Halloween Costume ideas 2015
June 2019

Berikut ini adalah link download Download Contoh RKT RKJM SD SMP SMA SMK terbaru dan terlengkap. Contoh RKJM SMA 2018-2019 ini merupakan program terbaru yang akan saya bagikan kali ini. Sudah menjadi kewajiban bagi tiap sekolah untuk membuat RKJM (Rencana Kegiatan Jangka Menengah) sebagai perencanaan sekolah atas berbagai program yang akan dijalankan. Untuk itu penting sekali bagi sekolah untuk mencari referensi yang baik dengan berbagai contoh rkjm lengkap dan contoh rkjm smk lengkap. Untuk itu saya sediakan Contoh RKJM SMA yang mungkin sesuai dengan harapan anda. Untuk mendownload file ini anda bisa mendapatkannya melalui link yang sudah saya sediakan dibawah.

Bukan Hanya Contoh Program RKJM SMA saja yang kami hadirkan saat ini selanjutnya kami juga akan membagikan,contoh rkjm smk,rkjm smk 2016,rencana kerja jangka menengah sd doc,contoh rkjm smp 2016,rkt smp,contoh rkt sd,untuk itu update terus ya blog ini untuk mendapatkan file-file penting diatas.
CONTOH RKJM SD SMP SMA SMK Format dapat anda unduh filenya dibawah ini:

  1. Contoh RKJM SD 1.docx[ DOWNLOAD ]
  2. RKS - RKJM SMP.doc[ DOWNLOAD ]
  3. Contoh RKJM SMP [ DOWNLOAD ]
  4. Contoh RKJM SMA [ DOWNLOAD ]
  5. Contoh RKJM SMK.docx[ DOWNLOAD ]
  6. Contoh RKJM SMKN.doc [ DOWNLOAD ] 
  7. Contoh RKJM SD 2.rar[ DOWNLOAD ]
  8. Cover.doc[ DOWNLOAD ]
  9. Daftar Isi.doc[ DOWNLOAD ]
  10. Contoh RKJM Narasi.docx[ DOWNLOAD ]

Untuk RKT Klik DISINI 

SemogContoh RKJM SMA 2018-2019 ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi yang baik untuk membantu anda dalam memenuhi tuntutan kinerja sebagai guru. Diharapkan juga saran dan kritik untuk perbaikan blog ini dimasa yang akan datang. Dapatkan juga berbagai administrasi penting lainnya secara lengkap, terbaru, dan tentunya gratis hanya diblog ini.

Berikut ini adalah penjelasan tentang apa itu aplikasi SIPLAH, serta Pengertian, Fungsi, Dan Tujuan Aplikasi SIPLAH Bagi Penerima BOS yang juga akan terintegrasi langsung dengan DAPODIK serta tutorial cara  Membuat/memutakhirkan akun dan tugas tambahan Kepala Sekolah dan Bendahara.

Pengertian, Fungsi, Dan Tujuan Aplikasi SIPLAH Bagi Penerima BOS

Terkait dengan program BOS Reguler Tahun 2019, berikut informasi resmi dari Ditjen Dapodidasmen yang dtujukan kepada Yth. Bapak/Ibu : 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, 3. Kepala LPMP, 4. Kepala SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB, di seluruh Indonesia, yang isinya sebagai berikut:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler yang selanjutnya disingkat BOS Reguler, yaitu program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi personalia dan nonpersonalia bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik. Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan efektif khususnya dalam pengelolaan dana BOS, saat ini tengah dikembangkan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan konsep Sistem Elektronik BOS. Didalamnya akan terdiri dari beberapa aplikasi berbasis TIK untuk melakukan tata kelola, mulai dari perencanaan, realisasi, dan pelaporan dana BOS. Diharapkan dengan aplikasi-aplikasi ini tata kelola dana BOS dapat lebih terdokumentasi dengan baik, lebih transparan dan akuntabel. Pengembangan Sistem Elektronik BOS juga untuk mendukung kebijakan pengaplikasian proses transaksi non tunai (cashless) dalam penyaluran dan pemanfaatan dana BOS.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di sekolah dapat dilaksanakan secara daring atau luring. PBJ di sekolah yang dilakukan secara daring harus melalui sistem PBJ sekolah yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah merancang suatu Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) untuk digunakan dalam PBJ sekolah yang dilakukan secara daring. SIPLah diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektifitas serta pengawasan PBJ sekolah yang dananya bersumber dari dana BOS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. SIPLah dirancang untuk memanfaatkan Sistem Pasar Daring (Online Marketplace) yang dioperasikan oleh pihak ketiga.

Secara teknis pengoperasian SIPlah dan aplikasi lain dalam Sistem Elektronik BOS, akan teritegrasi dengan Dapodik. Sasaran/pengguna aplikasi tersebut adalah Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah. Untuk masuk ke aplikasi-aplikasi dalam Sistem Elektronik BOS akan menggunakan akun Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah yang telah dibuat melalui Aplikasi Dapodikdasmen.

Dari hasil pengecekkan data di server Dapodik, diketahui bahwasannya masih banyak sekolah yang belum membuat dan memutakhirkan data akun Kepala Sekolah maupun akun Bendahara Sekolah. Untuk itu dihimbau sekolah untuk segera melakukan pemutakhiran data akun Kepala Sekolah dan akun Bendahara Sekolah melalui Aplikasi Dapodikdasmen. Ikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1.  Membuat/memutakhirkan akun dan tugas tambahan Kepala Sekolah

a.   Login pada Aplikasi Dapodikdasmen sebagai Operator
b.   Masuk tab GTK dan pilih/klik pada data Individu (nama) Kepala Sekolah
c.   Klik pada tab “Penugasan” dan pilih “Buat/Ubah Akun PTK”
d.   Silahkan membaca ketentuan dan petunjuk pengisian data akun PTK
e.   Isikan data “username” (email), “password” dan ulangi pada “Konfirmasi Password”, kemudian “Simpan”
f.    Selanjutnya masuk ke data rinci Kepala Sekolah, cek data tugas tambahan dan pastikan “jabatan” telah dipilih “Kepala Sekolah”, cek data nomor SK dan TMT telah diisi dengan benar. Untuk tugas tambahan yang masih aktif kolom TST harus dikosongkan.

2.  Membuat/memutakhirkan akun dan tugas tambahan Bendahara Sekolah

a.   Login pada Aplikasi Dapodikdasmen sebagai Operator
b.   Masuk tab GTK dan pilih/klik pada data Individu (nama) Bendahara Sekolah
c.   Klik pada tab “Penugasan” dan pilih “Buat/Ubah Akun PTK”
d.   Silahkan membaca ketentuan dan petunjuk pengisian data akun PTK
e.   Isikan data “username” (email), “password” dan ulangi pada “Konfirmasi Password”, kemudian “Simpan”
f.    Selanjutnya masuk ke data rinci Bendahara Sekolah, cek data tugas tambahan dan pastikan “jabatan” telah dipilih “Bendahara BOS”, cek data nomor SK dan TMT telah diisi dengan benar.  Untuk tugas tambahan yang masih aktif kolom TST harus dikosongkan.

3. Lakukan validasi dan sinkronisasi

Demikian informasi yang kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Mekanisme Penyelenggaraan PPDB Tahun 2019 di sekolah sering mengalami perubahan, hal ini menyesuaikan dengan keadaan yang ada dilapangan guna memenuhi kualitas peserta didik di masing-masing daerah. Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang PPDB TK,SD, SMP, SMA, SMK diterbitkan mengingat kondisi beberapa daerah yang belum dapat melaksanakan secara optimal ketentuan terkait sistem zonasi PPDB 2019/2020.  

PPDB
ilustrasi PPDB
Inti dari Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 adalah merubah ketentuan dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018
  1. jalur  zonasi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung Sekolah; diubah menjadi jalur zonasi paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung Sekolah;
  2. jalur prestasi paling banyak 5% (lima persen) di luar zonasi dari daya tamping Sekolah; diubah menjadi jalur prestasi paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah; dan
  3. jalur  perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah,diubah menjadi jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.


Selengkapnya silahkan download dan baca Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru  (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Demikian informasi terkait Pertunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru  (PPDB)  TK,SD, SMP, SMA, SMK berdasarkan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019. Semoga bermanfaat.

Berikut ini adalah panduan dan langkah-langkah Download Dan Cara Isi E-RKAS/ERKAS Online Kemdikbud. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan Aplikasi RKAS Online yang dinamakan E_RKAS Dikdasmen. Mulai tahun pelajaran 2019/2020 sekolah di lingkan dikdasmen diwajibkan mengisi ERKAS, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4313/D/PR/2019 Tentang Penggunaan Aplikasi E RKAS Dikdasmen 2019/2020


Pengelolaan dana satuan pendidikan yang transparan dan akuntabel merupakan salah satu upaya dalam mencapai pendidikan yang bermutu. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyiapkan Aplikasi RKAS yang terintegrasi secara nasional untuk memfasilitasi satuan pendidikan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah dan sumber lainnya yang diterima oleh satuan pendidikan.

 Surat Edaran Dirjen Dikdasmen tentang Aplikasi E RKAS Dikdasmen 2019/2020

Untuk mendukung implementasi Aplikasi RKAS ini, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah mengeluarkan Surat Edaran nomor: 4313/D/PR/2019 tentang Penggunaan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Surat edaran tersebut ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota seluruh Indonesia agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan hal-hal sebagai berikut:
  1. Menugaskan Tim BOS sebagai Admin pengelola Aplikasi Manajemen RKAS per-bidang pendidikan dasar (SD/SMP) serta bidang pendidikan menengah dan khusus (SMA/SMK/SLB).
  2. Masing-masing Tim BOS provinsi/kabupaten/kota melakukan registrasi pada laman: markas.dikdasmen.kemdikbud.go.id dengan melampirkan SK Tim BOS yang telah ditandatangani oleh pimpinan yang berwenang.
  3. Menugaskan Tim BOS untuk menginput kode rekening yang telah ditetapkan melalui peraturan kepala daerah, paling lambat tanggal 30 September 2019 ke dalam aplikasi manajemen RKAS di laman: markas.dikdasmen.kemdikbud.go.id, serta mengirim file tersebut dalam bentuk excel sesuai dengan format ke surel: [email protected]
  4. Menugaskan Tim BOS untuk berkoordinasi dengan BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah) setempat dalam rangka optimalisasi proses sosialisasi dan pemanfaatan laporan dari Aplikasi RKAS.
  5. Mempersiapkan kegiatan sosialisasi Aplikasi RKAS ke seluruh satuan pendidikan di wilayahnya masing-masing.
  6. Menugaskan kepala sekolah untuk menggunakan Aplikasi RKAS untuk kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban melalui dana Bantuan Operasional Sekolah dan sumber lainnya yang diterima oleh satuan pendidikan.
Demikian informasi yang kami sampaikan, file surat edaran selengkapnya dapat diunduh pada lampiran berita ini. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.
Demikian informasi terkait Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Tentang Penggunaan Aplikasi E RKAS Dikdasmen 2019/2020 (Plus Link Download Aplikasi ERKAS Dikdasmen Terbaru). Semoga ada manfaatnya, terima kasih.

Membuat Kartu Kuning (Kartu Pencari Kerja) Online

Berikut ini adalah Tutorial Lengkap dan langkah-langkah cara membuat Kartu Kuning (Kartu Pencari Kerja) Secara Online. 


Cara Membuat Kartu Kuning Pencari Kerja Secara Online. Kartu kuning adalah kartu tanda pencari kerja yang sering disebut pula dengan kartu AK1. Kartu ini dikeluarkan oleh lembaga pemerintah, Dinas Ketenagakerjaan atau Disnaker, yang dibuat dengan tujuan untuk pendataan para pencari kerja. 


Mengenai fisiknya, meski bernama kartu kuning, kartu ini justru berwarna putih yang mencantumkan beberapa informasi tentang pemiliknya, yaitu nama, nomor induk kependudukan (NIK) KTP, data kelulusan, hingga sekolah dan universitas tempat pencari kerja memperoleh gelar, bergantung pada pendidikan terakhir.

Cara Membuat Kartu Kuning Pencari Kerja Secara Online . Bagi Anda yang pernah melamar pekerjaan, khususnya sebagai pegawai negeri sipil (PNS) atau pegawai di instansi pemerintahan, mungkin pernah membuat kartu kuning, sebagai bagian dari salah satu syarat mengajukan lamaran kerja. Tak hanya untuk keperluan melamar menjadi PNS, terkadang kartu kuning pun diperlukan sebagai syarat untuk mengajukan lamaran ke perusahaan swasta.

Untuk yang belum pernah membuat atau belum tahu apa itu kartu kuning sebagai syarat kerja, Anda sedang berada dalam momen pas karena tengah membaca artikel ini, yang akan mengulas tentang hal tersebut.

Kartu kuning dibuat di daerah kabupaten masing-masing pencari kerja. Pencari kerja hanya bisa membuat kartu kuning di daerah aslinya, yaitu yang tertera di KTP.

Disnaker, di bawah Kementerian Tenaga Kerja, adalah satu-satunya lembaga pemerintah yang bergerak di bidang penyedia tenaga kerja yang sudah resmi bagi perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja baru.

Disnaker akan memberi data calon pencari kerja kepada pihak perusahaan. Data-data pencari kerja ini didapatkan dari nama-nama pencari kerja yang sudah terdaftar dan memiliki kartu kuning.
Terkait hal itu, berikut ini adalah syarat dan cara untuk membuat kartu kuning.

Syarat Membuat Kartu Kuning di Disnaker
Siapkan dokumen-dokumen, umumnya sebagai berikut:
·          Fotokopi ijazah terakhir yang terlegalisasi (bawa juga ijazah asli untuk berjaga-jaga)
·          Fotokopi KTP/SIM (bawa juga KTP asli untuk berjaga-jaga)
·          Fotokopi Akta Kelahiran.
·          Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
·          Dua lembar pas photo berwarna ukuran 3x4 dengan latar belakang warna merah.

Syarat ini pun bergantung pada kebijakan kantor Dinas Ketenagakerjaan di daerah masing-masing. Namun, umumnya syarat-syaratnya seperti yang tertulis di atas.

Cara Buat Kartu Kuning di Disnaker
  1. Datang ke kantor Disnaker setempat.
  2. Cari tempat atau bagian pembuatan kartu kuning/AK-1. Bisa bertanya ke petugas Disnaker.
  3. Serahkan dokumen persyaratan yang diminta.
  4. Anda akan disuruh menunggu selama proses pencetakan kartu kuning.
  5. Anda akan dipanggil untuk mengambil kartu kuning yang sudah dicetak.
  6. Terakhir, legalisasi kartu kuning. Anda akan disuruh oleh petugas untuk menuju ke bagian legalisasi untuk dilegalisasi.
Lalu bagaimana Cara Buat Kartu Kuning secara Online. Berikut ini saatnya Admin kutip informasi tentang Cara Membuat Kartu Kuning Pencari Kerja Secara Online sesuai judul posting di atas. Berikut ini langkah-langkah Cara Buat Kartu Kuning secara Online
  1. Klik situs resmi Dinas Ketenagakerjaan, yaitu http://infokerja.naker.go.id.
  2. Pilih menu daftar.
  3. Isi data. Ada lima kolom yang mesti diisi ketika mendaftar untuk membuat kartu kuning secara online, yakni daftar sebagai siapa, User ID, Email, Nomor telepon, dan kata sandi.
  4. Setelah itu, Anda akan diminta mengisi data, yakni mengenai akun, data diri, pekerjaan, keterampilan, dan pendidikan.
  5. Ketika akun sudah jadi, pastikan Anda sudah mengunggah foto resmi ukuran 3x4.
  6. Ikuti perintah yang ada dan isi semua data yang diminta, jika sudah semua klik tombol save atau simpan.
  7. Apabila sudah sampai pada klik tombol simpan, database Anda sudah tersimpan di Disnaker.
  8. Selanjutnya, Anda tinggal datang ke kantor Disnaker setempat untuk mengambil kartu kuning yang sudah jadi dan sudah dilegalisasi.  Jangan lupa di fotokopi sebanyak yang Anda perlukan. Mintalah legalisasi di kantor Disnaker.
Untuk diketahui, pembuatan kartu kuning tak dipungut biaya. Kartu ini merupakan program dari pemerintah yang dibuat untuk membantu rakyatnya terkait pekerjaan. Anda akan mengeluarkan biaya saat melegalisasi, yaitu uang untuk fotokopi kartu kuning yang akan dilegalisasi.

Demikian informasi tentang Cara Buat Kartu Kuning secara Online. Semoga ada manfaatnya, terima kasih.

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan melalui Permendikbud Nomor 16 Tahun 2019 Tentang  Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik. Sebagaimana disebutkan di atas Permendikbud Nomor 16 Tahun 2019 merupakan peraturan Mendikbud yang merubah peraturan sebelumnya yakni Permendikbud Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik karena dipandang belum memadai dan belum dapat menampung kebutuhan masyarakat.
 
Guru Bersertifikat Pendidik Wajib Linear

Dalam pasal 1 Permendikbud Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik, dinyatakan bahwa Permendikbud No 16/2019 ini mengubah  Lampiran  dalam Peraturan  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran  I,  Lampiran  II, Lampiran  III,  Lampiran  IV,  dan  Lampiran  V  yang merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dengan  Peraturan Menteri ini.

Ditegaskan dalam Pasal 2 Permendikbud Nomor 16 Tahun 2019 Tentang  Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik, bahwa Peraturan  Menteri  ini  (Permendikbud 16/2019) mulai  berlaku  pada  tanggal diundangkan dan memiliki daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2019.

Permendikbud Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik ini memiliki 5 Lampiran yakni Lampiran 1 berisi Ketentuan tentang Kesesuaian Bidang / Mata Pelajaran yang diampu dengan Sertifikat Pendidik Jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), Lampiran 2 berisi Ketentuan tentang Kesesuaian Bidang / Mata Pelajaran yang diampu dengan Sertifikat Pendidik Jenjang Sekolah Dasar (SD), Lampiran 3 berisi Ketentuan tentang Kesesuaian Bidang / Mata Pelajaran yang diampu dengan Sertifikat Pendidik Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), Lampiran 4 berisi Ketentuan tentang Kesesuaian Bidang / Mata Pelajaran yang diampu dengan Sertifikat Pendidik Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), Lampiran 4 berisi Ketentuan tentang Kesesuaian Bidang / Mata Pelajaran yang diampu dengan Sertifikat Pendidik Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Selengkapnya silahkan baca dan download Permendikbud Nomor 16 Tahun 2019 berikut Lampiran 1 sampai dengan 5, melalui link download di bawah ini.

Link Download Permendikbud Nomor 16 Tahun 2019 berikut Lampiran 1 sampai dengan 5 (disini)

Demikian informasi terkait Permendikbud Nomor 16 Tahun 2019 Tentang  Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik. Semoga ada manfaatnya, terima kasih.

sumber : klik disini

Mungkin banyak yang sudah tau tentang bulan apa CPNS 2019 akan dibuka, menurut kabar yang beredar pendaftaran cpns 2019 online akan dibuka pada juni 2019, namun hingga saat ini masih belum ada kepastian, oleh karena itu mari kita simak penjelasan dan info Kabar Terbaru Perkiraan Dibukanya Loker CPNS 2019 berikut ini. 

Kabar Terbaru Perkiraan Dibukanya Loker CPNS 2019
ilustrasi pengumuman pendaftaran cpns

Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor B/617/M.SM.01.00/2019 tentang Pengadaan ASN Tahun 2019 telah di terbitkan terdiri dari 254.173 lowongan CPNS yang terbagi dua yaitu pusat (kementrian / Lembaga) dan daerah.

Menurut informasi dari BKN formasi terdiri dari 46.425 untuk pusat dan 207.748 untuk daerah. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri PANRB Nomor B/617/M.SM.01.00/2019 tentang Pengadaan ASN Tahun 2019, usulan kebutuhan ASN tahun 2019 bagi pemerintah daerah harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan prinsip zero growth, kecuali untuk pemenuhan ASN bidang pelayanan dasar. 

Adapun usulan bagi jabatan pelaksana mesti berpedoman pada peraturan Menteri PANRB Nomor 41 Tahun 2018 tentang nomenklatur Jabatan Pelaksana, dan untuk Jabatan Fungsional diprioritaskan pada jenjang ahli pertama, terampil, dan masih dimungkinkan untuk jenjang pemula.

Rambu untuk pemerintah pusat dalam pengadaan CPNS, usulan mesti memperhatikan kebutuhan peta jabatan yang telah ditetapkan PPK, serta jumlah PNS yang memasuki batas usia pensiun tahun 2019, serta kesediaan anggaran untuk latsar bagi CPNS. Untuk alokasi pegawai, pemerintah pusat mendapat 50 persen untuk CPNS, dan 50 persen untuk PPPK yang diprioritaskan untuk satuan/unit kerja yang dalam pengadaan CPNS tahun 2018 tidak mendapat alokasi tambahan pegawai baru. Ikut terus info tentang Kabar Terbaru Perkiraan Dibukanya Loker CPNS 2019 hanya di www.pgrionline.com, sekian dan semoga bermanfaat. 

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget