Halloween Costume ideas 2015
Articles by "Honorer"

Syarat Menjadi PPPK Bagi Honorer K2 2018

Kali ini kita akan sedikit membahas tentang bagaimanakah mekanisme dan syarat mengikuti seleksi / menjadi PPPK Bagi honorer K2 dan juga jadwal pendaftaran p3k di tahun 2018.

Untuk seleksi P3K dari jalur tenaga honorer, yang dapat mengikuti seleksi nantinya adalah eks KII yang tidak dapat mengikuti seleksi CPNS 2018 ini karena terhalang usia. Nah di P3K nantinya batasan usia peserta dapat diikuti oleh tenaga honorer dengan usia 35 tahun ke atas
Pemerintah mengapresiasi para tenaga honorer yang telah mengabdi pada sejumlah bidang dan memperhatikan permintaan untuk diangkat menjadi CPNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Saat ini Pemerintah masih berproses merampungkan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang P3K. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat Konferensi Pers di Kantor Staf Kepresiden (KSP) di Jakarta, Jumat (21/9/2018).

“Untuk Jadwal nya tentu saja belum ada dikarenakan RPP tentang P3K sedang dalam proses penyelesaian dan diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama akan segera ditandatangani Presiden,” ujar Moeldoko. Namun demikian penyelesaian permasalahan tenaga honorer tersebut, menurut Moeldoko tetap harus mengutamakan unsur kualitas tanpa mengabaikan aspek psikologis dari para tenaga honorer.

Dalam kesempatan yang sama Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyampaikan bahwa RPP P3K yang segera digarap Pemerintah salah satunya berfokus pada manajemen P3K dan dari sisi kualitas pengisi jabatan P3K. “Dan jika nantinya tenaga honorer manjadi P3K, kualitas SDM dari eks honorer KII ini sangat diperlukan untuk menjamin dunia pendidikan dan kesehatan memiliki SDM yang dapat memberikan pelayanan yang baik,” ujar Kepala BKN.

Dalam RPP P3K terdapat beberapa unsur penting, di antaranya: diawali perhitungan kebutuhan pengisi jabatan P3K, seleksi untuk menjadi P3K, dan perihal kontrak kerja yang rencananya bisa mencapai usia 1 tahun sebelum masa pensiun atau dengan kata lain masa kerja P3K bisa sama dengan PNS. “Untuk seleksi P3K dari jalur tenaga honorer, yang dapat mengikuti seleksi nantinya adalah honorer eks K2 yang tidak dapat mengikuti seleksi CPNS 2018 ini karena terhalang usia. Nah di P3K nantinya batasan usia peserta dapat diikuti oleh tenaga honorer dengan usia 35 tahun ke atas”.

Konferensi Pers juga dihadiri Mendikbud Muhadjir Effendy yang menyambut baik rencana tersebut. Pihaknya meminta guru honorer untuk kembali mengajar dengan baik dan membina anak didik di sekolah. “RPP tentang P3K merupakan bentuk perhatian Pemerintah terhadap para guru honorer dan dunia pendidikan. Diharapkan PP tersebut nantinya dapat menjadi solusi permasalahan guru honorer yang ada selama ini” kata Muhadjir. (sumber: bkn.go.id)

PGRI-Menpan
Pengurus PGRI melakukan audiensi dengan Menpan-RB, Syafruddin di Jakarta, Jumat, 21 September 2018, dokumentasi PGRI.
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) akhirnya berhasil melakukan audiensi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Syafruddin, Jumat, 21 September 2018, untuk membicarakan solusi persoalan honorer. Ada tiga kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan tersebut.

Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Unifah Rosyidi mengatakan respons pemerintah dalam hal ini Menpan-RB terkait penyelesaian persoalan honorer terutama Kategori dua (K2) yang berusia di atas 35 tahun sangat baik.  Bahkan ada tiga poin yang berhasil dibawa pulang Unifah beserta para pengurus PGRI usai pertemuan tersebut.

"Respons pemerintah sangat luar biasa," kata Unifah di Jakarta, Jumat, 21 September 2018.

Ketiga poin kesepakatan tersebut adalah, pemerintah menyetujui perubahan Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN), penyelesaian honorer dengan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) akan segera dilaksanakan, dan perjanjian kerja satu kali.  

Seperti diberitakan sebelumnya, PGRI mendesak pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PP PPPK) khususnya guru dan tenaga kerja honorer yang berusia 35 tahun ke atas. Pendataan honorer kategori 2 (K2) dan sisa K1 dilakukan pemerintah daerah masing-masing.

"Dalam PP PPPK PGRI meminta aturan disederhanakan dengan kontrak hanya sekali, memperoleh jaminan kesehatan, dan ketenagakerjaan serta memperoleh kesempatan mengikuti sertifikasi guru, dan bagi yang sudah sertifikasi, sertifikatnya diakui untuk TPG (Tunjangan Profesi Guru)," tutur Unifah.

Untuk diketahui, terdapat 438.590 guru dan tenaga kependidikan (GTK) honorer, terutama honorer K2 yang telah terdata dalam databasepemerintah. Selain itu juga ada honorer kategori satu (K1) yang karena satu dan lain hal tercecer pengangkatannya.  "Mereka ini telah mengabdi puluhan tahun," sebut Unifah.

Mereka, kata Unifah, direkrut karena dibutuhkan untuk menambal kebutuhan guru sebagai akibat tidak adanya pengangkatan guru selama hampir 10 tahun.  "Mereka inilah yang sekarang sangat berharap adanya perhatian dari Pemerintah terhadap kejelasan nasibnya," dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini.

Sumber : klik disini

Pemerintah juga memberikan perhatian kepada Eks Tenaga Honorer Kategori II (THK) yang terbatas pada Tenaga Guru dan Tenaga Kesehatan saja. "Pada tahun 2018 ini, pemerintah membuka 13.347 formasi khusus untuk Eks THK II. 12.883 formasi untuk Tenaga Guru dan 464 formasi untuk Tenaga Kesehatan. Bagi yang memenuhi persyaratan untuk menjadi CPNS, silahkan mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi," kata Syafruddin.

Honorer K2 35 Tahun Ke Atas Tidak Bisa Ikut Tes ? Ini Solusinya

Pemerintah sejatinya sudah memberikan perhatian yang sangat besar. Sampai dengan tahun 2014, pemerintah sudah mengangkat 1,1 juta lebih honorer menjadi PNS atau sekitar 25,6 % dari total jumlah PNS sebesar 4,3 juta lebih. Dari jumlah tersebut, 900 ribu lebih dari THK I dan 195 ribu lebih dari THK II. "Secara de jure, persoalan honorer ini sebenarnya sudah selesai. Sesuai dengan PP 56 Tahun 2012, pemerintah telah memberikan kesempatan terakhir kepada THK II untuk mengikuti seleksi pada tahun 2013," ungkapnya.

"Kepada Eks THK II yang tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi CPNS, tidak usah kecil hati. Nanti dapat mengikuti seleksi sebagai PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), setelah PP-nya ditetapkan pemerintah," pungkas Syafruddin. 

Materi Tes CPNS 2018 dan Passing  Grade Seleksi SKD Tes CPNS 2018

Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmadja menjelaskan, setiap peserta SKD harus mengerjakan 100 soal yang terdiri dari soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 35 soal, Tes Intelegensia Umum (TIU) 30 soal,  dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) 35 soal.
TWK dimaksudkan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, bahasa Indonesia, Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI. NKRI ini mencakup sistem tata negara Indonesia, sejarah perjuangan bangsa, peran bangsa Indonesia dalam tatanan regional maupun global, serta kemampuan berbahasa Indonesia secara baik dan benar.

Sedangkan TIU dimaksudkan untuk menilai intelegensia peserta seleksi. Pertama, kemampuan verbal atau kemampuan menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan. Selain itu, kemampuan numerik, atau kemampuan melakukan operasi perhitungan angka dan melihat hubungan diantara angka-angka. Dari setiap jawaban yang benar pada kelompok soal ini akan mendapat skor 5, dan yang salah nilainya nol (0).

TIU juga untuk  menilai kemampuan figural, yakni kemampuan yang berhubungan dengan kegesitan mental seseorang dalam menganalisa gambar, simbol, dan diagram. Selain itu juga kemampuan berpikir logis, atau penalaran secara runtut dan sistematis, serta kemampuan berpikir analisis, atau kemampuan mengurai suatu permasalahan secara sistematik. Dari setiap jawaban yang benar pada kelompok soal ini akan mendapat skor 5, dan yang salah nilainya nol (0).

Kelompok soal ketiga adalah Tes Karakteristik Pribadi (TKP). Soal-soal dalam kelompok soal ini mencakup hal-hal terkait dengan pelayanan publik, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, jejaring kerja, integritas diri, semangat berprestasi. Selain itu, kreativitas dan inovasi, orientasi pada pelayanan, orang lain, kemampuan beradaptasi, kemampuan mengendalikan diri, bekerja mandiri dan tuntas. Juga kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan, bekerjasama dalam kelompok, serta kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Berbeda dengan dua kelompok soal sebelumnya, TWK dan TIU, nilai untuk kelompok soal ini terbesar 5 dan tidak ada nilai nol (0) untuk setiap jawaban. Karena itu, peserta diimbau untuk menjawab seluruh soal TKP.

Untuk dapat mengikuti seleksi lanjutan, peserta SKD harus melampaui nilai ambang batas (passing  grade) seperti diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No.37/2018 tentang Nilai Ambang Batas SKD Pengadaan CPNS 2018. “Passing grade bagi peserta SKD dari kelompok pelamar jalur umum sama seperti tahun lalu, yakni  143 untuk TKP, 80 untuk TIU dan 75 untuk TWK,” ujar Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmadja.

Sementara untuk pelamar dari formasi khusus, yang tahun lalu menggunakan sistem perangkingan, kali ini jumlah akumulasi dan nilai TIU ada batas minimalnya. Untuk pelamar dari formasi sarjana cumlaude dan diaspora, akumulasi nilai paling sedikit 298 dengan nilai TIU minimal 85.

Sedangkan bagi penyandang disabilitas, nilai kumulatifnya 260, dengan TIU minimal 70. Putra-putri Papua/Papua Barat, nilai akumulatif 260 dengan TIU minimal 60. Untuk eks tenaga honorer K-II, nilai akumulatif minimal 260 dan TIU minimal 60. “Untuk peserta seleksi dari olahragawan berprestasi internasional, nilai terendah merupakan nilai ambang batas hasil SKD,” imbuh Setiawan.

Ditambahkan, Permen PANRBNo. 37/2018 ini juga mengatur adanya pengecualian untuk beberapa jabatan. Untuk dokter spesialis dan instruktur penerbang, nilai kumulatif minimal 298, dengan nilai TIU sesuai passing grade. Sedangkan untuk jabatan juru ukur, rescuer, ABK, pengamat gunung api, penjaga mercusuar, pawang hewan, dan penjaga tahanan, akumulasi nilainya paling sedikit 260 dengan nilai TIU minimal 70. (sumber: menpan.go.id)

Berikut ini kami akan berbagi info tentang Syarat Pendaftaran / Pengangkatan CPNS K2 Guru Dan Tenaga Kesehatan Berdasarkan Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2018

Syarat Pendaftaran CPNS K2 Guru Dan Tenaga Kesehatan
ilustrasi 

Pemerintah resmi merilis Persyaratan CPNS 2018 dari Guru dan Tenaga Kesehatan Katagori 2 (K2) dengan menerbitkan Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018 dan PermenpanRb Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil CPNS Tahun 2018.

Menurut Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS, Persyaratan CPNS 2018 dari Guru dan Tenaga Kesehatan Katagori 2 (K2) adalah sebagai berikut

1. Diperuntukkan  bagi Eks  Tenaga  Honorer  Kategori-II  yang terdaftar  dalam  database  Badan Kepegawaian  Negara  dan memenuhi persyaratan  perundang-undangan  sebagai  Tenaga Pendidik atau Tenaga Kesehatan;

2. Persyaratan  sebagaimana  dimaksud  huruf  a  merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor  48  Tahun 2005  sebagaimana  terakhir  diubah  dengan Peraturan Pemerintah Nomor  56  Tahun  2012  dan  Undang-Undang  Nomor  14  tahun  2005 bagi  Tenaga  Pendidik,  serta Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014  bagi  Tenaga Kesehatan;

Selain  persyaratan  sebagaimana  tersebut  huruf  b,  pelamar harus memenuhi persyaratan, antara lain:
  • usia paling tinggi 35 tahun pada tanggal 1 Agustus 2018, masih  aktif  bekerja  secara  terus-menerus  sampai sekarang;
  • bagi  Tenaga  Pendidik  minimal  berijazah  Strata  1  yang diperoleh  sebelum  pelaksanaan  seleksi  Tenaga Honorer Kategori II pada tanggal 3 November 2013;
  • bagi  Tenaga  Kesehatan  minimal  berijazah  Diploma  III yang  diperoleh  sebelum  pelaksanaan  seleksi Tenaga Honorer Kategori II pada tanggal 3 November 2013;
  • memiliki  tanda  bukti  nomor  ujian  Tenaga  Honorer Kategori II Tahun 2013, dan
  • memiliki Kartu Tanda Penduduk. 
Kementerian/Lembaga/Pemerintah  Daerah  wajib memverifikasi  kebenaran  dokumen Tenaga Pendidik dan Tenaga  Kesehatan  dari  Eks Tenaga  Honorer  Kategori-II sebagaimana  tersebut huruf  c)  sebelum pelaksanaan  Seleksi Kompetensi Dasar;

Mekanisme/sistem  pendaftaran  untuk  eks  Tenaga  Honorer Kategori  II,  dilakukan  secara  tersendiri dibawah  koordinasi Badan Kepegawaian Negara;

Pendaftar  dari Tenaga  Pendidik  dan  Tenaga  Kesehatan  dari Eks  Tenaga  Honorer  Kategori-II  yang telah  diverifikasi dokumennya wajib mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar;

Pendaftar  dari Tenaga  Pendidik  dan  Tenaga  Kesehatan  dari Eks Tenaga Honorer Kategori-II sebagaimana dimaksud huruf g  tidak diberlakukan Seleksi Kompetensi Bidang;

Pengalaman  kerja  selama  minimal  10  (sepuluh)  tahun  dan terus  menerus  menjadi  Tenaga  Pendidik dan  Tenaga Kesehatan  dari  Eks Tenaga  Honorer  Kategori-II ditetapkan sebagai pengganti Seleksi Kompetensi Bidang.

Selain ketentuan di atas, Persyaratan CPNS 2018 dari Guru dan Tenaga Kesehatan Katagori 2 (K2) harus lulus SKD (Seleksi Kompetensi Dasar). Berdasarkan Permenpan Rb Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil CPNS Tahun 2018, Nilai  kumulatif  Seleksi  Kompetensi  Dasar  bagi Tenaga Guru  dan  Tenaga  Medis/Paramedis  dari  Eks Tenaga Honorer  Kategori-II  paling  sedikit  260  (dua  ratus enam puluh), dengan nilai TIU paling sedikit 60 (enam puluh).

Link Download Permenpan Rb Nomor 36 Tahun 2018 DISINI
Link Download Permenpan Rb Nomor 37 Tahun 2018 DISINI

Demikian info tentang Persyaratan CPNS 2018 dari Guru dan Tenaga Kesehatan Katagori 2 (K2

Semoga bermanfaat, selamat berjuang bagi teman-teman honorer K2 yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi CPNS 2018.

sumber artikel : klik disini


Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, menyatakan sudah mendapatkan sinyal persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) terkait usulan kuota pengangkatan 100 ribu CPNS guru. Proses seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) guru sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

"Alhamdulillah, kita usulkan 100 ribu guru PNS baru dan sudah kita bicarakan dengan bapak Wakil Presiden. Insya Allah juga disetujui Menpan RB untuk tahun ini sebanyak 100 ribu CPNS seperti sudah disampaikan sebelumnya,” kata Mendikbud Muhadjir Effendy, di Jakarta, Kamis (30/8/2018).

Mendikbud kembali menegaskan bahwa penentuan proporsi CPNS guru yang diangkat baik dari honorer maupun kategori CPNS guru jalur umum, bukanlah kewenangannya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) hanya akan menyampaikan kriteria-kriterianya sesuai kebutuhan.

“Jadi 100 ribu itu tidak musti dari honorer semua ya, walaupun honorer tetap akan diprioritaskan untuk mengikuti seleksi,” terang Mendikbud sekaligus meluruskan isu yang beredar tentang pengangkatan khusus guru honorer.

Lebih lanjut, disampaikan Mendikbud (Muhadjir Effendy) bahwa saat ini paling tidak dibutuhkan 736 ribu guru PNS baru. Kebutuhan tersebut untuk mengganti guru-guru yang pensiun, maupun penempatan di sekolah-sekolah baru, dan sekolah-sekolah di daerah khusus.

“Penambahannya dilakukan bertahap setiap tahun mulai tahun ini dengan jumlah kuota yang signifikan setelah beberapa tahun ditetapkan moratorium pengangkatan guru PNS,” kata Muhadjir Effendy yang juga sebagai guru besar Universitas Negeri Malang ini.  (sumber: kemdikbud.go.id)

Sebagian Harapan Honorer K2 akan segera terwujud pada tahun 2018 jika apa yang dikatakan oleh Kepala Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kantor Regional Palembang, Ratu Dewa : Honorer K2 (kategori dua) yang memenuhi persyaratan mengikuti tes CPNS 2018, akan mendapatkan prioritas.

Tes CPNS direncanakan akan menjadi dua pintu yaitu tes honorer k2 yang memenuhi syarat seleksi dan Tes CPNS umum yang terpisah, sehingga honorer tidak akan bersaing dengan umum untuk memperebutkan kuota CPNS. Karena kuota umum dan honorer tersedia masing-masing jalur.

Permaslahan hanya masih terdapat pada umur honorer k2 yang harus maksimal 35 tahun sesuai dengan UU ASN. Aturan umur maksimal 35 tahun inilah yang di permaslahkan oleh honorer k2 karena tidak bisa mengakomodir honorer k2 yang berusia lebih dari 35 tahun pada hal mereka sudah mengabdikan diri belasan tahun tahun lamanya.

“Jadi saat penerimaan CPNS nanti, ada namanya tes umum dan khusus. Peserta umum ikut seleksi umum, honorer K2 bisa ikut tes khusus. Tapi syaratnya umur mereka harus di bawah 35 tahun terhitung 1 Agustus,” ungkapnya seperti diberitakan Sumatera Ekspres (Jawa Pos Group).

Namanya tes khusus, tentu mendapat keringanan. “Tes khusus ini hanya tes kemampuan dasar (TKD) dan lebih mudah dari mengikuti tes umum. Skala kesulitannya lebih rendah, dan juga lebih diprioritaskan,” katanya.

Kalau peserta umum ikut tes kemampuan dasar, dan tes-tes lain misalnya kesehatan dan wawancara. Untuk honorer ini, lanjut Dewa, pihaknya awalnya mengusulkan 698 orang khusus K2 guru dan tenaga teknis kesehatan.

“Tapi setelah kita verifikasi yang bisa ikut tes khusus CPNS hanya 21 guru. Untuk tenaga teknis kesehatan sudah semua jadi CPNS,” jelasnya.

Mereka yang memenuhi syarat tes khusus ini yakni sudah mengabdi puluhan tahun, status K2, pendidikan S1, dan usia di bawah 35 tahun.

Data yang disampaikan oleh Menteri Asman sangat mengecewakan karena dianggap tidak sesuai dengan data realistis di lapangan hal ini di sampaikan oleh Ketua Umum PGRI.

Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi

"Data pemerintah bahwa hanya ada 13.347 honorer K2 (kategori dua) yang memenuhi persyaratan mengikuti seleksi CPNS dipertanyakan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)."

Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi menyebutkan, ada yang aneh dengan data tersebut. Sebab, menurut Unifah, yang honorer K2 memenuhi kriteria harusnya 440 ribuan.(baca juga : Ketua Forum Komunikasi Honorer K2 Indonesia Eko Mardiono mengatakan)

"MenPAN-RB harus jujur, buka datanya secara transparan. Pak menteri, jangan ada dusta di antara kita," ujar Unifah dalam konpers di Jakarta, Selasa (7/8).

Sambung beliau, di era Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi, sudah disebutkan 440 ribu honorer K2 yang akan diangkat CPNS. Namun, data itu berubah lagi di era Asman Abnur.

PGRI, lanjutnya, meragukan kevalidan data tersebut. KemenPAN-RB harusnya membuka data seterang mungkin. Jangan ada yang disembunyikan.

"Kalau mau fair buka datanya ke publik. Kemudian divalidasi bersama-sama, jangan hanya KemenPAN-RB," cetusnya.

Ketum PGRI yakin KemenPAN-RB memiliki data honorer K2. Kalau disebut 425.243 honorer K2 yang tidak memenuhi syarat sangat aneh. "Intinya sikap PGRI mendesak 440 ribu honorer K2 diangkat PNS," tegasnya.



Rapat Gabungan 7 Komisi dengan beberapa Kementerian Terkait Penuntasan K2 mulai menemukan titik terang. 

Pembahasan tentang status 438.580 honorer K2, apakah bisa di diangkat PNS seluruhnya atau sebagiannya dijadikan P3K (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja), yang terpenting harus tuntas. Kesepakatan ini menjadi kesimpulan dalam rapat kerja gabungan 7 komisi dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta perwakilan dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN,/Kepala Bapenas, Menteri Luar Negeri, Menteri Kesehatan, dan Menteri Agama.

"Kesimpulannya 438 ribuan honorer ini akan dituntaskan statusnya tahun ini. Kalau harus menunggu pansus akan lama lagi prosesnya. Ini akan dituntaskan secepatnya," kata Pimpinan Raker Gabungan Utut Adianto di Gedung DPR RI, Senin (4/6).

Belia menegaskan, hanya honorer K2 yang akan diselesai dalam waktu sesingkat-singkatnya. Sedangkan tenaga honorer yang diangkat di atas 2005 akan dibahas di lain waktu.

"Pemerintah dan DPR sepakat menyelesaikan K2 saja. Jadi tidak melebar ke mana-mana," ucapnya. Semoga benar-benar di realisasikan segera oleh pemerintah bukan pemanis sebelum tahun politik saja, sudah sepantasnya jokowi memperhatikan kondisi honorer yang sduah beberapa tahun tidak di angkat PNS.

sumber : klik disini

Syarat Mengikuti PPG Bagi Guru Honorer

Berikut ini adalah Syarat untuk mengikuti PPG Bagi Guru Honorer Tahun 2018. Honorer di Sekolah Negeri Boleh Ikut PPG tahun 2018 asalkan honorer tersebut memiliki SK pengangkatan minimal sesuai dengan petunjuk BOS yakni melalui SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Provinsi, tentu akan lebih baik jika pengangkatannya berdasarkan SK Bupati/Wali Kota/Gubernur.  Berikut salinan Surat Verifikasi dan validasi Berkas PPG dalam Jabatan yang berisi Penegasan Dirjen GTK bahwa Honorer di Sekolah Negeri Boleh Ikut PPG tahun 2018.

Berikut Salinan isi Surat Penegasan Dirjen GTK Honorer di Sekolah Negeri Boleh Ikut PPG tahun 2018 dengan tajuk Verifikasi dan validasi Berkas PPG dalam Jabatan; “Dengan mempertimbangkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 tahun 2017 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan adalah guru pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil yang sudah mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat penyelenggara pendidikan yang sudah mempunyai perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama, maka guru bukan PNS yang mengajar disekolah negeri dapat mengikuti PPG Dalam Jabatan denganSK pengangkatan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. Persyaratan bagi guru bukan PNS disekolah negeri tersebut hanya berlaku untuk pendaftaran dan pelaksanaan PPG Dalam Jabatan, tidak berlaku untuk persyaratan pembayaran tunjangan profesi pendidik, kecuali yang bersangkutan bertugas di sekolah swasta atau menjadi PNS”

Link Download Surat Verifikasi dan validasi Berkas PPG dalam Jabatan yang berisi Penegasan Dirjen GTK bahwa Honorer di Sekolah Negeri Boleh Ikut PPG tahun 2018 (disini)

Demikian info tentang Surat Verifikasi dan validasi Berkas PPG dalam Jabatan yang berisi Penegasan Dirjen GTK bahwa Honorer di Sekolah Negeri Boleh Ikut PPG tahun 2018,  semoga bermanfaat. 

Mekanisme dan Syarat Pengangkatan Honorer Menjadi PNS
Ilustrasi

Berikut ini adalah info mekanisme dan syarat pengangkatan honorer menjadi PNS di tahun 2017-2018. Sebagiamana diinfokan sebelumnya bahwa presiden telah memberikan pengangkatan guru honorer menjadi PNS. Berkaitan dengan tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia (RI) kini sedang menelaah data-data guru honorer mana saja yang dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Menurut dia, faktor lamanya seseorang menjadi guru honorer menjadi salah satu pertimbangan.

"Ukuran lama memang bisa menjadi salah satu pertimbangan. Tapi bukan satu-satunya," ungkap Mendikbud Muhadjir Effendy kepada Republika.co.id di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (4/12).

Muhadjir menjelaskan, selain masa kerja, ada tiga persyaratan utama yang perlu dipenuhi seorang guru honorer untuk diangkat menjadi CPNS (PNS). Persyaratan itu antara lain kualifikasi akademik sang guru, kompetensinya, dan sertifikasinya.

"Jadi, guru yang sudah memenuhi tiga hal ini yang nanti kita prioritaskan," kata Muhadjir menjelaskan.

Jadi  persyaratan Guru Honorer Bisa Diangkat Jadi CPNS (PNS) antara lain faktor lamanya seseorang menjadi guru honorer (masa kerja), kualifikasi akademik sang guru, kompetensinya, dan sertifikasinya.

Saat ini, kata dia, pihaknya sedang menelaah secara bersama-sama data-data terkait hal itu. Ia berpendapat, pengangkatan seorang guru honorer menjadi seorang PNS tak melulu urusan Kemendikbud, tetapi juga Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi (Kemenpan dan RB) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Ini sedang kita telaah bersama data-datanya. Kan datanya harus betul-betul valid dan sahih sebelum kita melakukan langkah-langkah kebijakan. Tahun depan mudah-mudahan bisa kita eksekusi," kata dia. 

(sumber: republika)


RAKORPIMNAS II PGRI 2017

Bapak dan ibu guru serta rekan-rekan operator di seluruh Indonesia, RAKORPIMNAS II PGRI Tahun 2017 telah diselenggarakan tanggal 21 s.d 23 Juli 2017 di Yogyakarta, dan hasil RAKORPIMNAS II PGRI 2017 adalah sebagai berikut

Setelah mendengar dan mencermati amanat Bapak Presiden Republik Indonesia bahwa ditengah-tengah perubahan yang cepat dan dahsyat dewasa ini, posisi dan peran Guru semakin strategis dan penting. Guru adalah aktor yang mengemban tugas-tugas profetik (kenabian) yang tidak saja menjalankan tugas-tugas profesi tetapi juga mempersiapkan generasi muda untuk mencapai cita-cita bangsa dengan menggali, menyampaikan, mengajak dan membiasakan peserta didik pada nilai-nilai kebenaran dan kebaikan melalui penguatan pendidikan karakter.

Memperhatikan berbagai pendapat yang berkembang serta realitas dunia pendidikan kita dewasa ini maka Rakorpimnas II PGRI yang berlangsung dari tanggal 21 s.d 23 Juli 2017 di Yogyakarta dengan ini merekomendasikan:
  1. Pendidikan karakter sebagai skala prioritas dalam mewujudkan percepatan dan pemerataan kualitas pendidikan.
  2. PGRI berkomitmen meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan tuntutan profesi sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
  3. Pemerintah harus bersungguh-sungguh meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan melalui program yang efektif, efisien dan signifikan.
  4. Pemerintah melalui kementerian terkait dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan didasarkan pada hasil kajian mendalam dengan melibatkan PGRI.
  5. PGRI menolak gagasan pembentukan AGMP sebagai organisasi profesi, dan merekomendasikan pemerintah memberdayakan APKS (Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis) yang ada di bawah naungan PGRI.
  6. Merevisi pasal-pasal pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2017 yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
  7. Pemerintah membuat grand design pemenuhan kebutuhan guru skala nasional untuk mencegah terjadinya akumulasi permasalahan kekurangan guru.
  8. Mendesak pemerintah agar menyelesaikan persoalan Guru non PNS pada sekolah-sekolah negeri dan swasta yang ada diselesaikan secara tuntas, adil dan manusiawi.
  9. Uji Kompetensi Guru (UKG) hanya ditujukan untuk pemetaan dan tidak dijadikan dasar untuk memperoleh Tunjangan Profesi Guru (TPG) maupun sebagai syarat untuk mengikuti PPG yang dibiayai oleh negara.

BERIKUT INI 7 SOLUSI PENYELESAIAN GURU HONORER YANG DIUSULKAN PGRI

Kurang lebih Sebelum dilaksanakan Rapimnas PGRI II, Ketua PGRI telah mengajukan 7 Solusi Penyelesaian Guru Honorer yang diusulkan PGRI. Sebagaimana diungkapkan ketua PGRI dalam  jumpa pers (31/5) di Jakarta, bahwa PGRI selaku organisasi  guru bertekad untuk menyelesaikan permasalahan guru honorer secara konsisten.

“Apa yang disampaikan PGRI adalah konsisten dari awal dan dimana saja tidak berubah soal penyelesaian guru honorer,” ujar Unifah.

Dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian masalah honorer tersebut, Unifah menyatakan PGRI mempunyai 7 solusi jangka menengah dan panjang, diantaranya adalah sebagai berikut :
Pertama, mendukung dan mengawal revisi UU ASN dimana honorer  (bukan hanya K2) diangkat PNS.Hal ini dikarenakan tenggang waktu yang tak pasti. Sedang para guru honorer tersebut punya banyak tanggungan seperti  anak dan istri serta lainnya. “Karena frame waktu tidak pasti, maka harus ada solusi jangka pendek dan ada kepastian khususnya bagi mereka yang usianya makin tua, puluhan tahun mengabdi, keluarga menuntut untuk dinafkahi. Anak-anak harus sekolah.  Sementara jumlah honorer juga sangat besar dan tidak yakin negara akan mampu mengangkat PNS sekaligus maupun bertahap semua honorer,  maka mereka ini harus diselamatkan,” lanjut Unifah. 
Kedua, guru honorer senior diusulkan lebih dahulu untuk diangkat dengan P3K (pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak) tapi kontraknya sekali,  gaji diatur pemerintah dengan jelas, serta ada asuransi tenaga kerja dan BPJS kesehatan, dapat disertifkasi, serta tunjangan pensiun atau pesangon diakhir masa jabatannya. 
Ketiga, meminta pemerintah melakukan pengangangkatan guru dilakukan tiap tahun, bukan zero growth. “Saat ini kekurangan guru terutama di sekolah dasar masif, tapi data yang dirilis selalu disebut kelebihan guru dan masalahnya ada pada distribusi,” tegasnya. 
Keempat, khusus didaerah terpencil diangkat guru honorer yang sudah mengabdi lama. jika kualifikasi tidak sesuai,  pemda dapat membantu penyelesaian linearitas studi dengan program khusus. 
Kelima, guru honorer diangkat dan di-sk-kan oleh  Pemda sehingga bisa disertifikasi
Keenam, meminta kemdikbud agar prosentasi BOS dinaikan untuk peningkatan profesi dan penbayaran guru honor dari yang sudah ada saat ini sebesar 15% 
Ketujuh, peralihan SMA/SMK ke Provinsi juga seharusnya bersama dengan guru honor.

Ketujuh solusi yang diberikan oleh PGRI tersebut diharapkan dapat direalisasikan sampai dengan akhir masa periode pemerintahan saat ini di tahun 2019 mendatang. Demikianlah rangkuman hasil RAKORPIMNAS II PGRI 2017, semoga bermanfaat. 
Lihat sumber disini

gtt

Setelah diambil alih oleh provinsi, nasib Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) SMA/SMK semakin tidak jelas. Sebagai salah satu contohnya, di Kabupaten Sukoharjo, para GTT dan PTT mengeluh dan menuntut kejelasan nasibnya, terutama mengenai kesejahteraan mereka ke DPRD Sukoharjo.

Mereka memang sempat mendengar informasi bahwa setelah diambil alih provinsi, GTT/PTT akan digaji sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP). Namun informasi yang mereka terima kemudian, bahwa PTT menjadi tanggung jawab sekolah lagi. Malah muncul wacana, PTT akan dibayar dengan dana BOS, padahal dana BOS hanya dapat digunakan sebanyak 15 persen.

Dalam audiensi tersebut, Ketua GTT-PTT SMA/SMK Negeri Sukoharjo, Joko Novianto mengatakan, persoalan gaji juga dialami GTT. Mereka bisa mendapatkan upah sesuai UMK dengan dua syarat. Yakni sesuai dengan latar belakang pendidikan dan memiliki jam mengajar selama 24 jam selama satu minggu. Masalahnya, tidak semua GTT memiliki kesempatan untuk mengajar selama 24 jam karena bertabrakan dengan guru PNS.

Oleh karena itu, mereka mengajukan beberapa menuntut antara lain, GTT/PTT bergaji setara UMP/UMK, prioritas penggajian berdasar masa kerja, mendapat jaminan kesehatan, tambahan penghasilan serta punya kepastian sumber penggajian yang dianggar oleh provinsi secara berkesinambungan. Diaudit ulang, dan minta pengawalan dari Komisi IV

Siapa pun yang berada pada posisi GT/PTT saat ini, tentu akan merasakan, betapa beratnya kondisi yang mereka alami. Bukan hanya berat secara fisik, namun juga berat secara psikologis. Apalagi dalam masa peralihan ini, di mana berita demi berita berseliweran simpang siur lewat media-media cetak, online dan terutama adalah media sosial (Medsos).

Persoalan GTT/PTT memang bukan hanya masalah yang terjadi Sukoharjo saja, tapi juga masalah semua kabupaten di wilayah Jawa Tengah, karena ini merupakan dampak dari sebuah kebijakan. Karena merupakan keluhan bersama, akan lebih efektif bila saran, masukan dan kritik membangun dilakukan secara bersama-sama dengan cara yang positif. Kemajuan teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan sebagai media untuk berkeluh kesah, atau menyuarakan aspirasi dalam konteks dan cara yang tidak anarkis.
Untuk masa sekarang, tampaknya memang perlu sebuah action yang “mengganggu” mata dan pikiran, agar mampu merebut perhatian dari publik maupun aparat pemerintah. Ingat fenomena wisata Jeglongan Sewu? Fenomena itu menjadi besar juga karena Medsos, dan itu factual, bukan berita hoax. Lantaran menjadi heboh di media sosial, hal itu akhirnya mengusik perhatian pemerintah, yang akhirnya membentuk tim Saber Jalan Berlubang.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Sukoharjo, Wawan Pribadi mengutarakan persoalan GTT/PTT tersebut merupakan ranah provinsi. Meski begitu, ia akan segera menyampaikan keluhan dan tuntutan para GTT/PTT Sukoharjo tersebut bila ada agenda komisi.Kita berharap, meski itu persoalan provinsi, Pemkot dan DPRD Surakarta harus lebih intens melakukan koordinasi, terutama terkait keluhan, pertanyaan, kritik maupun saran. Di luar itu, kita yakin Pemerintah Provinsi telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi dari berbagai kemungkinan ketika menarik SMK ke Provinsi, termasuk salah satunya adalah nasib para GTT/PTT tersebut. Para guru GTT/PTT memang perlu kepastian, karena kepastian itu ibarat air di tengah padang pasir. Bagaimana Guru GTT bisa berbagi ilmu untuk mencerdaskan masyarakat apabila dalam kepalanya selalu terlintas nasibnya yang tidak menentu, gaji yang belum cair dan pikiran-pikiran “buruk” lainnya

Aksi Demo 222

JAKARTA – Minimal 10 ribu massa honorer kategori dua (K2) dipastikan akan membanjiri Jakarta pada 22 dan 23 Februari mendatang.

Ketum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) T‎iti Purwaningsih menjelaskan, aksi 222 dan 232 ini sebagai protes atas sikap Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Prof Sofyan Effendy yang menolak revisi UU ASN.

Sekaligus memprotes kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur yang mengarahkan honorer K2 menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

“‎FHK2I siap mengepung Kantor MenPAN-RB dan KASN. Aksi besok kami sebut sebagai aksi 222 dan 232,” kata Titi kepada JPNN, Jumat (17/2). FHK2I terakhir melakukan aksi demo pada Februari 2016. Setelah itu, tidak ada lagi aksi-aksi karena FHK2I memutuskan mengambil langkah dialogis.

Namun, saat revisi UU ASN yang sudah disepakati DPR RI akan dibahas, muncul protes dari ketua KASN. “Kami akan melawan siapa pun yang menolak pembahasan revisi UU ASN. Dengan revisi ini, kami bisa diangkat menjadi CPNS. Tanpa revisi, sangat sulit menyandang status PNS kecuali dijadikan PPPK,” tegas Titi.

‎Menurut Titi, surat izin untuk aksi 222 dan 232 sudah dilayangkan ke Mabes Polri. Diperkirakan minimal 10 ribu massa K2 dari berbagai daerah akan turun ke jalan. “Tuntutan kami kepada pemerintah dan DPR RI adalah segera sahkan revisi UU ASN sebagai payung hukum proses pengangkatan honorer K2,” tandasnya.

Ditambahkan Korwil FHK2I Jabar Imam Supriatman‎, sekitar 30 ribu orang yang terzalimi akan berkumpul di Jakarta menuntut perubahan status honorer menjadi PNS.

sumber : http://www.radarcirebon.com/honorer-k2-bakal-kerahkan-10-ribu-massa-di-aksi-222.html


Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi inisiatif DPR. Pengesahan itu dilakukan pada sidang paripurna, Selasa (24/1/2017). Salah satu poin revisi menyangkut tuntutan honorer yang meminta diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

"Apakah RUU usul inisiatif anggota DPR tentang perubahan UU 5/2014 tentang ASN dapat disetujui menjadi rancangan UU usul DPR RI?" tanya Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah selaku pimpinan sidang."Setujuuu," jawab peserta sidang.

Sejumlah anggota memberikan catatan terhadap revisi tersebut. Anggota Fraksi Partai Nasdem Akbar Faisal mengatakan, meski fraksi setuju terhadap usulan revisi, ada beberapa catatan. Salah satunya terkait anggaran pembayaran gaji harus mendapatkan perhatian.

Negara akan mengangkat 439 ribu tentang honor K2 dan gaji yang akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bisa mencapai Rp 23 triliun. "Harus ada penjelasan tuntas dari pemerintah darimana uang itu. Jangan sampai mereka berharap dibayar gajinya tapi menjadi persoalan," tutur Akbar.

Sementara itu, Anggota Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS) Ansory Siregar menyinggung soal pembahasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Saat itu, DPR didatangi kepala-kepala desa dari seluruh Indonesia yang berdemonstrasi. Pemerintah saat itu takut tak bisa menggelontorkan dana sekitar Rp 38 triliun untuk dana desa. Namun, saat itu DPR mendesak bahwa alokasi anggaran harus ada. "Akhirnya kita undangkan sekarang, Alhamdulillah RUU Desa sudah diundangkan dua tahun dan desa seluruh Indonesia sangat bagus," kata Ansory.

"Sekarang mengenai ASN, ada lagi alasan yang itu-itu saja, enggak ada duit. Ada 430 ribu pegawai K2 yang akan di-PNS-kan. Kalau uang itu untuk mereka ya tidak apa-apa, saya di Komisi XI sudah pusing untuk mengatasi pengangguran ini. Ini cuma Rp 23 triliun kok. Duit itu ada," lanjut dia.

Menanggapi sejumlah tanggapan fraksi, pengusul revisi UU ASN, Rieke Diah Pitaloka berterima kasih atas masukan yang diberikan para anggota Dewan. Ia berharap tak ada aura "menakut-nakuti" soal beban keuangan negara dan mempertanyakan dari mana angka Rp 23 triliun yang disebut-sebut akan menjadi beban anggaran negara tersebut. Menurut dia, anggapan itu hanya merupakan asumsi.

"Kita tidak bisa berasumsi. Ini persoalan hidup rakyat. Persoalan negara keberatan rp 23 triliun, APBN kurang lebih ada Rp 2.000 triliun. Jika harus mengeluarkan Rp 23 triliun, itu maksimum 2 persennya. Apakah negara tidak mau memberikan 2 persen bagi mereka yang bekerja di garda terdepan?" tanya Rieke. "Ini persoalan yang akan kita lanjutkan dalam pembahasan," sambungnya.

Menindaklanjuti pengesahan ini, DPR akan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo dan meminta agar surat presiden (surpres) segera dikirimkan ke DPR untuk kemudian masuk ke tahap pembahasan di Panitia Khusus (Pansus) atau komisi terkait.

source : http://nasional.kompas.com


Jakarta -- Nasib ratusan ribu tenaga honorer kategori dua (K2) menggantung. Mereka yang berusia di atas 35 tahun tidak bisa mengikuti tes seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Peraturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang nomer 5 tahun 2015 tentang Apatur Negeri Sipil (ASN). Kendati demikian, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengaku akan menampung aspirasi seluruh tenaga honorer K2.

“Banyak tenaga honorer K2 meminta agar mereka yang usianya di atas 35 tahun bisa ikut seleksi CPNS. Kami tampung aspirasi dari teman-teman,” kata Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN RB pada Metrotvnews, Jakarta (Senin 23/5/2016).

Ia menambahkan, hingga saat ini belum ada perubahan peraturan mengenai seleksi CPNS. Herman mengaku, KemenPAN RB belum memiliki wacana penghapusan syarat batasan usia.

“Saat ini kami masih mengacu pada UU Nomer 5 tahun 2015. Syarat batas maksimal umur CPNS 35 tahun. Terkait wacana penghapusan syarat itu belum ada bahasan,” ujarnya.


Sebelumnya, puluhan ribu tenaga honorer K2 berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat, 2 Februari 2016 lalu. Mereka menuntut janji Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi yang akan mengangkat tenaga honorer K2 sebagai PNS. Namun, kebijakan itu tak kunjung dilakukan. Mereka menyebut, menteri Yuddy mengingkari janji.


Guru honorer atau sukarela yang diangkat oleh kepala sekolah tempat mereka mengajar dianggap ilegal oleh Ketua PGRI Kabupaten Tangerang Kosrudin.

Kosrudin menganggap pengangkatan 12.000 guru sukarela sejak 2005 berdasarkan surat keputusan (SK) kepala sekolah melanggar pasal 8 Peraturan Pemerintah (PP) nomor 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS.

Menurutnya, nasib guru honorer selama ini belum jelas. Baik itu kesejahteraan, maupun legalitasnya. Sebab mereka yang diangkat berdasarkan SK yang diberikan kepala sekolah. Pengangkatan mereka berlangsung sejak 2005. Sehingga para guru yang berharap dapat diangkat menjadi CPNS itu tidak dapat dipastikan.

“Guru sukwan (sukarelawan) yang diangkat setelah 2005 itu tidak sah. Itu jelas telah diatur dalam PP 48 tahun 2005,” kata Kosrudin sebagimana dilansir Tangerang Eksrpes (Jawa Pos Group), rabu (4/5).

Dalam PP itu disebutkan, pemerintah daerah tidak diperbolehkan mengangkat atau menambah pegawai. Artinya pengangkatan guru honorer atau tenaga kontrak lainnya yang mengantongi SK diatas tahun 2005 itu tidak masuk dalam kategori honorer yang wajib diangkat menjadi CPNS.

Kosrudin berharap, persoalan guru honorer ini bisa selesai melalui payung hukum peraturan bupati (Perbup). 

“Agar tidak menyalahi aturan, guru yang bekerja sejak tahun 2005 tidak boleh diberikan SK oleh Kepsek. Tetapi cukup surat tugas yang dikeluarkan oleh Bupati. Karena kalau diberikan SK oleh Kepsek, tidak ada kewajiban Pemda atau Bupati memberikan honor,” jelas Kosrudin.

Dia menyadari bahwa pendidikan di Kabupaten Tangerang selama ini semakin lebih baik dari sebelumnya.

Dirinya berharap, perubahan tersebut akan terus dilakukan oleh Bupati untuk perbaikan. Baik itu peningkatan mutu pendidikan melalui guru, siswa dan pendidikan secara umum.


“Selain mutu pendidikan, infrastuktur pendidikan juga terus diperbaiki. Salah satu upaya yang dilakukan Pemkab Tangerang yakni kerja sama dengan dompet duafha dan USAID,” pungkasnya.


Petunjuk teknis (juknis) sertifikasi guru ‎yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dinilai bertentangan dengan UU Guru dan Dosen.

Pasalnya, dalam juknis disebutkan yang bisa mengikuti program sertifikasi adalah guru PNS dan non PNS. Untuk guru non PNS dari swasta harus diangkat oleh yayasan dan mendapatkan gaji tetap. Sedangkan guru non PNS yang mengajar di sekolah negeri, harus diangkat oleh pejabat berwenang dan gajinya di-APBD-kan.

Ketentuan ini tentu saja membuat ratusan ribu guru honorer kategori dua (K2) gigit jari. “Kami menil‎ai juknis ini sangat bertentangan dengan UU dan PP 74/2008 tentang Guru dan Dosen.  Dalam PP itu tidak dicantumkan harus guru yayasan atau guru yang dibayar dengan dana APBD, berhak ikut sertifikasi,” kata Plt Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi kepada JPNN, Minggu (24/4/2016).

Seharusnya kata Unifah, guru honorer yang mengabdi dua tahun bisa mengikuti sertifikasi untuk meningkatkan kesejahteraannya. ‎Bukan seperti kejadian sekarang, bertahun-tahun hidup dengan gaji minim.

“PGRI mendorong kepala daerah mengangkat guru honorer K2 yang mengabdi di daerah masing-masing dan digaji dengan dana APBD agar mereka bisa ikut sertifikasi. Paling tidak ini menjadi pertolongan pertama bagi honorer K2 yang saat ini statusnya belum jelas,” tutur Unifah.


PB PGRI juga menyarankan Kemdikbud me‎revisi PP 74/2008 untuk mengakomodir guru honorer K2.

sumber : http://pojoksatu.id/



Menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak untuk memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, telah diupayakan melalui pemberian berbagai tunjangan. Namun, bagi guru bukan PNS yang belum bersertifikat pendidik tunjangan tersebut belum banyak dirasakan. Untuk itu, Pemerintah berupaya untuk membantu guru bukan PNS tersebut melalui pemberian insentif.

Secara umum pemberian insentif kepada Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru sehingga penghasilan yang diterima sebagai GBPNS dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya serta sebagai penghargaan kepada guru yang telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Secara khusus pemberian insentif kepada GBPNS bertujuan untuk:
Memotivasi GBPNS untuk terus meningkatkan kompetensi dan kinerja secara profesional dalam melaksanakan tugas di sekolah.
Mendorong GBPNS untuk fokus melaksanakan tugas sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, pelatih, penilai dan pengevaluasi peserta didiknya dengan sebaik-baiknya.
Memberikan penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan GBPNS.

Untuk kelancaran pelaksanaan program insentif tersebut perlu disusun Petunjuk Teknis Pemberian insentif bagi Guru Bukan PNS

Untuk selengkapnya tentang Insentif Bagi Guru Non PNS silahkan download juknisnya melalui link di bawah ini : 

Sumber : http://ainamulyana.blogspot.co.id



Ribuan guru honorer kategori dua (K2) tidak bisa ikut sertifikasi. Pasalnya, mereka tidak memiliki SK yang diteken kepala daerah. “Ada ribuan guru honorer K2 yang tidak bisa ikut sertifikasi karena SK-nya diteken kepala sekolah. Sementara syaratnya harus diteken kepala daerah,” kata Ketua Tim Investigas Gerakan Honorer K2 Indonesia Bersatu (GHK2IB) Riyanto Agung Subekti kepada JPNN, Kamis (7/4).

Berbeda dengan guru yayasan, lanjutnya, banyak yang sudah disertifikasi dan menikmati tunjangan. Itu sebabnya GHK2IB akan mendesak pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan honorer K2. “Sembari menunggu proses pengangkatan CPNS, tolong pemerintah daerah menaikkan honorer kami setara UMR. Selain itu berikan hak kami untuk sertifikasi,” serunya. Untuk masalah sertifikasi ini, GHK2IB berencana sowan ke Komisi X DPR RI agar ada solusi bagi guru honorer K2.

Berharap Bisa Bertemu Jokowi
Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) akan kembali mendatangi Istana Negara, pekan depan. Mereka akan meminta waktu bertemu Presiden Joko Widodo setelah dua bulan pascademo besar-besaran honorer kategori dua untuk menuntut agar diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Ketua Umum FHK2I Titi Purwaningsih mengatakan, pihaknya merasa perlu untuk bertemu langsung dengan presiden yang beken disapa dengan nama Jokowi itu.  Ia mengeluh karena selama ini tak bisa menemui untuk berbagi kisah tentang nasib honorer K2. “Pekan depan kami berangkat lagi ke Istana. Kami ingin menanyakan langsung kira-kira kapan kami diberikan waktu bertemu dengan bapak presiden,” katanya kepada JPNN, Minggu (10/4).

Lebih lanjut Titi mengatakan, selama ini pihaknya hanya berkomunikasi dengan ajudan dan sekretaris pribadi Menteri Sekretaris Negara Pratiknoý. “Pak Pratikno hanya mendelegasikan ajudan dan sesprinya kalau ingin mengecek jadwal pertemuan dengan presiden. Namun setiap ditelepon, jawabannya belum dijadwalkan,” keluhnya. Terkait ýdengan keberadaan sejumlah forum honorer K2 yang juga berusaha mendatangi Istana Negata, Titi tidak akan menghalaninya. Syaratnya, misi perjuangannya tetap sama, yakni menyuarakan tuntutan agar sekitar 439 ribu honorer K2 diangkat jadi PNS.

“Untuk perjuangan ini meski dari forum apapun tidak masalah, yang utama bagaimana agar pemerintah menepati janjinya mengangkat tenaga honorer K2,” tandasnya.

Gaji ke-14 PNS Bkin Honorer Cemburu
Pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp 6 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2016 untuk pembayaran gaji ke-14 PNS.

Gaji ke-14 tersebut akan dibayarkan jelang tahun ajaran baru sekolah. Jadi, sekitar Juni-Juli. Sedang gaji ke-13 yang mirip dengan Tunjangan Hari Raya (THR), diberikan jelang lebaran.

Kebijakan pemerintah tersebut rupanya memicu reaksi honorer kategori dua (K2). Mereka menilai, hal tersebut menunjukkan sikap yang tidak adil. Pasalnya, pemerintah selama ini berdalih pengangkatan tenaga honorer terganjal antara lain karena beratnya beban keuangan negara, yang harus mengalokasikan gaji cukup besar.

“Ini jelas bentuk ketidakadilan. Pemerintah mau mencairkan gaji ke-14 untuk PNS. Ini sangat kontradiktif dengan alasan pemerintah yang menolak mengangkat honorer K2 karena anggaran negara membengkak,” kata Korwil Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Pekanbaru Syamsul Bahri dalam keterangannya kepada wartawan kemarin (10/4).

Syamsul mengatakan, sudah jelas beban keuangan negara juga berat untuk dana gaji ke-14 PNS itu. Jika pemerintah mau bersikap adil, lanjutnya, mestinya dana tersebut dialihkan untuk pengangkatan 439 ribu honorer K2 menjadi PNS.

Dia mengaku semakin sulit memahami alasan pemerintah ogah mengangkat honorer K2. Jika asalannya beban keuangan negara berat, tapi PNS mendapatkan bonus gaji hingga dua kali, yakni gaji ke-13 dan ke-14.“Mereka sudah diberi gaji ke-13, dikasih lagi gaji ke-14. Apa itu bukan memperbesar belanja negara. Kami jadi bingung melihat sikap pemerintah. Di satu sisi minta berhemat, sisi lain malah boros,” ucapnya.


Diketahui, tahun 2016 pemerintah tidak akan menaikkan gaji PNS. Alasannya, pertumbuhan ekonomi belum dapat mencapai 7 persen, sehingga beban APBN cukup berat. Sebagai gantinya, PNS diberi gaji ke-14. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Askolani pernah menyebutkan, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 6 triliun dalam APBN 2016 untuk gaji ke-14 PNS.

Sumber : JPNN




Tahun ini, Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya bakal mengangkat sekitar 700 guru golongan K2 (honorer) sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Untuk itu, guru K2 mengikuti program induksi selama satu tahun. Jika dalam mengikuti program induksi ini gagal, maka posisi mereka akan diturunkan menjadi tenaga administrasi atau tata usaha (TU).

Kepala Bidang Ketenagaan Dispendik Surabaya Yusuf Masruh mengatakan, pelatihan induksi guru pemula (PIGP) bertujuan mencetak guru yang memiliki kompetensi di setiap jenjang pendidikan. Mulai SD, SMP dan SMA/SMK.

“Selama mengikuti PIGP, guru K2 itu akan mendapatkan pendampingan dan pembinaan dari guru senior, kepala sekolah, dan pengawas,” jelasnya seperti dilansir Radar Surabaya (Jawa Pos Group).

Menurut dia, guru K2 akan dinilai empat kompetensinya mulai dari paedagogis, sosial, profesional, dan kepribadian. Bentuk pendampingannya dilakukan oleh guru senior, kepala sekolah, dan pengawas. Materinya berupa perencanaan pembelajaran, pelaksanaan kegiatan pembelajaran, penilaian, dan evaluasi hasil pembelajaran.

Selain itu, diberikan juga metode perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran, serta pelaksanaan tugas lain yang relevan. Instrumen penilaian itu, lanjut dia, bisa layak menjadi guru atau tidak.

“Kami tidak ingin guru-guru ini hanya paham teori, tapi juga harus mampu dipraktikkan dalam pengajaran sehari-hari,” ungkapnya.

Menurut dia, PIGP dilakukan selama satu tahun di tempat guru itu mengajar. Dapat diperpanjang selama satu tahun lagi. Jika dinilai layak, PIGP dapat menjadi salah satu syarat pengangkatan dalam jabatan fungsional guru tersebut.

Dalam masa pengangkatan, guru mata pelajaran diberi beban mengajar antara 12 sampai 18 jam tatap muka per minggu. Bagi guru bimbingan dan konseling (BK), dibebani bimbingan antara 75 hingga 100 peserta didik per tahun.

Pembimbingan yang diberikan meliputi bimbingan dalam perencanaan pembelajaran/bimbingan dan konseling, pelaksanaan kegiatan pembelajaran/bimbingan dan konseling, penilaian dan evaluasi hasil pembelajaran/bimbingan dan konseling, perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran/bimbingan dan konseling, serta pelaksanaan tugas lain yang relevan.


“Jadi semua guru K2 yang akan jadi CPNS ini harus serius. Kalau tidak mampu, kita cut daripada nanti malah tidak maksimal dalam mendidik anak-anak kita,” jelasnya

Sumber : http://www.jawapos.com



Jakarta -Beberapa waktu lalu, ribuan guru honorer turun ke jalan menuntut diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Para tenaga honorer tersebut bahkan menyatakan tak masalah jika mereka harus ditempatkan di daerah terpencil dan terdepan. 

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Yuddy Chrisnandi menegaskan, pihaknya menutup pintu terhadap keinginan pegawai honorer yang minta diangkat menjadi PNS. Pasalnya, pengangkatan malah akan menjadi masalah dalam jangka panjang, serta menimbulkan rasa ketidakadilan.

"Honorer nggak bisa (diangkat), ikut tes dong. Kasihan dong Anda dari perguruan tinggi sudah sekolah berharap jadi PNS. Bagaimana kesempatan Anda kalau tiba-tiba sekelompok orang harus diangkat secara otomatis tanpa pertimbangkan kemampuan dan kebutuhan," katanya ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (25/2/2016).

Menyoal tuntutan pegawai honorer yang tak masalah ditempatkan di daerah terluar dan terpencil, menurut Yuddy, hal tersebut juga tak bisa dijadikan legitimasi pengangkatan CPNS. 

Pihaknya hanya akan membuka kesempatan bagi tenaga honorer yang memang bertempat tinggal di daerah terluar dan terpencil. 

"Di daerah terpencil dan terluar kalau ada honorernya akan kita proses, mereka tinggal ikuti prosesnya, misal nilai kelulusan 60, tapi dia nilainya 40 kita tetap proses jadi PNS, yang penting ikut seleksinya. Daripada kita taruh guru baru di sana kemudian dia pindah lagi, giliran sudah diangkat minta pindah ke kota atau yang ada keluarganya," terang Yuddy. 

Selain itu, sambungnya, jumlah tenaga honorer yang sudah memenuhi syarat diangkat menjadi PNS juga dianggap masih perlu diteliti kembali. Kalau semua diangkat, maka hal tersebut akan membebani postur APBN.

"Kita punya datanya, kebijakan honorer K2 dibuat untuk selesaikan honorer yang K1 yang sudah bekerja sekian lama. Akan bebani APBN kalau mereka jadi PNS. Kita sudah angkat 925.000, terus ada K1 yang masih ketinggalan (belum diangkat), jumlahnya menurut hitungan pemerintah hanya 30.000, kok tiba-tiba jadi puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Jadi yang honorer ini harus ikut seleksi umum, kalau nggak lulus yah tidak diterima," ungkap Yuddy.

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget