Halloween Costume ideas 2015
Articles by "Kurikulum"


Berikut ini adalah Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pengembangan Kompetensi Guru Kurikulum 2013 Terbaru di tahun 2018.

Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah selesai menyusun Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Untuk Peningkatan Kompetensi Dalam Rangka Pengembangan Karier Bagi Guru Pendidikan Dasar melalui Pelatihan Kurikulum 2013. 

Bantuan Pemerintah tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar untuk peningkatan kompetensi guru dalam rangka pengembangan karier guru. Petunjuk pelaksanaan (juklak) ini memberikan acuan bagi Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan Sekolah Inti dalam penyiapan, pelaksanaan, maupun evaluasi pelaksanaan pelatihan Kurikulum 2013 serta pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Pemerintah. 

Juklak ini memuat hal-hal yang berkaitan dengan pemberian dana Bantuan Pemerintah yang dapat memberikan arah dan informasi kepada semua pihak terkait sehingga pelaksanaan Bantuan Pemerintah untuk pelaksanaan pelatihan Kurikulum 2013 agar dapat berjalan dengan baik dan lancar dalam mendukung terwujudnya tujuan dan hasil yang diharapkan. Kami menyampaikan penghargaan kepada semua pihak atas waktu, tenaga, dan sumbangan pemikirannya dalam penyusunan petunjuk pelaksanaan

Pada tahun 2018, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) memberikan fasilitasi pelatihan Kurikulum 2013 bagi guru dan tenaga kependidikan di 75.967 sekolah sasaran yang akan mengimplementasikan Kurikulum 2013 pada tahun pelajaran 2018/2019. 

Untuk jenjang pendidikan dasar, pelatihan akan dilakukan untuk 54.493 SD, 14.257 SMP. Pelaksanaan pelatihan Kurikulum 2013 diselenggarakan secara terkoordinasi antara Ditjen GTK, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen), Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Ditjen GTK dan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.

Kegiatan Peningkatan Kompetensi dalam Rangka Pengembangan Karier Bagi Guru Pendidikan Dasar melalui Pelatihan Kurikulum 2013 dilaksanakan melalui mekanisme pembiayaan bantuan pemerintah kepada sekolah inti. Agar pelaksanaan bantuan pemerintah tersebut sesuai dengan sasaran, perlu adanya perencanaan yang baik dan terintegrasi antara Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 

Perencanaan tersebut dilakukan mulai dari identifikasi dan verifikasi data sekolah sasaran, usulan Sekolah Inti oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan penetapan Sekolah Inti penerima bantuan pemerintah oleh Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar.

Download dokumen Juklak Bantuan Pengembangan Kompetensi Guru Kurikulum 2013 Terbaru 

sumber artikel: klik disini

Materi BIMTEK Kurikulum 2013 SD SMP SMA SMK

Kali ini kami akan bagikan link Download Materi BIMTEK Kurikulum 2013 Tahun 2018 terbaru untuk jenjang SD SMP SMA. Materi Pelatihan ini sebenarnya sudah diupload melalui laman SIMPKB. Jadi Bapak/Ibu bisa mendownload Materi Pelatihan Kurikulum 2013 Tahun 2018 pada Dashboard SIM
PKB dengan mengklik Materi Diklat. 

Materi
Pelatihan (Diklat) Kurikulum 2013 Tahun 2018 untuk Kepala Sekolah dan Pengawas
Sekolah SD SMP SMA SMK ---baca disini---

1.  Materi Pelatihan Diklat / Bimtek Kurikulum 2013 Tahun 2018 Jenjang SD
Download Materi Umum tentang PPK dan Literasi (DISINI)
Download Materi Pokok (DISINI)
Download Materi Penunjang (DISINI)
Download Materi Lampiran (DISINI)

2.  Materi Pelatihan Diklat / Bimtek Kurikulum 2013 Tahun 2018 Jenjang SMP
Download Materi Umum tentang PPK dan Literasi (DISINI)
Download Materi Pokok Modul Diklat Pendidkan Agama (DISINI)
Download Materi Pokok Modul Diklat PPKn (DISINI)
Download Materi Pokok Modul Diklat Bahasa Indonesia (DISINI)
Download Materi Pokok Modul Diklat Baha Inggris (DISINI)
Download Materi Pokok Modul Diklat Matematika (DISINI)
Download Materi Pokok Modul Diklat IPA (DISINI)
Download Materi Pokok Modul Diklat IPS (DISINI)
Download Materi Pokok Modul Diklat Penjaskes (DISINI)
Download Materi Pokok Modul Diklat Prakarya (DISINI)
Download Materi Pokok Modul Diklat Seni Budaya (DISINI)

3.  Materi Pelatihan Diklat / Bimtek Kurikulum 2013 Tahun 2018 Jenjang SMA
Download Materi Pokok Modul Diklat Pendidkan Agama (DISINI)
Download Materi Pokok Modul Diklat PPKn (DISINI)
Download Materi Pokok Modul Diklat Sosiologi (DISINI)
Download Materi Pokok Modul Diklat Sejarah Indonesia (DISINI)
Download Materi Pokok Modul Diklat geografi (DISINI)
Download Materi Pokok Modul Diklat Biologi (DISINI)
Download Materi Pokok Modul Diklat Ekonomi (DISINI)
Download Materi Pokok Modul Diklat Fisika (DISINI)
Download Materi Pokok Modul Diklat Antropologi (DISINI)
Download Materi Pokok Modul Diklat bahasa Inggris (DISINI)
Download Materi Pokok Modul Diklat Bahasa dan Sastra jepang (DISINI)
Download Materi Pokok Modul Diklat Bahasa Indonesia (DISINI)
Download Materi Pokok Modul Diklat Bahasa dan Sastra Inggris (DISINI)
Download Materi Pokok Modul Diklat Bahasa dan Sastra Arab (DISINI)
Download Materi Pokok Modul Diklat Bahasa dan Sastra Jerman (DISINI)
Download Materi Pokok Modul Diklat Bahasa dan Sastra Mandarin (DISINI)
Download Materi Pokok Modul Diklat Bahasa dan Sastra Prancis (DISINI)
Download Materi Pokok Modul Diklat Matematika (DISINI)
Download Materi Pokok Modul Diklat PKWU (DISINI)
Download Materi Pokok Modul Diklat PJOK (DISINI)
Download Materi Pokok Modul Diklat Seni Budaya (DISINI)
Download Materi Pokok Modul Diklat Bahasa dan Sastra Indonesia (DISINI)
Download Materi Pokok Modul Diklat Kimia (DISINI)
Download Materi Pokok Modul Diklat Sejarah (DISINI)
Download Materi Pokok Modul Diklat  Bimbingan
Konseling (DISINI)

4.  Materi Pelatihan Diklat / Bimtek Kurikulum 2013 tahun 2018 Jenjang SMK
Download Materi Umum tentang PPK dan Literasi (DISINI)
Download Materi Pokok (DISINI)

Demikian info tentang materi Pelatihan Diklat / Bimtek Kurikulum 2013 tahun 2018 Jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Terima kasih, semoga bermanfaat.

