Halloween Costume ideas 2015
Latest Post

Berikut ini adalah link download Download Contoh RKT RKJM SD SMP SMA SMK terbaru dan terlengkap. Contoh RKJM SMA 2018-2019 ini merupakan program terbaru yang akan saya bagikan kali ini. Sudah menjadi kewajiban bagi tiap sekolah untuk membuat RKJM (Rencana Kegiatan Jangka Menengah) sebagai perencanaan sekolah atas berbagai program yang akan dijalankan. Untuk itu penting sekali bagi sekolah untuk mencari referensi yang baik dengan berbagai contoh rkjm lengkap dan contoh rkjm smk lengkap. Untuk itu saya sediakan Contoh RKJM SMA yang mungkin sesuai dengan harapan anda. Untuk mendownload file ini anda bisa mendapatkannya melalui link yang sudah saya sediakan dibawah.

Bukan Hanya Contoh Program RKJM SMA saja yang kami hadirkan saat ini selanjutnya kami juga akan membagikan,contoh rkjm smk,rkjm smk 2016,rencana kerja jangka menengah sd doc,contoh rkjm smp 2016,rkt smp,contoh rkt sd,untuk itu update terus ya blog ini untuk mendapatkan file-file penting diatas.
CONTOH RKJM SD SMP SMA SMK Format dapat anda unduh filenya dibawah ini:

  1. Contoh RKJM SD 1.docx[ DOWNLOAD ]
  2. RKS - RKJM SMP.doc[ DOWNLOAD ]
  3. Contoh RKJM SMP [ DOWNLOAD ]
  4. Contoh RKJM SMA [ DOWNLOAD ]
  5. Contoh RKJM SMK.docx[ DOWNLOAD ]
  6. Contoh RKJM SMKN.doc [ DOWNLOAD ] 
  7. Contoh RKJM SD 2.rar[ DOWNLOAD ]
  8. Cover.doc[ DOWNLOAD ]
  9. Daftar Isi.doc[ DOWNLOAD ]
  10. Contoh RKJM Narasi.docx[ DOWNLOAD ]

Untuk RKT Klik DISINI 

SemogContoh RKJM SMA 2018-2019 ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi yang baik untuk membantu anda dalam memenuhi tuntutan kinerja sebagai guru. Diharapkan juga saran dan kritik untuk perbaikan blog ini dimasa yang akan datang. Dapatkan juga berbagai administrasi penting lainnya secara lengkap, terbaru, dan tentunya gratis hanya diblog ini.

Berikut ini adalah penjelasan tentang apa itu aplikasi SIPLAH, serta Pengertian, Fungsi, Dan Tujuan Aplikasi SIPLAH Bagi Penerima BOS yang juga akan terintegrasi langsung dengan DAPODIK serta tutorial cara  Membuat/memutakhirkan akun dan tugas tambahan Kepala Sekolah dan Bendahara.

Pengertian, Fungsi, Dan Tujuan Aplikasi SIPLAH Bagi Penerima BOS

Terkait dengan program BOS Reguler Tahun 2019, berikut informasi resmi dari Ditjen Dapodidasmen yang dtujukan kepada Yth. Bapak/Ibu : 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, 3. Kepala LPMP, 4. Kepala SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB, di seluruh Indonesia, yang isinya sebagai berikut:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler yang selanjutnya disingkat BOS Reguler, yaitu program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi personalia dan nonpersonalia bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik. Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan efektif khususnya dalam pengelolaan dana BOS, saat ini tengah dikembangkan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan konsep Sistem Elektronik BOS. Didalamnya akan terdiri dari beberapa aplikasi berbasis TIK untuk melakukan tata kelola, mulai dari perencanaan, realisasi, dan pelaporan dana BOS. Diharapkan dengan aplikasi-aplikasi ini tata kelola dana BOS dapat lebih terdokumentasi dengan baik, lebih transparan dan akuntabel. Pengembangan Sistem Elektronik BOS juga untuk mendukung kebijakan pengaplikasian proses transaksi non tunai (cashless) dalam penyaluran dan pemanfaatan dana BOS.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di sekolah dapat dilaksanakan secara daring atau luring. PBJ di sekolah yang dilakukan secara daring harus melalui sistem PBJ sekolah yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah merancang suatu Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) untuk digunakan dalam PBJ sekolah yang dilakukan secara daring. SIPLah diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektifitas serta pengawasan PBJ sekolah yang dananya bersumber dari dana BOS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. SIPLah dirancang untuk memanfaatkan Sistem Pasar Daring (Online Marketplace) yang dioperasikan oleh pihak ketiga.

Secara teknis pengoperasian SIPlah dan aplikasi lain dalam Sistem Elektronik BOS, akan teritegrasi dengan Dapodik. Sasaran/pengguna aplikasi tersebut adalah Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah. Untuk masuk ke aplikasi-aplikasi dalam Sistem Elektronik BOS akan menggunakan akun Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah yang telah dibuat melalui Aplikasi Dapodikdasmen.

Dari hasil pengecekkan data di server Dapodik, diketahui bahwasannya masih banyak sekolah yang belum membuat dan memutakhirkan data akun Kepala Sekolah maupun akun Bendahara Sekolah. Untuk itu dihimbau sekolah untuk segera melakukan pemutakhiran data akun Kepala Sekolah dan akun Bendahara Sekolah melalui Aplikasi Dapodikdasmen. Ikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1.  Membuat/memutakhirkan akun dan tugas tambahan Kepala Sekolah

a.   Login pada Aplikasi Dapodikdasmen sebagai Operator
b.   Masuk tab GTK dan pilih/klik pada data Individu (nama) Kepala Sekolah
c.   Klik pada tab “Penugasan” dan pilih “Buat/Ubah Akun PTK”
d.   Silahkan membaca ketentuan dan petunjuk pengisian data akun PTK
e.   Isikan data “username” (email), “password” dan ulangi pada “Konfirmasi Password”, kemudian “Simpan”
f.    Selanjutnya masuk ke data rinci Kepala Sekolah, cek data tugas tambahan dan pastikan “jabatan” telah dipilih “Kepala Sekolah”, cek data nomor SK dan TMT telah diisi dengan benar. Untuk tugas tambahan yang masih aktif kolom TST harus dikosongkan.

2.  Membuat/memutakhirkan akun dan tugas tambahan Bendahara Sekolah

a.   Login pada Aplikasi Dapodikdasmen sebagai Operator
b.   Masuk tab GTK dan pilih/klik pada data Individu (nama) Bendahara Sekolah
c.   Klik pada tab “Penugasan” dan pilih “Buat/Ubah Akun PTK”
d.   Silahkan membaca ketentuan dan petunjuk pengisian data akun PTK
e.   Isikan data “username” (email), “password” dan ulangi pada “Konfirmasi Password”, kemudian “Simpan”
f.    Selanjutnya masuk ke data rinci Bendahara Sekolah, cek data tugas tambahan dan pastikan “jabatan” telah dipilih “Bendahara BOS”, cek data nomor SK dan TMT telah diisi dengan benar.  Untuk tugas tambahan yang masih aktif kolom TST harus dikosongkan.

3. Lakukan validasi dan sinkronisasi

Demikian informasi yang kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Mekanisme Penyelenggaraan PPDB Tahun 2019 di sekolah sering mengalami perubahan, hal ini menyesuaikan dengan keadaan yang ada dilapangan guna memenuhi kualitas peserta didik di masing-masing daerah. Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang PPDB TK,SD, SMP, SMA, SMK diterbitkan mengingat kondisi beberapa daerah yang belum dapat melaksanakan secara optimal ketentuan terkait sistem zonasi PPDB 2019/2020.  

PPDB
ilustrasi PPDB
Inti dari Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 adalah merubah ketentuan dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018
  1. jalur  zonasi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung Sekolah; diubah menjadi jalur zonasi paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung Sekolah;
  2. jalur prestasi paling banyak 5% (lima persen) di luar zonasi dari daya tamping Sekolah; diubah menjadi jalur prestasi paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah; dan
  3. jalur  perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah,diubah menjadi jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.


Selengkapnya silahkan download dan baca Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru  (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Demikian informasi terkait Pertunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru  (PPDB)  TK,SD, SMP, SMA, SMK berdasarkan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019. Semoga bermanfaat.

Berikut ini adalah panduan dan langkah-langkah Download Dan Cara Isi E-RKAS/ERKAS Online Kemdikbud. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan Aplikasi RKAS Online yang dinamakan E_RKAS Dikdasmen. Mulai tahun pelajaran 2019/2020 sekolah di lingkan dikdasmen diwajibkan mengisi ERKAS, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4313/D/PR/2019 Tentang Penggunaan Aplikasi E RKAS Dikdasmen 2019/2020


Pengelolaan dana satuan pendidikan yang transparan dan akuntabel merupakan salah satu upaya dalam mencapai pendidikan yang bermutu. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyiapkan Aplikasi RKAS yang terintegrasi secara nasional untuk memfasilitasi satuan pendidikan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah dan sumber lainnya yang diterima oleh satuan pendidikan.

 Surat Edaran Dirjen Dikdasmen tentang Aplikasi E RKAS Dikdasmen 2019/2020

Untuk mendukung implementasi Aplikasi RKAS ini, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah mengeluarkan Surat Edaran nomor: 4313/D/PR/2019 tentang Penggunaan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Surat edaran tersebut ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota seluruh Indonesia agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan hal-hal sebagai berikut:
  1. Menugaskan Tim BOS sebagai Admin pengelola Aplikasi Manajemen RKAS per-bidang pendidikan dasar (SD/SMP) serta bidang pendidikan menengah dan khusus (SMA/SMK/SLB).
  2. Masing-masing Tim BOS provinsi/kabupaten/kota melakukan registrasi pada laman: markas.dikdasmen.kemdikbud.go.id dengan melampirkan SK Tim BOS yang telah ditandatangani oleh pimpinan yang berwenang.
  3. Menugaskan Tim BOS untuk menginput kode rekening yang telah ditetapkan melalui peraturan kepala daerah, paling lambat tanggal 30 September 2019 ke dalam aplikasi manajemen RKAS di laman: markas.dikdasmen.kemdikbud.go.id, serta mengirim file tersebut dalam bentuk excel sesuai dengan format ke surel: [email protected]
  4. Menugaskan Tim BOS untuk berkoordinasi dengan BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah) setempat dalam rangka optimalisasi proses sosialisasi dan pemanfaatan laporan dari Aplikasi RKAS.
  5. Mempersiapkan kegiatan sosialisasi Aplikasi RKAS ke seluruh satuan pendidikan di wilayahnya masing-masing.
  6. Menugaskan kepala sekolah untuk menggunakan Aplikasi RKAS untuk kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban melalui dana Bantuan Operasional Sekolah dan sumber lainnya yang diterima oleh satuan pendidikan.
Demikian informasi yang kami sampaikan, file surat edaran selengkapnya dapat diunduh pada lampiran berita ini. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.
Demikian informasi terkait Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Tentang Penggunaan Aplikasi E RKAS Dikdasmen 2019/2020 (Plus Link Download Aplikasi ERKAS Dikdasmen Terbaru). Semoga ada manfaatnya, terima kasih.

Membuat Kartu Kuning (Kartu Pencari Kerja) Online

Berikut ini adalah Tutorial Lengkap dan langkah-langkah cara membuat Kartu Kuning (Kartu Pencari Kerja) Secara Online. 


Cara Membuat Kartu Kuning Pencari Kerja Secara Online. Kartu kuning adalah kartu tanda pencari kerja yang sering disebut pula dengan kartu AK1. Kartu ini dikeluarkan oleh lembaga pemerintah, Dinas Ketenagakerjaan atau Disnaker, yang dibuat dengan tujuan untuk pendataan para pencari kerja. 


Mengenai fisiknya, meski bernama kartu kuning, kartu ini justru berwarna putih yang mencantumkan beberapa informasi tentang pemiliknya, yaitu nama, nomor induk kependudukan (NIK) KTP, data kelulusan, hingga sekolah dan universitas tempat pencari kerja memperoleh gelar, bergantung pada pendidikan terakhir.

Cara Membuat Kartu Kuning Pencari Kerja Secara Online . Bagi Anda yang pernah melamar pekerjaan, khususnya sebagai pegawai negeri sipil (PNS) atau pegawai di instansi pemerintahan, mungkin pernah membuat kartu kuning, sebagai bagian dari salah satu syarat mengajukan lamaran kerja. Tak hanya untuk keperluan melamar menjadi PNS, terkadang kartu kuning pun diperlukan sebagai syarat untuk mengajukan lamaran ke perusahaan swasta.

Untuk yang belum pernah membuat atau belum tahu apa itu kartu kuning sebagai syarat kerja, Anda sedang berada dalam momen pas karena tengah membaca artikel ini, yang akan mengulas tentang hal tersebut.

Kartu kuning dibuat di daerah kabupaten masing-masing pencari kerja. Pencari kerja hanya bisa membuat kartu kuning di daerah aslinya, yaitu yang tertera di KTP.

Disnaker, di bawah Kementerian Tenaga Kerja, adalah satu-satunya lembaga pemerintah yang bergerak di bidang penyedia tenaga kerja yang sudah resmi bagi perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja baru.

Disnaker akan memberi data calon pencari kerja kepada pihak perusahaan. Data-data pencari kerja ini didapatkan dari nama-nama pencari kerja yang sudah terdaftar dan memiliki kartu kuning.
Terkait hal itu, berikut ini adalah syarat dan cara untuk membuat kartu kuning.

Syarat Membuat Kartu Kuning di Disnaker
Siapkan dokumen-dokumen, umumnya sebagai berikut:
·          Fotokopi ijazah terakhir yang terlegalisasi (bawa juga ijazah asli untuk berjaga-jaga)
·          Fotokopi KTP/SIM (bawa juga KTP asli untuk berjaga-jaga)
·          Fotokopi Akta Kelahiran.
·          Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
·          Dua lembar pas photo berwarna ukuran 3x4 dengan latar belakang warna merah.

Syarat ini pun bergantung pada kebijakan kantor Dinas Ketenagakerjaan di daerah masing-masing. Namun, umumnya syarat-syaratnya seperti yang tertulis di atas.

Cara Buat Kartu Kuning di Disnaker
  1. Datang ke kantor Disnaker setempat.
  2. Cari tempat atau bagian pembuatan kartu kuning/AK-1. Bisa bertanya ke petugas Disnaker.
  3. Serahkan dokumen persyaratan yang diminta.
  4. Anda akan disuruh menunggu selama proses pencetakan kartu kuning.
  5. Anda akan dipanggil untuk mengambil kartu kuning yang sudah dicetak.
  6. Terakhir, legalisasi kartu kuning. Anda akan disuruh oleh petugas untuk menuju ke bagian legalisasi untuk dilegalisasi.
Lalu bagaimana Cara Buat Kartu Kuning secara Online. Berikut ini saatnya Admin kutip informasi tentang Cara Membuat Kartu Kuning Pencari Kerja Secara Online sesuai judul posting di atas. Berikut ini langkah-langkah Cara Buat Kartu Kuning secara Online
  1. Klik situs resmi Dinas Ketenagakerjaan, yaitu http://infokerja.naker.go.id.
  2. Pilih menu daftar.
  3. Isi data. Ada lima kolom yang mesti diisi ketika mendaftar untuk membuat kartu kuning secara online, yakni daftar sebagai siapa, User ID, Email, Nomor telepon, dan kata sandi.
  4. Setelah itu, Anda akan diminta mengisi data, yakni mengenai akun, data diri, pekerjaan, keterampilan, dan pendidikan.
  5. Ketika akun sudah jadi, pastikan Anda sudah mengunggah foto resmi ukuran 3x4.
  6. Ikuti perintah yang ada dan isi semua data yang diminta, jika sudah semua klik tombol save atau simpan.
  7. Apabila sudah sampai pada klik tombol simpan, database Anda sudah tersimpan di Disnaker.
  8. Selanjutnya, Anda tinggal datang ke kantor Disnaker setempat untuk mengambil kartu kuning yang sudah jadi dan sudah dilegalisasi.  Jangan lupa di fotokopi sebanyak yang Anda perlukan. Mintalah legalisasi di kantor Disnaker.
Untuk diketahui, pembuatan kartu kuning tak dipungut biaya. Kartu ini merupakan program dari pemerintah yang dibuat untuk membantu rakyatnya terkait pekerjaan. Anda akan mengeluarkan biaya saat melegalisasi, yaitu uang untuk fotokopi kartu kuning yang akan dilegalisasi.

Demikian informasi tentang Cara Buat Kartu Kuning secara Online. Semoga ada manfaatnya, terima kasih.

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan melalui Permendikbud Nomor 16 Tahun 2019 Tentang  Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik. Sebagaimana disebutkan di atas Permendikbud Nomor 16 Tahun 2019 merupakan peraturan Mendikbud yang merubah peraturan sebelumnya yakni Permendikbud Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik karena dipandang belum memadai dan belum dapat menampung kebutuhan masyarakat.
 
Guru Bersertifikat Pendidik Wajib Linear

Dalam pasal 1 Permendikbud Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik, dinyatakan bahwa Permendikbud No 16/2019 ini mengubah  Lampiran  dalam Peraturan  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran  I,  Lampiran  II, Lampiran  III,  Lampiran  IV,  dan  Lampiran  V  yang merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dengan  Peraturan Menteri ini.

Ditegaskan dalam Pasal 2 Permendikbud Nomor 16 Tahun 2019 Tentang  Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik, bahwa Peraturan  Menteri  ini  (Permendikbud 16/2019) mulai  berlaku  pada  tanggal diundangkan dan memiliki daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2019.

Permendikbud Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik ini memiliki 5 Lampiran yakni Lampiran 1 berisi Ketentuan tentang Kesesuaian Bidang / Mata Pelajaran yang diampu dengan Sertifikat Pendidik Jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), Lampiran 2 berisi Ketentuan tentang Kesesuaian Bidang / Mata Pelajaran yang diampu dengan Sertifikat Pendidik Jenjang Sekolah Dasar (SD), Lampiran 3 berisi Ketentuan tentang Kesesuaian Bidang / Mata Pelajaran yang diampu dengan Sertifikat Pendidik Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), Lampiran 4 berisi Ketentuan tentang Kesesuaian Bidang / Mata Pelajaran yang diampu dengan Sertifikat Pendidik Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), Lampiran 4 berisi Ketentuan tentang Kesesuaian Bidang / Mata Pelajaran yang diampu dengan Sertifikat Pendidik Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Selengkapnya silahkan baca dan download Permendikbud Nomor 16 Tahun 2019 berikut Lampiran 1 sampai dengan 5, melalui link download di bawah ini.

Link Download Permendikbud Nomor 16 Tahun 2019 berikut Lampiran 1 sampai dengan 5 (disini)

Demikian informasi terkait Permendikbud Nomor 16 Tahun 2019 Tentang  Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik. Semoga ada manfaatnya, terima kasih.

sumber : klik disini

Mungkin banyak yang sudah tau tentang bulan apa CPNS 2019 akan dibuka, menurut kabar yang beredar pendaftaran cpns 2019 online akan dibuka pada juni 2019, namun hingga saat ini masih belum ada kepastian, oleh karena itu mari kita simak penjelasan dan info Kabar Terbaru Perkiraan Dibukanya Loker CPNS 2019 berikut ini. 

Kabar Terbaru Perkiraan Dibukanya Loker CPNS 2019
ilustrasi pengumuman pendaftaran cpns

Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor B/617/M.SM.01.00/2019 tentang Pengadaan ASN Tahun 2019 telah di terbitkan terdiri dari 254.173 lowongan CPNS yang terbagi dua yaitu pusat (kementrian / Lembaga) dan daerah.

Menurut informasi dari BKN formasi terdiri dari 46.425 untuk pusat dan 207.748 untuk daerah. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri PANRB Nomor B/617/M.SM.01.00/2019 tentang Pengadaan ASN Tahun 2019, usulan kebutuhan ASN tahun 2019 bagi pemerintah daerah harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan prinsip zero growth, kecuali untuk pemenuhan ASN bidang pelayanan dasar. 

Adapun usulan bagi jabatan pelaksana mesti berpedoman pada peraturan Menteri PANRB Nomor 41 Tahun 2018 tentang nomenklatur Jabatan Pelaksana, dan untuk Jabatan Fungsional diprioritaskan pada jenjang ahli pertama, terampil, dan masih dimungkinkan untuk jenjang pemula.

Rambu untuk pemerintah pusat dalam pengadaan CPNS, usulan mesti memperhatikan kebutuhan peta jabatan yang telah ditetapkan PPK, serta jumlah PNS yang memasuki batas usia pensiun tahun 2019, serta kesediaan anggaran untuk latsar bagi CPNS. Untuk alokasi pegawai, pemerintah pusat mendapat 50 persen untuk CPNS, dan 50 persen untuk PPPK yang diprioritaskan untuk satuan/unit kerja yang dalam pengadaan CPNS tahun 2018 tidak mendapat alokasi tambahan pegawai baru. Ikut terus info tentang Kabar Terbaru Perkiraan Dibukanya Loker CPNS 2019 hanya di www.pgrionline.com, sekian dan semoga bermanfaat. 

Berikut ini adalah isi Petunjuk Teknis (JUKNIS) Penulisan Ijazah RA MI MTs MA 2019 Terbaru - Bapak dan Ibu kepala madrasah MI, MTS, MA, Kementerian Agama telah menerbitkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pengisian Blangko Ijazah MI, MTS, MA (Madrasah - Kemenag) Tahun 2019 Tahun Pelajaran 2018/2019Petunjuk Teknis – Juknis Penulisan Blangko Ijazah RA MI MTS MA (Madrasah – Kemenag) Tahun Pelajaran 2018-2019 ini diterbitkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 2323 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penulisan Blangko Ijazah Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah Dan Madrasah Aliyah Tahun Pelajaran 2018-2019.

Juknis Penulisan Ijazah RA MI MTs MA 2019 Terbaru

Mengapa perlu ditetapkan Petunjuk Teknis – Juknis Penulisan Blangko Ijazah RA MI MTS MA (Madrasah – Kemenag) Tahun Pelajaran 2018-2019 ? Berdasarkan peraturan tersebut hal ini disebabkan karena 1)  Ijazah merupakan dokumen negara yang sah yang diberikan kepada peserta didik yang tclah tamat belajar dan suatu jenjang pendidikan; 2)  bahwa dalam rangka standardisasi dalam penulisan blangko Ijazah perlu diatur petunjuk teknis penulisan blangko Ijazah.

Dalam Pendahuluan Buku Petunjuk Teknis – Juknis Penulisan Blangko Ijazah Madrasah Tahun Pelajaran 2018-2019, dinyatakan bahwa Ijazah merupakan dokumen negara yang sah yang diberikan kepada peserta didik yang telah tamat belajar pada suatu jenjang pendidikan. Karena itu, kebenaran data dan informasi yang tercantum di dalamnya mutlak diperlukan. Ijazah Raudhatul Athfal (RA) diberikan kepada peserta didik yang telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran pada RA dan dinyatakan tamat belajar dan satuan pendidikan RA. Ija.zah Madrasah Ibtidaiyah (MI) diberikan kcpada peserta didik yang telah menyelesaikan seluruh program pendidikan pada Ml dan dinyatakan tamat belajar dan satuan pendidikan MI. Ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTs) diberikan kepada peserta didik yang telah menyelesaikan seluruh program pendidikan pada MTs dan dinyatakan tamat belajar dan satuan pendidikan MTs. Ijazah Madrasah Aliyah (MA) diberikan kepada peserta didik yang telah menyelesaikan seluruh program pendidikan pada MA dan dinyatakan tamat belajar dan satuan pendidikan MA.

Berdasarkan Petunjuk Teknis – Juknis Penulisan Blangko Ijazah RA MI MTS MA (Madrasah – Kemenag) Tahun Pelajaran 2018-2019, Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus pada satuan pcndidikan. (Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014)

Ditegaskan dalam Petunjuk Teknis – Juknis Penulisan Blangko Ijazah RA MI MTS MA 2018-2019, ini bahwa Petunjuk Teknis ini dibuat dengan tujuan membenkan panduan bagi madrasah dan pemangku kepentingan lainnya dalam penulisan blangko Ijazah Tahun Pelajaran 2018-2019.

Petunjuk Umum Penulisan Blangko Ijazah RA MI MTS MA 2018-2019, sesuai buku Petunjuk Teknis – Juknis Penulisan Blangko Ijazah RA MI MTS MA (Madrasah – Kemenag) Tahun Pelajaran 2018-2019 adalah sebagai berikut:
  1. Ijazah RA, MI, MTs, dan MA diterbitkan oleh satuan pendidikan yang telah memiliki izin operasional.
  2. Ijazah RA dicetak satu halaman, sedangkan Ijazah MI, MTs dan MA dicetak bolak-balik, data Siswa di halaman depan dan daftar nilai di halaman belakang.
  3. Ijazah RA, MI, MTs, dan MA, disi oleh panitia yang tetapkan oleh kepala satuan pendidikan.
  4. Ijazah ditulis tangan dengan baik, benar, jelas, rapi, mudah dibaca, dan bersih dengan mcnggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus.
  5. Penulisan bIango ijazah dilakukan sesegara mungkin setelah satuan pendidikan menerima blangko ijazah dan Kabupaten/Kota/Provinsi Setelah ijazah disahkan oleh kepala satuan pendidikan, selanjutnya ijazah dibagikan kepada peserta didik yang berhak menerima ijazah.
  6. Jika terjadi kesalahan dalarn penulisan blangko Ijazah tidak boleh dicoret, ditimpa, atau di tipe.ex dan harus diganti dengan blangko ijazah yang baru.
  7. Blangko Ijazah yang salah dalam penulisan, sebelum dimusnahkan disilang dengan tinta warna merah secara diagonal pada halaman depan dan belakang sebagai tanda bahwa blangko tersebut tidak sah digunakan.
  8. Jika terdapat sisa blangko Ijazah karena rusak dan/atau kesalahan dalam penulisan, Kepala Madrasah harus mengembalikan kepada Kanwil Kemenag Provinsi melalui Kemenag Kabupaten/Kota dengan disertai berita acara yang ditanda tangani oleh kepala satuan pendidikan disaksikan Kemenag Kabupaten/Kota.
  9. Blangko Ijazah yang tersisa, yang rusak dan/atau yang salah dalam penulisan yang terdapat di Kanwil Kemenag Provinsi dimusnahkan oleh Bidang Pendidikan Madrasah/Pendis paling lambat 31 Descmber 2019 atas izin Kepala Kanwil Kemenag Provinsi disertai dengan berita acara pemusnahan blangko Ijazah, selanjutnya dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah.
  10. Jika terjadi kekurangan bIango Ijazah, Kanwil Kemenag Provinsi segera mengajukan surat permohonan penambahan blangko Ijazab ke Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah, selambat-Iambatnya tanggal 30 November 2019.
Lebih lengkap silahkan download dan baca Petunjuk Teknis – Juknis Penulisan Blangko Ijazah RA MI MTS MA (Madrasah – Kemenag) 2018-2019 serta Materi Sosialisasi Juknis Penulisan Blangko Ijazah RA MI MTS MA (Madrasah – Kemenag) 2018-2019.

Link download SK Dirjen tentang Petunjuk Teknis – Juknis Penulisan Blangko Ijazah RA MI MTS MA (Madrasah – Kemenag) 2018-2019 ---disini---

Link download Materi Sosialisasi Juknis Penulisan Blangko Ijazah RA MI MTS MA (Madrasah – Kemenag) 2018-2019 ----disini---

Baca Juga! Petunjuk Pelaksnaan – Juknis PPDB RA MI MTS MA MAK (Madrasah – Kemenag) Tahun Pelajaran 2019/2020 ----DISINI

Demikian info tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pengisian Blanko Ijazah MI, MTS, MA tahun 2019. Semoga bermanfaat, terima kasih.

KPK Larang ASN Terima Gratifikasi Dan Gunakan Mobil Dinas Selama Lebaran, Ini Penjelasannya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan pegawai negeri dan penyelenggara negara untuk menolak gratifikasi terkait hari Idul Fitri, apalagi jika pemberian tersebut  berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.


Dalam Surat Edaran (SE) KPK No. B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019 tanggal 8 Mei 2019 tentang Imbauan Pencegahan Gratifikasi terkait Hari Raya Keagamaan, KPK mengimbau tradisi saling berbagi antara sesama pada hari raya Idul Fitri 1440 H tidak dijadikan alasan melakukan pemberian gratifikasi kepada Penyelenggara Negara.

Penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya maka harus melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak penerimaan gratifikasi untuk menghindari risiko sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang No 20. Tahun 2001 jo. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Permintaan dana sebagai THR atau permintaan sumbangan dan/atau hadiah sebagai THR oleh pegawai negeri/penyelenggara negara, baik atas nama individu atau institusi yang ditujukan kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau pegawai negeri/penyelenggara negara lainnya, tertulis maupun tidak tertulis merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi

Dalam Surat Edaran (SE) KPK No. B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019 tanggal 8 Mei 2019 tentang Imbauan Pencegahan Gratifikasi terkait Hari Raya Keagamaan disebutkan bahwa dihimbau kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara untuk tidak menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya. Imbauan tersebut juga menyebutkan bahwa setiap Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara wajib melaporkan kepada KPK apabila menerima gratifikasi dalam Jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi.

Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak, kadaluarsa dalam waktu singkat dan dalam jumlah wajar dapat disalurkan ke panti asuhan, panti jompo dan pihak lain yang membutuhkan. Syaratnya pegawai negeri/penyelenggara negara harus melaporkan terlebih dahulu kepada masing-masing instansi disertai penjelasan taksiran harga dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya instansi melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK.

Selain menolak gratifikasi, dalam Surat Edaran (SE) KPK No. B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019 tanggal 8 Mei 2019 tentang Imbauan Pencegahan Gratifikasi terkait Hari Raya Keagamaan juga dihimbau kepada pimpinan Instansi atau lembaga negara agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi seperti penggunaan kendaraan dinas operasional untuk kegiatan mudik. Penggunaan fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan kedinasan dan merupakan bentuk benturan kepentingan yang dapa menurunkan kepercayaan masyarakat.

Berikut Salinan Surat Edaran (SE) KPK No. B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019 tanggal 8 Mei 2019 tentang Imbauan Pencegahan Gratifikasi terkait Hari Raya Keagamaan.



Link download Surat Edaran KPK Tentang Himbauan PNS Tidak Menerima Grafitasi dan Tidak Menggunakan Mobil Dinas Untuk Mudik Lebaran ---disini---

Demikian informasi tentang Surat Edaran KPK Tentang Imbauan PNS Tidak Menerima Grafitasi dan Tidak Menggunakan Mobil Dinas Untuk Mudik Lebaran.. Semoga ada manfaatnya, terima kasih.

sumber artikel : klik disini

Berikut ini adalah paparan tentang Cara isi / input / entry Data PIP Di Aplikasi Dapodik  2019 Yang Benar Kriteria Penerima PIP Tahun 2019 adalah Peserta didik pemegang KIP dan Peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti perserta didik: Keluarga penerima PKHKeluarga penerima KKSYatim piatu/yatim/piatu atau panti asuhanAnak putus sekolah yang kembali bersekolahKorban musibah, PHK, daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di LAPAS, dan SMK Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Kemaritiman.

Prosedur Pendataan KIP Tahun 2019 menggunakan Aplikasi Dapodik sebagai berikut:

1.   Peserta didik/orang tua  menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) ke sekolah.
2.   Pihak sekolah menerima KIP dari peserta didik, kemudian mencatat data KIP (nomor KIP, dan nama yang tertera di kartu) serta jika diperlukan meng-copy KIP sebagi arsip.
3.   Petugas pendataan menginputkan data KIP ke Aplikasi Dapodik dan melakukan sinkronisasi.
4.   Data KIP terekam di server Dapodik.

Adapun dalam aplikasi Dapodik, maka atribut dan prosedur pendataan KIP Tahun 2019 adalah sebagai berikut:


Demikian Panduan/Cara Mengisi Data KIP/PIP Tahun 2019 di Aplikasi Dapodik yang bersumber dari Paparan Kebijakan PIP (Program Indonesia Pintar) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019. Semoga bermanfaat dan terimakasih.

sumber artikel : klik disini

Akhirnya Mendikbud Angkat Bicara Tentang Wacana Import Guru

Akhirnya Mendikbud Angkat Bicara Tentang Wacana/Isu/Kontroversi Import Guru, Ini Penjelasannya, Pada awalnya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani berencana akan mengundang guru dari luar negeri untuk menjadi tenaga pengajar di Indonesia. Dalam Musyarawah Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, di Jakarta (9/5/19) Puan mengatakan saat ini Indonesia sudah bekerja sama dengan beberapa negara untuk mengundang para pengajar, salah satunya dari Jerman. 

"Kami ajak guru dari luar negeri untuk mengajari ilmu-ilmu yang dibutuhkan di Indonesia," kata Puan. Pernyataan itu menuai kontroversi karena guru dari luar negeri itu dianggap menggantikan peran guru mengajar di kelas. 


Wacana ini menuai kritik dari beberapa organisasi profesi guru. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Unifah Rasidi, mengatakan tegas menolak impor guru. Menurutnya, ini bisa mengancam nasionalisme dan menganggu rasa keadilan guru honorer. 


“Itu (impor guru) mengancam kesatuan, nasionalisme, dan perbedaan budaya. Lebih baik angkat para guru honorer ini dan melatih profesionalisme mereka serta meningkatkan kesejahteraan mereka,” ucap Unifah.

Namun, jika yang dimaksud adalah pertukaran guru antara Indonesia dengan negara lain, PGRI mendukung. Menurutnya, saling berbagi ilmu mengajar antara guru Indonesia dengan guru di luar negeri, ini sangat baik untuk membuat cara mengajar guru lebih baik lalu menghasilkan murid-murid berkualitas pula. Apalagi, kesempatan guru yang bisa dikirim ke luar negeri jumlahnya cukup banyak. Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI), Muhammad Ramli Rahim. 

Ia mengatakan jumlah guru di Indonesia sudah mencukupi. Jumlah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan lulusannya terus bertambah setiap tahunnya. Menurutnya, daripada melakukan impor guru asing, lebih baik meningkatkan kompetensi dosen-dosen LPTK sebagai penghasil guru.

Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim juga menilai wacana pemerintah mengundang guru dari luar negeri untuk menjadi tenaga pengajar di Indonesia keliru. Ia mengatakan jika impor guru benar-benar terealisasi, artinya pemerintah putus asa dalam memberdayakan guru dalam negeri. "Semestinya guru-guru Indonesia yang baru pulang belajar dari luar negeri inilah yang melatih guru dan mentransfer ilmunya kepada guru-guru di dalam negeri. Ini yang mesti dilakukan, bukan malah berniat mengimpor guru," kata Satriawan. Menanggapi kontroversi itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan guru yang didatangkan dari luar negeri bertujuan untuk melatih guru-guru maupun instruktur yang ada di Tanah Air. 

Ia menjelaskan, yang dimaksud Menko Puan bukan "mengimpor" melainkan mengundang guru atau instruktur luar negeri untuk program Training of Trainers atau ToT. "Salah satu pertimbangan Menko PMK Puan Maharani dengan mendatangkan instruktur atau guru dari luar negeri untuk meningkatkan kemahiran instruktur atau guru Indonesia. Juga bisa lebih efisien dari pada mengirim instruktur atau guru Indonesia ke luar negeri," ujar Muhadjir yang SekolahDasar.Net lansir dari Kabar24. Menurutnya, hal seperti itu bukan sesuatu yang baru. Malaysia pada tahun 1960-an hingga 1980-an mendatangkan guru-guru dari Indonesia ke negaranya, dibandingkan guru-gurunya belajar ke Indonesia. Dengan didatangkannya para guru asing itu, maka akan memiliki beberapa keuntungan seperti biaya yang esien hingga guru atau instruktur asing itu tahu kondisi lapangan di Tanah Air. 


Meski demikian, Muhadjir memastikan pengiriman guru ke luar negeri untuk kursus jangka pendek akan tetap dilakukan pemerintah. Mendikbud berharap program tersebut tetap berlanjut setelah dikirim sebanyak 1.200 guru ke luar negeri. Sehingga target pengiriman guru kursus ke luar negeri sebanyak 7.000 guru tahun ini bisa tercapai.

Sumber: Klik disini


Berikut ini adalah Petunjuk Teknis Pengisian Dan Penulisan Ijazah SD SMP SMA SMK 2019. Dalam proses penulisan blangko ijazah pada pendidikan dasar (SD, SDLB, SMP, SMPLB) dan pendidikan menengah (SMA, SMALB, SMK) di tahun pelajaran 2018/2019 berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 0038/D/HK/2019 tentang Pedoman Bentuk, Spesifikasi Teknis, Tata Cara dan Mekanisme Pengisian Blangko Ijazah Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.


Petunjuk Teknis Pengisian Dan Penulisan Ijazah SD SMP SMA SMK 2019

Download/unduh Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 0038/D/HK/2019 tentang Pedoman Bentuk, Spesifikasi Teknis, Tata Cara dan Mekanisme Pengisian Blangko Ijazah Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah selengkapnya pada tautan yang tersedia di bawah ini. Semoga bermanfaat dan terimakasih.




Semoga bermanfaat. 

sumber : klik diisni


Di bawah ini adalah Isi Lengkap JUKNIS Terbaru Tentang Mekanisme PPDB SD SMP SMA SMK Tahun 2019-2020.

Dalam pelaksanaan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) Tahun Pelajaran 2019/2020 ini masih mengacu pada Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB Pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut ini saya share lengkap isi dari Salinan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.



Awalnya admin ingin menuliskan secara lengkap keseluruhan dari isi juknis tersebut. Namun untuk menyingkat waktu, anda bisa langsung saja Download/unduh selengkapnya Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB Pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK silahkan klik pada tautan yang tersedia di bawah ini:



Demikian semoga bermanfaat dan memberikan sedikit pencerahan tentang bagaimana mekanisme Tentang Peraturan PPDB SD SMP SMA SMK Tahun 2019-2020

Berikut ini kami bagikan info lengkap tentang Mekanisme Dan Petunjuk Teknis/JUKNIS DAK BOP PAUD 2019 sesuai Permendikbud Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2019 yang diterbitkan dalam rangka untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang bermutu, pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus nonfisik bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.


Info Mekanisme Dan Petunjuk Teknis DAK BOP PAUD 2019

Selanjutnya untuk membantu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini yang adil dan lebih bermutu, pemerintah mengalokasikan dana bantuan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah.

Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut DAK Nonfisik BOP PAUD adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini.


Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2019 selengkapnya dapat diunduh pada tautan yang tersedia di bawah ini:


Demikian dan semoga bermanfaat. 

Berikut ini adalah sedikit penjelasan serta link download Download Terlengkap Instrumen Dan Perangkat Akreditasi 2019-2020 SD SMP/MTs SMA/MA SMK TerbaruSesuai dengan moto profesional, tepercaya, dan terbuka serta tagline “akreditasi bermutu untuk pendidikan bermutu”, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) senantiasa berusaha meningkatkan mutu pelayanan, sistem, dan akreditasi sebagai lembaga penjaminan mutu pendidikan. BAN-S/M senantiasa melakukan evaluasi dan inovasi untuk memenuhi empat gatra akreditasi yang bermutu yaitu perangkat, asesor, manajemen, dan hasil-hasil yang bermutu.

Download Terlengkap Instrumen Perangkat Akreditasi 2019-2020 SD SMP/MTs SMA/MA SMK Terbaru

Sebagai lembaga penjaminan mutu pendidikan, BAN-S/M berusaha menjadikan dirinya sebagai lembaga pelayanan publik yang menyediakan informasi dan data akreditasi yang tersedia lengkap (available), mudah diperoleh (accessible), dan bermanfaat (beneficial).

Perubahan tersebut diberlakukan dengan beberapa pertimbangan. Pertama, adanya Standar Nasional Pendidikan yang baru, terutama terkait dengan pemberlakuan Kurikulum 2013 dan penguatan pendidikan karakter. Kedua, kesalahan dan ketidaksesuaian Perangkat dengan keadaan dan praktik penyelenggaraan pendidikan. Ketiga, memperkuat Perangkat dan Sistem Akreditasi sebagai alat utama untuk penilaian mutu, pemetaan, dan penyusunan kebijakan pendidikan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Pusat.

Untuk selengkapnya tentang Instrumen Dan Perangkat Akreditasi SD SMP/MTs SMA/MA SMK 2019-2020 Terbaru silahkan download filenya di bawah ini :
  1. Download Terlengkap Instrumen Dan Perangkat Akreditasi 2019-2020 Jenjang SD DISINI
  2. Download Terlengkap Instrumen Dan Perangkat Akreditasi 2019-2020 Jenjang SMP/MTs DISINI
  3. Download Terlengkap Instrumen Dan Perangkat Akreditasi 2019-2020 Jenjang SMA DISINI
  4. Download Terlengkap Instrumen Dan Perangkat Akreditasi 2019-2020 Jenjang SMK DISINI
Demikian dan semoga bermanfaat. 

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget