Halloween Costume ideas 2015
January 2019

mendikbud

PPDB 2019 : Sistem Zonasi 2019 Akan DiperketatMenteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, pada pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) pada tahun 2018, belum semua sekolah menggunakan seleksi jarak dalam menerima peserta didik  baru. Tahun lalu masih ditemukan oknum masyarakat yang melakukan penyimpangan dengan menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk mendaftarkan anaknya di sekolah tujuan. Karena itu mulai tahun ini Kemendikbud menerapkan kebijakan baru yang menetapkan bahwa SKTM tidak bisa lagi digunakan sebagai syarat dalam seleksi PPDB.
“Banyak orang mengaku jadi keluarga miskin, yang dipilih adalah sekolah idaman,” ujar Mendikbud saat Taklimat Media tentang PPDB, Selasa (15/1/2019). Menurutnya, hal tersebut bertentangan dengan aturan yang berlaku sehingga tujuan dari kebijakan zonasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Senada dengan Mendikbud, Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan, Chatarina Muliana Girsang mengatakan bahwa seleksi ditentukan dari jarak. “Sekolah wajib menerapkan kuota zonasi minimal 90% termasuk di dalamnya bagi anak-anak tidak mampu.” Ia menjelaskan, seiring dengan tidak berlakunya lagi SKTM dalam proses PPDB, siswa yang tidak mampu dapat melampirkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) maupun kartu lain yang sejenis seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) sebagai penanda keluarga miskin.
Berdasarkan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB, pada pasal 19 disebutkan, kuota paling sedikit 90 persen dalam jalur zonasi termasuk kuota bagi peserta didik tidak mampu dan/atau anak penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif. Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
Mendikbud juga menekankan bahwa basis data keluarga miskin cukup dari penerima KIP atau kartu sejenis baik yang menjadi program pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu, bagi keluarga miskin yang belum memiliki kartu-kartu tersebut, dapat meminta sekolah untuk membuat rekomendasi. Caranya, sekolah pada jenjang sebelumnya melampirkan surat rekomendasi berisi data historis yang menyatakan bahwa benar siswa yang bersangkutan terdaftar sebagai siswa miskin. Dengan begitu, kebijakan zonasi dapat diterapkan lebih optimal. “Saya berharap terjadi perubahan pola melalui kebijakan PPDB tahun ini. Jika dulu siswa mendaftar ke sekolah, sekarang sekolah yang proaktif mendaftar peserta didiknya,” tutur Mendikbud.
Peraturan mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019 merupakan bentuk peneguhan atas kebijakan zonasi yang sudah diterapkan sebelumnya. Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB sekaligus menjadi cetak biru yang akan digunakan Kemendikbud dalam memecahkan masalah yang teridentifikasi ada di sektor formal maupun informal pendidikan agar dapat dicarikan solusinya secara terintegrasi dan menyeluruh.
Mendikbud mengakui banyak polemik yang terjadi di tengah masyarakat dalam menyikapi kebijakan zonasi pada tahun lalu, karena itu Kemendikbud terbuka dengan saran dan kritik, sehingga melakukan penyempurnaan atas pelaksanaan PPDB sebelumnya. Upaya penyempurnaan tersebut salah satunya dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di awal tahun 2019.
“Kita punya waktu lima bulan untuk sosialisasi dan (kita butuh) support dari masyarakat. Kita mengharapkan proses dalam PPDB tahun ini lebih mulus,” ujar Mendiknbud.
Untuk mendukung kebijakan PPDB 2019, Kemendikbud juga telah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk integrasi data kependudukan dan catatan sipil dengan data pokok pendidikan (Dapodik), serta memastikan ketentuan zonasi yang dipersyaratkan berjalan dengan baik. 


Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meminta guru honorer mendapatkan gaji minimal setara Upah Minimum Regional (UMR). Usulan tersebut disampaikan saat rapat bersama Mendikbud Muhadjir Effendy dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.

Mantan Rektor Universitas Muhamadiyah Malang (UMM) itu menerangkan, pemerintah rencananya akan membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada pekan pertama Februari 2018. Lowongan itu dibuka untuk guru honorer. Namun tidak semua guru honorer bisa mengikuti pengangkatan melalui skema PPPK.

"Kemudian kan nanti masih ada tersisa guru honorer. Itu yang kita usulkan kepada bu menteri keuangan agar nanti mereka bisa dipastikan mendapatkan minimun upah minimum regional/UMR di masing masing daerah," kata Mendikbud yang SekolahDasar.Net kutip dari detikcom (27/01/19).

Mendikbud Muhadjir meminta agar anggarannya nanti dimasukkan ke dana alokasi umum (DAU) bukan ke dalam anggaran daerah. Karena jika nanti dibebankan kepada APBD, pihaknya tidak bisa memaksa daerah untuk mengalokasikannya. Jika nanti anggarannya dimasukkan ke dalam DAU, khususnya DAU untuk gaji guru akan bisa kontrol dengan baik.

Menurut Mendikbud Muhadjir,Menteri Keungan Sri Mulyani sepakat akan ditindaklanjuti untuk dipetakan lebih rinci supaya nanti dipastikan bahwa ada ketersediaan dana dan ada orangnya. Anggarannya sendiri belum bisa diperkirakan seberapa besar untuk kebutuhan meningkatkan gaji guru honorer minimal UMR. 

Pemerintah akan mengangkat status guru honorer melalui seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ataupun rekrutmen PPPK. Menurut Mendikbud, saat ini ada sekitar 700.000 guru honorer di seluruh Indonesia. Jumlah guru yang akan menerima gaji minimal UMR pun dilakukan bertahap. 

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan terus mengkaji gaji honorer. Pihaknya akan terus mendiskusikan, membahasnya dengan melihat semua aspek. Bukan hanya masalah gaji yang perlu dibahas, namun juga terkait peningkatan tenaga didik agar lebih berkualitas.

"Ini kan bukan masalah digaji atau tidak, tapi persoalan apakah mereka bisa terus menjadi alat atau sumber daya yang bisa mendidik anak-anak didik kita, kan mereka profesinya guru jadi itu harus terus ditingkatkan, kita membahas cukup banyak aspeknya," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Isi Surat Edaran Terkait Dapodik 2019 ini sengaja kami share agar dapat benar-benar diperhatikan point demi pointnya karena ini sangatlah berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan di sekolah yaitu BOS, Dalam rangka untuk terus meningkatkan kualitas data Dapodik, telah terbit Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 0993/D/PR/2019 tentang tentang Kualitas Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodik).

Adapun isi lengkap Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah (Dirjen Dikdsasmen) Nomor 0993/D/PR/2019 tentang Kualitas Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) tersebut secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/ Kota agar secara aktif memantau progres pengiriman data pokok pendidikan melalui laman http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/progres hingga jumlah Sekolah yang melakukan sinkronisasi mencapai 100% sebelum batas waktu akhir pendataan (cut off) BOS. Perlu kami sampaikan bahwa alokasi dana BOS dihitung berdasarkan jumlah peserta didik di tiap Sekolah yang datanya bersumber dan Dapodik;

2. Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/ Kota melakukan verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran data profil sekolah, rombongan belajar, individu peserta didik, guru dan tenaga kependidikan, dan sarana dan prasarana yang diinputkan ke dalam aplikasi Dapodik. Apabila ditemukan data yang akurasinya diragukan, segera menginstruksikan sekolah untuk melakukan perbaikan data melalui Dapodik. Jika hasil verifikasi, terdapat sekolah yang sudah tidak beroperasi dan tidak melakukan sinkronisasi Dapodik selama 3 semester berturut-turut akan dilakukan penghapusan secara otomatis (solfdelete) dari sistem Dapodik;

3. Apabila dalam pelaksanaan BOS terdapat pelanggaran yang dapat merugikan negara, sekolah, dan/atau peserta didik, oknum yang bersangkutan akan diberikan sanksi oleh aparat/ pejabat yang berwenang. Sanksi akan diberikan dalam berbagai bentuk, di antaranya:
a. penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pemberhentian, penurunan pangkat, dan/atau mutasi kerja);
b. penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu BOS yang terbukti disalahgunakan agar dikembalikan ke Kas Negara;
c. penerapan proses hukum, yaitu proses penyelidikan, penyidikan, dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan BOS;
d. apabila berdasarkan hasil monitoring atau audit sekolah terbukti melakukan penyimpangan atau tidak menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan BOS (termasuk laporan online ke laman BOS di www.bos.kemdikbud.go.Id), Tim BOS Provinsi/ Kabupaten/ Kota dapat meminta secara tertulis kepada bank (dengan tembusan ke sekolah) untuk menunda pengambilan BOS dan rekening sekolah;
e. pemblokiran dana dan penghentian sementara terhadap seluruh bantuan pendidikan yang bersumber daii APBN pada tahun berikutnya kepada provinsi/ kabupaten/ kota, apabila terbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, danlatau golongan;
f. sanksi lainnya sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Untuk mendukung peningkatan kualitas data dimaksud, Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/ Kota dapat melakukan pelatihan. bimbingan teknis, sosialisasi dan layanan teknis Aplikasi Dapodikdasmen, sekaligus memastikan keberadaan sekolah dalarn keadaan aktif beroperasi;

5. Dalam hal sekolah selama 3 (tiga) tahun berturut-turut memiliki siswa kurang dan 60 (enam puluh), dapat dilakukan penggabungan dengan sekolah sederajat terdekat. Sampai dengan dilaksanakannya penggabungan. maka sekolah dimaksud tidak dapat menenima dana BOS reguler. Hal inii dikecualikan untuk (a) Sekolah TerintegrasilSMP Satap dan SDLB/SMPLB/ SMALB/SLB, sekoiah yang berada pada daerah 3T, (b) Sekolah di daerah kumuh atau daerah pinggiran yang peserta didiknya tidak dapat tertampung di sekolah lain di sekitarnya, atau (c) sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang telah memiliki izin operasional minimal 3 (tiga) tahun serta membebaskan iuran bagi seluruh peserta didik.

6. Untuk menjamin kualitas layanan pendidikan dasar dan menengah, mulai Tahun Anggaran 2020 dana BOS hanya akan dialokasikan bagi Satuan Pendidikan yang sudah terakreditasi.

Link Download Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 0993/D/PR/2019 (bisa DISINI)

Demikian informasi terkait Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 0993/D/PR/2019 tentang tentang Kualitas Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodik). Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Sumber artikel : klik disini


Pedoman Program PKP Berbasis Zonasi Dari Kemdikbud. Penyiapan Program PKP yang mempertimbangkan pendekatan kewilayahan, atau dikenal dengan istilah zonasi, dilaksanakan oleh Ditjen GTK mulai dari penyusunan Pedoman Program PKP Berbasis Zonasi, Petunjuk Teknis Program PKB Berbasis Zonasi, Buku Pegangan Pembekalan Narasumber Nasional/Instruktur/Guru Inti Program PKP Berbasis Zonasi, Unit Pembelajaran, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), soal tes awal dan tes akhir serta instrumen penjaminan mutu. Pedoman ini memberikan gambaran utuh tentang Program PKP Berbasis Zonasi. Buku Pegangan Pembekalan Narasumber/Instruktur/Guru Inti memberikan panduan tentang pelaksanaan pelatihan khususnya skenario pelatihannya. Unit Pembelajaran berisi materi pembelajaran dalam satu Kompetensi Dasar disertai dengan contoh latihan/kasus/tugas sesuai dengan berbagai model pembelajaran yang dipilih. RPP yang disusun oleh tim pengembang merupakan contoh RPP berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi.

Zona Peningkatan Kompetensi Pembelajaran 

Zona peningkatan kompetensi pembelajaran pada hakikatnya merupakan bagian dari strategi percepatan pembangunan pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan (Integrasi Pembangunan), melalui pengelolaan pusat kegiatan guru (PKG), kelompok kerja guru (KKG), musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), dan musyawarah guru bimbingan dan konseling (MGBK), yang selama ini dilakukan melalui Gugus atau Rayon, khususnya dalam peningkatan kompetensi pembelajaran, yang terintegrasi secara vertikal dari Satuan Pendidikan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat sesuai dengan kewenangan masing-masing, yang berkesinambungan dari Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar. 

Sejalan dengan pengertian di atas, zona peningkatan kompetensi pembelajaran bertujuan untuk : 
  1. Mewujudkan pemerataan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. 
  2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas peningkatan kompetensi pembelajaran, di mana kegiatan dilakukan secara terintegrasi dalam satu area wilayah dengan mempertimbangkan jarak, akses, dan volume guru yang ikut serta. 
  3. Memudahkan dalam melakukan pemetaan kompetensi, kinerja, serta aktivitas guru. 
  4. Memudahkan dalam melakukan pembinaan terhadap program peningkatan kompetensi guru sesuai dengan hasil pemetaan yang dilakukan. 
  5. Memudahkan dalam melakukan supervisi dan koordinasi peningkatan kompetensi pembelajaran. 
Penetapan zona peningkatan kompetensi pembelajaran dilakukan dengan mempertimbangkan rambu-rambu berikut:
  1. Penetapan zona didasarkan pada pengklasifikasian setiap Satuan Pendidikan menurut definisi/tema zonasi yang akan disusun. 
  2. Penentuan sekolah nominasi pusat zona mempertimbangkan indikator skala nasional, yaitu Akreditasi Sekolah, serta indikator kontrol yang mencakup hasil Ujian Nasional (UN), Uji Kompetensi Guru (UKG), dan Hasil Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP). 
Pada tahap ini, pertimbangan terhadap dukungan sarana dan prasarana dan dukungan peningkatan kompetensi guru menjadi pertimbangan utama. Pertimbangan terhadap dukungan sarana dan prasarana harus mempertimbangkan kelayakan ruang kelas, laboratorium komputer dan laboratorium lainnya, sumber listrik, internet, pelaksana UNBK, sanitasi, perpustakaan, dan sarana pendukung lainnya. Sementara itu, untuk pendukung proses belajar mengajar harus mempertimbangkan faktor-faktor guru yang sudah berkualifikasi, bersertifikasi, guru yang mengajar minimal 24 jam, serta faktor lainnya. c. Perancangan program peningkatan kompetensi pembelajaran yang ada di zona yang telah ditetapkan harus mempertimbangkan karakteristik satuan pendidikan, baik jarak, akses, maupun jumlah dan sebaran guru. d. Pemantauan terhadap wilayah-wilayah zonasi melalui pemberdayaan PKG/KKG/MGMP/MGBK dengan sekolah pusat zona sebagai basis kelompok/zona. 

Pedoman Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi

  1. Pengelolaan Zona Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi 
  2. Pengelolaan zona peningkatan kompetensi pembelajaran dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 
  3. Menetapkan wilayah zona peningkatan kompetensi pembelajaran berdasarkan radius terdekat dengan sekolah yang akan dijadikan tempat kegiatan Program PKP Berbasis Zonasi yang berada di wilayah zonasi yang telah ditentukan. 
  4. Melakukan analisis jumlah guru sesuai bidang tugas yang diampu di masing-masing zona.  
  5. Menetapkan PKG, KKG, MGMP, dan MGBK berdasarkan jumlah keanggotaan pada rentang 10-20 orang per kelompok. 
  6. Melakukan analisis kebutuhan guru inti untuk masing-masing zona.  1) Idealnya setiap bidang atau mata pelajaran (mapel) pada jenis dan jenjang pendidikan diampu oleh seorang guru inti.  Dengan menggunakan pendekatan tersebut, jika jumlah zonasi sebanyak 4.000 dan jumlah jenis guru semua  bidang dan mapel sebanyak 205, maka jumlah kebutuhan guru inti secara nasional adalah sebanyak 820.000 orang

sumber artikel : klik disini


Mulai tahun ajaran 2019/2020, Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) akan diganti dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan integrasi data kependudukan dengan data pendidikan.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, kedua kementerian akan mengintegrasikan data pokok pendidikan (dapodik) di Kemendikbud dengan data kependudukan dan catatan sipil di Kemendagri. Salah satu tujuannya adalah untuk mendukung kebijakan zonasi dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
“Banyak manfaatnya termasuk untuk sistem zonasi  ini. Nanti kita bisa menggunakan sumber data dua-duanya baik dari data kependudukan maupun dapodik. Kami mendapatkan dukungan penuh dari Kemendagri, terutama untuk mengatur sistem PPDB,” ujar Mendikbud saat memberikan keterangan pers setelah pertemuan dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakhrulloh, di Kantor Kemendikbud, Senin (21/1/2019).
Mendikbud menuturkan, melalui integrasi data kependudukan dengan data pendidikan, salah satu hal yang akan diubah dari sistem PPDB tahun ini adalah teknis pendaftaran anak ke sekolah tujuan. Ke depannya, orang tua tidak perlu datang ke sekolah untuk mendaftarkan anaknya. “Nanti kita harapkan dengan dukungan aparat Kemendagri itu justru sekolah bersama-sama dengan aparat desa dan aparat kelurahan mendata anak ini harus masuk sekolah mana, itu ditetapkan oleh pemerintah terutama untuk masuk sekolah negeri,” tuturnya.
Tidak hanya itu, integrasi data tersebut juga bertujuan untuk mendukung tercapainya rencana pemerintah dalam mewujudkan program wajib belajar 12 tahun. Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakhrulloh menjelaskan, Kemendagri mendukung kebijakan pendidikan yang berlaku secara nasional, termasuk zonasi dalam PPDB dan wajib belajar 12 tahun.
Ia menuturkan, setelah dilakukan integrasi data, dengan mengetik NIK di basis data akan keluar data lengkap siswa yang bersangkutan. “Kalau nanti misalnya dia putus sekolah di kelas 5, Pak Menteri (Mendikbud) bisa memerintahkan dinas (pendidikan), aparat, dirjen, atau Mendagri memerintahkan bupati atau walikota untuk mengecek anak ini putus sekolahnya kenapa? Kalau nggak punya biaya, (kita) urus beasiswanya, bisa dari APBN atau APBD,” kata Zudan Arif. Dengan demikian, lanjutnya, pemerintah bisa memastikan wajib belajar 12 tahun bisa dicapai karena anak usia sekolah bisa dilacak dengan basis data kependudukan melalui integrase data.

Integrasi data kependudukan dengan dapodik ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan kerja sama antara Mendikbud Muhadjir Effendy dengan Mendagri Tjahyo Kumolo tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik dalam Lingkup Tugas Kemendikbud pada 10 November 2016 lalu. 

sumber : www.kemdikbud.go.id

Berikut ini adalah mekanisme, syarat, dan pengumuman Pendaftaran P3K/PPPK 2019 Bagi Guru K2 Dan Umum.


Pemerintah akan melakukan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) pada tahun 2019. Pada tahap pertama dikhususkan untuk eks Tenaga Honorer K2 (THK2) pada posisi guru/dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian yang memenuhi syarat. Sedangkan tahap kedua, rekrutmen PPPK untuk formasi umum.


Hal itu disampaikan Menteri PANRB Syafruddin, saat memberi arahan pada acara Sosialisasi PP 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan Rencana Pengadaan P3K Tahap I, di Batam, Rabu (23/01). "Proses rekrutmen dan seleksi PPPK rencananya dimulai bulan Februari 2019," ujarnya.

Menurut rencana, rekrutmen P3K tahun 2019 ini sebanyak 150.000 formasi. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk mengisi formasi Papua dan Papua Barat, serta daerah yang terdampak bencana, yaitu di Palu, Sigi, Donggala, dan Parigi Moutong. Terdapat 48 pemda yang mengalami penundaan seleksi CPNS 2018. "Prinsipnya, dilakukan secara bertahap, tanpa menggangu kontestasi Pilpres dan Pileg serentak, yang akan berlangsung April mendatang," imbuhnya.

Dijelaskan, rekrutmen PPPK bertujuan untuk akselerasi kapasitas organisasi serta mencapai tujuan strategis nasional. Dengan rekrutmen ini, pemerintah akan mendapat pegawai yang memiliki kompetensi teknis tertentu dan bersertifikasi profesional. Tujuan lainnya adalah, mendapatkan pegawai yang langsung didayagunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta mendukung dinamika organisasi. Dengan skema ini, pemerintah juga hendak 'memulangkan' para diaspora untuk berkarya di tanah air.

Menteri Syafruddin menekankan aspek perencanaan, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, promosi jabatan dan rotasi sebagai acuan dalam mempertimbangkan ide dan gagasan yang mendukung regulasi nasional. Selain itu, dalam rekrutmen para abdi negara, pemerintah berpegang pada enam prinsip, yakni kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari KKN, serta tidak dipungut biaya. "Janganlah berpikir parsial dan terkotak, namun harus berorientasi untuk menghadirkan solusi bersama sebagai satu bangsa dan dalam konteks negara," tutupnya.

Syarat batas usia minimal peserta PPPK adalah 20 tahun dan maksimal satu tahun sebelum batas usia pensiun untuk jabatan yang dilamar. Misalnya, untuk tenaga guru yang batas usia pensiunnya 60 tahun, bisa dilamar oleh warga negara Indonesia yang berusia 59 tahun.

Sementara pengadaan PPPK untuk mengisi JPT utama dan JPT madya tertentu yang lowong dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pengisian JPT dalam peraturan perundang-undangan, dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Sedangkan pengadaan PPPK untuk mengisi Jabatan Fungsional (JF) dapat dilakukan secara nasional atau tingkat instansi. 

Rakor ini dihadiri Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja, Staf Khusus Menteri PANRB Bidang Komunikasi Dudy Purwagandi, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun, Kapolda Kepri Brigjen Yan Fitri, Walikota Batam Muhammad Rudi, Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad, serta perwakilan Pemda di seluruh Indonesia yang membidangi tentang SDM Aparatur (sumber menpan.go.id).


Inilah Isi Revisi Jadwal UN SMP/MTs Provinsi Papua, Papua Barat, dan NTT Tahun Pelajaran 2018/2019, Badan Standar Nasional Pendidikan telah mengeluarkan Revisi Jadwal UN SMP/MTs Provinsi Papua, Papua Barat, dan NTT Tahun Pelajaran 2018/2019, pengumuman tersebut bisa anda lihat pada halaman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui akun facebook resminya
Hingga posting ini dibuat untuk sementara admin belum mengetahui secara pasti mengapa Jadwal UN SMP/MTs Provinsi Papua, Papua Barat, dan NTT Tahun Pelajaran 2018/2019 di revisi, namun yang paling penting adalah kita sebagai pelaku dunia pendidikan dituntut untuk dapat bekerja sama dan selalu siap untuk
menyesuaikan dengan peraturan yang ada di pemerintah pusat termasuk juga apabila dikemudian hari terjadi revisi-revisi terhadap peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Untuk lebih jelasnya tentang Revisi Jadwal UN SMP/MTs Provinsi Papua, Papua Barat, dan NTT Tahun Pelajaran 2018/2019 silahkan anda download dokumennya melalui link di bawah ini

Revisi Jadwal UN SMP/MTs Provinsi Papua, Papua Barat, dan NTT Tahun Pelajaran 2018/2019

Itulah posting singkat tentang Revisi Jadwal UN SMP/MTs Provinsi Papua, Papua Barat, dan NTT Tahun Pelajaran 2018/2019, semoga bermanfaat. 

Baru-baru ini muncul kabar tentang sumber dana gaji PPPK yang berasal dari APBD, Jika benar maka inilah dampak yang akan terjadi


Desas-desus tentang sumber dana penggajian PPPK berasal dari APBD melalui Dana Alokasi Umum (DAU) semakin menemui titik terang. Dengan demikian meski pemerintah membuka peluang dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Honorer Menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), namun pengangkatan honorer di beberapa Pemprov atau Kabupaten/kota menghadapi kendala, mari kita simak salinan undangan rapat koordinasi di bawah ini :


Wacana Penggajian PPPK berasal dari APBD dapat dilihat dari Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang harus di tanda tangani oleh Gubernur, Bupati atau Wali kota yang harus diserahkan dalam rapat koordinasi Rencana Pengadaan PPPK tahap 1 tahun 2019 yang rencananya akan dilaksanakan tanggal 23 Januari 2019.



Melihat kondisi tersebut, bagi daerah yang lebih banyak mengandalkan DAU (terutama daerah yang PAD sangat kecil) sangat sulit mengangkat PPPK dalam jumlah yang cukup banyak. Jika Pemda memaksakan untuk melaksanakan Nomor 49 Tahun 2018  tersebut dan membuka peluang pengangkatan honorer, maka akan menambah beban APBD, khususnya dari pos belanja pegawai. Di sisi lain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2019 di beberapa daerah sudah disahkan.

Direktur Jenderal Anggaran Kemkeu Askolani sebagaimana dirlis dalam https://nasional.kontan.co.id mengatakan, Kementerian Keuangan (Kemkeu) memastikan peraturan baru ini tidak akan berdampak pada pengeluaran dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) ke depan. Tenaga honorer umumnya didominasi pegawai daerah. "Jadi, penggajian pegawai daerah (setelah menjadi PPPK) pun nantinya akan masuk ke dalam anggaran APBD," ujar Askolani dalam jumpa media di Nusa Dua, Rabu.

Lebih lanjut Askolani mengatakan, beban APBD akibat adanya aturan baru ini seharusnya tidak begitu berat. Sebab, selama ini sebagian dari penggajian pegawai honorer daerah sudah masuk dalam tanggungan APBD.

Namun tahukah Kemkeu bahwa terdapat ribuan tenaga honorer khususnya guru yang selama ini belum mendapat mendapatkan honor dari pemerintah daerah. Kita berharap pemerintah pusat harus memastikan apakah pemerintah daerah sanggup membayarkan gaji para guru honorer ini nantinya. Jangan nanti pemerintah pusat mengangkat, lalu beban anggaran diserahkan begitu saja ke daerah.

sumber artikel : klik disini

Berikut ini adalah Jadwal Lengkap UNBK dan UNKP 2019 SMP SMA SMK Tahun 2019 yang disebut juga dengan UN. 

Pemerintah telah merilis jadwal Jadwal UNBK 2019 SMP SMA Sederajat Terbaru seiiring diterbitkannya POS UN Tahun 2019 berdasarkan Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan   Nomor: 0047 / P / BSNP / XI / 2018. 

Lalu Apa sebenarnya perbedaan UNBK dan UNKP ? 
UNBK adalah  ujian  yang  menggunakan  komputer  sebagai  media  untuk menampilkan soal dan proses menjawabnya. sedangkan 
UNKP  adalah ujian  nasional  yang menggunakan  naskah  soal  dan Lembar  Jawaban  Ujian  Nasional (LJUN)  berbasis  kertas  dan menggunakan pensil.

Lalu kapan Jadwal UN SMP SMA SMK Tahun 2019 ? Berikut Jadwal UNBK SMP SMA SMK Sederajat Tahun 2019 dan Jadwal UNKP SMA SMK Sederajat Tahun 2019 sesuai POS UN SMP SMA SMK Sederajat Tahun 2019 atau POS UN SMP SMA SMK Tahun Pelajaran 2018/2019.

Jadwal UNBK SMP Tahun 2019
Jadwal UNBK SMP – MTS Tahun 2019 akan dimulai tanggal 22 April 2019. Berikut ini Jadwal lengkap UNBK Utama dan UNBK susulan jenjang SMP – MTS tahun 2019.


Jadwal UNBK SMK Tahun 2019
Jadwal UNBK SMK Tahun 2019 akan dimulai hari Senin tanggal 25 Maret 2019, Berikut ini Jadwal lengkap UNBK utama dan UNBK Susulan jenjang SMK tahun 2019.

Jadwal UNBK SMA Tahun 2019
Jadwal UNBK SMA dilaksanakan mulai hari Senin tanggal 1 April 2019. Berikut Jadwal Lengkap UNBK SMA tahun 2019 termasuk jadwal Susuluan pelaksanaan UNBK SMA 2019.


Jadwal UNKP SMP Tahun 2019 (Jadwal UN SMP Tahun 2019)
Jadwal UNKP SMP Tahun 2019 Sesuai POS UN SMP SMA SMK Sederajat Tahun 2019 atau POS UN SMP SMA SMK Tahun Pelajaran 2018/2019, akan dimulai hari Senin tanggal 22 April 2018. Berikut Jadwal lengkap UNKP Utama dan UNKP Susulan Jenjang SMP.

Jadwal UNKP SMA Tahun 2019 (Jadwal UN SMA Tahun 2019)
Jadwal UNKP SMK Tahun 2019 sesuai POS UN SMP SMA SMK Sederajat Tahun 2019 atau POS UN SMP SMA SMK Tahun Pelajaran 2018/2019, akan dimulai tanggal 1 April 2019. Berikut Jadwal lengkap UNKP utama dan UNKP Susulan Jenjang SMA SMK Tahun 2019.



Demikian informasi tentang Jadwal UN SMP SMA SMK Tahun 2019 meliputi UNBK SMP SMA SMK Tahun 2019 dan UNKP SMP SMA SMK Tahun 2019. Semoga bermanfaat, terima kasih.

Berikut ini kami bagikan info lengkap tentang berapa besaran Daftar Gaji CPNS Dan PNS Golongan II III IV Lengkap


Pasca usainya Tes CPNS/PNS Tahun lalu tentunya banyak dari rekan-rekan semua yang masih penasaran tentang jumlah nominal gaji yang diterima nanti setelah menjadi CPNS hingga PNS. Bagi anda yang penasaran ingin tahu Daftar Gaji Pokok PNS - ASN Tahun 2019 ? Seperti biasanya daftar gaji pokok Pegawai Negeri Sipil ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah  (PP) tentang Kenaikan Gaji Pokok PNS - ASN tahun 2019. Lalu apakah PP tentang Kenaikan Gaji PNS tahun 2019 sudah terbit. Setahu Admin sampai menjelang tahun baru 2019, PP tersebut belum terbit. Namun sebagaimana disampaikan oleh pemerintah dalam Pidato penyampaian RAPBN 2019, pemerintah memastikan akan ada Kenaikan Gaji PNS di tahun 2019.

Sebagaimana telah diketahui publik, pemerintah merencanakan Kenaikan Gaji Pokok PNS tahun 2019 sebesar 5%. Hanya saja realisasinya harus menunggu Peraturan Pemerintah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Keuangan. Melalui PP tersebut kita akan dapat melihat Daftar Gaji Pokok PNS - ASN Tahun 2019. Ada informasi bahwa PP tentang Kenaikan Gaji Pokok PNS tahun 2019 baru selesai bulan Maret yang akan datang atau bahkan bisa mundur. Tetapi jangan khawatir karena berdasarkan pengalaman PP tentang Kenaikan Gaji Pokok PNS berlaku surut hingga awal tahun anggaran. Jadi sekalipun PP tersebut diterbitkan bulan Maret/April namun Kenaikan Gaji Pokok PNS - ASN  diberlakukan dari sejak bulan Januari. Bagi para PNS ini tentunya tidak aneh, mereka sudah mengenal apa yang dimaksud rapel. Ya, jadi nanti para PNS akan mendapat rapel kekuarangan gaji.

Jika Anda sekedar ingin tahu berapa Daftar Gaji Pokok PNS - ASN Tahun 2019 silahkan kalikan sendiri gaji pokok sekarang dengan rencana kenaikan gaji yang pernah anda dengar dari media. Namun, untuk kepastian Daftar Gaji Pokok PNS - ASN Tahun 2019 yang berlaku mari kita secara sabar menunggu diterbitkan Peraturan Pemerintah  (PP) tentang Kenaikan Gaji Pokok PNS tahun 2019

Daftar Gaji Pokok PNS Menurut PP 30 Tahun 2015
Berikut ini tabel Daftar Gaji Pokok PNS tahun 2018 mengacu pada PP 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh  Belas  Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai  Negeri Sipil yang ditanda tangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 4 Juni 2015. 

Berikut ini Daftar Gaji Pokok PNS Tahun 2018 
Untuk golongan I (1) pada PP NO 30 TAHUN 2015 lihat disini
Untuk golongan II (2) mengacu pada PP NO 30 TAHUN 2015 lihat disini
Untuk golongan III (3) mengacu pada PP NO 30 TAHUN 2015 lihat disini
Untuk golongan IV (4)  mengacu pada PP NO 30 TAHUN 2015 lihat disini

Rencana Daftar Gaji Pokok PNS berdasarkan Sistem Penggaji Baru

Sebagaimana diketahui RPP Gaji Tunjangan dan Fasilitas PNS merupakan bagian target peraturan pelaksanaan UU no 4 tentang ASN. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi sudah merampungkan draf atau rancangan peraturan pemerintah (PP) tentang sistem gaji dan tunjangan untuk pegawai negeri sipil. Rencananya, sistem penggajian baru ini akan efektif berlaku mulai 2018.

Dalam RPP Gaji Tunjangan dan Fasilitas PNS, mengacu pada amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, rumusan upah yang diterima bagi PNS alias take home pay hanya akan terdiri dari tiga komponen, yakni gaji pokok, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan. Untuk gaji pokok, akan ada peningkatan rasio atau perbandingan antara besaran gaji terendah PNS dan gaji tertinggi PNS.

Jika RPP Gaji Tunjangan dan Fasilitas PNS ini disahkan dan dapat berlaku di tahun 2018 berikut ini perkiraan Daftar Gaji Pokok PNS 2018 berdasarkan slide Deputi Bidang SDM Kemenpan terkait RPP Gaji Tunjangan dan Fasilitas PNS.



daftar gaji pokok pns 2018 berdasarkan golongan

daftar gaji pokok pns dan tunjangan tahun 2018 berdasar golongan
Catatan : Seperti yang telah kita ketahui bersama untuk Gaji CPNS hanya akan mendapat gaji 80% dari gaji pokok yang telah tertera pada tabel di atas, jadi anda silahkan hitung sendiri. 

Selengkapnya tentang paparan besaran Gaji, tunjangan dan fasilitas PNS silahkan anda download file di bawah ini : 

Memang jika RPP Gaji Tunjangan dan Fasilitas PNS direalisasikan dibeberapa daerah gaji tertinggi PNS ada yang mengalami penurunan dan ada yang mengalami kenaikan. Namun pada umum mengalami kenaikan. Mudahan-mudahan RPP Gaji Tunjangan dan Fasilitas PNS segera disahkan presiden sehingga dapat ditetapkan sebagai Daftar Gaji Pokok PNS di tahun 2019. Harapannya tentu ada kenaikan pokok PNS untuk perbaikan kesejahteraan aparatur negara. 

sumber artikel : klik disini

Berikut ini adalah mekanisme dan cara mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Berdasarkan Juknis DAK Dan Fisik Bidang Pendidikan 2019.

Salah satu  Juknis DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2019 adalah Perpres Nomor 141 Tahun 2018. Arah Kebijakan DAK Bidang Pendidikan sesuai Juknis DAK Fisik Tahun 2019 Berdasarkan Perpres Nomor 141 Tahun 2018 adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa: "setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual,  sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik".


Lebih lanjut ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, dinyatakan bahwa: "(1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. (2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium,  ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan".

Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan melalui pemenuhan standar sarana dan prasarana belajar pada setiap satuan pendidikan sesuai standar nasional pendidikan, sampai saat ini belum terpenuhi seluruhnya. Melalui program DAK Fisik Bidang Pendidikan yang sudah berlangsung sejak tahun 2003 baru menjangkau sebagian dari prasarana dan sarana yang diperlukan oleh setiap satuan pendidikan.

Sehubungan dengan itu Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemerintah Daerah Kota perlu memprioritaskan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan pada setiap satuan pendidikan guna pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Tujuan dan Sasaran DAK Fisik Bidang Pendidikan  Juknis DAK Fisik Tahun 2019 Berdasarkan Perpres Nomor 141 Tahun 2018 dimaksudkan untuk mendanai kegiatan pendidikan yang merupakan urusan pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai prioritas nasional. Tujuan DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah guna mewujudkan pemenuhan standar sarana dan prasarana belajar pada setiap satuan pendidikan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Sasaran DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah satuan pendidikan formal dan nonformal yang belum mencapai standar sarana dan prasarana pendidikan sesuai SNP atau satuan pendidikan yang sesuai kriteria dalam ketentuan ini. Satuan pendidikan dimaksud yaitu berbentuk:
1. Taman Kanak Kanak (TK) yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
2. Sekolah Dasar (SD) yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat;
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat;
4. Sekolah Menengah Atas (SMA) yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat;
5. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat;
6. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)/Sekolah  Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)/Sekolah Luar Biasa (SLB) yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat; dan/atau
7. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

Ruang Lingkup Kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan  Juknis DAK Fisik Tahun 2019 Berdasarkan Perpres Nomor 141 Tahun 2018. Kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan terdiri:
1. DAK Fisik Subbidang Pendidikan SD;
2. DAK Fisik Subbidang Pendidikan SMP;
3. DAK Fisik Subbidang Pendidikan SKB;
4. DAK Fisik Subbidang Pendidikan SMA;
5. DAK Fisik Subbidang Pendidikan SMK; dan
6. DAK Fisik Subbidang Pendidikan SLB.

Rincian masing-masing kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan yaitu sebagai berikut.
1. DAK Fisik Subbidang Pendidikan SD
a. Kegiatan DAK Fisik Reguler Subbidang Pendidikan SD terdiri atas:
1) rehabilitasi prasarana belajar SD meliputi:
a) rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, beserta perabotnya;
b) rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, beserta perabotnya;
c)  rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, beserta perabotnya; dan/atau
d) rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, beserta sanitasinya.

2) pembangunan prasarana belajar SD meliputi:
a) pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya;
b) pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif beserta perabotnya; dan
c)  pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya.

3) pengadaan sarana belajar SD meliputi:
a) pengadaan pengadaan buku koleksi perpustakaan (buku pengayaan, buku referensi, dan buku panduan pendidik);
b) pengadaan sarana pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan (PJOK);
c)  pengadaan peralatan seni budaya; dan
d) pengadaan alat kesenian tradisional.
b. kegiatan DAK Fisik Afirmasi Subbidang Pendidikan SD adalah untuk pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya.

2. DAK Fisik Subbidang Pendidikan SMP
a. Kegiatan DAK Fisik Reguler Subbidang Pendidikan SMP meliputi:
1) rehabilitasi prasarana belajar SMp meliputi:
a) rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
b) rehabilitasi ruang laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) beserta perabotnya;
c)  rehabilitasi ruang laboratorium komputer beserta perabotnya;
d) rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
e) rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
f)  rehabilitasi ruang kantor beserta perabot;
g) rehabilitasi toilet (jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya.

2) pembangunan Prasarana Belajar SMP meliputi:
a) pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya;
b) pembangunan laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) beserta perabotnya;
c)  pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya;
d) pembangunan toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya;
e) pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif      beserta perabotnya.

3) pengadaan Sarana Belajar SMP meliputi:
a) pengadaan peralatan laboratorium  Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Fisika;
b) pengadaan peralatan laboratorium  Ilmu Pengetahuan Alam (lPA) Biologi;
c)  pengadaan peralatan laboratorium komputer;
d) pengadaan peralatan alat peraga Matematika;
e) pengadaan peralatan alat peraga Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS); pengadaan media pendidikan;
g) pengadaan sarana Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK);
h) pengadaan sarana seni budaya;
i)  pengadaan buku koleksi perpustakaan sekolah;
j)  pengadaan alat kesenian tradisional.
b. kegiatan DAK Fisik Afirmasi Subbidang Pendidikan SMP adalah untuk pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya.

3. DAK Fisik Subbidang Pendidikan SKB
Kegiatan DAK Fisik Reguler Subbidang Pendidikan SKB terdiri atas:
a. rehabilitasi Prasarana Belajar SKB meliputi:
1) rehabilitasi ruang kelas/ruang praktik/bengkel kerja dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
2) rehabilitasi ruang penunjang lainnya, beserta perabotnya; dan/atau
3) rehabilitasi toilet (jamban), beserta sanitasinya.
b. pembangunan Prasarana Belajar SKB meliputi:
1) pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya;
2) pembangunan ruang praktik/bengkel kerja baru beserta perabotnya; dan/atau
3) pembangunan toilt (jamban) beserta sanitasinya.
c. pengadaan Sarana Belajar SKB meliputi:
1) pengadaan buku koleksi perpustakaan (buku referensi, buku pengayaan, buku panduan pendidik);
2) pengadaan peralatan pendidikan; dan/atau
3) pengadaan media pendidikan.
d. rehabilitasi prasarana belajar PAUD yaitu rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya.
e. pembangunan prasarana belajar PAUD yaitu RKB beserta perabotnya.
f.  sarana dan prasarana PAUD untuk TK Negeri meliputi:
1) pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD; dan/atau
2) pengadaan buku koleksi PAUD.

4. DAK Fisik Subbidang Pendidikan SMA
a. Kegiatan DAK Fisik Reguler Subbidang Pendidikan SMA terdiri atas:
1) rehabilitasi Prasarana Belajar SMA meliputi:
a) rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya;
b) rehabilitasi ruang laboratorium IPA  dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya;
c)  rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya;
d) rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya;
e) rehabilitasi ruang laboratorium komputer dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya;
f)  rehabilitasi ruang laboratorium bahasa dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya; dan
g) rehabilitasi toilet (jamban)      siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya.
2) pembangunan Prasarana Belajar SMA meliputi:
a) pembangunan RKB beserta perabotnya;
b) pembangunan ruang laboratorium IPA beserta perabotnya;
c)  pembangunan toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya; dan
d) pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif beserta perabotnya.
3) pengadaan Sarana Belajar SMA meliputi:
a) pengadaan peralatan pendidikan;
b) pengadaan media pendidikan;
c) pengadaan sarana PJOK;
d) pengadaan sarana seni budaya; dan/atau
e) pengadaan alat kesenian tradisional.

b. kegiatan DAK Fisik Afirmasi Subbidang Pendidikan SMA
1) pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya;
2) pembangunan asrama siswa beserta perabotnya.

5. DAK Fisik Subbidang Pendidikan SMK
Kegiatan DAK Fisik Penugasan Subbidang Pendidikan SMK, meliputi:
a. pembangunan prasarana dan pengadaan sarana SMK dalam mendukung sektor unggulan meliputi:
1) pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) beserta perabotnya; dan/atau
2) pengadaan peralatan praktik utama/praktik produksi.
b. pembangunan dan pengembangan prasarana dan pengadaan sarana SMK dalam rangka pemerataan kualitas layanan SMK antar wilayah meliputi:
1) pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) beserta perabotnya;
2) pengadaan peralatan praktik utama/praktik produksi;
3) pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya;
4l pembangunan ruang laboratorium beserta perabotnya;
5) pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya;
6) pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif beserta perabotnya;
7) rehabilitasi ruang belajar dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya;
8) rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya; dan/atau
9) pengadaan alat kesenian tradisional.

6. DAK Fisik Subbidang Pendidikan SLB
Kegiatan DAK Fisik Reguler Subbidang Pendidikan SLB mencakup satuan pendidikan SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB yang kegiatannya terdiri atas:
a. rehabilitasi Prasarana Belajar SLB meliputi:
1) rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, beserta perabotnya;
2) rehabilitasi ruang penunjang lainnya dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, beserta perabotnya;
3) rehabilitasi rlrang perpustakaan dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, beserta perabotnya;
4) rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, beserta perabotnya; dan/atau
5) rehabilitasi toilet  (jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya.
b) pembangunan Prasarana Belajar SLB
1) pembangunan RKB beserta perabotnya; dan/atau
2l pembangunan toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya.
c) Sarana Belajar SLB meliputi:
1) pengadaanperalatan pendidikan;
2) pengadaan media pendidikan;
3) pengadaan Sarana PJOK;
4) pengadaan peralatan seni budaya; dan/atau
5) pengadaan alat kesenian tradisional.

Kriteria Lokasi Prioritas DAK Fisik Bidang Pendidikan
Satuan pendidikan yang yang diprioritaskan menjadi sasaran penerima program DAK Fisik Bidang Pendidikan merupakan satuan pendidikan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. kriteria umum
a. masih beroperasi dan proses pembelajaran masih berlangsung;
b. terdaftar resmi yang dibuktikan dengan telah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
c. bangunan berada di atas lahan yang tidak bermasalah/tidak dalam sengketa;
d. bangunan berada di atas tanah dengan hak atas tanahnya:
1) atas nama Pemerintah Daerah/UPTD untuk satuan pendidikan negeri;
2) atas nama yayasan atau badan hukum yang bersifat nirlaba untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
3) khusus untuk Provinsi Papua/Papua Barat hak atas tanah dapat berbentuk lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat oleh pejabat yang berwenang.
e. belum memenuhi standar sarana dan/atau prasarana belajar sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
f.  memiliki kepala satuan pendidikan yang definitif dibuktikan dengan surat keputusan dari pejabat yang berwenang atau badan penyelenggara pendidikan, dan khusus bagi satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat kepala satuan pendidikan tidak boleh dirangkap oleh pembina/ pengurus/ pengawas yayasan/ badan hukum;
g. memiliki komite sekolah, yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala sekolah, kecuali untuk SKB dan TK;
h. memiliki rekening bank atas nama satuan pendidikan penerima program DAK Fisik Bidang Pendidikan;
i.  tidak menerima bantuan untuk prasarana dan sarana yang sama yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun anggaran yang sama; dan
j. telah mengisi atau telah melakukan pemutakhiran data pokok pendidikan secara menyeluruh yaitu untuk:
1) SD/  SMP/  SMA/  SMK/  SLB  pada  lamanhttp://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id; atau
2) SKB dan  PAUD, pada laman  http://dapo.paud-dikmas.kemdikbud.go.id

Kriteria khusus
kriteria prasarana dan sarana pada satuan pendidikan diprioritaskan menjadi sasaran program DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut.
a. DAK Reguler
1) Rehabilitasi prasarana sebagai berikut:
a) jenis prasarana yang akan direhabilitasi terdapat dalam menu kegiatan;
b) kondisi fisik bangunan mengalami tingkat kerusakan di atas 30%  sampai dengan 655;
c) jika kondisi bangunan mengalami tingkat kerusakan di atas 65% dapat dilakukan:
(1) direhabilitasi dengan memperhitungkan biaya sesuai persentase tingkat kerusakan; atau
(2) pembangunan baru kembali dengan syarat telah dilakukan penghapusan asset.
2) Pembangunan prasarana sebagai berikut:
a) Jenis prasarana yang akan dibangun terdapat dalam menu kegiatan;
b) tersedia lahan yang siap bangun dengan luas minimal sesuai kebutuhan jumlah ruang dikali standar luas bangun bersangkutan, tidak mengurangi fungsi lapangan upacara, lapangan olah raga, atau fungsi lain;
c)  pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) bagi satuan pendidikan yang memiliki jumlah rombongan belajar lebih besar daripada jumlah ruang kelas yang tersedia, jumlah ruang belajar belum mencukupi kebutuhan, perlu menambah daya tampung (akses) siswa baru sesuai ketentuan maksimal jumlah rombongan belajar per sekolah dan jumlah siswa per kelas sesuai NSP;
d) pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Inklusif bagi siswa berkebutuhan khusus;
e) pembangunan ruang belajar lainnya dan prasarana penunjang pembelajaran diprioritaskan bagi satuan pendidikan yang belum memiliki sama sekali prasarana dimaksud dan/atau sudah memiliki namun masih mengalami kekurangan; dan
f) pembangunan prasarana belajar yang belum sesuai standar sarana dan prasarana belajar, dengan syarat telah dilakukan penghapusan aset atau proses penghapusan aset sedang berlangsung.
3) Pengadaan sarana sebagai berikut:
a) jenis sarana yang akan diadakan terdapat dalam menu kegiatan;
b) satuan pendidikan belum memiliki sama sekali sarana dimaksud dan/atau sudah memiliki namun jumrahnya masih kurang atau kondisinya tidak layak untuk digunakan;
c)  pengadaan sarana belajar berupa peralatan raboratorium, koleksi perpustakaan, media pembelajaran, dan peralatan pembelajaran lainnya, diprioritaskan bagi satuan pendidikan yang telah tersedia ruangan atau tempat menyimpan; dan
d) pengadaan sarana belajar berupa peralatan PJOK, peralatan    seni dan budaya, dan peralatan kesenian tradisional, diprioritaskan bagi  satuan pendidikan yang menyelenggarakan ekstrakurikuler,  tersedia instruktur/ guru pengajar.

b. DAK Afirmasi
DAK Afirmasi digunakan untuk:
1) pembangunan rumah dinas guru SD/SMP/SMA beserta perabotnya dan sanitasinya;
2) pembangunan asrama siswa SMA beserta perabot dan sanitasinya;
3) satuan pendidikan berada di lokasi Kabupaten di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T), kecamatan perbatasan negara, wilayah transmigrasi, desa sangat tertinggal/tertinggat yang ditetapkan oleh Pemerintah;
4) tersedia lahan yang siap bangun dengan luas minimal sesuai kebutuhan jumlah ruang dikali standar luas bangun bersangkutan, tidak mengurangi fungsi lapangan upacara, lapangan olah raga, atau fungsi lain;
5) rumah dinas guru diprioritaskan bagi SD/SMP/SMA yang belum memiliki rumah dinas atau rumah dinas yang tersedia tidak memadai/darurat serta tidak sesuai dengan standar bangunan; dan
6) asrama siswa diprioritaskan bagi SMA yang belum memiliki asrama siswa atau asrama siswa yang tersedia kondisinya kurang, tidak memadai, darurat, tidak sesuai dengan standar bangunan serta Pemerintah Daerah daerah berkomitmen menyediakan biaya operasionalisasinya melalui APBD atau sumber lain.

c. DAK Penugasan sebagai berikut:
1) jenis prasarana dan sarana yang akan dibangun/diadakan terdapat dalam menu kegiatan;
2) pembangunan prasarana, tersedia lahan yang siap bangun dengan luas minimal sesuai kebutuhan jumlah ruang dikali standar luas bangun bersangkutan, tidak mengurangi fungsi lapangan upacara, lapangan olah raga, atau fungsi lain;
3) pembangunan prasarana dan pengadaan sarana SMK dalam mendukung sektor unggulan berupa pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) beserta perabotnya danlatau pengadaan peralatan praktik utama/praktik produksi, diutamakan bagi SMK di wilayah sektor unggulan dengan urutan prioritas sebagai berikut:
a) kelautan dan perikanan;
b) ketahanan pangan;
c)  pariwisata;
d) energi; dan/atau
e) industri/industrikreatif;
4) pembangunan prasarana dan pengadaan sarana SMK dalam rangka pemerataan kualitas layanan SMK antarwilayah diutamakan bagi SMK yang belum memiliki sama sekali prasarana dan sarana dimaksud, sudah tersedia namun belum mencukupi, atau kondisinya tidak layak, sebagai berikut:
a) pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) beserta perabotnya;
b) pengadaan peralatan praktik utama/praktik produksi;
c)  pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya;
d) pembangunan ruang laboratorium beserta perabotnya;
e) pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya;
f) pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif beserta perabotnya, bagi SMK yang menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus;
g) rehabilitasi ruang belajar beserta perabotnya untuk ruang       belajar dengan kondisi fisik bangunan mengalami tingkat kerusakan antara 30% sampai dengan 65%;
h) rehabilitasi toilet (jamban) beserta sanitasinya, untuk toilet (jamban) dengan kondisi fisik bangunan mengalami tingkat kerusakan antara 30% sampai dengan 65%; dan/atau
i)  pengadaan alat kesenian tradisional, diprioritaskan bagi SMK yang menyelenggarakan ekstrakurikuler, tersedia ruangan/tempat penyimpanan, dan  tersedia instruktur/ guru pengajar.

Selengkapnya silahkan baca dan download Juknis DAK Fisik Tahun 2019 Berdasarkan Perpres Nomor 141 Tahun 2018 -----Disini---

Demikian informasi tentang Juknis DAK Bidang Pendidikan Tahun 2019 Berdasarkan Perpres Nomor 141 Tahun 2018. Semoga bermanfaat, terima kasih.

sumber artikel : klik disini

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget