Articles by "Tunjangan"
Portal Info Guru

Info Pencairan THR dan Gaji 13 PNS 2018

Mungkin banyak sekali rekan-rekan PNS yang bertanya-tanya tentang gaji 13 dan 14 kapan dibayarkan, dan berapa jumlah besaran gaji 13 di tahun  2018 ini. Skema mengenai Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebenarnya sudah memasuki tahapan akhir.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Marwanto Harjowiryono, menjelaskan saat ini Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dua tunjangan tersebut tengah difinalisasi di Kementerian Sekretariat Negara (Sesneg).

Dipastikan dalam waktu dekat Presiden Jokowi akan mengumumkan mengenai rinciannya. "Rpp tentang THR dan gaji ke-13 sedang difinalisasi di Sesneg dan akan segera ditetapkan bapak presiden dan beliau akan menyampaikan secara langsung mengenai kapan kenaikan gaji ini," ungkap Marwanto saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (17/5/2018).

Sedangkan untuk pembagiannya, THR akan disalurkan menjelang lebaran dan gaji ke-13 jelang dimulainya Tahun Ajaran Baru 2018.

"THR akan dibagikan menjelang lebaran dan gaji ke-13 menjelang tahun ajaran baru," kata Marwanto.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Asman Abnur menuturkan tahun ini besaran Tunjangan Hari Raya yang didapatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan lebih besar.

Pasalnya pemerintah akan menambah formula THR tidak hanya berdasarkan perhitungan gaji pokok saja tapi juga ada tunjangan khusus.

Tidak hanya PNS yang masih bekerja, pensiunan PNS pun tengah diusahakan agar mendapatkan THR.
"Kita perbaiki sistem THR. Dulu gaji pokok nanti ditambah dengan tunjangan. Kita usulkan agar para pensiunan akan menerima THR. Doakan saja semoga di-acc tahun ini," ungkap Asman saat ditemui di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Rabu (18/4/2018).

sumber : http://www.tribunnews.com/
Portal Info Guru

Isi Pesan Mendikbud Untuk Penerima TPG

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Prof Muhadjir Effendi meminta para guru untuk bersabar dalam menunggu pencairan tunjangan profesi guru (TPG).

Permintaan itu disampaikan Mendikbud di sela penyerahan Kartu Indonesia Pintar (KIP), bantuan pendidikan, dan bantuan pangan nontunai di Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu (12/5/2018).

“Kami mohon para guru bersabar karena TPG masih belum cair. Meskipun sempat tertunda, dalam waktu dekat tunjangan tersebut akan diberikan kepada semua guru yang memang berhak dan tercatat sebagai penerima,” katanya, dikutip dari Antara.

Muhadjir menjelaskan tunjangan profesi tersebut diberikan melalui dana alokasi khusus (DAK). DAK disalurkan melalui pemerintah kota dan kabupaten untuk SD dan SMP. Sedangkan SMA melalui pemerintah provinsi.

“Jika dana yang disalurkan belum sampai, saya harap para guru bersabar dan bersyukur. Karena belum semua guru dapat memperoleh kesempatan ini,” ujarnya.

TPG merupakan tunjangan khusus yang diberikan kepada para guru yang telah lulus sertifikasi profesi, baik PNS maupun non-PNS. Termasuk guru atau pengajar di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Dana TPG bagi guru PNS daerah dialokasikan melalui kas daerah sesuai dengan yang diajukan sejak awal tahun anggaran. Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan mentransfer dana tersebut ke masing-masing pemerintah daerah.

Sedangkan untuk TPG bukan PNS masuk ke dalam anggaran Kemendikbud. Sehingga dana tunjangan profesi akan langsung dikirim Kemendikbud ke rekening masing-masing guru. Dasar pembayaran tunjangan profesi tersebut sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa.

Besaran (nominal) TPG yang diterima guru sebesar satu kali gaji bruto per bulan. Hanya saja, TPG tersebut tidak diberikan rutin setiap bulan, melainkan per triwulan, bahkan lebih.

Untuk mendapatkan TPG tersebut, setiap guru harus menempuh berbagai persyaratan yang ditetapkan, jika lolos akan mendapatkan TPG dan jika gagal bisa mengulang pada kesempatan berikutnya.

Di Kota Malang, jumlah guru, baik yang telah lolos sertifikasi (TPG) dan berstatus ASN maupun bukan ASN mencapai belasan ribu, bahkan jumlahnya lebih besar daripada jumlah ASN di lingkungan Pemkot Malang.

sumber : infonawacita.com
Portal Info Guru

Kenaikan Tunjangan Hari Raya PNS Tahun 2018

Berikut ini adalah info terbaru tentang Kenaikan Tunjangan Hari Raya PNS serta jadwal pencairan THR Tahun 2018 

Bagi anda yang berkarier sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), ada berita buruk sekaligus berita gembira.
Tahun 2018 ini, pemerintah belum berencana untuk menaikkan gaji PNS. Terakhir kali gaji PNS naik pada tahun 2015 lalu sebesar 6 persen.

Direktur Kompensasi Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aswin Eka Adhi mengatakan bahwa penyusunan skema gaji PNS 2018 berdasarkan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Sebagai konpensasinya, nilai Tunjangan Hari Raya (THR) akan lebih besar.

Ternyata janji itu bukan sekedar isapan jempol, melainkan diwujudkan menjadi nyata. Melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur, pihaknya menjelaskan THR tahun ini bagi PNS dipastikan lebih besar dari biasanya.

Pasalnya besaran THR yang akan dibayarkan berupa gaji pokok ditambah dengan tunjangan kinerja.

"Bedanya tahun ini kita berikan THR untuk pensiunan, tahun lalu tidak. Kemudian kita memberikan tunjungan hari raya. Tambah lagi, dulu kan berdasarkan gaji pokok, sekarang termasuk juga kinerjanya. Jadi, gaji pokok ditambah tunjangan kinerjanya," jelasnya di Gedung BI, Jakarta, Senin (9/4/2018) seperti dikutip dari media daring.
Pihaknya memastikan pembayaran THR dilakukan sebelum Lebaran yang jatuh pada 15-16 Juni 2018.
Sementara untuk gaji ke-13 akan dibayarkan pada Juni.

"Tahun lalu kan tunjangan hari raya sebelum Lebaran. Kalau gaji ke-13 itu biasanya bulan Juni kalau tidak salah. Tanggal tepatnya tidak hapal. Dalam hal waktu tidak ada perubahan, dalam hal jumlah ada perubahan," ujar Asman.

Lebih menggembirakan lagi, kata Asman, tahun ini THR tak hanya diperuntukkan PNS aktif melainkan juga untuk pensiunan PNS. Asman menambahkan, hingga kini Kementerian PANRB bersama Kementerian Keuangan terus berkoordinasi agar pembayaran THR dan gaji ke-13 dapat dilakukan tepat waktu. "Ya, jadi sudah kita koordinasikan dengan Menkeu (Sri Mulyani)," yang kami kutip dari Tribun Medan/Fahrizal Fahmi Daulay.

Portal Info Guru

JUKNIS PENCAIRAN TPG 2018

Berikut ini kami bagikan info lengkap tentang Petunjuk Teknis / JUKNIS Pencairan TPG Tahun 2018.

Petunjuk teknis penyaluran / pencairan tunjangan profesi sertifikasi guru di tahun 2018 diatur berdasarkan Pemendikbud Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Salah satu poin penting yang dicantumkan dalam Permendikbud Nomor 10 Tahun 2018 adalah tentang Aplikasi Kehadiran Guru dan Tenaga Kependidikan (Hadir GTK):
  • Aplikasi Hadir GTK merupakan aplikasi yang dirancang untuk mempercepat proses pembayaran Tunjangan Profesi.
  • Pencatatan kehadiran Guru PNSD dilakukan secara daring (online) melalui aplikasi Hadir GTK yang terdapat pada website http://hadir.gtk.kemdikbud.go.id
  • Tata cara penggunaan aplikasi Hadir GTK diatur dalam pedoman penggunaan aplikasi Hadir GTK yang dapat diunduh di laman http://hadir.gtk.kemdikbud.go.id
  • Aplikasi Hadir GTK efektif berlaku pada tahun 2018-2019
  • Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya dapat mengunduh hasil rekapitulasi kehadiran GTK melalui aplikasi Hadir GTK.

Untuk menuju halaman DHGTK klik link berikut : http://hadir.gtk.kemdikbud.go.id
Download Juknis TPG 2018 klik Disini

Demikian informasi mengenai Permendikbud Nomor 10 Tahun 2018. Semoga bermanfaat dan terimakasih.

sumber artikel : klik disini
Portal Info Guru

Juknis TPG Madrasah 2018

Berikut ini kami jelaskan tentang Mekanisme Penyaluran Dana Dan Juknis TPG Madrasah 2018Petunjuk atau Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru biasanya menjadi salah satu acuan dalam penyaluran tunjangan profesi atau sertifikasi guru. Lalu apakah sudah terdapat  Juknis Penyaluran TPG Bagi Guru Madrasah (Kemenag) Tahun 2018?  Juknis TPG Guru Madrasah (Kemenag) Tahun 2018 diterbitkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7214 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Bagi Guru Madrasah Tahun 2018

Keputusan Dirjen Pendis Kementerian Agama Nomor : 7214 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru Madrasah Tahun 2018 sebenarnya sudah ditanda tangai sejak 29 Desember 2017. Tetapi baru dipublikasikan pada bulan Maret 2018 ini.
Salah satu perbedaan Petunjuk Teknis atau Juknis TPG Madarasah (Kemenag) Tahun 2018 dibandingkan tahun sebelumnya adalah adanya penegasan bahwa Guru yang melaksanakan Ibadah haji dengan syarat mengajukan Cuti Besar, tunjangan profesi guru tetap bisa dibayarkan. 

Adapun besaran Tunjangan Profesi Guru berdasarkan Petunjuk Teknis atau Juknis Tunjangan Profesi Guru (TPG) Guru Madrasah (Kemenag) Tahun 2018 adalah sebagai berikut: 1) Guru PNS diberikan tunjangan sebesar gaji pokok per buan. 2) Guru Bukan PNS yang sudah disetarakan (inpassing) diberikan tunjangan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok per buan disesuaikan dengan memperhatikan Pangkat, Goongan, Jabatan dan Kualifikasi Akademik yang bedaku bagi guru PNS sebagaimana tercantum dalam SK Inpassing, tidak memperhitungkan ketentuan masa kerja sesual dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 3) Guru Bukan PNS yang belum disetarakan (non inpassing) diberikan tunjangan profesi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta ima ratus ribu rupiah) per buan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Berdasarkan Petunjuk Teknis atau Juknis Penyaluran TPG Bagi Guru Madrasah (Kemenag) Tahun 2018, berikut ini Kriteria guru madrasah penerima tunjangan profesi (TPG):
1. Guru yang mengajar pada satuan administrasi pangka! binaan Kementerian Agama.
2. Pengawas sekolah pada madrasah yang melaksanakan tugas kepengawasan pada satuan pendidikan binaan Kementerian Agama.
3. Memenuhi Kualifikasi Akademik S1 atau D-IV. Khusus Guru PNS yang masih golongan II namun sudah lulus S1/D-IV sebelum tanggal 31 Desember 2015 dan telah memenuhi persyaratan yang diatur melalui Surat Sekjen Kementerian Agama Nomor 7362/SJ/Kp.01.1/10/2016 tentang Pemutihan Tugas atau Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama.
4, Memiliki serbfikat pendidik yang telah diberi satu Nomor Registrasi Guru (NRG) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan telah ditampilkan melalui SIMPATIKA melalui format S26e. Setiap guru hanya memiliki satu NRG walaupun guru yang bersangkutan memiliki satu atau Iebih sertifikat pendidik.
5. Memiliki SKBK dan SKMT yang diterbitkan oleh instansi Kementerian Agama melalui SIMPATIKA dan ditandatangani oleh pejabat terkait sesuai dengan kewenangannya.
6. Bertugas pada madrasah yang memiliki izin operasional penyelenggaraan pendidikan dan Kementerian Agama dan memenuhi rasio peserta didik terhadap guru. Rasio peserta didik terhadap guru adalah 15: 1 untuk jenjang RA/MI/MTs/MA dan 12 : 1 untuk jenjang MAK. Rasio dihitung berdasarkan jumlah rata-rata peserta didik dan seluruh kelas/rombongan belajar yang diampu oleh setiap guru. Pemenuhan rasio dimaksud dapat diberikan dispensasi jika guru bertugas di madrasah pada kondisi (Dispensasi 1):
a. terletak di daerah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal).
b. terletak di daerah yang secara geografis dan/atau demografis menyebabkan jumlah penduduknya dan/atau peserta didiknya sangat minim, yang ditunjukkan melalui surat keterangan yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
c. madrasah yang menyelenggarakan pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus (MILB, MTsLB, MALB atau yang sejenis.
7. Pemenuhan beban kerja minimal 6 jam tatap muka, tugas tambahan dan melaksanakan pembinaan kegiatan ko kurikuler dan/atau ekstra kurikuler, dflaksanakan di satminkalnya.
8. Beban kerja guru dan pemenuhannya ditentukan berdasarkan kurikulum yang berlaku di rombongan belajarnya. (Daftar madrasah pelaksana Kurikulum 2013 dan Kurikulum Tahun 2006 adalah yang terdaftar pada Kementerian Agama).
9. Beban kerja guru adalah paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) pekan untuk mata pelajaran yang diampu yang sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya. Kesesualan mata pelajaran sertifikat pendidik sesuai dengan tabel linearitas dalam lampiran petunjuk teknis ini.
10. Beban kerja kepala madrasah diekuivalensi sebanyak 24 (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) pekan dan dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan untuk memenuhi kebutuhan guru madrasah.
11. Pemenuhan beban kerja sebagaimana dimaksud pada poin 9 dapat diperoleh dan ekuivalensi beban kerja tugas tambahan guru dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala madrasah pada MTs dan MA/MAK atau koordinator bidang pendidikan madrasah pada MI, mengajar paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka per pekan atau membimbing 80 (delapan puluh) peserta didik bagi wakil kepala madrasah yang bersertifikat pendidik sebagai guru bimbingan dan konseling/konselor atau paling sedikit 40 (empat puluh) peserta didik bagi wakil kepala madrasah yang bersertifikat pendidik sebagai guru TIK.
Jumlah wakil kepala madrasah sesuai dengan persyaratan sebagai berikut.
1) Untuk jumlah koordinator bidang pendidikan madrasah pada jenjang MI ditentukan berdasarkan jumlah rombongan belajar, jumlah peserta didik, dan beban tugas jenis koordinator bidang maka terkait pembayaran tunjangan profesi jumlah koordinator bidang pendidikan diatur sebagai berikut:
a) 1-6 rombel sebanyak 1 (satu) orang koordinator.
b) 7-12 rombel sebanyak 2 (dua) orang koordinator.
c) 13-18 rombel sebanyak 3 (tiga) orang koordinator.
d) Sama dengan atau lebih dari 19 rombel sebanyak 4 (empat) orang koordinator.
Koordinator bidang pendidikan madrasah mehputi: kurikulum, kesiswaan, hubungan masyarakat, dan sarana dan prasarana.
2) Untuk jumlah wakil kepala jenjang MTS ditentukan berdasarkan jumlah rombongan belajar, jumlah peserta didik, dan beban tugas jenis wakfl kepaa madrasah mterkait pembayaran tunjangan profesi jumlah wakH kepala madrasah diatur sebagai berikut:
a) 1-3 rombel sebanyak 1 (satu) orang wakil kepaa.
b) 4-5 rombel sebanyak 2 (dua) orang wakil kepala.
c) 6-8 rombel sebanyak 3 (tiga) orang wakil kepala.
d) Sama dengan atau lebih dari 9 rombel sebanyak 4 (empat) orang wakil kepala.
3) Untuk jumlah wakil kepala madrasah jenjang MA/MAK ditentukan berdasarkan jumlah rombongan belajar, jumlah peserta didik, dan beban tugas jenis wakil kepala madrasah maka terkait pembayaran tunjangan profesi jumlah wakil kepala madrasah sebagai berikut:
a) 1-3 rombel sebanyak 1 (satu) orang wakil kepala.
b) 4-5 rombel sebanyak 2 (dua) orang wakil kepala.
c) 6-8 rombel sebanyak 3 (tiga) orang wakil kepala.
d) Sama dengan atau lebih dari 9 rombel sebanyak 4 (empat) orang wakil kepala.
e) Khusus MAN Insan Cendekia, jumlah wakil kepala madrasah disesuaikan dengan Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker).
b. Mendapat tugas tambahan sebagai wali kelas di satminkal mengajar paling sedikit 18 (delapan belas) jam tatap muka per pekan.
c. Mendapat tugas tambahan sebagai guru piket di satminkal mengajar paling sedikit 22 (dua puluh dua) jam tatap muka per pekan, Untuk jumlah guru piket ditentukan berdasarkan jumlah rombongan belajar, jumlah peserta didik, dan beban tugas jenis guru piket maka terkait pembayaran tunjangan profesi jumlah guru piket diatur sebagai berikut:
1) 1-6 rombel sebanyak 1 (satu) orang guru piket per hari,
2) 7-12 rombel sebanyak 2 (dua) orang guru piket per hari.
3) 13-18 rombel sebanyak 3 (tiga) orang guru piket per hari.
4) Sama dengan atau lebih dari 19 rombel sebanyak 4 (empat) orang guru piket per hari.
d. Mendapat tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan pada jenjang MI/MTs/MA/MAK, kepala laboratonium pada jenjang MTs/MA/MAK, Ketua program keahlian/program studi pada jenjang MA/MAK, kepala bengkel pada jenjang MA/MAK mengajar paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka per pekan.
e. Koordinator Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan / Penilaian Kinerja Guru, Pembina Ekstrakurikuler dan/atau Kokurikuler, Pembina Kepramukaan, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), dan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), mengajar paling sedikit 18 (delapan belas) jam tatap muka per pekan, Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam memberikan tugas tambahan bagi Kepala Perpustakaan dan Kepala Laboratorium sebagai berikut:
1) Kepala madrasah negeri memberikan tugas tambahan sebagai Kepala Perpustakaan atau Kepala Laboratorium kepada guru (diutamakan PNS) berdasarkan keputusan kepala madrasah negeri dengan mempertimbangkan sertifikat kompetensi yang dimiliki, Sertifikat kompetensi dimaksud bisa dan Balai Dikiat, Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang mempunyai program perpustakaan atau laboratorium,
2) Kepala madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat memberikan tugas tambahan sebagai Kepala Perpustakaan atau Kepala Laboratorium kepada guru berdaarkan keputusan kepala madrasah swasta atas persetujuan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan sertifikat kompetensi yang dimiliki.
3) Kepala madrasah dapat mengangkat Kepala Laboratorium pada jenjang MTs/MA/MAK, dengan kondisi sebagai berikut:
a) Jenjang MTs dapat mengangkat hanya satu orang kepala laboratorium yang membawahi semua pengeola aboratorium;
b) Jenjang MA/MAK dapat mengangkat kepala laboratorium  / bengkel sebanyak jumlah program peminatan atau program keahlian yang ada di madrasah tersebut,
4) Kepala madrasah dapat mengangkat Pembina Ekstrakurikuler dan/atau Kokurikuler, Pembina Kepramukaan, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), dan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dengan menerbitkan SK Pembagian Tugas dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Dapat mengangkat 1 (satu) orang guru untuk masing - masing dengan tugas tambahan Pembina Kepramukaan, Pembina EkstrakurikuIer dan/atau Kokurikuler, Usaha Kesehatan Sekoah (UKS), dan Organisas Siswa Intra Sekolah (OSIS);
b) Guru dengan tugas tambahan Pembna Ekstrakurikuler dan/atau Kokurikuer, Pembina Kepramukaan, Usaha Kesehatan Sekoah (UKS), dan Organsasi Sswa Intra Sekolah (OSIS) tidak boleh memangku tugas tambahan yang lain kecuali tugas tambahan sebagai guru piket;
c) Kegiatan ekstrakurikuler yang diakui adalah yang memiliki susunan program kegiatan yang merupakan bagian dan Rencana Kegiatan Sekolah/Madrasah.
f. Khusus madrasah yang melaksanakan program asrama, guru dengan tugas tambahan sebagai Guru Bmna Asrama dan/atau pembimbing asrama mengajar pahng sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka per pekan. Ketentuan jumlah guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai Guru Bina Asrama dan/atau pembimbing asrama pada madrasah negeri menggunakan rasio peserta didik 1:50, sedangkan Guru Bina Asrama dan/atau pembimbing asrama pada madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat (bukan merupakan asrama berbasis pondok pesantren) menggunakan rasio peserta didik 1:75.
g. Bertugas sebagai guru Bimbingan Konseling atau Pembimbing TIK pada madrasah yang melaksanakan Kurikulum K-13 pada jenjang MI, MTs, dan MA/MAK, mengampu paling sedikt 150 (seratus ima puluh) peserta didik pada satu atau lebih madrasah, Dalam hal tidak terpenuhi 150 (seratus lima puluh) peserta didik di satu madrasah, maka membimbing paling sedikit 40 (empat puluh) orang peserta didik di satminkalnya dan sisanya sebanyak 110 (serratus sepuluh) peserta didik di madrasah non satmmnkalnya.
h. Bertugas sebagai guru di madrasah/sekolah lain di luar satminkalnya baik negeri maupun swasta, menjadi guru bina/pamong pada pendidikan terbuka, atau mengajar pada program kelompok belajar Paket A/ula, Paket B/wushtha, dan/atau Paket C pada madrasah paling banyak 4 (empat) jam sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimiliki dengan ketentuan paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka sesuai sertifikat pendidik yang dilaksanakan pada satminkalnya.
i. Bertugas sebagai guru pembimbing khusus pada madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu mengajar paling sedikit 18 (delapan belas) jamtatap muka per minggu, guru pembimbing khusus dapat berasal dan SLB atau guru PNS yang ada di madrasah inklusi yang sudah dHatih menjadi guru pembimbing khusus,
j. Bertugas sebagai guru pada madrasah di daerah khusus yang daerahnya / desanya ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015 — 2019, Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar, Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 126 Tahun 2017 tentan Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (Dispensas 2).
k. Bertugas sebagal guru pada madrasah khusus, di mana peserta didiknya memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa (Dispensasi 3)
I. Bertugas sebagai guru yang dibutuhkan atas dasar pentimbangan kepentingan Nasional (Dispensasi 4) adalah:
1) Guru yang bertugas di madrasah Indonesia di Luar Negeri;
2) Guru yang ditugaskan menjadi guru di negara lain atas dasar kerjasama antar negara.
m. Bagi guru produktif yang berkeahlian khusus / berkeahlian langka / memiliki keterampilan atau budaya khas daerah untuk mengajarkan praktik dapat diakukan oleh guru lebih dan 1 (satu) orang sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan, Bagi guru produktif yang berkeahlian khusus / berkeahlian langka / memiliki keterampilan atau budaya khas daerah dibuktikan dengan surat keputusan dan Kementerian bendasarkan usulan Kanwil Kementerian Agama Provinsi (Dispensasi 5).
12. Belum usia pensiun.
13. Memiliki hasil nilai Penilaian Kinenja Guru (PKG) pada tahun sebelumnya.
14. Tidak beralih status dan guru atau pengawas sekolah pada madrasah,
15, Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain madrasah Kementerian Agama.
16. Tidak merangkap jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif, atau legislatif.
17, Untuk jenjang RA, satu rombongan belajar bisa diampu oleh guru secara tim (team teaching) oleh maksimal 2 orang guru. Beban kerja 2 (dua) orang guru dimaksud tetap diakui utuh tanpa dibagi jamnya.
18. Tunjangan profesi dapat dibayarkan bagi:
a) Guru yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampal dengan 14 (empat belas) hari kalender dalam bulan berjalan dengan dibuktikan surat keterangan sakit dan dokter pemerintah. Jika harus rawat inap wajib melampirkan surat keterangan rawat inap dan rumah sakit,
b) Guru yang melaksanakan cuti bersalin (untuk anak pertama sampai anak ketiga).
c) Guru yang mengikuti tugas kependidikan yang linier dengan tugas keprofesian pendidiknya seperti seminar, workshop, bimbingan teknis, pendidikan/pelatihan dan sejenisnya dengan melampirkan surat tugas dan kepala madrasah dan dilengkapi dokumentasi kegiatan yang diikuti seperti surat undangan dan/atau sertifikat.
d) Guru yang melaksanakan tugas kedinasan sebagai petugas haji yang dibuktikan dengan surat resmi dan atasan langsung dan/atau pejabat terkait.
e) Guru yang melaksanakan studi perkuliahan (izin belajar) menggunakan biaya mandiri dengan tetap melaksanakan tugas keprofesiannya sebagai guru.
19. Tunjangan profesi tidak dapat dibayarkan bagi:
a) Guru yang sakit selama 1 (satu) bulan. Misal seorang guru sakit mulai tanggal 25 Februari 2017 — 5 Apr11 2017. Mulai tanggal 5 April 2017 seterusnya sudah sembuh dan mulai aktif mengajan kembali, maka bulan Februani dan April tunjangan profesi nya tetap dibayarkan, sedangkan tunjangan profesinya di bulan Maret tidak dapat dibayankan.
b) Guru yang melaksanakan cuti besar (untuk kelahiran anak ke empat dan seterusnya). Jika cuti besar untuk pergi haji, tunjangan profesi nya tetap dapat dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
c) Guru yang melaksanakan cuti di luar tanggungan negara.
d) Guru melaksanakan ibadah haji dan/atau umroh dengan biaya sendiri dan tanpa menggunakan hak cuti (cuti besar).
e) Guru yang melaksanakan studi perkuliahan (tugas belajar) menggunakan biaya dan pemerintah/pemerintah daerah/sponsor pada bulan ketujuh sejak perkuliahan dimulai.
20. Dalam hal guru izin tidak melaksanakan tugas mengajar, tunjangan profesinya tetap dapat dibayarkan selama masih dapat memenuhi beban kerja minimal 24 JAM per pekan yang diganti pada han lain pada bulan yang sama atau paling lambat 1 (satu) bulan berikutnya dengan dibuktikan surat keterangan dan Kepala Madrasah Negeri dan/atau Kepala Madrasah Swasta, Surat keterangan dan Kepala Madrasah Swasta harus diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
21. Masa kerja guru yang diangkat sebagai kepala madrasah dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
22. Bagi guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik tetapi status kepegawaiannya masih calon pegawai negeri sipil (CPNS), maka tunjangan profesi nya dibayarkan sebesar 80% dan gaji pokok golongan III/a masa kerja 0 tahun. Aturan ini berlaku mulal tahun 2017 sehingga tahun sebelumnya tidak diberikan dan tidak dianggap kurang bayar (carry over).
23. Bagi pengawas sekolah pada madrasah, berhak mendapatkan tunjangan profesi apabila memenuhi salah satu ketentuan di bawah ini:
a. Memenuhi jumlah minimal madrasah binaan, yaitu 10 (sepuluh) madrasah untuk jenjang RA dan MI, dan/atau 7 (tujuh) madrasah jenjang MTs, MA, dan MAK,
b. Pengawas tersebut paling sedikit memveriifikasi hasil PKG minimal 60 guru pada madrasah binaannya untuk jenjang RA/MI dan minimal 40 (empat puluh) guru pada madrasah binaanya untukjenjang MTs/MA/MAK.
c. Pengawas sekolah pada madrasah yang bertugas di daerah khusus:
1. Memenuhi jumlah minimal madrasah binaan, yaitu 5 (lima) madrasah,
2. Pengawas tersebut paling sedikit menverifikasi hasil PKG minimal 15 (lima belas) guru pada madrasah binaannya.
d. Guru pada satminkal madrasah yang menjadi binaan pengawas madrasah adaiah guru yang aktif dan memlilki jam mengajar di madrasah (masih aktif mengajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan).
24. Bagi madrasati AL-Azhar Asy-Syarif Indonesia menggunakan struktur kurikuluni tambahan selain Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum Tahun 2013 sebagaimana diatur melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2615 Tahun 2013 tentang Penetapan Penyelenggaraan dan Tata Kelola Pendidikan Madrasah Al-Azhar Asy-Syarif Indonesia.
25 Bagi madrasah yang menggunakan Kurikulum Tahun 2006 dimungkinkan menambah maksimum 4 (empat) jam pembelajaran per pekan secara keseluruhan.
26. Beban kerja bagi guru pada madrasah yang menggunakan Kurikulum 2013 diatur sebagal berikut:
a. Guru kelas/guru mata pelajaran yang rnelaksanakan tugas tambahan sebagai pembina pramuka (minimai telah bersertifikat kursus mahir dasar) dihitung sebagai bagian dari pemenuhan beban kerja guru paling banyak 2 (dua) jam peiajaran per minggu. Jumiah guru yang diberi tugas tambahan sebagai pembina pramuka di keglatan ekstra kurikuler wajib di satu madrasah yang merupakan satminkainya adalah sebagai berikut:
1) Jumlah rombel 1 —6 sebanyak 1 pembina pramuka;
2) Jumlah rombel 7—12 sebanyak 2 pembina pramuka;
3) Jurnlah rombel 13—18 sebanyak 3 pemblna pramuka;
4) Jumlah rombel >18 sebanyak 4 pembina pramuka.
b Bagi guru MA dan MAK yang madrasahnya menyeienggarakan kurikulum 2013, memiiiki sertifikat pendidik dan mengajar pada peminatan bahasa kecuali bahasa Inggris, termasuk kategori mata peiajaran langka, karena guru tidak dapat diberi tugas pada madrasah lain untuk rnengajar sesuai dengan sertifikat pendidiknya dengan alasan kesuiltan akses dibandingkan dengan jarak dan waktu tempuh.
c. Jenis dan Sertifikat Pendidik Guru Pengampu Mata Pelajaran tertentu pada Kurikulum 2013:
1) Guru MTs yang berserertifikat keterampilan dan IPA dapat mengampu mata pelajaran prakarya di MTs,
2) Guru paket kejuruan MAK dapat mengampu mata pelajaran prakarya di MTs atau mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan di MA sesuai dengan KD pada mata pelajaran prakarya yang diajarkan (kerajinan, rekayasa, budidaya, dan pengolahan).
3) Guru Fisika, Kimia, Biologi, dan Ekonomi dapat mengajar mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan di MA.
4) Guru MAK yang bersertifikat paket kejuruan dapat mengampu mata pelajaran prakarya sesuai dengan KD pada mata pelajaran prakarya yang diajarkan (kerajinan, rekayasa, budidaya, dan pengolahan) di MAK,
5) Guru paket keahlian yang sesuai dengan program yang dibuka dapat mengajar mata pelajaran pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan di MAK.
6) Guru kewirausahaan di MAK dapat mengajar prakarya dan kewirausahaan,
7) Guru yang mengajar rumpun mata pelajaran IPA dan IPS jenjang MTs, MA dan MAK beban kerjanya dihitung berdasarkan kurikulum yang berlaku pada rombongan belajar yang dibinanya.
d. Madrasah yang melaksanakan kurikulum 2013 dan menetapkan muatan lokal sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, dapat menambah beban belajar muatan lokal paling banyak 2 (dua) jam per minggu. Kebutuhan sumber daya pendidikan yang meliputi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, dan dana termasuk tunjangan profesi sebagai implikasi penambahan beban belajar muatan lokal ditanggung oleh pejabat yang menetapkan.
e. Bertugas sebagai guru pembimbing TIK memberikan layanan kepada paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik pada satu atau lebih dan satu madrasah, bagi madrasah yang menggunakan kurikulum 2013. Jumlah peserta didik yang dilayani pada satminkal paling sedikit 40 (empat puluh) peserta didik,
f. Bagi Guru pembimbing TIK yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala madrasah yang melaksanakan Kunikulum 2013 untuk memenuhi 24 jam tatap muka per minggu harus membimbing paling sedikit 40 (empat puluh) peserta didik di satminkalnya.
g. Bagi Guru pembimbing TIK yang mendapatkan tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Madrasah/Kepala Laboratorium Kepala Perpustakaan Kepala Bengkel/Ketua Program Keahlian/Kepala Unit Produksi yang melaksanakan Kurikulum 2013 untuk memenuhi 24 jam tatap muka per minggu harus membimbing paling sedikit 80 (delapan puuh) peserta didik di satminkalnya.
h, Bagi madrasah jenjang Madrasah Ibtidaiyah yang menggunakan Kurikuum 2013 dapat menambah beban belajar per minggu sesuai dengan kebutuhan beVajar peserta didik dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan faktor lain yang dianggap penting di daam struktur program, namun yang diperhitungkan maksimal 2 (dua) jam/pekan secara keseluruhan hanya terbatas bagi mata pelajaran Agama atau Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan,
i. Bagi madrasah jenjang MTs, MA/MAK yang menggunakan Kurikulum 2013 dapat menambah beban belajar per minggu sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan faktor lain yang dianggap penting di dalam struktur program, namun yang diperhitungkan maksimal 2 (dua) jam/pekan secara keseluruhan,

Seluruh kriteria tersebut di atas diproses melalui verifikasi dan validasi di SIMPATIKA secara berjenjang oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan/atau Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sesuai dengan kewenangannya.

Selengkapnya silahkan Download Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru Madrasah Tahun 2018 (Disini)

Demikian informasi tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru Madrasah Tahun 2018. Semoga bermanfaat.  

Sumber  artikel : klik disini
Portal Info Guru

Info Pencairan Sertifikasi Triwu I 2018

Berikut ini adalah informasi tentang jadwal pencairan sertifikasi guru triwu I tahun 2018. Direktorat Jenderal GTK mengeluarkan surat keputusan penerima tunjangan (SKTP) guru dua kali dalam setahun. Pencairan dana tersebut masing-masing akan dibagi menjadi 4 tahap lagi, sehingga pencairan sertifikasi akan disalurkan sebanyak 4 kali dalam satu tahun yaitu triwulan I, II, III, dan IV. Untuk Triwulan I sendiri dijadwalkan dana akan cair mulai Maret 2018.


Penyaluran atau pencairan tunjangan sertifikasi guru triwulan I (Januarai, Februari, dan Maret) tahun 2018 akan dilaksanakan paling cepat pada bulan Maret 2018. Tunjangan sertifikasi guru disalurkan ke rekening guru setiap tiga bulan sekali melalui dana transfer daerah. Pembayarannya triwulan I paling lambat dibayarkan antara tanggal 9 sampai 16 April 2018.



Penerima tunjangan sertifikasi guru harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan, utamanya memiliki beban mengajar minimal 24 jam tatap muka dalam sepekan. Penerbitan SKTP didasarkan pada data yang telah dikirim melalui Dapodik. Bagi guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik ini akan mendapatkan tunjangan setara dengan satu kali gaji pokok.



Guru wajib mengecek secara online kelengkapan data sebagai persyaratan untuk penerbitan SKTP pada info PTK dengan laman http://info.gtk.kemdikbud.go.id. Direktorat Jenderal GTK memverifikasi kelayakan calon penerima tunjangan profesi guru, yaitu; beban mengajar 24 jam, rasio siswa guru, masa kerja, golongan, dan gaji pokok sebelum SKTP diterbitkan.



Perlu diketahui, walaupun sejak awal jadwal pembayaran tunjangan sertifikasi guru triwulan I itu sudah dikeluarkan melalui Petunjuk Teknis, namun kenyataannya sering terlambat dan tidak sesuai anggaran. Pemerintah berharap dengan adanya tunjangan sertifikasi guru diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru sehingga meningkatkan mutu pendidikan.

Sumber artikel : klik disini
Portal Info Guru

Syarat Mengikuti PPG Bagi Guru Honorer

Berikut ini adalah Syarat untuk mengikuti PPG Bagi Guru Honorer Tahun 2018. Honorer di Sekolah Negeri Boleh Ikut PPG tahun 2018 asalkan honorer tersebut memiliki SK pengangkatan minimal sesuai dengan petunjuk BOS yakni melalui SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Provinsi, tentu akan lebih baik jika pengangkatannya berdasarkan SK Bupati/Wali Kota/Gubernur.  Berikut salinan Surat Verifikasi dan validasi Berkas PPG dalam Jabatan yang berisi Penegasan Dirjen GTK bahwa Honorer di Sekolah Negeri Boleh Ikut PPG tahun 2018.

Berikut Salinan isi Surat Penegasan Dirjen GTK Honorer di Sekolah Negeri Boleh Ikut PPG tahun 2018 dengan tajuk Verifikasi dan validasi Berkas PPG dalam Jabatan; “Dengan mempertimbangkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 tahun 2017 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan adalah guru pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil yang sudah mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat penyelenggara pendidikan yang sudah mempunyai perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama, maka guru bukan PNS yang mengajar disekolah negeri dapat mengikuti PPG Dalam Jabatan denganSK pengangkatan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. Persyaratan bagi guru bukan PNS disekolah negeri tersebut hanya berlaku untuk pendaftaran dan pelaksanaan PPG Dalam Jabatan, tidak berlaku untuk persyaratan pembayaran tunjangan profesi pendidik, kecuali yang bersangkutan bertugas di sekolah swasta atau menjadi PNS”

Link Download Surat Verifikasi dan validasi Berkas PPG dalam Jabatan yang berisi Penegasan Dirjen GTK bahwa Honorer di Sekolah Negeri Boleh Ikut PPG tahun 2018 (disini)

Demikian info tentang Surat Verifikasi dan validasi Berkas PPG dalam Jabatan yang berisi Penegasan Dirjen GTK bahwa Honorer di Sekolah Negeri Boleh Ikut PPG tahun 2018,  semoga bermanfaat. 
Portal Info Guru

Rencana Kenaikan Gaji Pokok PNS Tahun 2019

Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Direktorat Kompensasi Aparatur Sipil Negara (ASN) tengah menyusun konsep usulan kenaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan diberlakukan pada tahun 2019 mendatang.


Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) BKN Mohammad Ridwan mengatakan, penyusunan konsep usulan kenaikan gaji pokok PNS 2019dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa sudah lebih dari 2 (dua) tahun PNS tidak memperoleh kenaikan gaji  pokok, mengingat Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PNS sebagai pengganti PP Gaji PNS sebelumnya, yakni PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS yang terakhir diubah dengan PP No. 30 tahun 2015, masih juga belum ditetapkan.

“Pengajuan usulan kenaikan gaji pokok tersebut juga meliputi analisa kebutuhan anggaran berikut simulasi dampak fiskalnya yang akan dibahas dalam forum antar Kementerian/Lembaga (K/L),” kata Ridwan dalam siaran persnya Rabu (28/2) kemarin.

Jika usulan kenaikan gaji pokok tahun 2019 disetujui, menurut Kepala Biro Humas BKN itu, selanjutnya akan dituangkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) pada tahun 2019.

Sebelumnya Direktur Kompensasi ASN BKN Aswin Eka Adhi menjelaskan, baha usulan rencana kenaikan gaji pokok PNS 2019 itu bergantung pada hasil perhitungan kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan negara yang akan dibahas bersama dengan Kemenkeu (Kementerian Keuangan) dalam forum pembahasan antar K/L.

Untuk tahun 2018 ini, BKN tidak menyiapkan skema kenaikan gaji PNS.  Akan tetapi, PNS diberikan Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar gaji pokok sesuai dengan PP No. 25 Tahun 2017. Kebijakan THR PNS ini sudah berlangsung sejak 2016, dan berbeda dengan gaji ke-13, di mana THR hanya terdiri dari gaji pokok saja, sementara untuk gaji ke-13 terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja. (sumber: setkab.go.id)
Portal Info Guru

ppgj 2018

Berikut ini adalah info lengkap tentang jadwal  dan mekanisme pendaftaran PPGJ Tahun  2018Berdasarkan Surat Dirjen GTK Nomor   : 4184/B4/GT/2018 Tanggal  : 15 Februari 2018 disampikan bahwa dalam rangka pelaksanaan sertifikasi bagi guru dalam jabatan melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan (PPGJ), Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan akan membuka pandaftaran calon peserta PPG dalam jabatan untuk pelaksanaan tahun 2018-2022.


Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Calon Peserta PPG Tahun 2018 untuk pelaksanaan PPGJ atau PPG dalam Jabatan tahun 2018-2022 berdasarkan Surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Nomor   : 4184/B4/GT/2018 Tanggal  : 15 Februari 2018

A. Persyaratan Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Calon Peserta PPGJ Tahun 2018 untuk pelaksanaan tahun 2018-2022
1. Persyaratan akademik
  • Calon peserta PPG Dalam Jabatan harus mengikuti seleksi kemampuan akademik melalui tes online. Seleksi kemampuan akademik meliputi tes potensi akademik (TPA), tes pedagogik, tes bidang studi, dan tes bakat dan minat.
  • Standar  minimal  nilai  hasil  seleksi  kemampuan  akademik  calon  peserta  ditetapkan  oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, untuk tahun 2018 ditetapkan batas lulus pretest adalah 50 untuk program studi kejuruan dan 60 untuk program studi non kejuruan.  
2. Persyaratan administrasi
  • Calon peserta wajib memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut.
  • Diangkat sebagai guru sampai dengan 31 Desember 2015.
  • Terdaftar  pada Dapodik Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan per  tanggal  31  Juli 2017.
  • Memiliki NUPTK (dapat dipenuhi setelah lulus pretest).
  • Memiliki  kualifikasi  akademik  sarjana  (S-1)  atau  diploma  empat  (D-IV)  dari  perguruan tinggi yang memiliki program studi yang terakreditasi, dibuktikan dengan scan ijazah S-1/ D-IV.
  • Berkualifikasi akademik S-1/D-IV yang sesuai dengan program studi pada PPG yang akan diikuti.
  • Masih  aktif  mengajar dibuktikan  dengan  memiliki  SK  pembagian  tugas  mengajar  dari kepala sekolah 5 (lima) tahun terakhir (mulai tahun 2014 sampai dengan 2018).
  • Berstatus guru PNS, guru Bukan PNS di sekolah negeri, dan guru tetap yayasan (GTY). Guru bukan PNS di sekolah negeri dibuktikan dengan SK Pengangkatan dari Kepala Daerah atau Kepala Dinas Pendidikan 5 (lima) tahun terakhir (mulai tahun 2014 sampai dengan 2018).
  • Berusia setinggi-tingginya 58 tahun dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2018.
  • Sehat jasmani dan rohani. 
  • Bebas Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Napza).
  • Berkelakuan baik.
Persyaratan guru bukan PNS di sekolah negeri seperti disebutkan pada huruf g di atas, hanya berlaku  untuk pendaftaran  dan pelaksanaan  PPG  Dalam  Jabatan,  tidak  berlaku  untuk persyaratan pembayaran tunjangan profesi pendidik. Biaya pelaksanaan PPG Dalam Jabatan bagi guru  bukan  PNS  di  sekolah  negeri menjadi  tanggungjawab Pemerintah Daerah  atau Satuan Pendidikan, kecuali guru yang mengajar di daerah khusus (3T).

B. Tata Cara Pendaftaran Calon Peserta PPGJ Tahun 2018 untuk pelaksanaan PPG dalam Jabatan tahun 2018-2022
  • Aplikasi  pendaftaran  calon  peserta  PPG  Dalam  Jabatan  dapat  dibuka  melalui alamat http://simpkb.id.
  • Guru membuka  situs  tersebut untuk melakukan pendaftaran sebagai  calon  Peserta  PPG Dalam  Jabatan  dengan  menggunakan  akun  individu  masing-masing.  Guru mengunggah (upload)  hasil pindai  (scan) ijazah asli  S-1/D-IV. Bagi  guru  yang terkendala  dengan  akses internet, pendaftaran dapat dibantu oleh kepala sekolah atau dinas pendidikan.
  • Guru menetapkan program studi yang akan diikuti dalam PPG. Ketentuan penetapan program studi PPG adalah  linier  dengan program  studi/jurusan  pada ijazah S-1/D-IV  yang  dimiliki. Daftar linieritas program studi PPG pada Lampiran II.
  • Guru mengisi nama perguruan tinggi dan program studi sesuai dengan ijazah S-1/D-IV.
  • LPMP melakukan verifikasi dan validasi kesesuaian atau linieritas antara program studi PPG yang dipilih dengan program studi/jurusan pada ijazah S-1/D-4. Hasil verifikasi dan validasi tersebut dinyatakan dengan 3 (tiga) kategori sebagai berikut.
  1. “Diterima” jika program studi PPG yang dipilih linier dengan program studi/jurusan pada ijazah S-1/D-IV.
  2. “Ditolak” jika program studi PPG yang dipilih tidak linier dengan ijazah S-1/D-IV dan tidak dimungkinkan  adanya  perbaikan.  Contoh:  Guru  dengan  kualifikasi  akademik  Sarjana Hukum tidak linier dengan program studi PPG yang ada.
  3. “Diperbaiki’ jika bidang studi PPG yang dipilih tidak linier dengan ijazah S-1/D-IV tetapi dimungkinkan  adanya  perbaikan.  Contoh:  Guru  dengan  kualifikasi  akademik  Sarjana Bahasa  Inggris  memilih  program  studi  PPG  Guru  Kelas  SD.  Jika  Guru  tersebut  ingin mengikuti PPG maka guru harus memperbaiki program studinya menjadi Bahasa Inggris.
  • Guru yang lolos verifikasi dan validasi yang berstatus “diterima” dinyatakan sebagai peserta pretest PPG Dalam Jabatan. 
  • Waktu  dan  tempat pelaksanaan pretest  akan  diinformasikan  setelah proses  penempatan (plotting) peserta pretest ke TUK selesai.
C. Jadwal Pendaftaran Calon Peserta PPGJ Tahun 2018 untuk pelaksanaan PPG dalam Jabatan tahun 2018-2022
  • Pendaftaran calon peserta Pretest PPG Dalam Jabatan oleh Guru tanggal 17 Februari – 2 Maret 2018
  • Verifikasi dan validasi linieritas antara bidang studi PPG dengan ijazah S-1/D-IV oleh LPMP tanggal 19 Februari – 5 Maret 2018
  • Penetapan TUK oleh LPMP  tanggal 19 – 21 Februari 2018
  • Penempatan (Plotting) TUK calon peserta Pretest PPG Dalam Jabatan oleh LPMP tanggal 6 – 10 Maret 2018
  • Cetak kartu calon peserta Pretest PPG Dalam Jabatan oleh Guru tanggal 12 - 14 Maret 2018
  • Pelaksanaan Pretest PPG Dalam Jabatan  di TUK oleh Ditjen GTK  tanggal 20 - 31 Maret 2018
Direktur  Jenderal  Guru  dan  Tenaga  Kependidikan  akan  mengadakan  kegiatan  Sosialisasi  dan Koordinasi Proses Pendaftaran Calon Peserta  PPG Dalam Jabatan  pada minggu ke-4 Februari 2018.

Berikut ini Daftar Linieritas Kualifikasi S-1/D-IV dengan Program Studi PPG Dalam Jabatan. Adapun yang dimaksud Linier yang dimaksudkan di sini adalah kesesuaian antara program studi pada ijazah S-1/D-IV dengan program studi PPG Dalam Jabatan. 




Link Pendaftaran : http://simpkb.id <<<<< (Ingat mulai 19 Februari 2018)

Download Pengumuman Resmi Disini atau Disini

Demikian informasi terkait Pendaftaran Calon Peserta PPGJ Tahun 2018 untuk pelaksanaan PPGJ atau PPG dalam Jabatan tahun 2018-2022, semoga bermanfaat.


Sumber : klik disini
Portal Info Guru

Cara Cepat Cek Info GTK Dengan Smartphone

Cara Cepat Cek Info GTK Dengan Smartphone - Bagi anda yang ingin dengan cepat mengakses info GTK aplikasi ini mungkin yang anda cari. Tentunya dengan adanya Aplikasi Android Cek Info GTK 2018 atau Cek SKTP 2018, para guru akan lebih mudah mengakses laman info GTK karena hanya tinggal mengklik Login. Hanya saja, Bapak/Ibu guru jangan salah pilih dalam menginstal Aplikasi Andorid Cek Info GTK. Karena terkadang kita diribetkan oleh Aplikasi serupa yang bukan dibuat oleh Dirjen GTK. Pastikan Aplikasi yang diinstal adalah Aplikasi Android Cek Info GTK dengan ciri-ciri gambar yang tampak seperti di bawah ini. Berikut ini tampilan laman Aplikasi Androind Cek Info GTK 2018 yang resmi dari Dirjen GTK.

Silahkan Bapak/Ibu download Aplikasi Android Cek info GTK melalui Play Store atau melalui tautan ini https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vanhoten.infogtk&hl=en. atau Klik disini

Untuk melakukan cek info GTK 2018 melalui Aplikasi Android Cek info GTK (Aplikasi Android info GTKversi Dirjen GTK, bapak/ibu guru tinggal menginstall aplikasi info gtk. Silahkan dicoba aplikasi ini sangat ringan dan mudah. Setelah Bapak/Ibu berhasil memnginstall aplikasi kemudian masukan NUPTK / NRG / NIK serta tanggal lahir pada kolom yang tersedia kemudian klik login. Setelah berhasil login akan informasi yang persis sama dengan informasi pada laman info GTK. Selama Bapak/Ibu tidak mengklik tombol Logout, maka untuk cek Info GTK 2018 atau cek SKTP 2018 tinggal membuka aplikasi tersebut.

Pada tampilan aplikasi Android Info GTK 2018 melalui aplikasi android Info GTK, bapak dapat ibu akan mendapat informasi terkait verifikasi data, data guru, status kelulusan, data tunjangan guru dan berbagi informasi lain yang berkaitan dengan Surat Keterangan Pencairan Tunjangan Profesi Guru (SKTP). Pada fitur Verifikasi data gutu terdapat info terkait Beban mengajar, Keaktifan, Kelengkapan Data, Kelulusan Sertifikasi, Kepegawaian, NUPK, Usia,  

Demikian penjalasan saya sementara terkait  Aplikasi Android Cek info GTK (Aplikasi Android info GTK) untuk cek Info GTK atau Cek SKTP Semester 2 Tahun Pelajaran 2017/2018. Semoga bermanfaat.

Sumber : klik disini 

Portal Info Guru

Di Internet banyak beredar pertanyaan tentang kapan sertifikasi triwulan 3 cair 2017, sertifikasi triwulan 3 2017,tunjangan sertifikasi guru triwulan 3 2017 kapan cair, tunjangan sertifikasi guru triwulan 3 kapan cair, sertifikasi guru 2017 kapan keluar, tpg triwulan 3 2017, pencairan tpg triwulan 3 2017, tunjangan sertifikasi guru triwulan 4 kapan cair, rata-rata semua mempertanyakan hal yang sama.

Pencairan Sertifikasi Guru Triwulan 3 4 2017


Oleh karena itu kali ini admin akan bagikan info Pencairan Sertifikasi Guru Triwulan 3 4 2017, Tunjangan Profesi Guru (TPG) adalah  salah satu bentuk peningkatan kesejahteraan yang diberikan kepada guru yang besarnya setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok bagi guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama Ada dua jenis Mekanisme penyaluran atau pencairan Tunjangan Profesi Guru yaitu Mekanisme Transper Daerah untuk Tunjangan Profesi Guru bagi Guru PNS Daerah dan Mekanisme dekonsentrasi  untuk Guru Non PNS dan guru binaan provinsi.  

Adapun syarat untuk mendapat Tunjangan Profesi Guru (TPG), hampir setiap tahun mengalami perubahan terakhir diperbaharui dengan Permendikbud No 12 Tahun 2017, yang antara lain menyatakan:
a) Berstatus sebagai Guru yang mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Dapodik di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ,
b) Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik.
c) Memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
d) Memiliki Surat Keputusan Penerima Tunjangan Profesi (SKTP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,  
e) Memenuhi jam kerja yang dipersyaratkan,
f) Memiliki nilai hasil penilaian pretasi kerja paling rendah Baik.
g) Tidak beralih status dari Guru atau pengawas sekolah .
h) Tidak merangkap jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif, atau legislatif.

i) Nomor kode dan nama bidang studi sertifikasi Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.

Kementerian Keuangan secara resmi telah menerbitkan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana DesaPMK Nomor 50/PMK.07/2017 antara lain mengatur tentang Transper Dana Desa, Dana BOS, dan Tunjangan Profesi Guru (TPG) tahun 2017 serta dana tambahan penghasilan Guru (DTP) tahun 2017.
Berikut ini Jadwal Pencarian Tunjangan Profesi Guru (TPG)  3 dan 4 Tahun 2017 Sesuai PMK Nomor 50/PMK.07/2017 Berdasarkan pasal 90 ayat (1) PMK Nomor 50/PMK.07/2017 dinyatakan Jadwal Penyaluran Pencarian Tunjangan Profesi Guru (TPG) Guru triwulan 3 tahun 2017paling cepat pada bulan September 2017; dan  Jadwal Penyaluran Pencarian Tunjangan Profesi Guru (TPG) triwulan 4 tahun 2017 paling cepat pada bulan November

Entah apa maksud dari pernyataan paling cepat bukan paling lambat, yang jelas di beberapa daerah sampai akhir Oktober 2017 ada yang belum menyalurkan atau mencairkan TPG triwulan 3 tahun 2017, apalagi untuk TPG triwulan 4 tahun 2017. 
Link Download PMK NOMOR 50/PMK.07/2017 TENTANG PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (Klik Disini)

sumber klik disini
Portal Info Guru

sertifikasi

Ingin dapat sertifikasi ? Berikut ini kami bagikan tentang cara daftar PPG di SIMPKB serta syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi calon peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG) guna mendapat sertifikat pendidik dalam rangka sertifikasi guru.


Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbud akan melaksanakan pendataan calon peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan. Pendataan peserta PPG ini merupakan tindak lanjut dari Permen Nomor 19 tahun 2017 yang menyatakan bahwa guru dalam jabatan yang diangkat sampai akhir tahun 2015 dan telah memiliki kualifikasi S-1/D-IV tetapi belum memiliki sertifikat pendidik dapat memperoleh sertifikat pendidik melalui PPG. 

Syarat Mengikuti PPG dalam Jabatan

Untuk menjadi calon peserta sertifikasi guru melalui PPG maka guru harus memenuhi syarat-syarat berikut:


  • Belum memiliki sertifikat pendidik (Sertifikasi)
  • Ber-status sebagai Guru (PNS, CPNS, Honor Daerah/GTY)
  • TMT/Pengangkatan sebagai guru maksimal akhir tahun 2015
  • Kualifikasi akademik Sarjana (S1/DIV)
  • Peserta berusia maksimal 58 tahun pada tahun 2018
  • Terdaftar di Aplikasi Dapodik dan SIM PKB

Cara Mendaftar Sebagai Peserta PPG

Jika sudah mengetahui persyaratan calon peserta sertifikasi guru melalui PPG, segera cek melalui akun SIM PKB untuk memastikan bahwa Anda termasuk daftar Nominasi Calon Peserta PPG. Berikut langkah-langkah untuk mendaftar sebagai Peserta PPG melalui SIM PKB:

1. Login pada layanan https://app.simpkb.id/

2. Masukkan Username dan Password login Anda

3. Jika berhasil login, sistem akan menyeleksi data GTK berdasarkan database Dapodik, apakah anda termasuk daftar Nominasi Calon Peserta PPG atau tidak.

4. Bagi yang masuk kriteria peserta PPG, akan ditampilkan kotak dialog undangan sebagai peserta calon peserta PPG tersebut.


Cara Daftar Sertifikasi Guru Melalui PPG di SIM PKB


5.Untuk mengajukan diri sebagai peserta PPG, klik tombol mendaftar pada kotak dialog tersebut.

6. Pada halaman baru yang muncul, klik tombol mendaftar sekarang. 


Cara Daftar Sertifikasi Guru Melalui PPG di SIM PKB


7. Selanjutnya, lengkapi data ajuan anda pada halaman formulir pendaftaran. pastikan data yang anda isikan sesuai dengan Ijazah anda. 


Cara Daftar Sertifikasi Guru Melalui PPG di SIM PKB


8. Cek kembali data yang Anda daftarkan, jika telah sesuai klik DAFTARKAN. 

9. Pada kotak dialog yang muncul, klik tombol CETAK BUKTI AJUAN. untuk mencetak surat Ajuan Pendaftaran Peserta PPG Anda. 

10. Selanjutnya, serahkan surat tersebut kepada LPMP Provinsi setempat untuk dilakukan Verifikasi terhadap ajuan pendaftaran Anda. 

11. Terakhir Pantau Terus ajuan anda pada halaman tersebut. Halaman Tersebut dapat anda akses melalui menu Prog. Pendidikan Profesi Guru dari halaman beranda akun SIM PKB.

Pendaftaran PPG di layanan SIM PKB adalah syarat keikutsertaan guru dalam UKG 2017 yang menjadi baseline program sertifikasi guru kedepan (PPGJ), baik itu secara mandiri maupun dibiayai oleh pemerintah. Merujuk edaran nomor 32110/B.B4/GT/2017 tentang Pendataan Calon Peserta PPG (Pendidikan Profesi Guru) dalam Jabatan maka pendataan ini akan dilakukan pada tanggal 1 sampai dengan 20 November 2017.

Sumber lihat disini

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget
Laporkan Link Rusak Disini
×
_

Kirim masukan, keluhan, atau request aplikasi kepada admin melalui pesan di bawah ini