Articles by "Kemenag"
Portal Info Guru


Penyelesaian tunjangan profesi guru (TPG) madrasah yang terhutang mulai menemukan titik terang. Proses review yang dilakukan baik oleh Itjen Kementerian Agama maupun BPKP sudah selesai.

Sebagai tahap lanjutan, Kemenkeu dan Kemenag menggelar koordinasi untuk mengharmonisasikan data di Gedung Kementerian Keuangan.

“Pertemuan ini bersifat teknis karena membahas rincian data secara mendalam. Karena itu perlu dihadirkan tim teknis dari dua Kementerian yang mampu mengharmonisasikan seluruh data dan informasi yang dimiliki Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan, supaya nantinya tersusun kebijakan strategis dalam pemenuhan anggaran tambahan terhadap TPG di Kementerian Agama,” ujar Kasubdit Anggaran Bidang Agama, Kepresidenan dan Letina Sudadi di Jakarta, Selasa (11/7).

Menurut Sudadi, harmonisasi data penting karena ada kemungkinan Kementerian Agama akan memperoleh tambahan anggaran On Top yang cukup besar melalui APBNP Tahun Anggaran 2017. Anggaran itu nantinya khusus dialokasikan ntuk penyelesaian tunggakan pembayaran tunjangan profesi guru di Kementerian Agama.

Mewakili Ditjen Pendidikan Islam, Kasubdit Bina Guru dan Tenaga Kependidikan MI/MTs Kidup Supriyadi menginformasikan bahwa Kemenag sudah memperoleh seluruh data hasil review Itjen Kemenag dan BPKP atas tunggakan pembayaran tunjangan profesi bagi guru madrasah yang dilaksanakan pada tahun 2016 dan 2017.

“Sebagai tindak lanjut dari review tersebut, Menteri Agama telah bersurat kepada Menteri Keuangan perihal Permohonan Alokasi Tambahan Anggaran Tunjangan Profesi (Inpassing) bagi Guru Madrasah bukan PNS,” ungkap Kidup.

Menurut Kidup, surat itu menjelaskan kebutuhan tambahan anggaran Kementerian Agama sebesar Rp 3,227T untuk penyelesaian tunggakan pembayaran tunjangan profesi (Inpassing) bagi guru madrasah bukan PNS tahun 2015, 2016, dan 2017.

Kepala Seksi Bina Guru MI/MTs Mustofa Fahmi menambahkan, selain kebutuhan anggaran Rp3,227T, Kementerian Agama juga masih membutuhkan anggaran tambahan sebesar Rp35,468 miliar. Kebutuhan ini didasarkan pada data tambahan hasil review Itjen Kemenag tahun 2017 di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan.

“Dengan demikian, total kebutuhan anggaran untuk pemenuhan alokasi anggaran TPG (Inpassing) bagi guru madrasah bukan PNS, sebesar Rp3,262 triliun,” paparnya.

Lebih lanjut, Fahmi menjelaskan bahwa kebutuhan anggaran lainnya terkait penyelesaian tunggakan untuk pembayaran TPG (Non Inpassing) bagi guru madrasah, PNS maupun bukan PNS. Berdasarkan hasil review BPKP, dibutuhkan anggaran sebesar Rp1,485 triliun untuk penyelesaian tunggakan pada tahun anggaran 2013, 2014, dan 2015.

“Jadi, total anggaran yang saat ini dibutuhkan Kementerian Agama untuk penyelesaian tunggakanTPG bagi guru madrasah baik yang Inpassing maupun Non Inpassing sebesar Rp4,748 triliun,” ujar Fahmi.

Akan hal ini, Kementerian Keuangan meminta Kementerian Agama segera berkoordinasi dengan BPKP dalam rangka percepatan proses legitimasi data hasil review Itjen Kemenag. Kemenag juga berkomitmen membantu Kemenkeu dalam rangka penataan dan pendistribusian guru madrasah dengan melakukan analisa kebutuhan serta menyusun kebijakannya melalui SIMPATIKA.

Dari situ, diharapkan akan terbangun kontrol data yang terintegrasi dalam mendukung penyusunan anggaran secara akuntabel dan tepat sasaran dalam rangka menuntaskan skema penyelesaian sertifikasi bagi guru madrasah.

Sumber baca disini
Portal Info Guru

Bapak dan Ibu guru madrasah, berikut ini saya akan bagikan link download tentang info lengkap penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru Madrasah di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) Tahun 2017

Info Penyaluran TPG Guru Madrasah 2017


Juknis Penyaluran TPG bagi Guru Madrasah tahun 2017 akhirnya dirilis untuk umum. Juknis TPG merupakan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 7394 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru Madrasah Tahun 2017. Ini tentunya akan menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam menghitung dan mentapkan beban guru madrasah yang telah lulus sertifikasi sehingga tunjangan profesinya dapat dibayarkan.

Keputusan Dirjen Pendis Kementerian Agama Nomor : 7394 Tahun 2016 ini sejatinya telah diteken semenjak 30 Desember 2016 silam. Namun tampaknya perlu waktu hingga beberapa bulan sebelum akhirnya juknis yang ditunggu-tunggu tersebut dibuka untuk umum.

Silahkan unduh Juknis TPG Madrasah Disini.

Demikian sedikit info tentang penyaluran TPG bagi guru madrasah tahu 2017. Semoga bermanfaat. 
Portal Info Guru

Sergur Kemenag Terbaru 2017

Pada kesempatan ini kami akan bagikan tentang Informasi Persyaratan Sertifikasi Guru (Sergur) bagi guru yang berada di bawah naungan kementerian agama republik Indonesia (Kemenag) terbaru update tahun 2017.

Tak jauh dengan persyaratan tahun lalu, persyaratan sertifikasi kemenag hampir sama walaupun ada sedikit perbedaan namun berkas-berkas yang diperlukan sebagai persyaratan sertifikasi kemenag pada dasarnya masih sama dengan tahun tahun sebelumnya. berikut ini ada beberapa persyaratannya :

  1. Bagi Guru PAI yang telah mendaftar sertifikasi tahun 2016 wajib untuk mengupdate/mendaftar kembali sesuai Persyaratan yang berlaku (terlampir) >> UNDUH DISINI
  2. Mengisi Formulir daftar nama Calon peserta sertifikasi guru PAI tahun 2016 Format (A1) (terlampir) >> UNDUH DISINI
  3. Mengisi formulir Program Microsoft Office Excel (Format Terlampir >> UNDUH DISINI) , dan di masukan ke Flash Disk/CD
  4. Foto Copy KTP
  5. Foto Copy Ijazah terakhir dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
  6. Foto Copy Print Out NUPTK
  7. Surat pernyataan dibuat sendiri ber-materai 6.000 dan diketahui oleh Kepala Sekolah (Format terlampir)>> UNDUH DISINI
  8. Foto Copy Izin Operasional Sekolah / Pendirian Sekolah
  9. Foto Copy SK Pengangkatan Pertama sebagai GURU TETAP PAI (NON PNS) / SK CPNS, sampai dengan SK terakhir, yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (SECARA TERUS MENERUS SETIAP TAHUN)
  10. Foto Copy SK Pembagian Tugas beserta lampirannya/ jadwal Pelajaran tahun 2015/2016 yang telah dilegalisir
  11. Bagi Guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik mata pelajaran lain, harus melampirkan fotocopy sertifikat pendidik dan NRGnya .
  12. Persyaratan di atas dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing dimasukkan ke dalam map biola snelhekter, untuk
  13. Kemenag warna Hijau, Diknas Warna Kuning dan Non PNS warna Merah, Semua berkas yang telah lengkap diserahkan langsung ke panitia dinas masing-masing
Sekian info singkat ini, semoga bermanfaat. 
Portal Info Guru

Perkiraan waktu kapan puasa ramadhan tahun 2017 diperkirakan jatuh pada tanggal berikut ini, info selengkapnya mari kita simak beritanya.

Pada tanggal 1 Maret 2017  Pimpinan Pusat Muhammadiyah resmi mengumumkan Penetapan 1 Ramadhan  1438 H (2017 M)  dan 1 Syawal 1438 H (2017 M) melalui Maklumat PP Muhammadiyah Nomor: 01/MLM/I.0/E/2017 Tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1438 Hijriah.

Berikut ini Penetapan 1 Ramadhan  1438 H (2017 M)  dan 1 Syawal 1438 H (2017 M) Versi Muhammadiyah Berdasarkan  Maklumat PP  Muhammadiyah Nomor: 01/MLM/I.0/E/2017
  • Penetapan Tanggal 1 Ramadan 1438 H (2017 M) jatuh pada hari Sabtu Pahing, 27 Mei 2017 M.
  • Penetapan Tanggal 1 Syawal 1438 H  (2017 M) jatuh pada hari Ahad Legi, 25 Juni 2017 M.
  • Penetapan Tanggal 1 Zulhijah 1438 H   (2017 M) jatuh pada hari Rabu Kliwon, 23 Agustus 2017 M.
  • Penetapan Tangal 9 Zulhijah 1438 H atau Hari Arafah (2017 M) jatuh pada hari Kamis Pon, 31 Agustus 2017 M.
  • Penetapan 10 Zulhijah 1438 H  atau  Idul Adha (2017 M) jatuh pada hari Jumat Wage, 1 September 2017 M.
Berikut ini Salinan Maklumat PP  Muhammadiyah Nomor: 01/MLM/I.0/E/2017 Tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1438 Hijriah yang dikutip dari laman www.muhammadiyah.or.id


MAKLUMAT NOMOR: 01/MLM/I.0/E/2017
TENTANG
PENETAPAN HASIL HISAB RAMADAN, SYAWAL, DAN ZULHIJAH 1438 HIJRIAH

Assalamu’alaikum wr. wb.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan ini mengumumkan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1438 Hijriah berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai berikut:

RAMADAN 1438 H
  • Ijtimak jelang Ramadan 1438 H terjadi pada hari Jumat Legi, 26 Mei 2017 M pukul 02:46:53 WlB.
  • Tinggi Bulan pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta (f = -07° 48' dan l = 110° 21’ BT) = +08° 22’ 59” (hilal sudah wujud). Di seluruh wilayah lndonesia pada saat terbenam Matahari itu Bulan berada di atas ufuk.
  • 1 Ramadan 1438 H jatuh pada hari Sabtu Pahing, 27 Mei 2017 M.
SYAWAL 1438 H
  • Ijtimak jelang Syawal 1438 H terjadi pada hari Sabtu Kliwon, 24 Juni 2017 M pukul 09:33:12 WIB.
  • Tinggi Bulan pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta (f = -07° 48¢ dan l = 110° 21¢ BT) = +03° 46¢ 31² (hilal sudah wujud). Di seluruh wilayah Indonesia pada saat terbenam Matahari itu Bulan berada di atas ufuk.
  • 1 Syawal 1438 H jatuh pada hari Ahad Legi, 25 Juni 2017 M.
ZULHIJAH 1438 H
  • Ijtimak jelang Zulhijah 1438 H terjadi pada hari Selasa Wage, 27 Agustus 2017 M pukul 01:32:45 WIB.
  • Tinggi Bulan pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta ( f = -07° 48¢ dan l = 110° 21¢ BT ) = +07° 22¢ 26² (hilal sudah wujud). Di seluruh wilayah Indonesia pada saat terbenam Matahari itu Bulan berada di atas ufuk.
  • 1 Zulhijah 1438 H jatuh pada hari Rabu Kliwon, 23 Agustus 2017 M.
Berdasarkan hasil hisab tersebut maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan:
1. Tanggal 1 Ramadan 1438 H jatuh pada hari Sabtu Pahing, 27 Mei 2017 M.
2. Tanggal 1 Syawal 1438 H jatuh pada hari Ahad Legi, 25 Juni 2017 M.
3. Tanggal 1 Zulhijah 1438 H jatuh pada hari Rabu Kliwon, 23 Agustus 2017 M.
4. Hari Arafah (9 Zulhijah 1438 H) jatuh pada hari Kamis Pon, 31 Agustus 2017 M.
5. Idul Adha (10 Zulhijah 1438 H) jatuh pada hari Jumat Wage, 1 September 2017 M.

Demikian maklumat ini disampaikan untuk dilaksanakan dan agar menjadi panduan bagi warga Muhammadiyah dalam menyambut bulan suci Ramadan 1438 H. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita.
Nashrun minallah wa fathun qariib.
Wassalamu’alaikum wr. wb. 

LINK DONWLOAD: Klik Disini
Portal Info Guru

duta besar arab indonesia

Pemerintah Arab Saudi akan membuka institusi pendidikan Bahasa Arab di Indonesia.

Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Osama bin Mohammed Abdullah Al Shuaibi mengatakan, tiga institusi pendidikan tersebut akan dibuka di tiga kota besar.

"Tiga institusi pendidikan itu akan dibuat di Makassar, Surabaya, dan Medan," kata Osama dalam jumpa pers di Kantornya, Selasa (28/2/2017), di Jakarta.

Osama menekankan, tujuan dibukanya institusi pendidikan itu adalah untuk misi pengembangan pendidikan Bahasa Arab di Indonesia.

Ia memastikan institusi-institusi ini tidak terjamah pengaruh radikal.

"Hanya untuk pendidikan Bahasa Arab. Kami tidak akan memperbolehkan pihak manapun untuk mempergunakan institusi tersebut untuk tujuan atau kepentingan lain," jelas Osama.

Pendirian tiga institusi pendidikan ini, lanjut Osama, merupakan salah satu nota kesepahaman (MoU) yang akan ditandatangani Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz saat melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo.

Total, ada 10 perjanjian kerja sama yang akan ditandatangani Salman dan Jokowi.

Selain di bidang pendidikan, ada juga kerja sama di sektor perikanan, keamanan, pendidikan, agrikultural, kesehatan dan penerbangan. Raja Salman dijadwalkan tiba di Indonesia pada Rabu (1/3/2017).

Presiden Joko Widodo akan langsung menyambut kedatangan Raja Salman di Bandara Halim Perdanakusuma.

Setelah itu, kedua Kepala Negara akan melakukan pertemuan di Istana Bogor. Raja Salman akan berada di Jakarta dan melakukan berbagai kegiatan lain hingga 4 Maret.

Setelah itu, Raja Salman dan rombongan yang terdiri dari 1500 orang berlibur di Bali hingga tanggal 9 Maret.

Lihat sumber disini
Portal Info Guru

Kisi Kisi USBN 2017 SMP KTSP dan Kurikulum 2013 dan PAI

Dalam rangka persiapan pelaksanaan USBN Tahun Pelajaran 2016/2017, dengan ini kami bagikan Kisi-Kisi USBN untuk Jenjang SMP Tahun Pelajaran 2016/2017 dan Kisi-Kisi Pendidikan Agama Islam PAI USBN untuk Jenjang SMP Tahun Pelajaran 2016/2017

Kisi-kisi USBN merupakan sebagai pemetaan tentang materi soal yang akan keluar pada ujian nasional. Kisi-kisi USBN dapat mempermudah guru dan siswa untuk menyampaikan dan menerima materi apa saja yang akan keluar nanti, sehingga belajar tidak mengambang dan lebih tepat dan efisien dari segi waktu. Untuk mendapatkan kisi-kisi USBN tahun 2017 SMP dan PAI anda bisa mendownloadnya pada link dibawah ini !

Update Terbaru dari Kemdikbud : Kisi Kisi USBN SMP/MTs 2017
Kisi Kisi USBN 2017 SMP KTSP dan Kurikulum 2013
Kisi Kisi PAI USBN 2017 SMP KTSP dan Kurikulum 2013
Sekian semoga bermanfaat.
Portal Info Guru

PAI SD 2017 KTSP dan Kurikulum 2013 Lengkap Dengan Praktek

Sehubungan dengan penyelengaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk tahun pelajaran 2016/2017, maka dengan ini disampaikan Kisi-Kisi Soal USBN PAI SD 2017 KTSP dan Kurikulum 2013 Lengkap Dengan Praktek.

Kisi-kisi USBN merupakan sebagai pemetaan tentang materi soal yang akan keluar pada ujian nasional. Kisi-kisi USBN dapat mempermudah guru dan siswa untuk menyampaikan dan menerima materi apa saja yang akan keluar nanti, sehingga belajar tidak mengambang dan lebih tepat dan efisien dari segi waktu. Untuk mendapatkan Kisi-Kisi Soal USBN PAI SD 2017 KTSP dan Kurikulum 2013 Lengkap Dengan Praktek anda bisa download pada link dibawah ini !

KISI-KISI KURIKULUM 2006
  1. PAI SD
  2. PRAKTEK SD
KISI-KISI KURIKULUM 2013
  1. PAI SD
  2. PRAKTEK SD
Sekian semoga bermanfaat.
Portal Info Guru

Kisi-Kisi USBN Mata Pelajaran Agama

Dalam rangka persiapan pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2016/2017, dengan ini kami bagikan Kisi-Kisi USBN  Mata Pelajaran Agama Tahun Pelajaran 2016/2017 untuk semua Jenjang mulai dari Pendidikan Agama IslamPendidikan Agama  KatolikPendidikan Agama Konghucu dan Pendidikan Agama Kristen

Kisi-kisi UN merupakan sebagai pemetaan tentang materi soal yang akan keluar pada ujian nasional. Kisi-kisi UN dapat mempermudah guru dan siswa untuk menyampaikan dan menerima materi apa saja yang akan keluar nanti, sehingga belajar tidak mengambang dan lebih tepat dan efisien dari segi waktu. Untuk mendapatkan kisi-kisi USBN  Mata Pelajaran Agama Tahun Pelajaran 2016/2017 untuk semua Jenjang anda bisa download pada link dibawah ini !

Portal Info Guru

Raja Salman dan Kemenag Akan Teken MoU Tentang Ini

Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud akan menandatangani lima Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman dengan Pemerintah Indonesia. Dua di antaranya dengan Kementerian Agama.

"Ada lima MoU yang disiapkan dengan pemerintah yang sudah mendapatkan persetujuan dengan pemerintahan Kerajaan Saudi Arabia, dua di antaranya terkait Kementerian Agama," kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat ditemui di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/2/2017).

Lukman menjelaskan, MoU pertama menyangkut penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Sedangkan MoU kedua di bidang pendidikan keagamaan dan peningkatan kerja sama kebudayaan di antara kedua negara.

Terkait penyelenggaraan haji dan umroh, kata Lukman, ada beberapa poin kesepahaman yang nantinya akan ditindaklanjuti dengan program-program yang lebih rinci.

Pada dasarnya, kata dia, MoU itu untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umroh.

Namun, Lukman tak merinci apakah MoU tersebut termasuk soal kuota haji. Sebab, beberapa pihak menginginkan agar kedatangan Raja Salman dapat membawa dampak pada peningkatan kuota haji.

Menurutnya, Indonesia baru saja mendapatkan penambahan 10.000 kuota haji dan hanya indonesia negara yang diberi tambahan kuota.

"Jadi kita harus syukuri dulu penambahan kuota. Jangan 10.000 belum dimanfaatkan sudah minta lagi. Tentu kan kita harus menenggang yang lain," ucap Lukman.

Raja Salman akan berada di Jakarta dari Rabu (1/3/2017) hingga Sabtu (4/3/2017). Selanjutnya, rombongan Raja Salman akan terbang ke Bali untuk berlibur hingga Kamis (9/3/2017).

Lawatan Raja Arab Saudi yang pertama kali sejak 47 tahun ini menyertakan 1.500 orang. Raja Salman akan bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, lalu berkunjung ke Masjid Istiqlal, berpidato di Gedung DPR dan menerima Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di Hotel Raffles.

Sumber : nasional.kompas.com
Portal Info Guru

standarisasi pesantren

Tema atau isu standardisasi’ belakangan ini tidak hanya menyangkut isu sertifikasi khatib dan/atau penceramah agama (lihat Resonansi 9/2/2017 dan 16/2/2017), tetapi hampir berbarengan juga mengenai pesantren. Gagasan atau wacana tentang ‘standardisasi kurikulum pesantren’ muncul dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama, Kamarudin Amin (Republika, 9/2/2017).

Kamaruddin Amin menyatakan: “Standardisasi kurikulum’ ponpes ditargetkan dapat dijalankan pada 2017. Kami akan membuat standardisasi kurikulum pesantren dengan standar minimalnya”. Dia menjelaskan, kriteria standardisasi minimal untuk buku-buku yang diajarkan di ponpes dan standar kompetensi pesantren dalam mengembangkan lembaganya.

Apa tujuan dan perlunya ‘standardisasi kurikulum’ ponpes itu? Tujuannya boleh jadi baik. Dirjen Kamaruddin Amin mengelaborasi: “Standardisasi itu akan memperkuat moderasi Islam di ponpes. Jadi, kami akan mengeluarkan buku-buku wajib standar. Ini bukan proyek deradikalisasi, karena ponpes tidak radikal, tapi memperkuat moderasi. Moderasi ini adalah moderasi pendidikan di ponpes”.

Menurut Kamaruddin Amin lebih lanjut, ponpes merupakan lembaga pendidikan [Islam] yang strategis untuk menebarkan Islam moderat yang damai. [Karena itu] kehadiran ponpes harus dapat memberi nilai tambah dengan menangkal muncul [dan berkembangnya] radikalisme dalam masyarakat.

Dalam konteks itu, pernyataan Dirjen Kamaruddin Amin beralasan dan bisa dipahami. Sejak Peristiwa 9/11 [2001], lembaga pendidikan ‘tradisional’ Islam seperti ponpes di Indonesia, yang di negara Muslim lain disebut madrasah seperti di Afghanistan, Pakistan, atau Yaman dipersepsikan pengamat dan media Barat sebagai ‘breeding ground of radicalism’, tempat perkecambahan radikalisme.

Dalam batas tertentu, persepsi itu benar adanya. Keadaan itu terkait kenyataan, madrasah tradisional di negara-negara itu tidak memiliki kurikulum yang jelas. Kurikulum madrasah tergantung pada keahlian, paham keagamaan, dan ideologi-politik syaikh dan gurunya. Tidak ada standar ‘kurikulum nasional’ yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah setempat gagal mencampuri kurikulum madrasah tradisional guna memajukan kualitas pendidikannya.

Di tengah berlanjutnya konflik sektarianisme di antara kelompok syaikh dan guru yang berbeda dan sikap berlainan terhadap rejim berkuasa dan juga kuasa Barat yang ingin intervensi, madrasah di negara-negara tersebut mengalami politisasi luarbiasa. Kegagalan pemerintah membawa madrasah ke arah peningkatan kualitas lewat pengembangan kurikulum lebih komprehensif untuk menyemaikan pemahaman dan praksis Islam damai—jauh dari ektremisme dan radikalisme—berujung pada peningkatan radikalisasi di lingkungan madrasah.            

Lembaga pendidikan ‘tradisional’ Islam Indonesia, sejak dari pondok, pesantren, dayah dan surau berbeda banyak dengan madrasah Afghanistan, Pakistan, Yaman atau negara-negara Muslim lain. Dalam perjalanan dan pengalaman panjang, lembaga-lembaga pendidikan ‘tradisional’ Islam Indonesia justru bertumbuh menjadi pusat perkecambahan dan penguatan Islam wasathiyah yang inklusif, akomodatif dan toleran.

Perkembangan seperti itu terjadi berkat konsolidasi Islam Nusantara sejak abad 17 melalui ulama besar—untuk menyebut beberapa nama—sejak dari Abdurrauf al-Singkili, Muhammad Yusuf al-cMaqassari; kemudian abad 18, Abdul Shamad al-Palimbani, Muhammad Arsyad al-Banjari, Ahmad Khatib Sambas; dan abad 19, Nawawi al-Bantani, Ahmad Khatib al-Minangkabawi, Mahfuzh al-Termasi, Saleh Darat as-Samarani dan banyak lagi.

Melalui jaringan ulama Nusantara, mereka menghasilkan tiga aspek ortodoksi Islam negeri ini: Pertama, kalam Asy’ari-Jabari; kedua, fiqh asy-Syafi’i; dan ketiga, tasawuf akhlaqi al-Ghazali. Ortodoksi Islam Nusantara ini memiliki distingsinya sendiri yang kemudian berkombinasi dan beramalgamasi dengan budaya lokal berbagai suku bangsa di kawasan ini.

Ponpes menjadi pusat penanaman, pendidikan dan pembentukan tradisi ortodoksi Islam Nusantara. Dalam konteks itu, ponpes memainkan paling sedikit tiga fungsi penting. Pertama, sebagai pusat transmisi keilmuan, pemahaman dan praksis Islam; kedua, pusat pemeliharaan tradisi Islam Nusantara; dan ketiga pusat reproduksi ulama.

Lembaga-lembaga pendidikan ‘tradisional’ Islam Indonesia khususnya Ponpes menemukan salah satu ‘puncak’ konsolidasinya pada abad 19. Sejak dasawarsa pertama abad 19, berkat kian banyaknya murid Jawi dan jamaah haji kembali dari Tanah Suci, pesantren mengalami peningkatan dari segi jumlah dan substansi pendidikan.

Selanjutnya sejak dasawarsa ketiga abad ke-20, lembaga pendidikan ‘tradisional’ Islam juga mulai melakukan pembaruan dalam substansi pendidikan, metodologi pembelajaran dan manajemen. Dengan berbagai pembaruan yang dilakukan, ponpes melakukan adaptasi yang memungkinkannya untuk tidak hanya bertahan di tengah berbagai perubahan di lingkungan lebih luas, tetapi sekaligus memajukan diri untuk menjawab tantangan dan kebutuhan umat Islam Indonesia.
Portal Info Guru

kemenag


Tahapan pengelolaan emis di Semester Genap tahun pelajaran 2016/2017 ini memang agak berbeda dengan tahapan emis di semester sebelumnya. Pada semester ganjil yang lalu, Tim Emis Pusat terlebih dahulu merilis form excel emis. Setelah Operator Madrasah mengunduh dan mengisinya, baru Tim Pusat Emis merilis aplikasi desktop emis yang digunakan untuk memvalidasi emis sebelum akhirnya diupload secara online.

Pada semester genap ini, Form Excel Emis yang digunakan sama persis dengan form excel emis sebelumnya. Sehingga Operator RA dan Madrasah tidak perlu mengisi kembali form excel emis tersebut dari awal. Cukup melakukan editing atau perubahan jika dirasa perlu.

Pada semester genap ini, Form Excel Emis yang digunakan sama persis dengan form excel emis sebelumnya. Sehingga Operator RA dan Madrasah tidak perlu mengisi kembali form excel emis tersebut dari awal. Cukup melakukan editing atau perubahan jika dirasa perlu.

Artinya, Form Excel Emis Semester Ganjil kemarin dapat digunakan kembali. Jika terdapat data yang berubah atau salah, silakan melakukan perubahan (editing). Namun jika data tetap (tanpa perubahan) maka bisa langsung melakukan validasi dengan menggunakan Aplikasi Desktop Emis Semester Genap Tahun Pelajaran 2016/2017 yang telah disediakan.

Hal ini tentu akan semakin mempermudah dan meringankan pekerjaan operator emis di tingkat madrasah.

Seperti pada periode sebelumnya, Aplikasi Desktop Emis Semester Genap 2016/2017 dapat didownload di situs EMIS SDM. Untuk mengunduhnya, caranya adalah:

Buka situs EMIS SDM yang beralamat di: http://emispendis.kemenag.go.id/emis_sdm/
Login dengan menggunakan Nama Pengguna (email) dan password akun operator emis sebagaimana semester sebelumnya.
Setelah berhasil login, klik menu "Rupa-rupa" yang terdapat di bagian sebelah kiri.
Klik submenu "Unduh Aplikasi/Dokumen".
Di bagian tengah akan muncul daftar file. Pilih dan klik "Aplikasi Desktop Pendataan Tingkat xxx Semester Genap TP 2016/2017 (xxx adalah jenjang madrasah seperti RA, MI, MTs, atau MA).
Download dan simpan Aplikasi Desktop Pendataan EMIS tersebut.

Jika proses download gagal anda bisa download melalui link alternatif di bawah ini : 
Aplikasi Desktop EMIS Semester Ganjil 2016/2017 RA; DOWNLOAD (Versi 2017-02-07)
Aplikasi Desktop EMIS Semester Ganjil 2016/2017 MI; DOWNLOAD (Versi 2017-02-07)
Aplikasi Desktop EMIS Semester Ganjil 2016/2017 MTs; DOWNLOAD (Versi 2017-02-07)
Aplikasi Desktop EMIS Semester Ganjil 2016/2017 MA; DOWNLOAD (Versi 2017-02-07)

source : https://ayomadrasah.blogspot.co.id
Portal Info Guru


Lebih dari 440 ribu guru madrasah dan pendidikan agama Islam (PAI) pada sekolah yang sudah mengikuti program sertifikasi berhak mendapatkan tunjangan profesi. 

Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin mengatakan bahwa Kementerian Agama pada tahun 2017 ini telah mengalokasikan lebih dari Rp 14 Triliun untuk membayar tunjangan profesi guru.

"Lebih dari Rp 9,6 triliun kita alokasikan untuk membayar tunjangan profesi guru madarasah, baik PNS maupun bukan PNS. Adapun untuk guru PAI PNS dan bukan PNS, sudah dialokasikan tidak kurang dari Rp5,2 triliun," kata Kamaruddin Amin seperti dikutip kemenag.go.id hari ini.

Rapat Panja ini mengagendakan pembahasan mengenai Penyelesaian Program Sertifikasi Guru dan Program Inpassing Guru bukan PNS. Ikut mendampingi Kamaruddin, Sesditjen Pendis Isom Yusqi, Direktur Pendidikan Madrasah M. Nur Kholis Setiawan, dan Direktur PAI Imam Safei.

Meski demikian, doktor lulusan Jerman ini mengaku bahwa alokasi anggaran yang tersedia belum sepenuhnya mencover kebutuhan anggaran pembayaran tunjangan profesi guru. Menurutnya, Kemenag masih membutuhkan anggaran tidak kurang dari Rp 5,4 triliun untuk lima pos pembayaran.

Pertama, pembayaran tunjangan guru bukan PNS madrasah yang sudah inpassing terhutang sejak tahun 2016. Kebutuhan anggaran untuk pos ini, menurut Kamaruddin Amin sudah disampaikan ke Kementerian Keuangan berikut dengan hasil review yang dilakukan Itjen Kemenag.

"Kementerian keuangan belum memberikan anggaran. Informasinya, Kemenkeu akan minta back up verifikasi dari BPKP terlebih dahulu, meski tidak harus dilakukan audit sensus seperti yang sudah dilakukan Itjen," terangnya.

"Kebutuhan anggarannya sekitar Rp 1,22 triliun untuk 82.090 guru," ujarnya.

Kedua, pembayaran tunjangan profesi guru madrasah dan PAI terhutang tahun 2014 dan 2015. Kebutuhan anggarannya lebih dari Rp 1,48 triliuan. Kamaruddin optimis anggaran ini akan dialokasikan Kemenkeu karena datanya sudah diverifikasi melaluai audit sensus oleh BPKP.

Ketiga, pembayaran tunjangan guru bukan pns belum diverifikasi Itjen. Jumlahnya mencapi 39.000. dengan total perkiraan kebutuhan anggaran Rp 1,86 triliun.

"Kami targetkan tahun ini selesai diverifikasi oleh Itjen. Kalau sudah diverifikasi maka harus dibayarkan 3 tahun, 2015, 2016, dan 2017. Kita belum memintakan anggaran karena belum diverifikasi," ucapnya.

Keempat, Guru PAI Bukan PNS Inpasssing yang sudah diverifikasi oleh Itjen. Jumlah gurunya sekitar 1.500 dengan kebutuhan anggaran lebih dari Rp 50,16 miliar.

Kelima, usulan tambahan pembayaran TPG madrasah dan PAI dari daerah untuk tahun anggaran 2017. Perkiraan kebutuhan anggarannya mencapai Rp 863,91 miliar.

"Dari kelima item, yang memungkinkan untuk diupakan agar bisa diberikan pada tahun ini adalah item pertama, kedua, keempat, dan kelima. Untuk item ketiga masih diverifikasi," tutupnya.

source : http://rimanews.com
Portal Info Guru


Bapak dan Ibu Guru terutama yang berada di bawah naungan KEMENAG, Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 43 Tahun 2014 Tentang cara pembayaran TPG Non PNS pada Kemenag pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa tunjangan guru non pns yang telah memiliki jabatan fungsional guru akan diberikan setara dengan gaji pokok PNS pada pangkat golongan jabatan dan kualifikasi akademik yang sama sesuai dengan penentuan inpassing jabatan fungsional guru yang bersangkutan. 

Sesuai dengan ketentuan tersebut bahwa pembayaran TPG Non PNS yang sudah lulus sertifikasi dan memiliki SK Inpassing yang diterbitkan oleh KEMENAG dilakukan dengan memperhatikan Pangkat, Golongan, Jabatan, dan Kualifikasi Akademik sebagaimana tercantum dalam SK Inpassing, 

Itulah sedikit info terbaru mengenai Penjelasan TPG Non PNS pada Binaan Direktorat Pendidikan Madrasah

Untuk lebih lengkapnya lagi tentang Info TPG Non PNS Madarasah ini, bisa anda lihat Penjelasan Tunjangan Profesi Guru Bukan PNS pada Binaan Direktorat Pendidikan Madrasah melalui link di bawah ini : 

Portal Info Guru


Angin segar bagi guru madrasah dihembuskan Kementerian Agama.

Kemenag berupaya melakukan pemerataan tunjangan untuk guru di lingkungan Kementerian Agama.
Pemerataan tunjangan itu akan dilakukan secara bertahap, termasuk untuk guru honor.

“Kami di Kementerian Agama terus mengupayakan tunjangan guru dapat terpenuhi. Memang belum bisa sepenuhnya, tetapi memang harus dilakukan secara bertahap,” ucap Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, usai membuka Rakerda Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, Senin (11/4/2016) malam, seperti dilansir situs Kemenag.

Menurut Menag, pihaknya bersama Komisi VIII DPR RI berupaya agar anggaran terkait guru dapat ditambah.


Terkait itu, Menag berharap guru-guru madrasah bisa secara formal menyampaikan usulannya ke Kantor Kementerian Agama setempat agar bisa ditindaklanjuti sesuai prosedur.


Portal Info Guru


Dalam waktu dekat, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama (Kemenag) Mohsen Alaydrus mengemukakan, dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang diperuntukkan bagi para santri Akan segera disalurkan.

Melansir dari Antara, pernyataan tersebut diungkapkan depan para kiai dan perwakilan Kanwil Kemenag Provinsi se-Indonesia pada 16 Maret 2016 di Serpong, Jawa Barat tutur Informasi dari Kemenag di Jakarta, Jumat menyebutkan, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren mengemukakan.

Lebih lanjutnya Mohsen mengharapkan pendataan para santri penerima PIP dapat dilakukan secara cepat dan akurat, sehingga dananya bisa cepat sampai kepada santri penerima, setidaknya mulai April 2016.

Ia juga menekankan bahwa pengelolaan PIP harus profesional dengan menerapkan “Total Quality Service” (pelayanan kualitas secara menyeluruh) serta tanggap terhadap masukan dan keluhan dari masyarakat.

PIP adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada usia sekolah dari keluarga kurang mampu. Program unggulan yang digulirkan di era Presiden Jokowi ini sebelumnya dikenal dengan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Pada kesempatan yang sama Kasubdit Pendidikan Diniyah Dr Ahmad Zayadi yang juga Sekretaris Tim PIP menyatakan bahwa PIP selaras dengan tujuan-tujuan pembangunan milenium (MDGs), yakni pendidikan untuk semua.

Menurut Zayadi, pada 2016 ini Kemenag diamanatkan untuk menyalurkan dana PIP kepada lebih dari 236 ribu santri. Para penerima dana pendidikan tersebut adalah santri yang tidak mengikuti pendidikan formal. Mereka murni hanya belajar di Pondok Pesantren Muadalah atau yang disetarakan dengan pendidikan formal.

Disebutkan pula, penerima dana PIP harus memenuhi beberapa kriteria, di antaranya orang tua santri adalah peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dan tergolong rumah tangga miskin, santri korban musibah bencana, atau santri yang terancam tidak dapat melanjutkan pendidikan.
Tujuan dari program bantuan pendidikan tersebut adalah memberikan jaminan agar semua rakyat Indonesia terlayani pendidikannya tanpa terganggu oleh masalah keuangan.

Total alokasi anggaran PIP di Kemenag tahun 2016 berjumlah Rp240 milyar. Besaran manfaat per orang per tahun adalah, santri tingkat Ula (dasar) usia 6-12 tahun sebesar Rp 450 ribu, santri tingkat wustha (menengah) usia 13-15 tahun Rp750 ribu, dan santri tingkat ulya (tinggi) usia 16-21 tahun sebesar Rp1 juta.


Penyaluran dana dilakukan bekerja sama dengan beberapa bank yang menerbitkan tabungan Simpel (simpanan pelajar). Penerbitan Simpel sangat sederhana dan tidak memerlukan persyaratan yang rumit seperti membuka rekening pada umumnya. Hingga saat ini sudah ada delapan bank syariah yang bersedia menyalurkan dana PIP untuk santri.
Portal Info Guru

A. Standar Struktur Kurikulum
Sesuai dengan KMA no. 207 Th. 2014 bahwa Pelaksanaan Kurikulum Madrasah pada jenjang MI, MTs dan MA mulai periode semester 2 (dua) Tahun Pelajaran 2014/2015 secara umum menggunakan standar KTSP untuk Mapel Umum. Adapun untuk Mapel Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Bahasa Arab tetap menggunakan standar K13 sesuai dengan KMA 165 Th. 2014.
Kombinasi KTSP dengan K13 (Khusus PAI & Bahasa Arab) dimaksud berdampak terhadap penyesuaian alokasi JTM per Mapel khususnya PAI dan Bahasa Arab dan total alokasi JTM per minggu pada setiap tingkat di semua jenjang Madrasah. Penyesuaian dimaksud sebagaimana pada Lampiran Struktur Kurikulum Madrasah terlampir.
Tabel Struktur Kurikulum Madrasah (KTSP) yang telah disesuaikan tersebut digunakan sebagai dasar konfigurasi sistem di Layanan SIMPATIKA (modul Isian Jadwal Kelas) dalam hal menentukan Jumlah Tata Muka (JTM) setiap Mata Pelajaran dan batasan maksimal Total JTM yang berlaku pada setiap tingkat rombel/kelas di seluruh jenjang MI, MTS, dan MA. Adapun untuk Tabel Struktur Kurikulum 2013 (K13) tetap sesuai dengan KMA no. 165 Th. 2014.


B. Pelaksanaan KTSP dan K13
Dengan diterbitkannya KMA no. 207 Th. 2014 maka seluruh Madrasah (MI, MTs, MA) diwajibkan  menggunakan KTSP mulai semester 2 Tahun Pelajaran 2014/2015 kecuali bagi Madrasah yang telah ditetapkan oleh SK Dirjen no. 481 dan no.5114 dapat menggunakan K13. Proses verfifikasi dan validasi Madrasah pelaksana K13 sepenuhnya dilaksanakan oleh Admin Kanwil Kemenag di wilayah provinsi masing-masing.

C. Kurikulum RA
Khusus untuk jenjang RA menggunakan kurikulum berbasis Tematik dengan perhitungan sebagai berikut:
· 1 Jam Pelajaran = 30 menit
· Minimal 150 menit per hari (5 JTM/hari) dan maksimal 180 menit per hari (6 JTM/hari).
· Minimal alokasi JTM per minggu = 30 JTM dan maksimal alokasi JTM per minggu = 36 JTM.

D. Isian Jadwal Kelas
Isian Jadwal Kelas menggunakan dasar kurikulum KTSP KMA 207 dan/atau K13 KMA 165 sebagaimana dijelaskan pada bagian A dan B. Isian Jadwal Kelas sebagai syarat untuk menentukan perhitungan alokasi JTM dari setiap Guru dan dasar dari penerbitan Keaktifan Kolektif (S25), SKMT dan SKBK dari sistem Layanan SIMPATIKA.
Saat melakukan proses Isian Jadwal Kelas, sistem secara otomatis akan mendeteksi pemenuhan alokasi JTM per Mapel, alokasi maksimal JTM mingguan per kelas/rombel, alokasi JTM setiap Guru hingga bentrok Jadwal Mengajar Guru baik di Satminkal dan Non Satminkal. Mekanisme otomasi ini ditujukan untuk lebih meningkatkan akurasi data alokasi JTM agar sesuai dengan standar Kurikulum yang ditetapkan sesuai KMA no. 207 Th. 2014.

E. Linieritas Mapel Sertifikasi
Setiap Mapel yang diampu oleh Guru baik di Satminkal dan Non Satminkal akan dinilai kesesuaian/linieritas dengan Mapel Sertifikasi Guru pengampunya tersebut oleh sistem. SIMPATIKA secara otomatis dapat menentukan status Linier atau Tidak Linier dari setiap Mapel yang diampu Guru dengan Sertifikasi yang dimilikinya. Sertifikasi Guru yang diakui oleh sistem adalah yang telah melalui proses VerVal NRG hingga tuntas (permanen). Bilamana status VerVal NRG dari Guru belum tuntas (belum permanen) maka Mapel yang diampu oleh Guru tersebut tetap terekam dan diakui JTM nya di SIMPATIKA namun dengan CATATAN STATUS dinyatakan Tidak Linier dengan Mapel Sertifikasinya.

F. SKMT dan SKBK Online
SKMT (Surat Keterangan Melaksanakan Tugas) dapat dicetak setelah proses Isian Jadwal Kelas dan Keaktifan Kolektif (S25a) disetujui oleh Admin Kemenag Kab/Kota (S25b). Pada SKMT akan memuat informasi semua Mapel yang diampu oleh Guru bersangkutan termasuk status Mapel yang Linier dengan Sertifikasinya. Proses Keaktifan Kolektif (S25a) dan cetak SKMT hanya bisa dilakukan oleh Akun Kepala Madrasah atas ajuan dari setiap individu Guru di Madrasah yang dipimpinnya.
SKMT Guru diproses oleh masing-masing Akun Kepala Madrasah Satminkal atau Non Satminkal tempat Guru mengajar. Oleh karena itu setiap Madrasah wajib memiliki Kepala Madrasah yang aktif  baik yang permanen atau sementara yang telah diregistrasikan resmi oleh Admin Kemenag Kab/Kota masing-masing.
SKBK hanya bisa dicetak oleh Kemenag Kab/Kota sebagai yang berwenang menerbitkannya. Syarat penerbitan SKBK adalah penyerahan berkas SKMT dari setiap individu Guru baik yang berasal dari Madrasah Satminkal atau Non Satminkalnya ke pihak Kemenag Kab/Kota masing-masing.
SKBK dan SKMT dimaksud dapat dijadikan sebagai salah satu syarat pemberkasan untuk proses Tunjangan Profesi Guru atau sejenisnya sesuai kebijakan dari Kemenag Kab/Kota masing-masing.


Dokumen lengkap silakan unduh DISINI
Portal Info Guru



Mulai tahun ini Kemenag mewajibkan guru kelas Madrasah Ibtidaiyah (MI) memiliki ijazah Pendidikan Guru MI (PGMI). Hal itu sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan di MI karena para guru merupakan ujung tombak di sekolahnya.
"Dengan adanya peraturan ini sehingga mau tak mau guru kelas MI ikut kuliah lagi, namun tidak terlalu lama sebab tinggal penyesuaian," kata Ketua Kelompok Kerja MI wilayah VII, Oman Rohman, di sela-sela rapat Kepala MI di MI Alhuda Arjasari, Kamis (18/2/2016).
Lebih jauh Oman mengatakan, pihak Kemenag sudah berupaya memfasilitasi agar para guru kelas MI berijazah MI sesuai dengan aturan Kemenag pusat. "Kemenag Kab. Bandung bekerja sama dengan sebuah sekolah tinggi di Bandung agar bisa membuka perkuliahan khusus bagi guru-guru kelas MI dengan waktu kuliah yang tak mengganggu kegiatan belajar," ucapnya.
Sedangkan biaya kuliah ditanggung masing-masing guru, namun guru bisa memanfaatkan tunjangan sertifikasinya. "Kalau guru honorer yang sudah memperoleh tunjangan sertifikasi sebesar Rp 1,5 juta per bulan akan mencukupi untuk biaya kuliah PGMI," katanya.
Portal Info Guru


Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (Diktis) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI resmi membuka pengumuman bantuan Peningkatan Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2016 bagi dosen di lingkungan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), baik negeri maupun swasta.
Pengumuman resmi ini telah dirilis di http://www.diktis.kemenag.go.id, Selasa (16/02/2016).
Pengumuman resmi ini juga tertuang dalam surat nomor: Dj. I/Dt. I.IV/5/HM.01/212/2016 yang ditandatangani oleh Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kemenag RI Prof Dr Amsal Bachtiar, MA tertanggal 10 Februari 2016 yang ditujukan kepada Rektor/Ketua PTKI se-Indonesia dan Koordinator Kopertais se-Indonesia.
Dalam surat pengumuman tersebut dijelaskan bahwa pendaftaran proposal online diakses melalui website resmi Pendidikan Tinggi Islam pada alamat http://www.diktis.kemenag.go.id mulai tanggal1 s.d 15 Maret 2016.
Kemudian, proposal dalam bentuk hard copy supaya dikirimkan ke alamat: Subdit Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Lantai 7, Jl Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta. Proposal sudah diterima paling lambat tanggal 18 Maret 2016.
Adapun petunjuk teknis (juknis) bantuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Petunjuk teknis bantuan Program Peningkatan Mutu Penelitian Tahun 2016 bisa diunduh di:http://diktis.kemenag.go.id/NEW/file/dokumen/3214556107112275Final.pdf
2. Petunjuk teknis bantuan Program Peningkatan Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat danShort Course Community Outreach Tahun 2016 diunduh di:http://diktis.kemenag.go.id/NEW/file/dokumen/3214556107112276bdian.pdf
3. Petunjuk teknis bantuan Program Peningkatan Mutu Publikasi Ilmiah Tahun 2016 diunduh di:http://diktis.kemenag.go.id/NEW/file/dokumen/3214556771922278lmiah.pdf
Portal Info Guru

Berikut panduan Verval Inpasing PTK 2016 : 
  1. Login sebagai PTK melalui layanan http://simpatika.kemenag.go.id/ LOGIN PTK-ADMIN
  2. Masukan UserID(NUPTK/PegId/e-mail) dan password login Anda pada halaman login yang muncul.form login
  3. Pilih layanan SIMPATIKA PTK. layanan ptk
  4. Pada dasbor PTK, pilih menu Verval Inpassing dan klik tombol Formulir.klik tombol formulir
  5. Pada jendela baru yang muncul, silakan lengkapi formulir ajuan Verval Inpassing (perhatikan gambar, pastikan Anda telah menscan SK Inpassing Anda dan melampirkannya pada formulir tersebut), jika sudah lengkap dan sesuai klik Simpan & Cetak Surat Ajuan.isian formulir inpassing  
  6. Serahkan hasil Cetak Surat Ajuan Verval Inpassing (S31a) beserta dokumen yang disyaratkan kepada Admin Mapenda kota/kabupaten setempat. s31a
  7. Pantau terus status ajuan Anda pada menu Verval Inpassing. Berikut contoh tampilan status ajuan Verval Inpassing Anda jika ajuan Anda telah disetujui Admin Mapenda. verval di setujui di admin mapenda
  8. Selanjutnya, pastikan Anda telah menerima Surat Tanda Bukti Penerimaan Ajuan Verval Inpassing (S31b)dari Mapenda kota/kabupaten setempat.mapenda-s31b
  9. Pantau terus status ajuan Anda pada menu Verval Inpassing. Berikut contoh tampilan status ajuan Verval Inpassing Anda jika ajuan Anda telah disetujui dan diterbitkan oleh Admin Kanwil Provinsi setempatstatus verval inpasing ptk disetujui kanwil provinsi
Portal Info Guru

simpatika

NRG (Nomor Registrasi Guru) adalah nomor unik yang dimiliki PTK/GTK yang sudah lulus sertifikasi. Semua PTK/GTK/GURU yang telah lulus sertifikasi pasti memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG). Para guru tersebut wajib melakukan verifikasi dan validasi (Verval) NRG melalui layanan SIMPATIKA KEMENAG yang dulu disebut layanan padamu negeri. Apabila para PTK/GTK/GURU tidak melakukan verval atau registrasi ulang NRG makaANCAMANNYA NRG yang sebelumnya sudah diterbitkan dianggap tidak valid. Nah Bagi PTK/GTK/GURU yang belum memiliki NRG SIMPATIKA KEMENAG Menyediakan fitur untuk ajuan NRG Baru.

Info alur Penerbitan NRG_infodinasdepag

Bagi PTK/GTK/Guru Naungan Kemenag  yang baru saja lulus sertifikasi pada tahun 2015 kemarin, tentu sudah memperoleh Sertifikat Pendidik, akan tetapi NRG-nya belum keluar. Di samping itu, banyak juga dari rekan guru yang lulus sertifikasi mulai dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010/2011 yang masih banyak menemui masalah ketika pada saat semester yang lalu bermaksud melakukan verval NRG di Simpatika kemenag karena NRG-nya tidak ditemukan.

Maka dari itu tutorial ini akan berbagi tentang
 Panduan Cara Pengajuan NRG di SIMPATIKA  bagi Guru Sertifikasi yang belum memiliki NRG Tahun 2016. Panduan ini hanya berguna bagi rekan PTK/GTK/GURU Naungan kemenag  yang sudah lulus sertifikasi dan sudah mendapatkan Sertifikat Pendidik dari LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru, akan tetapi belum memiliki NRG; baik  yang lulus sertifikasi tahun 2015 kemarin ataupun tahun-tahun sebelumnya (2007, 2008, 2009, 2010,2011,2012) yang sampai saat ini NRG-nya masih bermasalah dan NRG tidak ditemukan saat dientri SIMPATIKA KEMENAG.

Berikut ini panduan Pengajuan NRG Baru (bagi Guru yang belum memiliki) di layananSIMPATIKA KEMENAG :

Menu Dashboard Simpatika Kemenag_InfoDinasDepag
.



  • Pada Dasbor PTK, pilih menu VerVal NRG. Klik Ajukan VerVal. Sistem simpatika akan memeriksa apakah guru berNUPTK atau tidak, jika guru tersebut tidak berNUPTK maka system simpatika akan menolak dengan menampilkan notifikasi PTK tidak memiliki NUPTK (menu Verval NRG tidak muncul).
Sistem Simpatika Kemenag Mengecek Guru BerNUPTK apa tidak_InfoDinasDepag


  • Selanjutnya Pilihlah Checkboxt Belum, dan klik Tombol Button Benar & Lanjut. 
Pemilihan NRG Sudah Punya apa tidak_InfoDinasDepag

  • Selanjutnya, isikan Semua Informasi Data Sertifikasi Anda dengan benar (Pastikan Anda telah menyiapkan file scan sertifikasi / piagam dan ijazah terakhir Anda) untuk diunggah, file yang dapat diunggah adalah file dengan tipe .png atau .jpeg dengan maksimal ukuran file 1 MB , Kalau melebihi 1 MB compres dulu sizenya), Klik Tombol Button Benar & Lanjut untuk menyimpan data anda .
Entryan Semua data Sertifikasi di dalam text boxt_InfoDinasDepag


Catatan untuk pilihan Jalur Sertifikasi :
  • Pengajuan NRG baru dengan tanggal sertifikasi sampai 2014 hanya bisa memillih jalur PLPG
  • Pengajuan NRG baru dengan piagam sertifikasi keluaran tahun 2015 hanya bisa memilih jalur PPGJ
  • Pengajuan NRG baru dengan piagam sertifikasi PPG harus memilih sub jalur seperti pada gambar terlampir dibawah ini
Pedoman pilihan jalur sertifikasi_Infodinasdepag

  • Langkah selanjutnya silahkan Konfirmasi data sertifikasi yang telah Anda isikan, jika masih kurang sesuai, klik Edit Kembali. Jika telah sesuai klik  Tombol Button  Simpan. 
Memastikan Entrian Data sertifikasi sudah benar_infodinasdepag

  • Jika data berhasil diunggah oleh sistem simpatika kemenag, selanjutnya  klik  Tombol Button Cetak Surat Ajuan Anda.
Proses cetak surat ajuan verval nrg_Infodinasdepag


  • Berikut Contoh gambar Surat Ajuan Nomor Registrasi Guru (NRG) Baru formatS26a. (Ingat anda harus mengarsip file s26a ini )
Contoh S26a surat ajuan NRG baru_infodinasdepag

  • Langkah terkahir adalah Ajukan Surat Pengajuan NRG Baru (S26a) tersebut ke Kantor Kemenag Kab/Kota anda masing-masing , PTK/GTK/Guru akan menerima Surat Tanda Terima Pengajuan NRG Baru. Selanjutnya Kantor Kemenag Kab/Kota akan mengajukan ke Kanwil Provinsi untuk disetujui diterbitkan NRG Baru. maka setelah Jika diterbitkan, NRG baru Anda akan tampil pada layanan SIMPATIKA KEMENAG PTK Anda. Pantau terus ajuan verval nrg pada  akun anda
Proses penerbitan NRG baru_Infodinasdepag

Demikian Panduan cara pengajuan NRG di SIMPATIKA  bagi Guru Sertifikasi yang belum memiliki NRG Tahun 2016 yang saya share. Semoga bermanfaat.

Sumber : www.infodinasdepag.info

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget
Laporkan Link Rusak Disini
×
_

Kirim masukan, keluhan, atau request aplikasi kepada admin melalui pesan di bawah ini