PENJELASAN DARI ISU PEMANGKASAN PNS


Pemangkasan jumlah PNS hingga satu juta orang salah satunya untuk menghasilkan SDM muda yang profesional dan berkualitas.

Itu sebabnya, meski pemerintah akan memberlakukan rasionalisasi mulai tahun ini, namun rekrutmen CPNS tetap dilakukan. Tapi, kesempatan hanya diberitakan terbatas, khusus dari lulusan sekolah-sekolah kedinasan, dan juga rekrutmen pegawai tidak tetap.

"Bukan berarti rencana pemangkasan jumlah pegawai selalu diartikan tidak ada peluang rekrutmen CPNS," ujar Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana di kantornya, Kamis (7/1).

Rekrutmen CPNS, lanjutnya, tetap dilakukan‎ di masa mendatang mengingat kebutuhan akan kader-kader muda berkualitas di birokrasi juga tinggi untuk mendukung komitmen peningkatan kualitas layanan publik.

‎"Saat ini Indonesia memiliki bonus demografi yang perlu dimanfaatkan," ujarnya.

Kehadiran bonus demografi berupa generasi-generasi muda dengan kualitas mumpuni, tambahnya, perlu dimanfaatkan. Anak-anak bangsa berkompetensi tinggi harus tetap diberi kesempatan membangun negaranya.

"‎Jadi jangan selalu artikan rencana efisiensi anggaran pegawai dilakukan dengan menutup terus menerus rekrutmen pegawai. Efisiensi bisa dilakukan dengan mengurangi jumlah pegawai yang tidak memiliki kompetensi," pungkasnya.

Pemerintah memastikan rasionalisasi jumlah pegawai di birokrasi akan dilakukan. Pasalnya, jumlah PNS yang ada sekarang sekitar 4,5 juta dinilai masih terlalu banyak.

Ada rencana Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi untuk memangkas jumlah PNS sebanyak satu juta orang hingga 2019.

Itu berarti, jumlah PNS bisa menyusut hingga 3,5 juta. Alternatif lainnya, pemangkasan PNS hanya sekitar 600 ribu orang, sehingga total jumlah idealnya 3,7 hingga 3,8 juta.

Terhadap rencana ini, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, rasionalisasi jumlah pegawai tersebut‎ merupakan bagian langkah efisiensi penggunaan anggaran. Sebab, anggaran belanja pegawai menyita puluhan triliunan rupiah dana APBN.

"Efisiensi di sektor belanja pegawai diharapkan bisa‎ memperbesar dukungan kepada peningkatan kualitas layanan publik," ujar Bima kepada pers, Kamis (7/1).

Meski begitu, menurut Bima Haria, rasionalisasi ini akan dilakukan secara hati-hati. Jangan sampai PNS berkualitas‎ justru yang terjaring dalam proses rasionalisasi sehingga birokrasi merugi.


"‎Proses rasionalisasi dilakukan dengan ekstra hati-hati agar birokrasi tidak rugi karena kehilangan aset SDM yang kompatibel mendukung realisasi kinerja pemerintah," tandasnya.

0 Response to "PENJELASAN DARI ISU PEMANGKASAN PNS"

Post a Comment

Berkomentarlah dengan sopan.. Klik facebook Jika ingin berkomentar dengan menggunakan akun facebook anda

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel