Halloween Costume ideas 2015
Articles by "Honorer"



Rapat Gabungan 7 Komisi dengan beberapa Kementerian Terkait Penuntasan K2 mulai menemukan titik terang. 

Pembahasan tentang status 438.580 honorer K2, apakah bisa di diangkat PNS seluruhnya atau sebagiannya dijadikan P3K (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja), yang terpenting harus tuntas. Kesepakatan ini menjadi kesimpulan dalam rapat kerja gabungan 7 komisi dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta perwakilan dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN,/Kepala Bapenas, Menteri Luar Negeri, Menteri Kesehatan, dan Menteri Agama.

"Kesimpulannya 438 ribuan honorer ini akan dituntaskan statusnya tahun ini. Kalau harus menunggu pansus akan lama lagi prosesnya. Ini akan dituntaskan secepatnya," kata Pimpinan Raker Gabungan Utut Adianto di Gedung DPR RI, Senin (4/6).

Belia menegaskan, hanya honorer K2 yang akan diselesai dalam waktu sesingkat-singkatnya. Sedangkan tenaga honorer yang diangkat di atas 2005 akan dibahas di lain waktu.

"Pemerintah dan DPR sepakat menyelesaikan K2 saja. Jadi tidak melebar ke mana-mana," ucapnya. Semoga benar-benar di realisasikan segera oleh pemerintah bukan pemanis sebelum tahun politik saja, sudah sepantasnya jokowi memperhatikan kondisi honorer yang sduah beberapa tahun tidak di angkat PNS.

sumber : klik disini

Syarat Mengikuti PPG Bagi Guru Honorer

Berikut ini adalah Syarat untuk mengikuti PPG Bagi Guru Honorer Tahun 2018. Honorer di Sekolah Negeri Boleh Ikut PPG tahun 2018 asalkan honorer tersebut memiliki SK pengangkatan minimal sesuai dengan petunjuk BOS yakni melalui SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Provinsi, tentu akan lebih baik jika pengangkatannya berdasarkan SK Bupati/Wali Kota/Gubernur.  Berikut salinan Surat Verifikasi dan validasi Berkas PPG dalam Jabatan yang berisi Penegasan Dirjen GTK bahwa Honorer di Sekolah Negeri Boleh Ikut PPG tahun 2018.

Berikut Salinan isi Surat Penegasan Dirjen GTK Honorer di Sekolah Negeri Boleh Ikut PPG tahun 2018 dengan tajuk Verifikasi dan validasi Berkas PPG dalam Jabatan; “Dengan mempertimbangkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 tahun 2017 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan adalah guru pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil yang sudah mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat penyelenggara pendidikan yang sudah mempunyai perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama, maka guru bukan PNS yang mengajar disekolah negeri dapat mengikuti PPG Dalam Jabatan denganSK pengangkatan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. Persyaratan bagi guru bukan PNS disekolah negeri tersebut hanya berlaku untuk pendaftaran dan pelaksanaan PPG Dalam Jabatan, tidak berlaku untuk persyaratan pembayaran tunjangan profesi pendidik, kecuali yang bersangkutan bertugas di sekolah swasta atau menjadi PNS”

Link Download Surat Verifikasi dan validasi Berkas PPG dalam Jabatan yang berisi Penegasan Dirjen GTK bahwa Honorer di Sekolah Negeri Boleh Ikut PPG tahun 2018 (disini)

Demikian info tentang Surat Verifikasi dan validasi Berkas PPG dalam Jabatan yang berisi Penegasan Dirjen GTK bahwa Honorer di Sekolah Negeri Boleh Ikut PPG tahun 2018,  semoga bermanfaat. 

Mekanisme dan Syarat Pengangkatan Honorer Menjadi PNS
Ilustrasi

Berikut ini adalah info mekanisme dan syarat pengangkatan honorer menjadi PNS di tahun 2017-2018. Sebagiamana diinfokan sebelumnya bahwa presiden telah memberikan pengangkatan guru honorer menjadi PNS. Berkaitan dengan tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia (RI) kini sedang menelaah data-data guru honorer mana saja yang dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Menurut dia, faktor lamanya seseorang menjadi guru honorer menjadi salah satu pertimbangan.

"Ukuran lama memang bisa menjadi salah satu pertimbangan. Tapi bukan satu-satunya," ungkap Mendikbud Muhadjir Effendy kepada Republika.co.id di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (4/12).

Muhadjir menjelaskan, selain masa kerja, ada tiga persyaratan utama yang perlu dipenuhi seorang guru honorer untuk diangkat menjadi CPNS (PNS). Persyaratan itu antara lain kualifikasi akademik sang guru, kompetensinya, dan sertifikasinya.

"Jadi, guru yang sudah memenuhi tiga hal ini yang nanti kita prioritaskan," kata Muhadjir menjelaskan.

Jadi  persyaratan Guru Honorer Bisa Diangkat Jadi CPNS (PNS) antara lain faktor lamanya seseorang menjadi guru honorer (masa kerja), kualifikasi akademik sang guru, kompetensinya, dan sertifikasinya.

Saat ini, kata dia, pihaknya sedang menelaah secara bersama-sama data-data terkait hal itu. Ia berpendapat, pengangkatan seorang guru honorer menjadi seorang PNS tak melulu urusan Kemendikbud, tetapi juga Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi (Kemenpan dan RB) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Ini sedang kita telaah bersama data-datanya. Kan datanya harus betul-betul valid dan sahih sebelum kita melakukan langkah-langkah kebijakan. Tahun depan mudah-mudahan bisa kita eksekusi," kata dia. 

(sumber: republika)


RAKORPIMNAS II PGRI 2017

Bapak dan ibu guru serta rekan-rekan operator di seluruh Indonesia, RAKORPIMNAS II PGRI Tahun 2017 telah diselenggarakan tanggal 21 s.d 23 Juli 2017 di Yogyakarta, dan hasil RAKORPIMNAS II PGRI 2017 adalah sebagai berikut

Setelah mendengar dan mencermati amanat Bapak Presiden Republik Indonesia bahwa ditengah-tengah perubahan yang cepat dan dahsyat dewasa ini, posisi dan peran Guru semakin strategis dan penting. Guru adalah aktor yang mengemban tugas-tugas profetik (kenabian) yang tidak saja menjalankan tugas-tugas profesi tetapi juga mempersiapkan generasi muda untuk mencapai cita-cita bangsa dengan menggali, menyampaikan, mengajak dan membiasakan peserta didik pada nilai-nilai kebenaran dan kebaikan melalui penguatan pendidikan karakter.

Memperhatikan berbagai pendapat yang berkembang serta realitas dunia pendidikan kita dewasa ini maka Rakorpimnas II PGRI yang berlangsung dari tanggal 21 s.d 23 Juli 2017 di Yogyakarta dengan ini merekomendasikan:
  1. Pendidikan karakter sebagai skala prioritas dalam mewujudkan percepatan dan pemerataan kualitas pendidikan.
  2. PGRI berkomitmen meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan tuntutan profesi sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
  3. Pemerintah harus bersungguh-sungguh meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan melalui program yang efektif, efisien dan signifikan.
  4. Pemerintah melalui kementerian terkait dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan didasarkan pada hasil kajian mendalam dengan melibatkan PGRI.
  5. PGRI menolak gagasan pembentukan AGMP sebagai organisasi profesi, dan merekomendasikan pemerintah memberdayakan APKS (Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis) yang ada di bawah naungan PGRI.
  6. Merevisi pasal-pasal pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2017 yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
  7. Pemerintah membuat grand design pemenuhan kebutuhan guru skala nasional untuk mencegah terjadinya akumulasi permasalahan kekurangan guru.
  8. Mendesak pemerintah agar menyelesaikan persoalan Guru non PNS pada sekolah-sekolah negeri dan swasta yang ada diselesaikan secara tuntas, adil dan manusiawi.
  9. Uji Kompetensi Guru (UKG) hanya ditujukan untuk pemetaan dan tidak dijadikan dasar untuk memperoleh Tunjangan Profesi Guru (TPG) maupun sebagai syarat untuk mengikuti PPG yang dibiayai oleh negara.

BERIKUT INI 7 SOLUSI PENYELESAIAN GURU HONORER YANG DIUSULKAN PGRI

Kurang lebih Sebelum dilaksanakan Rapimnas PGRI II, Ketua PGRI telah mengajukan 7 Solusi Penyelesaian Guru Honorer yang diusulkan PGRI. Sebagaimana diungkapkan ketua PGRI dalam  jumpa pers (31/5) di Jakarta, bahwa PGRI selaku organisasi  guru bertekad untuk menyelesaikan permasalahan guru honorer secara konsisten.

“Apa yang disampaikan PGRI adalah konsisten dari awal dan dimana saja tidak berubah soal penyelesaian guru honorer,” ujar Unifah.

Dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian masalah honorer tersebut, Unifah menyatakan PGRI mempunyai 7 solusi jangka menengah dan panjang, diantaranya adalah sebagai berikut :
Pertama, mendukung dan mengawal revisi UU ASN dimana honorer  (bukan hanya K2) diangkat PNS.Hal ini dikarenakan tenggang waktu yang tak pasti. Sedang para guru honorer tersebut punya banyak tanggungan seperti  anak dan istri serta lainnya. “Karena frame waktu tidak pasti, maka harus ada solusi jangka pendek dan ada kepastian khususnya bagi mereka yang usianya makin tua, puluhan tahun mengabdi, keluarga menuntut untuk dinafkahi. Anak-anak harus sekolah.  Sementara jumlah honorer juga sangat besar dan tidak yakin negara akan mampu mengangkat PNS sekaligus maupun bertahap semua honorer,  maka mereka ini harus diselamatkan,” lanjut Unifah. 
Kedua, guru honorer senior diusulkan lebih dahulu untuk diangkat dengan P3K (pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak) tapi kontraknya sekali,  gaji diatur pemerintah dengan jelas, serta ada asuransi tenaga kerja dan BPJS kesehatan, dapat disertifkasi, serta tunjangan pensiun atau pesangon diakhir masa jabatannya. 
Ketiga, meminta pemerintah melakukan pengangangkatan guru dilakukan tiap tahun, bukan zero growth. “Saat ini kekurangan guru terutama di sekolah dasar masif, tapi data yang dirilis selalu disebut kelebihan guru dan masalahnya ada pada distribusi,” tegasnya. 
Keempat, khusus didaerah terpencil diangkat guru honorer yang sudah mengabdi lama. jika kualifikasi tidak sesuai,  pemda dapat membantu penyelesaian linearitas studi dengan program khusus. 
Kelima, guru honorer diangkat dan di-sk-kan oleh  Pemda sehingga bisa disertifikasi
Keenam, meminta kemdikbud agar prosentasi BOS dinaikan untuk peningkatan profesi dan penbayaran guru honor dari yang sudah ada saat ini sebesar 15% 
Ketujuh, peralihan SMA/SMK ke Provinsi juga seharusnya bersama dengan guru honor.

Ketujuh solusi yang diberikan oleh PGRI tersebut diharapkan dapat direalisasikan sampai dengan akhir masa periode pemerintahan saat ini di tahun 2019 mendatang. Demikianlah rangkuman hasil RAKORPIMNAS II PGRI 2017, semoga bermanfaat. 
Lihat sumber disini

gtt

Setelah diambil alih oleh provinsi, nasib Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) SMA/SMK semakin tidak jelas. Sebagai salah satu contohnya, di Kabupaten Sukoharjo, para GTT dan PTT mengeluh dan menuntut kejelasan nasibnya, terutama mengenai kesejahteraan mereka ke DPRD Sukoharjo.

Mereka memang sempat mendengar informasi bahwa setelah diambil alih provinsi, GTT/PTT akan digaji sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP). Namun informasi yang mereka terima kemudian, bahwa PTT menjadi tanggung jawab sekolah lagi. Malah muncul wacana, PTT akan dibayar dengan dana BOS, padahal dana BOS hanya dapat digunakan sebanyak 15 persen.

Dalam audiensi tersebut, Ketua GTT-PTT SMA/SMK Negeri Sukoharjo, Joko Novianto mengatakan, persoalan gaji juga dialami GTT. Mereka bisa mendapatkan upah sesuai UMK dengan dua syarat. Yakni sesuai dengan latar belakang pendidikan dan memiliki jam mengajar selama 24 jam selama satu minggu. Masalahnya, tidak semua GTT memiliki kesempatan untuk mengajar selama 24 jam karena bertabrakan dengan guru PNS.

Oleh karena itu, mereka mengajukan beberapa menuntut antara lain, GTT/PTT bergaji setara UMP/UMK, prioritas penggajian berdasar masa kerja, mendapat jaminan kesehatan, tambahan penghasilan serta punya kepastian sumber penggajian yang dianggar oleh provinsi secara berkesinambungan. Diaudit ulang, dan minta pengawalan dari Komisi IV

Siapa pun yang berada pada posisi GT/PTT saat ini, tentu akan merasakan, betapa beratnya kondisi yang mereka alami. Bukan hanya berat secara fisik, namun juga berat secara psikologis. Apalagi dalam masa peralihan ini, di mana berita demi berita berseliweran simpang siur lewat media-media cetak, online dan terutama adalah media sosial (Medsos).

Persoalan GTT/PTT memang bukan hanya masalah yang terjadi Sukoharjo saja, tapi juga masalah semua kabupaten di wilayah Jawa Tengah, karena ini merupakan dampak dari sebuah kebijakan. Karena merupakan keluhan bersama, akan lebih efektif bila saran, masukan dan kritik membangun dilakukan secara bersama-sama dengan cara yang positif. Kemajuan teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan sebagai media untuk berkeluh kesah, atau menyuarakan aspirasi dalam konteks dan cara yang tidak anarkis.
Untuk masa sekarang, tampaknya memang perlu sebuah action yang “mengganggu” mata dan pikiran, agar mampu merebut perhatian dari publik maupun aparat pemerintah. Ingat fenomena wisata Jeglongan Sewu? Fenomena itu menjadi besar juga karena Medsos, dan itu factual, bukan berita hoax. Lantaran menjadi heboh di media sosial, hal itu akhirnya mengusik perhatian pemerintah, yang akhirnya membentuk tim Saber Jalan Berlubang.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Sukoharjo, Wawan Pribadi mengutarakan persoalan GTT/PTT tersebut merupakan ranah provinsi. Meski begitu, ia akan segera menyampaikan keluhan dan tuntutan para GTT/PTT Sukoharjo tersebut bila ada agenda komisi.Kita berharap, meski itu persoalan provinsi, Pemkot dan DPRD Surakarta harus lebih intens melakukan koordinasi, terutama terkait keluhan, pertanyaan, kritik maupun saran. Di luar itu, kita yakin Pemerintah Provinsi telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi dari berbagai kemungkinan ketika menarik SMK ke Provinsi, termasuk salah satunya adalah nasib para GTT/PTT tersebut. Para guru GTT/PTT memang perlu kepastian, karena kepastian itu ibarat air di tengah padang pasir. Bagaimana Guru GTT bisa berbagi ilmu untuk mencerdaskan masyarakat apabila dalam kepalanya selalu terlintas nasibnya yang tidak menentu, gaji yang belum cair dan pikiran-pikiran “buruk” lainnya

Aksi Demo 222

JAKARTA – Minimal 10 ribu massa honorer kategori dua (K2) dipastikan akan membanjiri Jakarta pada 22 dan 23 Februari mendatang.

Ketum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) T‎iti Purwaningsih menjelaskan, aksi 222 dan 232 ini sebagai protes atas sikap Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Prof Sofyan Effendy yang menolak revisi UU ASN.

Sekaligus memprotes kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur yang mengarahkan honorer K2 menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

“‎FHK2I siap mengepung Kantor MenPAN-RB dan KASN. Aksi besok kami sebut sebagai aksi 222 dan 232,” kata Titi kepada JPNN, Jumat (17/2). FHK2I terakhir melakukan aksi demo pada Februari 2016. Setelah itu, tidak ada lagi aksi-aksi karena FHK2I memutuskan mengambil langkah dialogis.

Namun, saat revisi UU ASN yang sudah disepakati DPR RI akan dibahas, muncul protes dari ketua KASN. “Kami akan melawan siapa pun yang menolak pembahasan revisi UU ASN. Dengan revisi ini, kami bisa diangkat menjadi CPNS. Tanpa revisi, sangat sulit menyandang status PNS kecuali dijadikan PPPK,” tegas Titi.

‎Menurut Titi, surat izin untuk aksi 222 dan 232 sudah dilayangkan ke Mabes Polri. Diperkirakan minimal 10 ribu massa K2 dari berbagai daerah akan turun ke jalan. “Tuntutan kami kepada pemerintah dan DPR RI adalah segera sahkan revisi UU ASN sebagai payung hukum proses pengangkatan honorer K2,” tandasnya.

Ditambahkan Korwil FHK2I Jabar Imam Supriatman‎, sekitar 30 ribu orang yang terzalimi akan berkumpul di Jakarta menuntut perubahan status honorer menjadi PNS.

sumber : http://www.radarcirebon.com/honorer-k2-bakal-kerahkan-10-ribu-massa-di-aksi-222.html


Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi inisiatif DPR. Pengesahan itu dilakukan pada sidang paripurna, Selasa (24/1/2017). Salah satu poin revisi menyangkut tuntutan honorer yang meminta diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

"Apakah RUU usul inisiatif anggota DPR tentang perubahan UU 5/2014 tentang ASN dapat disetujui menjadi rancangan UU usul DPR RI?" tanya Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah selaku pimpinan sidang."Setujuuu," jawab peserta sidang.

Sejumlah anggota memberikan catatan terhadap revisi tersebut. Anggota Fraksi Partai Nasdem Akbar Faisal mengatakan, meski fraksi setuju terhadap usulan revisi, ada beberapa catatan. Salah satunya terkait anggaran pembayaran gaji harus mendapatkan perhatian.

Negara akan mengangkat 439 ribu tentang honor K2 dan gaji yang akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bisa mencapai Rp 23 triliun. "Harus ada penjelasan tuntas dari pemerintah darimana uang itu. Jangan sampai mereka berharap dibayar gajinya tapi menjadi persoalan," tutur Akbar.

Sementara itu, Anggota Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS) Ansory Siregar menyinggung soal pembahasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Saat itu, DPR didatangi kepala-kepala desa dari seluruh Indonesia yang berdemonstrasi. Pemerintah saat itu takut tak bisa menggelontorkan dana sekitar Rp 38 triliun untuk dana desa. Namun, saat itu DPR mendesak bahwa alokasi anggaran harus ada. "Akhirnya kita undangkan sekarang, Alhamdulillah RUU Desa sudah diundangkan dua tahun dan desa seluruh Indonesia sangat bagus," kata Ansory.

"Sekarang mengenai ASN, ada lagi alasan yang itu-itu saja, enggak ada duit. Ada 430 ribu pegawai K2 yang akan di-PNS-kan. Kalau uang itu untuk mereka ya tidak apa-apa, saya di Komisi XI sudah pusing untuk mengatasi pengangguran ini. Ini cuma Rp 23 triliun kok. Duit itu ada," lanjut dia.

Menanggapi sejumlah tanggapan fraksi, pengusul revisi UU ASN, Rieke Diah Pitaloka berterima kasih atas masukan yang diberikan para anggota Dewan. Ia berharap tak ada aura "menakut-nakuti" soal beban keuangan negara dan mempertanyakan dari mana angka Rp 23 triliun yang disebut-sebut akan menjadi beban anggaran negara tersebut. Menurut dia, anggapan itu hanya merupakan asumsi.

"Kita tidak bisa berasumsi. Ini persoalan hidup rakyat. Persoalan negara keberatan rp 23 triliun, APBN kurang lebih ada Rp 2.000 triliun. Jika harus mengeluarkan Rp 23 triliun, itu maksimum 2 persennya. Apakah negara tidak mau memberikan 2 persen bagi mereka yang bekerja di garda terdepan?" tanya Rieke. "Ini persoalan yang akan kita lanjutkan dalam pembahasan," sambungnya.

Menindaklanjuti pengesahan ini, DPR akan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo dan meminta agar surat presiden (surpres) segera dikirimkan ke DPR untuk kemudian masuk ke tahap pembahasan di Panitia Khusus (Pansus) atau komisi terkait.

source : http://nasional.kompas.com


Jakarta -- Nasib ratusan ribu tenaga honorer kategori dua (K2) menggantung. Mereka yang berusia di atas 35 tahun tidak bisa mengikuti tes seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Peraturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang nomer 5 tahun 2015 tentang Apatur Negeri Sipil (ASN). Kendati demikian, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengaku akan menampung aspirasi seluruh tenaga honorer K2.

“Banyak tenaga honorer K2 meminta agar mereka yang usianya di atas 35 tahun bisa ikut seleksi CPNS. Kami tampung aspirasi dari teman-teman,” kata Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN RB pada Metrotvnews, Jakarta (Senin 23/5/2016).

Ia menambahkan, hingga saat ini belum ada perubahan peraturan mengenai seleksi CPNS. Herman mengaku, KemenPAN RB belum memiliki wacana penghapusan syarat batasan usia.

“Saat ini kami masih mengacu pada UU Nomer 5 tahun 2015. Syarat batas maksimal umur CPNS 35 tahun. Terkait wacana penghapusan syarat itu belum ada bahasan,” ujarnya.


Sebelumnya, puluhan ribu tenaga honorer K2 berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat, 2 Februari 2016 lalu. Mereka menuntut janji Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi yang akan mengangkat tenaga honorer K2 sebagai PNS. Namun, kebijakan itu tak kunjung dilakukan. Mereka menyebut, menteri Yuddy mengingkari janji.


Guru honorer atau sukarela yang diangkat oleh kepala sekolah tempat mereka mengajar dianggap ilegal oleh Ketua PGRI Kabupaten Tangerang Kosrudin.

Kosrudin menganggap pengangkatan 12.000 guru sukarela sejak 2005 berdasarkan surat keputusan (SK) kepala sekolah melanggar pasal 8 Peraturan Pemerintah (PP) nomor 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS.

Menurutnya, nasib guru honorer selama ini belum jelas. Baik itu kesejahteraan, maupun legalitasnya. Sebab mereka yang diangkat berdasarkan SK yang diberikan kepala sekolah. Pengangkatan mereka berlangsung sejak 2005. Sehingga para guru yang berharap dapat diangkat menjadi CPNS itu tidak dapat dipastikan.

“Guru sukwan (sukarelawan) yang diangkat setelah 2005 itu tidak sah. Itu jelas telah diatur dalam PP 48 tahun 2005,” kata Kosrudin sebagimana dilansir Tangerang Eksrpes (Jawa Pos Group), rabu (4/5).

Dalam PP itu disebutkan, pemerintah daerah tidak diperbolehkan mengangkat atau menambah pegawai. Artinya pengangkatan guru honorer atau tenaga kontrak lainnya yang mengantongi SK diatas tahun 2005 itu tidak masuk dalam kategori honorer yang wajib diangkat menjadi CPNS.

Kosrudin berharap, persoalan guru honorer ini bisa selesai melalui payung hukum peraturan bupati (Perbup). 

“Agar tidak menyalahi aturan, guru yang bekerja sejak tahun 2005 tidak boleh diberikan SK oleh Kepsek. Tetapi cukup surat tugas yang dikeluarkan oleh Bupati. Karena kalau diberikan SK oleh Kepsek, tidak ada kewajiban Pemda atau Bupati memberikan honor,” jelas Kosrudin.

Dia menyadari bahwa pendidikan di Kabupaten Tangerang selama ini semakin lebih baik dari sebelumnya.

Dirinya berharap, perubahan tersebut akan terus dilakukan oleh Bupati untuk perbaikan. Baik itu peningkatan mutu pendidikan melalui guru, siswa dan pendidikan secara umum.


“Selain mutu pendidikan, infrastuktur pendidikan juga terus diperbaiki. Salah satu upaya yang dilakukan Pemkab Tangerang yakni kerja sama dengan dompet duafha dan USAID,” pungkasnya.


Petunjuk teknis (juknis) sertifikasi guru ‎yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dinilai bertentangan dengan UU Guru dan Dosen.

Pasalnya, dalam juknis disebutkan yang bisa mengikuti program sertifikasi adalah guru PNS dan non PNS. Untuk guru non PNS dari swasta harus diangkat oleh yayasan dan mendapatkan gaji tetap. Sedangkan guru non PNS yang mengajar di sekolah negeri, harus diangkat oleh pejabat berwenang dan gajinya di-APBD-kan.

Ketentuan ini tentu saja membuat ratusan ribu guru honorer kategori dua (K2) gigit jari. “Kami menil‎ai juknis ini sangat bertentangan dengan UU dan PP 74/2008 tentang Guru dan Dosen.  Dalam PP itu tidak dicantumkan harus guru yayasan atau guru yang dibayar dengan dana APBD, berhak ikut sertifikasi,” kata Plt Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi kepada JPNN, Minggu (24/4/2016).

Seharusnya kata Unifah, guru honorer yang mengabdi dua tahun bisa mengikuti sertifikasi untuk meningkatkan kesejahteraannya. ‎Bukan seperti kejadian sekarang, bertahun-tahun hidup dengan gaji minim.

“PGRI mendorong kepala daerah mengangkat guru honorer K2 yang mengabdi di daerah masing-masing dan digaji dengan dana APBD agar mereka bisa ikut sertifikasi. Paling tidak ini menjadi pertolongan pertama bagi honorer K2 yang saat ini statusnya belum jelas,” tutur Unifah.


PB PGRI juga menyarankan Kemdikbud me‎revisi PP 74/2008 untuk mengakomodir guru honorer K2.

sumber : http://pojoksatu.id/



Menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak untuk memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, telah diupayakan melalui pemberian berbagai tunjangan. Namun, bagi guru bukan PNS yang belum bersertifikat pendidik tunjangan tersebut belum banyak dirasakan. Untuk itu, Pemerintah berupaya untuk membantu guru bukan PNS tersebut melalui pemberian insentif.

Secara umum pemberian insentif kepada Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru sehingga penghasilan yang diterima sebagai GBPNS dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya serta sebagai penghargaan kepada guru yang telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Secara khusus pemberian insentif kepada GBPNS bertujuan untuk:
Memotivasi GBPNS untuk terus meningkatkan kompetensi dan kinerja secara profesional dalam melaksanakan tugas di sekolah.
Mendorong GBPNS untuk fokus melaksanakan tugas sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, pelatih, penilai dan pengevaluasi peserta didiknya dengan sebaik-baiknya.
Memberikan penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan GBPNS.

Untuk kelancaran pelaksanaan program insentif tersebut perlu disusun Petunjuk Teknis Pemberian insentif bagi Guru Bukan PNS

Untuk selengkapnya tentang Insentif Bagi Guru Non PNS silahkan download juknisnya melalui link di bawah ini : 

Sumber : http://ainamulyana.blogspot.co.id



Ribuan guru honorer kategori dua (K2) tidak bisa ikut sertifikasi. Pasalnya, mereka tidak memiliki SK yang diteken kepala daerah. “Ada ribuan guru honorer K2 yang tidak bisa ikut sertifikasi karena SK-nya diteken kepala sekolah. Sementara syaratnya harus diteken kepala daerah,” kata Ketua Tim Investigas Gerakan Honorer K2 Indonesia Bersatu (GHK2IB) Riyanto Agung Subekti kepada JPNN, Kamis (7/4).

Berbeda dengan guru yayasan, lanjutnya, banyak yang sudah disertifikasi dan menikmati tunjangan. Itu sebabnya GHK2IB akan mendesak pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan honorer K2. “Sembari menunggu proses pengangkatan CPNS, tolong pemerintah daerah menaikkan honorer kami setara UMR. Selain itu berikan hak kami untuk sertifikasi,” serunya. Untuk masalah sertifikasi ini, GHK2IB berencana sowan ke Komisi X DPR RI agar ada solusi bagi guru honorer K2.

Berharap Bisa Bertemu Jokowi
Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) akan kembali mendatangi Istana Negara, pekan depan. Mereka akan meminta waktu bertemu Presiden Joko Widodo setelah dua bulan pascademo besar-besaran honorer kategori dua untuk menuntut agar diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Ketua Umum FHK2I Titi Purwaningsih mengatakan, pihaknya merasa perlu untuk bertemu langsung dengan presiden yang beken disapa dengan nama Jokowi itu.  Ia mengeluh karena selama ini tak bisa menemui untuk berbagi kisah tentang nasib honorer K2. “Pekan depan kami berangkat lagi ke Istana. Kami ingin menanyakan langsung kira-kira kapan kami diberikan waktu bertemu dengan bapak presiden,” katanya kepada JPNN, Minggu (10/4).

Lebih lanjut Titi mengatakan, selama ini pihaknya hanya berkomunikasi dengan ajudan dan sekretaris pribadi Menteri Sekretaris Negara Pratiknoý. “Pak Pratikno hanya mendelegasikan ajudan dan sesprinya kalau ingin mengecek jadwal pertemuan dengan presiden. Namun setiap ditelepon, jawabannya belum dijadwalkan,” keluhnya. Terkait ýdengan keberadaan sejumlah forum honorer K2 yang juga berusaha mendatangi Istana Negata, Titi tidak akan menghalaninya. Syaratnya, misi perjuangannya tetap sama, yakni menyuarakan tuntutan agar sekitar 439 ribu honorer K2 diangkat jadi PNS.

“Untuk perjuangan ini meski dari forum apapun tidak masalah, yang utama bagaimana agar pemerintah menepati janjinya mengangkat tenaga honorer K2,” tandasnya.

Gaji ke-14 PNS Bkin Honorer Cemburu
Pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp 6 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2016 untuk pembayaran gaji ke-14 PNS.

Gaji ke-14 tersebut akan dibayarkan jelang tahun ajaran baru sekolah. Jadi, sekitar Juni-Juli. Sedang gaji ke-13 yang mirip dengan Tunjangan Hari Raya (THR), diberikan jelang lebaran.

Kebijakan pemerintah tersebut rupanya memicu reaksi honorer kategori dua (K2). Mereka menilai, hal tersebut menunjukkan sikap yang tidak adil. Pasalnya, pemerintah selama ini berdalih pengangkatan tenaga honorer terganjal antara lain karena beratnya beban keuangan negara, yang harus mengalokasikan gaji cukup besar.

“Ini jelas bentuk ketidakadilan. Pemerintah mau mencairkan gaji ke-14 untuk PNS. Ini sangat kontradiktif dengan alasan pemerintah yang menolak mengangkat honorer K2 karena anggaran negara membengkak,” kata Korwil Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Pekanbaru Syamsul Bahri dalam keterangannya kepada wartawan kemarin (10/4).

Syamsul mengatakan, sudah jelas beban keuangan negara juga berat untuk dana gaji ke-14 PNS itu. Jika pemerintah mau bersikap adil, lanjutnya, mestinya dana tersebut dialihkan untuk pengangkatan 439 ribu honorer K2 menjadi PNS.

Dia mengaku semakin sulit memahami alasan pemerintah ogah mengangkat honorer K2. Jika asalannya beban keuangan negara berat, tapi PNS mendapatkan bonus gaji hingga dua kali, yakni gaji ke-13 dan ke-14.“Mereka sudah diberi gaji ke-13, dikasih lagi gaji ke-14. Apa itu bukan memperbesar belanja negara. Kami jadi bingung melihat sikap pemerintah. Di satu sisi minta berhemat, sisi lain malah boros,” ucapnya.


Diketahui, tahun 2016 pemerintah tidak akan menaikkan gaji PNS. Alasannya, pertumbuhan ekonomi belum dapat mencapai 7 persen, sehingga beban APBN cukup berat. Sebagai gantinya, PNS diberi gaji ke-14. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Askolani pernah menyebutkan, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 6 triliun dalam APBN 2016 untuk gaji ke-14 PNS.

Sumber : JPNN




Tahun ini, Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya bakal mengangkat sekitar 700 guru golongan K2 (honorer) sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Untuk itu, guru K2 mengikuti program induksi selama satu tahun. Jika dalam mengikuti program induksi ini gagal, maka posisi mereka akan diturunkan menjadi tenaga administrasi atau tata usaha (TU).

Kepala Bidang Ketenagaan Dispendik Surabaya Yusuf Masruh mengatakan, pelatihan induksi guru pemula (PIGP) bertujuan mencetak guru yang memiliki kompetensi di setiap jenjang pendidikan. Mulai SD, SMP dan SMA/SMK.

“Selama mengikuti PIGP, guru K2 itu akan mendapatkan pendampingan dan pembinaan dari guru senior, kepala sekolah, dan pengawas,” jelasnya seperti dilansir Radar Surabaya (Jawa Pos Group).

Menurut dia, guru K2 akan dinilai empat kompetensinya mulai dari paedagogis, sosial, profesional, dan kepribadian. Bentuk pendampingannya dilakukan oleh guru senior, kepala sekolah, dan pengawas. Materinya berupa perencanaan pembelajaran, pelaksanaan kegiatan pembelajaran, penilaian, dan evaluasi hasil pembelajaran.

Selain itu, diberikan juga metode perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran, serta pelaksanaan tugas lain yang relevan. Instrumen penilaian itu, lanjut dia, bisa layak menjadi guru atau tidak.

“Kami tidak ingin guru-guru ini hanya paham teori, tapi juga harus mampu dipraktikkan dalam pengajaran sehari-hari,” ungkapnya.

Menurut dia, PIGP dilakukan selama satu tahun di tempat guru itu mengajar. Dapat diperpanjang selama satu tahun lagi. Jika dinilai layak, PIGP dapat menjadi salah satu syarat pengangkatan dalam jabatan fungsional guru tersebut.

Dalam masa pengangkatan, guru mata pelajaran diberi beban mengajar antara 12 sampai 18 jam tatap muka per minggu. Bagi guru bimbingan dan konseling (BK), dibebani bimbingan antara 75 hingga 100 peserta didik per tahun.

Pembimbingan yang diberikan meliputi bimbingan dalam perencanaan pembelajaran/bimbingan dan konseling, pelaksanaan kegiatan pembelajaran/bimbingan dan konseling, penilaian dan evaluasi hasil pembelajaran/bimbingan dan konseling, perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran/bimbingan dan konseling, serta pelaksanaan tugas lain yang relevan.


“Jadi semua guru K2 yang akan jadi CPNS ini harus serius. Kalau tidak mampu, kita cut daripada nanti malah tidak maksimal dalam mendidik anak-anak kita,” jelasnya

Sumber : http://www.jawapos.com



Jakarta -Beberapa waktu lalu, ribuan guru honorer turun ke jalan menuntut diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Para tenaga honorer tersebut bahkan menyatakan tak masalah jika mereka harus ditempatkan di daerah terpencil dan terdepan. 

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Yuddy Chrisnandi menegaskan, pihaknya menutup pintu terhadap keinginan pegawai honorer yang minta diangkat menjadi PNS. Pasalnya, pengangkatan malah akan menjadi masalah dalam jangka panjang, serta menimbulkan rasa ketidakadilan.

"Honorer nggak bisa (diangkat), ikut tes dong. Kasihan dong Anda dari perguruan tinggi sudah sekolah berharap jadi PNS. Bagaimana kesempatan Anda kalau tiba-tiba sekelompok orang harus diangkat secara otomatis tanpa pertimbangkan kemampuan dan kebutuhan," katanya ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (25/2/2016).

Menyoal tuntutan pegawai honorer yang tak masalah ditempatkan di daerah terluar dan terpencil, menurut Yuddy, hal tersebut juga tak bisa dijadikan legitimasi pengangkatan CPNS. 

Pihaknya hanya akan membuka kesempatan bagi tenaga honorer yang memang bertempat tinggal di daerah terluar dan terpencil. 

"Di daerah terpencil dan terluar kalau ada honorernya akan kita proses, mereka tinggal ikuti prosesnya, misal nilai kelulusan 60, tapi dia nilainya 40 kita tetap proses jadi PNS, yang penting ikut seleksinya. Daripada kita taruh guru baru di sana kemudian dia pindah lagi, giliran sudah diangkat minta pindah ke kota atau yang ada keluarganya," terang Yuddy. 

Selain itu, sambungnya, jumlah tenaga honorer yang sudah memenuhi syarat diangkat menjadi PNS juga dianggap masih perlu diteliti kembali. Kalau semua diangkat, maka hal tersebut akan membebani postur APBN.

"Kita punya datanya, kebijakan honorer K2 dibuat untuk selesaikan honorer yang K1 yang sudah bekerja sekian lama. Akan bebani APBN kalau mereka jadi PNS. Kita sudah angkat 925.000, terus ada K1 yang masih ketinggalan (belum diangkat), jumlahnya menurut hitungan pemerintah hanya 30.000, kok tiba-tiba jadi puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Jadi yang honorer ini harus ikut seleksi umum, kalau nggak lulus yah tidak diterima," ungkap Yuddy.


Komite I DPD RI mendorong pemerintah segera mengangkat tenaga honorer K2, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wakil Ketua Komite I DPD RI, Benny Rhamdani mempertanyakan keseriusan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan guru honorer K2.

Menurutnya, pemerintahan Jokowi mempunyai janji politik untuk menyelesaikan permasalahan guru honorer. Untuk itu, Ia berharap pemerintah segera mengambil solusi agar persoalan guru honore tidak sampai berlarut-larut.

"Menurut informasi akan ada gelombang demo yang lebih besar dari guru honorer K2 mereka minta segera diangkat jadi CPNS," kata dia dalam pembahasan rapat kerja dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Yuddy Chrisnandy mengenai Pengawasan terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Gedung DPD, Jakarta, Senin (22/2).

Senada dengan Benny, Anggota Komite I DPD RI lainnya, Yanes Murib mendukung pengangkatan tenaga honorer. Namun, ia meminta pemerintah memberikan kemudahan dalam proses seleksi ASN di Papua.

"Mengingat tingkat pendidikan masyarakat di Papua masih rendah dibandingkan daerah lainnya, jadi syaratnya harus diturunkan dari Sarjana menjadi SMA," ungkap Murib.

Disisi lain, Senator asal Jawa Barat, Eni Sumarnih meminta pemerintah untuk menyelesaikan kasus penipuan dalam proses penerimaan ASN di Bandung Barat.

"Tenaga honorer yang menjadi korban penipuan sudah banyak, mereka dimanfaatkan oleh oknum BKD setempat yang menjanjikan lulus seleksi dengan membayar sejumlah uang," katanya.

Terkait dengan proses rekrutmen, Ketua Komite I DPD RI Akhmad Muqowam menambahkan masih terdapat intervensi politik dalam rekrutmen pejabat tinggi. "Kita masih mendengar bahwa perekrutan pejabat tinggi masih ada campur tangan politik," jelas dia.

Menanggapi hal itu, Menteri Yuddy mengatakan pemerintah tidak tutup mata terhadap para guru honorer K2.

"Jika anggaran mencukupi dan kebutuhan untuk itu kami bisa mengadakan rekrutmen, itupun harus sesuai peraturan perundangan, tidak bisa kami mengangkat secara otomatis menjadi pegawai itu melanggar Undang-Undang," jelas Yuddy.

Salah satunya, melakukan reformasi sistem pengrekrutan dan peningkatan kualitas ASN di pusat dan daerah.

"Kami juga telah melakukan reformasi sistem rekrutmen CPNS dari pelamar umum dengan materi tes kompetensi dasar yang disusun oleh pakar. Pelaksanaannya menggunakan Computer Assisted Test (CAT)," terang Yuddy.

Ia menambahkan bahwa tidak ada lagi permainan uang dalam perekrutan ASN, karena semua proses seleksi diselenggarakan secara profesional dan sesuai peraturan perundang-undangan.

"Dalam pelaksanaan perekrutan pegawai sudah menggunakan metode Seleksi Terbuka sehingga prosesnya profesional sesuai kemampuan dan kompetensi," ujar Yuddy.

Termasuk untuk pengisian jabatan pejabat tinggi, akan dilakukan secara terbuka di lingkungan instansi pemerintah.


"Semua dilakukan terbuka, jadi tidak ada lagi KKN dan nyogok-menyogok. Saya berharap di pemerintah ini semua akan bersih,



JAKARTA- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menfukung kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPAN-RB) dalam menyelesaikan persoalan tenaga honorer kategori II (K2) di Indonesia dan Satpol PP. DPD sepakat penyelesaian masalah honorer K2 dan Satpol PP harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dukungan DPD tersebut tertuang dalam hasil rapat antara Komite 1 DPD RI dengan Menteri PAN- RB Yuddy Chrisnandi beserta jajarannya di Jakarta, Senin (22/2). "Komite 1 DPD RI meminta penyelesaian masalah tenaga honorer kategori 2 dan Satpol PP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memberikan rasa keadilan baik melalui jalur PNS atau PPK," kata Ketua Komite 1 DPD RI Ahmad Muqowam saat membacakan poin ke enam dari delapan poin kesimpulan rapat tersebut.

Sebelumnya pada poin ke lima Komite DPD meminta Menpan RB Yuddy Chrisnandi melakukan pemetaan untuk memenuhi kebutuhan dan distribusi pegawai ASN di daerah, tenaga pendidik dan tenaga medis dalam rangka peningkatan pelayanan di daerah terpencil dan terluar, serta tenaga penyuluh pertanian di masing-masing daerah secara proposional.

Pada poin tujuh, Komite 1 DPD menyatakan mendukung langkah strategis Menpan RB Yuddy Chrisnandi dalam rangka mendorong terwujudnya pegawai ASN dan jabatan pimpinan tinggi ASN yang profesional, berintegritas dan bebas dari intervensi politik. "Bebas korupsi, kolusi dan nepotismr dengan tahapan dan capaian yang terukur disertai dengan pengawasan akurat terutama pasca pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2015," lanjut Muqowam.

DPD RI juga meminta Kemenpan RB segera menyelesaikan target penyusunan delapan peraturan pemerintah pada akhir maret 2016, sera menyosialisasikannya secara internal kepada stake holder terkait. Hal itu tercantum pada poin ke tiga. Di poin ke empat, DPD meminta Kemenpan RB melakukan harmonisasi UU nomor 5 tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara, UU nomor 9 / 2015 tentang perubahan atas UU nomor 23 /2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU 23/2014 tentang perubahan atas UU 26/2014 tentang Administrasi Kependudukan. DPD RI juga mendorong dan mengawal pelaksanaan program kerja Menpan RB yang terkait dengan reformasi birokrasi, akuntabilitas dan pengawasan pegawai ASN.

Penataan Kelembagaan dan Tata Laksana ASN, Peningkatan SDM pegawai ASN, serta Peningkatan pelayanan publik di pusat dan daerah. Pada poin terakhir, DPD meminta Presiden Joko Widodo melalui Kemenpan RB memfasilitasi Komisi Aparatut Sipil Negara (KASN) sehingga dapat melaksanakan semua fungsi, kewenangan dan tugasnya secara maksimal. Dalam kesempatan rapat kerja itu Menpan RB Yuddy Chrisnandi kembali menyampaikan dalam penyelesaian masalah tenaga honorer K2, pemerintah berpegang pada aturan perundang- undangan.


Sebagai menteri, tegas Yuddy, dirinya tidak dapat membiarkan rekruitmen ASN bertentangan dengan Undang-Undang. "Didesak-desak seperti apapun pemerintah tidak mungkin menabrak undang- undang. Bisa saja suatu saat nanti kebijakan mengangkat ASN tanpa mengikuti UU dipermasalahkan pemerintah berikutnya dan jajaran kami bisa tersangkut masalah hukum, " kata Yuddy. Seperti diketahui dalam UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, tidak dimungkinkan pengangkatan pegawai negeri sipil tanpa melalui mekanisme seleksi atau tes. (hs/HUMAS MENPANRB)

raker

Tidak lama setelah menghadiri rapat gabungan dengan Komite I dan II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi kembali menghadiri rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, untukmembahas persoalan tenaga honorer kategori 2 (K2). Dalam kesempata itu, Menteri Yuddy menegaskan pemerintah keinginan kuat untuk mencari jalan keluar menyelesaikan masalah tenaga honorer. "Tidak perlu diragukan keinginan kami. Kita (pemerintah dan DPR) sama-sama mencari jalan keluarnya," tegas Yuddy Chrisnandi dalam di ruang rapat Komisi 2 DPR RI, Jakarta, Senin (22/2).

Dia mengatakan pemerintah juga mempunyai political will (kemauan politik) yang sungguh-sungguh. Karena itu pemerintah pada Desember 2015 lalu telah membuat road map (peta jalan) merumuskan penyelesaian tenaga honorer K2. Pemerintah juga terus membuka dialog dengan berbagai pihak untuk mencari jalan keluar.

Namun sebagai Menteri PANRB, ia perlu menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian masalah ini. Meski demikian, kata Yuddy, pemerintah terus mengupayakan penyelesaian - penyelesaian pengangkatan tenaga honorer dengan jalan yang sesuai peraturan perundang-undangan. Dia mencontohkan, pemerintah sudah mengupayakan pengangkatan tenaga honorer untuk guru-guru, bidan, atau tenaga penyuluh pertanian terutama di daerah-daerah terpencil, terluar, terdepan.

Karena ada batasan-batasan kewenangan Kementerian PANRB, menurut Yuddy, jalan yang paling cepat dan paking jitu ialah dengan meneruskan pembicaraan di tingkat pimpinan DPR dan juga pemerintah. "Kalau ada keputusan di forum itu, kami siap menindaklanjutinya," ujarnya.

Adapun menanggapi usulan agar ada revisi atas Undang- Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Menteri Yuddy mempersilakan DPR mengambil inisiatif untuk mengajukan revisi. "Karena kalau pemerintah yang mengambil inisiatif, akan memakan waktu yang lebih panjang," ujarnya.

Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamaruzamman mengatakan sesungguhnya pemerintah dan DPR sudah sama-sama memahami kendala - kendala dalam menyelesaikan permasalahan tenaga honorer K2. Kendala-kendala tersebut adalah soal payung hukum dan ketersediaan anggaran. " Itu yang perlu dibicarakan lebib lanjut," kata Rambe.

Rapat yang berlangsung sekitar tiga jam, sejak pukul 16.00 WIB hingga 19.00 WIB itu menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, Komisi II DPR dan Kementerian PANRB berkomitmen untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer K2, untuk mendapatkan jalan keluar dengan mencari payung hukum dan dibicarakan dalam forum yang lebih tinggi sesuai dengan tugas dan fungsi masing- masing.


Kedua, Komisi II DPR dengan Kementerian PANRB sepakat untuk mengacu pada kesimpulan sebelumnya yaitu RDP dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kementerian Keuangan serta Kementerian Hukum dan HAM. Rapat kerja gabungan tersebut  sepakat untuk mendukung pendanaan untuk rekruitmen tenaga honorer K2 melalui dukungan anggaran tahun 2016 melalui mekanisme realokasi anggaran atau pengajuan tambahan pagu dengan persetujuan Menteri PANRB dan BKN.


Para honorer kategori dua (K2) di daerah diminta tetap bersabar, setelah aksi unjuk rasa tiga hari di depan Istana Merdeka pekan lalu belum membuahkan hasil.

Ketua Forum Honorer K2 se-Indonesia (FHK2I) Kota Pekalongan, Ratno, mengaku menginstruksikan kepada seluruh tenaga K2 untuk sabar menunggu informasi lanjutan hasil pertemuan DPR RI dengan Presiden.

"Karena sekarang bukan lagi ditangani Kemenpan RB. Dalam minggu ini DPR RI akan bertemu dengan Presiden Jokowi. Kami masih nunggu informasinya, baru akan kami sampaikan sepenuhnya kepada teman-teman," tuturnya kemarin.

Dalam aksi yang digelar di Jakarta pekan lalu, memang hanya 32 orang honorer K2 Kota Pekalongan yang ikut serta. Sehingga, belum seluruhnya mengetahui tentang lanjutan proses tersebut. "Saat ini kami belum sampaikan hasilnya kepada teman-teman. Sekaligus menunggu hasil pertemuan baru semua akan dikumpulkan. Kami akan terus kejar itu (janji pengangkatan, red)," tambah dia.

Ratno menuturkan, dahulu Kemenpan RB sudah menjanjikan untuk mengangkat seluruh honorer K2 menjadi CPNS. Janji itu disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR, 15 September 2015 lalu. Menpan RB, Yuddy Chrisnandi, dikatakan Ratno, saat itu menyatakan akan mengangkat K2 menjadi PNS. “Katanya K2 akan diangkat seluruhnya secara bertahap mulai tahun 2016,” terangnya.

Ratno berharap, pemerintah benar-benar merealisasikan janjinya untuk mengangkat K2 menjadi PNS. Dijelaskan dia, rata-rata K2 di Kota Pekalongan telah mengabdi lebih dari 20 tahun. Ia mencontohkan dirinya yang telah mengabdi sebagai tenaga honorer di SMP 8 Pekalongan selama 27 tahun. Bahkan, ada tenaga honorer yang telah mengabdi selama 48 tahun.

Ratno mengaku menjadi tenaga honorer sejak tahun 1999. Pada saat itu, ia menerima gaji Rp75.000 setiap bulan. Setelah itu ada kenaikan gaji pada tahun 2000 menjadi Rp 150.000.

Gajinya naik lagi menjadi Rp 890.000 hingga saat ini. Namun, gajinya akan naik lagi pada April mendatang karena Pemkot Pekalongan akan menambah gaji kepada non PNS. Menurut Ratno, April nanti gajinya akan bertambah Rp990.000.


 "Setiap lembaga atau SKPD di masing-masing tempat pengabdian memang kemampuannya berbeda. Sehingga honor yang diterima pun berbeda-beda," tandasnya.


Pemerintah mengakui bahwa untuk mengangkat  tenaga honorer terbentur persoalan hukum dan anggaran. Inilah, barangkali, yang tidak perhitungkan dengan baik oleh Jokowi ketika menandatangani janji kampanyenya untuk menjadi presiden dua tahun silam.

Sebagaimana dikemukakan Kepala Biro Hukum Komunikasi, dan Informasi Kementerian PANRB, Herman Suryatman, pemerintah terus berupaya menangani permasalahan tenaga honorer, namun jangan sampai menabrak aturan perundang-undangan.

Menurut Herman, sampai saat ini memang belum ada solusi permanen mengenai tenaga honorer. “Kendalanya ada dua, yaitu belum ada celah hukum dan terbatasnya alokasi anggaran,” katanya, sebagaimana dikutip media massa.

Nah, celakanya,  guru honorer sepertinya tidak mau memahami kendala hukum dan anggaran itu. Yang mereka tuntut adalah agar Presiden Jokowi memenuhi janjinya seperti yang disampaikan saat berkampanye dulu.

Sesuai dengan janji yang tertuang pada Piagam Perjuangan Ki Hajar Dewantara dan ditandatangani tanggal 5 Juli 2014 itu, Jokowi menyebutkan akan mewujudkan Trilayak bagi tenaga pengajar dan pendidik, memberikan kepastian perlindungan hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya bagi mereka yang sejalan pemenuhan hak rakyat atas pendidikan.

Trilayak yang dimaksudkan adalah kerja layak, upah layak, dan hidup layak. Selain itu, kalau terpilih menjadi presiden, Jokowi menyatakan akan bertanggung jawab atas kesejahteraan tenaga pengajar dan pendidik, memastikan upah yang layak (bukan sekadar tunjangan), apa pun status kerjanya, minimal sesuai dengan Upah Minimun Kota/Kabupaten.

Pemerintah, demikian pula dijanjikan, wajib memberikan jaminan peningkatan dan kemampuan mereka, termasuk sertifikasi yang tidak boleh komersial, diberikannya jaminan pendidikan termasuk bagi anak-anak mereka, memberikan jaminan sosial (jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua) bagi tenaga pengajar dan pendidik beserta keluarganya.

Jokowi juga berjanji akan melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah daerah dan institusi pendidikan agar terwujud sistem perekrutan CPNS bagi tenaga tenaga pengajar dan pendidik yang berkeadilan, transparan, dan tanpa pungutan apa pun. “Karenanya, dalam perekrutan tersebut wajib diprioritaskan bagi tenaga pengajar dan pendidik beserta keluarganya yang telah mengabdikan diri tiga tahun ke atas,” sebutnya.

Secara tertulis memang tidak disebutkan bahwa Jokowi berjanji akan mengangkat para guru honorer menjadi PNS. Tetapi, guru honorer telanjur memahaminya seperti itu. Hal itulah, antara lain, yang melatari mereka berdemo di depan Istana Merdeka, pekan silam, untuk menuntut dipenuhinya janji tersebut.

Tentang celah hukum, bukankah Presiden Jokowi biasanya piawai mengatasinya? Pada sidang kabinet di Istana Bogor 8 Desember 2015, misalnya, Presiden Jokowi menekankan pentingnya memangkas regulasi yang dianggap bisa menghambat kebijakannya. “Aturan-aturan yang ruwet membuat kita terbelenggu … Hapus yang tidak perlu … Orientasi kita adalah hasil, bukan prosedur,” katanya waktu itu.


Mengingat itu pulalah,  guru honorer yakin dan optimistis bahwa Presiden Jokowi akan berhasil mengatasi problem mereka, untuk mewujudkan Trilayak: kerja laya, upah layak, dan hidup layak. Mudah-mudahan!



Sudah 3 hari ribuan guru honorer berdemonstrasi di depan Istana Merdeka, Jakarta. Mereka meminta pemerintah untuk mengangkat mereka sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

Hingga Jumat (12/2/2016), para guru masih bertahan di kawasan Monas. Tak sedikit dari mereka bertumbangan. Bahkan, ada 5 guru dan pegawai honorer yang dilaporkan meninggal dunia.

Ketua Umum Forum Honorer K2 Indonesia, Titi Purwaningsih, mengaku telah mendapat laporan bahwa ada 5 anggotanya yang meninggal dunia. "Satu orang asal Magelang, 3 orang asal Mentawai dan 1 orang asal Cipara," ujar Titi Purwaningsih kepada Liputan6.com.

Namun, ia memastikan 5 anggota yang meninggal itu bukan saat demonstrasi berlangsung. "Kalau selama aksi, saya pastikan enggak ada. Namun, mungkin saat menjalani perawatan, atau hal lainnya," kata Titi.

Saat ini ia tengah berkoordinasi dengan koordinator wilayah masing-masing untuk memastikan kabar tersebut. Titi menduga ada beberapa faktor yang menyebabkan para guru dan pegawai honorer itu gugur dalam memperjuangkan kesejahteraan mereka.

"Mereka datang dari jauh, tidur di emperan toko, di masjid, di bus, dan di pelataran parkir. Banyak yang sudah berumur tua," ucap Titi.


"Kami masih berkoordinasi, apalagi saya baru keluar Istana. Tapi laporan atas meninggalnya 5 orang itu memang benar. Sejak tanggal 10 Februari hingga hari ini (Jumat) sudah 5 orang meninggal, baik itu dalam perjalanan pergi atau pulang demo. Tapi saat demo berlangsung, tak ada yang meninggal," Titi menegaskan.

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget