Halloween Costume ideas 2015
Articles by "Tutorial"



Berikut ini adalah cara untuk download prefill rapor dapodik 2018b. 

Langkah-langkah dalam mendownload rapor mutu untuk aplikasi PMP :
  1. Buka http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/
  2. Klik Menu Manajemen Mutu kemudian klik Unduh Rapor Mutu
  3. Login jika anda di minta login. Login menggunakan username dan password aplikasi dapodikasmen
  4. Klik Unduh Rapor Mutu.
Seperti pada gambar

Download rapor Mutu


Download rapor Mutu













Demikian semoga bermanfaat.
source : klik disini 

Juknis PPDB Tahun 2018/2019

Berikut ini adalah Petunjuk Teknis / JUKNIS tentang pelaksanaan PPDB untuk jenjang SD SMP SMA SMK di tahun ajaran 2018 - 2019. 

Sebagai acuan dalam Penerimaan Siswa atau Peserta Didik Baru di tahun pelajaran 2018/2019, dalam kesempatan kali ini saya share tentang salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat.

Selengkapnya silahkan baca dan download/unduh langsung pada tautan yang tersedia pada tampilan di bawah ini:




Demikian dan semoga bermanfaat. 

Berikut ini kami bagikan tutorial tentang cara melihat hasil nilai ujian / UNBK yang telah selesai diselenggarakan di semua jenjang di tahun 2018. 

Sampai saat ini nilai sudah bisa di cek/dilihat dari SMP sampai SMA, untuk SD masih dalam pengolahan. Keterlamabatan di karenakan pelaksanaannya paling akhir dan jumlahnya paling banyak.

Cara Lihat Hasil Nilai UNBK 2018
Add caption


Cara lihat nilai hasil UNBK 

https://puspendik.kemdikbud.go.id/hasil-un/  (silahkan anda salin saja dari web saya ini). Setelah berhasil anda masukkan, lalu tekan ENTER

Selanjutnya browser akan mengarahkan anda menuju ke halaman pengecekan hasil UN dan IUN sekolah
Agar dapat melihat hasil ujian nasional sekolah silahkan anda pilih Jenjang yang ingin anda ketahui (Misalnya saja SMP), Propinsi, Kabupaten/kota, Status, Jenis sekolah. isi semua data dengan benar

Setelah semuanya diisi, silahkan klik tombol Download PDF agar data sekolah yang anda pilih bisa terdownload di PC/laptop anda
Dengan cara yang sudah saya jelas diatas, maka anda bisa melihat semua jenjang sekolah yang tadi telah anda pilih.

Lalu apabila anda ingin melihat secara langsung hasil UN sekolah silahkan masukkan data NPSN dan kode sekolah lalu klik Tombol Cari.

Demikian. Semoga bermanfaat 

sumber : klik disini

JUKNIS PENCAIRAN TPG 2018

Berikut ini kami bagikan info lengkap tentang Petunjuk Teknis / JUKNIS Pencairan TPG Tahun 2018.

Petunjuk teknis penyaluran / pencairan tunjangan profesi sertifikasi guru di tahun 2018 diatur berdasarkan Pemendikbud Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Salah satu poin penting yang dicantumkan dalam Permendikbud Nomor 10 Tahun 2018 adalah tentang Aplikasi Kehadiran Guru dan Tenaga Kependidikan (Hadir GTK):
  • Aplikasi Hadir GTK merupakan aplikasi yang dirancang untuk mempercepat proses pembayaran Tunjangan Profesi.
  • Pencatatan kehadiran Guru PNSD dilakukan secara daring (online) melalui aplikasi Hadir GTK yang terdapat pada website http://hadir.gtk.kemdikbud.go.id
  • Tata cara penggunaan aplikasi Hadir GTK diatur dalam pedoman penggunaan aplikasi Hadir GTK yang dapat diunduh di laman http://hadir.gtk.kemdikbud.go.id
  • Aplikasi Hadir GTK efektif berlaku pada tahun 2018-2019
  • Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya dapat mengunduh hasil rekapitulasi kehadiran GTK melalui aplikasi Hadir GTK.

Untuk menuju halaman DHGTK klik link berikut : http://hadir.gtk.kemdikbud.go.id
Download Juknis TPG 2018 klik Disini

Demikian informasi mengenai Permendikbud Nomor 10 Tahun 2018. Semoga bermanfaat dan terimakasih.

sumber artikel : klik disini


Berikut ini adalah Petunjuk Teknis/Juknis Penulisan Ijazah SD SMP SMA SMK 2018. Setiap sekolah tentunya harus mengetahui tatacara penulisan blangko ijazah atau SKHU yang baik dan benar sesuai Peraturan Kepala Badan Penelitian Dan Perkembangan Kementerian Pendidikan Dan KebudayaanTentang Bentuk, Spesifikasi, Pencetakan/Penggandaan, Pendistribusian, Dan Pengisian Blangko Ijasah Pada Satuan Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2017/2018.

Didalam juknis penulisan ijazah tahun 2018 terbaru ini terdapat tiga jenis Ijazah diantaranya sebagai berikut:
  1. Ijazah dengan kode blangko DN-01 Ma/06 0000001 untuk sekolah yang menggunakan Kurikulum 2006 (KTSP).
  2. Ijazah dengan Kode blangko DN-01 Ma/13 0000001 merupkan untuk sekolah yang menggunakan Kurikulum 2013 (K13).
  3. Ijazah dengan kode blangko DN-01 Ma/SPK 0000001 diberikan untuk satuan pendidikan kerjasama (SPK). Nah, itulah perbedaan kode-kode blangko ijazah sekolah. Selain itu juga ketiga kode ijazah tersebut terdapat perbeda pada daftar nilai yang terletak pada halaman mukanya.

Untuk mengetahui lebih jelas mengeni Juknis Penulisan Ijazah SHUN tahun 2018 sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional.



Blangko Ijazah adalah format resmi yang dicetak oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang akan digunakan sebagai Ijazah. Berikut spesifikasi blangko ijazah 2018 yang dapat anda ketahui :



Spesifikasi Blangko Ijazah terdiri atas :

  • Spesifikasi kertas; dan
  • Spesifikasi bingkai.


Spesifikasi kertas Blangko untuk penulisan ijazah 2018 sebagai berikut.

  • Jenis : kertas berpengaman khusus (security paper);
  • Ukuran : 21 cm x 29,7 cm;
  • Berat : 150 gr/m² dengan toleransi ± 4 gr/m²;
  • Tebal : 150 mikrometer dengan toleransi ± 10 mikrometer;
  • Opasitas : 90 % (minimum);
  • Kecerahan : 80 % dengan toleransi ± 2 % (brightness);

Untuk  lebih jelas silakan Download Juknis Penulisan Blangko Ijazah 2018 yang benar dibawah ini.
Demikian informsi yang dapat admin bagikan buat Bapak/ibu Guru mengenai Juknis Penulisan Ijazah Tahun 2018 Jenjang SD, SMP, SMA, SMK ini, semoga dapat bermanfaat.

Sumber artikel : klik disini

Cara Lihat Info Kenaikan PNS

Berikut ini adalah info lengkap tentang kenaikan PNS atau cara melihat info tentang kenaikan pangkat PNS pada laman BKN


Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah sejak dahulu telah menyediakan fitur pada laman websitenya bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mengecek datanya secara online yang ada di database BKN. Namun, BKN menyediakan laman baru yaitu https://apps.bkn.go.id/ProfilPns untuk melihat data PNS, proses kenaikan pangkat dan proses pensiun.

Pada dasarnya sama saja dengan sebelumnya, Anda hanya perlu memasukkan NIP maka data secara rinci PNS akan ditampilkan dilaman tersebut. Setelah ditampilkan maka yang harus dilakukan adalah cek apakah data PNS tersebut sudah sesuai atau masih terdapat kesalahan, jika memang masih terdapat kesalahan data yang telah ditampilkan maka harus segera diperbaiki.

Cek NIP dan pangkat PNS ini memang seharusnya sesekali dilakukan, khususnya bagi guru PNS untuk menyesuaikan apakah data seorang PNS telah sesuai atau belum, karena dengan adanya PUPNS atau Pendataan Ulang PNS secara Elektronik (ePUPNS) yang lalu sering terjadi keluhan perbedaan data antara data di dalam Dapodik dengan database di BKN. 

Jika ada kesalahan data yang telah ditampilkan di laman BKN, maka harus segera diperbaiki baik datang langsung ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat maupun menggunakan Aplikasi berbasis Android My SAPK BKN. Berikut cara cek kenaikan pangkat PNS pada laman baru BKN:

1. Kunjungi laman BKN https://apps.bkn.go.id/ProfilPns/ 

2. Masukkan NIP anda kemudian ketik kode captcha lalu OK

3. Jika berhasil akan muncul tampilan seperti berikut ini


Cara Cek Kenaikan Pangkat PNS Online di Laman BKN


BKN menerapkan sistem kenaikan pangkat secara otomatis tanpa harus melalui mekanisme pengusulan. Kebijakan ini berlaku untuk PNS struktural dan juga PNS fungsional seperti guru. Namun demikian, ada beberapa prosedur yang harus diikuti para guru sebelum kenaikan pangkat secara otomatis. Guru PNS tetap harus mengumpulkan angka kredit untuk bisa naik pangkat.

Aturan baru terkait kenaikan pangkat PNS yang secara otomatis tiap 4 tahun ini dilakukan dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi (RB) dalam bidang kepegawaian. Pegawai tidak perlu lagi dibuat sibuk mengusulkan kenaikan pangkat, karena BKN setiap empat tahun mengumpulkan daftar nama pegawai yang dianggap layak naik pangkat ke BKD.

Demikian dan semoga bermanfaat. 

Sumber artikel : klik disini

DHGTK Tidak Bisa Diakses

Berikut ini akan coba kami jelaskan terkait kenapa DGHTK tidak bisa dibuka / diakses, mungkin banyak dari rekan-rekan operator yang mengalami kesulitan ketika membuka link DHGTK, namun menurut hemat saya pribadi tidak perlu terlalu kawatir dikarenakan memang link tersebut masih dalam perbaikan, kesimpulannya link DHGTK untuk saat ini memang susah dibuka di seluruh Indonesia. 

Hal ini juga dipertegas dengan pernyataan Bpk Nazarudin Kompetan melalui akun facebook resminya yang mana menyatakan beberapa hal penting terkait link DHGTK ini, diantaranya adalah sebagai berikut :
  • hadir.gtk dan info.gtk diwajibkan menggunakan alamat resmi berupa domain kemdikbud..
  • Jadi almt alternatif yg selama ini digunakan.. Utk sementara di tutup 
  • Url resminya yaitu : hadir.gtk.kemdikbud.go.id dan Info.gtk.kemdikbud.go.id
  • Jika blm bisa diakses Tim jaringan sedang komunikasi dengan bagian admin terkait domain kemdikbud..

Jadi kesimpulan kami adalah selain link resmi di atas kita tidak diperkenankan untuk membuka link lain, kemudian jika masih tetap tidak bisa diakses kita tinggal menunggu saja hingga link normal kembali sambil kita coba-coba setiap harinya. 

Demikian penjelasan singkat tentang link DHGTK Yang Tidak Bisa Diakses.

Juknis TPG Madrasah 2018

Berikut ini kami jelaskan tentang Mekanisme Penyaluran Dana Dan Juknis TPG Madrasah 2018Petunjuk atau Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru biasanya menjadi salah satu acuan dalam penyaluran tunjangan profesi atau sertifikasi guru. Lalu apakah sudah terdapat  Juknis Penyaluran TPG Bagi Guru Madrasah (Kemenag) Tahun 2018?  Juknis TPG Guru Madrasah (Kemenag) Tahun 2018 diterbitkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7214 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Bagi Guru Madrasah Tahun 2018

Keputusan Dirjen Pendis Kementerian Agama Nomor : 7214 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru Madrasah Tahun 2018 sebenarnya sudah ditanda tangai sejak 29 Desember 2017. Tetapi baru dipublikasikan pada bulan Maret 2018 ini.
Salah satu perbedaan Petunjuk Teknis atau Juknis TPG Madarasah (Kemenag) Tahun 2018 dibandingkan tahun sebelumnya adalah adanya penegasan bahwa Guru yang melaksanakan Ibadah haji dengan syarat mengajukan Cuti Besar, tunjangan profesi guru tetap bisa dibayarkan. 

Adapun besaran Tunjangan Profesi Guru berdasarkan Petunjuk Teknis atau Juknis Tunjangan Profesi Guru (TPG) Guru Madrasah (Kemenag) Tahun 2018 adalah sebagai berikut: 1) Guru PNS diberikan tunjangan sebesar gaji pokok per buan. 2) Guru Bukan PNS yang sudah disetarakan (inpassing) diberikan tunjangan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok per buan disesuaikan dengan memperhatikan Pangkat, Goongan, Jabatan dan Kualifikasi Akademik yang bedaku bagi guru PNS sebagaimana tercantum dalam SK Inpassing, tidak memperhitungkan ketentuan masa kerja sesual dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 3) Guru Bukan PNS yang belum disetarakan (non inpassing) diberikan tunjangan profesi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta ima ratus ribu rupiah) per buan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Berdasarkan Petunjuk Teknis atau Juknis Penyaluran TPG Bagi Guru Madrasah (Kemenag) Tahun 2018, berikut ini Kriteria guru madrasah penerima tunjangan profesi (TPG):
1. Guru yang mengajar pada satuan administrasi pangka! binaan Kementerian Agama.
2. Pengawas sekolah pada madrasah yang melaksanakan tugas kepengawasan pada satuan pendidikan binaan Kementerian Agama.
3. Memenuhi Kualifikasi Akademik S1 atau D-IV. Khusus Guru PNS yang masih golongan II namun sudah lulus S1/D-IV sebelum tanggal 31 Desember 2015 dan telah memenuhi persyaratan yang diatur melalui Surat Sekjen Kementerian Agama Nomor 7362/SJ/Kp.01.1/10/2016 tentang Pemutihan Tugas atau Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama.
4, Memiliki serbfikat pendidik yang telah diberi satu Nomor Registrasi Guru (NRG) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan telah ditampilkan melalui SIMPATIKA melalui format S26e. Setiap guru hanya memiliki satu NRG walaupun guru yang bersangkutan memiliki satu atau Iebih sertifikat pendidik.
5. Memiliki SKBK dan SKMT yang diterbitkan oleh instansi Kementerian Agama melalui SIMPATIKA dan ditandatangani oleh pejabat terkait sesuai dengan kewenangannya.
6. Bertugas pada madrasah yang memiliki izin operasional penyelenggaraan pendidikan dan Kementerian Agama dan memenuhi rasio peserta didik terhadap guru. Rasio peserta didik terhadap guru adalah 15: 1 untuk jenjang RA/MI/MTs/MA dan 12 : 1 untuk jenjang MAK. Rasio dihitung berdasarkan jumlah rata-rata peserta didik dan seluruh kelas/rombongan belajar yang diampu oleh setiap guru. Pemenuhan rasio dimaksud dapat diberikan dispensasi jika guru bertugas di madrasah pada kondisi (Dispensasi 1):
a. terletak di daerah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal).
b. terletak di daerah yang secara geografis dan/atau demografis menyebabkan jumlah penduduknya dan/atau peserta didiknya sangat minim, yang ditunjukkan melalui surat keterangan yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
c. madrasah yang menyelenggarakan pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus (MILB, MTsLB, MALB atau yang sejenis.
7. Pemenuhan beban kerja minimal 6 jam tatap muka, tugas tambahan dan melaksanakan pembinaan kegiatan ko kurikuler dan/atau ekstra kurikuler, dflaksanakan di satminkalnya.
8. Beban kerja guru dan pemenuhannya ditentukan berdasarkan kurikulum yang berlaku di rombongan belajarnya. (Daftar madrasah pelaksana Kurikulum 2013 dan Kurikulum Tahun 2006 adalah yang terdaftar pada Kementerian Agama).
9. Beban kerja guru adalah paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) pekan untuk mata pelajaran yang diampu yang sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya. Kesesualan mata pelajaran sertifikat pendidik sesuai dengan tabel linearitas dalam lampiran petunjuk teknis ini.
10. Beban kerja kepala madrasah diekuivalensi sebanyak 24 (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) pekan dan dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan untuk memenuhi kebutuhan guru madrasah.
11. Pemenuhan beban kerja sebagaimana dimaksud pada poin 9 dapat diperoleh dan ekuivalensi beban kerja tugas tambahan guru dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala madrasah pada MTs dan MA/MAK atau koordinator bidang pendidikan madrasah pada MI, mengajar paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka per pekan atau membimbing 80 (delapan puluh) peserta didik bagi wakil kepala madrasah yang bersertifikat pendidik sebagai guru bimbingan dan konseling/konselor atau paling sedikit 40 (empat puluh) peserta didik bagi wakil kepala madrasah yang bersertifikat pendidik sebagai guru TIK.
Jumlah wakil kepala madrasah sesuai dengan persyaratan sebagai berikut.
1) Untuk jumlah koordinator bidang pendidikan madrasah pada jenjang MI ditentukan berdasarkan jumlah rombongan belajar, jumlah peserta didik, dan beban tugas jenis koordinator bidang maka terkait pembayaran tunjangan profesi jumlah koordinator bidang pendidikan diatur sebagai berikut:
a) 1-6 rombel sebanyak 1 (satu) orang koordinator.
b) 7-12 rombel sebanyak 2 (dua) orang koordinator.
c) 13-18 rombel sebanyak 3 (tiga) orang koordinator.
d) Sama dengan atau lebih dari 19 rombel sebanyak 4 (empat) orang koordinator.
Koordinator bidang pendidikan madrasah mehputi: kurikulum, kesiswaan, hubungan masyarakat, dan sarana dan prasarana.
2) Untuk jumlah wakil kepala jenjang MTS ditentukan berdasarkan jumlah rombongan belajar, jumlah peserta didik, dan beban tugas jenis wakfl kepaa madrasah mterkait pembayaran tunjangan profesi jumlah wakH kepala madrasah diatur sebagai berikut:
a) 1-3 rombel sebanyak 1 (satu) orang wakil kepaa.
b) 4-5 rombel sebanyak 2 (dua) orang wakil kepala.
c) 6-8 rombel sebanyak 3 (tiga) orang wakil kepala.
d) Sama dengan atau lebih dari 9 rombel sebanyak 4 (empat) orang wakil kepala.
3) Untuk jumlah wakil kepala madrasah jenjang MA/MAK ditentukan berdasarkan jumlah rombongan belajar, jumlah peserta didik, dan beban tugas jenis wakil kepala madrasah maka terkait pembayaran tunjangan profesi jumlah wakil kepala madrasah sebagai berikut:
a) 1-3 rombel sebanyak 1 (satu) orang wakil kepala.
b) 4-5 rombel sebanyak 2 (dua) orang wakil kepala.
c) 6-8 rombel sebanyak 3 (tiga) orang wakil kepala.
d) Sama dengan atau lebih dari 9 rombel sebanyak 4 (empat) orang wakil kepala.
e) Khusus MAN Insan Cendekia, jumlah wakil kepala madrasah disesuaikan dengan Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker).
b. Mendapat tugas tambahan sebagai wali kelas di satminkal mengajar paling sedikit 18 (delapan belas) jam tatap muka per pekan.
c. Mendapat tugas tambahan sebagai guru piket di satminkal mengajar paling sedikit 22 (dua puluh dua) jam tatap muka per pekan, Untuk jumlah guru piket ditentukan berdasarkan jumlah rombongan belajar, jumlah peserta didik, dan beban tugas jenis guru piket maka terkait pembayaran tunjangan profesi jumlah guru piket diatur sebagai berikut:
1) 1-6 rombel sebanyak 1 (satu) orang guru piket per hari,
2) 7-12 rombel sebanyak 2 (dua) orang guru piket per hari.
3) 13-18 rombel sebanyak 3 (tiga) orang guru piket per hari.
4) Sama dengan atau lebih dari 19 rombel sebanyak 4 (empat) orang guru piket per hari.
d. Mendapat tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan pada jenjang MI/MTs/MA/MAK, kepala laboratonium pada jenjang MTs/MA/MAK, Ketua program keahlian/program studi pada jenjang MA/MAK, kepala bengkel pada jenjang MA/MAK mengajar paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka per pekan.
e. Koordinator Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan / Penilaian Kinerja Guru, Pembina Ekstrakurikuler dan/atau Kokurikuler, Pembina Kepramukaan, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), dan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), mengajar paling sedikit 18 (delapan belas) jam tatap muka per pekan, Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam memberikan tugas tambahan bagi Kepala Perpustakaan dan Kepala Laboratorium sebagai berikut:
1) Kepala madrasah negeri memberikan tugas tambahan sebagai Kepala Perpustakaan atau Kepala Laboratorium kepada guru (diutamakan PNS) berdasarkan keputusan kepala madrasah negeri dengan mempertimbangkan sertifikat kompetensi yang dimiliki, Sertifikat kompetensi dimaksud bisa dan Balai Dikiat, Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang mempunyai program perpustakaan atau laboratorium,
2) Kepala madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat memberikan tugas tambahan sebagai Kepala Perpustakaan atau Kepala Laboratorium kepada guru berdaarkan keputusan kepala madrasah swasta atas persetujuan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan sertifikat kompetensi yang dimiliki.
3) Kepala madrasah dapat mengangkat Kepala Laboratorium pada jenjang MTs/MA/MAK, dengan kondisi sebagai berikut:
a) Jenjang MTs dapat mengangkat hanya satu orang kepala laboratorium yang membawahi semua pengeola aboratorium;
b) Jenjang MA/MAK dapat mengangkat kepala laboratorium  / bengkel sebanyak jumlah program peminatan atau program keahlian yang ada di madrasah tersebut,
4) Kepala madrasah dapat mengangkat Pembina Ekstrakurikuler dan/atau Kokurikuler, Pembina Kepramukaan, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), dan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dengan menerbitkan SK Pembagian Tugas dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Dapat mengangkat 1 (satu) orang guru untuk masing - masing dengan tugas tambahan Pembina Kepramukaan, Pembina EkstrakurikuIer dan/atau Kokurikuler, Usaha Kesehatan Sekoah (UKS), dan Organisas Siswa Intra Sekolah (OSIS);
b) Guru dengan tugas tambahan Pembna Ekstrakurikuler dan/atau Kokurikuer, Pembina Kepramukaan, Usaha Kesehatan Sekoah (UKS), dan Organsasi Sswa Intra Sekolah (OSIS) tidak boleh memangku tugas tambahan yang lain kecuali tugas tambahan sebagai guru piket;
c) Kegiatan ekstrakurikuler yang diakui adalah yang memiliki susunan program kegiatan yang merupakan bagian dan Rencana Kegiatan Sekolah/Madrasah.
f. Khusus madrasah yang melaksanakan program asrama, guru dengan tugas tambahan sebagai Guru Bmna Asrama dan/atau pembimbing asrama mengajar pahng sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka per pekan. Ketentuan jumlah guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai Guru Bina Asrama dan/atau pembimbing asrama pada madrasah negeri menggunakan rasio peserta didik 1:50, sedangkan Guru Bina Asrama dan/atau pembimbing asrama pada madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat (bukan merupakan asrama berbasis pondok pesantren) menggunakan rasio peserta didik 1:75.
g. Bertugas sebagai guru Bimbingan Konseling atau Pembimbing TIK pada madrasah yang melaksanakan Kurikulum K-13 pada jenjang MI, MTs, dan MA/MAK, mengampu paling sedikt 150 (seratus ima puluh) peserta didik pada satu atau lebih madrasah, Dalam hal tidak terpenuhi 150 (seratus lima puluh) peserta didik di satu madrasah, maka membimbing paling sedikit 40 (empat puluh) orang peserta didik di satminkalnya dan sisanya sebanyak 110 (serratus sepuluh) peserta didik di madrasah non satmmnkalnya.
h. Bertugas sebagai guru di madrasah/sekolah lain di luar satminkalnya baik negeri maupun swasta, menjadi guru bina/pamong pada pendidikan terbuka, atau mengajar pada program kelompok belajar Paket A/ula, Paket B/wushtha, dan/atau Paket C pada madrasah paling banyak 4 (empat) jam sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimiliki dengan ketentuan paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka sesuai sertifikat pendidik yang dilaksanakan pada satminkalnya.
i. Bertugas sebagai guru pembimbing khusus pada madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu mengajar paling sedikit 18 (delapan belas) jamtatap muka per minggu, guru pembimbing khusus dapat berasal dan SLB atau guru PNS yang ada di madrasah inklusi yang sudah dHatih menjadi guru pembimbing khusus,
j. Bertugas sebagai guru pada madrasah di daerah khusus yang daerahnya / desanya ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015 — 2019, Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar, Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 126 Tahun 2017 tentan Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (Dispensas 2).
k. Bertugas sebagal guru pada madrasah khusus, di mana peserta didiknya memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa (Dispensasi 3)
I. Bertugas sebagai guru yang dibutuhkan atas dasar pentimbangan kepentingan Nasional (Dispensasi 4) adalah:
1) Guru yang bertugas di madrasah Indonesia di Luar Negeri;
2) Guru yang ditugaskan menjadi guru di negara lain atas dasar kerjasama antar negara.
m. Bagi guru produktif yang berkeahlian khusus / berkeahlian langka / memiliki keterampilan atau budaya khas daerah untuk mengajarkan praktik dapat diakukan oleh guru lebih dan 1 (satu) orang sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan, Bagi guru produktif yang berkeahlian khusus / berkeahlian langka / memiliki keterampilan atau budaya khas daerah dibuktikan dengan surat keputusan dan Kementerian bendasarkan usulan Kanwil Kementerian Agama Provinsi (Dispensasi 5).
12. Belum usia pensiun.
13. Memiliki hasil nilai Penilaian Kinenja Guru (PKG) pada tahun sebelumnya.
14. Tidak beralih status dan guru atau pengawas sekolah pada madrasah,
15, Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain madrasah Kementerian Agama.
16. Tidak merangkap jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif, atau legislatif.
17, Untuk jenjang RA, satu rombongan belajar bisa diampu oleh guru secara tim (team teaching) oleh maksimal 2 orang guru. Beban kerja 2 (dua) orang guru dimaksud tetap diakui utuh tanpa dibagi jamnya.
18. Tunjangan profesi dapat dibayarkan bagi:
a) Guru yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampal dengan 14 (empat belas) hari kalender dalam bulan berjalan dengan dibuktikan surat keterangan sakit dan dokter pemerintah. Jika harus rawat inap wajib melampirkan surat keterangan rawat inap dan rumah sakit,
b) Guru yang melaksanakan cuti bersalin (untuk anak pertama sampai anak ketiga).
c) Guru yang mengikuti tugas kependidikan yang linier dengan tugas keprofesian pendidiknya seperti seminar, workshop, bimbingan teknis, pendidikan/pelatihan dan sejenisnya dengan melampirkan surat tugas dan kepala madrasah dan dilengkapi dokumentasi kegiatan yang diikuti seperti surat undangan dan/atau sertifikat.
d) Guru yang melaksanakan tugas kedinasan sebagai petugas haji yang dibuktikan dengan surat resmi dan atasan langsung dan/atau pejabat terkait.
e) Guru yang melaksanakan studi perkuliahan (izin belajar) menggunakan biaya mandiri dengan tetap melaksanakan tugas keprofesiannya sebagai guru.
19. Tunjangan profesi tidak dapat dibayarkan bagi:
a) Guru yang sakit selama 1 (satu) bulan. Misal seorang guru sakit mulai tanggal 25 Februari 2017 — 5 Apr11 2017. Mulai tanggal 5 April 2017 seterusnya sudah sembuh dan mulai aktif mengajan kembali, maka bulan Februani dan April tunjangan profesi nya tetap dibayarkan, sedangkan tunjangan profesinya di bulan Maret tidak dapat dibayankan.
b) Guru yang melaksanakan cuti besar (untuk kelahiran anak ke empat dan seterusnya). Jika cuti besar untuk pergi haji, tunjangan profesi nya tetap dapat dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
c) Guru yang melaksanakan cuti di luar tanggungan negara.
d) Guru melaksanakan ibadah haji dan/atau umroh dengan biaya sendiri dan tanpa menggunakan hak cuti (cuti besar).
e) Guru yang melaksanakan studi perkuliahan (tugas belajar) menggunakan biaya dan pemerintah/pemerintah daerah/sponsor pada bulan ketujuh sejak perkuliahan dimulai.
20. Dalam hal guru izin tidak melaksanakan tugas mengajar, tunjangan profesinya tetap dapat dibayarkan selama masih dapat memenuhi beban kerja minimal 24 JAM per pekan yang diganti pada han lain pada bulan yang sama atau paling lambat 1 (satu) bulan berikutnya dengan dibuktikan surat keterangan dan Kepala Madrasah Negeri dan/atau Kepala Madrasah Swasta, Surat keterangan dan Kepala Madrasah Swasta harus diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
21. Masa kerja guru yang diangkat sebagai kepala madrasah dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
22. Bagi guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik tetapi status kepegawaiannya masih calon pegawai negeri sipil (CPNS), maka tunjangan profesi nya dibayarkan sebesar 80% dan gaji pokok golongan III/a masa kerja 0 tahun. Aturan ini berlaku mulal tahun 2017 sehingga tahun sebelumnya tidak diberikan dan tidak dianggap kurang bayar (carry over).
23. Bagi pengawas sekolah pada madrasah, berhak mendapatkan tunjangan profesi apabila memenuhi salah satu ketentuan di bawah ini:
a. Memenuhi jumlah minimal madrasah binaan, yaitu 10 (sepuluh) madrasah untuk jenjang RA dan MI, dan/atau 7 (tujuh) madrasah jenjang MTs, MA, dan MAK,
b. Pengawas tersebut paling sedikit memveriifikasi hasil PKG minimal 60 guru pada madrasah binaannya untuk jenjang RA/MI dan minimal 40 (empat puluh) guru pada madrasah binaanya untukjenjang MTs/MA/MAK.
c. Pengawas sekolah pada madrasah yang bertugas di daerah khusus:
1. Memenuhi jumlah minimal madrasah binaan, yaitu 5 (lima) madrasah,
2. Pengawas tersebut paling sedikit menverifikasi hasil PKG minimal 15 (lima belas) guru pada madrasah binaannya.
d. Guru pada satminkal madrasah yang menjadi binaan pengawas madrasah adaiah guru yang aktif dan memlilki jam mengajar di madrasah (masih aktif mengajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan).
24. Bagi madrasati AL-Azhar Asy-Syarif Indonesia menggunakan struktur kurikuluni tambahan selain Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum Tahun 2013 sebagaimana diatur melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2615 Tahun 2013 tentang Penetapan Penyelenggaraan dan Tata Kelola Pendidikan Madrasah Al-Azhar Asy-Syarif Indonesia.
25 Bagi madrasah yang menggunakan Kurikulum Tahun 2006 dimungkinkan menambah maksimum 4 (empat) jam pembelajaran per pekan secara keseluruhan.
26. Beban kerja bagi guru pada madrasah yang menggunakan Kurikulum 2013 diatur sebagal berikut:
a. Guru kelas/guru mata pelajaran yang rnelaksanakan tugas tambahan sebagai pembina pramuka (minimai telah bersertifikat kursus mahir dasar) dihitung sebagai bagian dari pemenuhan beban kerja guru paling banyak 2 (dua) jam peiajaran per minggu. Jumiah guru yang diberi tugas tambahan sebagai pembina pramuka di keglatan ekstra kurikuler wajib di satu madrasah yang merupakan satminkainya adalah sebagai berikut:
1) Jumlah rombel 1 —6 sebanyak 1 pembina pramuka;
2) Jumlah rombel 7—12 sebanyak 2 pembina pramuka;
3) Jurnlah rombel 13—18 sebanyak 3 pemblna pramuka;
4) Jumlah rombel >18 sebanyak 4 pembina pramuka.
b Bagi guru MA dan MAK yang madrasahnya menyeienggarakan kurikulum 2013, memiiiki sertifikat pendidik dan mengajar pada peminatan bahasa kecuali bahasa Inggris, termasuk kategori mata peiajaran langka, karena guru tidak dapat diberi tugas pada madrasah lain untuk rnengajar sesuai dengan sertifikat pendidiknya dengan alasan kesuiltan akses dibandingkan dengan jarak dan waktu tempuh.
c. Jenis dan Sertifikat Pendidik Guru Pengampu Mata Pelajaran tertentu pada Kurikulum 2013:
1) Guru MTs yang berserertifikat keterampilan dan IPA dapat mengampu mata pelajaran prakarya di MTs,
2) Guru paket kejuruan MAK dapat mengampu mata pelajaran prakarya di MTs atau mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan di MA sesuai dengan KD pada mata pelajaran prakarya yang diajarkan (kerajinan, rekayasa, budidaya, dan pengolahan).
3) Guru Fisika, Kimia, Biologi, dan Ekonomi dapat mengajar mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan di MA.
4) Guru MAK yang bersertifikat paket kejuruan dapat mengampu mata pelajaran prakarya sesuai dengan KD pada mata pelajaran prakarya yang diajarkan (kerajinan, rekayasa, budidaya, dan pengolahan) di MAK,
5) Guru paket keahlian yang sesuai dengan program yang dibuka dapat mengajar mata pelajaran pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan di MAK.
6) Guru kewirausahaan di MAK dapat mengajar prakarya dan kewirausahaan,
7) Guru yang mengajar rumpun mata pelajaran IPA dan IPS jenjang MTs, MA dan MAK beban kerjanya dihitung berdasarkan kurikulum yang berlaku pada rombongan belajar yang dibinanya.
d. Madrasah yang melaksanakan kurikulum 2013 dan menetapkan muatan lokal sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, dapat menambah beban belajar muatan lokal paling banyak 2 (dua) jam per minggu. Kebutuhan sumber daya pendidikan yang meliputi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, dan dana termasuk tunjangan profesi sebagai implikasi penambahan beban belajar muatan lokal ditanggung oleh pejabat yang menetapkan.
e. Bertugas sebagai guru pembimbing TIK memberikan layanan kepada paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik pada satu atau lebih dan satu madrasah, bagi madrasah yang menggunakan kurikulum 2013. Jumlah peserta didik yang dilayani pada satminkal paling sedikit 40 (empat puluh) peserta didik,
f. Bagi Guru pembimbing TIK yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala madrasah yang melaksanakan Kunikulum 2013 untuk memenuhi 24 jam tatap muka per minggu harus membimbing paling sedikit 40 (empat puluh) peserta didik di satminkalnya.
g. Bagi Guru pembimbing TIK yang mendapatkan tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Madrasah/Kepala Laboratorium Kepala Perpustakaan Kepala Bengkel/Ketua Program Keahlian/Kepala Unit Produksi yang melaksanakan Kurikulum 2013 untuk memenuhi 24 jam tatap muka per minggu harus membimbing paling sedikit 80 (delapan puuh) peserta didik di satminkalnya.
h, Bagi madrasah jenjang Madrasah Ibtidaiyah yang menggunakan Kurikuum 2013 dapat menambah beban belajar per minggu sesuai dengan kebutuhan beVajar peserta didik dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan faktor lain yang dianggap penting di daam struktur program, namun yang diperhitungkan maksimal 2 (dua) jam/pekan secara keseluruhan hanya terbatas bagi mata pelajaran Agama atau Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan,
i. Bagi madrasah jenjang MTs, MA/MAK yang menggunakan Kurikulum 2013 dapat menambah beban belajar per minggu sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan faktor lain yang dianggap penting di dalam struktur program, namun yang diperhitungkan maksimal 2 (dua) jam/pekan secara keseluruhan,

Seluruh kriteria tersebut di atas diproses melalui verifikasi dan validasi di SIMPATIKA secara berjenjang oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan/atau Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sesuai dengan kewenangannya.

Selengkapnya silahkan Download Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru Madrasah Tahun 2018 (Disini)

Demikian informasi tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru Madrasah Tahun 2018. Semoga bermanfaat.  

Sumber  artikel : klik disini


Berikut ini adalah panduan lengkap cara isi daftar hadir pada DHGTK guru online 2018. Cara Mengisi Absen Online DHGTK 2018 Kembdikbud / SIM Kehadiran Guru - Kemdikbud tak henti-hentinya melakukan terobosan dalam memanfaatkan database Dapodik. Terbaru, dengan semangat memantau keaktifan guru di sekolah telah diluncurkan aplikasi absensi bertajuk Data Kehadiran Guru yang belum familiar bagi rekan-rekan, karenanya penting untuk mengetahui dan memahami cara mengisi absen kehadiran guru secara online di http://hadir.gtk.kemdikbud.go.id.

Mengisi kehadiran guru secara online (DHGTK) berbasis dapodik ini sesungguhnya bukan tugas operator melainkan tugas sekolah. Jadi kepala sekolah menugaskan salah seorang guru untuk mengisi aplikasi absensi dengan meminta user dan passwordnya ke operator. 



Hal tersebut ditegaskan oleh Bpk. Nazarudin Kompeten pada akun Facebooknya “Ini tugas sekolah, bukan OPS. Siapa saja yang ditugaskan kepala sekolah, kasih userid dan password dapodiknya”. Jika di tempat rekan-rekan kemudian KS menugaskan operator untuk mengelola aplikasi kehadiran guru maka itu menjadi tanggungjawab anda sepenuhnya.

Contoh SK Penugasan DHGTK 2018.doc

Login Aplikasi
Silakan menuju halaman SIM Kehadiran Guru pada url http://hadir.gtk.kemdikbud.go.id Jika laman tersebut sulit diakses silakan memilih mirornya (Link alternatif DHGTK) berikut:

  1. http://223.27.144.195:2017/ 
  2. http://223.27.144.195:7000/ 
  3. http://223.27.144.195:414/
  4. http://223.27.144.195:212/
  5. http://118.98.166.188/ 

Pada menu login silakan masukkan NPSN sekolah, user dan password dapodik kemudian ketik juga angka acak yang tampil di bawahnya. Jika sudah pilik tombol login. Tunggu hinga masuk ke beranda aplikasi.


Buat Kalender Sekolah

Setelah berhasil login, jangan lupa membuat terlebih dahulu Kalender Pendidikan Sekolah. Letaknya ada pada menu Data Sekolah - SUb-Menu Kalender Pendidikan.



Lakukan perubahan seperlunya dengan memili menu edit atau bisa dengan cara memilih tombol OK jika hendak menggunakan kalender pendidikan yang telah disediakan sistem. Selengkapnya simak tutorial berikut ini : 

Apabila akan membuat kalender sekolah, terlebih dulu harus memilih Menu KEHADIRAN yang akan menampilkan menu seperti berikut.
Menu Kehadiran DHGTK
Menu Kehadiran DHGTK
Selanjutnya ikuti tahapan secara berurutan:
  1. Pilih menu “Kehadiran”
  2. Perhatikan pada menu Data Sekolah
  3. Perhatikan juga KalenderSekolah
  4. Apabila Belum tersedia kalendernya maka pilih “Tambah Baru”, selanjutnya akan muncul form isian membuat kalender.
Buatlah kalender sesuai dengan yang digunakan di sekolah masing-masing. Untuk sekolah yang melaksanakan 5 Lima Hari Kerja kabarnya bisa menunggu pengerjaan dapodik selesai sehingga jadwal lima hari kerja di dapodik akan disingkronkan ke DHGTK.

Beberapa rekan yang melaksanakan Lima hari kerja ada juga yang langsung dibuat melalui kalender DHGTK dengan cara Pilih Libur Nasional pada hari sabtu, kemudian beri keterangan lima hari kerja / sabtu libur lalu simpan dan tekan F5.

Contoh Membuat Kalender Sekolah DHGTK

Tambah Kalender Baru
Tambah Kalender Baru
Umpamanya akan membuat tgl 1 Januari 2018 sebagai hari Libur maka tahapannya adalah sebagai berikut. Perhatikan Form Tambah Kelender di atas.

Setelah terisi Jenis Libur, dan Mulai Tanggal-Sampai Tanggal, maka tulis Keterangan liburnya.
Tahapan  berikutnya pilih menu Simpan dan Ok. Maka akan tampil seperti pada gambar berikut

Menyimpan Kalender
Menyimpan Kalender
Apabila akan membuat kalender sekolah lainnya maka tahapan sama tatacara pembuatan pada point 1 dan 2 di atas.

Menu pembuatan kalender sekolah terdapat tiga perintah yaitu: Tambah Baru, Hapus Semua,
dan Tampilkan Template. Ketiga perintah tersebut memiliki fungsi masing-masing sebagai berikut:

  1. Menu Tambah baru berfungsi untuk membuat kalender yang baru.
  2. Menu Hapus semua berfungsi untuk menghapus seluruh kalender sekolah yang telah dibuat.
  3. Menu Tampilkan Template dibuat oleh admin DHGTK Dinas Prov/Kab/Kota
Kalender sekolah yang dibuat pada aplikasi Absen Online DHGTK kemdikbud ini berfungsi untuk menandai hari efektif / kerja dan hari libur pada absensensi atau saat mengisi kehadiran guru secara online.

Setelah selesai membuat kalender, selanjutnya tinggal melakukan rutinitas mengisi DHGTK, apabila guru hadir disekolah contreng hadir walaupun tidak ada jam mengajar, begitu sebaliknya.


Buat Daftar Hadir

Setelah berhasil masuk ke beranda aplikasi silakan pilih menu kehadiran dan akan tampil Menu Data Kehadiran Guru. Apabila daftar hadir belum tersedia maka buatlah dengan cara memilih menu buat daftar hadir pada bagian atas dengan warna merah. Jika tak juga muncul daftarnya silakan perbaharui laman pada menu refresh.


Isi Daftar Hadir

Untuk mengisi absensi guru online, silahkan contreng setiap hari sesuai jadwal kehadiran guru. Jika ada rekan guru yang berhalangan hadir karena sakit, izin ataupun dinas luar silahkan pilih menu data guru lalu pilih ptk tersebut kemudian pilih tombol "input surat izin/dinas luar/sakit".

Pengisian Surat Izin Dinas DHGTK dejarfa.com
Pengisian Surat Izin Dinas DHGTK

Pada menu isian input surat izin, isikan nomor surat ijin, perihal surat ijin, tanggal surat ijin, ditandatangani kepala sekolah, NIP, jabatan serta jenis izinnya. Lengkapi setiap kolomnya lalu pilih tombol simpan.


Logout Aplikasi

Apabila telah selesai melakukan pengisian absensi guru jangan lupa memilih tombol simpan pada bagian atas sebelah kanan. Hal ini dilakukan supaya data yang telah diisi tersimpan si server.



Lakukan tahapan pengisian absen online untuk setiap bulannya sesuai kondisi riil disekolah, bagi rekan rekan yang ingin memiliki panduannya Admin sediakan di akhir tulisan.


Perihal Penting Terkait Absensi Online GTK
  1. Tugas Absen online merupakan tugas sekolah bukan operator sekolah (siapa saja yg ditugaskan kepala sekolah)
  2. SIM Kehadiran Guru (DHGTK) hanya untuk absensi guru sementara bagi tenaga kependidikan tidak perlu Data absensi online nantinya akan masuk kedalam SIM Pembayaran
  3. Salah satu manfaat absensi online adalah untuk memastikan guru mengajar pada dua sekolah atau tidak (Satmikal – Non Satmikal)
  4. Apabila pada data kehadiran terdapat guru yang belum masuk aplikasi absensi periksa penugasan (Pembelajaran) di dapodik, perbaiki lalu sinkronisasi
  5. Absensi online untuk semua guru baik guru sertifikasi maupun belum
  6. Mengisi absensi online tidak harus setiap hari, usahakan jangan melampaui batas bulan.
  7. Dalam pengembangannya akan ada login dinas sehingga dinas bisa mengunduh data kehadiran
  8. Pada Aplikasi seluruh kolom hadir tercentang otomatis. Tugas petugas absensilah membuang centangan sesuai dengan kehadiran guru
  9. Jika guru B hadir disekolah B maka petugas absensi harus mencontreng hadir guru B disekolah
  10. Sebaiknya mengisi setiap hari, jika tidak memungkinkan usahakan tidak melewati batas bulan dalam pingisian, berdasarkan pengalaman rekan-rekan jika melewati bata bulan maka kehadiran tidak dapat diubah, artinya absen tidak terisi sebagaimana seharusnya.
Panduan Cara Mengisi Absen Kehadiran Guru Online.pdf

Demikin gambaran tentang Cara Mengisi DHGTK / Daftar Hadir Guru Online di SIM Kehadiran, jika sudah mengisi absen online dapat melihat hasilnya pada Cara Cek Info GTK di SIM PKB. semoga bermanfaat.

Sumber artikel : Klik disini

NUPTK Bagi Guru Honorer 2018

Berikut ini adalah info lengkap tentang bagaimana cara mendapatkan NUPTK bagi GTT / Guru Honorer di tahun 2018.

Juknis Pengelolaan NUPTK, Syarat Dan Mekanisme Penerbitan NUPTK berdasarkan Peraturan Setjen Kemendikbud No 1 Tahun 2018. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Setjen Kemendikbud) telah menerbitkan Peraturan Setjen Kemendikbud Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pengelolaan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Dalam peraturan Peraturan Setjen Kemendikbud No 1 Tahun 2018 antara lain diatur tentang syarat atau persyaratan Penerbitan NUPTK dan Mekanisme Penerbitan NUPTK yang mulai berlaku tahun 2018.

Berikut ini Salinan Peraturan Setjen Kemendikbud No 1 Tahun 2018. Sekretaris Jenderal (Setjen Kemendikbud) telah menerbitkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN NOMOR UNIK PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang  :   a.  bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  19 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun  2015  tentang Data  Pokok  Pendidikan,  perlu menyusun petunjuk teknis;
b.  bahwa  dalam  rangka  penertiban,  pemanfaatan,  dan pengelolaan data pokok pendidikan khususnya mengenai penerbitan,  penonaktifan,  dan reaktivasi  nomor  unik pendidik  dan  tenaga  kependidikan,  perlu  mengatur mengenai pengelolaan nomor  unik  pendidik  dan  tenaga kependidikan;
c.  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris  Jenderal Kementerian  Pendidikan dan  Kebudayaan  tentang Petunjuk  Teknis  Pengelolaan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

Mengingat  :  1.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun  2015  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Berita  Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
2.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 tahun  2015  tanggal  31  Desember  2015,  tentang  Data Pokok  Pendidikan  (Berita Negara  Republik  Indonesia Tahun 2015 Nomor 2102);

MEMUTUSKAN
Menetapkan   :  PERATURAN  SEKRETARIS  JENDERAL  KEMENTERIAN PENDIDIKAN  DAN  KEBUDAYAAN  REPUBLIK  INDONESIA TENTANG PETUNJUK  TEKNIS  PENGELOLAAN NOMOR  UNIK PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1.  Nomor  Unik  Pendidik  dan  Tenaga  Kependidikan  yang selanjutnya  disebut  NUPTK  adalah  kode  referensi  yang berbentuk  nomor  unik  bagi pendidik  dan  tenaga kependidikan sebagai identitas dalam menjalankan tugas pada Satuan  Pendidikan di  bawah  binaan  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2.  Penerbitan  NUPTK  adalah  proses  pemberian  NUPTK kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan peraturan ini.
3.  Penonaktifan  NUPTK  adalah  proses  pemberhentian pemakaian  NUPTK  oleh  Pendidik  dan  Tenaga Kependidikan sesuai dengan peraturan ini.
4.  Reaktivasi  NUPTK  adalah  proses mengaktifkan  atau menghidupkan  kembali  NUPTK yang sebelumnya sudah berstatus  nonaktif  oleh Pendidik  dan  Tenaga Kependidikan sesuai dengan peraturan ini. 
5.  Pendidik adalah guru dan pendidik lainnya pada Satuan Pendidikan di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
6.  Tenaga  Kependidikan  adalah  anggota  masyarakat  yang mengabdikan  diri  dan  diangkat  untuk  menunjang penyelenggaraan pendidikan.
7.  Dinas  Pendidikan  adalah  unsur  pelaksana  urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan.
8.  Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang  menyelenggarakan  pendidikan  pada  jalur  formal, nonformal,  dan  informal  pada setiap  jenjang  dan  jenis pendidikan.
9.  Pusat  Data  dan  Statistik  Pendidikan  dan  Kebudayaan, yang  selanjutnya  disebut  PDSPK  adalah  unsur pendukung  tugas  Kementerian Pendidikan  dan Kebudayaan  dibidang  data  dan  statistik  pendidikan  dan kebudayaan.  

Pasal 2
Pengelolaan NUPTK bertujuan untuk:
a.  meningkatkan  tata  kelola  data Pendidik  dan  Tenaga ependidikan;
b.  memberikan identitas resmi kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
c.  memetakan  kondisi  riil data  Pendidik  dan  Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan.

Pasal 3
Pengelolaan NUPTK dilakukan dengan prinsip: 
a.  keadilan;
b.  kepastian;
c.  transparan;
d.  akuntabel;
e.  efektif; dan
f.  efisien.
Pasal 4
(1)  Pengelolaan  NUPTK  dilakukan  melalui  sistem  aplikasi dalam jaringan.
(2)  Pengelolaan NUPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.  Penerbitan NUPTK;
b.  Penonaktifan NUPTK; dan 
c.  Reaktivasi NUPTK.

Syarat (Persyaratan Penerbitan NUPTK yang mulai berlaku tahun pada Peraturan Setken Kemendikbud No 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pengelolaan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dapat dilihat atau dibaca pada pasal 5

Pasal 5
(1)  Penerbitan  NUPTK  dilakukan  oleh  PDSPK  dengan tahapan:
a.  penetapan calon penerima NUPTK; dan
b.  penetapan penerima NUPTK.
(2)  Penetapan  calon  penerima  NUPTK  sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  huruf a dilakukan apabila Pendidik dan Tenaga Kependidikan:
a.  sudah  terdata  dalam  pangkalan  data dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id  atau  dapo.paud-dikmas.kemdikbud.go.id.
b.  belum memiliki NUPTK; dan
c.  telah  bertugas  pada  Satuan  Pendidikan  yang memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional. 
(3)  Penetapan  calon  penerima  NUPTK  dilakukan  dalam jaringan  melalui  sistem  aplikasi vervalptk.data.kemdikbud.go.id  pada  tingkat  Satuan Pendidikan.
(4)  Penetapan penerima NUPTK sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  huruf  b  dilakukan berdasarkan  permohonan Penerbitan  NUPTK  dari Pendidik  atau  Tenaga Kependidikan  yang  sudah  ditetapkan  sebagai  calon penerima NUPTK.
(5)  Permohonan Penerbitan  NUPTK sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (4)  dilakukan  melalui sistem  aplikasi vervalptk.data.kemdikbud.go.id dengan  melampirkan syarat sebagai berikut:
a.  Kartu Tanda Penduduk (KTP); 
b.  ijazah  dari  pendidikan  dasar  sampai  dengan pendidikan terakhir;
c.  bukti  memiliki  kualifikasi  akademik  paling  rendah diploma    IV  (D-IV)  atau  strata  1  (S-1)  bagi  Pendidik dan  Tenaga  Kependidikan  pada Satuan Pendidikan Formal;
d.  bagi yang  berstatus sebagai  Calon  Pegawai  Negeri Sipil  (CPNS)  atau  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS) melampirkan:
1.  Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS atau PNS; dan
2.  SK penugasan dari Dinas Pendidikan;
e.  surat keputusan  pengangkatan dari kepala Dinas Pendidikan  bagi  yang  berstatus  bukan  PNS yang bertugas  pada  Satuan  Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah; dan
f.  telah  bertugas  paling  sedikit  2  (dua)  tahun  secara terus menerus bagi yang berstatus bukan PNS pada Satuan  Pendidikan  yang diselenggarakan  oleh masyarakat  yang  dibuktikan  melalui  surat keputusan  pengangkatan dari ketua  yayasan  atau badan hukum lainnya.
(6)  PDSPK  menerbitkan  NUPTK  setelah syarat  permohonan Penerbitan NUPTK  sebagaimana  dimaksud pada ayat (5) diverifikasi  dan  divalidasi melalui  sistem  aplikasi vervalptk.data.kemdikbud.go.id oleh:
a.  kepala Satuan Pendidikan;
b.  kepala Dinas Pendidikan atau Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) sesuai kewenangan; dan
c.  kepala  Lembaga  Penjaminan  Mutu  Pendidikan (LPMP), Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini  dan Pendidikan  Masyarakat  (BP-PAUD  dan Dikmas),  atau  Biro  Perencanaan  dan  Kerja  Sama Luar Negeri (BPKLN) sesuai kewenangan.
(7)  PDSPK  menetapkan  penerima  NUPTK  dan menginformasikan  melalui  laman gtk.data.kemdikbud.go.id/Data/Status.

Pasal 6
Penerbitan  NUPTK  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 5 dikecualikan  bagi Pendidik  dan Tenaga  Kependidikan yang mengikuti  program khusus  dari  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan.

Pasal 7
(1)  Penonaktifan NUPTK dilakukan oleh PDSPK.
(2)  Penonaktifan NUPTK sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) dilakukan karena:
a.  permohonan dari pemilik NUPTK; dan/atau
b.  tidak  terdata  sebagai  pendidik  atau  tenaga kependidikan;
(3)  Penonaktifan NUPTK sebagaimana dimaksud  pada  ayat (2) huruf a dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
a.  pemohon  mengajukan  surat  pernyataan menonaktifkan NUPTK  bermaterai dalam  bentuk cetak dan salinan  digital  kepada  kepala Satuan Pendidikan; 
b.  NUPTK  yang  diusulkan harus  atas  nama sendiri bukan atas nama orang lain; 
c.  surat persetujuan kepala Satuan  Pendidikan dalam bentuk salinan digital; dan
d.  surat  persetujuan  dari  kepala  Dinas  Pendidikan setempat dalam bentuk salinan digital.
(4)  PDSPK  menonaktifkan  NUPTK  setelah  verifikasi  dan divalidasi  melalui  sistem  aplikasi vervalptk.data.kemdikbud.go.id oleh:
a.  kepala Satuan Pendidikan;
b.  kepala  Dinas  Pendidikan  atau  Atdikbud  sesuai kewenangan; dan
c.  kepala  LPMP,  BP-PAUD  dan  Dikmas, BPKLN sesuai kewenangan.
(5)  Penonaktifan  NUPTK  dilakukan melalui  sistem aplikasi vervalptk.data.kemdikbud.go.id.
(6)  PDSPK  menginformasikan  NUPTK yang  sudah nonaktif melalui laman gtk.data.kemdikbud.go.id/Data/Status.

Pasal 8
(1)  PDSPK dapat melakukan Reaktivasi NUPTK.
(2)  Reaktivasi NUPTK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan  berdasarkan permohonan  dari  Pendidik  dan Tenaga Kependidikan.
(3)  Permohonan  Pendidik  dan  Tenaga  Kependidikan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dilakukan  dengan syarat:
a.  data  pemohon  sudah  ada  dalam  data  pokok pendidikan;
b.  NUPTK  harus  atas  nama  pemohon,  bukan  atas nama orang lain;
c.  mengajukan  surat  pernyataan mengaktifkan NUPTK dengan bermaterai dalam  bentuk cetak dan salinan digital kepada kepala Satuan Pendidikan; 
d.  surat  persetujuan  kepala Satuan  Pendidikan dalam bentuk cetak; dan
e.  surat  persetujuan  dari  kepala  Dinas  Pendidikan dalam bentuk salinan digital.
(4)  Syarat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf  c,  huruf  d,  dan  huruf  e diunggah  melalui sistem aplikasi vervalptk.data.kemdikbud.go.id.
(5)  NUPTK  direaktivasi  setelah  persyaratan  permohonan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  diverifikasi  dan divalidasi  melalui  sistem aplikasi vervalptk.data.kemdikbud.go.id oleh:
a.  kepala Satuan Pendidikan;
b.  kepala  Dinas  Pendidikan  atau  Atdikbud  sesuai kewenangan; dan
c.  kepala  LPMP,  BP-PAUD  dan  Dikmas, atau BPKLN sesuai kewenangan.
(6)  NUPTK yang  sudah direaktivasi diinformasikan  melalui laman gtk.data.kemdikbud.go.id/Data/Status.

Pasal 9
Setiap  tahapan  Pengelolaan  NUPTK  dilakukan  tanpa pungutan biaya.

Pasal 10
Pengelolaan  NUPTK  dilakukan oleh  PDSPK  berdasarkan mekanisme Pengelolaan NUPTK sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan  bagian  tidak  terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini. 

Pasal 11
Peraturan Sekretaris  Jenderal ini  mulai  berlaku  pada  tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Februari 2018

Peraturan Setjen Kemendikbud Nomor 1 Tahun 2018 tentang  Juknis Pengelolaan NUPTK
Terkait mekanisme peneribitan NUPTK yang berlaku mulai tahun 2018 terdapat dalam lampiran Peraturan Setjen Kemendikbud No 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pengelolaan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Berikut ini penjelasan singkat terkait mekanisme penerbitan NUPTK, yakni sebagai berikut:

Tahap 1 mekanisme peneribitan NUPTK yang berlaku mulai tahun 2018 sebagaimana terdapat dalam lampiran Peraturan Setjen (Sekjen) Kemendikbud No 1 Tahun 2018
1) Satuan Pendidikan melakukan input data pokok pendidikan melalui aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Selanjutnya Satuan Pendidikan melakukan sinkronisasi aplikasi Dapodik.
2) PDSPK melakukan verifikasi dan validasi data Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) melalui sistem aplikasi VervalPTK. Data PTK hasil sinkronisasi aplikasi Dapodik kemudian dibandingkan dengan data PTK yang ada di database arsip dengan ketentuan sebagai berikut:
a) jika NUPTK valid, maka dilakukan pencocokan data PTK sehingga status NUPTK menjadi valid;
b) jika NUPTK tidak valid dan NUPTK kosong, maka data PTK tersebut dijadikan calon penerima NUPTK;
c) jika NUPTK tidak valid dan NUPTK tidak kosong, maka dilakukan pencarian lebih lanjut dengan ketentuan sebagai berikut:
i. jika data PTK ditemukan sesuai, maka dilakukan pencocokan data PTK sehingga status NUPTK menjadi valid;
ii. jika data PTK tidak ditemukan, maka data PTK tersebut dijadikan calon penerima NUPTK. Satuan Pendidikan memeriksa data PTK yang sudah masuk daftar calon penerima NUPTK melalui sistem aplikasi VervalPTK. Kemudian, Satuan Pendidikan memberitahukan kepada PTK untuk menyiapkan dokumen persyaratan calon penerima NUPTK.

Tahap 2 mekanisme peneribitan NUPTK yang berlaku mulai tahun 2018 sebagaimana terdapat dalam  lampiran Peraturan Setjen (Sekjen) Kemendikbud No 1 Tahun 2018
1) Pendidik atau Tenaga Kependidikan (PTK) menyiapkan dokumen persyaratan calon penerima NUPTK. Setiap dokumen (dokumen asli dan berwarna, bukan fotocopy) tersebut di-scan dan disimpan dalam bentuk salinan digital, kemudian diserahkan kepada Satuan Pendidikan untuk diunggah melalui sistem aplikasi VervalPTK.
2) Satuan Pendidikan memeriksa kembali kelengkapan dokumen persyaratan dan memastikan sesuai dengan data di sistem aplikasi - 4 - VervalPTK. Selanjutnya Satuan Pendidikan mengunggah semua dokumen persyaratan dan mengirim pengajuan melalui sistem aplikasi VervalPTK.
3) Atdikbud atau Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima NUPTK melalui sistem aplikasi VervalPTK. Atdikbud atau Dinas Pendidikan memeriksa validitas data dan dokumen persyaratan. Jika valid dan memenuhi persyaratan maka selanjutnya data tersebut diterima atau disetujui. Jika tidak valid dan ditolak maka diberikan alasannya. Pengajuan yang ditolak akan kembali menjadi calon penerima NUPTK.
4) BPKLN, LPMP atau BP PAUD-DIKMAS sesuai kewenangannya melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima NUPTK melalui sistem aplikasi VervalPTK. BPKLN, LPMP atau BP PAUDDIKMAS memeriksa validitas data dan dokumen persyaratan. Jika valid dan memenuhi persyaratan maka selanjutnya data tersebut disetujui atau diterima. Jika tidak valid akan ditolak dan diberikan alasannya. Pengajuan yang ditolak akan kembali menjadi calon penerima NUPTK.
5) PDSPK menerbitkan NUPTK melalui sistem aplikasi VervalPTK berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh BPKLN atau LPMP/BP PAUD-DIKMAS. Satuan Pendidikan memeriksa status penetapan penerima NUPTK melalui sistem aplikasi VervalPTK, kemudian menginformasikannya kepada PTK terkait. NUPTK yang sudah diterbitkan dapat dilihat melalui laman gtk.data.kemdikbud.go.id/Data/Status.

Selengkapnya silahkan download Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Peraturan Sekjen Kemendikbud) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunujuk Teknis Pengelolaan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Link download Peraturan Setjen / Sekjen Kemendikbud) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Juknis Pengelolaan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (disini)

Link download Lampiran Peraturan Setjen / Sekjen Kemendikbud) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Juknis Pengelolaan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (disini)

Demikian info tentang Peraturan Sekjen Kemendikbud) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Juknis Pengelolaan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan, semoga bermanfaat. Terima kasih

Sumber artikel : klik disini

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget