Halloween Costume ideas 2015
Articles by "Pengumuman"

Jadwal Pengumuman Kelulusan SD SMP SMA SMK Tahun 2019
Ilustrasi USBN

Berikut ini adalah informasi penting terkait Jadwal Pengumuman Kelulusan SD SMP SMA SMK Tahun 2019. 



Persyaratan / Kriteria Kelulusan Siswa SD SMP SMA SMK Sederajat Tahun 2019. Terkait persyaratan atau kriteria  kelulusan peserta didik / siswa dari  sekolah atau satuan  pendidikan sesuai POS USBN Tahun 2019 dan mengacu Pada Permendikbud No 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar  oleh  Pemerintah adalah sebagai berikut
1.  Menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
2.  Memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; 
3.  Mengikuti Ujian Nasional; dan 
4.  Lulus USBN sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. 
Penjelasan untuk kriteria kelulusan nomor 3, siswa SMP SMA SMK sederajat dapat dinyatakan tidak lulus dari sekolah jika tidak mengikuti Ujian Nasional (UN). Terkait kriteria kelulusan nomor 4, siswa SD SMP SMA SMK sederajat dapat dinyatakan tidak lulus apabila nilai USBN tidak mencapai kriteria minimum yang ditetapkan oleh sekolah.

Lalu Kapan Jadwal Pengumuman Kelulusan Tahun 2019 (SD SMP SMA SMK). Jadwal Pengumuman Kelulusan siswa SD SMP SMA dan SMK sederajat Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
  • Jadwal Pengumuman Kelulusan SD SMP SMA SMK Tahun 2019
  • Jadwal pengumuman Kelulusan Siswa SD/MI Tahun 2019  sederajat  yakni tanggal 12 Juni 2019
  • Jadwal pengumuman Kelulusan Siswa SMP/MTS Tahun 2019  sederajat  yakni tanggal 29 Mei 2019
  • Jadwal pengumuman Kelulusan Siswa SMA/MA Tahun 2019  sederajat  yakni tanggal 13 Mei 2019
  • Jadwal pengumuman Kelulusan Siswa SMK/MAK  Tahun 2019  yakni tanggal 13 Mei 2019
  • Jadwal pengumuman Kelulusan Paket A/Ula yakni tanggal 12 Juni 2019
  • Jadwal pengumuman Kelulusan Paket B/Wustha  yakni tanggal 29 Mei 2019
  • Jadwal pengumuman Kelulusan Paket C/Ulya yakni tanggal 13 Mei 2019
Demikianlah info singkat tentang mekanisme dan Persyaratan / Kriteria serta Jadwal Pengumuman Kelulusan SD SMP SMA SMK Tahun 2019, semoga bermanfaat. 


Proses dan Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) telah selesai dilaksanakan dan sebagian besar Instansi ataupun Pemerintah Daerah bahkan telah mengeluarkan pengumuman resmi daftar nama peserta yang lolos tes SKD di masing-masing daerah. 

Sesuai dengan peraturan dan alur CPNS 2018 bahwasanya bagi peserta yang telah lolos atau memenuhi syarat pada SKD lalu akan berkesempatan untuk menjalani tes kembali yaitu Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

Oleh Karena itu Menindaklanjuti Pengumuman Nomor 07/PANPEL.BKN/CPNS/XI/2018 hal Peserta yang Dinyatakan Lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Dapat Mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara Tahun 2018. 

Berikut adalah Pengumuman Jadwal dan Tempat Pelaksanaan SKB CPNS resmi dari BKN 2018 yang dapat anda lihat DISINI

Sekian dan semoga bermanfaat. 

sumber : bkn.go.id

Inilah Mekanisme Pengangkatan PPPK Berdasarkan PP No.49 Tahun 2018 Bagi Honorer


Berikut ini akan kami bagikan sedikit informasi tentang Mekanisme Pengangkatan PPPK Berdasarkan PP No.49 Tahun 2018 Bagi Honorer, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah - PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Manajemen PPPK). Peraturan tersebut membuka peluang pengangkatan guru bagi yang telah melampaui usia maksimal yang ditetapkan oleh undang-undang untuk menjadi PNS dengan hak yang setara dengan PNS.

Sebagaimana dinyatakan Presiden Jokowi dalam puncak perayaan Hari Guru Nasional dan HUT ke-73 Persatuan Guru Republik Indonesia di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogir, Sabtu  bahwa Peraturan Pemerintah - PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Manajemen PPPK) akan membuka peluang seleksi dan pengangkatan bagi berbagai kalangan profesional, termasuk tenaga honorer yang telah melampaui batas usia pelamar PNS, untuk menjadi ASN dengan status PPPK.

Presiden menegaskan bahwa rekrutmen tenaga honorer dalam bentuk apapun sudah tidak boleh lagi dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, selain itu pemerintah juga harus memastikan agar skema kebijakan PPPK dapat diterima semua kalangan dan menjadi salah satu instrumen kebijakan untuk penyelesaian masalah tenaga honorer.

Menurut Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK ini adalah salah satu aturan pelaksana dari UU ASN yang sangat krusial. Selain untuk penyelesaian tenaga honorer, aturan ini ditujukan sebagai payung hukum bagi mekanisme berbasis merit untuk merekrut para profesional masuk ke dalam birokrasi dengan batas usia pelamar yang lebih fleksibel dibanding CPNS, diantaranya para diaspora dan profesional swasta.

Kebijakan PPPK yang diarahkan untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi dan jabatan fungsional tertentu dengan batas usia pelamar paling rendah 20 tahun, dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia pensiun jabatan. Selain itu, PPPK juga akan memiliki kewajiban dan hak keuangan yang sama dengan ASN yang berstatus sebagai PNS dalam pangkat dan jabatan yang setara. Fleksibilitas batas usia pelamar dan kesetaraan atas kewajiban dan hak ini, dirancang untuk memudahkan para talenta terbaik bangsa yang ingin berkontribusi dalam birokrasi tanpa terkendala batasan usia.

Selengkapnya silahkan baca dan download Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Demikian informasi tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja . Semoga bermanfaat. Selamat Hari Guru Nasional, mudah-mudahan sukses untuk semua guru di Indonesia.

sumber artikel : klik disini


Berikut ini adalah hasil Pengumuman Hasil Tes CAT CPNS SKD 2018 Semua Instansi Dan Kementerian yang akan kami update secara berkala

Setelah melalui berbagai proses dan pertimbangan dan sesuai dengan Permenpan-RB No 61 Tahun 2018, Maka telah di dapatkan peserta yang lolos SKD dan Bisa mengikuti SKB. Sebelum diumumkan, nilai SKD peserta di verifikasi dan di validasi sebanyak 4 kali dengan level yang berbeda.

Setelah data data tersebut melewati verval 4 level tersebut maka kemudian data perserta yang bisa ikut ujian SKB akan diberikan kembali ke masing masing instansi dan Pemda. Data data hasil SKD dikumpulkan seluruhnya oleh BKN kemudian di verval 4 level lalu kemudian diserahkan kembali ke masing masing instansi.

Pengumuman Hasil Tes CAT CPNS SKD 2018


Setelah Instansi mendapatkan daftar nama yang ikut SKB, maka sebagian instansi akan merilisnya ke publik lalu mengolah data tersebut dan membuat jadwal ujian SKB. Sebagian instansi lainnya tidak langsung mengumumkan daftar peserta tersebut, tapi mengolah dan membuatkan jadwalnya dulu baru kemudian diumumkan. Berikut daftar instansi yang sudah melewati verifikasi BKN dan siap dikirim ke masing masing instansi.

Berikut daftar nama nama peserta cpns yang lolos SKD dan bisa melanjutkan ke ujian SKB berdasarkan masing masing instansi. Daftar akan terus di Update mengikuti jadwal rilis dari masing masing instansi.

  1. KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA Download
  2. KEMENKUMHAM 8374 Halaman Size 102 MB  Download
  3. Kemenkumham Link Alternatif Versi Compressed 8374 Halaman Size file 61 MB Download
  4. Kemenkumham Halaman 1-500 Download 4 Mb Download
  5. Kemenkumham Halaman 501-1000 Download 4 Mb Download
  6. Kemenkumham Halaman 1001-1500 Download 4 Mb Download
  7. Kemenkumham Halaman 1501-2000 Download 4 Mb Download
  8. Kemenkumham file Alternatif Versi ukuran Kecil Warna Hitam putih 8374 Halaman Size 8 MB (Dalam proses Kompres) 
  9. PPATK Download
  10. Kementerian Luar Negeri  Download
  11. BIN Download Download
  12. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Download
  13. Mahkamah Agung Download
  14. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)  Download
  15. Badan Informasi Geospasial Download
  16. Sekretariat Jenderal Badan Pengawasan Download
  17. Kementrian Kelautan Dan Perikanan Download
  18. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Download
  19. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK Download 
  20. Kementrian ESDM Download
  21. Komisi Yudisial Download
  22. Kabupaten Hulu Sungai Tengah Download
  23. Kabupaten Pekalongan Download
  24. Pemerintah Kota Salatiga Download
  25. Kabupaten Cilacap Download
  26. Sekjen Ketahanan Nasional Download
  27. SETNEG Download
  28. Kementrian Perdagangan Download
  29. Lembaga Administrasi Negara LAN Download
  30. Badan Siber dan Sandi Negara BSSN Download
  31. Kementrian PAN-RB Download
  32. Kemaritiman Download
  33. Kabupaten Agam Download
  34. Kab. Pesisir Selatan Download
  35. Kab. Blora Download
  36. Kab Empat Lawang Download
  37. Kab Padang Pariaman Download
  38. Kab Kebumen Download
  39. Kab Temanggung Download
  40. Samosir Download
  41. Badan Pusat Statistik Download
  42. Kab. Jepara Download
  43. Kab Barito Selatan Download
  44. Kab Kepulauan ANAMBAS Download
  45. Kab Tegal Download
  46. Bakamla Download
  47. KEMENKES Download
  48. LAPAN Download
  49. Badan Pengawas Tenaga Nuklir Download
  50. Kab. Purbalingga Download
  51. Kab. Banyuasin Download
  52. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT Download
  53. Kab. Grobogan Download
  54. Kab. Purworejo Download
  55. Kab. Mukomuko Bengkulu Download
  56. Kab. Demak Download
  57. Prov. Kep. RIAU Download
  58. Garut Download
  59. Kab. Pemalang Download
  60. DPR Download
  61. Bappenas Download
  62. Komnasham Download
  63. Kemendes Download
  64. Kemenkeu Download lampiran1 lampiran2 lampiran3 Lampiran4
  65. BMKG Download
  66. Kabupaten Banjarnegara Download Lampiran1 Lampiran2
  67. Kab. Banyumas Download
  68. Menkopolhukam Download
  69. Kab. KAUR Download
  70. Kab. Lingga Download
  71. Kab. Rembang Download
  72. BSN Download
  73. PERPUSNAS Download
  74. Ombudsman Download Lampiran lampiran2 Lampiran3
  75. Pemkot Tangerang Download
  76. Pemkot Payakumbuh Download
  77. Pemkot SOLOK Download
  78. Pemkot Pekalongan Download
  79. Pasaman Barat Download
  80. Kab. Pati Download
  81. Kab. Tapin Download
  82. Kab Halmahera Barat Download
  83. Kab. Bangka Selatan Download
  84. Kab Bangka Download 
  85. BKN Download lampiran
  86. Kab Boyolali Download
  87. Pemkot Magelang Download
  88. LIPI Download
  89. Kab Karimun Download
  90. Kab. Ogan Komering Ulu Selatan Download
  91. Kab. Kudus Download
  92. Maluku Utara Download
  93. Pemkot Kendari Download
  94. Kab. Brebes Download
  95. Kab. Barito Kuala Download
  96. Kab. Barito Timur Download
  97. Kab. Lebak Download
  98. Kab. Dharmasraya Download
  99. Kab. Sragen Download
  100. Kota Tasikmalaya Download
  101. Kab. Wonosobo Download
  102. Buton tengah Download
  103. Pemko Tanjung Pinang Download 
  104. Kab. Natuna Download LampiranJadwalSKB
  105. Kab.  Pelalawan Riau Download
  106. Prov.  RIAU Download
  107. Kota Sawah lunto Download
  108. Kab Kuansing Download
  109. Kab. Bombana Download
  110. Kab. Pohuwanto Download
  111. Pemprov Kalsel Download
  112. Kabupaten Pesawaran Download Lampiran1 
  113. Pemkot Baubau Download
  114. Kab Karanganyar Download
  115. Pemkot Tegal Download
  116. Kab Buton Download
  117. Pemkot Makassar Download
  118. Kab. Wonogiri Download
  119. Pemprov Kep. Bangka Belitung Download
  120. Kab. Indragiri Hilir Download
  121. Pemko Pekanbaru Download
  122. Pemkot Dumai Download
  123. Kab. BONE Download
  124. Kab. Minahasa Tenggara Download
  125. Kab. Muna Sulawesi Tenggara Download
  126. Kab.  Lima Puluh Kota Download
  127. Pemprov Jawa Tengah Download
  128. Kab. Indragiri Hulu Download
  129. Sedang di Update....
Catatan : Daftar instansi yang telah selesai  Verval Level 1 SKD CPNS 2018 Klik DISINI <<<<<<
               Untuk Istansi / Pemda yang belum ada disini anda bisa cek pada tautan tersebut dan silahkan    
               langsung menuju website pada masing-masing instansi

Bagi Instansi yang belum ada diatas silahkan cek kembali nanti, karena akan ada update terbaru dari halaman ini. 

sumber artikel : klik disini 

Guru Penerima TPP
ilustrasi guru

Mulai pada tahun pelajaran 2018/2019 terdapat perubahan jam kerja khususnya bagi guru yang mana sebelumnya 24 jam namun mulai tahun pelajaran 2018/2019 ini beban kerja guru yakni 8 jam selama 5 hari kerja sebagaimana Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya. Sebagaimana informasi resmi yang dikutip dari Kemendikbud.go.id terkait dengan terus dilakukannya penataan Guru dan Tenaga Kependidikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dipublikasikan pada tanggal 16 November 2018 selengkapnya sebagai berikut:

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kemajuan bangsa dan negara. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bertekad untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul di sektor pendidikan. Salah satu masalah pelik yang dihadapi saat ini adalah masalah guru.

“Sebenarnya kalau masalah guru ini tertangani dengan baik, maka 70% urusan pendidikan di Indonesia ini selesai. Yang kita butuhkan saat ini adalah guru yang kreatif, cerdas, inovatif, bekerja berdasarkan panggilan jiwa sehingga pikiran dan hatinya akan tergerak,” demikian disampaikan Mendikbud dalam sambutannya saat membuka Rakor Penataan Guru dan Tenaga Kependidikan di Hotel Millenium, Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (15/11/2018).

Ditambahkan Mendikbud, saat ini beban kerja guru bukan lagi 24 jam tatap muka melainkan 8 jam selama 5 hari kerja seperti ASN pada umumnya. Hal ini sudah diterapkan mulai tahun ini, secara bertahap sekolah menerapkan jam belajar mengajar selama 8 jam selama 5 hari kerja.

“Untuk siswa, sekolah bisa menerapkan program reguler seperti pada umumnya atau boarding school. Untuk sekolah negeri tetap sekolah reguler dan kalau memang ada kebijakan untuk pelajaran tambahan, silahkan melaksanakan ekstrakurikuler yang dilakukan oleh sekolah sendiri maupun bekerja sama dengan penyelenggara pendidikan di luar sekolah. Namun, guru tetap masuk 8 jam dan tidak perlu menambah jam mengajar. Dengan begitu, saya berharap agar tidak ada lagi guru yang sudah mempunyai sertifikat tetapi tidak bisa mendapatkan tunjangan profesi karena tidak bisa memenuhi 24 jam tatap muka”, jelas Mendikbud.

“Bapak dan Ibu jangan mengira bahwa Kemendikbud senang bila guru tidak mendapatkan tunjangan profesi karena ini justru akan membuat masalah yaitu menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  (SILPA). Kalau banyak dana SILPA-nya maka daerah tersebut dianggap tidak berhasil menggunakan anggaran”, kata Mendikbud.

Mendikbud menjelaskan  bahwa APBN tahun 2019 mencapai Rp2.461,1 triliun. Sebanyak 20%  dari anggaran tersebut atau sebesar Rp492,5 triliun diperuntukkan  bagi sektor pendidikan. Dari anggaran sektor pendidikan tersebut, sebesar Rp308,38 triliun  atau 62,62% ditransfer ke daerah. Sisanya, didistribusikan kepada 20 kementerian/lembaga yang melaksanakan fungsi pendidikan. Anggaran pendidikan terbesar ada di Kementerian Agama (Kemenag) yaitu sebesar Rp51,9 triliun (10,53%). Di posisi kedua yaitu Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) yaitu sebesar Rp40,2 triliun (8,14%). Sedangkan Kemendikbud menempati posisi ketiga dengan jumlah anggaran Rp35,99 triliun (7,31%).

“Ini artinya bahwa tanggung jawab pendidikan semakin dilimpahkan ke daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota. Dengan anggaran yang semakin besar dari waktu ke waktu dan kewenangan juga semakin diperbesar. Tahun 2019, Kemendikbud sudah tidak lagi mengelola dana bantuan fisik karena langsung ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU PR) dan kami akan lebih fokus kepada pembinaan mutu, pengawasan, regulasi, dan afirmasi. Oleh karena itu, saya mohon kepada Bapak dan Ibu untuk bekerja sama dengan kami. Maju atau tidaknya pendidikan ditentukan oleh kinerja masing-masing kabupaten dan kota,” tambah Mendikbud.

Mendikbud menjelaskan, ada 2 jenis dana pendidikan, yakni Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), kecuali untuk Aceh, Papua, dan Papua Barat yang mendapatkan dana tambahan karena merupakan daerah otonomi khusus. DAK terbagi menjadi 2 yakni DAK fisik dan DAK non fisik. “Dengan DAK fisik inilah, pemerintah daerah seharusnya juga membangun sekolah baru, rehabilitasi, dan rekonstruksi sekolah. Sedangkan DAK non fisik terutama ditujukan untuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana inilah yang harus dikelola dengan baik”, ujar Mendikbud.

Sementara itu, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Supriano, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan Rakor Penataan Guru dan Tenaga Kependidikan ini bertujuan  untuk menyamakan persepsi tentang perencanaan dan pengendalian kebutuhan guru yang meliputi, analisis jabatan guru, analisis beban guru, penghitungan kebutuhan guru, serta distribusi guru berbasis zona.

“Dengan rakor ini kita akan memperoleh kesepakatan jumlah formasi/kebutuhan guru per sekolah, per jenjang, per mata pelajaran, yang akan diusulkan oleh bupati/walikota/gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk keperluan formasi tahun 2019 yang akan datang,” jelasnya.

Penerapan Sistem Zonasi

Pada kesempatan tersebut, Mendikbud juga menyampaikan agar sistem zonasi benar-benar dapat dilaksanakan untuk kemajuan dunia pendidikan. “Sistem zonasi akan terus kita perkuat. Tahun depan ada 2.578 zona di seluruh Indonesia yang telah disepakati oleh dinas-dinas pendidikan. Jadi nanti semua penanganan pendidikan akan berbasis zona. Indonesia bukan menjadi satu-satunya negara yang menerapkan sistem zonasi di Asia Tenggara. Singapura telah menerapkan zonasi sejak 12 tahun yang lalu. Australia, Amerika Serikat, dan Jepang juga menerapkan sistem zonasi dalam pendidikan,” jelas Mendikbud.

Terkait dengan itu, Mendikbud mengharapkan  agar Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) ke depannya menyediakan jurusan mayor dan minor untuk setiap calon guru. “Saya sudah menyampaikan kepada Bapak Menristekdikti agar LPTK kembali memiliki double track untuk setiap guru dimana guru mengajar minimum 2 mata pelajaran yang serumpun, contohnya Sosiologi dengan Antropologi. Selama ini yang membuat kita boros adalah keadaan dimana satu guru hanya mengajar satu mata pelajaran dan kalau mau mengajar lebih dari satu mata pelajaran akan dikatakan tidak linier dan tidak diakui. Untuk para guru yang sudah ada maka akan kita sekolahkan kembali sesuai dengan kebutuhan di masing-masing zona. Oleh karena itu, pemetaan guru sangat penting”, pungkas Mendikbud.

Sumber artikel : https://www.kemdikbud.go.id

Akhirnya Kemenpan mengeluarkan PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2018 yang berisi tentang Kriteria Kelulusan Pasca Tes SKD CPNS 2018.


Menurut isi Permen tersebut dapat kami informasikan beberapa ketentuan yang telah dibuat oleh Menpan terkait Kriteria Kelulusan Pasca Tes SKD CPNS 2018 diantaranya adalah :
  1. Nilai kumulatif SKD formasi Umum paling rendah 255 (dua ratus lima puluh lima); 
  2. Nilai kumulatif SKD formasi Umum untuk jabatan Dokter Spesialis dan Instruktur Penerbang paling rendah 255 (dua ratus lima puluh lima); 
  3. Nilai kumulatif SKD formasi Umum untuk jabatan Petugas Ukur, Rescuer, Anak Buah Kapal, Pengamat Gunung Api, Penjaga Mercu Suar, Pelatih/Pawang Hewan, dan Penjaga Tahanan paling rendah 255 (dua ratus lima puluh lima); 
  4. Nilai kumulatif SKD formasi Putra/Putri Lulusan Terbaik (Cumlaude) dan Diaspora paling rendah 255 (dua ratus lima puluh lima); 
  5. Nilai kumulatif SKD formasi Penyandang Disabilitas paling rendah 220 (dua ratus dua puluh); 
  6. Nilai kumulatif SKD formasi Putra/Putri Papua dan Papua Barat paling rendah 220 (dua ratus dua puluh); 
  7. Nilai kumulatif SKD formasi Tenaga Guru dan Tenaga Medis/Paramedis dari Eks Tenaga Honorer Kategori-II paling rendah 220 (dua ratus dua puluh). 
Kurang lebih itulah beberapa point inti dari PERMENPAN tersebut, sedangkan untuk lebih jelasnya anda bisa download langsung file PDF PERMENPAN nomor 61 tahun 2018 melalui link berikut ini :


Sekian posting singkat tentang PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2018 yang berisi tentang Kriteria Kelulusan Pasca Tes SKD CPNS 2018, semoga bermanfaat.

Berikut ini adalah Mekanisme Dan Syarat Usulan Kesetaraan (Inpassing) Pangkat dan Jabatan Non PNS GBPNS khusus Pendidikan Dasar. Berdasarkan Surat Nomor  Dirjen GTK :  36252/B3.4/GT/2018 tentang Informasi Pengiriman Berkas Kesetaraan Jabatan dan Pangkat  Bagi Guru Bukan PNS jenjang Pendidikan Dasar disampaikan bahwa Guru Non PNS yang sudah memiliki sertifikat Pendidik dianjurkan untuk mengecek status pemanggilan berkas melalui laman https://info.gtk.kemdikbud.go.id dengan menggunakan akun masing-masing Guru. Bagi Guru yang telah memperoleh nomor  urut  berkas,  dapat  segera mengirimkan  berkas Usulan  Kesetaraan  Pangkat  dan  Jabatan GBPNS dengan memperhatikan petunjuk teknis sebagaimana terlampir, ke alamat: Direktorat Pembinaan Guru Dikdas, Ditjen GTK, Kemdikbud, PO BOX 1316 JKS 12013.

 Persyaratan berkas dan Alamat Pengiriman Berkas Usulan Kesetaraan Jabatan dan Pangkat  Bagi Guru Bukan PNS  (GBPNS) jenjang Pendidikan Dasar
Bagi Guru  yang  telah  memperoleh  nomor berkas  harus  segera mengirimkan berkas usulan dengan menyertakan Lembar Identitas Pengusul (LIP) Kesetaraan Jabatan dan Pangkat GBPNS yang dicetak melalui laman https://info.gtk.kemdikbud.go.id dengan kertas warna kuning.

Berkas usulan pemberian kesetaraan disusun berdasarkan urutan persyaratan berkas sebagaimana berikut:
a.  Surat pengantar dari kepala sekolah/dinas pendidikan kabupaten/kota;
b. Salinan/fotokopi  keputusan  pengangkatan  sebagai  Guru  tetap  yang  dilegalisir  oleh  kepala sekolah/pimpinan yayasan dan dinas pendidikan kabupaten/kota;
c.  Asli surat  keterangan  aktif  mengajar  dari  kepala  sekolah (bagi  yang  menjabat  sebagai  kepala  sekolah, surat keterangan aktif dari pimpinan yayasan);
d. Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
e.  Nomor Registrasi Guru (NRG);
f.  Salinan/fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
g. Asli  surat  pernyataan  dari kepala  sekolah yang  menyatakan  bahwa  Guru  yang  bersangkutan  masih melaksanakan  kegiatan  proses pembelajaran/pembimbingan  paling  sedikit  24  jam  tatap  muka  per minggu;
h. Salinan atau fotokopi sertifikat pendidik yang dilegalisir oleh pejabat yang relevan pada perguruan tinggi yang  menerbitkan  sertifikat  pendidik  atau  pejabat  yang  menangani  pendidik  pada  dinas Pendidikan kabupaten/kota;
i.  Salinan  atau  fotokopi  keputusan  dari  kepala  sekolah/madrasah  tentang  pembagian  tugas mengajar/pembimbingan (4 semester terakhir/2  tahun terakhir), yang  dilegalisir oleh  dinas  pendidikan kabupaten/kota;
j.  Salinan/fotokopi keputusan pengangkatan sebagai kepala sekolah/Guru yang diberi tugas tambahan yang dilegalisasi kepala sekolah/pimpinan Yayasan.

Berkas yang telah disusun dimasukkan ke dalam map dan ditempelkan LIP yang dicetak pada kertas warna kuning.

Kepala sekolah wajib melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian berkas yang dipersyaratkan serta membuatkan  surat  pengantar Usulan  Pemberian Kesetaraan  Pangkat  Dan  Jabatan  Guru  Bukan  Pegawai Negeri  Sipil  (GBPNS)  yang  ditujukan  kepada Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  u.p. Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan. Berkas dikirimkan melalui jasa pengiriman berkas ke alamat: Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Ditjen GTK, Kemdikbud PO BOX 1316 JKS 12013

Selengkapnya silahkan baca dan download Surat Dirjen GTK Nomor  :  36252/B3.4/GT/2018 tentang Informasi Persyaratan dan Alamat Pengiriman Berkas Usulan Kesetaraan (Inpassing) Pangkat dan Jabatan GBPNS khusus Pendidikan Dasar.




Demikian info tentang Persyaratan berkas dan Alamat Pengiriman Berkas Usulan Kesetaraan (inpassing) Jabatan dan Pangkat  Bagi Guru Bukan PNS jenjang Pendidikan Dasar. Semoga ada manfaatnya, terima kasih.

sumber artikel : klik disini

Berikut ini adalah Jadwal Lengkap Pelaksanaan CPNS 2018 Terbaru yang terdiri dari Jadwal Cetak Kartu Ujian CPNS 2018, Jadwal Ujian CAT SKD CPNS 2018 dan Jadwal Pengumuman Hasil Ujian CAT (SKD) CPNS Tahun 2018.

Dalam berbagai media pemerintah, sudah sangat jelas dinyatakan bahwa setiap pelamar CPNS harus membaca dan mengikuti update pengumuman CPNS yang disampaikan melalui instansinya masing-masing. Ini berarti jika kita melamar CPNS pada instansi Kemenpan cari informasi resmi di website kemenpan, jika kita ingin melamar CPNS pada instansi kemenkumham maka kita harus mencari informasi di website resmi cpns kemenkumham, jika kita ingin melamar CPNS di instansi Pemrov Jawa Timur cari informasi melalui website BKD Pemrov Jawa Timur, dan lainnya.

Sebagai contoh, dokumen persyaratan pendaftaran yang dapat di unggah pada portal sscn.bkn.go.id yaitu : 1) KTP, 2) foto, 3) Swafoto / selfie, 4) ijazah, 5) transkrip nilal, 6) surat lamaran dan 7) Untuk semua dokumen persyaratan lain-lain. Untuk mengunggah dokumen poin 7, pelamar CPNS harus membaca pengumuman CPNS yang dikeluarkan oleh Instansinya masing-masing. Contoh bila ada 3 dokumen lain-lain yang dipersyaratakan oleh instansi tersebut, maka dokumen tersebut harus diunggah dijadikan 1 (satu) file, sehingga memuat semua dokumen lain-lain sesuai persyaratan masing-masing formasi. Hati-hati jangan sampai Anda tidak lolos seleksi Administrasi karena tidak menggunggah dokumen lain sesuai yang dipersyaratkan

Ingat tidak hanya itu saja. Melalui pengumuman Seleksi CPNS melalui laman resmi instansi tersebut, para pelamar juga akan diberi tahu tentang Contoh Surat Lamaran, Contoh Surat Pernyataan, Dokumen yang dipersyaratan harus dikirim, Alamat Pengiriman Surat Lamaran dan lainnya. Sekali lagi hati-hati, jangan sampai Anda tidak lolos seleksi administrasi hanya karena persoalan administrasi yang tidak sesuai.

Terkait Kapan Jadwal Cetak Kartu Ujian CPNS 2018, Jadwal Ujian CAT SKD CPNS 2018 dan Jadwal Pengumuman Hasil Ujian CAT (SKD) CPNS Tahun 2018 ? para pelamar juga dapat melihat melalui Pengumuman di laman instansi tersebut. Sebagai gambaran, berikut ini admin kutipJadwal Cetak Kartu Ujian CPNS 2018, Jadwal Ujian CAT SKD CPNS 2018 dan Jadwal Pengumuman Hasil Ujian CAT (SKD) CPNS Tahun 2018 yang berlaku pada Kemenpan. Jadwal ini diperdiksi akan sama dengan jadwal di instansi lainnya. Namun tidak menutup kemukinan jadwal ini juga mengalami perubahan.

Berikut ini Jadwal Cetak Kartu Ujian CPNS 2018, Jadwal Ujian CAT SKD CPNS 2018 dan Jadwal Pengumuman Hasil Ujian CAT (SKD) CPNS Tahun 2018 pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan). 
 Jadwal Cetak Kartu Ujian CPNS 2018 dan Jadwal Pengumuman Hasil Ujian CAT (SKD) CPNS Tahun 2018

Menurut informasi tersebut Jadwal Cetak Kartu Ujian CPNS 2018 akan dimulai tanggal 21 sampai dengan 25 Oktober 2018. Jadwal Ujian CAT SKD CPNS 2018 akan dimulai tanggal 26 Oktober 2018 dan Jadwal Pengumuman Hasil Ujian CAT (SKD) CPNS Tahun 2018 akan disampaikan tanggal 18 November 2018.

Pada Jadwal Cetak Kartu Ujian CPNS 2018, Jadwal Ujian CAT SKD CPNS 2018 dan Jadwal Pengumuman Hasil Ujian CAT (SKD) CPNS Tahun 2018 pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) disampaikan catatan bahwa jadwal tersebut juga dimungkinkan adanya perubahan. Untuk kepastian pada instansi lainnya silahkan Anda browsing. Browsing Untuk instansi daerah pada umumnya menggunakan kata kunci BKD. Jadi kalau ingin tahu Pengumuman CPNS Provinsi Banten, coba ada browsing BKD provinsi Banten, dan lainnya. Bisa juga dengan mengakses laman sscn atau https://sscn.bkn.go.id/ kemudian klik Layanan Informasi, selanjutnya pada tabel Link Pengumuman ada klik download.

Lalu bagaimana dengan Jadwal Pengumuman hasil ujian ?, Berikut ini Jadwal Lengkap Seleksi CPNS 2018, mulai dari pendaftaran CPNS 2018 sampai dengan Jadwa pengumuman hasil Kelulusan Tes CPNS 2018 pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan).

Jadwal Pengumuman Hasil Ujian CAT (SKD) CPNS Tahun 2018 dan Kelulusan Tes CPNS 2018
Demikian info dari Admin terkait Jadwal Cetak Kartu Ujian CPNS 2018, Jadwal Ujian CAT SKD CPNS 2018, Jadwal Pengumuman Hasil Ujian CAT (SKD) CPNS Tahun 2018 dan Jadwal Pengumuman Kelulusan Tes CPNS 2018.  Mudah-mudahan bermanfaat. 

sumber : klik disini

Berikut ini adalah Info Pendaftaran, Syarat dan Jadwal PPG 2019 untuk sertifikasi guru sesuai Surat Edaran Dirjen GTK Nomor 22063/B.B4/GT/2018 tertanggal 25 September 2018 tentang Persiapan Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Tahun 2019.


Penetapan peserta PPG Dalam Jabatan tahun 2019 diawali dengan seleksi administrasi calon peserta PPG Dalam Jabatan yang telah dinyatakan lolos seleksi akademik. Seleksi administrasi tersebut dilakukan melalui verifikasi dan validasi berkas persyaratan administrasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP).

Sehubungan dengan hal tersebut, diinformasikan beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan verifikasi dan validasi berkas calon peserta PPG Dalam Jabatan Tahun 2019 sebagai berikut.

  1. Calon peserta wajib mengumpulkan persyaratan administrasi ke Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota (persyaratan sebagaimana terlampir);
  2. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan validasi berkas calon peserta PPG Dalam Jabatan dan melaporkan hasilnya melalui Aplikasi Penetapan Peserta PPG (AP4G);
  3. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota mengirimkan berkas calon peserta PPG yang dinyatakan lolos verfikasi dan validasi ke LPMP setempat;
  4. LPMP melakukan verifikasi dan validasi akhir berkas calon peserta PPG Dalam Jabatan dan melaporkan hasilnya melalui Aplikasi Penetapan Peserta PPG (AP4G);
  5. Calon peserta yang telah dinyatakan lolos verifikasi dan validasi berkas melakukan registrasi dan konfirmasi kesediaan secara daring melalui laman sergur.id. Calon peserta yang tidak melakukan konfirmasi kesediaan sampai batas waktu yang telah ditentukan dianggap tidak bersedia mengikuti PPG Dalam Jabatan tahun 2019;
  6. Guru dapat melihat progres hasil verifikasi dan validasi serta pengumuman penetapan peserta PPG Dalam Jabatan melalui laman sergur.id;
  7. Jadwal persiapan pelaksanaan PPG Dalam Jabatan Tahun 2019 sebagaimana terlampir.

Pada lampiran Surat Edaran Dirjen GTK Nomor 22063/B.B4/GT/2018 tertanggal 25 September 2018 tentang Persiapan Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Tahun 2019 disertakan Persyaratan, Berkas Administrasi dan Jadwal PPG Dalam Jabatan Tahun 2019. Berikut ini penjelasan terkait Persyaratan, Berkas Administrasi dan Jadwal PPG Dalam Jabatan Tahun 2019

A. Persyaratan PPG Dalam Jabatan  (PPGJ _ PPGDJ) Tahun 2019
Persyaratan PPG dalam Jabatan  (PPGJ _ PPGDJ) Tahun 2019. Berdasarkan Lampiran Surat Edaran Dirjen GTK Nomor 22063/B.B4/GT/2018 tertanggal 25 September 2018 tentang Persiapan Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Tahun 2019 dinyatakan bahwa Guru calon peserta PPG Dalam Jabatan harus memenuhi persyaratan akademik dan administrasi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 tahun 2017 tetang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Yang Diangkat Sampai Dengan Akhir Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru.

Berikut ini Persyaratan PPG dalam Jabatan  (PPGJ _ PPGDJ) Tahun 2019

  1. Guru TK/SD/SMP/SMA/SMK negeri dan swasta yang belum memiliki sertifikat Pendidik.
  2. Guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan akhir tahun 2015.
  3. Terdaftar pada data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  4. Memiliki NUPTK.
  5. Memiliki kualifikasi akademik Sarjana (S-l) atau Diploma Empat (D-IV) dari Perguruan Tinggi yang memiliki program studi yang terakreditasi.
  6. Berkualifikasi akademik S-l/D-IV yang sesuai dengan program studi pada PPG yang akan diikuti.
  7. Masih aktif mengajar dibuktikan dengan memiliki SK pembagian tugas mengajar dari Kepala Sekolah 2 (dua) tahun terakhir.
  8. Berusia setinggi-tingginya 58 tahun dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2018.
  9. Memenuhi nilai minimal seleksi akademik yang ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
  10. Sehat jasmani dan rohani.
  11. Bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA).
  12. Berkelakuan baik.


B. Persyaratan Berkas Administrasi PPG Dalam Jabatan  (PPGJ _ PPGDJ) Tahun 2019

Berikut ini Persyaratan Berkas Administrasi PPG Dalam Jabatan  (PPGJ _ PPGDJ) Tahun 2019

  • Fotokopi ijazah S-1/D-IV yang telah dilegalisasi oleh Perguruan Tinggi yang  mengeluarkan ijazah, kopertis atau dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota. Bagi guru yang memiliki ijazah S-1/D-IV dari luar negeri melampirkan surat  penyetaraan dari Kemenristek Dikti.

  • Fotokopi SK pengangkatan pertama dan SK pengangkatan 2 (dua) tahun tera.khir. Bagi bagi guru tetap yayasan (GTY) yaitu SK pengangkatan dari yayasan yang sama, bagi guru honor di sekolah negeri SK dari Pemerintah Daerah atau Kepala Dinas Pendidikan. SK tersebut dilegalisasi oleh:
  1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota bagi guru PNS, PNS yang  ditugaskan sebagai guru oleh Pemerintah Daerah, guru bukan PNS di sekolah negeri; 
  2. Ketua Yayasan bagi guru GTY. 


  • Fotokopi SK mengajar atau SK Pembagian Tugas Mengajar dua tahun terakhir. 
  • Surat ijin dari kepala sekolah atau ketua yayasan untuk menjadi peserta PPG  tahun 2019.
  • Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.
  • Surat keterangan bebas NAPZA dari BNN, atau yang berwenang. Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian. 
  • Surat pernyataan bahwa berkas/dokumen yang diserahkan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

C. Jadwal pelaksanaan PPG Dalam Jabatan (PPGJ) tahun 2019
Berdasarkan Lampiran Surat Edaran Dirjen GTK Nomor 22063/B.B4/GT/2018 tertanggal 25 September 2018 tentang Persiapan Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Tahun 2019 dinyatakan bahwa Jadwal persiapan pelaksanaan PPG Dalam Jabatan tahun 2019dimulai dengan informasi kepada guru melalui dinas pendidikan sampai dengan pelaksanaan PPG Dalam Jabatan tahun 2019 sebagai berikut.

Berikut ini Jadwal persiapan pelaksanaan PPG Dalam Jabatan tahun 2019



Selengkapnya silahkan download Surat Edaran Dirjen GTK Nomor 22063/B.B4/GT/2018 tertanggal 25 September 2018 tentang Persiapan Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Tahun 2019 Disini



Demikian informasi Sertifikasi Guru Tahun 2019 berkaiatan dengan Surat Edaran Dirjen GTK Nomor 22063/B.B4/GT/2018 tertanggal 25 September 2018 tentang Persiapan Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Tahun 2019. Semoga bermanfaat, terima kasih.

Sumber : klik disini

Berikut ini adalah Alur Pendaftaran CPNS 2018 di sscn BKN update terbaru yang kami dapat dari halaman resmi sscn BKN. Untuk menghindari hal-hal yang merugikan kita karena kesalahan dalam pendaftaran mari kita simak Alur Pendaftaran CPNS 2018 di sscn BKN berikut ini :

  1. pelamar meng akses laman : sscn.bkn.go.id
  2. membuat akun di sscn (mengupload syarat yang di perlukan)
  3. melakukan login menggunakan pasword dan NIK sesuai dengan akun baru yang telah dibuat di portal sscn tadi 
  4. mendaftar ke instansi yang dituju (mengupload syarat yang di perlukan)
  5. menunggu sampai dinyatakan lulus oleh tim verifikator bahwa pelamar dinyatakan lulus administrasi dan mendapat kartu ujian yang digunakan untuk mengikuti tes
  6. panitia instansi cpns akan mengumumkan informasi status kelulusan pelamar, 

untuk lebih jelasnya, mari kita simak gambar alur pendaftaran CPNS 2018 di sscn BKN berikut ini :
Alur Pendaftaran CPNS 2018 di sscn BKN

Demikian info tentang alur pendaftaran CPNS 2018 di sscn BKN, semoga membantu. 

Daftar Lowongan / Formasi Khusus Guru Mapel Se Indonesia
ilustrasi pendaftaran cpns

Berikut ini akan kami bagikan Daftar Lowongan / Formasi Khusus Guru Umum / Mapel Se Indonesia. 

Pendaftaran CPNS Tahun 2018 direncanakan mulai tanggal 26 September 2018. Sekedar inormasi bagi Calon Guru IPS saya Upload Lowongan CPNS Guru IPS Se – Indonesia Tahun 2018. Daftar Lowongan CPNS Guru IPS ini mungkin berubah dalam arti dapat bertambah oleh karena itu untuk kepastiannya Anda dapat mengakses laman https://sscn.bkn.go.id

Silahkan klik link di bawah ini sesuai formasi yang anda cari : 
  1. Formasi CPNS Guru IPS 
  2. Formasi CPNS Guru IPA
  3. Formasi CPNS Guru Matematika
  4. Formasi CPNS Guru Bahasa Inggris
  5. Formasi CPNS Guru Bahasa Indonesia
  6. Formasi CPNS Guru PKn
  7. Formasi CPNS Guru Penjaskes
  8. Formasi CPNS Guru SBK
  9. Formasi CPNS Guru Prakarya
  10. Formasi CPNS Guru PAI
  11. ......................................
Mapel lainnya menyusul 


Demikian informasi tentang Daftar Lowongan / Formasi Khusus Guru Mapel Se Indonesia, semoga bermanfaat. 

sumber : klik disini

Syarat Menjadi PPPK Bagi Honorer K2 2018

Kali ini kita akan sedikit membahas tentang bagaimanakah mekanisme dan syarat mengikuti seleksi / menjadi PPPK Bagi honorer K2 dan juga jadwal pendaftaran p3k di tahun 2018.

Untuk seleksi P3K dari jalur tenaga honorer, yang dapat mengikuti seleksi nantinya adalah eks KII yang tidak dapat mengikuti seleksi CPNS 2018 ini karena terhalang usia. Nah di P3K nantinya batasan usia peserta dapat diikuti oleh tenaga honorer dengan usia 35 tahun ke atas
Pemerintah mengapresiasi para tenaga honorer yang telah mengabdi pada sejumlah bidang dan memperhatikan permintaan untuk diangkat menjadi CPNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Saat ini Pemerintah masih berproses merampungkan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang P3K. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat Konferensi Pers di Kantor Staf Kepresiden (KSP) di Jakarta, Jumat (21/9/2018).

“Untuk Jadwal nya tentu saja belum ada dikarenakan RPP tentang P3K sedang dalam proses penyelesaian dan diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama akan segera ditandatangani Presiden,” ujar Moeldoko. Namun demikian penyelesaian permasalahan tenaga honorer tersebut, menurut Moeldoko tetap harus mengutamakan unsur kualitas tanpa mengabaikan aspek psikologis dari para tenaga honorer.

Dalam kesempatan yang sama Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyampaikan bahwa RPP P3K yang segera digarap Pemerintah salah satunya berfokus pada manajemen P3K dan dari sisi kualitas pengisi jabatan P3K. “Dan jika nantinya tenaga honorer manjadi P3K, kualitas SDM dari eks honorer KII ini sangat diperlukan untuk menjamin dunia pendidikan dan kesehatan memiliki SDM yang dapat memberikan pelayanan yang baik,” ujar Kepala BKN.

Dalam RPP P3K terdapat beberapa unsur penting, di antaranya: diawali perhitungan kebutuhan pengisi jabatan P3K, seleksi untuk menjadi P3K, dan perihal kontrak kerja yang rencananya bisa mencapai usia 1 tahun sebelum masa pensiun atau dengan kata lain masa kerja P3K bisa sama dengan PNS. “Untuk seleksi P3K dari jalur tenaga honorer, yang dapat mengikuti seleksi nantinya adalah honorer eks K2 yang tidak dapat mengikuti seleksi CPNS 2018 ini karena terhalang usia. Nah di P3K nantinya batasan usia peserta dapat diikuti oleh tenaga honorer dengan usia 35 tahun ke atas”.

Konferensi Pers juga dihadiri Mendikbud Muhadjir Effendy yang menyambut baik rencana tersebut. Pihaknya meminta guru honorer untuk kembali mengajar dengan baik dan membina anak didik di sekolah. “RPP tentang P3K merupakan bentuk perhatian Pemerintah terhadap para guru honorer dan dunia pendidikan. Diharapkan PP tersebut nantinya dapat menjadi solusi permasalahan guru honorer yang ada selama ini” kata Muhadjir. (sumber: bkn.go.id)

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget