Latest Post
Portal Info Guru

Buku Panduan Supervisi Pembelajaran di Sekolah Dasar
Buku Panduan Supervisi Pembelajaran di Sekolah Dasar.
Berikut ini kami bagikan link download Panduan Supervisi bagi Kepala Sekolah SD tahun 2018. Keberhasilan sebuah program apabila pelaksanaannya dilakukan secara sungguh-sungguh, berkesinambungan, pengawasan, pendampingan serta evaluasi. Untuk itu diperlukan layanan supervisi dalam kelangsungan pendidikan terutama dalam proses pembelajaran.

Supervisi merupakan suatu layanan dari atasan kepada bawahan dengan memberikan pengarahan guna mengembangkan kinerja menjadi lebih baik. Kegiatan supervisi disebut pula sebagai kegiatan mengawasi atau pengawasan.

Supervisi pembelajaran tidak terlepas dari penilaian kinerja guru dalam mengelola pembelajaran. Esensi supervisi pembelajaran sama sekali bukan menilai unjuk kerja guru dalam mengelola proses pembelajaran,melainkan membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalisme guru dalam pelaksanaan tugasnya.

Berdasarkan bagaimana cara memahami atau memastikan masalah, darimana datanya diperoleh dan dengan cara apa memperbaikinya, maka dibedakan tiga model supervisi pembelajaran, yaitu model saintifik, model artistik dan model Klinis.

Sedangkan berdasarkan cara bagaimana pengawas dan kepala sekolah bersama guru melakukan perbaikan dan siapa yang lebih dominan di antara keduanya, maka dibedakan tiga macam pendekatan, yaitu direktif, kolaboratif dan non-direktif. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Panduan Supervisi Pembelajaran di Sekolah Dasar. Buku panduan ini disusun sebagai acuan bagi kepala sekolah, pengawas sekolah, dan guru dalam menyusun program/kegiatan terkait dengan pelaksanaan supervisi di sekolah dasar. Panduan Supervisi Pembelajaran di Sekolah Dasar dapat didownload melalui tautan berikut ini:


Panduan ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak dalam mengoptimalkan pelaksanaan supervisi pembelajaran sekolah dasar dalam upaya peningkatan mutu pendidikan secara umum, mutu pembelajaran secara khusus. Di samping itu dapat dimanfaatkan sebagai upaya dalam meningkatkan program pengoptimalisasi pelaksanaan supervisi di sekolah.

sumber artikel : klik disini
Portal Info Guru

Info Cuti Bersama Lebaran 2018
Berikut ini adalah Info lengkap seputar libur/Cuti Bersama Lebaran 2018. Pemerintah menambah cuti bersama Idul Fitri 2018 melalui perubahan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2018. SKB itu memutuskan perubahan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri dari sebelumnya 4 hari, menjadi 7 hari.

Dalam SKB Tiga Menteri sebelumnya yang ditetapkan tanggal 22 September 2017 lalu, cuti bersama Idul Fitri ditetapkan pada tanggal 13, 14, 18, dan 19 Juni 2018. Sedangkan dalam SKB Tiga Menteri bernomor 223/2018, nomor 46/2018, dan nomor 13/2018, cuti bersama Idul Fitri 2018 (1439 Hijriah) bertambah dua hari sebelum lebaran yaitu tanggal 11 dan 12 Juni, dan sehari sesudah lebaran yakni tanggal 20 Juni. Cuti bersamanya menjadi tanggal 11, 12, 13, 14, 18, 19 dan 20 Juni 2018.

Libur Idul Fitri sendiri jatuh pada tanggal 15-16 Juni 2018 di hari Jumat dan Sabtu.  “Tambahan cutinya tanggal 11, 12 dan 20 Juni,” ujar Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani dalam penandatanganan SKB tiga Menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (18/04).

Perubahan SKB itu ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. Acara tersebut turut dihadiri Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Puan menambahkan, salah satu pertimbangan penambahan cuti bersama itu terkait dengan pengaturan arus lalu lintas. "Salah satu pertimbangan kenapa ditambah cuti bersama yaitu untuk mengurai arus lalu lintas sebelum lebaran dan sesudah mudik lebaran," jelas Puan.

Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat cukup waktu untuk bersilaturahmi dengan keluarga. "Semoga semua hal yang dipersiapkan bisa dijalankan dengan baik. Kami berharap apa yang dilakukan saat ini bermanfaat bagi masyarakat dalam rangka melakukan silaturahmi," imbuh cucu Presiden Pertama RI tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini menjelaskan SKB ini berlaku untuk TNI, POLRI, pegawai swasta, dan BUMN. Sedangkan cuti bersama bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. (sumber menpan.go.id)
Portal Info Guru

Hasil Pengumuman SNMPTN 2018

Berikut ini adalah hasi pengumuman kelulusan SNMPTN Tahun 2018 yang berupa file pdf yang bisa anda download pada tautan di bawah. 

Hasil Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2018 diumumkan oleh panitia. Ini daftar nama-nama siswa yang lolos. Apakah kamu salah satunya?

File PDF pengumuman resmi SNMPTN 2018 bisa diklik di SINI.

File PDF pengumuman SBMPTN 2018 tersebut terdiri dari ribuan halaman. Untuk memudahkan pencarian, kamu bisa mencari dengan memasukkan nama atau nomor peserta ke kolom pencarian yang ada di kiri atas. Kamu bisa juga menekan tombol CTRL + F untuk mengawali pencarian.

Selamat bagi yang lolos dan jangan menyerah bagi yang belum lolos! 

sumber referensi : klik disini
Portal Info Guru

Kenaikan Tunjangan Hari Raya PNS Tahun 2018

Berikut ini adalah info terbaru tentang Kenaikan Tunjangan Hari Raya PNS serta jadwal pencairan THR Tahun 2018 

Bagi anda yang berkarier sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), ada berita buruk sekaligus berita gembira.
Tahun 2018 ini, pemerintah belum berencana untuk menaikkan gaji PNS. Terakhir kali gaji PNS naik pada tahun 2015 lalu sebesar 6 persen.

Direktur Kompensasi Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aswin Eka Adhi mengatakan bahwa penyusunan skema gaji PNS 2018 berdasarkan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Sebagai konpensasinya, nilai Tunjangan Hari Raya (THR) akan lebih besar.

Ternyata janji itu bukan sekedar isapan jempol, melainkan diwujudkan menjadi nyata. Melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur, pihaknya menjelaskan THR tahun ini bagi PNS dipastikan lebih besar dari biasanya.

Pasalnya besaran THR yang akan dibayarkan berupa gaji pokok ditambah dengan tunjangan kinerja.

"Bedanya tahun ini kita berikan THR untuk pensiunan, tahun lalu tidak. Kemudian kita memberikan tunjungan hari raya. Tambah lagi, dulu kan berdasarkan gaji pokok, sekarang termasuk juga kinerjanya. Jadi, gaji pokok ditambah tunjangan kinerjanya," jelasnya di Gedung BI, Jakarta, Senin (9/4/2018) seperti dikutip dari media daring.
Pihaknya memastikan pembayaran THR dilakukan sebelum Lebaran yang jatuh pada 15-16 Juni 2018.
Sementara untuk gaji ke-13 akan dibayarkan pada Juni.

"Tahun lalu kan tunjangan hari raya sebelum Lebaran. Kalau gaji ke-13 itu biasanya bulan Juni kalau tidak salah. Tanggal tepatnya tidak hapal. Dalam hal waktu tidak ada perubahan, dalam hal jumlah ada perubahan," ujar Asman.

Lebih menggembirakan lagi, kata Asman, tahun ini THR tak hanya diperuntukkan PNS aktif melainkan juga untuk pensiunan PNS. Asman menambahkan, hingga kini Kementerian PANRB bersama Kementerian Keuangan terus berkoordinasi agar pembayaran THR dan gaji ke-13 dapat dilakukan tepat waktu. "Ya, jadi sudah kita koordinasikan dengan Menkeu (Sri Mulyani)," yang kami kutip dari Tribun Medan/Fahrizal Fahmi Daulay.

Portal Info Guru

JUKNIS PENCAIRAN TPG 2018

Berikut ini kami bagikan info lengkap tentang Petunjuk Teknis / JUKNIS Pencairan TPG Tahun 2018.

Petunjuk teknis penyaluran / pencairan tunjangan profesi sertifikasi guru di tahun 2018 diatur berdasarkan Pemendikbud Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Salah satu poin penting yang dicantumkan dalam Permendikbud Nomor 10 Tahun 2018 adalah tentang Aplikasi Kehadiran Guru dan Tenaga Kependidikan (Hadir GTK):
  • Aplikasi Hadir GTK merupakan aplikasi yang dirancang untuk mempercepat proses pembayaran Tunjangan Profesi.
  • Pencatatan kehadiran Guru PNSD dilakukan secara daring (online) melalui aplikasi Hadir GTK yang terdapat pada website http://hadir.gtk.kemdikbud.go.id
  • Tata cara penggunaan aplikasi Hadir GTK diatur dalam pedoman penggunaan aplikasi Hadir GTK yang dapat diunduh di laman http://hadir.gtk.kemdikbud.go.id
  • Aplikasi Hadir GTK efektif berlaku pada tahun 2018-2019
  • Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya dapat mengunduh hasil rekapitulasi kehadiran GTK melalui aplikasi Hadir GTK.

Untuk menuju halaman DHGTK klik link berikut : http://hadir.gtk.kemdikbud.go.id
Download Juknis TPG 2018 klik Disini

Demikian informasi mengenai Permendikbud Nomor 10 Tahun 2018. Semoga bermanfaat dan terimakasih.

sumber artikel : klik disini
Portal Info Guru

Info Sekolah Ikatan Dinas 2018

Berikut ini adalah info terbaru tentang Sekolah Ikatan Dinas 2018 yang berisi tentang ; daftar sekolah ikatan kedinasan 2018, jadwal pendaftaran sekolah kedinasan 2018 yang masih dibuka hingga saat ini.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permenpan RB) Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Mahasiswa-Mahasiswi / Taruna-Taruni Sekolah Kedinasan Pada Kementerian / Lembaga Tahun 2018. Sebagaimana diketahui Sekolah Kedinasan  merupakan  Perguruan  Tinggi  yang diselenggarakan  oleh  Kementerian  Keuangan, Kementerian Dalam  Negeri,  Kementerian  Hukum dan  Hak  Asasi Manusia,  Kementerian  Perhubungan,  Badan  Pusat Statistik,  Badan  Meteorologi,  Klimatologi,  dan  Geofisika, Badan  Intelijen Negara,  Badan  Siber  dan  Sandi  Negara dengan pola ikatan dinas dan/atau pola pembibitan.

Taruna Taruni yang mengikuti pendidikan pada sekolah kedinasan yang disebutkan di atas dipersiapkan untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hal ini dinyatakan dalam Pasal 2 Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Tujuan  Penerimaan  Mahasiswa-Mahasiswi/Taruna-Taruni Sekolah  Kedinasan pada  Kementerian/Lembaga  Tahun  2018, untuk:
  1. Memperoleh  pegawai  negeri  sipil  dari  lulusan sekolah kedinasan  yang  memiliki  kompetensi  spesifik  yang dibutuhkan  oleh  Kementerian, Lembaga  dan  Pemerintah Daerah
  2. Memperoleh  pegawai  negeri  sipil  dari  lulusan sekolah kedinasan  yang  memiliki  karakteristik  pribadi  sebagai pelayan publik; dan
  3. Memperoleh  pegawai  negeri  sipil  dari  lulusan Sekolah Kedinasan  yang  memiliki  karakteristik  sebagai  pemersatu Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Bagaimana Tahapan seleksi Sekolah Kedinasan? Berdasarkan Pasal 6 Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Mahasiswa-Mahasiswi / Taruna-Taruni Sekolah Kedinasan Pada Kementerian / Lembaga Tahun 2018, Tahapan seleksi Sekolah Kedinasan terdiri dari:
  • Seleksi  administrasi  yang  dilakukan  oleh  masing-masing panitia seleksi pada Kementerian/Lembaga;
  • Seleksi  kompetensi  dasar  dengan  sistem  Computer Assisted Test (CAT) dan;
  • Seleksi  lanjutan  dapat  berupa  tes  kesehatan,  tes kesamaptaan,  tes  psikologi,  tes  wawancara,  dan  tes lainnya  yang  dipersyaratkan  oleh sekolah  kedinasan  di masing-masing Kementerian/Lembaga.
Info menarik dari Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Mahasiswa-Mahasiswi / Taruna-Taruni Sekolah Kedinasan Pada Kementerian / Lembaga Tahun 2018 adalah terkait Nilai  ambang  batas Kelulusan SKD, TIU dan TKP, yakni sebagai berikut
(1) Nilai  ambang  batas  Seleksi  Kompetensi  Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b yaitu:
     a. 143  (seratus  empat  puluh  tiga)  untuk  Tes Karakteristik Pribadi;
     b. 80 (delapan  puluh)  untuk  Tes  Intelegensia  Umum; dan
     c. 75  (tujuh  puluh  lima)  untuk  Tes  Wawasan Kebangsaan.

(2)  Bobot Nilai  ambang  batas  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) yaitu:
      TWK  35 (tiga  puluh  lima)  soal  dengan  bobot  nilai, menjawab salah 0 (nol), menjawab benar 5 (lima), dan tidak menjawab 0;
       TIU 30 (tiga puluh) soal dengan bobot nilai, menjawab salah  0  (nol),  menjawab  benar  5  (lima),  dan  tidak menjawab 0 (nol);
      TKP  35 (tiga  puluh  lima)  soal  dengan  bobot  nilai, apabila  menjawab  terendah  1 (satu)  dan  tertinggi  5 (lima) , serta tidak menjawab 0 (nol).

(3)  Setiap  peserta  seleksi  Sekolah  Kedinasan  wajib memenuhi  nilai  ambang batas seleksi  kompetensi  dasar yang  nilainya  dikeluarkan  secara resmi  oleh  Badan Kepegawaian Negara.

Bagi lulusan SMA SMK yang melamar pada Sekolah Kedinasan perlu ditehui bahwa Pelamar harus melakukan  pendaftaran  dilakukan  secara daring/online melalui portal https://sscndikdin.bkn.go.id dan  dilanjutkan  dengan  melengkapi  proses  pendaftaran pada masing-masing portal Sekolah Kedinasan mulai tanggal 9 April – 30 April 2018. Harus diingat bahwa Pelamar  hanya  boleh  mendaftar  di 1  (satu)  Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga.  Apabila  pelamar  diketahui  mendaftar  lebih  dari 1  (satu)  Sekolah  Kedinasan  pada  Kementerian/Lembaga,  yang bersangkutan dinyatakan gugur.

Download Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2018 –disini--

Adapun Daftar sekolah ikatan dinas tersebut terdiri dari : 
Politeknik Keuangan Negara PKn STAN 
Sekolah Tinggi Ilmu Statistik STIS Tahun Akademik 
Sekolah Tinggi Sandi Negara STSN. 
Akademi Imigrasi (AIM) / POLTEKIM 
Akademi ilmu pemasyarakatan (AKIP) / POLTEKIP 
Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (STMKG)
Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) 
Sekolah Kedinasaaan di lingkungan Kementerian Perhubungan 
Sekolah Tinggi Intelejen Negara STIN 

Demikian info tentang Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Mahasiswa-Mahasiswi / Taruna-Taruni Sekolah Kedinasan Pada Kementerian / Lembaga Tahun 2018 semoga bermanfaat.

Sumber artikel : klik disini
Portal Info Guru

Wacana Jadwal Pendaftaran CPNS 2018

Baru-baru ini sedang hangat tersebar kabar tentang Info Jadwal Pendaftaran CPNS 2018 di media online seperti yang kami kutip dari halaman kompas.com yang berisi bahwa Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS) 2018 rencananya baru akan dibuka setelah selesainya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). 

Ada alasan tertentu yang membuat penerimaan itu ditunda hingga selesainya Pilkada. Salah satunya adalah demi menghindari munculnya persepsi yang mengaitkan penerimaan tersebut dengan berlangsungnya Pilkada. "Pemerintah tidak ingin penerimaan CPNS disangkut-pautkan dengan kepentingan Pilkada," terang Kepala Biro hubungan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Mohammad Ridwan saat dihubungi Kompas.com, Selasa (10/4/2018). "Padahal penerimaan CPNS benar-benar hanya memenuhi kebutuhan PNS untuk meningkatkan pelayanan publik," sebutnya. 

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur mengatakan bahwa ada kemungkinan bahwa penerimaan CPNS 2018 dilakukan setelah Pilkada usai. Dengan demikian, kemungkinan seleksi penerimaan CPNS akan dibuka di sekitar bulan Juni 2018 mendatang. Saat ini masih belum diketahui jumlah formasi yang akan dibuka dalam seleksi tersebut. Namun Kemenpan RB menaret seleksi dilakukan untuk menggantikan para PNS yang sudah masuk masa pensiun pada tahun ini.
Portal Info Guru



Badan Pusat Statistik Buka Lowongan 600 CPNS Lewat Sekolah DinasPoliteknik Statistika STIS Badan Pusat Statistik membuka pendaftaran untuk 600 mahasiswa baru tahun akademik 2018/2019 mulai 9 April 2018. Nantinya, lulusan program ini akan menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) atau calon aparatur sipil negara (ASN).

Dikutip dari keterangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Minggu (8/4/2018), adapun rinciannya ialah program studi (prodi) Statistika Program Diploma III sebanyak 150 mahasiswa. Di mana, jumlah ini termasuk 10 mahasiswa untuk program afirmasi dengan rincian Provinsi Papua 3 mahasiswa, Papua Barat 3 mahasiswa, Maluku 2 mahasiswa, dan Maluku Utara 2 mahasiswa.

Prodi Statistika Program Diploma IV sebanyak 300 mahasiswa. Lalu, prodi Komputasi Statistik Program Diploma IV 150 mahasiswa.

Lebih lanjut, lulusan program Diploma III akan diangkat sebagai calon ASN golongan II/c dan ditugaskan sebagai ahli madya statistika di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat.

Kemudian, juga akan ditugaskan di Gorontalo, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, dan Kepulauan Bangka Belitung.

Lulusan program Diploma IV akan diangkat sebagai calon ASN golongan III/a dan ditugaskan sebagai tenaga ahli statistika/komputasi statistik di kantor Badan Pusat Statistik pusat, provinsi, kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia.

"Selama masa pendidikan, mahasiswa tidak dibebani biaya pendidikan dan akan diberikan uang saku (tunjangan ikatan dinas) sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku," tulis pengumuman tersebut.

Sistem seleksi mahasiswa baru ini terdiri dari dua jalur. Jalur pertama yakni jalur ikatan dinas (ID) merupakan jalur untuk lulusan SMA/MA. Selama masa pendidikan mahasiswa tidak dibebani biaya pendidikan dan mendapat tunjangan ikatan dinas sesuai ketentuan berlaku. Lulusan Politeknik Statistik STIS jalur ikatan dinas wajib bekerja di lingkungan BPS dan kementerian, lembaga, instansi di seluruh Indonesia sesuai penempatannya selama masa ikatan dinas.

Lalu, jalur tugas (TB) merupakan jalur seleksi bagi mereka yang memiliki status sebagai PNS atau TNI/Polri yang telah menyelesaikan pendidikan SMA/MA dan ditugaskan oleh instansi asal untuk mengikuti pendidikan di Politeknik STIS. Ketentuan jalur ini akan diumumkan secara terpisah.
Portal Info Guru


Berikut ini adalah Petunjuk Teknis/Juknis Penulisan Ijazah SD SMP SMA SMK 2018. Setiap sekolah tentunya harus mengetahui tatacara penulisan blangko ijazah atau SKHU yang baik dan benar sesuai Peraturan Kepala Badan Penelitian Dan Perkembangan Kementerian Pendidikan Dan KebudayaanTentang Bentuk, Spesifikasi, Pencetakan/Penggandaan, Pendistribusian, Dan Pengisian Blangko Ijasah Pada Satuan Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2017/2018.

Didalam juknis penulisan ijazah tahun 2018 terbaru ini terdapat tiga jenis Ijazah diantaranya sebagai berikut:
  1. Ijazah dengan kode blangko DN-01 Ma/06 0000001 untuk sekolah yang menggunakan Kurikulum 2006 (KTSP).
  2. Ijazah dengan Kode blangko DN-01 Ma/13 0000001 merupkan untuk sekolah yang menggunakan Kurikulum 2013 (K13).
  3. Ijazah dengan kode blangko DN-01 Ma/SPK 0000001 diberikan untuk satuan pendidikan kerjasama (SPK). Nah, itulah perbedaan kode-kode blangko ijazah sekolah. Selain itu juga ketiga kode ijazah tersebut terdapat perbeda pada daftar nilai yang terletak pada halaman mukanya.

Untuk mengetahui lebih jelas mengeni Juknis Penulisan Ijazah SHUN tahun 2018 sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional.



Blangko Ijazah adalah format resmi yang dicetak oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang akan digunakan sebagai Ijazah. Berikut spesifikasi blangko ijazah 2018 yang dapat anda ketahui :



Spesifikasi Blangko Ijazah terdiri atas :

  • Spesifikasi kertas; dan
  • Spesifikasi bingkai.


Spesifikasi kertas Blangko untuk penulisan ijazah 2018 sebagai berikut.

  • Jenis : kertas berpengaman khusus (security paper);
  • Ukuran : 21 cm x 29,7 cm;
  • Berat : 150 gr/m² dengan toleransi ± 4 gr/m²;
  • Tebal : 150 mikrometer dengan toleransi ± 10 mikrometer;
  • Opasitas : 90 % (minimum);
  • Kecerahan : 80 % dengan toleransi ± 2 % (brightness);

Untuk  lebih jelas silakan Download Juknis Penulisan Blangko Ijazah 2018 yang benar dibawah ini.
Demikian informsi yang dapat admin bagikan buat Bapak/ibu Guru mengenai Juknis Penulisan Ijazah Tahun 2018 Jenjang SD, SMP, SMA, SMK ini, semoga dapat bermanfaat.

Sumber artikel : klik disini
Portal Info Guru

Kisi-kisi USBN Bahasa Inggris SD 2018

Berikut ini kami bagikan link download Kisi-kisi USBN Bahasa Inggris SD 2018. kisi-kisi soal ujian tulis dan ujian praktik Bahasa Inggris Kisi-kisi soal ujian tulis dan ujian praktik mata pelajaran Bahasa Inggris ujian sekolah berstandar nasional (USBN) jenjang Sekolah Dasar (SD) tahun pelajaran 2017/2018 sudah dirilis. Kisi-kisi ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan soal ujian tulis dan ujian praktik mata pelajaran Bahasa Inggris untuk ujian akhir siswa kelas 6 SD. 

Pembuatan naskah soal ujian Bahasa Inggris, jika sebelumnya sebanyak 25 persen soal disiapkan oleh Pusat sebagai soal jangkar dan 75 persen soal disiapkan oleh guru dan dikoordinasi oleh Dinas Pendidikan. Sekarang, sebesar 20 sampai 25 persen soal disiapkan oleh Pusat dan 75 persen hingga 80 persen disiapkan oleh guru yang tergabung dalam kelompok kerja guru (KKG).

Kisi-kisi soal Bahasa Inggris menggunakan materi irisan dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) atau Kurikulum 2006 dengan Kurikulum 2013. Jumlah soal ujian tulis mata pelajaran Bahasa Inggris 50 soal dengan rincian; pilihan ganda sebanyak 35 soal, Isian sebanyak 10 soal, dan uraian 5 soal. Jadwal pelaksanaan ujian ditetapkan oleh masing-masing sekolah.

KISI-KISI UJIAN BAHASA INGGRIS SEKOLAH DASAR
  • Disajikan dialog tidak lengkap tentang instruksi dalam kelas, siswa dapat menentukan kalimat instruksi yang tepat untuk melengkapi dialog tersebut.
  • Disajikan dialog tidak lengkap tentang meminjam barang, siswa dapat menentukan frasa yang tepat untuk melengkapi dialog yang menggunakan kata excuse me
  • Disajikan dialog tidak lengkap tentang cara mengoperasikan handphone , siswa dapat menentukan kata tanya yang tepat untuk melengkapi kalimat dalam dialog.
  • Disajikan dialog tidak lengkap tentang hadiah ulang tahun , siswa dapat menentukan ungkapan memberi barang yang tepat untuk melengkapi dialog tersebut.
  • Disajikan format kartu ucapan selamat yang tidak lengkap, siswa dapat menentukan informasi yang tepat untuk melengkapi kartu ucapan tersebut.
  • Disajikan dialog tidak lengkap tentang aktivitas di kelas, siswa dapat menentukan kalimat instruksi yang tepat untuk melengkapi dialog yang tersedia.
  • Disajikan dialog tidak lengkap tentang kegiatan di sekolah, siswa dapat menentukan kata/frasa yang tepat untuk merespon instruksi dalam dialog.
Selengkapnya kisi-kisi soal ujian tulis dan ujian praktik Bahasa Inggris ujian akhir kelas 6 SD dapat diunduh melalui tautan berikut ini:
Untuk bahan belajar menghadapi USBN tahun pelajaran 2017/2018, bisa menggunakan kumpulan soal try out atau soal latihan USBN SD. Kumpulan soal try out USBN SD tahun 2018 ini sudah disertai dengan pembahasannya.

Sumber artikel : klik disini
Portal Info Guru

UNBK

UNBK belum bisa diterapkan 100 persen di seluruh provinsi di Indonesia - Pelaksanaan ujian tahun ini dimulai dari jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) meninjau pelaksanaan UN berbasis komputer (UNBK) di Jakarta, yakni di SMK Negeri 29 dan SMK Negeri 6 Jakarta. Sesuai peraturan, Mendikbud hanya melihat suasana siswa menjalani UNBK dari luar ruang ujian.

Sesuai Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018, setiap ruang UNBK hanya boleh dimasuki oleh peserta ujian, pengawas, proktor, atau teknisi. Selain itu di setiap ruang UNBK juga wajib ditempel pengumuman bertuliskan: “DILARANG MASUK RUANGAN SELAIN PESERTA UJIAN, PENGAWAS, PROKTOR, ATAU TEKNISI. TIDAK DIPERKENANKAN MEMBAWA ALAT KOMUNIKASI DAN/ATAU KAMERA DALAM RUANG UJIAN”.

“Dari luar kelas kita juga bisa mengintip kondisi atau keadaan bagaimana mereka mengadakan UNBK,” ujar Mendikbud di SMKN 29 Jakarta. Jadwal UNBK di SMK ini dibagi menjadi dua  gelombang per hari untuk total peserta 247 siswa.

Setelah meninjau penyelenggaraan UNBK di SMKN 29 Jakarta, Mendikbud segera menuju SMKN 6 Jakarta yang terletak tidak jauh dari SMKN 29 Jakarta. DI SMKN 6 Jakarta Mendikbud juga memantau pelaksanaan UNBK dari luar kelas dengan berkeliling sekolah. Ia juga melihat suasana ujian di dalam kelas melalui sistem kamera pengawas atau CCTV. Monitor CCTV di SMKN 6 Jakarta bisa dilihat di ruang kepala sekolah.

Mendikbud mengatakan, UNBK belum bisa diterapkan 100 persen di seluruh provinsi di Indonesia. Hingga tahun ini, baru ada 19 provinsi yang melaksanakan 100 persen UNBK di seluruh sekolahnya, sedangkan provinsi lain beragam tingkat persentase pelaksanaan UNBK. “Paling rendah 60 persen,” ujarnya.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu menuturkan, tahun depan pemerintah akan memprioritaskan daerah-daerah terpencil agar dapat melaksanakan UNBK. “Terutama dalam memberikan bantuan-bantuan yang diperlukan supaya bisa segera memenuhi ketentuan, dan bisa memenuhi standar sehingga bisa melaksanakan UNBK,” tuturnya.

Berdasarkan data Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud per tanggal 9 Maret 2018, ada 13.054 SMK yang menjalankan ujian nasional tahun ini. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12.495 SMK menerapkan UNBK (96 persen dari total sekolah), sedangkan sisanya masih menerapkan UN berbasis kertas dan pensil (UNKP).
Portal Info Guru

Info Lengkap Sekolah Ikatan Dinas 2018

Berikut ini adalah Info Lengkap Daftar Sekolah Ikatan Dinas 2018, Syarat masuk sekolah ikatan dinas dan jadwal pendaftarannya

Mau Jadi CPNS melalui Sekolah Kedinasan, Jadwal Pendaftaran Sekolah Kedinasan Di Buka Mulai 9 April 2018 Sampai Dengan 30 April 2018. Kabar gembira bagi Anda yang berminat menjadi CPNS dengan mengikuti Pendidikan di Sekolah atau Perguruan Tinggi Kedinasan. Penerimaan calon siswa-siswi/taruna-taruni pada kementerian/lembaga yang mempunyai lembaga pendidikan kedinasan kembali dibuka. Pendaftaran dimulai pada 9 April 2018 sampai dengan 30 April 2018.



Dibukanya Pendaftaran Sekolah Kedinasan disampaikan melalui pengumuman nomor : 239/S.SM.01.00/2018 tentang Penerimaan calon siswa-siswi/taruna-taruni pada kementerian/lembaga Tahun 2018. Sesuai dengan pengumuman tersebut pada tahun 2018 ini terdapat 13.677 kursi dibuka untuk delapan K/L yang mempunyai lembaga pendidikan kedinasan membuka penerimaan calon siswa-siswi/taruna-taruni. Kedelapan K/L tersebut antara lain Kementerian Keuangan (PKN STAN), Kementerian Dalam Negeri (IPDN), Badan Siber dan Sandi Negara (STSN), Kementerian Hukum dan HAM (POLTEKIP dan POLTEKIM), Badan Intelijen Negara (STIN), Badan Pusat Statistik (POLITEKNIK STATISTIKA), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG), dan Kementerian Perhubungan (11 Sekolah Tinggi, POLTEK dan Akademi).

Pendaftaran dilakukan secara online melalui portal https://sscndikdin.bkn.go.id. Calon peserta hanya boleh mendaftar di salah satu program studi dari delapan instansi/lembaga pendidikan kedinasan. “Bila mendaftar di dua program studi atau lebih maka secara otomatis akan gugur,” jelas Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Dwi Wahyu Atmaji di Jakarta, Kamis (29/03).

Pada seleksi sekolah kedinasan ini, peserta harus melalui beberapa tahapan. Salah satu tahapan seleksi adalah Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan Computer Assisted Test (CAT). Untuk tahapan lainnya diatur oleh masing-maisng K/L.

Pada tahap awal, peserta juga harus melalui seleksi administrasi. Setiap peserta yang dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti SKD dikenakan biaya Rp 50.000,00 berdasarkan PP No. 63/2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Teknis pembayaran akan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Kepala BKN,” jelas Dwi Wahyu Atmaji.

Untuk lembaga pendidikan kedinasan pada Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Badan Pusat Statistik, dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, juga akan dipungut biaya pendaftaran lain yang diatur oleh masing-masing instansi.

Kementerian PANRB mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap kemungkinan terjadinya penipuan yang bermula dari informasi penerimaan siswa-siswi/taruna-taruni ini, kemudian berlanjut menawarkan jasa untuk membantu dengan meminta sejumlah imbalan. “Apabila ada oknum atau siapapun yang mengiming-imingi bisa membantu dan meminta sejumlah uang atau imbalan, segera laporkan ke penegak hukum. Hal tersebut patut diduga penipuan," tegasnya.

Demikian informasi tentang Jadwal Pendaftaran Sekolah Ikatan Kedinasan (Dinas) 2017/2018. Silahkan nantikan rilis update informasi tentang tentang Jadwal Pendaftaran Sekolah Ikatan Kedinasan (Dinas) 2018/2019. 

source : klik disini
Portal Info Guru

Cara Lihat Info Kenaikan PNS

Berikut ini adalah info lengkap tentang kenaikan PNS atau cara melihat info tentang kenaikan pangkat PNS pada laman BKN


Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah sejak dahulu telah menyediakan fitur pada laman websitenya bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mengecek datanya secara online yang ada di database BKN. Namun, BKN menyediakan laman baru yaitu https://apps.bkn.go.id/ProfilPns untuk melihat data PNS, proses kenaikan pangkat dan proses pensiun.

Pada dasarnya sama saja dengan sebelumnya, Anda hanya perlu memasukkan NIP maka data secara rinci PNS akan ditampilkan dilaman tersebut. Setelah ditampilkan maka yang harus dilakukan adalah cek apakah data PNS tersebut sudah sesuai atau masih terdapat kesalahan, jika memang masih terdapat kesalahan data yang telah ditampilkan maka harus segera diperbaiki.

Cek NIP dan pangkat PNS ini memang seharusnya sesekali dilakukan, khususnya bagi guru PNS untuk menyesuaikan apakah data seorang PNS telah sesuai atau belum, karena dengan adanya PUPNS atau Pendataan Ulang PNS secara Elektronik (ePUPNS) yang lalu sering terjadi keluhan perbedaan data antara data di dalam Dapodik dengan database di BKN. 

Jika ada kesalahan data yang telah ditampilkan di laman BKN, maka harus segera diperbaiki baik datang langsung ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat maupun menggunakan Aplikasi berbasis Android My SAPK BKN. Berikut cara cek kenaikan pangkat PNS pada laman baru BKN:

1. Kunjungi laman BKN https://apps.bkn.go.id/ProfilPns/ 

2. Masukkan NIP anda kemudian ketik kode captcha lalu OK

3. Jika berhasil akan muncul tampilan seperti berikut ini


Cara Cek Kenaikan Pangkat PNS Online di Laman BKN


BKN menerapkan sistem kenaikan pangkat secara otomatis tanpa harus melalui mekanisme pengusulan. Kebijakan ini berlaku untuk PNS struktural dan juga PNS fungsional seperti guru. Namun demikian, ada beberapa prosedur yang harus diikuti para guru sebelum kenaikan pangkat secara otomatis. Guru PNS tetap harus mengumpulkan angka kredit untuk bisa naik pangkat.

Aturan baru terkait kenaikan pangkat PNS yang secara otomatis tiap 4 tahun ini dilakukan dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi (RB) dalam bidang kepegawaian. Pegawai tidak perlu lagi dibuat sibuk mengusulkan kenaikan pangkat, karena BKN setiap empat tahun mengumpulkan daftar nama pegawai yang dianggap layak naik pangkat ke BKD.

Demikian dan semoga bermanfaat. 

Sumber artikel : klik disini
Portal Info Guru

DHGTK Tidak Bisa Diakses

Berikut ini akan coba kami jelaskan terkait kenapa DGHTK tidak bisa dibuka / diakses, mungkin banyak dari rekan-rekan operator yang mengalami kesulitan ketika membuka link DHGTK, namun menurut hemat saya pribadi tidak perlu terlalu kawatir dikarenakan memang link tersebut masih dalam perbaikan, kesimpulannya link DHGTK untuk saat ini memang susah dibuka di seluruh Indonesia. 

Hal ini juga dipertegas dengan pernyataan Bpk Nazarudin Kompetan melalui akun facebook resminya yang mana menyatakan beberapa hal penting terkait link DHGTK ini, diantaranya adalah sebagai berikut :
  • hadir.gtk dan info.gtk diwajibkan menggunakan alamat resmi berupa domain kemdikbud..
  • Jadi almt alternatif yg selama ini digunakan.. Utk sementara di tutup 
  • Url resminya yaitu : hadir.gtk.kemdikbud.go.id dan Info.gtk.kemdikbud.go.id
  • Jika blm bisa diakses Tim jaringan sedang komunikasi dengan bagian admin terkait domain kemdikbud..

Jadi kesimpulan kami adalah selain link resmi di atas kita tidak diperkenankan untuk membuka link lain, kemudian jika masih tetap tidak bisa diakses kita tinggal menunggu saja hingga link normal kembali sambil kita coba-coba setiap harinya. 

Demikian penjelasan singkat tentang link DHGTK Yang Tidak Bisa Diakses.

Portal Info Guru

Juknis TPG Madrasah 2018

Berikut ini kami jelaskan tentang Mekanisme Penyaluran Dana Dan Juknis TPG Madrasah 2018Petunjuk atau Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru biasanya menjadi salah satu acuan dalam penyaluran tunjangan profesi atau sertifikasi guru. Lalu apakah sudah terdapat  Juknis Penyaluran TPG Bagi Guru Madrasah (Kemenag) Tahun 2018?  Juknis TPG Guru Madrasah (Kemenag) Tahun 2018 diterbitkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7214 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Bagi Guru Madrasah Tahun 2018

Keputusan Dirjen Pendis Kementerian Agama Nomor : 7214 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru Madrasah Tahun 2018 sebenarnya sudah ditanda tangai sejak 29 Desember 2017. Tetapi baru dipublikasikan pada bulan Maret 2018 ini.
Salah satu perbedaan Petunjuk Teknis atau Juknis TPG Madarasah (Kemenag) Tahun 2018 dibandingkan tahun sebelumnya adalah adanya penegasan bahwa Guru yang melaksanakan Ibadah haji dengan syarat mengajukan Cuti Besar, tunjangan profesi guru tetap bisa dibayarkan. 

Adapun besaran Tunjangan Profesi Guru berdasarkan Petunjuk Teknis atau Juknis Tunjangan Profesi Guru (TPG) Guru Madrasah (Kemenag) Tahun 2018 adalah sebagai berikut: 1) Guru PNS diberikan tunjangan sebesar gaji pokok per buan. 2) Guru Bukan PNS yang sudah disetarakan (inpassing) diberikan tunjangan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok per buan disesuaikan dengan memperhatikan Pangkat, Goongan, Jabatan dan Kualifikasi Akademik yang bedaku bagi guru PNS sebagaimana tercantum dalam SK Inpassing, tidak memperhitungkan ketentuan masa kerja sesual dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 3) Guru Bukan PNS yang belum disetarakan (non inpassing) diberikan tunjangan profesi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta ima ratus ribu rupiah) per buan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Berdasarkan Petunjuk Teknis atau Juknis Penyaluran TPG Bagi Guru Madrasah (Kemenag) Tahun 2018, berikut ini Kriteria guru madrasah penerima tunjangan profesi (TPG):
1. Guru yang mengajar pada satuan administrasi pangka! binaan Kementerian Agama.
2. Pengawas sekolah pada madrasah yang melaksanakan tugas kepengawasan pada satuan pendidikan binaan Kementerian Agama.
3. Memenuhi Kualifikasi Akademik S1 atau D-IV. Khusus Guru PNS yang masih golongan II namun sudah lulus S1/D-IV sebelum tanggal 31 Desember 2015 dan telah memenuhi persyaratan yang diatur melalui Surat Sekjen Kementerian Agama Nomor 7362/SJ/Kp.01.1/10/2016 tentang Pemutihan Tugas atau Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama.
4, Memiliki serbfikat pendidik yang telah diberi satu Nomor Registrasi Guru (NRG) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan telah ditampilkan melalui SIMPATIKA melalui format S26e. Setiap guru hanya memiliki satu NRG walaupun guru yang bersangkutan memiliki satu atau Iebih sertifikat pendidik.
5. Memiliki SKBK dan SKMT yang diterbitkan oleh instansi Kementerian Agama melalui SIMPATIKA dan ditandatangani oleh pejabat terkait sesuai dengan kewenangannya.
6. Bertugas pada madrasah yang memiliki izin operasional penyelenggaraan pendidikan dan Kementerian Agama dan memenuhi rasio peserta didik terhadap guru. Rasio peserta didik terhadap guru adalah 15: 1 untuk jenjang RA/MI/MTs/MA dan 12 : 1 untuk jenjang MAK. Rasio dihitung berdasarkan jumlah rata-rata peserta didik dan seluruh kelas/rombongan belajar yang diampu oleh setiap guru. Pemenuhan rasio dimaksud dapat diberikan dispensasi jika guru bertugas di madrasah pada kondisi (Dispensasi 1):
a. terletak di daerah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal).
b. terletak di daerah yang secara geografis dan/atau demografis menyebabkan jumlah penduduknya dan/atau peserta didiknya sangat minim, yang ditunjukkan melalui surat keterangan yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
c. madrasah yang menyelenggarakan pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus (MILB, MTsLB, MALB atau yang sejenis.
7. Pemenuhan beban kerja minimal 6 jam tatap muka, tugas tambahan dan melaksanakan pembinaan kegiatan ko kurikuler dan/atau ekstra kurikuler, dflaksanakan di satminkalnya.
8. Beban kerja guru dan pemenuhannya ditentukan berdasarkan kurikulum yang berlaku di rombongan belajarnya. (Daftar madrasah pelaksana Kurikulum 2013 dan Kurikulum Tahun 2006 adalah yang terdaftar pada Kementerian Agama).
9. Beban kerja guru adalah paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) pekan untuk mata pelajaran yang diampu yang sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya. Kesesualan mata pelajaran sertifikat pendidik sesuai dengan tabel linearitas dalam lampiran petunjuk teknis ini.
10. Beban kerja kepala madrasah diekuivalensi sebanyak 24 (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) pekan dan dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan untuk memenuhi kebutuhan guru madrasah.
11. Pemenuhan beban kerja sebagaimana dimaksud pada poin 9 dapat diperoleh dan ekuivalensi beban kerja tugas tambahan guru dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala madrasah pada MTs dan MA/MAK atau koordinator bidang pendidikan madrasah pada MI, mengajar paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka per pekan atau membimbing 80 (delapan puluh) peserta didik bagi wakil kepala madrasah yang bersertifikat pendidik sebagai guru bimbingan dan konseling/konselor atau paling sedikit 40 (empat puluh) peserta didik bagi wakil kepala madrasah yang bersertifikat pendidik sebagai guru TIK.
Jumlah wakil kepala madrasah sesuai dengan persyaratan sebagai berikut.
1) Untuk jumlah koordinator bidang pendidikan madrasah pada jenjang MI ditentukan berdasarkan jumlah rombongan belajar, jumlah peserta didik, dan beban tugas jenis koordinator bidang maka terkait pembayaran tunjangan profesi jumlah koordinator bidang pendidikan diatur sebagai berikut:
a) 1-6 rombel sebanyak 1 (satu) orang koordinator.
b) 7-12 rombel sebanyak 2 (dua) orang koordinator.
c) 13-18 rombel sebanyak 3 (tiga) orang koordinator.
d) Sama dengan atau lebih dari 19 rombel sebanyak 4 (empat) orang koordinator.
Koordinator bidang pendidikan madrasah mehputi: kurikulum, kesiswaan, hubungan masyarakat, dan sarana dan prasarana.
2) Untuk jumlah wakil kepala jenjang MTS ditentukan berdasarkan jumlah rombongan belajar, jumlah peserta didik, dan beban tugas jenis wakfl kepaa madrasah mterkait pembayaran tunjangan profesi jumlah wakH kepala madrasah diatur sebagai berikut:
a) 1-3 rombel sebanyak 1 (satu) orang wakil kepaa.
b) 4-5 rombel sebanyak 2 (dua) orang wakil kepala.
c) 6-8 rombel sebanyak 3 (tiga) orang wakil kepala.
d) Sama dengan atau lebih dari 9 rombel sebanyak 4 (empat) orang wakil kepala.
3) Untuk jumlah wakil kepala madrasah jenjang MA/MAK ditentukan berdasarkan jumlah rombongan belajar, jumlah peserta didik, dan beban tugas jenis wakil kepala madrasah maka terkait pembayaran tunjangan profesi jumlah wakil kepala madrasah sebagai berikut:
a) 1-3 rombel sebanyak 1 (satu) orang wakil kepala.
b) 4-5 rombel sebanyak 2 (dua) orang wakil kepala.
c) 6-8 rombel sebanyak 3 (tiga) orang wakil kepala.
d) Sama dengan atau lebih dari 9 rombel sebanyak 4 (empat) orang wakil kepala.
e) Khusus MAN Insan Cendekia, jumlah wakil kepala madrasah disesuaikan dengan Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker).
b. Mendapat tugas tambahan sebagai wali kelas di satminkal mengajar paling sedikit 18 (delapan belas) jam tatap muka per pekan.
c. Mendapat tugas tambahan sebagai guru piket di satminkal mengajar paling sedikit 22 (dua puluh dua) jam tatap muka per pekan, Untuk jumlah guru piket ditentukan berdasarkan jumlah rombongan belajar, jumlah peserta didik, dan beban tugas jenis guru piket maka terkait pembayaran tunjangan profesi jumlah guru piket diatur sebagai berikut:
1) 1-6 rombel sebanyak 1 (satu) orang guru piket per hari,
2) 7-12 rombel sebanyak 2 (dua) orang guru piket per hari.
3) 13-18 rombel sebanyak 3 (tiga) orang guru piket per hari.
4) Sama dengan atau lebih dari 19 rombel sebanyak 4 (empat) orang guru piket per hari.
d. Mendapat tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan pada jenjang MI/MTs/MA/MAK, kepala laboratonium pada jenjang MTs/MA/MAK, Ketua program keahlian/program studi pada jenjang MA/MAK, kepala bengkel pada jenjang MA/MAK mengajar paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka per pekan.
e. Koordinator Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan / Penilaian Kinerja Guru, Pembina Ekstrakurikuler dan/atau Kokurikuler, Pembina Kepramukaan, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), dan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), mengajar paling sedikit 18 (delapan belas) jam tatap muka per pekan, Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam memberikan tugas tambahan bagi Kepala Perpustakaan dan Kepala Laboratorium sebagai berikut:
1) Kepala madrasah negeri memberikan tugas tambahan sebagai Kepala Perpustakaan atau Kepala Laboratorium kepada guru (diutamakan PNS) berdasarkan keputusan kepala madrasah negeri dengan mempertimbangkan sertifikat kompetensi yang dimiliki, Sertifikat kompetensi dimaksud bisa dan Balai Dikiat, Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang mempunyai program perpustakaan atau laboratorium,
2) Kepala madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat memberikan tugas tambahan sebagai Kepala Perpustakaan atau Kepala Laboratorium kepada guru berdaarkan keputusan kepala madrasah swasta atas persetujuan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan sertifikat kompetensi yang dimiliki.
3) Kepala madrasah dapat mengangkat Kepala Laboratorium pada jenjang MTs/MA/MAK, dengan kondisi sebagai berikut:
a) Jenjang MTs dapat mengangkat hanya satu orang kepala laboratorium yang membawahi semua pengeola aboratorium;
b) Jenjang MA/MAK dapat mengangkat kepala laboratorium  / bengkel sebanyak jumlah program peminatan atau program keahlian yang ada di madrasah tersebut,
4) Kepala madrasah dapat mengangkat Pembina Ekstrakurikuler dan/atau Kokurikuler, Pembina Kepramukaan, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), dan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dengan menerbitkan SK Pembagian Tugas dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Dapat mengangkat 1 (satu) orang guru untuk masing - masing dengan tugas tambahan Pembina Kepramukaan, Pembina EkstrakurikuIer dan/atau Kokurikuler, Usaha Kesehatan Sekoah (UKS), dan Organisas Siswa Intra Sekolah (OSIS);
b) Guru dengan tugas tambahan Pembna Ekstrakurikuler dan/atau Kokurikuer, Pembina Kepramukaan, Usaha Kesehatan Sekoah (UKS), dan Organsasi Sswa Intra Sekolah (OSIS) tidak boleh memangku tugas tambahan yang lain kecuali tugas tambahan sebagai guru piket;
c) Kegiatan ekstrakurikuler yang diakui adalah yang memiliki susunan program kegiatan yang merupakan bagian dan Rencana Kegiatan Sekolah/Madrasah.
f. Khusus madrasah yang melaksanakan program asrama, guru dengan tugas tambahan sebagai Guru Bmna Asrama dan/atau pembimbing asrama mengajar pahng sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka per pekan. Ketentuan jumlah guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai Guru Bina Asrama dan/atau pembimbing asrama pada madrasah negeri menggunakan rasio peserta didik 1:50, sedangkan Guru Bina Asrama dan/atau pembimbing asrama pada madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat (bukan merupakan asrama berbasis pondok pesantren) menggunakan rasio peserta didik 1:75.
g. Bertugas sebagai guru Bimbingan Konseling atau Pembimbing TIK pada madrasah yang melaksanakan Kurikulum K-13 pada jenjang MI, MTs, dan MA/MAK, mengampu paling sedikt 150 (seratus ima puluh) peserta didik pada satu atau lebih madrasah, Dalam hal tidak terpenuhi 150 (seratus lima puluh) peserta didik di satu madrasah, maka membimbing paling sedikit 40 (empat puluh) orang peserta didik di satminkalnya dan sisanya sebanyak 110 (serratus sepuluh) peserta didik di madrasah non satmmnkalnya.
h. Bertugas sebagai guru di madrasah/sekolah lain di luar satminkalnya baik negeri maupun swasta, menjadi guru bina/pamong pada pendidikan terbuka, atau mengajar pada program kelompok belajar Paket A/ula, Paket B/wushtha, dan/atau Paket C pada madrasah paling banyak 4 (empat) jam sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimiliki dengan ketentuan paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka sesuai sertifikat pendidik yang dilaksanakan pada satminkalnya.
i. Bertugas sebagai guru pembimbing khusus pada madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu mengajar paling sedikit 18 (delapan belas) jamtatap muka per minggu, guru pembimbing khusus dapat berasal dan SLB atau guru PNS yang ada di madrasah inklusi yang sudah dHatih menjadi guru pembimbing khusus,
j. Bertugas sebagai guru pada madrasah di daerah khusus yang daerahnya / desanya ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015 — 2019, Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar, Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 126 Tahun 2017 tentan Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (Dispensas 2).
k. Bertugas sebagal guru pada madrasah khusus, di mana peserta didiknya memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa (Dispensasi 3)
I. Bertugas sebagai guru yang dibutuhkan atas dasar pentimbangan kepentingan Nasional (Dispensasi 4) adalah:
1) Guru yang bertugas di madrasah Indonesia di Luar Negeri;
2) Guru yang ditugaskan menjadi guru di negara lain atas dasar kerjasama antar negara.
m. Bagi guru produktif yang berkeahlian khusus / berkeahlian langka / memiliki keterampilan atau budaya khas daerah untuk mengajarkan praktik dapat diakukan oleh guru lebih dan 1 (satu) orang sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan, Bagi guru produktif yang berkeahlian khusus / berkeahlian langka / memiliki keterampilan atau budaya khas daerah dibuktikan dengan surat keputusan dan Kementerian bendasarkan usulan Kanwil Kementerian Agama Provinsi (Dispensasi 5).
12. Belum usia pensiun.
13. Memiliki hasil nilai Penilaian Kinenja Guru (PKG) pada tahun sebelumnya.
14. Tidak beralih status dan guru atau pengawas sekolah pada madrasah,
15, Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain madrasah Kementerian Agama.
16. Tidak merangkap jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif, atau legislatif.
17, Untuk jenjang RA, satu rombongan belajar bisa diampu oleh guru secara tim (team teaching) oleh maksimal 2 orang guru. Beban kerja 2 (dua) orang guru dimaksud tetap diakui utuh tanpa dibagi jamnya.
18. Tunjangan profesi dapat dibayarkan bagi:
a) Guru yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampal dengan 14 (empat belas) hari kalender dalam bulan berjalan dengan dibuktikan surat keterangan sakit dan dokter pemerintah. Jika harus rawat inap wajib melampirkan surat keterangan rawat inap dan rumah sakit,
b) Guru yang melaksanakan cuti bersalin (untuk anak pertama sampai anak ketiga).
c) Guru yang mengikuti tugas kependidikan yang linier dengan tugas keprofesian pendidiknya seperti seminar, workshop, bimbingan teknis, pendidikan/pelatihan dan sejenisnya dengan melampirkan surat tugas dan kepala madrasah dan dilengkapi dokumentasi kegiatan yang diikuti seperti surat undangan dan/atau sertifikat.
d) Guru yang melaksanakan tugas kedinasan sebagai petugas haji yang dibuktikan dengan surat resmi dan atasan langsung dan/atau pejabat terkait.
e) Guru yang melaksanakan studi perkuliahan (izin belajar) menggunakan biaya mandiri dengan tetap melaksanakan tugas keprofesiannya sebagai guru.
19. Tunjangan profesi tidak dapat dibayarkan bagi:
a) Guru yang sakit selama 1 (satu) bulan. Misal seorang guru sakit mulai tanggal 25 Februari 2017 — 5 Apr11 2017. Mulai tanggal 5 April 2017 seterusnya sudah sembuh dan mulai aktif mengajan kembali, maka bulan Februani dan April tunjangan profesi nya tetap dibayarkan, sedangkan tunjangan profesinya di bulan Maret tidak dapat dibayankan.
b) Guru yang melaksanakan cuti besar (untuk kelahiran anak ke empat dan seterusnya). Jika cuti besar untuk pergi haji, tunjangan profesi nya tetap dapat dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
c) Guru yang melaksanakan cuti di luar tanggungan negara.
d) Guru melaksanakan ibadah haji dan/atau umroh dengan biaya sendiri dan tanpa menggunakan hak cuti (cuti besar).
e) Guru yang melaksanakan studi perkuliahan (tugas belajar) menggunakan biaya dan pemerintah/pemerintah daerah/sponsor pada bulan ketujuh sejak perkuliahan dimulai.
20. Dalam hal guru izin tidak melaksanakan tugas mengajar, tunjangan profesinya tetap dapat dibayarkan selama masih dapat memenuhi beban kerja minimal 24 JAM per pekan yang diganti pada han lain pada bulan yang sama atau paling lambat 1 (satu) bulan berikutnya dengan dibuktikan surat keterangan dan Kepala Madrasah Negeri dan/atau Kepala Madrasah Swasta, Surat keterangan dan Kepala Madrasah Swasta harus diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
21. Masa kerja guru yang diangkat sebagai kepala madrasah dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
22. Bagi guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik tetapi status kepegawaiannya masih calon pegawai negeri sipil (CPNS), maka tunjangan profesi nya dibayarkan sebesar 80% dan gaji pokok golongan III/a masa kerja 0 tahun. Aturan ini berlaku mulal tahun 2017 sehingga tahun sebelumnya tidak diberikan dan tidak dianggap kurang bayar (carry over).
23. Bagi pengawas sekolah pada madrasah, berhak mendapatkan tunjangan profesi apabila memenuhi salah satu ketentuan di bawah ini:
a. Memenuhi jumlah minimal madrasah binaan, yaitu 10 (sepuluh) madrasah untuk jenjang RA dan MI, dan/atau 7 (tujuh) madrasah jenjang MTs, MA, dan MAK,
b. Pengawas tersebut paling sedikit memveriifikasi hasil PKG minimal 60 guru pada madrasah binaannya untuk jenjang RA/MI dan minimal 40 (empat puluh) guru pada madrasah binaanya untukjenjang MTs/MA/MAK.
c. Pengawas sekolah pada madrasah yang bertugas di daerah khusus:
1. Memenuhi jumlah minimal madrasah binaan, yaitu 5 (lima) madrasah,
2. Pengawas tersebut paling sedikit menverifikasi hasil PKG minimal 15 (lima belas) guru pada madrasah binaannya.
d. Guru pada satminkal madrasah yang menjadi binaan pengawas madrasah adaiah guru yang aktif dan memlilki jam mengajar di madrasah (masih aktif mengajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan).
24. Bagi madrasati AL-Azhar Asy-Syarif Indonesia menggunakan struktur kurikuluni tambahan selain Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum Tahun 2013 sebagaimana diatur melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2615 Tahun 2013 tentang Penetapan Penyelenggaraan dan Tata Kelola Pendidikan Madrasah Al-Azhar Asy-Syarif Indonesia.
25 Bagi madrasah yang menggunakan Kurikulum Tahun 2006 dimungkinkan menambah maksimum 4 (empat) jam pembelajaran per pekan secara keseluruhan.
26. Beban kerja bagi guru pada madrasah yang menggunakan Kurikulum 2013 diatur sebagal berikut:
a. Guru kelas/guru mata pelajaran yang rnelaksanakan tugas tambahan sebagai pembina pramuka (minimai telah bersertifikat kursus mahir dasar) dihitung sebagai bagian dari pemenuhan beban kerja guru paling banyak 2 (dua) jam peiajaran per minggu. Jumiah guru yang diberi tugas tambahan sebagai pembina pramuka di keglatan ekstra kurikuler wajib di satu madrasah yang merupakan satminkainya adalah sebagai berikut:
1) Jumlah rombel 1 —6 sebanyak 1 pembina pramuka;
2) Jumlah rombel 7—12 sebanyak 2 pembina pramuka;
3) Jurnlah rombel 13—18 sebanyak 3 pemblna pramuka;
4) Jumlah rombel >18 sebanyak 4 pembina pramuka.
b Bagi guru MA dan MAK yang madrasahnya menyeienggarakan kurikulum 2013, memiiiki sertifikat pendidik dan mengajar pada peminatan bahasa kecuali bahasa Inggris, termasuk kategori mata peiajaran langka, karena guru tidak dapat diberi tugas pada madrasah lain untuk rnengajar sesuai dengan sertifikat pendidiknya dengan alasan kesuiltan akses dibandingkan dengan jarak dan waktu tempuh.
c. Jenis dan Sertifikat Pendidik Guru Pengampu Mata Pelajaran tertentu pada Kurikulum 2013:
1) Guru MTs yang berserertifikat keterampilan dan IPA dapat mengampu mata pelajaran prakarya di MTs,
2) Guru paket kejuruan MAK dapat mengampu mata pelajaran prakarya di MTs atau mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan di MA sesuai dengan KD pada mata pelajaran prakarya yang diajarkan (kerajinan, rekayasa, budidaya, dan pengolahan).
3) Guru Fisika, Kimia, Biologi, dan Ekonomi dapat mengajar mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan di MA.
4) Guru MAK yang bersertifikat paket kejuruan dapat mengampu mata pelajaran prakarya sesuai dengan KD pada mata pelajaran prakarya yang diajarkan (kerajinan, rekayasa, budidaya, dan pengolahan) di MAK,
5) Guru paket keahlian yang sesuai dengan program yang dibuka dapat mengajar mata pelajaran pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan di MAK.
6) Guru kewirausahaan di MAK dapat mengajar prakarya dan kewirausahaan,
7) Guru yang mengajar rumpun mata pelajaran IPA dan IPS jenjang MTs, MA dan MAK beban kerjanya dihitung berdasarkan kurikulum yang berlaku pada rombongan belajar yang dibinanya.
d. Madrasah yang melaksanakan kurikulum 2013 dan menetapkan muatan lokal sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, dapat menambah beban belajar muatan lokal paling banyak 2 (dua) jam per minggu. Kebutuhan sumber daya pendidikan yang meliputi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, dan dana termasuk tunjangan profesi sebagai implikasi penambahan beban belajar muatan lokal ditanggung oleh pejabat yang menetapkan.
e. Bertugas sebagai guru pembimbing TIK memberikan layanan kepada paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik pada satu atau lebih dan satu madrasah, bagi madrasah yang menggunakan kurikulum 2013. Jumlah peserta didik yang dilayani pada satminkal paling sedikit 40 (empat puluh) peserta didik,
f. Bagi Guru pembimbing TIK yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala madrasah yang melaksanakan Kunikulum 2013 untuk memenuhi 24 jam tatap muka per minggu harus membimbing paling sedikit 40 (empat puluh) peserta didik di satminkalnya.
g. Bagi Guru pembimbing TIK yang mendapatkan tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Madrasah/Kepala Laboratorium Kepala Perpustakaan Kepala Bengkel/Ketua Program Keahlian/Kepala Unit Produksi yang melaksanakan Kurikulum 2013 untuk memenuhi 24 jam tatap muka per minggu harus membimbing paling sedikit 80 (delapan puuh) peserta didik di satminkalnya.
h, Bagi madrasah jenjang Madrasah Ibtidaiyah yang menggunakan Kurikuum 2013 dapat menambah beban belajar per minggu sesuai dengan kebutuhan beVajar peserta didik dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan faktor lain yang dianggap penting di daam struktur program, namun yang diperhitungkan maksimal 2 (dua) jam/pekan secara keseluruhan hanya terbatas bagi mata pelajaran Agama atau Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan,
i. Bagi madrasah jenjang MTs, MA/MAK yang menggunakan Kurikulum 2013 dapat menambah beban belajar per minggu sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan faktor lain yang dianggap penting di dalam struktur program, namun yang diperhitungkan maksimal 2 (dua) jam/pekan secara keseluruhan,

Seluruh kriteria tersebut di atas diproses melalui verifikasi dan validasi di SIMPATIKA secara berjenjang oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan/atau Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sesuai dengan kewenangannya.

Selengkapnya silahkan Download Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru Madrasah Tahun 2018 (Disini)

Demikian informasi tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru Madrasah Tahun 2018. Semoga bermanfaat.  

Sumber  artikel : klik disini

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget
Laporkan Link Rusak Disini
×
_

Kirim masukan, keluhan, atau request aplikasi kepada admin melalui pesan di bawah ini