Halloween Costume ideas 2015
Articles by "Madrasah"

kemenag


Tahapan pengelolaan emis di Semester Genap tahun pelajaran 2016/2017 ini memang agak berbeda dengan tahapan emis di semester sebelumnya. Pada semester ganjil yang lalu, Tim Emis Pusat terlebih dahulu merilis form excel emis. Setelah Operator Madrasah mengunduh dan mengisinya, baru Tim Pusat Emis merilis aplikasi desktop emis yang digunakan untuk memvalidasi emis sebelum akhirnya diupload secara online.

Pada semester genap ini, Form Excel Emis yang digunakan sama persis dengan form excel emis sebelumnya. Sehingga Operator RA dan Madrasah tidak perlu mengisi kembali form excel emis tersebut dari awal. Cukup melakukan editing atau perubahan jika dirasa perlu.

Pada semester genap ini, Form Excel Emis yang digunakan sama persis dengan form excel emis sebelumnya. Sehingga Operator RA dan Madrasah tidak perlu mengisi kembali form excel emis tersebut dari awal. Cukup melakukan editing atau perubahan jika dirasa perlu.

Artinya, Form Excel Emis Semester Ganjil kemarin dapat digunakan kembali. Jika terdapat data yang berubah atau salah, silakan melakukan perubahan (editing). Namun jika data tetap (tanpa perubahan) maka bisa langsung melakukan validasi dengan menggunakan Aplikasi Desktop Emis Semester Genap Tahun Pelajaran 2016/2017 yang telah disediakan.

Hal ini tentu akan semakin mempermudah dan meringankan pekerjaan operator emis di tingkat madrasah.

Seperti pada periode sebelumnya, Aplikasi Desktop Emis Semester Genap 2016/2017 dapat didownload di situs EMIS SDM. Untuk mengunduhnya, caranya adalah:

Buka situs EMIS SDM yang beralamat di: http://emispendis.kemenag.go.id/emis_sdm/
Login dengan menggunakan Nama Pengguna (email) dan password akun operator emis sebagaimana semester sebelumnya.
Setelah berhasil login, klik menu "Rupa-rupa" yang terdapat di bagian sebelah kiri.
Klik submenu "Unduh Aplikasi/Dokumen".
Di bagian tengah akan muncul daftar file. Pilih dan klik "Aplikasi Desktop Pendataan Tingkat xxx Semester Genap TP 2016/2017 (xxx adalah jenjang madrasah seperti RA, MI, MTs, atau MA).
Download dan simpan Aplikasi Desktop Pendataan EMIS tersebut.

Jika proses download gagal anda bisa download melalui link alternatif di bawah ini : 
Aplikasi Desktop EMIS Semester Ganjil 2016/2017 RA; DOWNLOAD (Versi 2017-02-07)
Aplikasi Desktop EMIS Semester Ganjil 2016/2017 MI; DOWNLOAD (Versi 2017-02-07)
Aplikasi Desktop EMIS Semester Ganjil 2016/2017 MTs; DOWNLOAD (Versi 2017-02-07)
Aplikasi Desktop EMIS Semester Ganjil 2016/2017 MA; DOWNLOAD (Versi 2017-02-07)

source : https://ayomadrasah.blogspot.co.id


Lebih dari 440 ribu guru madrasah dan pendidikan agama Islam (PAI) pada sekolah yang sudah mengikuti program sertifikasi berhak mendapatkan tunjangan profesi. 

Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin mengatakan bahwa Kementerian Agama pada tahun 2017 ini telah mengalokasikan lebih dari Rp 14 Triliun untuk membayar tunjangan profesi guru.

"Lebih dari Rp 9,6 triliun kita alokasikan untuk membayar tunjangan profesi guru madarasah, baik PNS maupun bukan PNS. Adapun untuk guru PAI PNS dan bukan PNS, sudah dialokasikan tidak kurang dari Rp5,2 triliun," kata Kamaruddin Amin seperti dikutip kemenag.go.id hari ini.

Rapat Panja ini mengagendakan pembahasan mengenai Penyelesaian Program Sertifikasi Guru dan Program Inpassing Guru bukan PNS. Ikut mendampingi Kamaruddin, Sesditjen Pendis Isom Yusqi, Direktur Pendidikan Madrasah M. Nur Kholis Setiawan, dan Direktur PAI Imam Safei.

Meski demikian, doktor lulusan Jerman ini mengaku bahwa alokasi anggaran yang tersedia belum sepenuhnya mencover kebutuhan anggaran pembayaran tunjangan profesi guru. Menurutnya, Kemenag masih membutuhkan anggaran tidak kurang dari Rp 5,4 triliun untuk lima pos pembayaran.

Pertama, pembayaran tunjangan guru bukan PNS madrasah yang sudah inpassing terhutang sejak tahun 2016. Kebutuhan anggaran untuk pos ini, menurut Kamaruddin Amin sudah disampaikan ke Kementerian Keuangan berikut dengan hasil review yang dilakukan Itjen Kemenag.

"Kementerian keuangan belum memberikan anggaran. Informasinya, Kemenkeu akan minta back up verifikasi dari BPKP terlebih dahulu, meski tidak harus dilakukan audit sensus seperti yang sudah dilakukan Itjen," terangnya.

"Kebutuhan anggarannya sekitar Rp 1,22 triliun untuk 82.090 guru," ujarnya.

Kedua, pembayaran tunjangan profesi guru madrasah dan PAI terhutang tahun 2014 dan 2015. Kebutuhan anggarannya lebih dari Rp 1,48 triliuan. Kamaruddin optimis anggaran ini akan dialokasikan Kemenkeu karena datanya sudah diverifikasi melaluai audit sensus oleh BPKP.

Ketiga, pembayaran tunjangan guru bukan pns belum diverifikasi Itjen. Jumlahnya mencapi 39.000. dengan total perkiraan kebutuhan anggaran Rp 1,86 triliun.

"Kami targetkan tahun ini selesai diverifikasi oleh Itjen. Kalau sudah diverifikasi maka harus dibayarkan 3 tahun, 2015, 2016, dan 2017. Kita belum memintakan anggaran karena belum diverifikasi," ucapnya.

Keempat, Guru PAI Bukan PNS Inpasssing yang sudah diverifikasi oleh Itjen. Jumlah gurunya sekitar 1.500 dengan kebutuhan anggaran lebih dari Rp 50,16 miliar.

Kelima, usulan tambahan pembayaran TPG madrasah dan PAI dari daerah untuk tahun anggaran 2017. Perkiraan kebutuhan anggarannya mencapai Rp 863,91 miliar.

"Dari kelima item, yang memungkinkan untuk diupakan agar bisa diberikan pada tahun ini adalah item pertama, kedua, keempat, dan kelima. Untuk item ketiga masih diverifikasi," tutupnya.

source : http://rimanews.com


Bapak dan Ibu Guru terutama yang berada di bawah naungan KEMENAG, Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 43 Tahun 2014 Tentang cara pembayaran TPG Non PNS pada Kemenag pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa tunjangan guru non pns yang telah memiliki jabatan fungsional guru akan diberikan setara dengan gaji pokok PNS pada pangkat golongan jabatan dan kualifikasi akademik yang sama sesuai dengan penentuan inpassing jabatan fungsional guru yang bersangkutan. 

Sesuai dengan ketentuan tersebut bahwa pembayaran TPG Non PNS yang sudah lulus sertifikasi dan memiliki SK Inpassing yang diterbitkan oleh KEMENAG dilakukan dengan memperhatikan Pangkat, Golongan, Jabatan, dan Kualifikasi Akademik sebagaimana tercantum dalam SK Inpassing, 

Itulah sedikit info terbaru mengenai Penjelasan TPG Non PNS pada Binaan Direktorat Pendidikan Madrasah

Untuk lebih lengkapnya lagi tentang Info TPG Non PNS Madarasah ini, bisa anda lihat Penjelasan Tunjangan Profesi Guru Bukan PNS pada Binaan Direktorat Pendidikan Madrasah melalui link di bawah ini : 

A. Standar Struktur Kurikulum
Sesuai dengan KMA no. 207 Th. 2014 bahwa Pelaksanaan Kurikulum Madrasah pada jenjang MI, MTs dan MA mulai periode semester 2 (dua) Tahun Pelajaran 2014/2015 secara umum menggunakan standar KTSP untuk Mapel Umum. Adapun untuk Mapel Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Bahasa Arab tetap menggunakan standar K13 sesuai dengan KMA 165 Th. 2014.
Kombinasi KTSP dengan K13 (Khusus PAI & Bahasa Arab) dimaksud berdampak terhadap penyesuaian alokasi JTM per Mapel khususnya PAI dan Bahasa Arab dan total alokasi JTM per minggu pada setiap tingkat di semua jenjang Madrasah. Penyesuaian dimaksud sebagaimana pada Lampiran Struktur Kurikulum Madrasah terlampir.
Tabel Struktur Kurikulum Madrasah (KTSP) yang telah disesuaikan tersebut digunakan sebagai dasar konfigurasi sistem di Layanan SIMPATIKA (modul Isian Jadwal Kelas) dalam hal menentukan Jumlah Tata Muka (JTM) setiap Mata Pelajaran dan batasan maksimal Total JTM yang berlaku pada setiap tingkat rombel/kelas di seluruh jenjang MI, MTS, dan MA. Adapun untuk Tabel Struktur Kurikulum 2013 (K13) tetap sesuai dengan KMA no. 165 Th. 2014.


B. Pelaksanaan KTSP dan K13
Dengan diterbitkannya KMA no. 207 Th. 2014 maka seluruh Madrasah (MI, MTs, MA) diwajibkan  menggunakan KTSP mulai semester 2 Tahun Pelajaran 2014/2015 kecuali bagi Madrasah yang telah ditetapkan oleh SK Dirjen no. 481 dan no.5114 dapat menggunakan K13. Proses verfifikasi dan validasi Madrasah pelaksana K13 sepenuhnya dilaksanakan oleh Admin Kanwil Kemenag di wilayah provinsi masing-masing.

C. Kurikulum RA
Khusus untuk jenjang RA menggunakan kurikulum berbasis Tematik dengan perhitungan sebagai berikut:
· 1 Jam Pelajaran = 30 menit
· Minimal 150 menit per hari (5 JTM/hari) dan maksimal 180 menit per hari (6 JTM/hari).
· Minimal alokasi JTM per minggu = 30 JTM dan maksimal alokasi JTM per minggu = 36 JTM.

D. Isian Jadwal Kelas
Isian Jadwal Kelas menggunakan dasar kurikulum KTSP KMA 207 dan/atau K13 KMA 165 sebagaimana dijelaskan pada bagian A dan B. Isian Jadwal Kelas sebagai syarat untuk menentukan perhitungan alokasi JTM dari setiap Guru dan dasar dari penerbitan Keaktifan Kolektif (S25), SKMT dan SKBK dari sistem Layanan SIMPATIKA.
Saat melakukan proses Isian Jadwal Kelas, sistem secara otomatis akan mendeteksi pemenuhan alokasi JTM per Mapel, alokasi maksimal JTM mingguan per kelas/rombel, alokasi JTM setiap Guru hingga bentrok Jadwal Mengajar Guru baik di Satminkal dan Non Satminkal. Mekanisme otomasi ini ditujukan untuk lebih meningkatkan akurasi data alokasi JTM agar sesuai dengan standar Kurikulum yang ditetapkan sesuai KMA no. 207 Th. 2014.

E. Linieritas Mapel Sertifikasi
Setiap Mapel yang diampu oleh Guru baik di Satminkal dan Non Satminkal akan dinilai kesesuaian/linieritas dengan Mapel Sertifikasi Guru pengampunya tersebut oleh sistem. SIMPATIKA secara otomatis dapat menentukan status Linier atau Tidak Linier dari setiap Mapel yang diampu Guru dengan Sertifikasi yang dimilikinya. Sertifikasi Guru yang diakui oleh sistem adalah yang telah melalui proses VerVal NRG hingga tuntas (permanen). Bilamana status VerVal NRG dari Guru belum tuntas (belum permanen) maka Mapel yang diampu oleh Guru tersebut tetap terekam dan diakui JTM nya di SIMPATIKA namun dengan CATATAN STATUS dinyatakan Tidak Linier dengan Mapel Sertifikasinya.

F. SKMT dan SKBK Online
SKMT (Surat Keterangan Melaksanakan Tugas) dapat dicetak setelah proses Isian Jadwal Kelas dan Keaktifan Kolektif (S25a) disetujui oleh Admin Kemenag Kab/Kota (S25b). Pada SKMT akan memuat informasi semua Mapel yang diampu oleh Guru bersangkutan termasuk status Mapel yang Linier dengan Sertifikasinya. Proses Keaktifan Kolektif (S25a) dan cetak SKMT hanya bisa dilakukan oleh Akun Kepala Madrasah atas ajuan dari setiap individu Guru di Madrasah yang dipimpinnya.
SKMT Guru diproses oleh masing-masing Akun Kepala Madrasah Satminkal atau Non Satminkal tempat Guru mengajar. Oleh karena itu setiap Madrasah wajib memiliki Kepala Madrasah yang aktif  baik yang permanen atau sementara yang telah diregistrasikan resmi oleh Admin Kemenag Kab/Kota masing-masing.
SKBK hanya bisa dicetak oleh Kemenag Kab/Kota sebagai yang berwenang menerbitkannya. Syarat penerbitan SKBK adalah penyerahan berkas SKMT dari setiap individu Guru baik yang berasal dari Madrasah Satminkal atau Non Satminkalnya ke pihak Kemenag Kab/Kota masing-masing.
SKBK dan SKMT dimaksud dapat dijadikan sebagai salah satu syarat pemberkasan untuk proses Tunjangan Profesi Guru atau sejenisnya sesuai kebijakan dari Kemenag Kab/Kota masing-masing.


Dokumen lengkap silakan unduh DISINI


TPG Terhutang adalah tunjangan profesi guru yang tidak bisa dibayarkan kepada guru yang memenuhi syarat pembayaran karena tidak tersedianya anggaran pada DIPA satuan kerja yang bersangkutan. Khusus guru non PNS yang sudah menerima TPG dan sudah menerima SK Inpassing besaran gaji pokok yang dimasukkan dalam aplikasi ini sebesar Rp. 1.500.000,00. 

Adapun besaran tunjangan profesi yang disetarakan gaji pokok PNS  pada golongan yang sama akibat proses inpassing sedang dalam review oleh Inspektorat Jenderal Kemenag.

Proses verifikasi dan validasi data TPG Terhutang dilingkungan Dirjen Pendis adalah menggunakan Aplikasi Tunjangan Profesi Guru Terhutang yang dapat diakses melalui laman web : http://pendis.kemenag.go.id/perencanaan

Info selengkapnya silahkan download Surat Pemberitahuan Verifikasi dan Validasi Data TPG Guru Terhutang melalui link Di bawah ini : 

Penuntasan program wajib belajar bagi peserta didik merupakan program prioritas pemerintah yang selama ini menjadi salah satu rencana kerja pemerintah, karena masih ada anak masa usia sekolah tidak merasakan pendidikan atau putus sekolah baik itu di madrasah maupun di sekolah umum. Indikator tersebut dapat dilihat dari sumber data Education Management Information System (EMIS) untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat Madrasah Ibtidaiyah mencapai angka 12,65%, Madrasah Tsanawiyah mencapai angka 23,60% dan Madrasah Aliyah mencapai angka 9,10%. Melalui program BOS untuk 48.423 madrasah pada anggaran DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam pada tahun 2016, diharapkan dapat meningkatkan APK sebagai cermin meningkatnya layanan mutu pendidikan di Kementerian Agama. Masih banyak yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui program Bantuan Operasional Sekolah pada madrasah agar dapat membantu anak usia sekolah merasakan pendidikan di madrasah. Tentunya tidak terlepas dari kinerja para penanggungjawab BOS di setiap satuan kerja Kementerian Agama sehingga proses pelaksanaan program BOS pada madrasah dapat terlaksana dengan baik dan optimal.

Anggaran pemerintah yang keluar melalui APBN ini harus dibarengi dengan akuntabilitas dalam pelaksanaannya, sehingga diperlukan regulasi yang dapat dipahami oleh seluruh pelaksana program BOS tersebut. Regulasi dalam bentuk petunjuk teknis ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program BOS di setiap satker Kementerian Agama pada tahun 2016. Diharapkan setiap penanggungjawab BOS Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dapat mensosialisasikan petunjuk teknis BOS pada Madrasah tahun 2016 yang telah diterbitkan ini, agar pertanggungjawaban pelaksanaannya lebih baik dan akuntabel.

Selain berisi tentang Petunjuk Teknis tentang BOS Madrasah, pada Juknis ini juga disertai beberapa dokumen pendukung untuk pelaporan BOS bagi madrasah yang terdiri dari : 

LAMPIRAN BOS
Formulir BOS-01, Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penerima BOS 32
Formulir BOS-02A, Pernyataan Tentang Jumlah Siswa MI 35
Formulir BOS-02B, Pernyataan Tentang Jumlah Siswa MTs 36
Formulir BOS-02C, Pernyataan Tentang Jumlah Siswa MA 37
Lampiran Formulir BOS-02A dan Formulir BOS-02B38
Formulir BOS-03, Daftar Siswa yang Dibebaskan Dari Segala Jenis Pungutan 39
Formulir BOS-04, Surat Pernyataan Pengiriman Nomor Rekening Madrasah 40
Petunjuk Teknis Pelaksanaan BOS Madrasah
Formulir BOS-05, Rekapitulasi Nama dan Nomor Rekening Madrasah
Formulir BOS-06, Surat Perjanjian Kerjasama
Formulir BOS-07, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
Formulir BOS-07B, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
Formulir BOS-08, Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan
Formulir BOS-09, Surat Pernyataan Penyimpanan Dokumen
Formulir BOS-10, Keputusan Kepala Madrasah tentang Penetapan Guru Honorer
Formulir BOS-11, Contoh Rencana Penggunaan Dana BOS
Formulir BOS-12, Contoh Laporan Penggunaan Dana BOS
Formulir BOS-13, Lembar Pencatatan Pernyataan/Kritik/Saran
Formulir BOS-14, Lembar Pencatatan Pengaduan Masyarakat

LAMPIRAN KEUANGAN
Formulir BOS K-1, Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM)
Formulir BOS K-2, Rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM)
Formulir BOS K-3, Buku Kas Umum
Formulir BOS K-4, Buku Pembantu Kas
Formulir BOS K-5, Buku Pembantu Bank.
Formulir BOS K-6, Buku Pembantu Pajak.
Formulir BOS K-7, Pernyataan Penggunaan Dana BOS
Formulir BOS K-8, Realisasi Penggunaan Dana BOS
Formulir BOS K-9, Rekapitulasi Penggunaan Dana BOS
Formulir BOS-K10, Rekapitulasi Penyaluran Dana BOS
Formulir BOS K-11, Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS
Formulir BOS K-12, Surat Permintaan Pembayaran
Formulir BOS K-13, Kuitansi/Bukti Penerimaan

Formulir BOS K-14, Kuitansi/Bukti Pembayaran Yang Dikeluarkan oleh Madrasah74

Silahkan download PETUNJUK TEKNIS / JUKNIS PELAPORAN BOS MADRASAH 2016 Melalui Tautan dibawah ini : 

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget