Articles by "Padamu Negeri"
Portal Info Guru


Suatu hari tak sengaja saya membaca sebuah artikel pada website Dikdasmen yang membahas tentang Peranan Operator sekolah terhadap segala bentuk pendataan sekolah. Sempat berfikir bahwa Pekerjaan Operator sekolah sangatlah berat, ditambah lagi dengan tanggung jawab yang begitu besar karena resikonya cukup besar juga. Hingga muncullah sebuah pertanyaan mendasar "Bagaimanakah nasib kesejahteraan para Operator Sekolah ? Pantaskah gaji kecil operator yang masih berstatus Honorer menerima tanggung jawab sebesar itu  ?" 

Mari kita simak Artikelnya : 

Bandung (Dikdasmen): Mulai 2016, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama akan murni menggunakan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk intervensi kebijakan, salah satunya mengenai pembenahan sarana prasarana sekolah. Direktorat tak lagi memerlukan proposal dari sekolah.

“Untuk mengetahui jumlah kebutuhan RKB, kita tinggal buka Dapodik dengan membandingkan rombel dan ruang kelas yang dimiliki,” ujar Khamim, Kepala Subdirektorat Program dan Evaluasi, Direktorat Pembinaan SMP, saat menyampaikan materi pada Training of Trainers Sistem Pendataan Dapodik di Hotel Harris Convention Center Bandung, Jawa Barat, Ahad malam, 15 November 2015.

Atas kebijakan tersebut, Khamim berharap kualitas data Dapodik kian hari semakin baik. Oleh karena itu, peran operator sekolah sangat penting. “Peran Bapak/Ibu sangat kami harapkan untuk memvalidasi data yang dientri teman-teman data di satuan pendidikan,” ujarnya.

Selain sebagai basis data rehabilitasi sarana-prasarana pendidikan, tambah Khamim, Dapodik juga digunakan untuk pemanfaatan program lain, salah satunya penyaluran Bantuan Operasional Sekolah.

Pada 2014, Direktorat Pembinaan SMP mengirimkan surat edaran kepada sekolah agar memperbarui (update) data Dapodik. Jika tidak melakukannya, sekolah tidak akan menerima dana BOS. Maka berduyun-duyun sekolah memperbarui datanya terlebih terkait data guru yang digunakan untuk penyaluran tunjangan sertifikasi.

“Data yang kami usulkan untuk anggaran BOS 2015 relatif lebih bagus dibandingkan setahun lalu,” ungkap Khamim.

Agar semua kebijakan tersebut terus berjalan, Khamim berharap peran operator sekolah terus ditingkatkan. Dengan kualitas data Dapodik yang semakin tinggi, kesuksesan program-program unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga semakin baik.

Training of Trainers Sistem Pendataan Dapodik diselenggarakan di Hotel Harris Convention Center Bandung, Jawa Barat, pada 15-17 November 2015. Peserta acara ini berasal dari Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Lihat sumber artikel disini
Portal Info Guru



SIMPATIKA merupakan lanjutan dari Layanan PADAMU NEGERI yang disesuaikan khusus untuk kebutuhan Kemenag.  Beberapa prosedur di SIMPATIKA masih sama dengan di PADAMU NGERI. Namun demikian ada beberapa perbedaan antara SIMPATIKA dengan PADAMU NEGERI pada periode Semester 1 Tahun Pelajaran 2015/2016.

1.Perihal Alur Keaktifan PTK
Pada SIMPATIKA para PTK (non Kepala Madrasah dan Pengawas) bisa mencetak Kartu Digitalnya masing-masing sebagai tanda bukti keaktifan mereka di periode aktif saat ini tanpa harus menunggu hasil isian Jadwal Kelas (S25a dan S25b). Cara mencetak Kartu Digital dilakukan mandiri menggunakan akun login invidu PTK masing-masing. Tanda bukti keaktifan ini sebagai syarat bagi PTK (khususnya Guru) sebelum Akun Kepala Madrasah/Sekolah melaporkan JJM Guru tersebut pada Isian Jadwal Kelas (S25a dan S25b).

2.Perihal Mutasi
Bagi para PTK yang melakukan ajuan Mutasi lintas naungan baik dari Kemdikbud ke Kemenag atau sebaliknya. Proses persetujuan ajuan mutasinya langsung di proses oleh Admin Kantor Kemenag Kab/Kota setempat.

3.Perihal Akun Admin/Operator
Di SIMPATIKA tidak mewajibkan madrasah/sekolah memiliki operator karena konsep SIMPATIKA adalah self services PTK. PTK dituntut kemandirian untuk mengoperasikan Layanan SIMPATIKA menggunakan akun individu masing-masing. Adapun siapa saja PTK yang terdaftar aktif sebagai Kepala Madrasah (diaktifkan oleh Admin Kemenag Kab/Kota) otomatis diberi hak akses sebagai Admin Madrasah/Sekolah yang dipimpinnya tersebut. Kepala Madrasah/Sekolah dapat mengangkat asisten untuk membantu tugasnya di SIMPATIKA bila memang dibutuhkan atas kesadaran dan tanggungjawab Kepala Madrasah/Sekolah sendiri.

4.Perihal Situs Pencarian
Situs resmi SIMPATIKA dibangun tersendiri dengan domain http://simpatika.kemenag.go.id.Situs tersebut memuat pencarian PTK khusus yang berada di naungan Kemenag saja termasuk juga Guru Pendidikan Agama (Semua Agama) yang satminkalnya berada di sekolah umum naungan Kemdikbud.

5.Perihal Perhitungan JJM
Perhitungan JJM khususnya bagi para Pendidik (Guru) naungan Kemenag menggunakan basis Isian Jadwal Kelas (S25a dan S25b) yang merupakan tugas dan tanggungjawab Kepala Madrasah/Sekolah masing-masing. Khusus bagi Guru Pendidikan Agama (semua agama) yang satminkalnya di sekolah umum naungan Kemdikbud akan disediakan fitur khusus pelaporan JJM (saat ini masih dalam proses pengembangan).

6.Perihal Akses Kanwil Kemenag

Kanwil Kemenag saat ini dilibatkan aktif di SIMPATIKA sebagai pengganti dari LPMP di PADAMU NEGERI. Beberapa proses nantinya harus melalui persetujuan dari Admin Kanwil Kemenag, seperti: Sertifikasi, Inpassing, Tunjangan, NUPTK, NRG, dan lainnya.


Informasi ini akan dimutakhirkan sewaktu-waktu menyesuaikan dengan progres development dan kebijakan internal Kemenag.

Demikian semoga bermanfaat.

Portal Info Guru


PENGUMUMAN ATURAN AKUN INDIVIDU PTK
Assalammualaikum Wr. Wb. 
Salam Sejahtera,

Kepada seluruh PTK Kemenag
Sesuai dengan surat edaran dari Dirjen Pendis nomor DJ.I/PP.00.6/3541/2015 tanggal 25 September 2015 perihal Penggunaan Sistem Pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Direktorat Pendidikan Madrasah.
Berkenaan dengan hal tersebut, akan dilakukan pembenahan aplikasi SIMPATIKA menyesuaikan dengan aturan baru yang diberlakukan di lingkungan Kemenag dalam 2 (dua) minggu ke depan. Sebagai tahap awal untuk mendukung kemandirian individu PTK pada Layanan SIMPATIKA diberlakukan aturan sebagai berikut :
1.) Bagi akun individu Pendidik (Guru) yang diaktifkan tugas tambahan resmi sebagai Kepala Madrasah/Sekolah oleh Admin Ka.Kemenag Kab/Kota otomatis mendapatkan hak akses sebagai Admin Sekolah.
2.) Kepala Madrasah/Sekolah dapat mencetak ulang (reset) akun login para PTK di lingkup madrasah/sekolah yang dipimpinnya.
3.) Bagi akun individu lain yang mendapatkan peran sebagai Admin/Operator Madrasah (diluar sebagai Kepala Sekolah) dinonaktifkan hak aksesnya oleh sistem secara otomatis. Hak akses dimaksud dapat diaktifkan kembali (atas ijin) oleh Kepala Madrasah/Sekolah menggunakan akun institusi resmi yang diterbitkan/dicetak ulang oleh Admin Ka.Kemenag Kab/Kota.
4.) Bagi Kepala Madrasah/Sekolah naungan Kemenag berkewajiban untuk meminta cetak ulang akun insitusi madrasah/sekolah yang dipimpinnya ke Admin Ka. Kemenag Kab/Kota masing-masing.
Semoga PTK Kemenag selalu bersemangat untuk menjadi lebih unggul dalam penguasaan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang tepat guna dan bermanfaat bagi Dunia Pendidikan Indonesia.
Wassalamualaikum wr.wb,
Hormat kami,
Admin Simpatika
Portal Info Guru

Ibaratnya keluar dari mulut harimau, masuk ke mulut buaya, mungkin seperti itulah kata-kata yang akan diucapkan oleh banyak operator sekolah di negeri ini hehehe. 

Langsung menuju topik, Padamu Negeri sampai saat ini masih ada lamannya, lihat saja di Google.co.id pada menu Search masukkan http://padamu.siap.web.id/ dan jangan lupa untuk melihat-lihat karena sebentar lagi akan ditutup.

Nah, sekarang kita berbicara mengenai penggantinya, ternyata diam-diam Kemenag sudah membuat yang namanya Simpatika untuk Pusat Layanan Penyimpanan PTK yang bernaung dibawah Kementerian Agama. Hal itu dimulai sejak 17 Agustus 2015, Kemenag mengembangkan secara mandiri Layanan SIM PTK Online berbasis sistem SIAP Padamu Negeri bekerjasama dengan PT. Telkom Indonesia.

Lanjutan dari Padamu Negeri yang dirintis oleh Kemdikbud sejak 20 Mei 2013 hingga Juni 2015. Lalu per tanggal 17 Agustus 2015 secara mandiri Kemenag membuat situs http://kemenag.siap.id/ melalui Layanan SIM PTK Online. Kemenag mengembangkan beragam program kerja untuk kepentingan PTK Kemenag, meliputi: Digitalisasi Portofolio PTK, Bantuan/Beasiswa PTK, Tunjangan PTK, Diklat PTK, Sertifikasi PTK, Pemetaan Mutu PTK, dan beragam program lainnya
simpatika

Proses transaksi data pada Layanan SIM PTK Online Kemenag akan melibatkan secara berjenjang dari individu PTK, Pimpinan Madrasah/Sekolah, Kantor Kemenag Kab/Kota, Kantor Wilayah Kemenag Provinsi, hingga Unit-Unit Kerja Kemenag Pusat dengan terpadu.

Untuk itu kepada para Operator di seluruh Indonesia, bersiap-siap menerima pekerjaan yang berbeda dengan sebelumnya, karena saya sendiri di SDN Tambaharjo 1 semester ini belum ada Guru Agama, jadi saya santai-santai besok semester depan baru merasakan.

Bagi anda yang penasaran dengan situs baru Kemenag bisa di cek, saya lihat disana banyak formulir-formulir baru. Pertanyaannya adalah

Apakah pengisian data PTK di Simpatika milik Kemenag dimulai dari awal?

Untuk jawaban, tunggu kabar selanjutnya, saya hanya berbagi mengenai informasi yang saat ini saya ketahui, mudah-mudahan pengisian Simpatika milik Kemenag dilakukan oleh Admin dibawah naungan Kemenag seperti pada pengerjaan EMIS.
simpatika 2

Sedikit tambahan, saya cek menggunakan nama-nama di Kecamatan saya sepertinya belum muncul apa belum di masukkan/memang hanya untuk MI N/MTs S.
Portal Info Guru

Pada posting yang lalu sudah pernah saya posting tentang desas desus akan berakhirnya aplikasi padamu negeri, sepertinya pemerintah sangat memperhatikan nasib operator sekolah di seluruh negeri, maksud saya memperhatikan pekerjaannya, bukan tunjangannya :P

seperti yang pernah dibahas pada posting sebelumnya [baca : Dualisme Padamu negeri vs Dapodik akan segera berakhir] akhirnya sekarang Berakhir sudah masa bakti Padamu negeri, pada proses penjaringan dan pemanfaatan datanya. hal ini juga salah satu bentuk ketegasan satu data yang selama ini dalam proses penyatuan atau sinkronisasi, Padamu Negeri dan Dapodik, acuan utama siapapaun tahu didunia pendidikan ini tak ada yang meragukan ke istimewaan dapodikdas.

Berikut ini adalah screenshot tentang penggunaan dapodik dalam pendataan guru yang berarti aplikasi padamu negeri sudah tidak lagi diperlukan lagi : 


Itulah tadi sedikit ulasan tentang Berakhirnya Aplikasi Padamu negeri, semoga dapat menjadi informasi yang menggembirakan bagi semua pembaca.

Selamat menunaikan Ibadah Puasa.

[baca juga : Prosedur bagi pengguna PPDB Online Padamu negeri untuk singkronisasi ke Dapodik]
Portal Info Guru

Pemerintah selalu mengupayakan kemudahan bagi para rekan ops untuk menginput data sekolahnya, mengingat sebentar lagi ops hanya berkewajiban mengelola dapodik dan tidak perlu lagi mengerjakan aplikasi padamu negeri [baca : RIP Padamu negeri ] dan seperti yang kita ketahui belakangan ini sedang gencar sekolah-sekolah yang mengikuti program berbayar dari aplikasi padamu negeri seperti PPDB Online, satu pertanyaan mendasar ! lalu bagaimanakah nasib sekolah-sekolah yang sudah mengikuti program PPDB Online tersebut ? jangan kawatir, berikut ulasannya.

PPDB online milik Pustekom Kemdikbud akan diintegrasikan ke dapodik versi 3.04 yang rencananya akan dirilis awal Juli mendatang. Dengan diintegrasikannya PPDB online dari Pustekom Kemdikbud maka OPS tidak perlu input ulang siswa baru pada aplikasi dapodik.

Hal tersebut diungkapkan oleh Bp. Yusuf Rokhmat yang ditulis dalam satus facebooknya (22/06/2015; 201:57 wib) seperti pada gambar berikut ini :

Seperti diketahui bahwa Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online adalah salah satu layanan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) bagi penerimaan siswa baru yang meliputi jenjang pendidikan SD, SMP, serta SMA/SMK yang hasilnya dapat dilihat secara realtime dengan memanfaatkan teknologi internet (dari mana saja dan kapan saja). 

Meskipun sistem PPDB Online merupakan salah satu layanan Kemdikbud namun Kemdikbud bukan satu-satunya penyedia sistem penerimaan siswa baru secara online. Ada banyak penyedia layanan PPDB, ada yang diselenggarakan oleh daerah maupun oleh pihak ketiga. Dalam hal ini Bp. Yusuf Rokhmat bahwa integrasi dapodik hanya kepada fasilitas PPDB online dari Pustekom Kemdikbud.

Lebih jauh dijelaskan mengenai teknis maupun pelaksanaan PPDB online diserahkan kepada daerah masing-masing. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan bagi Kab/Kota yang menggunakan fasilitas PPDB online dari Pustekom Kemdikbud.

Persyaratan dan Ketentuan PPDB online 2015 

Aplikasi Sistem PPDB Online disediakan oleh Pustekkom untuk mendukung proses Penerimaan Calon Peserta Didik Baru (PPDB) yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 

Sistem PPDB Online ini dapat dimanfaatkan untuk proses PPDB beberapa jenjang pendidikan, yaitu:
NOJenjangSumber Data
01SDNomor Induk Kependudukan NIK, Akta Kelahiran
02SMPDaftar Nilai Ujian Sekolah (US) 2014/2015
03SMADaftar Nilai UN SMP 2014/2015
04SMKDaftar Nilai UN SMP 2014/2015
PPDB online Pustekom Kemdikbud
PPDB online Pustekom Kemdikbud

Jika Dinas  Pendidikan Kabupaten/Kota berminat untuk mempergunakan fasilitas PPDB online yang disedikan oleh Pustekom Kemdikbud, maka prosedurnya adalah :

  1. Kepala Dinas pendidikan kabupaten/kota mengajukan surat kepada kepala PUSTEKKOM KEMDIKBUD selambat-lambatnya pada tanggal 10 April 2014 pukul 24.00 WIB yang kemudian diperpanjang sampai dengan hari Rabu, 15 April 2015.
  2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang sudah tercatat sebagai calon peserta PPDB oleh Pustekkom Kemdikbud melakukan registrasi kedalam sistem PPDB http://ppdb.kemdikbud.go.id/daftar
  3. Dinas Pendidikan mengunduh dokumen persyaratan peserta PPDB (Juknis, Perwal/Perbup)
  4. Dinas Pendidikan menetapkan juknis dan perwal yang telah disahkan
  5. Dinas Pendidikan menetapkan tim operasional PPDB yang mengacu kepada POS Sistem PPDB Online PUSTEKKOM KEMDIKBUD.
  6. Menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan (komputer, printer, internet) di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan sekolah-sekolah peserta PPDB Online.
  7. Menyediakan dan mengirimkan 1 (satu) orang Penanggung Jawab dan 1 (satu) orang Administrator TIK untuk dilatih dan dikembangkan di PUSTEKKOM KEMDIKBUD.
  8. Menyediakan dan meng-import file Daftar Nilai Ujian Sekolah (US) untuk jenjang SD dan Daftar Nilai UN jenjang SMP tahun  2014 ke Database PPDB Online di Data Center Jardiknas PUSTEKKOM KEMDIKBUD untuk data simulasi Pelatihan dan Uji Coba Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru.
  9. Bersedia mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tim PPDB Online PUSTEKKOM KEMDIKBUD.
Semoga di tahun-tahun mendatang semua daerah di seluruh Indonesia bisa memanfaatkan fasilitas gratis yang disediakan oleh pemerintah ini, karena dalam perkembangannya PPDB online pada awal pelaksanaan yaitu pada tahun 2011, baru diikuti oleh 2 kabupaten/kota, tahun 2012 diikuti 9 kabupaten/kota, tahun 2013 diikuti 14 kabupaten/kota, tahun 2014 diikuti 29 kabupaten/kota dan tahun 2015 sudah diikuti oleh 42 Kab/Kota yaitu :
  1. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar
  2. Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi
  3. Dinas Pendidikan Kabupaten Sijunjung
  4. Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga Jaw Tengah
  5. Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung
  6. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi
  7. Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung
  8. Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang
  9.  Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus
  10. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
  11. Dinas Pendidikan Kota Gorontalo
  12. Dinas Pendidikan Kota Pontianak
  13. Dinas Pendidikan Kota Banjar Baru
  14. Dinas Pendidikan Kota Dumai
  15. Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara
  16. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh
  17. Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut
  18. Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin
  19. Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen
  20. Dinas Pendidikan Kota Manado
  21. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
  22. Dinas Pendidikan Tangerang Selatan
  23. Dinas Pendidikan Kota Sibolga
  24. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Mataram
  25. Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
  26. Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang
  27. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota Baru
  28. Dinas Pendidikan Kota Bogor
  29. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan
  30. Dinas Pendidikan Kota Pekan Baru
  31. Dinas Pendidikan Kota Batam
  32. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran
  33. Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara
  34. Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis
  35. Dinas Pendidikan Kota Bontang
  36. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak
  37. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Waringin Barat
  38. Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo
  39. Dinas Pendidikan Kota Tajungbalai
  40. Dinas Pendidikan Berau
  41. Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate
  42. Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah
Portal Info Guru

Perlu diketahui posting kali ini hanyalah copy paste dari blog sebelah dan link sumbernya sudah saya sertakan di bawah, mungkin juga bermanfaat bagi rekan-rekan guru yang juga merangkap sebagai operator sekolah. Kali aja bisa cair n bisa dipake buat lebaran, :D, 

Soal bisa atau ga ? terus terang saya pribadi belum mencoba, tapi apabila rekan-rekan ops mau mencoba silahkan saja, tapi ingat, Do With Ur Own Risk << translate aja :)



Kali ini saya akan berbagi mengenai tunjangan operator, tentunya anda jangan berpikiran tunjangan (Fungsional, Kesra, dll) yang diberikan oleh Dinas terkait atau lainnya. Hanya saja ini adalah hak setiap Operator di seluruh Indonesia.

Tunjangan Operator dibayarkan setiap tahunnya atau 1 tahun jika dibuat per semester juga bisa, kalau saya mending buat 1 tahunan jadi hitung-hitung untuk tabungan akhir tahun.

Terkadang teman-teman Operator sering ada yang curhat kepada saya mengenai honor sebagai operator yang sedikit dan bila dibandingkan dengan pekerjaannya sangat jauh. Maka dari itu kebanyakan mereka (Ops) yang mengeluh berusaha untuk keluar atau menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Operator.

Kalau menurut saya operator itu tugas yang sangat mulia, karena jika mereka sudah lama dan memahami betul dan dikerjakan secara tidak tergesa-gesa maka nilai pekerjaan mereka akan semakin dihargai, terutama jika PNS lancar mendapatkan jatah Sertifikasi, artinya selama 1 tahun tidak ada kendala.

Langsung saja Cara Mencairkan Tunjangan Operator Masa 1 Tahun 2014/2015yang baru saya lakukan pagi ini dan sukses berkat Operator Kecamatan Mas Suratman dan Mba Puji.

Tentunya saya membagikan cara ini menggunakan dasar hukum yang jelas, dan halal karena sudah di rembug bersama operator di Kecamatan saya waktu itu dengan nominal yang jelas seperti dibawah ini:
1. Peserta Didik Rp. 2.000,-/Siswa
2. PTK Rp. 20.000,-/PTK
3. Sekolah Rp. 10.000,-/Data

Berikut tabelnya:

Tabel diatas saya ambil dari Petunjuk dan Teknis Pendataan Dapodikdas 2013. Serta biaya updating Data Dapodikdas 2013 tiap bulan untuk operator sekolah (dibebankan dan disesuaikan dengan keadaan anggaran sekolah).

Maksudnya adalah biaya updating berbeda dengan tunjangan yang saya buat melalui tabel. (saat ini biaya updating di tempat kami Rp. 50.000/bulan ditambah dengan pulsa sebesar masing-masing operator, kalau saya Rp. 100.000).

Bagaimana jika Bendahara atau Kepala Sekolah tidak menyetujui pencairan Tunjangan Operator?
Jawabannya mudah

Anda sebagai operator harus tegas jangan berbelit-belit karena akan saya berikan ini dasar hukumnya berdasarkan:
Print semua data diatas serta pada rekap biaya edit sesuai dengan jumlah Siswa/PTK/ dan jumlah Fotocopyan. Perlu diingat bahwa pencairan menurut tabel diatas adalah masa 1 Tahun/ 2 semester. jika nominal banyak tinggal dibagi 2 semester.
Yang saya blok warna hitam BIAYA PENGGANDAAN dan TOTAL BIAYA ENTRY anda jumlahkan lagi karena tidak saya hitung jumlah total semua.

Bagaimana, masih bingung dan takut, jangan harap tunjangan anda cair!!!
Saya hanya membantu tidak bertanggung jawab jika tidak cair,
Terima kasih

source : SDN Tambaharjo

Portal Info Guru

Seperti yang kita ketahui Padamu Negeri dan Dapodik dua sistem pendataan ini telah menjadi isu berkepanjangan dan merebak luas terutama di media sosial. Bahkan ada yang mengadu langsung ke Mendikbud Anies Baswedan. Ia berharap hal ini segera diakhiri dengan mengintegrasikan Padamu Negeri ke dalam Dapodik.




Akhirnya synkronisasi Padamu Negeri akan segera terealisasikan, ini artinya kemungkinan besar  Dapodik akan menjadi satu-satunya aplikasi imput data sekolah yang dipakai untuk semua operator, kabar ini saya dapat langsung dari Fanspage resmi Padamu Negeri yang isinya : 


SINKRONISASI DAPODIK di KEMDIKBUD
Pengguna Yth.
Kami sampaikan informasi sesuai kebijakan Ditjen GTK Kemdikbud dalam bulan Juni - Juli 2015 dijadwalkan proses sinkronisasi Padamu Negeri dengan program DAPODIK Kemdikbud.
Diharapkan hasil dari proses sinkronisasi ini terwujud integrasi sepenuhnya sistem Padamu Negeri dalam program DAPODIK khususnya naungan Kemdikbud.
Adapun agenda periode semester 1 TP. 2015/2016 dilingkungan Kemdikbud akan dilaksanakan bilamana proses sinkronisasi dimaksud telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Demikian yang dapat kami informasikan, semoga banyak memberi manfaat.
Salam Padamu Negeri Indonesiaku,
Admin Pusat
Ditjen GTK Kemdikbud


Kabar ini juga diperkuat dengan kabar yang berasal dari Pak Yusuf sendiri, berikut Screenshootnya : 

Namun menurut saya pribadi, Aplikasi Padamu Negeri tidak akan serta merta hilang, mungkin bisa saja Aplikasi padamu negeri akan berubah menjadi seperti media sosial saja, tanpa adanya kewajiban untuk input data sekolah, karena sudah dilakukan melalui Dapodik.  

Akhir kata semoga kabar ini segera terealisasikan mengingat kedua aplikasi ini sudah banyak merepotkan dan menyita waktu para operator sekolah tanpa adanya kepastian tunjangan kesejahteraan bagi operator sekolah dari pihak terkait. selain itu perlu diingat "Mayoritas Operator Sekolah Merupakan Guru" yang punya kewajiban untuk mengajar murid-muridnya di sekolah. Sekian dulu, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau ada perbedaan pendapat tidak perlu diperdebatkan karena semuanya demi kepentingan bersama. 

Biar ga stress silahkan tonton  3 video di bawah ini, Operator Sekolah rugi ga nonton :D, 






Terima kasih dan semoga bermanfaat.


Portal Info Guru



Berikut ini adalah daftar agenda padamu negeri, semoga bermanfaat dan menjadi catatan penting bagi seluruh operator sekolah di seluruh indonesia, 

30 Juni 2015 : 
batas akhir dari proses-proses ajuan dari akun individu GTK di Padamu Negeri periode semester 2 TA. 2014/2015, yang  meliputi: 
1. ajuan NUPTK, 
2. ajuan VerVal NRG, 
3. ajuan PKG lanjutan, 
4. ajuan EDS lanjutan 
5. ajuan Keaktifan PTK.

1 Juli s/d 31 Juli 201 : 
semua proses persetujuan berjenjang baik di tingkat Admin Dinas/Mapenda, Admin LPMP/Kanwil, Admin Kemenag Pusat, Admin Pusbangprodik masih tetap dibuka.

1 Agustus 2015 hingga 31 Desember 2015
Agenda program PADAMU NEGERI periode semester 1 TA. 2015/2016 yang meliputi : 
1. Pengisian Jadwal Pembelajaran Kelas
2. Cetak Kartu Digital GTK (Keaktifan GTK)
3. Laporan Penilaian Kinerja Guru
4. VerVal NRG tahap 2
5. DIO (Diklat Interaksi Online) Guru Reguler
6. Program ProDEP PKB Kepala Sekolah dan Pengawas
7. Uji Kompetensi Guru Nasional
8. Ajuan dan Penerbitan NUPTK baru

Catatan penting : 
Untuk mutasi GTK, alih fungsi GTK, penonaktifan GTK, registrasi GTK baru dan pemutakhiran portofolio GTK
merupakan transaksi-transaksi reguler yang masih dibuka tanpa batas waktu / dapat dikerjakan kapan saja.

[baca juga : Info lengkap seputar PLPG]
Portal Info Guru



Jakarta (Dikdas): Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sering mendapat komplain dari pengelola pendidikan terkait sistem pendataan. Kemendikbud dianggap mengeluarkan dua sistem pendataan yang merepotkan sekolah, yaitu Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Padamu Negeri.
“Yang di data sama, tetapi aplikasinya berbeda,” jelas Hamid Muhammad, Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kemendikbud, saat membuka acara Penyelerasan Fungsi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) di Gedung D lantai 3 Kompleks Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 April 2015.
Menurut Hamid, protes atas dua sistem pendataan ini telah menjadi isu berkepanjangan dan merebak luas terutama di media sosial. Bahkan ada yang mengadu langsung ke Mendikbud Anies Baswedan. Ia berharap hal ini segera diakhiri dengan mengintegrasikan Padamu Negeri ke dalam Dapodik.
Sementara Yul Yunazwin Nazaruddin, Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP), mengatakan, eksistensi Dapodik sah secara hukum karena didukung oleh Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kegiatan Pengelolaan Data Pendidikan. Sebaliknya, ia tak pernah menemukan dasar hukum legalitas Padamu Negeri baik berupa peraturan menteri maupun aturan lainnya.
Maka, Yul menambahkan, integrasi dua sistem pendataan tersebut merupakan suatu keniscayaan. Padamu Negeri diintegrasikan ke dalam Dapodik. “Kami hanya ingin menyatukan pendataan. Kami akan mengambil yang baik-baik di Padamu Negeri agar tidak terjadi dua kali pengumpulan data, kata Yul.
Di lapangan, pihak yang merasa keberataan dengan kehadiran dua sistem pendataan adalah operator sekolah. Menurut I Gusti Ngurah Rai Dwipayana, operator Dapodik di Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar, Bali, seorang operator sekolah bertanggung jawab atas beberapa aplikasi.
“Satu operator terlalu banyak kerjaan,” ujarnya saat ditemui di selaTraining of Trainer Sistem Pendataan Pendidikan Dasar di Cipayung, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 10 April 2015. Akibatnya, kinerja mereka menurun dan tidak bisa optimal.
Para operator, lanjut Ngurah, berharap Kemendikbud hanya menggunakan satu sistem pendataan yaitu Dapodik. Sebab Dapodik digunakan sebagai basis data dalam berbagai program pemerintah seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), penyaluran tunjangan guru, dan Program Indonesia Pintar (PIP).
Peran LPMP
Selain membahas Dapodik, Hamid juga mengulas peran LPMP. Mendikbud, katanya, dalam berbagai kesempatan mengatakan bahwa LPMP merupakan institusi yang memandu program peningkatan mutu pendidikan di daerah. “Semua kegiatan yang terkait peningkatan mutu harus disimpulkan pada kegiatan LPMP,” tegasnya.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, tambah Hamid, secara administratif telah menempatkan LPMP di bawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Dengan begitu, diharapkan koordinasi antarlembaga dapat lebih mudah dilakukan.
Acara Penyelerasan Fungsi LPMP dihadiri oleh pejabat eselon I dan II di lingkungan Ditjen Pendidikan Dasar dan Ditjen Pendidikan Menengah serta para Kepala LPMP se-Indonesia. Acara diisi dengan paparan dan diskusi bertema Revitalisasi Fungsi Pendataan Pendidikan, Strategi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Strategi Penjaminan Standar Pengajaran, dan Sinkronisasi Fungsi Penjaminan Mutu Pendidikan.
Portal Info Guru

Berikut ini adalah Deskripsi Singkat yang dikutip dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tentang : Sasaran, Tujuan, dan Pelaksana PIP : 


Sasaran :

Sasaran Program Indonesia Pintar (PIP) adalah anak-anak berusia 6-21 tahun. Tujuannya untuk meningkatkan akses bagi mereka guna mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar Pasal 4, ada enam kriteria sasaran PIP. Pertama, siswa/anak dari keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial/Kartu Keluarga Sejahtera (KPS/KKS). Kedua, siswa/anak dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Ketiga, siswa/anak yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari panti sosial/panti asuhan. Keempat, siswa/anak yang tidak bersekolah (drop out) yang diharapkan kembali bersekolah. Kelima, siswa/anak yang terkena dampak ekonomi akibat bencana alam. Keenam, siswa dari keluarga miskin/rentan miskin yang terancam putus sekolah.



Selain itu, PIP bertujuan mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi. Program yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada akhir 2014 ini juga untuk menarik siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah/Sanggar Kegiatan belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Lembaga Kursus Pelatihan (LKP)/satuan pendidikan nonformal lainnya dan Balai Latihan Kerja (BLK).



Pelaksana :

Pelaksana PIP, masih berdasarkan peraturan tersebut, adalah direktorat jenderal terkait, dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, dan satuan pendidikan. Kemendikbud menyediakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Sementara pembiayaan pencetakan KIP dibebankan kepada anggaran direktorat jenderal terkait sesuai dengan kuota nasional masing-masing.

Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif pada 3 November 2014. Sejumlah kementerian mendapatkan instruksi khusus, salah satunya Kemendikbud. Untuk menjabarkan instruksi tersebut, Mendikbud Anies Baswedan kemudian menerbitkan Permendikbud tentang PIP. Permendikbud ini akan dijelaskan lebih rinci dalam peraturan direktur jenderal terkait. (Billy Antoro/Sumber:kemdikbud.go.id/Pengunggah : Erika Hutapea)

[baca juga : INILAH BEBERAPA PERGURUAN TINGGI YANG DIBEKUKAN SEMENTARA DAN PTS YANG RESMI DI TUTUP KEMENRISTEK DIKTI]
Portal Info Guru



Sesuai judul kali ini saya akan membagikan kumpulan panduan penting bagi operator sekolah. semoga bermanfaat, silahkan klik download di bawah ini : 

download

Jika anda bingung bagaimana cara mendownload file di website ini silahkan klik disini : 
CARA DOWNLOAD

Untuk Aplikasi  dan Info terbaru seputar Dunia Pendidikan lainnya   

Tetap tinjau blog ini atau Silahkan Like Fanspage kami :

PORTAL GURU REPUBLIK INDONESIA ONLINE 
Portal Info Guru

Bagi anda yang belum mengetahui seperti apa Program Indonesia Pintar (PIP) anda bisa lihat : Mengenal Program Indonesia Pintar





Tujuan dari program ini antara lain: 


  1. Meningkatkan akses bagi anak usia 6-21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun. 
  2. Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi. 
  3. Menarik siswa putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) maupun Lembaga Kursus dan Pelatihan.
Untuk menyingkat waktu pada kesempatan kali ini saya akan membagikan Petunjuk Teknis PIP ini dengan tujuan untuk menambah wawasan rekan operator sekolah dalam pengentrian pada aplikasi PIP ini. 


Silahkan download filenya di bawah ini : 


Agar lebih lengkap, Silahkan download juga petunjuk pengentrian data PIP di bawah ini :

CARA MENGISI Aplikasi Program Indonesia Pintar



Jika anda bingung bagaimana cara mendownload file di website ini silahkan klik disini : 
CARA DOWNLOAD

Untuk Aplikasi  dan Info terbaru seputar Dunia Pendidikan lainnya   

Tetap tinjau blog ini atau Silahkan Like Fanspage kami :

PORTAL GURU REPUBLIK INDONESIA ONLINE 

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget
Laporkan Link Rusak Disini
×
_

Kirim masukan, keluhan, atau request aplikasi kepada admin melalui pesan di bawah ini