Halloween Costume ideas 2015
May 2019

Berikut ini adalah isi Petunjuk Teknis (JUKNIS) Penulisan Ijazah RA MI MTs MA 2019 Terbaru - Bapak dan Ibu kepala madrasah MI, MTS, MA, Kementerian Agama telah menerbitkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pengisian Blangko Ijazah MI, MTS, MA (Madrasah - Kemenag) Tahun 2019 Tahun Pelajaran 2018/2019Petunjuk Teknis – Juknis Penulisan Blangko Ijazah RA MI MTS MA (Madrasah – Kemenag) Tahun Pelajaran 2018-2019 ini diterbitkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 2323 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penulisan Blangko Ijazah Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah Dan Madrasah Aliyah Tahun Pelajaran 2018-2019.

Juknis Penulisan Ijazah RA MI MTs MA 2019 Terbaru

Mengapa perlu ditetapkan Petunjuk Teknis – Juknis Penulisan Blangko Ijazah RA MI MTS MA (Madrasah – Kemenag) Tahun Pelajaran 2018-2019 ? Berdasarkan peraturan tersebut hal ini disebabkan karena 1)  Ijazah merupakan dokumen negara yang sah yang diberikan kepada peserta didik yang tclah tamat belajar dan suatu jenjang pendidikan; 2)  bahwa dalam rangka standardisasi dalam penulisan blangko Ijazah perlu diatur petunjuk teknis penulisan blangko Ijazah.

Dalam Pendahuluan Buku Petunjuk Teknis – Juknis Penulisan Blangko Ijazah Madrasah Tahun Pelajaran 2018-2019, dinyatakan bahwa Ijazah merupakan dokumen negara yang sah yang diberikan kepada peserta didik yang telah tamat belajar pada suatu jenjang pendidikan. Karena itu, kebenaran data dan informasi yang tercantum di dalamnya mutlak diperlukan. Ijazah Raudhatul Athfal (RA) diberikan kepada peserta didik yang telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran pada RA dan dinyatakan tamat belajar dan satuan pendidikan RA. Ija.zah Madrasah Ibtidaiyah (MI) diberikan kcpada peserta didik yang telah menyelesaikan seluruh program pendidikan pada Ml dan dinyatakan tamat belajar dan satuan pendidikan MI. Ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTs) diberikan kepada peserta didik yang telah menyelesaikan seluruh program pendidikan pada MTs dan dinyatakan tamat belajar dan satuan pendidikan MTs. Ijazah Madrasah Aliyah (MA) diberikan kepada peserta didik yang telah menyelesaikan seluruh program pendidikan pada MA dan dinyatakan tamat belajar dan satuan pendidikan MA.

Berdasarkan Petunjuk Teknis – Juknis Penulisan Blangko Ijazah RA MI MTS MA (Madrasah – Kemenag) Tahun Pelajaran 2018-2019, Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus pada satuan pcndidikan. (Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014)

Ditegaskan dalam Petunjuk Teknis – Juknis Penulisan Blangko Ijazah RA MI MTS MA 2018-2019, ini bahwa Petunjuk Teknis ini dibuat dengan tujuan membenkan panduan bagi madrasah dan pemangku kepentingan lainnya dalam penulisan blangko Ijazah Tahun Pelajaran 2018-2019.

Petunjuk Umum Penulisan Blangko Ijazah RA MI MTS MA 2018-2019, sesuai buku Petunjuk Teknis – Juknis Penulisan Blangko Ijazah RA MI MTS MA (Madrasah – Kemenag) Tahun Pelajaran 2018-2019 adalah sebagai berikut:
  1. Ijazah RA, MI, MTs, dan MA diterbitkan oleh satuan pendidikan yang telah memiliki izin operasional.
  2. Ijazah RA dicetak satu halaman, sedangkan Ijazah MI, MTs dan MA dicetak bolak-balik, data Siswa di halaman depan dan daftar nilai di halaman belakang.
  3. Ijazah RA, MI, MTs, dan MA, disi oleh panitia yang tetapkan oleh kepala satuan pendidikan.
  4. Ijazah ditulis tangan dengan baik, benar, jelas, rapi, mudah dibaca, dan bersih dengan mcnggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus.
  5. Penulisan bIango ijazah dilakukan sesegara mungkin setelah satuan pendidikan menerima blangko ijazah dan Kabupaten/Kota/Provinsi Setelah ijazah disahkan oleh kepala satuan pendidikan, selanjutnya ijazah dibagikan kepada peserta didik yang berhak menerima ijazah.
  6. Jika terjadi kesalahan dalarn penulisan blangko Ijazah tidak boleh dicoret, ditimpa, atau di tipe.ex dan harus diganti dengan blangko ijazah yang baru.
  7. Blangko Ijazah yang salah dalam penulisan, sebelum dimusnahkan disilang dengan tinta warna merah secara diagonal pada halaman depan dan belakang sebagai tanda bahwa blangko tersebut tidak sah digunakan.
  8. Jika terdapat sisa blangko Ijazah karena rusak dan/atau kesalahan dalam penulisan, Kepala Madrasah harus mengembalikan kepada Kanwil Kemenag Provinsi melalui Kemenag Kabupaten/Kota dengan disertai berita acara yang ditanda tangani oleh kepala satuan pendidikan disaksikan Kemenag Kabupaten/Kota.
  9. Blangko Ijazah yang tersisa, yang rusak dan/atau yang salah dalam penulisan yang terdapat di Kanwil Kemenag Provinsi dimusnahkan oleh Bidang Pendidikan Madrasah/Pendis paling lambat 31 Descmber 2019 atas izin Kepala Kanwil Kemenag Provinsi disertai dengan berita acara pemusnahan blangko Ijazah, selanjutnya dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah.
  10. Jika terjadi kekurangan bIango Ijazah, Kanwil Kemenag Provinsi segera mengajukan surat permohonan penambahan blangko Ijazab ke Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah, selambat-Iambatnya tanggal 30 November 2019.
Lebih lengkap silahkan download dan baca Petunjuk Teknis – Juknis Penulisan Blangko Ijazah RA MI MTS MA (Madrasah – Kemenag) 2018-2019 serta Materi Sosialisasi Juknis Penulisan Blangko Ijazah RA MI MTS MA (Madrasah – Kemenag) 2018-2019.

Link download SK Dirjen tentang Petunjuk Teknis – Juknis Penulisan Blangko Ijazah RA MI MTS MA (Madrasah – Kemenag) 2018-2019 ---disini---

Link download Materi Sosialisasi Juknis Penulisan Blangko Ijazah RA MI MTS MA (Madrasah – Kemenag) 2018-2019 ----disini---

Baca Juga! Petunjuk Pelaksnaan – Juknis PPDB RA MI MTS MA MAK (Madrasah – Kemenag) Tahun Pelajaran 2019/2020 ----DISINI

Demikian info tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pengisian Blanko Ijazah MI, MTS, MA tahun 2019. Semoga bermanfaat, terima kasih.

KPK Larang ASN Terima Gratifikasi Dan Gunakan Mobil Dinas Selama Lebaran, Ini Penjelasannya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan pegawai negeri dan penyelenggara negara untuk menolak gratifikasi terkait hari Idul Fitri, apalagi jika pemberian tersebut  berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.


Dalam Surat Edaran (SE) KPK No. B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019 tanggal 8 Mei 2019 tentang Imbauan Pencegahan Gratifikasi terkait Hari Raya Keagamaan, KPK mengimbau tradisi saling berbagi antara sesama pada hari raya Idul Fitri 1440 H tidak dijadikan alasan melakukan pemberian gratifikasi kepada Penyelenggara Negara.

Penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya maka harus melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak penerimaan gratifikasi untuk menghindari risiko sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang No 20. Tahun 2001 jo. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Permintaan dana sebagai THR atau permintaan sumbangan dan/atau hadiah sebagai THR oleh pegawai negeri/penyelenggara negara, baik atas nama individu atau institusi yang ditujukan kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau pegawai negeri/penyelenggara negara lainnya, tertulis maupun tidak tertulis merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi

Dalam Surat Edaran (SE) KPK No. B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019 tanggal 8 Mei 2019 tentang Imbauan Pencegahan Gratifikasi terkait Hari Raya Keagamaan disebutkan bahwa dihimbau kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara untuk tidak menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya. Imbauan tersebut juga menyebutkan bahwa setiap Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara wajib melaporkan kepada KPK apabila menerima gratifikasi dalam Jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi.

Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak, kadaluarsa dalam waktu singkat dan dalam jumlah wajar dapat disalurkan ke panti asuhan, panti jompo dan pihak lain yang membutuhkan. Syaratnya pegawai negeri/penyelenggara negara harus melaporkan terlebih dahulu kepada masing-masing instansi disertai penjelasan taksiran harga dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya instansi melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK.

Selain menolak gratifikasi, dalam Surat Edaran (SE) KPK No. B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019 tanggal 8 Mei 2019 tentang Imbauan Pencegahan Gratifikasi terkait Hari Raya Keagamaan juga dihimbau kepada pimpinan Instansi atau lembaga negara agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi seperti penggunaan kendaraan dinas operasional untuk kegiatan mudik. Penggunaan fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan kedinasan dan merupakan bentuk benturan kepentingan yang dapa menurunkan kepercayaan masyarakat.

Berikut Salinan Surat Edaran (SE) KPK No. B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019 tanggal 8 Mei 2019 tentang Imbauan Pencegahan Gratifikasi terkait Hari Raya Keagamaan.



Link download Surat Edaran KPK Tentang Himbauan PNS Tidak Menerima Grafitasi dan Tidak Menggunakan Mobil Dinas Untuk Mudik Lebaran ---disini---

Demikian informasi tentang Surat Edaran KPK Tentang Imbauan PNS Tidak Menerima Grafitasi dan Tidak Menggunakan Mobil Dinas Untuk Mudik Lebaran.. Semoga ada manfaatnya, terima kasih.

sumber artikel : klik disini

Berikut ini adalah paparan tentang Cara isi / input / entry Data PIP Di Aplikasi Dapodik  2019 Yang Benar Kriteria Penerima PIP Tahun 2019 adalah Peserta didik pemegang KIP dan Peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti perserta didik: Keluarga penerima PKHKeluarga penerima KKSYatim piatu/yatim/piatu atau panti asuhanAnak putus sekolah yang kembali bersekolahKorban musibah, PHK, daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di LAPAS, dan SMK Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Kemaritiman.

Prosedur Pendataan KIP Tahun 2019 menggunakan Aplikasi Dapodik sebagai berikut:

1.   Peserta didik/orang tua  menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) ke sekolah.
2.   Pihak sekolah menerima KIP dari peserta didik, kemudian mencatat data KIP (nomor KIP, dan nama yang tertera di kartu) serta jika diperlukan meng-copy KIP sebagi arsip.
3.   Petugas pendataan menginputkan data KIP ke Aplikasi Dapodik dan melakukan sinkronisasi.
4.   Data KIP terekam di server Dapodik.

Adapun dalam aplikasi Dapodik, maka atribut dan prosedur pendataan KIP Tahun 2019 adalah sebagai berikut:


Demikian Panduan/Cara Mengisi Data KIP/PIP Tahun 2019 di Aplikasi Dapodik yang bersumber dari Paparan Kebijakan PIP (Program Indonesia Pintar) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019. Semoga bermanfaat dan terimakasih.

sumber artikel : klik disini

Akhirnya Mendikbud Angkat Bicara Tentang Wacana Import Guru

Akhirnya Mendikbud Angkat Bicara Tentang Wacana/Isu/Kontroversi Import Guru, Ini Penjelasannya, Pada awalnya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani berencana akan mengundang guru dari luar negeri untuk menjadi tenaga pengajar di Indonesia. Dalam Musyarawah Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, di Jakarta (9/5/19) Puan mengatakan saat ini Indonesia sudah bekerja sama dengan beberapa negara untuk mengundang para pengajar, salah satunya dari Jerman. 

"Kami ajak guru dari luar negeri untuk mengajari ilmu-ilmu yang dibutuhkan di Indonesia," kata Puan. Pernyataan itu menuai kontroversi karena guru dari luar negeri itu dianggap menggantikan peran guru mengajar di kelas. 


Wacana ini menuai kritik dari beberapa organisasi profesi guru. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Unifah Rasidi, mengatakan tegas menolak impor guru. Menurutnya, ini bisa mengancam nasionalisme dan menganggu rasa keadilan guru honorer. 


“Itu (impor guru) mengancam kesatuan, nasionalisme, dan perbedaan budaya. Lebih baik angkat para guru honorer ini dan melatih profesionalisme mereka serta meningkatkan kesejahteraan mereka,” ucap Unifah.

Namun, jika yang dimaksud adalah pertukaran guru antara Indonesia dengan negara lain, PGRI mendukung. Menurutnya, saling berbagi ilmu mengajar antara guru Indonesia dengan guru di luar negeri, ini sangat baik untuk membuat cara mengajar guru lebih baik lalu menghasilkan murid-murid berkualitas pula. Apalagi, kesempatan guru yang bisa dikirim ke luar negeri jumlahnya cukup banyak. Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI), Muhammad Ramli Rahim. 

Ia mengatakan jumlah guru di Indonesia sudah mencukupi. Jumlah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan lulusannya terus bertambah setiap tahunnya. Menurutnya, daripada melakukan impor guru asing, lebih baik meningkatkan kompetensi dosen-dosen LPTK sebagai penghasil guru.

Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim juga menilai wacana pemerintah mengundang guru dari luar negeri untuk menjadi tenaga pengajar di Indonesia keliru. Ia mengatakan jika impor guru benar-benar terealisasi, artinya pemerintah putus asa dalam memberdayakan guru dalam negeri. "Semestinya guru-guru Indonesia yang baru pulang belajar dari luar negeri inilah yang melatih guru dan mentransfer ilmunya kepada guru-guru di dalam negeri. Ini yang mesti dilakukan, bukan malah berniat mengimpor guru," kata Satriawan. Menanggapi kontroversi itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan guru yang didatangkan dari luar negeri bertujuan untuk melatih guru-guru maupun instruktur yang ada di Tanah Air. 

Ia menjelaskan, yang dimaksud Menko Puan bukan "mengimpor" melainkan mengundang guru atau instruktur luar negeri untuk program Training of Trainers atau ToT. "Salah satu pertimbangan Menko PMK Puan Maharani dengan mendatangkan instruktur atau guru dari luar negeri untuk meningkatkan kemahiran instruktur atau guru Indonesia. Juga bisa lebih efisien dari pada mengirim instruktur atau guru Indonesia ke luar negeri," ujar Muhadjir yang SekolahDasar.Net lansir dari Kabar24. Menurutnya, hal seperti itu bukan sesuatu yang baru. Malaysia pada tahun 1960-an hingga 1980-an mendatangkan guru-guru dari Indonesia ke negaranya, dibandingkan guru-gurunya belajar ke Indonesia. Dengan didatangkannya para guru asing itu, maka akan memiliki beberapa keuntungan seperti biaya yang esien hingga guru atau instruktur asing itu tahu kondisi lapangan di Tanah Air. 


Meski demikian, Muhadjir memastikan pengiriman guru ke luar negeri untuk kursus jangka pendek akan tetap dilakukan pemerintah. Mendikbud berharap program tersebut tetap berlanjut setelah dikirim sebanyak 1.200 guru ke luar negeri. Sehingga target pengiriman guru kursus ke luar negeri sebanyak 7.000 guru tahun ini bisa tercapai.

Sumber: Klik disini


Berikut ini adalah Petunjuk Teknis Pengisian Dan Penulisan Ijazah SD SMP SMA SMK 2019. Dalam proses penulisan blangko ijazah pada pendidikan dasar (SD, SDLB, SMP, SMPLB) dan pendidikan menengah (SMA, SMALB, SMK) di tahun pelajaran 2018/2019 berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 0038/D/HK/2019 tentang Pedoman Bentuk, Spesifikasi Teknis, Tata Cara dan Mekanisme Pengisian Blangko Ijazah Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.


Petunjuk Teknis Pengisian Dan Penulisan Ijazah SD SMP SMA SMK 2019

Download/unduh Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 0038/D/HK/2019 tentang Pedoman Bentuk, Spesifikasi Teknis, Tata Cara dan Mekanisme Pengisian Blangko Ijazah Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah selengkapnya pada tautan yang tersedia di bawah ini. Semoga bermanfaat dan terimakasih.




Semoga bermanfaat. 

sumber : klik diisni


Di bawah ini adalah Isi Lengkap JUKNIS Terbaru Tentang Mekanisme PPDB SD SMP SMA SMK Tahun 2019-2020.

Dalam pelaksanaan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) Tahun Pelajaran 2019/2020 ini masih mengacu pada Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB Pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut ini saya share lengkap isi dari Salinan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.



Awalnya admin ingin menuliskan secara lengkap keseluruhan dari isi juknis tersebut. Namun untuk menyingkat waktu, anda bisa langsung saja Download/unduh selengkapnya Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB Pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK silahkan klik pada tautan yang tersedia di bawah ini:



Demikian semoga bermanfaat dan memberikan sedikit pencerahan tentang bagaimana mekanisme Tentang Peraturan PPDB SD SMP SMA SMK Tahun 2019-2020

Berikut ini kami bagikan info lengkap tentang Mekanisme Dan Petunjuk Teknis/JUKNIS DAK BOP PAUD 2019 sesuai Permendikbud Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2019 yang diterbitkan dalam rangka untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang bermutu, pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus nonfisik bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.


Info Mekanisme Dan Petunjuk Teknis DAK BOP PAUD 2019

Selanjutnya untuk membantu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini yang adil dan lebih bermutu, pemerintah mengalokasikan dana bantuan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah.

Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut DAK Nonfisik BOP PAUD adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini.


Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2019 selengkapnya dapat diunduh pada tautan yang tersedia di bawah ini:


Demikian dan semoga bermanfaat. 

Berikut ini adalah sedikit penjelasan serta link download Download Terlengkap Instrumen Dan Perangkat Akreditasi 2019-2020 SD SMP/MTs SMA/MA SMK TerbaruSesuai dengan moto profesional, tepercaya, dan terbuka serta tagline “akreditasi bermutu untuk pendidikan bermutu”, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) senantiasa berusaha meningkatkan mutu pelayanan, sistem, dan akreditasi sebagai lembaga penjaminan mutu pendidikan. BAN-S/M senantiasa melakukan evaluasi dan inovasi untuk memenuhi empat gatra akreditasi yang bermutu yaitu perangkat, asesor, manajemen, dan hasil-hasil yang bermutu.

Download Terlengkap Instrumen Perangkat Akreditasi 2019-2020 SD SMP/MTs SMA/MA SMK Terbaru

Sebagai lembaga penjaminan mutu pendidikan, BAN-S/M berusaha menjadikan dirinya sebagai lembaga pelayanan publik yang menyediakan informasi dan data akreditasi yang tersedia lengkap (available), mudah diperoleh (accessible), dan bermanfaat (beneficial).

Perubahan tersebut diberlakukan dengan beberapa pertimbangan. Pertama, adanya Standar Nasional Pendidikan yang baru, terutama terkait dengan pemberlakuan Kurikulum 2013 dan penguatan pendidikan karakter. Kedua, kesalahan dan ketidaksesuaian Perangkat dengan keadaan dan praktik penyelenggaraan pendidikan. Ketiga, memperkuat Perangkat dan Sistem Akreditasi sebagai alat utama untuk penilaian mutu, pemetaan, dan penyusunan kebijakan pendidikan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Pusat.

Untuk selengkapnya tentang Instrumen Dan Perangkat Akreditasi SD SMP/MTs SMA/MA SMK 2019-2020 Terbaru silahkan download filenya di bawah ini :
  1. Download Terlengkap Instrumen Dan Perangkat Akreditasi 2019-2020 Jenjang SD DISINI
  2. Download Terlengkap Instrumen Dan Perangkat Akreditasi 2019-2020 Jenjang SMP/MTs DISINI
  3. Download Terlengkap Instrumen Dan Perangkat Akreditasi 2019-2020 Jenjang SMA DISINI
  4. Download Terlengkap Instrumen Dan Perangkat Akreditasi 2019-2020 Jenjang SMK DISINI
Demikian dan semoga bermanfaat. 

Info Penerimaan Gaji 13 THR PNS, NON PNS, Dan Pensiunan 2019

Berikut ini adalah info lengkap tentang mekanisme penerimaan Gaji 13 THR PNS, NON PNS, Dan Penerima Pensiun PNS TNI POLRI Tahu 2019.

Pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 35, 36, 37, 38 yang mengatur tentang mekanisme, jadwal, dan besaran penerimaan tunjangan gaji ke 13 dan THR PNS, NON PNS, Dan Penerima Pensiun PNS TNI POLRI Tahu 2019.

Selengkapnya tentang PP tersebut bisa anda langsung download filenya di bawah ini :

PP NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAAN PENGHASILAN KETIGA BELAS KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL

PERATURAN PEMERINTAH – PP NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL

PP NOMOR 36 TAHUN 2019 TENTANG THR PNS, TNI, POLRI, PEJABAT NEGARA, PENERIMA PENSIUN, DAN PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2019


Demikian dan semoga bermanfaat. Silahkan bagikan artikel ini jika bemanfaat untuk membantu rekan-rekan kita yang sedang mencari informasi tentang Info Penerimaan Gaji 13 THR PNS, NON PNS, Dan Pensiunan 2019.

Berikut ini kami bagikan Info Jadwal Pencairan TPG TW I II III IV 2019 Terbaru, kapan Penyaluran atau Pencairan Sertifikasi – TPG Guru Triwulan 1, 2, 3 dan 4 tahun 2019 ? Ternyata Jadwal Pencairan TPG Guru Triwulan 1, 2, 3 dan 4 tahun 2019 sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan - PMK Nomor  48/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik yang baru ditetapkan pada tanggal 5 April 2019 dan telah diundangkan pada tanggal 9 April 2019. 


Berdasarkan PMK Nomor  48/PMK.07/2019, terkait Jadwal Pencairan atau Penyaluran TPG Guru Triwulan 1, 2, 3 dan 4 tahun 2019 dapat dilihat pada Pasal  24, yang menyatakan bahwa Penyaluran Dana TPG PNSD, Dana Tamsil Guru PNSD, dan Dana  TKG  PNSD dilaksanakan  secara triwulanan,  dengan ketentuan  sebagai  berikut:
a .  triwulan  I  paling cepat  bulan  Maret sebesar  30% (tiga puluh persen)  dari pagu alokasi;
b.  triwulan  II  paling cepat  bulan  Juni sebesar  25% (dua  puluh lima persen)  dari pagu alokasi;
c.  triwulan  III paling cepat  bulan  September  sebesar  25% (dua puluh  lima persen)  dari pagu alokasi;  dan
d.  triwulan  IV  paling cepat  bulan  November  sebesar  20% (dua puluh  persen)  dari pagu alokasi.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka Jadwal Pencairan Sertifikasi – TPG Guru Triwulan 1, 2, 3 dan 4 tahun 2019 adalah sebagai berikut:
Jadwal Penyaluran / Pencairan TPG Guru Triwulan 1 tahun 2019 adalah bulan April – Mei 2019.
Jadwal Penyaluran / Pencairan TPG Guru Triwulan 2 tahun 2019 adalah bulan Juni – Agutus  2019.
Jadwal Penyaluran / Pencairan TPG Guru Triwulan 3  tahun 2019 adalah bulan September – Oktober 2019.
Jadwal Penyaluran / Pencairan  TPG Guru Triwulan 4 tahun 2019 adalah bulan November – Desember 2019.


 Jadwal Penyaluran / Pencairan TPG Guru Triwulan 1, 2, 3 dan 4 tahun 2019
Selain mengatur tentang Penyaluran Dana TPG Guru tahun 2019, pasal 24 PMK Nomor  48/PMK.07/2019 juga mengatur penyaluran atau pencairan Dana Tamsil Guru PNSD dan Dana TKG  PNSD. Apa itu Dana Tamsil dan Dana TKG PNSD ? Dana Tamsil Guru PNSD atau Dana Tambahan  Penghasilan Guru Pegawai  Negeri Sipil Daerah adalah tambahan  penghasilan  yang  diberikan  kepada  guru  Pegawai  Negeri  Sipil  Daerah  yang  belum mendapatkan tunjangan  profesi guru Pegawai  Negeri Sipil Daerah sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Sedangkan Dana TKG PNSD atau Dana  Tunjangan  Khusus  Guru  Pegawai  Negeri  Sipil adalah tunjangan  yang  diberikan  kepada  guru Pegawai  Negeri Sipil  Daerah sebagai  kompensansi atas kesulitan hidup dalam  melaksanakan tugas  di daerah khusus,  yaitu  di desa yang  termasuk  dalam  kategori  sangat tertinggal menurut  indeks desa membangun dari Kementerian  Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal  dan  Transmigrasi.

Jadi Jadwal Penyaluran / Pencairan Dana Tamsil Guru PNSD dan Dana TKG  PNSD Triwulan 1. 2. 3 dan 4 tahun 2019, juga sama dengan rancangan Jadwal Penyaluran / Pencairan Sertifikasi – TPG Guru Triwulan 1 tahun 2019.

Selengkapnya silahkan baca dan download PMK Nomor  48/PMK.07/2019

Demikian informasi tentang Jadwal Pencairan Sertifikasi – TPG Guru Triwulan 1 tahun 2019, Jadwal Pencairan Sertifikasi – TPG Guru Triwulan 2 tahun 2019, Jadwal Pencairan Sertifikasi – TPG Guru Triwulan 3 tahun 2019 dan Jadwal Pencairan Sertifikasi – TPG Guru Triwulan 4 tahun 2019. Semoga ada manfaatnya, terima kasih.

Seorang Pemuda Bakar Desa Sambil Live Streaming Jadi Viral Seorang warga desa emosi karena mengurus Surat tak kunjung selesai nekat melakukakan aksi membakar kantor desa Dengan go live di Facebook miliknya. 

Pada hari jumat tgl 3 mei 2019 bertempat di Ds Mallongi-longi Kec. Lanrisang Kab. Pinrang. Telah terjadi pembakaran kantor desa mallongi longi, Pelaku melakukan aksinya karena merasa kesal dan kecewa terhadap pemerintah yaitu pihak Kades dan Pihak kecamatan. 

Berawal ketika pelaku melakukan pengurusan surat tanah di kantor desa dan kantor kecamatan, namun pelaku kecewa terhadap pelayanan dari pemerintah, sehingga sampai sekarang surat yg diurus oleh pelaku tidak kunjung selesai. Akibat dari kekesalan dan kekecewaan pelaku, maka pelaku melakukan pembakaran Kantor Desa Mallongi-longi dan setelah melakukan pembakaran dikantor desa pelaku diduga akan melakukan aksinya di kantor kecamatan namun pelaku berhasil diamankan oleh pers pospol Lanrisang dan langsung dibawa ke Mapolres Pinrang.

Berikut ini adalah cuplikan videonya : 


Untuk tonton langsung di youtube Klik DISINI


Info Lengkap Terbaru Tentang Pendaftaran P3K ASN 2019


Berikut ini adalah Pengumuman / Info Lengkap Terbaru Tentang Pendaftaran P3K ASN 2019. Pemerintah dalam hal ini Kemendibud terus memperhatikan dan memperjuangkan kesejahteraan para guru honorer. 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyatakan, akan segera menuntaskan masalah perekrutan guru honorer. Pihaknya sudah menyiapkan kuota sebesar 150 ribu guru honorer yang dapat direkrut melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Tahun 2019 ini, Februari kemarin kita sudah rekruitmen tes melalui jalur PPPK, terutama untuk mereka yang usianya sudah di atas 35 tahun, yang tidak mungkin mengikuti tes melalui jalur PNS," kata Mendikbud yang SekolahDasar.Net kutip dari Liputan6 (02/05/19).

Ia berharap tahun ini juga bisa dibuka kembali jalur PPPK untuk guru honorer yang masa kerjanya di atas 15 tahun. Prioritas rekrutmen PPPK tahap dua adalah guru honorer K2 maupun nonkategori. Pengangkatan guru honorer akan diselesaikan secara bertahap, targetnya selesai tahun 2023.

"Mudah-mudahan tahun ini akan kami buka lagi jalur PPPK yang terbuka tidak hanya untuk guru honorer K2 tapi juga guru honorer yang masa kerjanya di atas 15 tahun. Ini akan kami selesaikan secara bertahan. Insya Allah perkiraan saya 2023 akan selesai," kata Muhadjir.

Guru memiliki perang penting untuk menyiapkan generasi penerus bangsa bisa menjadi sosok yang berkualitas, tidak hanya intelektualitas tetapi juga kepribadiannya. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini Kemendibud terus memperhatikan dan memperjuangkan kesejahteraan para guru honorer.

Masalah guru honorer sudah mulai ditangani sejak 2018 lewat jalur PNS. Tahun 2019 diselesaikan lewat jalur PPPK untuk guru honorer K2 di atas 35 tahun. Menurut Mendikbud, tahun lalu ada kuota 150 ribu guru honorer yang direkrut. Namun, tidak semua daerah mengusulkan karena takut akan membebani APBD. 

"Padahal saya sudah sampaikan di beberapa kesempatan, akan kita usahakan gaji guru PPPK itu nanti dari DAU. Jadi dari dana APBN melalui DAU sebagaimana gaji guru PNS selama ini," kata Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini.

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget