Halloween Costume ideas 2015
Articles by "KIP"

Validasi PIP SD

Berikut ini kami bagikan cara verifikasi dan validasi data PIP SD dan Batas waktu validasi tahun 2017 melalui aplikasi monitoring PIP SD. Untuk dapat mengakses laman tersebut pada http://pipsd.kemdikbud.go.idh, Operator sekolah diharap kembali untuk memvalidasi siswanya melalui laman tersebut diatas dengan menggunakan akun dapodik sebagai login, sehingga operator sekolah dapat mengakses menu validasi yang tersedia dan mulai memvalidasi siswa yang masih layak / tidak layak di SK kan di tahun anggaran 2018.

Berikut Langkah-langkah Untuk Melakukan Cek Monitor PIPSD Melalui Verifikasi SK PIP 2017:
  1. Login pada laman manajemen pipsd atau disini dengan menggunakan akun dapodik.

  2. Tampilan beranda akan terdapat Surat Pemberitahuan sebagaimana berikut:
    Yth , Operator sekolah. Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar mohon bantuan kepada bapak/ibu operator sekolah untuk memvalidasi kembali siswa pip 2017 yang telah kami SK kan Berkaitan dengan hal tersebut, bapak/ibu bisa mengakses menu Validasi di aplikasi ini dan mulai memvalidasi siswa yang masih layak / tidak layak di SK kan di tahun anggaran 2018.
    Lihat gambar 2. Tampilan beranda

    Gb 2 : Tampilan Beranda Dashboard PIP SD 2017

  3. Cek Validasi Data pada tampilan beranda Verifikasi SK PIP 2017.
    Apabila terdapat siswa yang tidak layak untuk mendapat PIP ditahun 2018 harap segera Update menjadi tidak layak agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak meng SK kan kembali siswa tersebut.
    Lihat gambar 3. Tampilan beranda Validasi Data

    Gb 3 : Tampilan beranda Validasi Data
Segera lakukan perubahan pada Kolom Aksi untuk kriteria siswa yang layak atau ubah jadi tidak sesuai dengan kondisi siswa tersebut.
Setelah melakukan aksi perubahan, maka anda dapat Logout pada menu di pojok kanan atas.



Demikian dan semoga bermanfaat. 

Sumber artikel : klik disini 

KIP

JAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyatakan kesiapannya menyalurkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada anak yatim di seluruh Indonesia. Kesiapan tersebut menanggapi instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Kemdikbud memperluas distribusi dan penerima manfaat KIP. "Ya, kami sudah punya datanya, tinggal menindaklanjuti saja," kata dia dalam pesan singkat kepada wartawan, Rabu (4/1).

Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu mengatakan, Kemdikbud sudah memiliki data siswa dari panti asuhan dan siswa yatim. Kendati demikian, Muhadjir mengatakan, Kemdikbud harus melakukan validasi data tersebut. Ia tidak merinci ada berapa jumlah siswa dari panti asuhan dan siswa yatim berdasarkan data Kemdikbud.

Muhadjir menyebut, data untuk penyaluran KIP saat ini memakai data pokok pendidikan (Dapodik). Sementara, data yang berasal dari Kementerian Sosial hanya akan dipakai sebagai data pembanding.

"Nanti pakai data yang ada di data pokok pendidikan (Dapodik) dan diverifikasi ulang dengan data yang ada di Kementerian Sosial," ujar Muhadjir.

Ia meyakini, distribusi menggunakan Dapodik akan lebih sederhana dan mudah. Sebab, ia mengatakan, Dapodik telah disesuaikan dengan data di masing-masing sekolah.

Sementara, lanjut dia, untuk penyaluran dari KIP melalui sekolah. Sekolah bertanggung jawab mencari dan mengajak anak-anak yang belum maupun putus sekolah untuk kembali bersekolah. "Sekolah ikut bertanggung jawab dalam mencari anak-anak untuk ke sekolah," tambah dia.

Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud Hamid Muhammad mengatakan, sebanyak 896 ribu anak yatim, piatu, maupun yatim piatu yang terdata di Dapodik akan menerima KIP. "Ada sekitar 896 ribu anak yatim yang akan menerima KIP pada 2017," ucap Hamid.

Sementara, Direktur Pembinaan SMP Kemdikbud Supriano mengatakan, dari 4,9 juta penerima di luar sekolah yang menerima KIP pada 2016, sudah dicairkan dana untuk 1,9 juta penerima manfaat.

Kemdikbud berencana mengurangi sasaran penerima manfaat Program Indonesia Pintar (PIP) pada 2017. Sasaran PIP turun menjadi 16.487.872 siswa dari sebelumnya, yakni 17.927.303 siswa. 

Selain KIP untuk anak yatim, Kemdikbud juga akan menguji coba KIP Plus di 44 kabupaten/kota se-Indonesia pada 2017. "Akan segera dilakukan uji coba penggunaan KIP Plus di 44 kabupaten/kota," kata Muhadjir Effendy. Mendikbud menitikberatkan uji coba akan dilakukan di daerah yang mempunyai dukungan sarana dan prasana.

Muhadjir mengatakan, KIP Plus dapat digunakan sebagai alat transaksi serta meningkatkan pemahaman literasi keuangan. Ia meyakini, KIP Plus mampu memperbaiki akuntabilitas penyaluran bantuan. Muhadjir mengatakan, penyaluran KIP Plus akan deselaraskan dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Kartu ini dapat digunakan sebagai alat transaksi keuangan. Pelajar dapat belanja keperluan sekolah di toko yang ditunjuk oleh bank. Serta, di koperasi sekolah yang memiliki fasilitas mesin electronic data capture (EDC).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy untuk memperluas distribusi KIP. Ia meminta agar KIP disalurkan kepada semua anak yatim di Indonesia.

Jokowi menitikberatkan fokus pemerintah pada 2017 kepada pemerataan kesejahteraan. Presiden memandang, bantuan sosial yang direpresentasikan dalam bentuk KIP merupakan salah satu elemen penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil.

source : http://www.republika.co.id


JAKARTA — Ketua Umum Gerakan Indonesia Pintar Yanti Yulianti meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mempertimbangkan usulan sejumlah daerah untuk menambah penerima manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP). Penambahan tersebut untuk mengisi kekosongan pelajar yang seharusnya menerima KIP, tapi dikembalikan. "Data selengkapnya akan kami serahkan secara langsung pada Senin (3/10)," kata Yanti di Jakarta, Ahad (2/10).

Ia mencatat, setidaknya ada delapan kelompok yang belum masuk sebagai penerima manfaat KIP. Pertama, yakni anak dampingan Lembaga SOS Indonesia. Ia mengatakan, sebagian besar dari anak-anak ini merupakan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Kedua, data siswa korban banjir bandang Kabupaten Garut pada 21 September 2016. Ia menganggap, anak-anak tersebut layak menerima KIP sebagai siswa yang terdampak bencana. "Mungkin di antara mereka ada beberapa yang sudah dapat KIP, ada yang belum. Mohon disortir lagi," ujar Yanti.

Ketiga, data siswa SMA dan SMK di Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, yang diusulkan berhak memeroleh KIP. "Beberapa di antara mereka sudah memiliki KIP, ada yang sudah diinput di data pokok pendidikan (Dapodik)," jelasnya.

Keempat, data warga belajar pendidikan nonformal dari Jawa Barat. Ia memerinci, ada beberapa kabupaten yang mengajukan, yakni Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Subang, Kabupaten Bogor, dan Kota Bandung.

Kelima, data by name by address (BNBA) pekerja anak yang juga terdaftar sebagai peserta PKH dari Kementerian Tenaga Kerja. Keenam, rekap data KIP Madrasah.

Ketujuh, 5,7 juta data BNBA anak peserta PKH dari seluruh Indonesia yang juga termasuk dalam basis data terpadu (BDT) milik Kemensos. Kedelapan, data siswa dari pengaduan atau laporan masyarakat karena ditolak sekolah, mereka menyertakan surat keterangan tidak mampu (SKTM). Yanti berharap data yang akan diajukan tersebut dapat diterima dan segera dimasukkan ke dalam daftar penerima manfaat KIP.

Soal pendaftaran data KIP ke Dapodik, Kemendikbud akhirnya mengeluarkan surat edaran bernomor 19/D/SE/2016 ihwal perpanjangan batas waktu pendaftaran KIP ke Dapodik. Surat tersebut ditujukan kepada kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, dan operator Dapodikdasmen di seluruh Indonesia.

"Salah satu poinnya, pendaftaran KIP dalam aplikasi Dapodik dapat dilakukan sampai dengan akhir Desember 2016," kata Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Kemendikbud Hamid Muhammad di Jakarta, Ahad (2/10).

Kemendikbud menargetkan distribusi KIP selesai pada 30 September 2016. Berdasarkan data Kemendikbud pada 28 September 2016, sebanyak 17.067.951 (95,2 persen) dari total target 17,9 juta kartu telah diterima rumah tangga sasaran (RTS).

Namun, sebanyak 765.193 (4,3 persen) kartu masih dalam proses pengiriman. Kemudian, terdapat 94.164 (0,5 persen) kartu yang dikembalikan oleh penerima. Alasannya, penerima tidak dikenal, sudah pindah, dan meninggal dunia.

Berdasarkan data pokok pendidikan (Dapodik), sebanyak 10.793.830 siswa/peserta didik telah mendaftarkan kartunya ke sekolah/lembaga pendidikan. Masing-masing adalah siswa penerima KIP atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ataupun yang berasal dari keluarga penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Anggota Komisi X Dewan DPR RI Reni Marlinawati meminta pemasukan data KIP sebaiknya tidak dibatasi waktu. "Input (pemasukan) KIP jangan dibatasi waktu, tapi dilakukan terus-menerus," ujarnya.

Pemberian bantuan bagi siswa miskin, lanjutnya, jangan dihalangi dengan alasan teknis semata sebab bantuan sekecil apa pun dari pemerintah membantu siswa miskin tersebut. "Jangan karena alasan input data hak mereka tidak cair. Ini kan bantuan untuk siswa miskin," katanya.

Dia juga menjelaskan, penyaluran KIP yang terlambat pula yang menyebabkan Presiden Joko Widodo melakukan penggantian menteri. Seharusnya, lanjut dia, yang menjadi syarat dalam pemberian KIP adalah surat keterangan tidak mampu atau SKTM.

"Hingga saat ini, pemerintah belum mempunyai syarat dan data baku untuk mengawal distribusi dan pencairan KIP. Kalau misalkan data Program Keluarga Harapan (PKH) yang menjadi standar tingkat ekonomi seseorang optimal, maka Dapodik pun tidak diperlukan karena data siswa miskin pasti ada di PKH," ujarnya.


Selain itu, Kemendikbud harus meminta pihak perbankan penyalur KIP agar jangan terlalu lama melakukan proses pencairan. Dia menyampaikan, pencairan KIP di bank susah karena antrenya yang sangat lama sebab ada bank yang hanya membatasi 50 orang yang bisa mencairkan KIP-nya per hari. "Bank lambat dalam proses pencairan,"
source : http://www.republika.co.id

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget