Halloween Costume ideas 2015
Articles by "Kemenag"

Berikut ini kami bagikan link Download Juknis TPG bagi guru Madrasah 2019 PDFJuknis Penyaluran TPG Bagi Guru Madrasah (Kemenag) Tahun 2019. Petunjuk atau Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru biasanya menjadi salah satu acuan dalam penyaluran tunjangan profesi atau sertifikasi guru. Lalu apakah sudah terdapat  Juknis Penyaluran TPG Bagi Guru Madrasah (Kemenag) Tahun 2019?  Juknis TPG Guru Madrasah (Kemenag) Tahun 2019 diterbitkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7263 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pembayaran Tunjangan Profesi Bagi Guru Madrasah Tahun 2019

Keputusan Dirjen Pendis Kementerian Agama Nomor : 7263 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru Madrasah Tahun 2019 sebenarnya sudah ditanda tangai sejak 31 Desember 2018. Tetapi baru dipublikasikan pada bulan Januari 2019 ini.
Adapun besaran Tunjangan Profesi Guru berdasarkan Petunjuk Teknis atau Juknis Tunjangan Profesi Guru (TPG) Guru Madrasah (Kemenag) Tahun 2019 adalah sebagai berikut: 
  1. Guru PNS diberikan tunjangan sebesar gaji pokok per buan. 
  2. Guru Bukan PNS yang sudah disetarakan (inpassing) diberikan tunjangan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok per buan disesuaikan dengan memperhatikan Pangkat, Goongan, Jabatan dan Kualifikasi Akademik yang bedaku bagi guru PNS sebagaimana tercantum dalam SK Inpassing, tidak memperhitungkan ketentuan masa kerja sesual dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 
  3. Guru Bukan PNS yang belum disetarakan (non inpassing) diberikan tunjangan profesi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta ima ratus ribu rupiah) per buan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

 Juknis TPG Guru Madrasah (Kemenag) Tahun 2019 -  http://ainamulyana.blogspot.com

Selengkapnya silahkan Download Juknis TPG Guru Madrasah (Kemenag) Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Dirjen Pendis Nomor 7263 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Madrasah Tahun 2019.



Link download Juknis TPG Guru Madrasah (Kemenag) Tahun 2019 (Disini)
Demikian informasi tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru Madrasah Tahun 2019 (pdf). Semoga bermanfaat.  

sumber artikel : klik disini

Berikut ini adalah Peraturan dan Mekanisme Syarat Penerimaan Peserta Didik Baru Bagi MI MTs MA 2019Kementerian Agama telah menerbitkan Petunjuk Teknis (Juknis) PPDB RA MI MTS MA (Kemenag) Tahun 2019/2020 yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Nomor  631 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Pesfrta Didik Baru Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) tahun pelajaran 2019/2020.


Berikut ini adalah Peraturan dan Mekanisme Syarat Penerimaan Peserta Didik Baru Bagi MI MTs MA 2019

Salah satu pertimbangan diterbitkan SK Dirjen Pendis Nomor  631 tahun 2019 tentang Juknis PPDB RA MI MTS MA (Kemenag) Tahun 2019/2020 adalah agar pelaksanaan Penerimaan Pesfrta Didik Baru di lingkungan Kementerian Agama dapat meningkatkan akses pendidikan Islam yang bermutu dengan memberikan kesempatankepada anak-anak usia sekolah untuk melanjutkan pendidikannya pada tingkat yang lebih tinggi.

Berikut ini diktum keputusan SK Dirjen Pendis Nomor  631 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) PPDB RA MI MTS MA (Kemenag) Tahun 2019/2020. 

Berdasarkan diktum 1 SK Dirjen Pendis Nomor  631 tahun 2019 tentang Juknis PPDB RA MI MTS MA (Kemenag) Tahun 2019/2020 dinyatakan bahwa salinan lengkap Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Barn Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) Tahun Pelajaran 2019/2020 tercantum dalam lampiran keputusan Dirjen Pendis Nomor  631 tahun 2019 ini.

Pada diktum 2 SK Dirjen Pendis Nomor  631 tahun 2019 tentang Juknis PPDB RA MI MTS MA MAK (Kemenag) Tahun 2019/2020 ditegaskan Petunjuk Teknis PPDB di lingkungan Kemenag ini merupakan panduan teknis bagi para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTS), Madrasah Aliyah (MA) dan madrasahAliyah Kejuruan (MAK).

Berikut persyaratan siswa baru pada pelaksanaan PPDB RA MI MTS MA MAK Tahun 2019/2020 

Berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis) PPDB RA MI MTS MA (Kemenag) Tahun 2019/2020,  persyaratan penerimaan calon peserta didik baru pada Raudhatul Athfal (RA) adalah sebagai berikut:
  1. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
  2. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B (dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang).
  3. Berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis) PPDB Kemenag Tahun 2019/2020, persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) Madrasah Ibtidaiyah (MI) adalah:
  4. Calon peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik derigan mempertimbangkan batas daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar yang ditetapkan; dan
  5. Calon peserta didik baru berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggai 1 Juli tahun berjalan dapat diterima dengan mempertimbangkan batas daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar yang ditetapkan.
  6. Calon peserta didik yang berusia kurang dan 6 (enam) tahun yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa atau kesiapan belajar dapat diterima yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dan psikolog profesional. Dalam hal psikolog profesional tidak tersedia, maka rekomendasi dapat dilakukan oleh guru SekolahfMadrasah.
Berdasarkan Juknis PPDB RA MI MTS MA (Kemenag) Tahun 2019/2020, Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) Madrasah Tsanawiyah (MTs) adalah sebagai berikut:
  1. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun; dan
  2. memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) MI/SD/Program Paket A/Program Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Ula atau bentuk lain yang sederajat. Bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus dapat diterima pada MTs yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif tanpa harus mernpertimbangkan faktor usia.
  3. Khusus bagi caion peserta didik barn baik warga Negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) yang berasal dan Sekolah di luar negeri wajib mendapatkan Surat Keterangan Kesetaraan Ijazah dan Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan Juknis PPDB RA MI MTS MA Tahun 2019/2020, Persyaratan calon peserta didik ban kelas 10 (sepuluh) Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) adalah sebagai berikut: :
  1. berusia paling tinggi 21 (dua pulub satu) tahun;
  2. memiiki ijazah/SVFB MTs/SMP/Program Paicet B/Program Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustho atau bentuk lain yang sederajat; dan
  3. memiliki SHUN MTs/SMP/ Program Paket B/Program Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustho atau bentuk lain yang sederajat. Untuk siswa MTs selain SHUN harus juga memiliki SHUAMBN. Bagi calon peserta didik yang berasal dan satuan pendidikan luar negeri dapat dikecualikan dan persyaratan kepemilikan SHUN/SHUAMBN, apabila satuan pendidikan luar negeri tersebut tidak menerbitkan hasil ujian nasional. Begitu juga bagi calon peserta didik yang berkebutuhan khusus dapat diterima pada MA yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif tanpa harus mempertimbangkan persyaratan usia dan kepemilikan SHUN/SHUAMBN.
  4. khusus bagi caion peserta didik baru baik warga Negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 10 (sepuluh) yang berasal dan Sekolah di luar negeri wajib mendapatkan Surat Keterangan Kesetaraan Ijazah dan Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Selengkapnya silahkan baca dan download Berdasarkan Juknis PPDB RA MI MTS MA (Kemenag) Tahun 2019/2020 berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam (SK Dirjen Pendis) Nomor  631 tahun 2019.

Link download Juknis PPDB RA MI MTS MA Tahun 2019/2020 (DISINI)

Demikian informasi tentang Petunjuk Teknis (Juknis) PPDB RA MI MTS MA Tahun 2019/2020. Semoga ada manfaatnya terima kasih.

sumber artikel : klik disini

Dirjen Pendis telah mengeluarkan Petunjuk Teknis Mekanisme Penggunaan Dan Pengelolaan Bagi Penerima BOP RA 2019Dasar pertimbangan diterbitkannya Petunjuk Teknis - Juknis BOP RA (Raudhatul Athfal) Tahun 2019 adalah dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan nasional melalui peningkatan mutu pendidikan pada usia dini, perlu adanya program Bantuan Operasional Pendidikan yang dapat menunjang proses belajar mengajar di Raudlatul Athfal. Oleh karena itu, untuk keterlaklaksanaan program tersebut  perlu dibuat petunjuk teknis atau Juknis BOP RA sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Berdasarkan diktum kesatu Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 632 Tahun 2019 dinyatakan bahwa Petunjuk Teknis - Juknis BOP RA (Raudhatul Athfal) Tahun 2019 tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Keputusan Nomor 632 Tahun 2019 ini.

Selanjutnya pada diktum kedua ditegaskan bahwa Petunjuk Teknis - Juknis BOP Raudhatul Athfal (RA) Tahun 2019 merupakan acuan dalam pelaksanaan Bantuan Operasional Pendidikan Raudhatul Athfal Tahun Anggaran 2019. Jadi penggunaan dana BOP RA harus sesuai dengan Juknis yang tertera dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 632 Tahun 2019.

Berdasarkan Petunjuk Teknis - Juknis BOP RA (Raudhatul Athfal) Tahun 2019 berikut ini persyarat bagi RA penerima BOP, yakni sebagai berikut:

  1. Mengisi data siswa secara online ke website EMIS atau manual ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
  2. Prioritas bagi siswa RA dan keluarga tidak mampu dalam kewajiban membayar iuran dan biaya-biaya untuk kegiatan ekstrakurikuler lainnya;
  3. Bagi RA yang menolak menenma dana BOP, wajib diputuskan melalui persetujuan orang tua siswa melalui Komite dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota serta tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di RA tersebut;
  4. Seluruh RA yang menerima program BOP hams mengikuti Pedoman yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia
Selanjutnya pada Petunjuk Teknis - Juknis BOP RA (Raudhatul Athfal) Tahun 2019 ditegaskan bahwa BOP RA tahun 2019 dapat digunakan untuk membiayai komponen kegiatan pembelajaran dan bermain, komponen kegiatan pendukung dan komponen kegiatan lainnya. Ditegaskan bahwa dalam menggunakan dana BOP, Lembaga RA hams memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Prioritas utama penggunaan dana BOP adalah untuk pembiyaan kegiatan operasional RA;
  2. Bagi RA yang telah menerima dana bantuan yang lain, tidak diperkenankan menggunakan dana BOP untuk peruntukan yang sama. Sebaliknya jika dana BOP tidak mencukupi untuk pembelanjaan yang diperbolehkan, maka RA dapat mempertimbangkan sumber pendapatan lain yang diterima oleh lembaganya;
  3. Biaya transportasi dan uang harlan bagi guru yang bertugas diluar jam mengajar hams mengikuti peraturan yang berlaku.
 Juknis BOP Raudhatul Athfal  (RA) Tahun 2019  - 2020

Berdasarkan Petunjuk Teknis - Juknis BOP RA (Raudhatul Athfal)  Kementerian Agama (Kemenag) Tahun 2019 ditegaskan ada 11 larangan penggunaan Dana BOP RA. Adapun yang dilarang dalam penggunaan BOP RA adalah:

  1. Disimpan dengan maksud dibungakan;
  2. Dipinjamkan kepada pihak lain;
  3. Membeli Lembar Kerja Siswa (LI(S);
  4. Membeli software/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOP atau software sejenis;
  5. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas RA dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya;
  6. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
  7. Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris RA), kecuali untuk siswa miskin;
  8. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
  9. Membangun gedung/ruangan baru;
  10. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
  11. Menanamkan saham;
  12. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dan sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/ wajar;dan/ atau
  13. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/ sosialisasi/ pendampingan terkait program BOP/perpajakan program BOP yang diselenggarakan lembaga di luar Kementerian Agama.
Selengkapnya silahkan baca download Petunjuk Teknis - Juknis BOP RA (Raudhatul Athfal) Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 632 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pendidikan Raudlatul Athfal Tahun Anggaran 2019.

Link Download Petunjuk Teknis - Juknis BOP RA (Raudhatul Athfal) Tahun 2019 DISINI

Demikian informasi tentang Petunjuk Teknis - Juknis BOP RA (Raudhatul Athfal) Kementerian Agama (Kemenag) Tahun 2019. Semoga ada manfaatnya, terima kasih.

sumber artikel : klik disini

Berikut ini kami bagikan cara serta Petunjuk Dan Panduan Lengkap Cara Mengisi Aplikasi SIAGA Guru Pendis PAI Kemenag 2019.

(Juknis) Panduan Aplikasi Siaga Guru Pendais (PAI) Tahun 2019. Mulai tahun 2019 guru PAI, Pengawas PAI dan operator data Kanwil yang mengurus guru PAI diwajibkan mengisi Aplikasi SIAGA (Sistem Informasi dan Administrasi Guru Agama). Aplikasi SIAGA diberlakukan untuk proses pemberkasan sertifikasi guru PAI agar lebih efektif dan terintegrasi dengan pusat data EMIS.

Sesuai (Juknis) Panduan Aplikasi Siaga Guru Pendais (PAI) Tahun 2019, pada Aplikasi SIAGA terdapat akun Login untuk Provinsi / Kanwil, Akun Login untuk Operator Kabupaten dan Akun Login untuk Guru PAI. Akun Login untuk Provinsi / Kanwil digunakan oleh Operator di Kementerian Agama tingkat Provinsi.  Akun Operator Kabupaten digunakan oleh Operator di Kementerian Agama tingkat Kabupaten/Kota, dan akun login guru PAI digunakan untuk guru bisa melakukan perubahan data portofolio, Jadwal dan Tugas, dan  Administrasi. Password  guru  yang  sudah  terdata  pada  aplikasi  SIAGA  adalah [email protected]  kecuali  yang  sudah  dilakukan  reset  password  oleh  admin  Kemenag Kabupaten/Kota.

Bagaimana cara Login Aplikasi Siaga Guru Pendis (PAI) Tahun 2019 dan bagaimana cara Login membuat akun guru pada Siaga guru Pendis (PAI) 2019, termasuk cara login untuk menggunakan akun Operator Kabupaten dan akun Login untuk Provinsi / Kanwil selengkapnya bisa dibaca melalui (Juknis) Panduan Aplikasi Siaga Guru Pendis (PAI)Tahun 2019 berikut ini. 


Panduan Lengkap Cara Mengisi Aplikasi SIAGA

Bagi Guru PAI, Panduan (Juknis) Aplikasi Siaga Guru Pendais (PAI) Tahun 2019 ini memberi petunjuk tentang cara mengisi Data Portofolio diantaranya tentang Data personal, data status kepegawaian, data pendidikan, data keluarga, data riwayat pelatihan dan prestasi

Bagi Operator Kabupaten Kandep Kemenag, (Juknis) Panduan Aplikasi Siaga Pendais Tahun 2019 ini memberi petunjuk tentang cara mengelola Direktori Guru, Registrasi Guru Baru, Direktori Pengawas, Registrasi Pengawas, Pengajuan NUPTK, Data Kepsek, melakukan verval Biodata;   Verval Jadwal Mengajar;   Verval Sertifikasi, dan Verval NRG, dan lainnya.

Bagi Operator Kanwil, Panduan (Juknis) Aplikasi Siaga Guru Pendais  (PAI) Tahun 2019 ini memberi petunjuk tentang cara  mengelola  Rekapitulasi Data yang menyajikan laporan rekapitulasi Guru dan pengawas PAI yang diklasifikasikan dalam beberapa kategori diantaranya jenjang,  status kepegawaian,  sertifikasi, TPG, dll. Mengelola akun yakni bagaimana Operator Kanwil bisa menambahkan pengguna baru, merubah data pengguna, mereset password, dan Login Kabupaten/Kota.  Selain itu dapat digunakan untuk melakukan Verval NRG.

Selengkapnya silahkan baca dan download (Juknis) Panduan Aplikasi Siaga Guru Pendais (PAI) Tahun 2019.




Link download (Juknis) Panduan Aplikasi Siaga Pendais Tahun 2019 DISINI

Demikian informasi tentang (Juknis) Panduan Aplikasi Siaga Guru Pendais  (PAI) Tahun 2019. Semoga ada manfaatnya, terima kasih.


sumber artikel : klik disini


Berikut ini adalah Contoh Soal Soal TKB PAI Kemenag. Yang pastinya sedang anda cari-cari sebagai persiapan untuk mengikuti seleksi CPNS Tahun 2018 di Kementerian Agama . tahun 2018 ini Kementerian Agama cukup banyak menyediakan formasi untuk tenaga pengajar, salah satunya sebagai Guru Pendidikan Agama Islam (PAI).
Nah sebagai persiapan untuk mengikuti tes CPNS 2018 di lingkungan Kemenag ini, dibawah ini sudah kami sediakan beberapa Contoh Soal CPNS Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Jawabannya untuk anda pelajari. Semakin banyak anda menguasai soal-soal cpns guru pai, maka kemungkinan bisa lulus juga semakin besar.
Silahkan download contoh soal TKB PAI terbaru DISINI
Itulah beberapa Contoh Soal CPNS Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Jawabannya yang bisa saya bagikan kali ini. Semoga sedikitnya bisa menjadi bahan belajar anda untuk persiapan mengikuti CPNS Guru PAI 2018 di Kementerian Agama. Terima kasih dan semoga sukses.

Info Pendaftaran Formasi CPNS Guru PAI Kemenag 2018

Berikut ini adalah informasi tentang Pendaftaran Formasi CPNS Guru PAI Kemenag 2018. Mengutip rilis dari website resmi KemenagFormasi Seleksi CPNS Kemenag (Kementerian Agama) Tahun 2018 sebanyak 17.175 formasi. Adapun alokasi formasi CPNS Kemenag Tahun 2018 diperuntukkan bagi guru dan dosen. Menurut Nurkholis, berdasarkan Kepmenpan RB Nomor 49 Tahun 2018, tersedia 10.520 formasi bagi guru pelamar umum, 1.480 formasi bagi guru honorer eks KII, dan 4.485 formasi dosen.

Kementerian Agama akan menerima 17.175 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada rekrutmen serentak yang akan dilaksanakan 19 September 2018 mendatang. Jumlah formasi yang ditetapkan bagi Kemenag adalah jumlah terbesar diantara 76 Kementerian/Lembaga di Indonesia yang melaksanakan rekrutmen CPNS Tahun 2018.  Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan tiga hal yang harus dimiliki oleh CPNS  Kemenag.

Tiga hal ini disampaikan Menag Lukman kepada peserta Rapat Koordinasi Persiapan Penerimaan ASN Kemenag Tahun 2018, di Jakarta. Rapat koordinasi dihadiri para Pejabat Eselon I Pusat, Kepala Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri se-Indonesia, Kepala Badan Litbang dan Diklat Kemenag se-Indonesia,  serta Kepala Kantor Wilayah Kemenag se-Indonesia.

“Saudara-saudara yang hadir di sini akan menentukan dan mengawal seluruh proses rekrutmen ini sesuai dengan ketentuan yang ada. Saya ingin saudara memastikan CPNS yang kita rekrut memiliki tiga hal,” pesan Menag Lukman, Rabu (12/09).

Pertama, Menag menginginkan CPNS yang direkrut memiliki kompetensi profesional yang dibutuhkan oleh satuan kerja. Lebih lagi menurut Menag, formasi yang dibuka  paling banyak diperuntukkan bagi guru dan dosen. Maka, kompetensi profesional menurut Menag bukan hal yang bisa ditawar. “Cermati betul, bahwa yang terpilih nanti adalah yang memiliki kompetensi tinggi sesuai dengan pos dan bidangnya,” ujar Menag.

Hal kedua yang harus dimiliki CPNS Kemenag adalah komitmen keagamaan. “Komitmen keagamaan juga menjad cermatan. Yang saya maksud dengan komitmen keagamaan adalah mereka yang diterima nanti tidak lagi punya masalah dengan persoalan keagamaan,” tutur Menag.

Menag menginginkan, CPNS Kemenag yang direkrut apapun agamanya memiliki pemahaman keagamaan yang moderat. “Mereka harus paham dan memiliki pengamalan keagamaan yang baik. Mereka yang moderat, yang dapat menjadi role model bagi masyarakat luas,” tandas Menag.

Komitmen kebangsaan, menjadi hal ketiga yang harus dimiliki oleh CPNS Kemenag. “CPNS Kemenag harus punya pemahaman memadai, syukur-syukur pemahaman yang baik, tentang apa itu Pancasila, apa  itu konstitusi kita, NKRI kita, Bhineka Tunggal Ika, dan sebagainya,” tegas Lukman.

Tiga hal ini menurut Menag Lukman harus menjadi cermatan dalam proses rekrutmen CPNS Kemenag. Mengingat, sebaran CPNS yang akan direkrut  bukan hanya ada pada kantor pusat tetapi menyebar di seluruh satuan kerja Kementerian Agama di seluruh Indonesia. “Saya ingin saudara-saudara mengawal betul proses rekrutmen CPNS tahun 2018 yang akan segera dilaksanakan ini,” pesan Lukman.

Sebelumnya, Kepala Biro Kepegawaian Ahmadi juga menyampaikan proses rekrutmen CPNS Kemenag akan menjadi etalase proses rekrutmen CPNS secara nasional. Ahmadi memaparkan dari 59.309 formasi CPNS tahun 2018 yang ditetapkan untuk 76 K/L, sebanyak 17.175 formasi atau 29% ditetapkan untuk Kementerian Agama. "Jika Pengadaan CPNS di Kementerian Agama sukses, maka Pengadaan CPNS Nasional sukses," tandas 

Jadi Formasi Seleksi CPNS Kemenag (Kementerian Agama) Tahun 2018 sebanyak 17.175 formasi. Adapun alokasi formasi CPNS Kemenag Tahun 2018 diperuntukkan bagi guru dan dosen. Menurut Nurkholis, berdasarkan Kemenpan RB Nomor 49 Tahun 2018, tersedia 10.520 formasi bagi guru pelamar umum, 1.480 formasi bagi guru honorer eks KII, dan 4.485 formasi dosen.


Proses seleksi CPNS Kemenag tahun 2018 akan dimulai dari seleksi berkas administrasi, ujian seleksi kompetensi dasar (SKD) menggunakan Computer Assisted Test (CAT) Mandiri Lisensi BKN, hingga ujian seleksi bidang (SKB) menggunakan tes teknis lainnya seperti wawancara, tes teknis kerja dan tes psikotes. "Saya berharap seluruh proses seleksi tersebut berjalan sesuai aturan dan ketentuan," tandas Nurkholis.

sumber : klik disini


Penyelesaian tunjangan profesi guru (TPG) madrasah yang terhutang mulai menemukan titik terang. Proses review yang dilakukan baik oleh Itjen Kementerian Agama maupun BPKP sudah selesai.

Sebagai tahap lanjutan, Kemenkeu dan Kemenag menggelar koordinasi untuk mengharmonisasikan data di Gedung Kementerian Keuangan.

“Pertemuan ini bersifat teknis karena membahas rincian data secara mendalam. Karena itu perlu dihadirkan tim teknis dari dua Kementerian yang mampu mengharmonisasikan seluruh data dan informasi yang dimiliki Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan, supaya nantinya tersusun kebijakan strategis dalam pemenuhan anggaran tambahan terhadap TPG di Kementerian Agama,” ujar Kasubdit Anggaran Bidang Agama, Kepresidenan dan Letina Sudadi di Jakarta, Selasa (11/7).

Menurut Sudadi, harmonisasi data penting karena ada kemungkinan Kementerian Agama akan memperoleh tambahan anggaran On Top yang cukup besar melalui APBNP Tahun Anggaran 2017. Anggaran itu nantinya khusus dialokasikan ntuk penyelesaian tunggakan pembayaran tunjangan profesi guru di Kementerian Agama.

Mewakili Ditjen Pendidikan Islam, Kasubdit Bina Guru dan Tenaga Kependidikan MI/MTs Kidup Supriyadi menginformasikan bahwa Kemenag sudah memperoleh seluruh data hasil review Itjen Kemenag dan BPKP atas tunggakan pembayaran tunjangan profesi bagi guru madrasah yang dilaksanakan pada tahun 2016 dan 2017.

“Sebagai tindak lanjut dari review tersebut, Menteri Agama telah bersurat kepada Menteri Keuangan perihal Permohonan Alokasi Tambahan Anggaran Tunjangan Profesi (Inpassing) bagi Guru Madrasah bukan PNS,” ungkap Kidup.

Menurut Kidup, surat itu menjelaskan kebutuhan tambahan anggaran Kementerian Agama sebesar Rp 3,227T untuk penyelesaian tunggakan pembayaran tunjangan profesi (Inpassing) bagi guru madrasah bukan PNS tahun 2015, 2016, dan 2017.

Kepala Seksi Bina Guru MI/MTs Mustofa Fahmi menambahkan, selain kebutuhan anggaran Rp3,227T, Kementerian Agama juga masih membutuhkan anggaran tambahan sebesar Rp35,468 miliar. Kebutuhan ini didasarkan pada data tambahan hasil review Itjen Kemenag tahun 2017 di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan.

“Dengan demikian, total kebutuhan anggaran untuk pemenuhan alokasi anggaran TPG (Inpassing) bagi guru madrasah bukan PNS, sebesar Rp3,262 triliun,” paparnya.

Lebih lanjut, Fahmi menjelaskan bahwa kebutuhan anggaran lainnya terkait penyelesaian tunggakan untuk pembayaran TPG (Non Inpassing) bagi guru madrasah, PNS maupun bukan PNS. Berdasarkan hasil review BPKP, dibutuhkan anggaran sebesar Rp1,485 triliun untuk penyelesaian tunggakan pada tahun anggaran 2013, 2014, dan 2015.

“Jadi, total anggaran yang saat ini dibutuhkan Kementerian Agama untuk penyelesaian tunggakanTPG bagi guru madrasah baik yang Inpassing maupun Non Inpassing sebesar Rp4,748 triliun,” ujar Fahmi.

Akan hal ini, Kementerian Keuangan meminta Kementerian Agama segera berkoordinasi dengan BPKP dalam rangka percepatan proses legitimasi data hasil review Itjen Kemenag. Kemenag juga berkomitmen membantu Kemenkeu dalam rangka penataan dan pendistribusian guru madrasah dengan melakukan analisa kebutuhan serta menyusun kebijakannya melalui SIMPATIKA.

Dari situ, diharapkan akan terbangun kontrol data yang terintegrasi dalam mendukung penyusunan anggaran secara akuntabel dan tepat sasaran dalam rangka menuntaskan skema penyelesaian sertifikasi bagi guru madrasah.

Sumber baca disini

Bapak dan Ibu guru madrasah, berikut ini saya akan bagikan link download tentang info lengkap penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru Madrasah di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) Tahun 2017

Info Penyaluran TPG Guru Madrasah 2017


Juknis Penyaluran TPG bagi Guru Madrasah tahun 2017 akhirnya dirilis untuk umum. Juknis TPG merupakan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 7394 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru Madrasah Tahun 2017. Ini tentunya akan menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam menghitung dan mentapkan beban guru madrasah yang telah lulus sertifikasi sehingga tunjangan profesinya dapat dibayarkan.

Keputusan Dirjen Pendis Kementerian Agama Nomor : 7394 Tahun 2016 ini sejatinya telah diteken semenjak 30 Desember 2016 silam. Namun tampaknya perlu waktu hingga beberapa bulan sebelum akhirnya juknis yang ditunggu-tunggu tersebut dibuka untuk umum.

Silahkan unduh Juknis TPG Madrasah Disini.

Demikian sedikit info tentang penyaluran TPG bagi guru madrasah tahu 2017. Semoga bermanfaat. 

Sergur Kemenag Terbaru 2017

Pada kesempatan ini kami akan bagikan tentang Informasi Persyaratan Sertifikasi Guru (Sergur) bagi guru yang berada di bawah naungan kementerian agama republik Indonesia (Kemenag) terbaru update tahun 2017.

Tak jauh dengan persyaratan tahun lalu, persyaratan sertifikasi kemenag hampir sama walaupun ada sedikit perbedaan namun berkas-berkas yang diperlukan sebagai persyaratan sertifikasi kemenag pada dasarnya masih sama dengan tahun tahun sebelumnya. berikut ini ada beberapa persyaratannya :

  1. Bagi Guru PAI yang telah mendaftar sertifikasi tahun 2016 wajib untuk mengupdate/mendaftar kembali sesuai Persyaratan yang berlaku (terlampir) >> UNDUH DISINI
  2. Mengisi Formulir daftar nama Calon peserta sertifikasi guru PAI tahun 2016 Format (A1) (terlampir) >> UNDUH DISINI
  3. Mengisi formulir Program Microsoft Office Excel (Format Terlampir >> UNDUH DISINI) , dan di masukan ke Flash Disk/CD
  4. Foto Copy KTP
  5. Foto Copy Ijazah terakhir dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
  6. Foto Copy Print Out NUPTK
  7. Surat pernyataan dibuat sendiri ber-materai 6.000 dan diketahui oleh Kepala Sekolah (Format terlampir)>> UNDUH DISINI
  8. Foto Copy Izin Operasional Sekolah / Pendirian Sekolah
  9. Foto Copy SK Pengangkatan Pertama sebagai GURU TETAP PAI (NON PNS) / SK CPNS, sampai dengan SK terakhir, yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (SECARA TERUS MENERUS SETIAP TAHUN)
  10. Foto Copy SK Pembagian Tugas beserta lampirannya/ jadwal Pelajaran tahun 2015/2016 yang telah dilegalisir
  11. Bagi Guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik mata pelajaran lain, harus melampirkan fotocopy sertifikat pendidik dan NRGnya .
  12. Persyaratan di atas dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing dimasukkan ke dalam map biola snelhekter, untuk
  13. Kemenag warna Hijau, Diknas Warna Kuning dan Non PNS warna Merah, Semua berkas yang telah lengkap diserahkan langsung ke panitia dinas masing-masing
Sekian info singkat ini, semoga bermanfaat. 

Perkiraan waktu kapan puasa ramadhan tahun 2017 diperkirakan jatuh pada tanggal berikut ini, info selengkapnya mari kita simak beritanya.

Pada tanggal 1 Maret 2017  Pimpinan Pusat Muhammadiyah resmi mengumumkan Penetapan 1 Ramadhan  1438 H (2017 M)  dan 1 Syawal 1438 H (2017 M) melalui Maklumat PP Muhammadiyah Nomor: 01/MLM/I.0/E/2017 Tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1438 Hijriah.

Berikut ini Penetapan 1 Ramadhan  1438 H (2017 M)  dan 1 Syawal 1438 H (2017 M) Versi Muhammadiyah Berdasarkan  Maklumat PP  Muhammadiyah Nomor: 01/MLM/I.0/E/2017
  • Penetapan Tanggal 1 Ramadan 1438 H (2017 M) jatuh pada hari Sabtu Pahing, 27 Mei 2017 M.
  • Penetapan Tanggal 1 Syawal 1438 H  (2017 M) jatuh pada hari Ahad Legi, 25 Juni 2017 M.
  • Penetapan Tanggal 1 Zulhijah 1438 H   (2017 M) jatuh pada hari Rabu Kliwon, 23 Agustus 2017 M.
  • Penetapan Tangal 9 Zulhijah 1438 H atau Hari Arafah (2017 M) jatuh pada hari Kamis Pon, 31 Agustus 2017 M.
  • Penetapan 10 Zulhijah 1438 H  atau  Idul Adha (2017 M) jatuh pada hari Jumat Wage, 1 September 2017 M.
Berikut ini Salinan Maklumat PP  Muhammadiyah Nomor: 01/MLM/I.0/E/2017 Tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1438 Hijriah yang dikutip dari laman www.muhammadiyah.or.id


MAKLUMAT NOMOR: 01/MLM/I.0/E/2017
TENTANG
PENETAPAN HASIL HISAB RAMADAN, SYAWAL, DAN ZULHIJAH 1438 HIJRIAH

Assalamu’alaikum wr. wb.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan ini mengumumkan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1438 Hijriah berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai berikut:

RAMADAN 1438 H
  • Ijtimak jelang Ramadan 1438 H terjadi pada hari Jumat Legi, 26 Mei 2017 M pukul 02:46:53 WlB.
  • Tinggi Bulan pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta (f = -07° 48' dan l = 110° 21’ BT) = +08° 22’ 59” (hilal sudah wujud). Di seluruh wilayah lndonesia pada saat terbenam Matahari itu Bulan berada di atas ufuk.
  • 1 Ramadan 1438 H jatuh pada hari Sabtu Pahing, 27 Mei 2017 M.
SYAWAL 1438 H
  • Ijtimak jelang Syawal 1438 H terjadi pada hari Sabtu Kliwon, 24 Juni 2017 M pukul 09:33:12 WIB.
  • Tinggi Bulan pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta (f = -07° 48¢ dan l = 110° 21¢ BT) = +03° 46¢ 31² (hilal sudah wujud). Di seluruh wilayah Indonesia pada saat terbenam Matahari itu Bulan berada di atas ufuk.
  • 1 Syawal 1438 H jatuh pada hari Ahad Legi, 25 Juni 2017 M.
ZULHIJAH 1438 H
  • Ijtimak jelang Zulhijah 1438 H terjadi pada hari Selasa Wage, 27 Agustus 2017 M pukul 01:32:45 WIB.
  • Tinggi Bulan pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta ( f = -07° 48¢ dan l = 110° 21¢ BT ) = +07° 22¢ 26² (hilal sudah wujud). Di seluruh wilayah Indonesia pada saat terbenam Matahari itu Bulan berada di atas ufuk.
  • 1 Zulhijah 1438 H jatuh pada hari Rabu Kliwon, 23 Agustus 2017 M.
Berdasarkan hasil hisab tersebut maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan:
1. Tanggal 1 Ramadan 1438 H jatuh pada hari Sabtu Pahing, 27 Mei 2017 M.
2. Tanggal 1 Syawal 1438 H jatuh pada hari Ahad Legi, 25 Juni 2017 M.
3. Tanggal 1 Zulhijah 1438 H jatuh pada hari Rabu Kliwon, 23 Agustus 2017 M.
4. Hari Arafah (9 Zulhijah 1438 H) jatuh pada hari Kamis Pon, 31 Agustus 2017 M.
5. Idul Adha (10 Zulhijah 1438 H) jatuh pada hari Jumat Wage, 1 September 2017 M.

Demikian maklumat ini disampaikan untuk dilaksanakan dan agar menjadi panduan bagi warga Muhammadiyah dalam menyambut bulan suci Ramadan 1438 H. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita.
Nashrun minallah wa fathun qariib.
Wassalamu’alaikum wr. wb. 

LINK DONWLOAD: Klik Disini

duta besar arab indonesia

Pemerintah Arab Saudi akan membuka institusi pendidikan Bahasa Arab di Indonesia.

Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Osama bin Mohammed Abdullah Al Shuaibi mengatakan, tiga institusi pendidikan tersebut akan dibuka di tiga kota besar.

"Tiga institusi pendidikan itu akan dibuat di Makassar, Surabaya, dan Medan," kata Osama dalam jumpa pers di Kantornya, Selasa (28/2/2017), di Jakarta.

Osama menekankan, tujuan dibukanya institusi pendidikan itu adalah untuk misi pengembangan pendidikan Bahasa Arab di Indonesia.

Ia memastikan institusi-institusi ini tidak terjamah pengaruh radikal.

"Hanya untuk pendidikan Bahasa Arab. Kami tidak akan memperbolehkan pihak manapun untuk mempergunakan institusi tersebut untuk tujuan atau kepentingan lain," jelas Osama.

Pendirian tiga institusi pendidikan ini, lanjut Osama, merupakan salah satu nota kesepahaman (MoU) yang akan ditandatangani Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz saat melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo.

Total, ada 10 perjanjian kerja sama yang akan ditandatangani Salman dan Jokowi.

Selain di bidang pendidikan, ada juga kerja sama di sektor perikanan, keamanan, pendidikan, agrikultural, kesehatan dan penerbangan. Raja Salman dijadwalkan tiba di Indonesia pada Rabu (1/3/2017).

Presiden Joko Widodo akan langsung menyambut kedatangan Raja Salman di Bandara Halim Perdanakusuma.

Setelah itu, kedua Kepala Negara akan melakukan pertemuan di Istana Bogor. Raja Salman akan berada di Jakarta dan melakukan berbagai kegiatan lain hingga 4 Maret.

Setelah itu, Raja Salman dan rombongan yang terdiri dari 1500 orang berlibur di Bali hingga tanggal 9 Maret.

Lihat sumber disini

Kisi Kisi USBN 2017 SMP KTSP dan Kurikulum 2013 dan PAI

Dalam rangka persiapan pelaksanaan USBN Tahun Pelajaran 2016/2017, dengan ini kami bagikan Kisi-Kisi USBN untuk Jenjang SMP Tahun Pelajaran 2016/2017 dan Kisi-Kisi Pendidikan Agama Islam PAI USBN untuk Jenjang SMP Tahun Pelajaran 2016/2017

Kisi-kisi USBN merupakan sebagai pemetaan tentang materi soal yang akan keluar pada ujian nasional. Kisi-kisi USBN dapat mempermudah guru dan siswa untuk menyampaikan dan menerima materi apa saja yang akan keluar nanti, sehingga belajar tidak mengambang dan lebih tepat dan efisien dari segi waktu. Untuk mendapatkan kisi-kisi USBN tahun 2017 SMP dan PAI anda bisa mendownloadnya pada link dibawah ini !

Update Terbaru dari Kemdikbud : Kisi Kisi USBN SMP/MTs 2017
Kisi Kisi USBN 2017 SMP KTSP dan Kurikulum 2013
Kisi Kisi PAI USBN 2017 SMP KTSP dan Kurikulum 2013
Sekian semoga bermanfaat.

PAI SD 2017 KTSP dan Kurikulum 2013 Lengkap Dengan Praktek

Sehubungan dengan penyelengaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk tahun pelajaran 2016/2017, maka dengan ini disampaikan Kisi-Kisi Soal USBN PAI SD 2017 KTSP dan Kurikulum 2013 Lengkap Dengan Praktek.

Kisi-kisi USBN merupakan sebagai pemetaan tentang materi soal yang akan keluar pada ujian nasional. Kisi-kisi USBN dapat mempermudah guru dan siswa untuk menyampaikan dan menerima materi apa saja yang akan keluar nanti, sehingga belajar tidak mengambang dan lebih tepat dan efisien dari segi waktu. Untuk mendapatkan Kisi-Kisi Soal USBN PAI SD 2017 KTSP dan Kurikulum 2013 Lengkap Dengan Praktek anda bisa download pada link dibawah ini !

KISI-KISI KURIKULUM 2006
  1. PAI SD
  2. PRAKTEK SD
KISI-KISI KURIKULUM 2013
  1. PAI SD
  2. PRAKTEK SD
Sekian semoga bermanfaat.

Kisi-Kisi USBN Mata Pelajaran Agama

Dalam rangka persiapan pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2016/2017, dengan ini kami bagikan Kisi-Kisi USBN  Mata Pelajaran Agama Tahun Pelajaran 2016/2017 untuk semua Jenjang mulai dari Pendidikan Agama IslamPendidikan Agama  KatolikPendidikan Agama Konghucu dan Pendidikan Agama Kristen

Kisi-kisi UN merupakan sebagai pemetaan tentang materi soal yang akan keluar pada ujian nasional. Kisi-kisi UN dapat mempermudah guru dan siswa untuk menyampaikan dan menerima materi apa saja yang akan keluar nanti, sehingga belajar tidak mengambang dan lebih tepat dan efisien dari segi waktu. Untuk mendapatkan kisi-kisi USBN  Mata Pelajaran Agama Tahun Pelajaran 2016/2017 untuk semua Jenjang anda bisa download pada link dibawah ini !

Raja Salman dan Kemenag Akan Teken MoU Tentang Ini

Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud akan menandatangani lima Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman dengan Pemerintah Indonesia. Dua di antaranya dengan Kementerian Agama.

"Ada lima MoU yang disiapkan dengan pemerintah yang sudah mendapatkan persetujuan dengan pemerintahan Kerajaan Saudi Arabia, dua di antaranya terkait Kementerian Agama," kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat ditemui di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/2/2017).

Lukman menjelaskan, MoU pertama menyangkut penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Sedangkan MoU kedua di bidang pendidikan keagamaan dan peningkatan kerja sama kebudayaan di antara kedua negara.

Terkait penyelenggaraan haji dan umroh, kata Lukman, ada beberapa poin kesepahaman yang nantinya akan ditindaklanjuti dengan program-program yang lebih rinci.

Pada dasarnya, kata dia, MoU itu untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umroh.

Namun, Lukman tak merinci apakah MoU tersebut termasuk soal kuota haji. Sebab, beberapa pihak menginginkan agar kedatangan Raja Salman dapat membawa dampak pada peningkatan kuota haji.

Menurutnya, Indonesia baru saja mendapatkan penambahan 10.000 kuota haji dan hanya indonesia negara yang diberi tambahan kuota.

"Jadi kita harus syukuri dulu penambahan kuota. Jangan 10.000 belum dimanfaatkan sudah minta lagi. Tentu kan kita harus menenggang yang lain," ucap Lukman.

Raja Salman akan berada di Jakarta dari Rabu (1/3/2017) hingga Sabtu (4/3/2017). Selanjutnya, rombongan Raja Salman akan terbang ke Bali untuk berlibur hingga Kamis (9/3/2017).

Lawatan Raja Arab Saudi yang pertama kali sejak 47 tahun ini menyertakan 1.500 orang. Raja Salman akan bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, lalu berkunjung ke Masjid Istiqlal, berpidato di Gedung DPR dan menerima Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di Hotel Raffles.

Sumber : nasional.kompas.com

standarisasi pesantren

Tema atau isu standardisasi’ belakangan ini tidak hanya menyangkut isu sertifikasi khatib dan/atau penceramah agama (lihat Resonansi 9/2/2017 dan 16/2/2017), tetapi hampir berbarengan juga mengenai pesantren. Gagasan atau wacana tentang ‘standardisasi kurikulum pesantren’ muncul dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama, Kamarudin Amin (Republika, 9/2/2017).

Kamaruddin Amin menyatakan: “Standardisasi kurikulum’ ponpes ditargetkan dapat dijalankan pada 2017. Kami akan membuat standardisasi kurikulum pesantren dengan standar minimalnya”. Dia menjelaskan, kriteria standardisasi minimal untuk buku-buku yang diajarkan di ponpes dan standar kompetensi pesantren dalam mengembangkan lembaganya.

Apa tujuan dan perlunya ‘standardisasi kurikulum’ ponpes itu? Tujuannya boleh jadi baik. Dirjen Kamaruddin Amin mengelaborasi: “Standardisasi itu akan memperkuat moderasi Islam di ponpes. Jadi, kami akan mengeluarkan buku-buku wajib standar. Ini bukan proyek deradikalisasi, karena ponpes tidak radikal, tapi memperkuat moderasi. Moderasi ini adalah moderasi pendidikan di ponpes”.

Menurut Kamaruddin Amin lebih lanjut, ponpes merupakan lembaga pendidikan [Islam] yang strategis untuk menebarkan Islam moderat yang damai. [Karena itu] kehadiran ponpes harus dapat memberi nilai tambah dengan menangkal muncul [dan berkembangnya] radikalisme dalam masyarakat.

Dalam konteks itu, pernyataan Dirjen Kamaruddin Amin beralasan dan bisa dipahami. Sejak Peristiwa 9/11 [2001], lembaga pendidikan ‘tradisional’ Islam seperti ponpes di Indonesia, yang di negara Muslim lain disebut madrasah seperti di Afghanistan, Pakistan, atau Yaman dipersepsikan pengamat dan media Barat sebagai ‘breeding ground of radicalism’, tempat perkecambahan radikalisme.

Dalam batas tertentu, persepsi itu benar adanya. Keadaan itu terkait kenyataan, madrasah tradisional di negara-negara itu tidak memiliki kurikulum yang jelas. Kurikulum madrasah tergantung pada keahlian, paham keagamaan, dan ideologi-politik syaikh dan gurunya. Tidak ada standar ‘kurikulum nasional’ yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah setempat gagal mencampuri kurikulum madrasah tradisional guna memajukan kualitas pendidikannya.

Di tengah berlanjutnya konflik sektarianisme di antara kelompok syaikh dan guru yang berbeda dan sikap berlainan terhadap rejim berkuasa dan juga kuasa Barat yang ingin intervensi, madrasah di negara-negara tersebut mengalami politisasi luarbiasa. Kegagalan pemerintah membawa madrasah ke arah peningkatan kualitas lewat pengembangan kurikulum lebih komprehensif untuk menyemaikan pemahaman dan praksis Islam damai—jauh dari ektremisme dan radikalisme—berujung pada peningkatan radikalisasi di lingkungan madrasah.            

Lembaga pendidikan ‘tradisional’ Islam Indonesia, sejak dari pondok, pesantren, dayah dan surau berbeda banyak dengan madrasah Afghanistan, Pakistan, Yaman atau negara-negara Muslim lain. Dalam perjalanan dan pengalaman panjang, lembaga-lembaga pendidikan ‘tradisional’ Islam Indonesia justru bertumbuh menjadi pusat perkecambahan dan penguatan Islam wasathiyah yang inklusif, akomodatif dan toleran.

Perkembangan seperti itu terjadi berkat konsolidasi Islam Nusantara sejak abad 17 melalui ulama besar—untuk menyebut beberapa nama—sejak dari Abdurrauf al-Singkili, Muhammad Yusuf al-cMaqassari; kemudian abad 18, Abdul Shamad al-Palimbani, Muhammad Arsyad al-Banjari, Ahmad Khatib Sambas; dan abad 19, Nawawi al-Bantani, Ahmad Khatib al-Minangkabawi, Mahfuzh al-Termasi, Saleh Darat as-Samarani dan banyak lagi.

Melalui jaringan ulama Nusantara, mereka menghasilkan tiga aspek ortodoksi Islam negeri ini: Pertama, kalam Asy’ari-Jabari; kedua, fiqh asy-Syafi’i; dan ketiga, tasawuf akhlaqi al-Ghazali. Ortodoksi Islam Nusantara ini memiliki distingsinya sendiri yang kemudian berkombinasi dan beramalgamasi dengan budaya lokal berbagai suku bangsa di kawasan ini.

Ponpes menjadi pusat penanaman, pendidikan dan pembentukan tradisi ortodoksi Islam Nusantara. Dalam konteks itu, ponpes memainkan paling sedikit tiga fungsi penting. Pertama, sebagai pusat transmisi keilmuan, pemahaman dan praksis Islam; kedua, pusat pemeliharaan tradisi Islam Nusantara; dan ketiga pusat reproduksi ulama.

Lembaga-lembaga pendidikan ‘tradisional’ Islam Indonesia khususnya Ponpes menemukan salah satu ‘puncak’ konsolidasinya pada abad 19. Sejak dasawarsa pertama abad 19, berkat kian banyaknya murid Jawi dan jamaah haji kembali dari Tanah Suci, pesantren mengalami peningkatan dari segi jumlah dan substansi pendidikan.

Selanjutnya sejak dasawarsa ketiga abad ke-20, lembaga pendidikan ‘tradisional’ Islam juga mulai melakukan pembaruan dalam substansi pendidikan, metodologi pembelajaran dan manajemen. Dengan berbagai pembaruan yang dilakukan, ponpes melakukan adaptasi yang memungkinkannya untuk tidak hanya bertahan di tengah berbagai perubahan di lingkungan lebih luas, tetapi sekaligus memajukan diri untuk menjawab tantangan dan kebutuhan umat Islam Indonesia.

kemenag


Tahapan pengelolaan emis di Semester Genap tahun pelajaran 2016/2017 ini memang agak berbeda dengan tahapan emis di semester sebelumnya. Pada semester ganjil yang lalu, Tim Emis Pusat terlebih dahulu merilis form excel emis. Setelah Operator Madrasah mengunduh dan mengisinya, baru Tim Pusat Emis merilis aplikasi desktop emis yang digunakan untuk memvalidasi emis sebelum akhirnya diupload secara online.

Pada semester genap ini, Form Excel Emis yang digunakan sama persis dengan form excel emis sebelumnya. Sehingga Operator RA dan Madrasah tidak perlu mengisi kembali form excel emis tersebut dari awal. Cukup melakukan editing atau perubahan jika dirasa perlu.

Pada semester genap ini, Form Excel Emis yang digunakan sama persis dengan form excel emis sebelumnya. Sehingga Operator RA dan Madrasah tidak perlu mengisi kembali form excel emis tersebut dari awal. Cukup melakukan editing atau perubahan jika dirasa perlu.

Artinya, Form Excel Emis Semester Ganjil kemarin dapat digunakan kembali. Jika terdapat data yang berubah atau salah, silakan melakukan perubahan (editing). Namun jika data tetap (tanpa perubahan) maka bisa langsung melakukan validasi dengan menggunakan Aplikasi Desktop Emis Semester Genap Tahun Pelajaran 2016/2017 yang telah disediakan.

Hal ini tentu akan semakin mempermudah dan meringankan pekerjaan operator emis di tingkat madrasah.

Seperti pada periode sebelumnya, Aplikasi Desktop Emis Semester Genap 2016/2017 dapat didownload di situs EMIS SDM. Untuk mengunduhnya, caranya adalah:

Buka situs EMIS SDM yang beralamat di: http://emispendis.kemenag.go.id/emis_sdm/
Login dengan menggunakan Nama Pengguna (email) dan password akun operator emis sebagaimana semester sebelumnya.
Setelah berhasil login, klik menu "Rupa-rupa" yang terdapat di bagian sebelah kiri.
Klik submenu "Unduh Aplikasi/Dokumen".
Di bagian tengah akan muncul daftar file. Pilih dan klik "Aplikasi Desktop Pendataan Tingkat xxx Semester Genap TP 2016/2017 (xxx adalah jenjang madrasah seperti RA, MI, MTs, atau MA).
Download dan simpan Aplikasi Desktop Pendataan EMIS tersebut.

Jika proses download gagal anda bisa download melalui link alternatif di bawah ini : 
Aplikasi Desktop EMIS Semester Ganjil 2016/2017 RA; DOWNLOAD (Versi 2017-02-07)
Aplikasi Desktop EMIS Semester Ganjil 2016/2017 MI; DOWNLOAD (Versi 2017-02-07)
Aplikasi Desktop EMIS Semester Ganjil 2016/2017 MTs; DOWNLOAD (Versi 2017-02-07)
Aplikasi Desktop EMIS Semester Ganjil 2016/2017 MA; DOWNLOAD (Versi 2017-02-07)

source : https://ayomadrasah.blogspot.co.id


Lebih dari 440 ribu guru madrasah dan pendidikan agama Islam (PAI) pada sekolah yang sudah mengikuti program sertifikasi berhak mendapatkan tunjangan profesi. 

Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin mengatakan bahwa Kementerian Agama pada tahun 2017 ini telah mengalokasikan lebih dari Rp 14 Triliun untuk membayar tunjangan profesi guru.

"Lebih dari Rp 9,6 triliun kita alokasikan untuk membayar tunjangan profesi guru madarasah, baik PNS maupun bukan PNS. Adapun untuk guru PAI PNS dan bukan PNS, sudah dialokasikan tidak kurang dari Rp5,2 triliun," kata Kamaruddin Amin seperti dikutip kemenag.go.id hari ini.

Rapat Panja ini mengagendakan pembahasan mengenai Penyelesaian Program Sertifikasi Guru dan Program Inpassing Guru bukan PNS. Ikut mendampingi Kamaruddin, Sesditjen Pendis Isom Yusqi, Direktur Pendidikan Madrasah M. Nur Kholis Setiawan, dan Direktur PAI Imam Safei.

Meski demikian, doktor lulusan Jerman ini mengaku bahwa alokasi anggaran yang tersedia belum sepenuhnya mencover kebutuhan anggaran pembayaran tunjangan profesi guru. Menurutnya, Kemenag masih membutuhkan anggaran tidak kurang dari Rp 5,4 triliun untuk lima pos pembayaran.

Pertama, pembayaran tunjangan guru bukan PNS madrasah yang sudah inpassing terhutang sejak tahun 2016. Kebutuhan anggaran untuk pos ini, menurut Kamaruddin Amin sudah disampaikan ke Kementerian Keuangan berikut dengan hasil review yang dilakukan Itjen Kemenag.

"Kementerian keuangan belum memberikan anggaran. Informasinya, Kemenkeu akan minta back up verifikasi dari BPKP terlebih dahulu, meski tidak harus dilakukan audit sensus seperti yang sudah dilakukan Itjen," terangnya.

"Kebutuhan anggarannya sekitar Rp 1,22 triliun untuk 82.090 guru," ujarnya.

Kedua, pembayaran tunjangan profesi guru madrasah dan PAI terhutang tahun 2014 dan 2015. Kebutuhan anggarannya lebih dari Rp 1,48 triliuan. Kamaruddin optimis anggaran ini akan dialokasikan Kemenkeu karena datanya sudah diverifikasi melaluai audit sensus oleh BPKP.

Ketiga, pembayaran tunjangan guru bukan pns belum diverifikasi Itjen. Jumlahnya mencapi 39.000. dengan total perkiraan kebutuhan anggaran Rp 1,86 triliun.

"Kami targetkan tahun ini selesai diverifikasi oleh Itjen. Kalau sudah diverifikasi maka harus dibayarkan 3 tahun, 2015, 2016, dan 2017. Kita belum memintakan anggaran karena belum diverifikasi," ucapnya.

Keempat, Guru PAI Bukan PNS Inpasssing yang sudah diverifikasi oleh Itjen. Jumlah gurunya sekitar 1.500 dengan kebutuhan anggaran lebih dari Rp 50,16 miliar.

Kelima, usulan tambahan pembayaran TPG madrasah dan PAI dari daerah untuk tahun anggaran 2017. Perkiraan kebutuhan anggarannya mencapai Rp 863,91 miliar.

"Dari kelima item, yang memungkinkan untuk diupakan agar bisa diberikan pada tahun ini adalah item pertama, kedua, keempat, dan kelima. Untuk item ketiga masih diverifikasi," tutupnya.

source : http://rimanews.com

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget