nursyamsih berdasarkan acuan terakhir 2015, kebutuhan pegawai Pemprov Sulsel 12.374 orang. Dengan jumlah pegawai yang ada 9.797 orang.

“Artinya ada kekurangan sekira 2.577 orang sesuai data e-formasi. Usulan tahun ini mungkin sedikit berbeda karena ada perubahan struktur OPD,” bebernya.

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkot Makassar, Basri Rachman mengutarakan, hingga saat ini pihaknya belum bisa memastikan akan ada penerimaan di Kota Makassar. Sebab, pemkot baru memasukkan usulan fotmasi.

“Kita tunggu dulu rapat koordinasi nasional. Rencananya diadakan tanggal 10 Mei ini di Jakarta,” katanya.

Sekkab Luwu Utara, Abdul Mahfud menyatakan daerahnya sudah siap untuk melakukan rekrutmen CPNS.

Kepala BKD Pinrang, Muh Nasir mengatakan, sejauh ini belum ada surat resmi dari BKN soal petunjuk pelaksanaan untuk penerimaan CPNS 2017. Hanya saja memang sudah ada kabar yang beredar, terkait tes yang tak bersamaan di semua daerah dan lembaga.

“Kebutuhan kita adalah guru dan tenaga kesehatan. Utamanya di wilayah pegunungan,” ucapnya.

 Kepala BKP SDM Bone, Andi Islamuddin juga mengaku belum mendapat informasi dari pihal terkait tentang mekanisme pelaksanaan tes CPNS tahun ini.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM) Soppeng, A Mahmud pun menuturkan baru sebatas mengusulkan kebutuhan CPNS. Batas pengusulan kebutuhan pegawai di-deadline Jumat, 5 Mei.

Baca sumber disini 
Portal Info Guru

Mendikbud

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaanakan memprioritaskan pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) guru untuk ditempatkan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
"Memang ada pengangkatan guru untuk menjadi CPNS sebanyak 6.300 orang pada tahun ini, namun pengangkatan guru ini diprioritaskan untuk ditempatkan di daerah 3T," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi di Malang, Jawa Timur, Jumat (15/4/2017).
"Termasuk ada empat daerah 3T di Jawa Timur, yakni Kabupaten Bangkalan, Sampang, Situbondo, dan Bondowoso," ujar dia.

Ia mengakui kekurangan tenaga guru terjadi di berbagai daerah, bahkan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Kondisi ini tak terkecuali juga di Kabupaten Malang.
Namun, tahun ini tidak ada pengangkatan guru di wilayah Kabupaten Malang maupun lainnya, kecuali di daerah 3T.

Kabupaten Malang tidak termasuk daerah 3T, lanjutnya, sehingga tidak ada pengangkatan guru.
"Kalau Kabupaten Malang masuk daerah 3T, saya bisa dimaarahi Pak Bupati. Sebenarnya tidak ada moratorium untuk tenaga pendidik, tetapi memang tidak ada kebijakan pengangkatan tenaga pendidik baru," ucap Muhadjir.

Untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik tersebut, menurut Muhadjir, strategi yang diterapkan adalah melalui Program Guru Keahlian Ganda. Guru normatif dan adaptif dididik kembali, dan dibekali kemampuan mata pelajaran produktif.

"Dengan cara ini, kebutuhan guru, terutama SMK bisa diatasi tanpa mengangkat guru. Ada sekitar 12.000 guru yang lulus pendidikan guru berkeahlian ganda pada tahun lalu. Dan, tahun ini ada 15.000 guru yang mendaftar program ini," tutur Muhadjir.

Kemendikbud menargetkan ada 40.000 guru dengan keahlian ganda pada 2018.
"Ini berlaku untuk semua keahlian produkti, sehingga satu guru bisa mengajar beberapa mata pelajaran," ucapnya.

Dalam kesempatan terpisah, Mendikbud bertemu dengan para guru yang sedang mengikuti pelatihan sertifikasi ganda.

"Jangan cuma untuk dapat sertifikasi profesi saja ya. Saya titip, didik dan bimbing anak-anak kita agar dapat bersaing dan jadi orang tangguh," kata Muhadjir.
Saat ini pemerintah melalui Kemendikbud sedang menyiapkan 125 SMK percontohan untuk direvitalisasi.
Selain link and match SMK dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), Kemendikbud juga bertugas untuk meningkatkan kompetensi pendidik kejuruan, serta peningkatan sertifikasi lulusan agar semakin kompetitif di pasar internasional.

Baca sumber disini
Portal Info Guru

KPK Larang Angkat Honorer jadi CPNS Tanpa Tes

Pertemuan antara Menteri PAN-RB Asman Abnur dan Ketua KPK Agus Rahardjo menyimpulkan, tidak ada lagi pengangkatan CPNS baru dari kelompok tenaga honorer tanpa tes.

Hasil keputusan itu disapmaikan Asman Abnur dan Agus setelah menjalani pertemuan tertutup sekitar tiga jam di kantor Kementerian PAN-RB, Jumat (31/3).

Agus menjelaskan gerakan reformasi birokrasi (RB) yang sudah berjalan 10 tahun belum menunjukkan perubahan kinerja birokrasi signifikan.

Dia lantas mencontohkan pegawai pajak yang mendapatkan remunasi besar selama ini.

Ternyata masih saja ada oknum PNS pajak yang tertangkap korupsi.

“Seharusnya pemberian remunerasi karena reformasi birokrasi, diikuti dengan peningkatan kinerja dan perubahan kultur birokrat,” jelasnya Agus.

Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu mengatakan salah satu bagian penting dari reformasi birokrasi adalah merekrut aparatur sipil negara (ASN) yang kompeten.

Caranya adalah rekrutmennya harus teruji dan terjaga. “KPK merekomendasikan tidak ada pengangkatan otomatis tenaga honorer menjadi CPNS,” tegasnya.

Gayung bersambut, rekomendasi itu diterima oleh Asman.

Menurut Agus rekrutmen CPNS baru melalui tes itu semata-mata untuk menjaga pelayanan.

Dia mengatakan masyarakat tentu tidak rela anaknya diajar oleh PNS guru yang kualitasnya tidak jelas.

Contoh lainnya masyarakat tentu akan tidak nyaman jika sakit kemudian dirawat perawat yang kualitasnya meragukan.

Pejabat asal Magetan, Jawa Timur itu menuturkan KPK mengakui bahwa urusan honorer memang pelik. Jumlahnya banyak dan ujungnya minta diangkat langsung menjadi CPNS baru.

Alasan yang sering digunakan, karena sudah mengabdi menjadi honorer sekian lama. “Supaya tidak ada lagi masalah dengan honorer, instansi pemerintah jangan mengangkat honorer,’’ tegasnya.

Untuk itu Agus juga menyampaikan perlunya penghitungan dan penataan ulang postur (size) birokrasi di tanah air. Apakah benar-benar kurang, sehingga sampai ada rekrutmen tenaga honorer.
Masukan lain yang dibawa KPK terkait dengan promosi jabatan di instansi pusat maupun daerah. Dia mengatakan saat ini promosi jabatan dengan seleksi terbuka, untuk eselon I dan II.
Agus mengusulkan supaya pengisian jabatan eselon III dan IV juga menggunakan lelang terbuka.
Praktik ini untuk menghindari potensi pengisian jabatan yang beraroma suap atau jual beli kursi. Seperti yang saat ini sedang diusut KPK masalah pengisian jabatan di Kabupaten Klaten.
Asman Abnur siap menjalankan keputusan bersama antara kementerian yang dia pimpin dengan KPK.
Terkait dengan pengisian jabatan, Asman mengatakan untuk instansi pusat relatif sudah berjalan dengan baik.
“Yang perlu diawasi dengan seksama adalah pengisian jabatan di pemerintah daerah. Ini masih jadi tantangan karena ditemukan penyimpangan,” jelasnya.
Untuk mengawasi pengisian jabatan di instansi daerah, Asman mengatakan tidak bisa dilakukan sendirian oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Untuk memperkuat pengawasan, Asman mengatakan sudah membentuk paguyuban atau tim bersama. Terdiri dari KASN, Kementarian PAN-RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Baca sumber disini
Portal Info Guru


Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali menerima pengaduan adanya penerbitan Surat Keputusan (SK) palsu dengan modus pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mengatasnamakan Kepala BKN.

Dalam SK palsu tertera pengangkatan sejumlah nama menjadi CPNS pada pemerintahan Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, disertai Nomor Identitas Pegawai (NIP) dan ditandatangani atas nama Kepala BKN.

Keterangan penempatan unit kerja dalam SK palsu tersebut juga melibatkan sejumlah nama instansi, seperti: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan RI, dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Namun menurut Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) BKN, Mohammad Ridwan, setelah melalui verifikasi, data BKN menunjukkan bahwa NIP yang terlampir dalam SK palsu itu tidak masuk ke dalam database BKN.

Ridwan mengingatkan masyarakat, bahwa penerbitan SK CPNS hanya bisa dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi masing-masingi.

“Kapasitas BKN mengeluarkan nota pertimbangan teknis untuk penerbitan NIP CPNS dan Kepala BKN tidak memiliki kewenangan pengangkatan selain CPNS BKN,” tegas Ridwan dalam siaran persnya Jumat (17/3).

Kepala Biro Humas BKN itu menegaskan, bahwa ketentuan kewenangan pengangkatan jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Disampaikan Ridwan, bahwa modus penipuan pengangkatan CPNS dengan menerbitkan SK palsu yang mengatasnamakan Kepala BKN bukan hal pertama terjadi.

“Ketidaktahuan publik terhadap pembagian wewenang PPK Pusat dan Daerah khususnya dalam pengangkatan menjadi CPNS menjadi alat bagi oknum tertentu,” ungkap Ridwan.

Untuk itu, Kepala Biro Humas BKN meminta warga untuk berhati-hati terhadap aksi penipuan. Apabila ada oleh oknum yang memberikan SK CPNS maupun jenis SK lainnya seperti SK pengadaan Diklat Prajabatan, SK pengangkatan ke dalam yang mengatasnamakan Kepala BKN/Pejabat Struktural BKN ataupun PPK instansi lainnya, Ridwan meminta masyarakat segera menghubungi instansi yang tertera pada SK tersebut.
Portal Info Guru

Kabar Pendaftaran CPNS 2017

KENDARI-  Pencari kerja di Sultra boleh bersiap-siap sebab dalam  waktu yang tidak lama bakal  ada penerimaan  CPNSD. Meski begitu,  rekruitmen tahun 2017  ini masih bersifat terbatas karena hanya untuk tenaga guru, medis dan tenaga teknis lainnya.

Kini pemerintah Sulawesi Tenggara tinggal menunggu informasi dari pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Sekertaris Daerah (Sekda) Sultra, Lukman Abunawas membenarkan informasi tersebut.

“Rekruitmen CPNS paling lama akan diumumkan pada bulan April mendatang. Kita masih menunggu keputusan resmi dari pihak Kementerian PANRB. Informasi terakhir, komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) masih melakukan rapat untuk mematangkan konsep rekruitmen CPNS tahun 2017,” kata Lukman saat ditemui diruang kerjanya, siang tadi  (17/3).

Ia menjelaskan bahwa, proses rekruitmen ini masih diperuntukan kepada tenaga-tenaga teknis dan diprioritaskan bagi daerah-daerah pemekaran. 

sumber : http://kendaripos.fajar.co.id/2017/03/17/horeee-pendaftaran-cpns-2017-dibuka/
Portal Info Guru

 Honorer K2

Pengangkatan honorer kategori dua (K2) menjadi CPNS bisa dimulai tahun ini. Dengan catatan, revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) dipercepat pembahasannya. 

Bila molor, proses pengangkatannya akan terhambat. Demikian dikatakan Wakil Ketua Baleg DPR Arif Wibowo, Kamis (9/3).

"‎Bisa saja honorer K2 diangkat PNS tahun ini. Jika memang agendanya dipercepat," ujarnya.

Menurut Arif, pihaknya‎ sudah pernah pasang target selesai Maret. Namun sepertinya bisa mundur lagi karena DPR saat ini masih menunggu surat dari presiden.

"Jika nanti revisi ASN telah disetujui dan disahkan pemerintah bersama DPR, maka terhitung enam bulan setelah pengesahan bisa dilakukan pengangkatan PNS tahun ini," terang politikus PDIP ini.

Hal yang sama diungkapkan ‎Kapoksi Baleg DPR RI Bambang Riyanto. Pembahasan revisi UU ASN prosesnya sangat singkat. Mengingat seluruh fraksi sudah menyetujuinya.

Sejak surat DPR RI yang ditandatangani Fachri Hamzah diterima presiden, maka selama itu pula terhitung 60 hari presiden memberikan hak jawabnya.

"Mudah-mudahan supresnya cepat diteken. Presiden pasti taat hukum, tidak mungkin melanggar UU 12/2012 dan UU 17/2014 DPR-MPR tentang pelaksanaan prolegnas," tandasnya.
Lihat sumber
Portal Info Guru

8 Sekolah Ikatan Dinas

Mau Jadi CPNS ! Inilah 8 Sekolah Ikatan Dinas Yang Wajib Anda Ketahui ! 

Berikut ini adalah informasi bagi anda yang ingin menjadi CPNS melalui sekolah ikatan dinas dan info tentang jadwal pendaftaran Sekolah ikatan dinas tahun 2017 yang wajib anda ketahui. Selengkapnya mari kita simak berita berikut ini : 

Pemerintah kembali membuka kesempatan kepada lulusan Sekolah Menengah Umum (SMU) sederajat untuk mengikuti seleksi calon siswa-siswi atau taruna-taruni pada delapan sekolah kedinasan pemerintah yang nantinya akan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Pendaftaran untuk ikatan dinas dilakukan secara online dan serentak melalui laman www.panselnas.id. 

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Setiawan Wangsaatmadja menjelaskan, ada beberapa sekolah ikatan dinas yang jumlah penerimaan siswanya bertambah.

Contohnya adalah Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dari tahun lalu hanya 900 orang sedang kan tahun ini menjadi 1.689 orang.

Jumlah keseluruhan mahasiswa atau taruna yang akan diterima pada sekolah kedinasan pemerintah di 2017 mencapai 8.348 orang. Dari jumlah tersebut terbanyak di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dengan jumlah 4.920 siswa, dan terendah Sekolah Tinggi Sandi Negara (STSN) dengan jumlah 100 siswa.

Pada pelamar yang berminat untuk mencermati dan menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan, seperti memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP elektronik dan NIK Kartu Keluarga.

“Kalau tidak cocok antara keduanya, otomatis akan ditolak,” tegas Setiawan seperti dikutip dari laman Setkab, Jumat (3/3/2017). Bagi lulusan SMU yang berminat bisa mendaftar pada 9  hingga 31 Maret 2017.

Pelamar, lanjut Setiawan, juga hanya diperbolehkan mendaftar di satu sekolah ikatan dinas. “Kalau ada yang memaksakan, maka yang bersangkutan akan gugur secara otomatis,” ujarnya.

Setelah melalui pendaftaran secara online, seleksi akan dilakukan secara bertahap di kementerian atau lembaga masing-masing. Ada yang melakukan seleksi sebelum atau sesudah pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan menggunakan Computer Assisted Tes (CAT).

Untuk penerimaan siswa di delapan sekolah kedinasan pemerintah tahun ini, menurut Setiawan, para peserta yang memenuhi syarat untuk mengikuti SKD dan CAT dipungut biaya sebesar Rp 50.000 per peserta.

“Ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 63/2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Badan Kepegawaian Negara,” jelas Setiawan.

Selain itu, ada beberapa Sekolah Kedinasan yang memungut biaya pendaftaran selain biaya tes SKD, yakni PKN STAN (Kemenkeu), STTD (Kemenhub), STIS (BPS) dan STMKG (BMKG).

Setiawan juga mengingatkan, agar masyarakat berhati-hati terhadap kemungkinan terjadinya penipuan. “Tidak ada satu orang atau pihak manapun yang bisa membantu kelulusan dengan kewajiban menyediakan uang dalam jumlah tertentu. Jadi jangan percaya calo,” tegas Setiawan.

Berikut adalah lembaga pendidikan kedinasan yang membuka pendaftaran adalah:
  1. Kementerian Keuangan (PKN STAN) 4.920 orang, 9 – 31 Maret 2017
  2. Kementerian Dalam Negeri (IPDN) 1.689 orang, 9 – 31 Maret 2017
  3. Kementerian Perhubungan (STTD) 165 orang, 9 – 31 Maret 2017
  4. Kemenkum HAM (Poltekip dan Poltekim) 500 orang, 9 – 31 Maret 2017
  5. Badan Intelejen Negara (STIN) 124 orang, 9 – 31 Maret 2017
  6. Badan Pusat Statistik (STIS) 600 orang, 9 – 31 Maret 2017
  7. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (STMKG) 250 orang, 9 – 31 Maret 2017
  8. Lembaga Sandi Negara (STSN) 100 orang, 9 – 31 Maret 2017.
Para pelamar yang diterima pada sekolah-sekolah tersebut akan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) setelah dinyatakan lulus pendidikan serta memperoleh ijazah dari Lembaga Pendidikan Kedinasan dimaksud, dan ditempatkan pada jabatan tertentu berdasarkan usulan dari Kementerian dan Lembaga yang bersangkutan dan Pemerintah Daerah berdasarkan formasi yang ditetapkan oleh Menteri PANRB.

Baca sumber disini
Portal Info Guru

Honorer K2

Kemenpan RB tetap berpedoman pada aturan yang berlaku. Siapa saja honorer K2 yang ingin menjadi PNS, harus ikut seleksi dulu.

Riauterkini-JAKARTA- Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) tetap berpedoman kepada aturan perundang-undangan yang berlaku. Di mana honorer K2 tetap harus ikut seleksi CPNS,‎ pijakan hukum rekrutmen CPNS adalah UU ASN.

Di mana, salah satu persyaratan untuk menjadi ASN adalah harus melalui seleksi dan batas maksimal usianya 35 tahun. Sehingga kalau para honorer K2 ingin tetap jadi PNS harus melalui seleksi CPNS.

"Ya selama UU ASN belum resmi direvisi dan dibahas, pijakan hukumnya UU ASN yang ada sekarang. Ini PP ASN kan sudah mau ditetapkan, jadi kami pakai itu nanti," kata Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Setiawan Wangsaatmadja di Jakarta, Kamis (2/3/17).

Menurutnya, Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah menjadi usulan inisiatif DPR dinilai masih wacana. Pasalnya, hingga saat ini belum ada keputusan apa-apa tentang revisi tersebut. Bahkan, DPR dan pemerintah juga belum melakuan pembahasan bersama.

Meski begitu Iwan menyatakan, jika presiden sudah menetapan surat presiden (Surpres) untuk membahas revisi UU ASN, pihaknya siap melaksanakan.

"Selama belum ada perintah, Kemenpan-RB memegang aturan undang-undang ASN. Kalau honorer K2 menuntut PP tidak boleh disahkan karena revisi UU ASN sementara jalan, tidak masalah,"

Ia juga menyerahkan kepada para honorer berpendapat kalau mereka tidak ingin ada tes CPNS. Karena menurutnya itu hak honorer K2 berpendapat demikian. Pemerintah menjalankan aturan yang jelas pijakan hukumnya‎.

"Bila honorer K2 ingin jadi PNS, harus ikut seleksi, harus ada formasi jabatannya, dan usianya tidak boleh di atas 35 tahun," jelasnya.
Portal Info Guru

pns padang

Semakin seimbangnya komposisi belanja daerah Pemerintah Kota Padang ,hal ini sangat baik bagi laju perkembangan kota. Dengan begitu nantinya,  Kota Padang bisa kembali menerima Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang Rudi Rinaldy mengatakan, saat ini komposisi antara Belanja Langsung (BL) dengan Belanja Tidak Langsung (BTL) sudah berada di jalur dan lajur yang benar. Saat ini BTL sebesar 50,49 persen, sedangkan BL sebesar 49,51 persen.

"Ini mengindikasikan Pemko Padang lebih mementingkan belanja publik bagi warganya dari pada belanja pegawai," ucap Rudi.

Rudi berharap tahun depan nilai komposisi BL lebih besar dibandingkan BTL. Rudi menyinggung, apabila komposisi belanja daerah Kota Padang ini cukup bagus dan dapat menghapus moratorium penerimaan pegawai, tentunya akan berimbas baik juga bagi Kota Padang.

"Jika menurut MenPAN-RB komposisi ini cukup, tentu akan menghapus moratorium," terangnya.

Seperti diketahui Belanja Daerah Kota Padang tahun 2017 ini lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Di mana pada 2016 lalu BTL berada di kisaran 52,56 persen dan BL di angka 47,44 persen.

Sementara itu, Walikota Padang H. Mahyeldi Ansyarullah  mengatakan, belanja daerah Kota Padang yang hampir berimbang itu yakni Belanja Langsung (BL) dan Belanja Tidak Langsung (BTL).

"Dengan begitu nanti kita sudah bisa kembali menerima CPNS," ujar Walikota Padang.

Menurut Mahyeldi, hampir seimbangnya belanja daerah karena usaha keras Pemerintah Kota Padang selama beberapa waktu belakangan ini.

Demikian Informasi yang admin kutip dari Harian Haluan. Baca sumber Disini
Portal Info Guru

Sikap KASN Terkait Pengangkatan Honorer K2 Menjadi CPNS

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) takluk di depan honorer kategori dua (K2).

Mereka pun menyatakan siap mendukung pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS.

"KASN siap mendukung‎ honorer menjadi PNS. Yang penting jelas dan dipastikan tidak ada yang tercecer," kata Komisioner KASN Tasdik Kinanto di Jakarta, Rabu (22/2).

Pengangkatan honorer K2 menjadi PNS bisa melalui revisi atau PP.

Mantan sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini berharap tidak ada lagi penerimaan honorer baru.

"Sesuai fungsi KASN, jika nanti memang ada kesepakatan antara DPR dan pemerintah, KASN akan melakukan pengawasan agar tidak ada penyelewengan. Intinya nasib honorer harus jelas‎," pungkasnya.

Baca Sumber disini
Portal Info Guru

Jatim Terancam Kekurangan PNS

Pemprov Jawa Timur dibuat kelabakan karena pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) belum juga mencabut moratorium CPNS tahun ini.

"Moratorium CPNS diberlakukan sejak tahun 2015. Pemprov kekurangan PNS. Ini karena ada 1.200 orang yang pensiun pada tahun 2016 dan 1 231 orang pensiun tahun 2017 ini. Yang pensiun ini adalah PNS non tenaga pendidik. Ini karena pelimpahan kewenangan SMA/SMK kan baru tahun ini dari kabupaten/kota ke pemprov," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim Siswo Herutoto melalui Sekretaris Abimanyu kepada wartawan, Rabu (22/2/2017).

Pemprov memiliki pegawai sebanyak 20 ribuan orang lebih. Jika tidak ada penambahan pegawai karena diberlakukan moratorium CPNS, pemprov akan memanfaatkan pegawai yang ada saat ini dan didayagunakan semaksimal mungkin.

"Kami telah berkali-kali menyurati KemenPAN RB dan menjelaskan kebutuhan PNS pemprov di Jatim. Kami menanyakan moratorium itu sampai kapan. Surat kami terakhir pada November 2016, tapi jawabannya hanya disuruh sabar menunggu kebijakan pusat," tukasnya.

Dia menegaskan, kebutuhan PNS ini sangat urgent atau penting sekali. Jika kebijakan moratorium diteruskan, pemprov khawatir akan terjadi kepincangan kebutuhan pegawai. Di mana, penerimaan pegawai dan pegawai yang pensiun tidak seimbang.

Untuk diketahui, sebagian masyarakat mulai mendapat informasi terkait penerimaan‎ Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk formasi 2017. Ternyata informasi ini dikatakan tak benar alias hoax.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur memastikan tahun ini pemerintah masih memberlakukan moratorium CPNS. Untuk itu masyarakat diminta untuk lebih berhati-hati atas informasi hoax.

"Pemerintah sampai saat ini belum membuka formasi penerimaan calon pegawai negeri sipil. Moratarium CPNS masih diberlakukan," ujar Menteri Asman melalui keterangannya di Jakarta, Sabtu (21/1/2017) lalu.

Pihaknya menjelaskan, apabila penerimaan formasi CPNS sudah ada, maka akan diumumkan secara nasional oleh pemerintah melalui Kementerian PAN RB.

Untuk itu, Menteri PAN RB meminta kepada seluruh masyarakat untuk berhati-hati dan jangan tertipu dengan isu atau berita penerimaan CPNS yang tidak bertanggung jawab.

Menteri PANRB juga menegaskan, bahwa dalam proses penerimaan formasi CPNS masyarakat tidak dipungut biaya. "Saya tegaskan bahwa tidak ada pungutan uang bagi masyarakat yang mengikuti seleksi penerimaan CPNS, yang diperlukan adalah kualifikasi dan kompetensi dari pelamar CPNS tersebut untuk lulus dalam ujian seleksi," jelasnya.

Menteri Asman menyatakan bahwa siapapun yang melakukan penipuan CPNS akan diproses secara hukum. "Baik yang memberikan dan menerima uang sama-sama melanggar hukum, karena pemerintah sudah menegaskan bahwa penerimaan CPNS bebas dari pungutan uang," ujarnya.

Dia menegaskan, khusus untuk pelaku penipuan CPNS dari kalangan PNS akan dikenakan sanksi berat. Selain diproses secara hukum, juga pemecatan PNS tersebut dari instansi kerjanya.
Baca Sumber disini
Portal Info Guru

calo cpns

Penyidik Polsek Ratu Agung, Bengkulu, berhasil mengungkap fakta-fakta penting dalam kasus dugaan percaloan rekrutmen CPNS dengan terlapor, BH (43).

Diketahui, kalau jumlah uang sogokan yang diterima oknum guru SD ini mencapai Rp 1,8 miliar, yang berasal dari lebih 100 korban.

Hal ini terungkap saat pemeriksaan BH oleh penyidik Polsek Ratu Agung. Istri mantan pejabat berinisial Th yang sudah meninggal dunia tersebut, mengakui kalau uang itu dititip korban ke dirinya, saat sang suami sedang tak berada di rumah.

Kendati demikian, ia mengaku uang tersebut hanya “numpang lewat” saja. Sebab, usai diserahkan korban, uang itu selanjutnya langsung dikirim kepada suaminya melalui rekening. Sang suami, lanjut BH, sering berada di Jakarta menunggu uang kiriman darinya.

Di Jakarta, uang tersebut selanjutnya diserahkan kepada oknum pejabat Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) berinisial So (41).

"Tidak mungkin saya pegang semua uang yang nitip melalui saya. Uang yang saya terima langsung saya kirim. Kalau uangnya dengan saya, tidak mungkin sampai begini, pasti langsung saya kembalikan kepada penitipnya,” terang BH.

Ia tak pernah mengira kalau persoalan sogokan uang CPNS akan membuatnya semakin terpuruk.

“Soal tolong menolong, kami selama ini lancar-lancar saja. Terkait pengangkatan khusus CPNS, tidak mungkin saya lepas cuek. Karena suami saya terlibat, jadi saya ikut terseret jadinya,” ujar BH.

Khusus uang yang diketahuinya sekitar Rp 1,8 miliar. Uang tersebut sebagian besar sudah dikembalikan.

Dengan menjual harta yang ada. Seperti mobil, kebun, tanah dan rumah. Termasuk SK PNS sudah digadaikan ke Bank.

"Khusus yang melalui saya, sudah saya cicil uangnya. Ada beberapa orang lagi yang belum saya kembalikan. Karena memang uangnya tidak ada. Kalau ada untuk apa saya tahan-tahan uang itu," paparnya.

Sementara itu, BH mengaku kalau oknum BAKN So yang disebutnya tersebut, berjanji bakal mengembalikan di akhir bulan Februari ini.

"Sekarang saya masih menunggu kepastian dari bapak So. Kata bapak So, akhir Februari ini mau mengembalikan. Saya masih yakin, karena bapak So sebelumnya pernah mengembalikan uang sekitar Rp 1 miliar dan langsung dikembalikan kepada yang menitip. Saya tidak akan tahan," imbuh BH.

Terpisah, Kapolres Bengkulu, AKBP. Ardian Indra Nurinta, S.Ik melalui Kapolsek Ratu Agung, AKP. Dian Matusia Chandra, S.Ik, mengatakan, saat ini baru satu korban yang melapor.

“Untuk yang di Polsek baru 1 korban. Yakni atas nama Desma Anita. Terlapor sudah mengakui uangnya dia diterima,” ujarnya.

source : http://www.jpnn.com/news/fakta-mengejutkan-percaloan-cpns-oleh-guru-sd?page=2

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget
Laporkan Link Rusak Disini
×
_

Kirim masukan, keluhan, atau request aplikasi kepada admin melalui pesan di bawah ini