Sumber artikel : klik disini

Kurikulum Sekolah Bebas Narkoba


Kepolisian Resor Jember, Jawa Timur, meluncurkan program kurikulum sekolah bebas narkoba dengan menggelar apel besar. Apel dihadiri ribuan siswa sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas di alun-alun setempat, Sabtu (14/10) sore.

Peluncuran program Polres Jember tentang pendidikan wawasan bahaya narkoba sebagai kurikulum pendidikan SMP dan SMA dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kapolres Jember dengan Bupati Jember dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Jember.

"Alhamdulillah hari ini (Sabtu) kami meluncurkan Program Pendidikan tentang Bahaya Narkoba diikutsertakan dalam Kurikulum SMP dan SMA Se-Kabupaten Jember," kata Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo di alun-alun Jember.

Menurutnya Presiden RI telah menyatakan bahwa saat ini Indonesia sudah masuk dalam tahapan darurat narkoba yang menyasar seluruh lapisan usia, bahkan pada tingkatan pelajar sudah menjadi target operasi peredaran narkoba.

Sesuai arahan Kapolri, lanjutnya, menekankan kepada seluruh jajaran kepolisian di daerah, agar menyiapkan formula sebagai langkah preventif terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba yang efektif.

"Hal itu dititik beratkan dengan cara melakukan sosialisasi wawasan bahaya narkoba yang diikutsertakan pada kurikulum sekolah sehingga pengguna narkoba di kalangan para pelajar bisa ditekan, bahkan ditiadakan," katanya.

Kusworo mengatakan langkah kongkrit tersebut ditindak lanjuti dengan menugaskan 40 personel Polres Jember untuk mengajar di sekolah-sekolah SMP dan SMA ataupun sederajat di Jember (1 minggu, 1 kecamatan, 2 sekolah) dengan memanfaatkan pada jam pelajaran bimbingan karir dan jam pelajaran muatan lokal.

"Kami mendorong langkah pencegahan penyalahgunaan bahaya narkoba di kalangan generasi muda dengan memberikan edukasi terhadap masyarakat terutama generasi muda tentang bahaya narkoba melalui berbagai media, pendidikan sejak dini melalui sekolah dengan memasukkan pengetahuan bahaya narkoba ke dalam kurikulum SMP dan SMA di Jember," ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, Polres Jember melakukan pembinaan relawan-relawan antinarkoba hingga mengakomodasi partisipasi masyarakat untuk bisa berperan aktif dalam penanggulangan bahaya narkoba sesuai dengan potensinya masing-masing.

"Untuk mengakomodir kesadaran dan partisipasi masyarakat, agar turut serta berperan dalam upaya pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba, maka kami akan menyiapkan waktu untuk para orang tua/wali murid untuk diundang dan dibuatkan forum group discussion ( FGD) tentang pola pengawasan terhadap anak dari bahaya narkoba," katanya.

Kegiatan apel besar program pendidikan wawasan bahaya narkoba sebagai kurikulum sekolah untuk mengantisipasi darurat narkoba terhadap kalangan pelajar diikuti oleh 3.600 pelajar SMP/ SMA se-Jember yang dipimpin langsung oleh Bupati Jember dan Kapolres Jember.


Program Sekolah 5 Hari Pasca Diterbitkannya Perpres PPK


Belakangan ini kepastian Program Sekolah 5 Hari Pasca Diterbitkannya Perpres PPK tengah menjadi perhatian publik dikalangan pendidik.  Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), yang isinya bahwa sekolah lima hari hanya bersifat opsi. 

Ini disampaikan Menteri Pedidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy usai mendampingi Presiden Joko Widodo mengumumkan penerbitan Perpres PPK di Istana Merdeka Jakarta (6/9).

"(Sekolah lima hari) optional. Jadi ada lima hari, ada enam hari," kata Mendikbud.

Dalam perpres ini, tiap sekolah dipersilakan menentukan apakah sekolah dilakukan selama lima hari atau enam hari dalam sepekan. Jika menetapkan sekolah 5 hari, ada kriteria harus mempertimbangkan beberapa aspek.

Diantara yang menjadi pertimbangan yaitu kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan, ketersediaan sarana dan prasarana, kearifan lokal, dan pendapat tokoh masyarakat dan/atau tokoh agama di luar Komite Sekolah.

Cakupan Perpres tersebut tidak hanya mengatur pendidikan karakter di wilayah Kemendikbud. Menurut Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu, juga mengatur PPK di Kementerian Agama dan perguruan tinggi.

Perpres Nomor 87 tahun 2017 itu akan menjadi payung hukum untuk pengalokasian anggaran pendidikan karakter. Sebagai tindaklanjutnya, Mendikbud akan menerbitkan peraturan menteri guna mengatur secara teknis isi Perpres tersebut.

"Pasti nanti ada Permen dan ini kira-kira dalam minggu ini kami siapkan peraturan menteri yang menjadi turunan dari Perpres. Termasuk kandungan Permendikbud 23 yang tidak sesuai dengan Perpres kan harus tidak diberlakukan," jelas Mendikbud.

Baca sumber disini

Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013

Berikut kami bagikan Daftar Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 Tahun Ajaran 2017/2018 Seluruh Indonesia sesuai dengan SK DIRJEN DIKDASMEN TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN SEKOLAH PELAKSANA KURIKULUM 2013 TAHUN 2017 DAN SK DIRJEN DIKDASMEN TENTANG PENETAPAN SEKOLAH PELAKSANA KURIKULUM 2013 MANDIRI TAHUN 2017.

Dirjen Dikdasmen telah mengeluarkan SK Dirjen Dikdasmen tentang Perubahan Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013 tahun 2017 melalui Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 356/KEP/D/KR/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 253/KEP.D/KR/2017 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013 dan SK Penetapan Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 Mandiri Tahun 2017 melalui Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 355/KEP/D/KR/2017 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013 secara Mandiri.
 
Untuk melihat daftar sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 reguler maupun daftar sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 mandiri. Silahkan download daftarnya melalui link di bawah ini : 


Demikian dan semoga bermanfaat. 

 Kurikulum 2013


Berikut ini adalah Pedoman Bimtek dan Mekanisme Pelaksanaan Pendampingan Kurikulum 2013 di sekolah. 

Pendampingan pelaksanaan kurikulum adalah pemberian bantuan teknis operasional perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan kurikulum kepada sekolah (terutama guru dan kepala sekolah) yang diberikan oleh Instruktur Kabupaten/Kota.

Tujuan pendampingan : 
  • Sasaran utama pendampingan adalah guru mata pelajaran dan kepala sekolah. Bagi guru, tujuan utamanya adalah bahwa guru meningkat keterampilan operasionalnya dalam: menyusun RPP;
  • menyusun instrumen penilaian;
  • melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, problem-based learning, project-based learning, dan discovery learning dengan integrasi penumbuhan budi pekerti;
  • melaksanakan penilaian dan mengelola hasil penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan; dan
  • menyelesaikan hambatan-hambatan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian.

Sementara itu, bagi kepala sekolah, diharapkan mereka meningkat keterampilan praktiknya dalam:
a. menciptakan ekosistem pendidikan yang kondusif;
b. mengelola pelaksanaan kurikulum;
c. mengelola pemenuhan Standar Nasional Pendidikan untuk mendukung pelaksanaan kurikulum; dan
d. menyelesaikan hambatan-hambatan pengelolaan pelaksanaan Kurikulum 2013.

Prinsip-prinsip pendampingan
Pendampingan pelaksanaan kurikulum diberikan oleh Instruktur Kabupaten/Kota dengan prinsip-prinsip berikut:
  • Profesional, yaitu instruktur memiliki kompetensi (penguasaan mengenai pelaksanaan kurikulum) yang memadai dan memberikan pendampingan dengan baik;
  • Berdasarkan kebutuhan, yaitu aspek-aspek pendampingan adalah butirbutir yang guru atau kepala sekolah secara riil perlu memperoleh asistensi praktis;
  • Integral, yaitu aspek-aspek dan aktivitas pendampingan memfasilitasi guru dan kepala sekolah mengimplementasikan K13 secara utuh;
  • Kolegial, yaitu hubungan kesejawatan antara instruktur, guru, dan kepala sekolah; dan
  • Berkelanjutan, yaitu bahwa pendampingan pelaksanaan kurikulum dilanjutkan oleh sekolah sendiri melalui mekanisme yang dikembangkannya.

Pelaksanaan Pendampingan
Alur pelaksanaan pendampingan Kurikulum 2013 Tahun 2017

Sebagaimana disebutkan di depan, pendampingan pelaksanaan kurikulum adalah pemberian bantuan teknis operasional perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan kurikulum kepada sekolah, terutama guru dan kepala sekolah dengan Instruktur Kabupaten/Kota datang langsung ke sekolah. Bantuan teknis operasional ini diberikan pada bagian akhir dari serangkaian kegiatan fasilitasi pelaksanaan kurikulum oleh pemerintah. Pendampingan diberikan setelah sekolah sasaran memperoleh bimbingan teknis kurikulum dan (mulai) melaksanakannya.

Selengkapnya tentang Mekanisme Pelaksanaan Pendampingan Kurikulum 2013 silahkan download Pedoman Bimtek dan Mekanisme Pelaksanaan Pendampingan Kurikulum 2013 Disini

Daftar Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 Tahun 2017

Berikut ini adalah beberapa daftar sekolah pelaksana kurikulum 2013 untuk tahun 2017 bagi sekolah di seluruh Indonesia. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (SK Dirjen Dikdasmen) Nomor: 253/KEP.D/KR/2017 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013 Tahun 2017.

Dengan pertimbangan dalam  rangka melaksanakan  ketentuan Peraturan Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor 160  Tahun 2013  tentang  Pemberlakuan  Kurikulum  Tahun 2006  dan Kurikulum  2013,  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan telah mengevaluasi  satuan  pendidikan yang  dapat melaksanakan Kurikulum 2013. Berdadarkan hal tersebut Direktur Jenderal  Pendidikan Dasar  dan Menengah  (Kemendikbud) menerbitkan SK Nomor : 253/KEP.D/KR/2017 tentang  Penetapan 
Satuan  Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013 Tahun 2017.

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 253/KEP.D/KR/2017 tentang  Penetapan 
Satuan  Pendidikan (Sekolah SD SMP SMA SMK) Pelaksana Kurikulum 2013 Tahun 2017, dinyatakan:
KESATU  : 
Menetapkan Sekolah  Dasar
pelaksana  Kurikulum  2013
Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
KEDUA  : 
Menetapkan  Sekolah  Menengah  Pertama pelaksana  Kurikulum 2013  Tahun 2017, sebagaimana  tercantum dalam  lampiran  II keputusan ini.
KETIGA  : 
Menetapkan Sekolah Menengah Atas pelaksana Kurikulum 2013 Tahun  2017,  sebagaimana tercantum  dalam  lampiran III keputusan ini.
KEEMPAT  : 
Menetapkan  Sekolah  Menengah  Kejuruan pelaksana  Kurikulum 2013 Tahun  2017, sebagaimana tercantum  dalam  lampiran IV keputusan ini.
KELIMA  : 
Pengawasan  pelaksanaan  Kurikulum 2013  sebagaimana dimaksud  pada Diktum  KESATU sampai dengan  Diktum KEEMPAT,  dilakukan Direktorat  Jenderal  Pendidikan Dasar  dan Menengah bersama denganBadan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Selengkapnya tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013 Tahun 2017 bisa anda donwnload melalui link di bawah ini : 

Download SK Dirjen Dikdasmen Kebudayaan Nomor:253/KEP.D/KR/2017 tentang Daftar Sekolah  (SD SMP SMA SMK)  Pelaksana Kurikulum 2013 Tahun 2017 Se Indonesia, klik di sini.

Download SK Dirjen Dikdasmen  Nomor: 254/KEP.D/KR/2017  tentang Penetapan Kembali Daftar Sekolah (SD SMP SMA SMK) sebagai Pelaksana Kurikulum 2013 Tahun 2016 Se Indonesia, klik di sini

Sumber klik disini

Tanggapan PGRI Tentang Full Day School

Ketua Umum PGRI Unifah Rasyidi mengatakan penundaan lima hari sekolah secara nasional oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat tepat dalam proses pembelajaran di semua jenjang pendidikan.

“PGRI menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Presiden Joko Widodo yang telah menunda pelaksanaan lima hari sekolah,” ujar dia di Jakarta seperti dilansir Antara, Selasa (20/6/2017).

Penundaan tersebut, menurut dia, sangat positif terhadap keberlangsungan proses pembelajaran di semua jenjang pendidikan. “Setiap kebijakan sejatinya memang mempertimbangkan kesiapan berbagai faktor yang mendukung suksesnya kebijakan tersebut. Jadi sekolah yang akan melaksanakan peraturan itu harus siap dengan berbagai faktor pendukungnya,” kata dia.

Menurut Unifah, sebelum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan peraturan, mereka seharusnya melibatkan pemerintah daerah serta para kepala sekolah. “Sebenarnya bagaimana niat baik dapat mengakomodasi berbagai kepentingan. Pendidikan agama juga bagian dari pendidikan karakter,” kata dia.

Unifah menambahkan kesiapan sekolah dalam menyelenggarakan lima hari sekolah harus diserahkan kepada daerah dan masing-masing sekolah. “Jangan sampai satu anak pun dirugikan dengan kebijakan ini,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah pada 9 Juni 2017. Regulasi itu mengatur waktu sekolah selama lima hari, masing-masing delapan jam dengan pendidikan pelajaran dan kegiatan penguatan karakter.

Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dengan waktu belajar lima hari di sekolah tidak dibatalkan Presiden Joko Widodo melainkan diperkuat dari peraturan menteri menjadi peraturan presiden. Hal ini disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.

"Arahan Presiden, peraturan terkait PPK akan ditata ulang. Permendikbud akan diperkuat menjadi perpres dan Kemendikbud akan menjadi leading sector dalam penyusunannya," kata Muhadjir.

Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah tetap berlaku sambil menunggu terbitnya perpres tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Penerbitan perpres tentang PPK akan melibatkan lintas kementerian dan lembaga terkait serta ormas-ormas Islam seperti Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Mendikbud mengatakan isi perpres bisa jadi akan berbeda dari Permendikbud yang ada saat ini, melihat perkembangan dalam pembahasan. Dia berharapkan penerbitan perpres nanti dapat mengatur mekanisme PPK secara lebih komprehensif dan dapat menghadirkan harmoni di masyarakat.

Permendikbud tentang hari sekolah masih berlaku sampai dicabut dengan peraturan baru. Terkait pembahasan penyusunan petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) yang sedang berjalan akan dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan yang sedang disusun.

"Tentu kami akan melibatkan kementerian dan lembaga terkait dalam setiap penyusunan rancangannya. Uji publik juga akan kita lakukan dengan melibatkan elemen-elemen masyarakat," kata Staf Ahli Mendikbud bidang Regulasi Chatarina Mulia Girsang.

Penguatan Pendidikan Karakter merupakan amanat Nawa Cita yang bertujuan menyiapkan generasi emas 2045. Lima nilai karakter utama yang menjadi target penguatan adalah religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Sejak 2016, Kemendikbud telah memberikan pelatihan penerapan praktik PPK kepada 8.000 sekolah.

Penerapan PPK diharapkan mendorong sekolah menjadi tempat yang menyenangkan bagi siswa untuk belajar dan mengembangkan diri. Pengoptimalan beraneka sumber-sumber belajar menjadi salah satu pokok penting penerapan PPK. Siswa tidak harus belajar di dalam kelas tapi dapat belajar di luar kelas maupun di luar sekolah.

Pancasila Jadi Mapel Wajib Di Sekolah

Pancasila akan menjadi mata pelajaran wajib di sekolah. Hal itu disampaikan Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Yudi Latif.

Yudi mengatakan, pihaknya akan segera berkomunikasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menghadirkan mata pelajaran Pancasila kepada peserta didik.

Nantinya UKP-PIP akan membantu menyusun materi yang akan diajarkan kepada para siswa.

"Kita duduk bersama dengan kementerian terkait untuk itu tadi menyusun materi pembelajaran dan metode delivery-nya," kata Yudi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/6/2017).

Yudi mengatakan, pendidikan Pancasila di sekolah memang menjadi prioritas UKP-PIP. Cara ini dinilai efektif untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat sejak usia dini.

"Karena ini kan dalam waktu kerja yang singkat, tapi kita harus meniggkalkan jejak panjang, harus masuknya ke institusi pendidikan," ucap Yudi.

Sementara program prioritas UKP-PIP yang kedua adalah memunculkan Pancasila di ruang publik.

Untuk program ini, UKP-PIP akan merangkul berbagai komunitas yang perhatian terhadap pentingnya Pancasila.

"Kemudian mengarusutamakan Pancasila di ruang publik dan event-event, lewat festival anak muda, film pendek yang menceritakan berbagai sisi Pancasila. Pokoknya ruang publik kita diisi aktivitas, lomba-lomba di bidang itu," ucap Yudi.

Soal HOTS Kurikulum 2013 Revisi 2017

Sebelum kita mengetahui seperti apa Contoh Soal HOTS bagi sekolah yang menggunakan Kurikulum 2013 hasil revisi tahun 2017 ada baiknya kita mengetahui beberapa perbedaan Kurikulum 2013 revisi 2016 dengan Kurikulum 2013 revisi 2017

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dibuat tenaga pendidik harus memunculkan dan menginsert empat macam point yaitu PPK, Literasi, 4C, dan HOTS maka perlu kreatifitas tenaga pendidik untuk meraciknya menjadi RPP yang utuh.

Adapun beberapa point tentang perubahannya antara lain : 

1. Mengintergrasikan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) didalam pembelajaran. 

Karakter yang diperkuat terutama 5 karakter, yaitu: religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas atau 7 Karakter untuk mapel IPS dari 18 Karakter prioritas.

2. Mengintegrasikan literasi dan menginsert literasi dalam RPP baik sebelum, sedang dan sesudah pembelajaran.

Pengertian Literasi* dalam konteks Gerakan Literasi Sekolah adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan/atau berbicara. Gerakan Literasi Sekolah (GLS) merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik. Literasi lebih dari sekadar membaca dan menulis, namun mencakup keterampilan berpikir menggunakan sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, digital, dan auditori. Literasi dapat dijabarkan menjadi Literasi Dasar (Basic Literacy), Literasi Perpustakaan (Library Literacy), Literasi Media (Media Literacy), Literasi Teknologi (Technology Literacy), Literasi Visual (Visual Literacy).keterampilan abad 21 atau diistilahkan dengan 4C (Creative, Critical thinking, Communicative, dan Collaborative); Keterampilan abad 21 atau diistilahkan dengan 4C* (Communication, Collaboration, Critical Thinking and Problem Solving, dan Creativity and Innovation). Inilah yang sesungguhnya ingin kita tuju dengan K-13, bukan sekadar transfer materi. Tetapi pembentukan 4C. Beberapa pakar menjelaskan pentingnya penguasaan 4C sebagai sarana meraih kesuksesan, khususnya di Abad 21, abad di mana dunia berkembang dengan sangat cepat dan dinamis. Penguasaan keterampilan abad 21 sangat penting, 4 C adalah jenis softskill yang pada implementasi keseharian, jauh lebih bermanfaat ketimbang sekadar pengusaan hardskill.

3. Mengintegrasikan HOTS (Higher Order Thinking Skill) atau kemampuan berpikir tingkat tinggi Level 3/C4 s/d C6).

Higher Order of Thinking Skill (HOTS)* adalah kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan berpikir kreatif yang merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kurikulum 2013 juga menuntut materi pembelajarannya sampai metakognitif yang mensyaratkan peserta didik mampu untuk memprediksi, mendesain, dan memperkirakan. Sejalan dengan itu ranah dari HOTS yaitu analisis yang merupakan kemampuan berpikir dalam menspesifikasi aspek-aspek/elemen dari sebuah konteks tertentu; evaluasi merupakan kemampuan berpikir dalam mengambil keputusan berdasarkan fakta/informasi; dan mengkreasi merupakan kemampuan berpikir dalam membangun gagasan/ide-ide.

Gerakan PPK* perlu mengintegrasikan, memperdalam, memperluas, dan sekaligus menyelaraskan berbagai program dan kegiatan pendidikan karakter yang sudah dilaksanakan sampai sekarang.
Pengintegrasian tersebut antara lain:
a. pemaduan kegiatan kelas, luar kelas di sekolah, dan luar sekolah (masyarakat/komunitas); 
b. pemaduan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler; 
c. pelibatan secara serempak warga sekolah, keluarga, dan masyarakat;

Perdalaman dan perluasan dapat berupa: 
  1. Penambahan dan pengintensifan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pengembangan karakter siswa, 
  2. Penambahan dan penajaman kegiatan belajar siswa, dan pengaturan ulang waktu belajar siswa di sekolah atau luar sekolah; 
  3. Penyelerasan dapat berupa penyesuaian tugas pokok guru, Manajemen Berbasis Sekolah, dan fungsi Komite Sekolah dengan kebutuhan Gerakan PPK.
Maka tidak mungkin lagi menggunakan model/metode/strategi/pendekatan yang berpusat kepada guru, namun kita perlu mengaktifkan siswa dalam pembelajaran (Active Learning). Khusus untuk PPK merupakan program yang rencananya akan disesuaikan dengan 5 hari belajar atau 8 jam sehari sedangkan untuk 2 hari merupakan pendidikan keluarga.

Silahkan download Contoh Soal HOTS Kurikulum 2013 Revisi 2017 Di bawah ini :
SOAL HOTS K13 KELAS 4 SEMESTER 2
SOAL HOTS K13 KELAS 4 SEMESTER 2

Sumber lihat disini


Bapak dan Ibu guru pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang Panduan atau Petunjuk Penilaian Kurikulum 2013 bagi sekolah dasar (SD) yang mengalami sedikit perubahan pasca revisi 2016

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud telah mengirimkan dokumen Panduan Penilaian di Sekolah Dasar (SD) Edisi Revisi tahun 2016. Pedoman ini menggantikan Panduan Penilaian yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada Desember 2015

Selengkapnya tentang petunjuk / panduan penilaian kurikulum 2013 SD revisi 2016 bisa anda unduh buku panduannya melalui link di bawah ini : 


Dengan adanya Panduan penilaian ini diharapkan dapat memudahkan pendidik dan satuan pendidikan dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan serta memanfaatkan hasil penilaian baik aspek sikap, aspek pengetahuan, maupun aspek keterampilan. Terima kasih dan bermanfaat.

Daftar Sekolah Penyelenggara Kurikulum 2013

Bapak dan Ibu guru berikut ini adalah info terkait daftar sekolah-sekolah yang ditunjuk sebagai pelaksana/penyelenggara kurikulum 2013 sesuai dengan SK Dirjen Dikdasmen Tahun 2017

Dengan pertimbangan dalam  rangka melaksanakan  ketentuan Peraturan Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  160  Tahun 2013  tentang  Pemberlakuan  Kurikulum  Tahun  2006  dan Kurikulum  2013,  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan telah  mengevaluasi  satuan  pendidikan  yang  dapat melaksanakan Kurikulum 2013. Berdadarkan hal tersebut Direktur Jenderal  Pendidikan  Dasar  dan Menengah  (Kemendikbud) menerbitkan SK Nomor : 253/KEP.D/KR/2017 tentang  Penetapan  Satuan  Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013 Tahun 2017.

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 253/KEP.D/KR/2017 tentang  Penetapan  Satuan  Pendidikan (Sekolah SD SMP SMA SMK) Pelaksana Kurikulum 2013 Tahun 2017, dinyatakan:

  1. Menetapkan Sekolah  Dasar  pelaksana  Kurikulum  2013  Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
  2. Menetapkan  Sekolah  Menengah  Pertama  pelaksana  Kurikulum 2013  Tahun  2017,  sebagaimana tercantum  dalam  lampiran  II keputusan ini.
  3. Menetapkan Sekolah Menengah Atas pelaksana Kurikulum 2013 Tahun  2017,  sebagaimana  tercantum dalam  lampiran  III keputusan ini.
  4. Menetapkan  Sekolah  Menengah  Kejuruan  pelaksana  Kurikulum 2013 Tahun  2017,  sebagaimana tercantum  dalam  lampiran  IV keputusan ini.
  5. Pengawasan  pelaksanaan  Kurikulum  2013  sebagaimana dimaksud  pada  Diktum  KESATU  sampai dengan  Diktum KEEMPAT,  dilakukan  Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Dasar  dan Menengah bersama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Untuk melihat info selengkapnya silahkan unduh SK Dirjen Dikdasmen tentang daftar sekolah-sekolah yang ditunjuk sebagai pelaksana/penyelenggara kurikulum 2013 di bawah ini : 
  • SK Dirjen Dikdasmen Kebudayaan Nomor: 253/KEP.D/KR/2017 tentang Daftar Sekolah  (SD SMP SMA SMK)  Pelaksana Kurikulum 2013 Tahun 2017 Se Indonesia, klik di sini.
  • SK Dirjen Dikdasmen  Nomor: 254/KEP.D/KR/2017  tentang Penetapan Kembali Daftar Sekolah (SD SMP SMA SMK) sebagai Pelaksana Kurikulum 2013 Tahun 2016 Se Indonesia, klik di sini
Demikian semoga bermanfaat. 

Panduan Penerapan Pendidikan Karakter Di Sekolah

Bapak dan ibu guru di seluruh Indonesia berikut ini adalah panduan penerapan pendidikan berkarakter di sekolah. Pelaksanaan  Gerakan  Penguatan  Pendidikan Karakter (PPK) disesuaikan dengan kurikulum   pada satuan pendidikan masing-masing dan  dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu : 

  • Mengintegrasikan pada mata  pelajaran yang  ada  di dalam struktur kurikulum dan mata pelajaran Muatan Lokal (Mulok) melalui kegiatan intrakurikuler   dan    kokurikuler.  Sebagai   kegiatan   intrakurikuler dan   kokurikuler, setiap  guru   menyusun  dokumen  perencanaan pembelajaran   berupa   Silabus  dan  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran  (RPP)   sesuai  mata    pelajarannya masing-masing. Nilai-nilai utama PPK diintegrasikan ke dalam mata  pelajaran sesuai topik  utama nilai  PPK yang   akan   dikembangkan/dikuatkan pada sesi  pembelajaran tersebut dan  sesuai dengan karakteristik mata pelajaran masing-masing. Misalnya, mata  pelajaran IPA untuk  SMP mengintegrasikan nilai nasionalisme dengan mendukung konservasi energi pada materi tentang energi.
  • Mengimplementasikan PPK melalui  kegiatan  ekstrakurikuler yang ditetapkan oleh  satuan pendidikan. Pada kegiatan ekstrakurikuler, satuan pendidikan melakukan penguatan kembali nilai-nilai karakter melalui  berbagai kegiatan. Kegiatan ekskul  dapat dilakukan melalui kolaborasi dengan masyarakat dan pihak lain/lembaga yang relevan, seperti PMI, Dinas  Kelautan  dan   Perikanan,  Dinas  Perdagangan, museum, rumah budaya, dan  lain-lain, sesuai dengan kebutuhan dan  kreativitas satuan pendidikan.
  • Kegiatan pembiasaan melalui budaya sekolah dibentuk dalam proses kegiatan rutin,  spontan, pengkondisian, dan   keteladanan warga sekolah. Kegiatan-kegiatan dilakukan di luar jam pembelajaran untuk memperkuat pembentukan karakter sesuai dengan situasi,  kondisi, ketersediaan sarana dan  prasarana di setiap satuan pendidikan.

Untuk lebih jelasnya tentang Pedoman dan Konsep Penguatan Pendidikan Karakter Bagi Sekolah, silahkan download Panduan Penerapan Pendidikan Karakter Di Sekolah melalui link di bawah ini : 

  1. Konsep_dan_Pedoman_PPK
  2. Modul_PPK_bagi_Guru
  3. Modul_PPK_bagi_Kepsek
  4. Modul_PPK_bagi_Komite
  5. Modul_PPK_bagi_Pengawas
  6. Panduan_Penilaian_PPK
  7. Pedoman_Pelaksanaan_TOT_PPK
Demikian semoga bermanfaat.

Berikut ini sedikit kami bagikan tentang Mekanisme Penyusunan KTSP di Sekolah maupun Pengertian KTSP Beserta Pengembangan RPP Silabusnya yang menjelaskan segala sesuatu tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Secara Lengkap diantaranya membahas Konsep Dasar Kurikulum Berbasis Kompetensi, Penyusunan KTSP, Pengembangan Silabus, Pengembangan RPP.
Mekanisme Penyusunan KTSP Sekolah

Mekanisme penyusunan KTSP sekolah : 
Penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP. Panduan ini berisi sekurang-kurangnya:


  • Model-model kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk SD/MI/ SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB, dan SMK/MAK pada jalur pendidikan formal kategori standar;
  • Model-model kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk SD/MI/ SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB, dan SMK/MAK pada jalur pendidikan formal kategori mandiri;

Penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah keagamaan berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP. Panduan ini berisi sekurangkurangnya model-model kurikulum satuan pendidikan keagamaan jenjang pendidikan dasar dan menengah.


Model-model kurikulum tingkat satuan pendidikan tersebut sekurang-kurangnya meliputi model kurikulum tingkat satuan pendidikan apabila menggunakan sistem paket dan model kurikulum tingkat satuan pendidikan apabila menggunakan sistem kredit semester.



Kurikulum tingkat satuan pendidikan SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik.



Sekolah dan komite sekolah, atau madrasah dan komite madrasah, mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, di bawah supervisi dinas kabupaten/ kota yang bertanggungjawab di bidang pendidikan untuk SD, SMP, SMA, dan SMK, dan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTs, MA, dan MAK.



Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya untuk program paket A, B, dan C ditetapkan oleh dinas kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang pendidikan berdasarkan kerangka dasar kurikulum sesuai dengan peraturan pemerintah ini dan standar kompetensi lulusan.


Selengkapnya tentang mekanisme penyusunan ktsp di sekolah bisa anda unduh materinya di bawah ini : 

KTSP SD


KTSP SMP

KTSP SMA

Demikian dan semoga bermanfaat.

Aplikasi Administrasi Guru Kurikulum 2013


Berikut ini adalah link yang mudah untuk download aplikasi administrasi bagi guru kelas yang menggunakan kurikulum 2013 revisi terbaru, dalam aplikasi ini sudah tersedia fitur-fitur yang lengkap dan menggunakan tampilan sederhana sehingga dapat digunakan dengan mudah dibanding dengan aplikasi sejenis lainnya. 

Beberapa file administrasi yang dapat dibuat dengan aplikasi ini adalah : Program Tahunan, Program Semeste,r Absensi Siswa, Rekap Absen Siswa, agenda Pembelajaran, NIlai Pengetahuan, Nilai Praktik, Nilai Sikap, Nilai UTS, Nilai UKK, Analisis Butor, Soal UKK, Deskripsi Nilai, Analisis Ketentusan Nialai Raport DSS/DSK, Dll

Kesemua administrasi diatas telah tersusun rapi dalam Aplikasi Administrasi Administrasi Guru K13 yang bisa anda download Disini

Lihat sumber disini

Mulai 2017 Ospek Akan Diganti Pendidikan Bela Negara

Pendidikan Bela Negara akan menggantikan Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus (Ospek) mahasiswa baru mulai tahun 2017. Hal tersebut diungkapkan Rektor Universitas Pertahanan (Unhan) Letjen TNI I Wayan Midhio MPhil saat menjadi pembicara dalam Seminar Pertahanan dan Bela Negara di Gedung UTC Komplek Kampus Undip Tembalang, Semarang, Selasa (28/2).

Kegiatan Ospek bagi mahasiswa baru yang rencananya akan dimulai Agustus mendatang secara serentak akan digantikan dengan pendidikan Bela Negara. Ini sudah disepakati antara Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryakudu dengan Menteri Rizet Teknologi dan Pendidikan Tinggi Prof Mohammad Nasir serta didukung menteri lainnya. Kegiatan-kegiatan Ospek akan dilaksanakan dalam program Bela Negara,” jelasnya I Wayan Midhio didamping Kepala Kantor Pertahanan Jawa Tengah Kol Inf Haryadi.

Dalam kegiatan seminar kerjasama antara Unhan dengan Universitas Diponegoro (Undip) tersebut, Rektor Unhan mengatakan bahwa materi yang akan diberikan dalam program bela negara antara lain pemantapan disiplin, ketaatan peraturan, dan nilai-nilai bela negara yang terdiri dari penanaman nilai Pancasila, UUD 45, pendidikan karakter, kebhinekaan, toleransi dan lainnya.

” Kementrian Pertahanan RI saat ini sedang menggodok modul Pendidikan Bela Negara yang akan disiapkan menjadi kurikulum tetap. Dalam waktu 4 bulan ini juga sedang dibentuk para kader Bela Negara yang kelak akan melatih dan mendidik 7 juta mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia. Lamanya pendidikan bisa disesuaikan kebutuhan dan agenda perguruan tinggi yang bersangkutan. Bisa satu minggu hingga 3 minggu. Sedangkan pelaksanaannya bisa di satuan-satuan TNI maupun Polri,” ungkapnya.

Ia menambahkan dalam pendidikan tersebut tidak saja melibatkan TNI, melainkan juga unsur kepolisian karena banyak materi-materi tentang tertib hukum yang sangat tepat jika itu diampu oleh penegak hukum.

Kepala Kantor Pertahanan Jawa Tengah Kol Inf Haryadi SIP menambahkan bahwa upaya penanaman nilai-nilai kebangsaan melalui Pendidikan Bela Negara di wilayah Jawa Tengah telah rutin digelar sejak 5 tahun terakhir.

” Untuk kalangan pelajar, Kantor Pertahanan Jateng di bawah Kemenhan RI memiliki beberapa agenda antara lain Parade Cinta Tanah Air yang bekerjasama dengan Kantor Dinas Pendidikan Jawa Tengah,”ungkapnya.

Sementara itu dalam Seminar Pertahanan & Bela Negara kerjasama Unhan dengan Undip Semarang tersebut juga menghadirkan pembicara Rekor Undip Prof Dr Yos Johan Utama SH MHum dan Laksda TNI Dr Amarulla Oktavian ST MSc DESD. Peserta yang ikut dalam seminar sebanyak 113 mahasiswa Unhan dan Undip, serta perwakilan perguruan tinggi negeri dan swasta di Semarang.

Lihat sumber disini

standarisasi pesantren

Tema atau isu standardisasi’ belakangan ini tidak hanya menyangkut isu sertifikasi khatib dan/atau penceramah agama (lihat Resonansi 9/2/2017 dan 16/2/2017), tetapi hampir berbarengan juga mengenai pesantren. Gagasan atau wacana tentang ‘standardisasi kurikulum pesantren’ muncul dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama, Kamarudin Amin (Republika, 9/2/2017).

Kamaruddin Amin menyatakan: “Standardisasi kurikulum’ ponpes ditargetkan dapat dijalankan pada 2017. Kami akan membuat standardisasi kurikulum pesantren dengan standar minimalnya”. Dia menjelaskan, kriteria standardisasi minimal untuk buku-buku yang diajarkan di ponpes dan standar kompetensi pesantren dalam mengembangkan lembaganya.

Apa tujuan dan perlunya ‘standardisasi kurikulum’ ponpes itu? Tujuannya boleh jadi baik. Dirjen Kamaruddin Amin mengelaborasi: “Standardisasi itu akan memperkuat moderasi Islam di ponpes. Jadi, kami akan mengeluarkan buku-buku wajib standar. Ini bukan proyek deradikalisasi, karena ponpes tidak radikal, tapi memperkuat moderasi. Moderasi ini adalah moderasi pendidikan di ponpes”.

Menurut Kamaruddin Amin lebih lanjut, ponpes merupakan lembaga pendidikan [Islam] yang strategis untuk menebarkan Islam moderat yang damai. [Karena itu] kehadiran ponpes harus dapat memberi nilai tambah dengan menangkal muncul [dan berkembangnya] radikalisme dalam masyarakat.

Dalam konteks itu, pernyataan Dirjen Kamaruddin Amin beralasan dan bisa dipahami. Sejak Peristiwa 9/11 [2001], lembaga pendidikan ‘tradisional’ Islam seperti ponpes di Indonesia, yang di negara Muslim lain disebut madrasah seperti di Afghanistan, Pakistan, atau Yaman dipersepsikan pengamat dan media Barat sebagai ‘breeding ground of radicalism’, tempat perkecambahan radikalisme.

Dalam batas tertentu, persepsi itu benar adanya. Keadaan itu terkait kenyataan, madrasah tradisional di negara-negara itu tidak memiliki kurikulum yang jelas. Kurikulum madrasah tergantung pada keahlian, paham keagamaan, dan ideologi-politik syaikh dan gurunya. Tidak ada standar ‘kurikulum nasional’ yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah setempat gagal mencampuri kurikulum madrasah tradisional guna memajukan kualitas pendidikannya.

Di tengah berlanjutnya konflik sektarianisme di antara kelompok syaikh dan guru yang berbeda dan sikap berlainan terhadap rejim berkuasa dan juga kuasa Barat yang ingin intervensi, madrasah di negara-negara tersebut mengalami politisasi luarbiasa. Kegagalan pemerintah membawa madrasah ke arah peningkatan kualitas lewat pengembangan kurikulum lebih komprehensif untuk menyemaikan pemahaman dan praksis Islam damai—jauh dari ektremisme dan radikalisme—berujung pada peningkatan radikalisasi di lingkungan madrasah.            

Lembaga pendidikan ‘tradisional’ Islam Indonesia, sejak dari pondok, pesantren, dayah dan surau berbeda banyak dengan madrasah Afghanistan, Pakistan, Yaman atau negara-negara Muslim lain. Dalam perjalanan dan pengalaman panjang, lembaga-lembaga pendidikan ‘tradisional’ Islam Indonesia justru bertumbuh menjadi pusat perkecambahan dan penguatan Islam wasathiyah yang inklusif, akomodatif dan toleran.

Perkembangan seperti itu terjadi berkat konsolidasi Islam Nusantara sejak abad 17 melalui ulama besar—untuk menyebut beberapa nama—sejak dari Abdurrauf al-Singkili, Muhammad Yusuf al-cMaqassari; kemudian abad 18, Abdul Shamad al-Palimbani, Muhammad Arsyad al-Banjari, Ahmad Khatib Sambas; dan abad 19, Nawawi al-Bantani, Ahmad Khatib al-Minangkabawi, Mahfuzh al-Termasi, Saleh Darat as-Samarani dan banyak lagi.

Melalui jaringan ulama Nusantara, mereka menghasilkan tiga aspek ortodoksi Islam negeri ini: Pertama, kalam Asy’ari-Jabari; kedua, fiqh asy-Syafi’i; dan ketiga, tasawuf akhlaqi al-Ghazali. Ortodoksi Islam Nusantara ini memiliki distingsinya sendiri yang kemudian berkombinasi dan beramalgamasi dengan budaya lokal berbagai suku bangsa di kawasan ini.

Ponpes menjadi pusat penanaman, pendidikan dan pembentukan tradisi ortodoksi Islam Nusantara. Dalam konteks itu, ponpes memainkan paling sedikit tiga fungsi penting. Pertama, sebagai pusat transmisi keilmuan, pemahaman dan praksis Islam; kedua, pusat pemeliharaan tradisi Islam Nusantara; dan ketiga pusat reproduksi ulama.

Lembaga-lembaga pendidikan ‘tradisional’ Islam Indonesia khususnya Ponpes menemukan salah satu ‘puncak’ konsolidasinya pada abad 19. Sejak dasawarsa pertama abad 19, berkat kian banyaknya murid Jawi dan jamaah haji kembali dari Tanah Suci, pesantren mengalami peningkatan dari segi jumlah dan substansi pendidikan.

Selanjutnya sejak dasawarsa ketiga abad ke-20, lembaga pendidikan ‘tradisional’ Islam juga mulai melakukan pembaruan dalam substansi pendidikan, metodologi pembelajaran dan manajemen. Dengan berbagai pembaruan yang dilakukan, ponpes melakukan adaptasi yang memungkinkannya untuk tidak hanya bertahan di tengah berbagai perubahan di lingkungan lebih luas, tetapi sekaligus memajukan diri untuk menjawab tantangan dan kebutuhan umat Islam Indonesia.

Dalam SK Dirjen ini, telah Menetapkan Struktur Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan memuat Muatan Umum yang terdiri dari Muatan Nasional dan Muatan Kewilayahan yang dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah dan Muatan Peminatan Kejuruan yang terdiri dari Dasar Bidang Keahlian, Dasar Program Keahlian, dan Kompetensi Keahlian. Dalam Struktur Kurikulum sebagaimana tersebut merupakan acuan dalam penyelenggaraan pembelajaran di SMK/MAK. 

Perangkat Pembelajaran Lainnya seperti : Kompetensi Dasar tiap Mata Pelajaran; Silabus; Contoh Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP); dan Kelompok Kompetensi yang akan dilakukan sertifikasi ditetapkan oleh Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.

Adapun Jenis Mata Pelajaran dan Alokasi Waktu sesuai bidang keahlian telah ditentukan dalam lampiran SK Dirjen ini. Selengkapnya tentang Keputusan Dirjen Dikdasmen Tentang Struktur Kurikulum SMK 2017 bisa anda download melalui link di bawah ini : 
STRUKTUR KURIKULUM PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN
LAMPIRAN STRUKTUR KURIKULUM PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN


Jakarta-Proses pengalihan pengurusan dan pengawasan pendidikan menengah atas baik SMA maupun SMK ke pemerintah provinsi (Pemprov) telah mencapai 80 persen. Diharapkan, pada Oktober 2016 nanti semua proses pengalihan ini sudah selesai.

Demikian dikatakan Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Didik Suhardi di Jakarta, Minggu (17/4).

Didik mengatakan, pengalihan pengurusan dan pengawasan pendidikan menengah atas ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). Selain itu, pengalihan ini juga sesuai dengan visi dan misi pemerintah dalam Nawacita untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui program Indonesia Pintar (PIP) lewat wajib belajar 12 tahun.

Ia menjelaskan, pengalihan ini juga akan meringankan beban Pemerintah Kabupaten dan Kota (Pemkab dan Pemkot) dalam mengelola pendidikan. Sebab, selama ini Pemkab dan Pemkot harus mengelola semua jenjang pendidikan dari SD hingga SMA. Namun, dengan dialihkannya pengelolaan pendidikan menengah atas ke Provinsi maka ke depannya, Pemkab dan Pemkot hanya akan fokus mengurus SD dan SMP.

"Diharapkan pada I Januari 2017, Pemkab dan Pemkot hanya mengelola SD dan SMP," kata Didik pada acara Bulan Pendidikan yang bertemakan "Harmoni Bersama Masyarakat" di Jakarta, Minggu, (17/4).

Dia mengatakan, dengan pembagian ini maka Pemkab dan Pemkot akan fokus menangani pengelolaan pendidikan tingkat SD dan SMP, sedangkan Pemprov fokus menangani pendidikan tingkat SMA.  Selain itu, pemda juga secara konsisten bisa mengeluarkan APBD sebesar 20% untuk pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang- Undang.

Didik mengaku, selama ini, masih banyak Pemda tidak patuh pada amanat UU  dimaksud sehingga belum ada pemberataan pendidikan.

"Banyak daerah yang hanya mengandalkan transfer dari pusat, sehingga mereka tidak menambahkan dana untuk pengembangan pendidikan. Akibatnya, neraca pendidikan daerah jumlahnya masih rendah," kata Didik.

Didik menegaskan, seharusnya pemda mau mengeluarkan dana yang telah dialokasikan untuk pendidikan, guna memenuhi neraca pendidikan daerah (NPD). Namun, yang terjadi selama ini justru sebaliknya. Sebagian pemda tidak memenuhi amanat anggaran 20% untuk pendidikan.

Menurut mantan Direktur SMP ini, semakin kecil anggaran pendidikan tentu akan berimbas pada kualitas pendidikan. Meski demikan ada daerah yang kesadaran publiknya pada pendidikan cukup tinggi sehingga mereka mau melibatkan diri. Contohnya, DI Yogyakarta. Hal ini terlihat dari hasil Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) yang lebih tinggi dari provinsi lain meskipun NPD-nya lebih rendah.


Sumber : beritasatu.com

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget