Halloween Costume ideas 2015
April 2019

Bencana longsor di Dusun 1 Babalembang, Desa Teluk Sungai atau Matasirih RT 05, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Kotabaru, kalimantan selatan, Rabu (24/4/2019) siang tadi sekitar pukul 11:00 wita telah memakan korban jiwa sekitar 26 Rumah Rusak, 7 Korban Tertimbun.

Berdasarkan informasi terbaru dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotabaru, sedikitnya 20 rumah rusak ringan dan 6 rumah tertimbun rata oleh tanah.

Sementara, korban pastinya yang tertimbun longsor yakni Hikmah beserta sang anak. Keduanya, masih dalam pencarian tim BPBD Kotabaru dan Basarnas Banjarmasin.

Adapun, pemilik rumah yang diduga ikut tertimbun longsor berjumlah 5 orang, yaitu Hamsah, Rusman, H. Junaedi, Zainuddin dan Sumaila. “Kebutuhan mendesak saat ini yaitu terkait dengan logistik,” ucap Kepala BPBD Kotabaru, Rusian Ahmadi Jaya.

Tindak yang dilakukan saat ini, yakni asessment korban terdampak melalui alat komunikasi SSB melalui Frequensi 6.2020 USB dan evakuasi serta pencarian korban yang tertimbun tanah longsor.

Adapun kronologis kejadian, kata dia, akibat hujan besar yang tak kunjung reda dari tadi malam mengakibatkan tanah erosi dan terjadi longsor.

Sebanyak 2 orang Babinsa Koramil 12 atas nama Hardani dan Tumino, 2 orang Anggota Polsek atas nama Brigadir Wahyudi dan Brigadir Nugraha dan 2 Orang Staf Kecamatan atas Wahyu dan Ahmad serta satu orang masyarakat telah berangkat ke Matasirih menggunakan kapal pejala.

Sementara itu, Kepala BPBD Kalsel, Wahyuddin mengatakan, pihaknya telah mengirimkan 3 orang personel ke lokasi kejadian. Cuaca disana, kata dia, masih sangat ekstrim.
“Sehingga korban selamat masih belum terdata. Komunikasi masih susah. Bahkan, foto kejadian juga belum dapat,” tutupnya.



Berikut ini adalah Cara Mendapatkan Tunjangan Guru Swasta Bagi Honorer Tahun 2019Mulai tahun ini, setiap guru swasta yang memenuhi syarat berhak atas tunjangan kinerja Rp 1 juta per bulan. Tunjangan ini diberikan setiap bulan bersamaan dengan penerimaan gaji di masing-masing. Semua guru SD dan SMP swasta seluruh Surabaya berkesempatan menikmati tunjangan ini.

Selama ini gaji guru SD dan SMP swasta di Surabaya di kisaran Rp 2,5 juta - Rp 3 jutaan. Mendekati UMK dimana besaran UMK Kota Surabaya Rp 3,9 juta. Sedangkan guru-guru GTT di setiap SD dan SMP negeri di seluruh kota Surabaya telah bergaji setara UMK.

"Kami coba cari cara terbaik untuk tetap memperhatikan setiap pendidik di Surabaya. Para guru swasta ini juga telah mencerdaskan anak didik kita," kata Kepala Beppeko Surabaya Eri Cahyadi.

Saat ini tengah berproses. Tidak hanya pencairan, namun juga masih tengah dicari para guru yang berhak atas tunjangan kinerja tersebut. Meski sesuai data di Dindik Kota Surabaya ada sekitar 1.400 guru SD dan SMP swasta di Surabaya yang berpotensi mendapatkan tunjangan tersebut. 

Siapa yang berhak atas tunjangan kinerja guru itu? Mereka adalah para guru SD dan SMP swasta dengan ijazah minimal S1. Jika ada guru yang belum berijazah sarjana ini tak berhak atas tunjangan kinerja Rp 1 juta.

Selain itu mereka belum menerima tunjangan apa pun. Tidak menerima Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) atau tunjangan lainnya. Kemudian telah memenuhi jam mengajar 24 jam. Minimal para guru ini sudah dua tahun mengajar di satu sekolah secara terus menerus. 

"Satu lagi, guru swasta yang berhak menerima tunjangan Rp 1 juta ini adalah mereka yang berada di sekolah dengan SPP maksimal Rp 200.000 per bulan," kata Eri yang dikutip dari Harian Surya (25/04/19). 

Pemerintah kota Surabaya selama ini telah memberikan anggaran khusus untuk operasional sekolah SD dan SMP swasta. Semacam Bopda namun bantuan operasional sekolah untuk sekolah swasta berupa Jaspel (Jasa Pelayanan).

siswa sd di sekolah
ilustrasi siswa sekolah dasar

Mulai tahun ajaran baru 2019/2020, semua Sekolah Dasar (SD) wajib menghapus mata pelajaran baca tulis dan menghitung (calistung) untuk siswa kelas 1 dan 2. Kebijakan penghapusan calistung untuk kelas rendah SD ini diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang (Jawa Timur). 

Awalnya Dinas Pendidikan Kota Malang hanya akan menerapkan di lima SD percontohan saja. Namun, belakangan kebijakan itu diralat setelah ada berbagai masukan dari para pakar pendidikan. Akhirnya diputuskan semua SD dilarang memberikan pelajaran calistung untuk siswa kelas 1 dan 2.

”Setelah observasi, bertemu pakar pendidikan, dan masukan dari beberapa pihak, akhirnya ya diputuskan semua sekolah (hapus calistung),” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Dra Zubaidah dari Radar Malang (22/04/19).

Pertimbangan tersebut diambil lantaran jika hanya lima sekolah saja yang dipilih, bisa memicu protes orang tua. Ditakutkan, ada protes dari orang tua siswa yang masuk di sekolah noncalistung. Supaya tidak Dianggap percobaan, padahal pemilihan sekolah berdasarkan kemampuan sekolah melatih siswa.

Sementara terkait kurikulum, sudah digodok matang dan siap diterapkan. Intinya, calistung diganti dengan pendidikan karakter. Siswa tidak diajari banyak teori, tapi langsung praktik perilaku yang baik. Termasuk kedisiplinan maupun kesopanan.

”Tidak keluar dari kaidah kurikulum 2013. Yang jelas kami ingin anak-anak ini menikmati masa pertumbuhan mereka,” terang Zubaidah.



Pihaknya juga mengimbau, untuk penerimaan peserta didik baru di seluruh sekolah dasar di Kota Malang jangan ada lagi pemetaan siswa dari tes calistung. Ke-279 SD swasta dan negeri harus sudah siap-siap menerapkan pembebasan calistung.

Sementara, Wali Kota Malang Sutiaji menyatakan kebiajakn ini sendiri sudah masuk dalam rancangan awal rencana strategis Dinas Pendidikan Kota Malang tahun 2019–2023. Ini tidaklah hanya sekadar wacana, akan tetapi menjadi sebuah program yang akan diwujudkan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.

Terkait kontra dari wali murid, sudah dipertimbangkan dengan baik. Ia menyatakan tidak perlu khawatir karena kurikulumnya juga sudah disesuaikan. Menurutnya, tidak bakal anak tidak pintar gara-gara bebas calistung. Dengan tidak adanya calistung, bisa untuk memberikan perhatian pada perkembangan sensor motorik anak-anak.

”Karena di umur-umur itu otak kiri-kanan anak, serta sensor motoriknya lagi bagus-bagusnya. Ini adalah waktu yang tepat untuk menanamkan pendidikan karakter bagi generasi kita,” jelas Sutiaji.

Ketua Dewan Pendidikan Malang Prof Dr M. Amin SPd MSi menyatakan, pengganti kurikulum yang berunsur calistung, nanti bobotnya lebih banyak pendidikan karakter. Perkara efektivitas kurikulum noncalistumg, Ia menyatakan, dipastikan berhasil. Pasalnya, materinya kan sudah disusun oleh tim ahli.

”Ya yang berkaitan dengan masyarakat, lalu sikap, kepatuhan, dan yang berkaitan dengan seperti apa karakter itu. Pengenalan lah namanya,” kata Amin.

Pengumuman Penerimaan Guru SILN 2019

Ingin Pergi Ke Luar Negeri Gratis, Jika anda adalah guru honorer yang berstatus bukan PNS mempunyai kesempatan untuk mengikuti Tes ini. Dalam rangka memenuhi kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan pada Sekolah Indonesia di Luar Negeri, Kementerian Pendldikan dan Kebudayaan membuka kesempatan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan berstatus bukan PNS yang memenuhi persyaratan dan berminat untuk ditugaskan pada Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN). 

PERSYARATAN UMUM 

  1. Warga Negara Indonesia (WNI) 
  2. Usia maksima! saat mendaftar 40 tahun 
  3. Sehat jasmani, rohani dan bebas NARKOBA 
  4. Berkelakuan balk dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap 
  5. Dlutamakan memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) 
  6. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta serta tidak sedang menjalani perjanjian/kontrak kerja/ikatan dinas pada instansi pemerintah.

Selengkapnya tentang semua persyaratan dan mekanisme perekrutan Guru SILN bisa anda lihat pada dokumen di bawah ini : 


Demikian dan semoga bermanfaat. 


Berikut ini adalah info tentang Penetapan 1 Ramadhan Dan 1 Syawal 2019/1440 Versi Muhammadiyah. Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan ini mengumumkan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1440 Hijriah berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai berikut:

1 RAMADAN 1440 H
1)    Ijtimak jelang Ramadan 1440 H terjadi pada hari Ahad Kliwon, 5 Mei 2019 M pukul 05:48:25 WIB.
2)    Tinggi Bulan pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta ( f= -07°48¢ (LS) dan l= 110°21¢BT ) = +05°48¢20² (hilal sudah wujud).
3)    1 Ramadan 1440 Hjatuh pada hari Senin Legi, 6 Mei 2019 M.

1 SYAWAL 1440 H
1)    Ijtimak jelang Syawal 1440 H terjadi pada hari Senin Wage, 3 Juni 2019 M pukul 17:04:46 WIB.
2)    Tinggi Bulan pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta ( f= -07°48¢ (LS) dan l= 110°21¢BT ) = -00°09¢22² (hilal belum wujud).
3)    1 Syawal 1440 H jatuh pada hari Rabu Legi, 5 Juni2019 M.

1 ZULHIJAH 1439 H
1)    Ijtimak jelang Zulhijah 1440 H terjadi pada hari Kamis Pon, 1 Agustus 2019 M pukul 10:14:35 WIB.
2)    Tinggi Bulan pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta ( f= -07°48¢ (LS) dan l= 110°21¢BT ) = +03°15¢41²(hilal sudah wujud).
3)    1 Zulhijah 1440 H jatuh pada hari Jum’at Wage, 2 Agustus 2019 M.

Berdasarkan hasil hisab tersebut maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan:
·          1 Ramadan 2019 (1440 H) jatuh pada hari Senin Legi, 6 Mei 2019 M.
·          1 Syawal 2019 (1440 H) pada hari Rabu Legi, 5 Juni2019 M.
·          1 Zulhijah 2019 (1440 H) jatuh pada hariJum’at Wage, 2 Agustus 2019 M
·          Hari Arafah (9 Zulhijah 1440 H) jatuh pada hari Sabtu Pahing, 10 Agustus 2019 M.
·          Idul Adha (10 Zulhijah 1440 H) jatuh pada hari Ahad Pon, 11 Agustus 2019 M.


Download Maklumat PP Muhammadiyah Tentang Penetapan 1 Ramdhan 2019 (1440 H)  dan Penetapan 1 Syawal 2019 (1440 H) ---DISINI---

Demikian informasi penetapan 1 Ramadhan 2019 (1440 H) dan penetapan 1 Syawal 2019  (1440 H) Versi Muhammadiyah. Semoga bermanfaat. Untuk Anda yang menunggu penetapan 1 Ramadhan 2019 (1440 H) dan penetapan 1 Syawal 2019  (1440 H) Versi Kemenag, silahkan  tunggu sidang Isbat menjelang Ramadhan 2019 dan silahkan  tunggu sidang Isbat menjelang idul fitri atau Syawal 2019.

Berikut ini adalah Info Lengkap tentang Syarat Pendaftaran PPG / Sertifikasi Guru Madrasah tahun 2019Dalam surat Dirjen Pendis Edaran Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : 272/Dt.I.II/2/KP.02.3/4/2019, tanggal  8 April 2019 perihal Persiapan Pelaksanaan PPG dalam Jabatan Tahun  2019, dinyatakan bahwa Pendaftaran Peserta Sertifikasi Guru (PPG) Guru Madrasah Tahun 2019 (Pendaftaran PPG guru di lingkungan Kemenag tahun 2019) dimulai tanggal 10 April sampai dengan 28 April 2019 melalui simpatika.kemenag.go.id

Syarat Pendaftaran PPG / Sertifikasi Guru Madrasah 2019
Ilustrasi Pengumuman Pendaftaran

Apa saja persyaratan Pendaftaran Peserta Sertifikasi Guru (PPG) Madrasah Tahun 2019. Persyaratan dan tata caranya dapat dibaca pada surat edaran tersebut. Berikut ini Isi Surat Edaran Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) Nomor: 272/Dt.I.II/2/KP.02.3/4/2019, tanggal  8 April 2019 perihal Persiapan Pelaksanaan PPG dalam Jabatan Tahun  2019

1.  Tahapan persiapan terdiri dari :
a.   Pemetaan linieritas ijazah S1/D4;
b.   Pendaftaran calon peserta;
c.   Seleksi administrasi;
d.   Seleksi akademik;

2.  Calon peserta PPG dalam Jabatan adalah guru madrasah yang diangat sampai dengan 31 Desember 2015

3.   Guru calon peserta PPG dalam Jabatan yang memenuhi syarat mendaftarkan diri melalui SIMPATIKA (http://simpatika.kemenag.go.id) menggunakan akun masing-masing mulai tanggal 10 April s.d 28 April 2019;
a.   Dokumen ijazah yang di-upload harus berupa scan ijazah asli S1/D-4 dan bukan foto copy, tidak diperbolehkan Akta/S2/S3 atau transkrip;
b.   Perguruan tinggi terdaftar program studinya pada BAN-PT (https://banpt.or.id/direktori/prodi/pencarian_prodi), jika tidakterdaftar/tutup maka wajib melampirkan surat keterangan dari Kopertis atau Kopertais sesuai dengan kewenangannya dan di-upload bersama-sama dengan ijazah (file gambar digabung menjadi satu);
c.   Untuk ijazah yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi Luar Negeri wajib melampirkan surat penyetaraan ijazah dari Dirjen Belmawa Kemenristekdikti atau Dirjen Pendis Kemenag R.I sesuai kewenangannya dan di-upload bersama-sama dengan ijazah (file gambar digabung menjadi satu);
d.   Pemilihan mata pelajaran PPG dalam jabatan wajib berpedoman pada daftar Linieritas Kualifikasi S1/D-4 dengan Program Studi PPG dalam jabatan terlampir;
e.   Ijazah yang program studinya tidak tercantum dalam daftar Linieritas Kualifikasi S1/D-4 dengan Program Studi PPG dalam jabatan terlampir dan ijazah palsu akan ditolak permanen;
f.    Guru-guru yang saat ini memiliki ijazah yang linier sebagaimana diatur dalam daftar linieritas agar melakukan pendaftaran PPG dalam jabatan terlepas dari mata pelajaran yang diampu di madrasah saat ini;
4.   Pelaksanaan Seleksi Akademik akan dilakukan melalui tes online yang meliputi Tes Potensi Akademik (TPA), tes pedagogik, tes bidang studi, dan tes bakat dan minat;
5.   Guru yang belum  lulus seleksi akademik di tahun sebelumnya dapat mendaftar ulang kembali untuk mengikuti pelaksanaan seleksi akademik ditahun ini;
6.   Pelaksanaan seleksi akademik akan dilaksanakan  di Tempat Ujian Kompetensi (TUK) yang waktu dan tempatnya akan ditentukan kemudian;
7.   Hanya guru yang lulus passing grade seleksi akademik yang dapat mengisi kuota Peserta PPG 2019.

Selengkapnya berikut ini salinan Surat Edaran Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: 272/Dt.I.II/2/KP.02.3/4/2019 tentang PPG Guru Kemenag (Guru PAI dan Guru Madrasah Serta Daftar Linearitas PPG Guru PAI dan Madrasah Tahun 2019)


 


Link download Surat Edaran Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: 272/Dt.I.II/2/KP.02.3/4/2019 tentang PPG Guru Kemenag (Guru PAI dan Guru Madrasah Serta Daftar Linearitas PPG Guru  Madrasah Tahun 2019)  DISINI

Demikian Isi Surat Edaran Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: 272/Dt.I.II/2/KP.02.3/4/2019, tanggal  8 April 2019 perihal Persiapan Pelaksanaan PPG dalam Jabatan Bagi Guru Madrasah Tahun  2019 (Guru di lingkungan Kemenag). Semoga bermanfaat, terima kasih.


In a subtle rebuke to his rival’s repeated victory declaration, President Joko “Jokowi” Widodo said on Thursday evening that more than 13 state leaders had congratulated “all Indonesians, as well as Jokowi and Ma’ruf” for the success of the general election on April 17.
He was referring to his running mate Ma’ruf Amin.
“From noon to late afternoon I have received calls from Malaysian Prime Minister Mahathir Mohamad and Singaporean Prime Minister Lee Hsien Loong, as well as Turkish President Erdogan. Ten other [state leaders] have conveyed their congratulations for the big democracy celebration in our country, including the legislative election. They congratulated all Indonesians, as well as Jokowi and Ma’ruf for the success of the general election on April 17,” Jokowi said on Thursday.
At no point in his speech or answers to journalists did Jokowi declare victory, but he confirmed that the congratulations were for him and Ma’ruf and that they were all “special”.
Earlier on Wednesday, his rival Prabowo Subianto declared victory twice and made a third declaration on Thursday, almost at the same time as Jokowi’s declaration.
“Second, we are going to continue waiting, waiting for the official count from the General Elections Commission [KPU], which we hope can be completed as soon as possible. But the available quick counts have given us a clear result. I cannot declare the numbers yesterday because [the samples] were still under 70 percent. But today, because it is already almost 100 percent, we can declare that quick counts from 12 survey institutions have shown that Jokowi-Ma’ruf got 54.5 percent [of the vote] while Prabowo-Sandiaga Uno got 45.5 percent,” Jokowi went on.
Jokowi said quick counts were a scientific method to count an election result, but he reiterated that everyone should wait for the KPU’s official real count. The real count could take about three weeks.
Jokowi said he had sent someone to arrange a meeting with Prabowo and Sandiaga but they had not yet met.

Berikut ini kami bagikan Surat Edaran Mendikbud yang berisi Mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019/2020. 

Surat Edaran Bersama Mendikbud dan Mendagri Tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru. Dalam rangka untuk memberikan pedoman dan acuan pada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru Tahun Ajaran 2019/2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dan Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran Bersama Nomor 1 Tahun 2019 dan Nomor 420/2973/SJ Tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru. Surat Edaran ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia dengan isi surat berupa himbauan untuk membuat kebijakan dengan poin-poin sebagai berikut:

  1. Menyusun petunjuk teknis PPDB yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang PPDB pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
  2. Menetapkan zonasi dalam pelaksanaan PPDB.
  3. Memerintahkan dinas pendidikan berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil dalam menetapkan zonasi.
  4. Memastikan tidak adanya tindakan jual beli kursi/titipan peserta didik/pungutan liar.
  5. Pelaksanaan PPDB di sekolah agar sesuai Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang PPDB pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dan Petnjuk Teknis PPDB yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.
  6. Memastikan sekolah tidak melakukan tes membaca, menulis, dan berhitung dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) Sekolah Dasar.
  7. Memastikan sekolah tidak menjadikan nilai Ujian Nasional (UN) menjadi syarat seleksi untuk jalur zonasi dan perpindahan tugas orang tua/wali dan hasil UN hanya menjadi syarat administrasi dalam PPDB sesuai dengan amanat Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang PPDB pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.


Selengkapnya silahkan download Surat Edaran Bersama Mendikbud dan Mendagri Tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru



Link download Surat Edaran Bersama Mendikbud dan Mendagri Tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru ----disini

Demikian informasi tentang Surat Edaran Bersama Mendikbud dan Mendagri Tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Berikut ini adalah Mekanisme Dan Syarat Pelaksanaan Mutasi Bagi ASN di tahun 2019Peraturan Badan Kepegawaian Negara (Peraturan BKNNomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 197 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.


Berdasarkann Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi PNS (ASN), yang dimaksud Mutasi adalah perpindahan tugas danlatau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.

Dalam Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Perka BKN Nomor 5 Tahun 2019) antara lain ditegaskan bahwa  Mutasi dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.  Mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi. Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.  Selain mutasi karena tugas dan/atau lokasi, PNS dapat mengajukan mutasi tugas dan/atau lokasi atas permintaan sendiri.

 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 (Perka BKN Nomor 5 Tahun 2019

Apa saja Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan mutasi? Mengacu pada Pasal 3 Peraturan Badan Kepegawaian Negara (Peraturan BKNNomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi,  Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan mutasi yaitu:.

  • berstatus PNS;
  • analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi;
  • surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan;
  • surat usul mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
  • surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
  • surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman  disiplin  dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
  • salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan / atau jabatan terakhir;
  • salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  • surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama; dan/atau
  • surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal.

Adapun Format analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi harus dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I  Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 ini.

Dalam Pasal 10 Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Perka BKN Nomor 5 Tahun 2019) ditegaskan bahwa Mutasi PNS atas permintaan sendiri diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
  • memperhatikan pola karier PNS yang bersangkutan;
  • tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  • tidak bertentangan dengan peraturan internal instansi; dan
  • tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan atau proses peradilan yang di tandatangani oleh unit kerja yang menangani kepegawaian.
Selengkapnya silahkan baca dan download Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Perka BKN Nomor 5 Tahun 2019 melalui dokumen yang dapat anda download di bawah ini : 
Link Download Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019  --DISINI--

Demikian informasi tentang Peraturan Badan Kepegawaian Negara (Peraturan BKN) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi PNS / ASN. Semoga ada manfaatnya, terima kasih.

Jokowi

Political parties in the Joko “Jokowi” Widodo-Ma’ruf Amin camp are upbeat that the incumbent will clinch victory in the presidential election, with some party leaders expecting a win of at least 60 percent on Wednesday.
As the exit poll results began to take shape in the afternoon, Jokowi and the executives of his campaign team gathered at the Djakarta Theater to watch a broadcast of the quick-count results on television.
Political parties in the Joko “Jokowi” Widodo-Ma’ruf Amin camp are upbeat that the incumbent will clinch victory in the presidential election, with some party leaders expecting a win of at least 60 percent on Wednesday.
As the exit poll results began to take shape in the afternoon, Jokowi and the executives of his campaign team gathered at the Djakarta Theater to watch a broadcast of the quick-count results on television.
We are optimistic that we will win more than 60 percent of the votes,” said Jokowi-Ma’ruf campaign team executive Moeldoko on Wednesday.
Hanura Party chairman Oesman Sapta Odang said the coalition was upbeat that Jokowi-Ma’ruf would beat rival Prabowo Subianto-Sandiaga Uno by a margin of 10 to 15 percent.
Other high-profile figures, who joined the gathering, included Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) chairwoman Megawati Soekarnoputri, Vice President Jusuf Kalla and Coordinating Maritime Affairs Minister Luhut Pandjaitan, as well as other party leaders.
Jokowi joined tens of millions of voters who cast their ballots in the simultaneous presidential and legislative elections on Wednesday morning. Polling agencies began announcing the quick-count results at 3 p.m. western Indonesian time.

Excessive sedimentation and deforestation are endangering three great lakes in East Kalimantan, namely Semayang, Melintang and Jempang.

Research conducted by the Indonesian Institute of Sciences (LIPI) found the lakes had received at least 100,000 cubic meters of sedimentation each year since 2004.
The heavy sedimentation has led to the disappearance of nine smaller lakes.
“The borders of the nine lakes have disappeared and now it’s difficult to find the lakes. This happened because of the sedimentation and deforestation around the lakes,” a researcher from LIPI, Dede Irving Hartoto, said.
The sedimentation is caused by the ongoing massive deforestation taking place in the upstream section of the Mahakam River, he added.
The opening of new large oil palm plantations around the lakes has also contributed to the sedimentation.
According to LIPI 26 large oil palm plantations have been created around the lakes since 2004.
“During the dry season the lakes will be so dry that cars and motorcycles can cross through them,” a tourist guide, Innal Rahman, said.
However, a contrasting situation occurs when the rainy season arrives and the lakes overflow.
Researcher in rare aquatic species from the Indonesia Conservation group (RASI) Danielle Kreb said in order to prevent conditions in the lakes deteriorating the authorities needed to shore up the sides of the lakes.
Kreb added that education among local people and policymakers was also of the highest importance to raise awareness about the lakes’ condition. Proper education would also promote sustainable measures to protect the lakes such as preventing local fishermen catching fish using poisonous potassium cyanide.
The three lakes are among 15 critical lakes in the country that will be prioritized in ecological revitalization programs. The other lakes include Lake Toba in North Sumatra, Lake Batur in Bali and Lake Limboto in Gorontalo.


Berikut ini adalah Petunjuk dan Panduan Lengkap Cara Pengisian SIHARKA Bagi ASN Berkaitan dengan adanya pelaporan harta kekayaan Aparatul Sipil Negara, maka untuk semua PNS harap mengisi data via online di website siharka.menpan.go.id.
Mengenai tata cara dan panduan mengisi data siharka kami akan share tutorial lengkap pengisian siharka berikut ini :
  1. Silahkan buka alamat http://siharka.menpan.go.id/
  2. Isi username dengan NIP dan password isi sesuai dengan yang telah diberikan oleh masing-masing Instansi
  3. Lengkapi data pribadi dan Ubah password anda
  4. Klik Laporan Baru… isi masing-masing point dengan cara klik panah hijau
  5. Selesai isi formulir, jangan lupa klik SIMPAN
  6. Untuk isian data suami/istri, klik INPUT BARU
  7. Saatnya isi semua Harta Kekayaan…untuk mengisinya klik INPUT BARU
  8. JIka sudah selesai.. dan sudah yakin kebenaran isian tersebut, bisa kita pilih tombol kirim ke Inspektorat.
Atau Untuk lebih jelasnya silahkan baca panduan PDF berikut ini :

Silahkan Download Panduan Lengkapnya DISINI

sumber


Berikut ini adalah penjelasan dan Juknis Pemberdayaan KKG Dan MGMP PAI SD SMP/MTs SMA/SMKPetunjuk  Teknis – Juknis Pengelolaan Bantuan Pemberdayaan KKG-PAI SD, MGMP-PAI SMP dan MGMP-PAI SMA/SMK Tahun  Anggaran 2019. Dalam rangka mendukung upaya peningkatan profesionalisme guru pendidikan agama Islam (PAI) pada Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan SekolahMenengah  Atas  (SMA) dan Sekolah Menengah  Kejuruan  (SMK) melalui Himpunan  Profesi  KKG-PAI SD, MGMP-PAI  SMP  dan MGMP-PAI SMA/SMK, Direktorat Pendidikan Agama Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama akan memberikan Bantuan Pemberdayaan pada Tahun Anggaran 2019 bagi himpunan profesi dimaksud.  Agar bantuan dimaksud dapat dimanfaatkan secara lebih seksama dan terarah, maka perlu disusun Buku Petunjuk Teknis – Juknis Bantuan Pemberdayaan KKG-PAI SD, MGMP-PAI SMP/SMA/SMK Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7248 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemberdayaan KKG-PAI SD, MGMP-PAI SMP dan MGMP-PAI SMA/SMK Tahun Anggaran 2019.


KKG-PAI  SD, MGMP-PAI  SMP  dan MGMP-PAI  SMA/SMK merupakan forum silaturrahim bagi guru PAI padaSD, SMP dan SMA/SMK, yang tujuannya antara lain untuk : (a)  meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru /Guru PAI pada setiap jenjang (SD, SMP dan SMA/SMK), (b)  menyetarakan kompetensi dan propfesionalisme  guru  PAI  pada SD,  SMP  dan  SMA/SMK sehingga  terwujud pemerataan mutu PAI pada jenjang masing-masing, dan (c)  memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi guru PAI dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.  Namun kondisi KKG-PAI SD, MGMP-PAI SMP dan MGMP-PAI SMA/SMK saat ini belum berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya, yang salah satunya hambatannya adalah dikarenakan  tidak  memiliki    atau  kurangnya      dana  operasional  yang  mendukung pengembangan aktifitas kegiatan/ program organisasi tersebut.

Program pemberianBantuan  PemberdayaanKKG-PAI SD, MGMP-PAI SMP dan MGMP-PAI SMA/SMK Tahun Anggaran 2019inisangat penting dan strategis, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah, dimana memposisikan KKG-PAI SD, MGMP-PAI SMP dan MGMP-PAI SMA/SMK sebagai  forum strategis bagi pengembangan kompetensi para gurupadaSD, SMP dan SMA/SMK terutama Guru PAI. Dengan pemberian bantuan kepadaKKG-PAI SD, MGMP-PAI SMP dan MGMP-PAI  SMA/SMK tersebut diharapkan  dapat membantu organisasi tersebut dalam menguatkan fungsi dan tugasnya dalammelakukan pembinaandan pelatihan dalam upaya peningkatan profesionalisme guruPAI padaSD, SMP dan SMA/SMK sebagaimana disebutkan di atas.  Sehingga padaakhirnyaguruPAI padaSD, SMP dan SMA/SMK dapat melaksanakan  tugas pembelajaran PAI  pada SD,  SMP  dan SMA/SMK secara baik,dan benar.

Informasi  yang  akan  diperoleh  dari    Juknis  Pengelolaan  Dana  Bantuan Pemberdayaan KKG-PAI SD, MGMP-PAI SMP dan MGMP-PAI SMA/SMK Tahun Anggaran2019 ini, adalah latar belakang pemberian bantuan, landasan hukum,  tujuan pemberian  bantuan,  sasaran  bantuan,  pelaksanaan/mekanisme  pemberian  bantuan, pemanfaatan/penggunaan dana bantuan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

Harapannya bahwa  dengan  tersedianya  Juknis  Pengelolaan  Dana  Bantuan Pemberdayaan KKG-PAI SD, MGMP-PAI SMP dan MGMP-PAI SMA/SMK Tahun 2019 ini, akan mempermudah bagi setiap penerima bantuan untuk mengelola dana yang diterimanya secara baik dan benar, sehingga dana tersebut  dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien serta tepat gunadalam menjalankan kegiatan yang keberlanjutan serta aktifitas organisasiKKG-PAI SD, MGMP-PAI SMP dan MGMP-PAI SMA/SMK tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Mekanisme Pengajuan Permohonan
1.  Persyaratan KKG-PAI SD, MGMP-PAI SMP dan MGMP-PAI SMA/SMK  yang mengajukan permohonan  harus :
a. Sudah  Memiliki  kepengurusan    yang  telah  disahkan  oleh    Kepala  Kantor Wilayah  Kemenag  (KKG-PAI  SD,  MGMP-PAI  SMP  dan  MGMP-PAI SMA/SMK Provinsi); dan  Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (KKG-PAI  SD,  MGMP-PAI  SMP  dan  MGMP-PAI  SMA/SMK Kabupaten/Kota);
b. Organisasi  profesi  kependidikan  yang  aktif,  dengan  ditandai  adanya  surat keterangan  dari  Kepala  Kanwil  Kemenag  Provinsi/Kepala  Kantor  Kemenag Kabupaten/Kota sesuai wewenangnya (lampiran 1).
c. Memiliki profil organisasi  KKG-PAI SD, MGMP-PAI SMP dan MGMP-PAI SMA/SMK, yang minimal berisikan tentang kondisi kelembagaan, data guru , data guru binaan, dan program kegiatan yang akan dan sudah dilaksanakan minimal telah berlangsung selama 2 tahun terakhir (lampiran 2).
d. Mempunyai alamat sekretariat dalam melaksanakan aktifitas organisasinya
e. Mengajukan  permohonan  Dana    Bantuan  Pemberdayaan  KKG-PAI  SD, MGMP-PAI SMP dan MGMP-PAI SMA/SMK  tahun anggaran 2019, yang ditandatangani  oleh  Ketua  dan  disetujui  dan  diketahui  oleh   Kabid PAIS/PAKIS/PENDIS untuk KKG-PAI SD, MGMP-PAI SMP dan MGMP-PAI SMA/SMK Provinsi, atau Kasi PAIS/PAKIS/PENDIS untuk KKG-PAI  SD, MGMP-PAI SMP dan MGMP-PAI SMA/SMK Provinsi kabupaten/kota.
f.  Menyerahkan proposal pelaksanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan, dengan data pendukung minimal berupa : TOR, Rencana Anggaran Belanja (RAB), nomor rekening Bank,  dan daftar kebutuhan operasional  KKG-PAI SD, MGMP-PAI SMP dan MGMP-PAI SMA/SMK.
g. Memenuhi administrasi keuangan yang dibutuhkan dan ditetapkan.

2.  Seleksi
Seleksi dilakukan melalui penilaian terhadap proposal  dan administrasi  yang diajukan oleh masing-masing KKG-PAI SD, MGMP-PAI SMP dan MGMP-PAI SMA/SMK yang mengajukan permohonan  dana Bantuan Pemberdayaan KKG-PAI SD, MGMP-PAI SMP dan MGMP-PAI SMA/SMK Tahun Anggaran 2019.

3.  Penetapan penerima bantuan
Penerima  dana  Bantuan  Pemberdayaan  KKG-PAI  SD,  MGMP-PAI  SMP  dan MGMP-PAI  SMA/SMK  Tahun  Anggaran  2019  ditetapkan  dengan  Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam untuk dana DIPA Ditjen Pendis (pusat) atau Surat Keputusan Kepala Kanwil /Surat Keputusan Kakan kemenag untuk dana daerah, sesuai dengan keberadaan dana bantuan pada DIPA masing-masing.

Ket. Pengajuan  dan  proposal  harus  sudah  diterima per tanggal  22 April 2019.

Selengkapnya silahkan baca dan download Petunjuk Teknis- Juknis Pengelolaan Bantuan Pemberdayaan KKG-PAI SD, MGMP-PAI SMP dan MGMP-PAI SMA/SMK Tahun  Anggaran 2019.



Link download Juknis Bantuan Pemberdayaan KKG-PAI SD, MGMP-PAI SMP/SMA/SMK Tahun Anggaran 2019  ---DISINI---

Demikian informasi tentang Petunjuk Teknis- Juknis Bantuan Pemberdayaan KKG-PAI SD, MGMP-PAI SMP/SMA/SMK Tahun Anggaran 2019. Semoga ada manfaatnya, terima kasih. 


Berikut ini adalah Petunjuk Teknis / JUKNIS Lengkap Tentang Bantuan Pemberdayaan POKJAWAS PAI 2019. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme pengawas pendidikan agama Islam(PAI) melalui Pokjawas PAI, makauntuk mendukung upaya tersebut Direktorat Pendidikan Agama Islam akan memberikan Bantuan PemberdayaanPokjawas PAIpada Tahun Anggaran 2019.  Agar bantuan dimaksud dapat dimanfaatkan secara lebih seksama dan terarah. 

Oleh karena itu perlu disusun Juknis Pemberian Bantuan Pemberdayaan  Pokjawas PAI Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Pendidikan Islam Nomor 7249 Tahun 2019 Tentang Petunjuk TeknisPemberian Bantuan Pemberdayaan Pokjawas PAI Tahun Anggaran 2019.

Adapun tujuan pemberian Bantuan Pemberdayaan pokjawas PAI ini adalah  untuk mendukung  kegiatan yang  mengupayakan  peningkatan kompetensi dan profesionalisme pengawas PAI melalui organisasi profesi pengawas yaitu  Kelompok  Kerja  Pengawas yang  disingkat  dengan POKJAWAS-PAI.    Bantuan  ini  diberikan  kepada  Pokjawas-PAI, karena lembaga ini merupakan wadahbagi pengawas PAI dalam mengembangkan profesinya.

Tingkatan berhasil  atau  tidaknya penyelenggaraan  pendidikan agama  Islam pada  sekolah yang bermutu, berkaitan dengan tingkat kompetensi dan profesionalisme Guru dan Pengawas PAI.  Lebih utama lagi bagi pengawas, karena pengawas PAI memiliki peran sangat penting dan  strategis dalam  meningkatkan  profesionalisme  Guru Pendidikan Agama Islam. Begitu pentingnya peran pengawas Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan mutu Pendidikan Agama Islam yang menjadi bagian upaya dalam peningkatan mutu pendidikan nasional, maka tuntutan dan tanggung jawab yang harus dimiliki pengawas PAI juga menjadi lebih besar.

Pemberian  bantuan kepada pokjawas ini diharapkan dapat membantu organisasi pokjawas dalam menguatkan fungsi pengawas PAI dalam melaksanakan tugas supervisi akademik dan manajerial PAI pada sekolah  secara  efektif  dan  efisien, serta agar  dapat  melakukan pembimbingan dan pelatihan peningkatan profesionalisme guru PAI.

Mekanisme Pengajuan Permohonan
1.  Persyaratan POKJAWAS PAI  yang mengajukan permohonan  harus :
a. Sudah Memiliki kepengurusan  yang telah disahkan oleh  Direktur Pendidikan Agama Islam (POKJAWAS-PAI NASIONAL); Kepala Kantor Wilayah  Kemenag  (POKJAWAS-PAI  PROVINSI),  Kepala  Kantor Kementerian  Agama  Kabupaten/Kota  (POKJAWAS-PAI KABUPATEN/KOTA).
b. Organisasi profesi kependidikan yang aktif, dengan ditandai adanya surat  keterangan  dari  Direktur  PAI/Kepala  Kanwil  Kemenag Provinsi/Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota  (lampiran 1).
c. Memiliki profil organisasi  POKJAWAS PAI, yang minimal berisikan tentang kondisi kelembagaan, data pengawas, data guru binaan, dan program kegiatan yang akan dan sudah dilaksanakan minimal telah berlangsung selama 2 tahun terakhir (lampiran 2).
d. Mempunyai  alamat  sekretariat  dalam  melaksanakan  aktifitas organisasinya
e. Mengajukan permohonan Dana  Bantuan Pemberdayaan POKJAWAS-PAI  tahun anggaran 2019, yang ditandatangani oleh Ketua Pokjawas PAI  dan  disetujui  dan  diketahui  oleh  Kasubdit  PAUD/TK  sebagai pembina  untuk  POKJAWAS-PAI  NASIONAL,  atau  Kabid PAIS/PAKIS/PENDIS  untuk  POKJAWAS  PAI  Provinsi,  atau  Kasi PAIS/PAKIS/PENDIS untuk POKJAWAS PAI  kabupaten/kota.
f.  Menyerahkan  proposal  pelaksanaan  program/kegiatan  yang  akan dilaksanakan,  dengan  data  pendukung  minimal  berupa  :  TOR, Rencana Anggaran Belanja (RAB), nomor rekening Bank,  dan daftar kebutuhan operasional  pokjawas PAI.
g. Memenuhi administrasi keuangan yang dibutuhkan dan ditetapkan

2.  Seleksi
Seleksi dilakukan melalui penilaian terhadap proposal dan administrasi  yang diajukan oleh masing-masing POKJAWAS PAI yang mengajukan permohonan  dana Bantuan Pemberdayaan Pokjawas PAI Tahun Anggaran 2019.

3.  Penetapan penerima bantuan
Penerima  dana  Bantuan  Pemberdayaan  POKJAWAS-PAI Tahun Anggaran 2019 ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam untuk dana DIPA Ditjen Pendis (pusat) atau Surat Keputusan  Kepala  Kanwil  /Surat  Keputusan  Kakankemenag  untuk dana daerah;  sesuai  dengan  keberadaan  dana  bantuan  pada  DIPA masing-masing.

Ket. Pengajuan  dan  proposal  harus  sudah  diterima per tanggal  22 April 2019.

Selengkapnya silahkan baca dan download Petunjuk Teknis – Juknis Pemberian Bantuan  Pemberdayaan (Kelompok Kerja Pengawas) Pokjawas Pendidikan  Agama  Islam (PAI) Tahun Anggaran 2019.




Link download Juknis Pemberian Bantuan  Pemberdayaan  Pokjawas PAI Tahun Anggaran 2019  ---DISINI---

Demikian informasi tentang Petunjuk Teknis- Juknis Pemberian Bantuan  Pemberdayaan  Pokjawas PAI Tahun Anggaran 2019. Semoga ada manfaatnya, terima kasih.

Berikut ini kami bagikan tentang cara Mudah Lihat Hasil Akreditasi Sekolah PAUD SD SMP SMA SMK 2019. 


Cara Cek Akreditasi Sekolah PAUD, SD, SMP, SMA/SMK dan Pendidikan Masyarakat

Bagi sekolah baik Tingkatan PAUD, Dasar, Menengah, maupun Pendidikan Masyarakat yang telah melakukan Pengisian Akreditasi di SISPENA PAUD dan PNF untuk tingkat PAUD dan PNF pada tahun 2018 kemaren, tentu saja ingin mengetahui hasil dari proses akreditasi tersebut. Meskipun dari beberapa sekolah sudah mengetahui hasil akreditasinya, tapi alangkah baiknya kita secara langsung cek akreditasi tersebut. Karena untuk cek hasil akreditasi sekolah sangat mudah, cepat dan akurat. 
 
Dengan mengetahui hasil akreditasi secara langsung dan ditambah hasilnya memuaskan tentu saja menjadi hal yang sangat menggembirakan bagi sekolah-sekolah yang telah melakukan pengajuan akreditasi, karena pada akhirnya usaha yang telah dilakukan bisa dikatakan seluruh civitas sekolah ikut serta sibuk mengurus data-data untuk proses akreditasi hasilnya telah diketauhi langsung ditambah hasilnya memuaskan bahkan ada yang sangat memuaskan. 

Oleh karena itu, untuk membantu rekan sekalian memeriksa atau cek akreditasi sekolah, berikut ini admin bagikan informasinya. 

Cara Cek Hasil Akreditasi Sekolah PAUD, SD, SMP, SMA/SMK dan Pendidikan Masyarakat:

Untuk cek akreditasi sekolah dapat dilakukan dengan 2 cara sebagai berikut:


Berikut ini cara cek hasil akreditasi melalui sekolah.data.kemdikbud:

1. Silahkan akses halaman sekolah.data.kemdikbud, link nya sebagai berikut:
 

  
 Masuk di halaman Sekolah Data Kemdikbu, silahkan isikan:
- Kabupaten/Kota Sekolah
- Jenjang Sekolah
- Kecamatan Sekolah
- Status Sekolah
- serta Isikan NPSN atau Nama Sekolah (saran dari admin silahkan NPSN sekolah yang diisikan)

Jika data sekolah sudah diisi, silahkan klik Tombol Cari Sekolah.

2.  Selanjutnya masuk di halaman Pencarian Sekolah seperti gambar dibawah ini. 
Apabila pengisian identitas seperti poin no.1 benar, maka di bawah Kotak Perbandingan kita akan melihat "1 Sekolah" artinya data sekolah tersebut ditemukan. Apabila yang muncul "0 Sekolah" berarti rekan sekalian salah dalam pengisian data sekolah pada poin no. 1, silahkan perbaiki kembali.


Selanjutnya, silahkan klik pada tombol Lihat seperti gambar diatas. 

3. Kemudian masuk di halaman Lihat Detail Sekolah, disini kita bisa melihat Hasil Akreditasi sekolah kita pada Bagian Detail Sekolah (Dapodik) Klik Disini. 
Untuk sekedar informasi, hasil data akreditasi yang tampil aalah Per Semester Data : 2017/2018 -2 (Tahun Ajaran 2017/2018).





Cek hasil akreditasi sekolah di halaman Sekolah Data Kemdikbud telah berhasil dilakukan. 
Selanjutnya, bagi jenjang pendidikan PAUD yang ingin cek hasil akreditasi sekolah juga dapat dilakukan pada halaman seperti berikut ini. 


Berikut ini cara cek hasil akreditasi sekolah PAUD melalui laman jendela.data.kemdikbud.

1. Silahkan akses halaman BAN PAUD dan PNF


Selanjutnya, masuk di halaman BAN PAUD-PNF silahkan klik pada tombol Akreditasi. 
Masuk di halaman Data Akreditasi BAN PAUD dan PNF. 

Silahkan isikan:
- Kabupaten/Kota Sekolah
- Status Sekolah
- Tahun Akreditasi
- Satuan/Program
- Status Akreditasi
- Status Kadaluarsa
- Serta isikan NPSN atau Nama Sekolah.



Jika sudah di isisilahkan klik tombol Cari. 

Berikut ini adalah hasil cek sekolah, kebetulan data sekolah yang saya  masukkan tidak ditemukan datanya.  Tapi seperti ini lah gambaran hasil nantinya.



Demikianlah informasi yang dapat admin bagikan, semoga bermanfaat buat rekan semuanya. Salam semangat dan salam satu data. 

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget