Halloween Costume ideas 2015
Articles by "Pengumuman"

Isi Surat Edaran Terkait Dapodik 2019 ini sengaja kami share agar dapat benar-benar diperhatikan point demi pointnya karena ini sangatlah berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan di sekolah yaitu BOS, Dalam rangka untuk terus meningkatkan kualitas data Dapodik, telah terbit Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 0993/D/PR/2019 tentang tentang Kualitas Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodik).

Adapun isi lengkap Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah (Dirjen Dikdsasmen) Nomor 0993/D/PR/2019 tentang Kualitas Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) tersebut secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/ Kota agar secara aktif memantau progres pengiriman data pokok pendidikan melalui laman http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/progres hingga jumlah Sekolah yang melakukan sinkronisasi mencapai 100% sebelum batas waktu akhir pendataan (cut off) BOS. Perlu kami sampaikan bahwa alokasi dana BOS dihitung berdasarkan jumlah peserta didik di tiap Sekolah yang datanya bersumber dan Dapodik;

2. Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/ Kota melakukan verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran data profil sekolah, rombongan belajar, individu peserta didik, guru dan tenaga kependidikan, dan sarana dan prasarana yang diinputkan ke dalam aplikasi Dapodik. Apabila ditemukan data yang akurasinya diragukan, segera menginstruksikan sekolah untuk melakukan perbaikan data melalui Dapodik. Jika hasil verifikasi, terdapat sekolah yang sudah tidak beroperasi dan tidak melakukan sinkronisasi Dapodik selama 3 semester berturut-turut akan dilakukan penghapusan secara otomatis (solfdelete) dari sistem Dapodik;

3. Apabila dalam pelaksanaan BOS terdapat pelanggaran yang dapat merugikan negara, sekolah, dan/atau peserta didik, oknum yang bersangkutan akan diberikan sanksi oleh aparat/ pejabat yang berwenang. Sanksi akan diberikan dalam berbagai bentuk, di antaranya:
a. penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pemberhentian, penurunan pangkat, dan/atau mutasi kerja);
b. penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu BOS yang terbukti disalahgunakan agar dikembalikan ke Kas Negara;
c. penerapan proses hukum, yaitu proses penyelidikan, penyidikan, dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan BOS;
d. apabila berdasarkan hasil monitoring atau audit sekolah terbukti melakukan penyimpangan atau tidak menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan BOS (termasuk laporan online ke laman BOS di www.bos.kemdikbud.go.Id), Tim BOS Provinsi/ Kabupaten/ Kota dapat meminta secara tertulis kepada bank (dengan tembusan ke sekolah) untuk menunda pengambilan BOS dan rekening sekolah;
e. pemblokiran dana dan penghentian sementara terhadap seluruh bantuan pendidikan yang bersumber daii APBN pada tahun berikutnya kepada provinsi/ kabupaten/ kota, apabila terbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, danlatau golongan;
f. sanksi lainnya sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Untuk mendukung peningkatan kualitas data dimaksud, Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/ Kota dapat melakukan pelatihan. bimbingan teknis, sosialisasi dan layanan teknis Aplikasi Dapodikdasmen, sekaligus memastikan keberadaan sekolah dalarn keadaan aktif beroperasi;

5. Dalam hal sekolah selama 3 (tiga) tahun berturut-turut memiliki siswa kurang dan 60 (enam puluh), dapat dilakukan penggabungan dengan sekolah sederajat terdekat. Sampai dengan dilaksanakannya penggabungan. maka sekolah dimaksud tidak dapat menenima dana BOS reguler. Hal inii dikecualikan untuk (a) Sekolah TerintegrasilSMP Satap dan SDLB/SMPLB/ SMALB/SLB, sekoiah yang berada pada daerah 3T, (b) Sekolah di daerah kumuh atau daerah pinggiran yang peserta didiknya tidak dapat tertampung di sekolah lain di sekitarnya, atau (c) sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang telah memiliki izin operasional minimal 3 (tiga) tahun serta membebaskan iuran bagi seluruh peserta didik.

6. Untuk menjamin kualitas layanan pendidikan dasar dan menengah, mulai Tahun Anggaran 2020 dana BOS hanya akan dialokasikan bagi Satuan Pendidikan yang sudah terakreditasi.

Link Download Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 0993/D/PR/2019 (bisa DISINI)

Demikian informasi terkait Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 0993/D/PR/2019 tentang tentang Kualitas Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodik). Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Sumber artikel : klik disini


Pedoman Program PKP Berbasis Zonasi Dari Kemdikbud. Penyiapan Program PKP yang mempertimbangkan pendekatan kewilayahan, atau dikenal dengan istilah zonasi, dilaksanakan oleh Ditjen GTK mulai dari penyusunan Pedoman Program PKP Berbasis Zonasi, Petunjuk Teknis Program PKB Berbasis Zonasi, Buku Pegangan Pembekalan Narasumber Nasional/Instruktur/Guru Inti Program PKP Berbasis Zonasi, Unit Pembelajaran, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), soal tes awal dan tes akhir serta instrumen penjaminan mutu. Pedoman ini memberikan gambaran utuh tentang Program PKP Berbasis Zonasi. Buku Pegangan Pembekalan Narasumber/Instruktur/Guru Inti memberikan panduan tentang pelaksanaan pelatihan khususnya skenario pelatihannya. Unit Pembelajaran berisi materi pembelajaran dalam satu Kompetensi Dasar disertai dengan contoh latihan/kasus/tugas sesuai dengan berbagai model pembelajaran yang dipilih. RPP yang disusun oleh tim pengembang merupakan contoh RPP berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi.

Zona Peningkatan Kompetensi Pembelajaran 

Zona peningkatan kompetensi pembelajaran pada hakikatnya merupakan bagian dari strategi percepatan pembangunan pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan (Integrasi Pembangunan), melalui pengelolaan pusat kegiatan guru (PKG), kelompok kerja guru (KKG), musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), dan musyawarah guru bimbingan dan konseling (MGBK), yang selama ini dilakukan melalui Gugus atau Rayon, khususnya dalam peningkatan kompetensi pembelajaran, yang terintegrasi secara vertikal dari Satuan Pendidikan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat sesuai dengan kewenangan masing-masing, yang berkesinambungan dari Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar. 

Sejalan dengan pengertian di atas, zona peningkatan kompetensi pembelajaran bertujuan untuk : 
  1. Mewujudkan pemerataan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. 
  2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas peningkatan kompetensi pembelajaran, di mana kegiatan dilakukan secara terintegrasi dalam satu area wilayah dengan mempertimbangkan jarak, akses, dan volume guru yang ikut serta. 
  3. Memudahkan dalam melakukan pemetaan kompetensi, kinerja, serta aktivitas guru. 
  4. Memudahkan dalam melakukan pembinaan terhadap program peningkatan kompetensi guru sesuai dengan hasil pemetaan yang dilakukan. 
  5. Memudahkan dalam melakukan supervisi dan koordinasi peningkatan kompetensi pembelajaran. 
Penetapan zona peningkatan kompetensi pembelajaran dilakukan dengan mempertimbangkan rambu-rambu berikut:
  1. Penetapan zona didasarkan pada pengklasifikasian setiap Satuan Pendidikan menurut definisi/tema zonasi yang akan disusun. 
  2. Penentuan sekolah nominasi pusat zona mempertimbangkan indikator skala nasional, yaitu Akreditasi Sekolah, serta indikator kontrol yang mencakup hasil Ujian Nasional (UN), Uji Kompetensi Guru (UKG), dan Hasil Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP). 
Pada tahap ini, pertimbangan terhadap dukungan sarana dan prasarana dan dukungan peningkatan kompetensi guru menjadi pertimbangan utama. Pertimbangan terhadap dukungan sarana dan prasarana harus mempertimbangkan kelayakan ruang kelas, laboratorium komputer dan laboratorium lainnya, sumber listrik, internet, pelaksana UNBK, sanitasi, perpustakaan, dan sarana pendukung lainnya. Sementara itu, untuk pendukung proses belajar mengajar harus mempertimbangkan faktor-faktor guru yang sudah berkualifikasi, bersertifikasi, guru yang mengajar minimal 24 jam, serta faktor lainnya. c. Perancangan program peningkatan kompetensi pembelajaran yang ada di zona yang telah ditetapkan harus mempertimbangkan karakteristik satuan pendidikan, baik jarak, akses, maupun jumlah dan sebaran guru. d. Pemantauan terhadap wilayah-wilayah zonasi melalui pemberdayaan PKG/KKG/MGMP/MGBK dengan sekolah pusat zona sebagai basis kelompok/zona. 

Pedoman Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi

  1. Pengelolaan Zona Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi 
  2. Pengelolaan zona peningkatan kompetensi pembelajaran dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 
  3. Menetapkan wilayah zona peningkatan kompetensi pembelajaran berdasarkan radius terdekat dengan sekolah yang akan dijadikan tempat kegiatan Program PKP Berbasis Zonasi yang berada di wilayah zonasi yang telah ditentukan. 
  4. Melakukan analisis jumlah guru sesuai bidang tugas yang diampu di masing-masing zona.  
  5. Menetapkan PKG, KKG, MGMP, dan MGBK berdasarkan jumlah keanggotaan pada rentang 10-20 orang per kelompok. 
  6. Melakukan analisis kebutuhan guru inti untuk masing-masing zona.  1) Idealnya setiap bidang atau mata pelajaran (mapel) pada jenis dan jenjang pendidikan diampu oleh seorang guru inti.  Dengan menggunakan pendekatan tersebut, jika jumlah zonasi sebanyak 4.000 dan jumlah jenis guru semua  bidang dan mapel sebanyak 205, maka jumlah kebutuhan guru inti secara nasional adalah sebanyak 820.000 orang

sumber artikel : klik disini


Mulai tahun ajaran 2019/2020, Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) akan diganti dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan integrasi data kependudukan dengan data pendidikan.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, kedua kementerian akan mengintegrasikan data pokok pendidikan (dapodik) di Kemendikbud dengan data kependudukan dan catatan sipil di Kemendagri. Salah satu tujuannya adalah untuk mendukung kebijakan zonasi dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
“Banyak manfaatnya termasuk untuk sistem zonasi  ini. Nanti kita bisa menggunakan sumber data dua-duanya baik dari data kependudukan maupun dapodik. Kami mendapatkan dukungan penuh dari Kemendagri, terutama untuk mengatur sistem PPDB,” ujar Mendikbud saat memberikan keterangan pers setelah pertemuan dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakhrulloh, di Kantor Kemendikbud, Senin (21/1/2019).
Mendikbud menuturkan, melalui integrasi data kependudukan dengan data pendidikan, salah satu hal yang akan diubah dari sistem PPDB tahun ini adalah teknis pendaftaran anak ke sekolah tujuan. Ke depannya, orang tua tidak perlu datang ke sekolah untuk mendaftarkan anaknya. “Nanti kita harapkan dengan dukungan aparat Kemendagri itu justru sekolah bersama-sama dengan aparat desa dan aparat kelurahan mendata anak ini harus masuk sekolah mana, itu ditetapkan oleh pemerintah terutama untuk masuk sekolah negeri,” tuturnya.
Tidak hanya itu, integrasi data tersebut juga bertujuan untuk mendukung tercapainya rencana pemerintah dalam mewujudkan program wajib belajar 12 tahun. Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakhrulloh menjelaskan, Kemendagri mendukung kebijakan pendidikan yang berlaku secara nasional, termasuk zonasi dalam PPDB dan wajib belajar 12 tahun.
Ia menuturkan, setelah dilakukan integrasi data, dengan mengetik NIK di basis data akan keluar data lengkap siswa yang bersangkutan. “Kalau nanti misalnya dia putus sekolah di kelas 5, Pak Menteri (Mendikbud) bisa memerintahkan dinas (pendidikan), aparat, dirjen, atau Mendagri memerintahkan bupati atau walikota untuk mengecek anak ini putus sekolahnya kenapa? Kalau nggak punya biaya, (kita) urus beasiswanya, bisa dari APBN atau APBD,” kata Zudan Arif. Dengan demikian, lanjutnya, pemerintah bisa memastikan wajib belajar 12 tahun bisa dicapai karena anak usia sekolah bisa dilacak dengan basis data kependudukan melalui integrase data.

Integrasi data kependudukan dengan dapodik ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan kerja sama antara Mendikbud Muhadjir Effendy dengan Mendagri Tjahyo Kumolo tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik dalam Lingkup Tugas Kemendikbud pada 10 November 2016 lalu. 

sumber : www.kemdikbud.go.id


Inilah Isi Revisi Jadwal UN SMP/MTs Provinsi Papua, Papua Barat, dan NTT Tahun Pelajaran 2018/2019, Badan Standar Nasional Pendidikan telah mengeluarkan Revisi Jadwal UN SMP/MTs Provinsi Papua, Papua Barat, dan NTT Tahun Pelajaran 2018/2019, pengumuman tersebut bisa anda lihat pada halaman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui akun facebook resminya
Hingga posting ini dibuat untuk sementara admin belum mengetahui secara pasti mengapa Jadwal UN SMP/MTs Provinsi Papua, Papua Barat, dan NTT Tahun Pelajaran 2018/2019 di revisi, namun yang paling penting adalah kita sebagai pelaku dunia pendidikan dituntut untuk dapat bekerja sama dan selalu siap untuk
menyesuaikan dengan peraturan yang ada di pemerintah pusat termasuk juga apabila dikemudian hari terjadi revisi-revisi terhadap peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Untuk lebih jelasnya tentang Revisi Jadwal UN SMP/MTs Provinsi Papua, Papua Barat, dan NTT Tahun Pelajaran 2018/2019 silahkan anda download dokumennya melalui link di bawah ini

Revisi Jadwal UN SMP/MTs Provinsi Papua, Papua Barat, dan NTT Tahun Pelajaran 2018/2019

Itulah posting singkat tentang Revisi Jadwal UN SMP/MTs Provinsi Papua, Papua Barat, dan NTT Tahun Pelajaran 2018/2019, semoga bermanfaat. 

Berikut ini adalah Jadwal Dan Info Lengkap Seputar SBMPTN 2019 Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) melalui ujian tertulis telah menunjukkan berbagai keunggulan dan manfaat, baik bagi kepentingan nasional, PTN, maupun peserta. Bagi peserta, manfaat seleksi bersama adalah lebih efisien, murah, dan fleksibel dengan adanya mekanisme lintas wilayah. SBMPTN ini dari tahun ke tahun selalu diperbaiki dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Pada tahun 2016 mulai diperkenalkan juga SBMPTN dengan menggunakan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK).

SBMPTN 2019 merupakan seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan menggunakan hasil UTBK saja atau hasil UTBK dan kriteria lain yang ditetapkan bersama oleh PTN. UTBK dapat diikuti oleh siswa lulusan tahun 2017, 2018, dan 2019 dari pendidikan menengah (SMA/MA/SMK) dan sederajat, serta lulusan Paket C tahun 2017, 2018, dan 2019. Pengelolaan dan pengolahan data untuk kepentingan seleksi jalur SBMPTN dilakukan oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT). LTMPT adalah satu-satunya lembaga penyelenggara tes perguruan tinggi terstandar di Indonesia.

Tujuan SBMPTN adalah untuk menyeleksi calon mahasiswa yang diprediksi mampu menyelesaikan studi di perguruan tinggi dengan baik dan tepat waktu berdasarkan hasil UTBK saja atau hasil UTBK dan kriteria lain yang ditetapkan bersama oleh PTN, Memberi kesempatan bagi calon mahasiswa untuk memilih lebih dari satu PTN lintas wilayah serta Memperoleh calon mahasiswa yang diprediksi mampu menyelesaikan studi di perguruan tinggi negeri tujuan berdasarkan nilai akademik saja atau nilai akademik dan prestasi siswa lainnya.


 JADWAL PENDAFTARAN SBMPTN 2019
Jadwal Pendaftaran SBMPTN 2019 dan Jadwal Pengumuman Kelulusan Hasil SBMPTN 2019 adalah sebagai berikut.

Jadwal Pendaftaran SBMPTN  2019         : 10 – 24 Juni 2019
Jadwal Pengumuman Hasil SBMPTN 2019    : 9 Juli 2019 (pukul 15.00 WIB)


Jadwal UTBK SBMPTN 2019



Jadwal Pendaftaran UTBK SBMPTN  2019 : 12 Januari - 27 Maret 2018 

Persyaratan UTBK SBMPTN  2019 
Persyaratan UTBK SBMPTN  2019 

Mekanisme Pendaftaran UTBK SBMPTN  2019

Mekanisme Pendaftaran UTBK SBMPTN  2019
Persyaratan SBMPTN 2019 dan Tahapan Pendaftaran SBMPTN 2019.
Penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SBMPTN dilakukan dalam dua tahap, yaitu mengikuti UTBK dan mendaftar SBMPTN. Persyaratan pendaftaran SBMPTN adalah sebagai berikut.

Persyaratan Peserta  SBMPTN 2019 :

  • Siswa SMA/MA/SMK/Sederajat lulusan tahun 2017, 2018 harus sudah memiliki ijazah.
  • Bagi siswa SMA/MA/SMK/Sederajat lulusan tahun 2019 memiliki Surat Keterangan Lulus Pendidikan Menengah, sekurang-kurangnya memuat informasi jati diri dan pasfoto berwarna terbaru yang bersangkutanmdengan ditandatangani oleh kepala sekolah dan dibubuhi cap stempel yang sah.
  • Memiliki Nilai UTBK.
  • Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses studi.
  • Memiliki NISN.
  • Bagi peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah PORTOFOLIO.
  • Biaya UTBK ditanggung oleh peserta dan subsidi pemerintah.
  • Tidak lulus jalur SNMPTN 2019.

Tahapan Pendaftaran SBMPTN 2019

Tahapan pendaftaran SBMPTN 2019 dilakukan melalui laman http://pendaftaran.sbmptn.ac.id dengan cara sebagai berikut :
  • Mengisi Biodata (kecuali peserta yang sudah terdaftar di SNMPTN 2019).
  • Memilih PTN dan program studi dengan ketentuan bahwa pendaftar dapat memilih paling banyak dua PTN dan memilih paling banyak dua program studi dalam satu PTN atau dua PTN
  • Mengunggah borang portofolio*) bagi pendaftar yang memilih program studi bidang seni dan olahraga. Tata cara pengisian borang portofolio dapat diunduh dari laman http://download.sbmptn.ac.id

Mengunggah dokumen lain sesuai dengan persyaratan pendaftaran SBMPTN 2019.

*) Borang Portofolio
Khusus untuk pendaftar program studi bidang seni dan olahraga, peserta wajib mengunggah portofolio sebagai materi tambahan untuk proses seleksi dalam SBMPTN 2019. Jenis Portofolio SBMPTN 2019 adalah:
·             Portofolio Olahraga
·             Portofolio Seni Rupa, Desain, dan Kriya
·             Portofolio Tari (termasuk Sendratasik opsi Tari)
·             Portofolio Teater (termasuk Sendratasik opsi Teater/Drama)
·             Portofolio Musik (termasuk Sendratasik opsi Musik)
·             Portofolio Seni Karawitan
·             Portofolio Etnomusikologi
·             Portofolio Fotografi
·             Portofolio Film dan Televisi

Kelompok Program Studi dan Jumlah Pilihan SBMPTN 2019
Kelompok program studi dan jumlah pilihan pada SBMPTN 2019 adalah sebagai berikut

  • Program studi yang ada di PTN dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok Saintek dan kelompok Soshum.
  • Peserta dapat memilih program studi paling banyak dua program studi dengan ketentuan sebagai berikut:
  • Jika program studi yang dipilih semuanya dari kelompok Saintek, peserta mengikuti kelompok ujian Saintek.
  • Jika program studi yang dipilih semuanya dari kelompok Soshum, peserta mengikuti kelompok ujian Soshum.
  • Jika program studi yang dipilih dari kelompok Saintek dan kelompok Soshum, peserta mengikuti kelompok ujian Saintek dan juga kelompok ujian Soshum
  • Urutan dalam pemilihan program studi menyatakan prioritas pilihan.
  • Peserta SBMPTN 2019 dapat memilih program studi di PTN mana pun.
  • Program studi, daya tampung per PTN tahun 2019, dan jumlah peminat program studi per PTN tahun 2018 dapat dilihat di laman https://sbmptn.ltmpt.ac.id 
Peserta Pelamar Program Bidikmisi dan ADik

Berikut adalah persyaratan pendaftar Bidikmisi dan ADik.
  • Siswa pendaftar dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dapat mengajukan bantuan biaya pendidikan Bidikmisi.
  • Calon peserta penerima Bidikmisi dan ADik terlebih dahulu harus mempelajari prosedur pendaftaran program Bidikmisi dan ADik melalui laman masing-masing sebagai berikut:
  • http://bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id/
  • http://adik.ristekdikti.go.id/
  • Calon peserta penerima Bidikmisi dan ADik terlebih dahulu mendaftar ke laman http://bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id.  
  • Calon peserta penerima Bidikmisi dan ADik yang dinyatakan memenuhi persyaratan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemristekdikti mendaftar UTBK di laman https://pendaftaran-utbk.sbmptn.ac.id dan tidak dikenakan biaya ujian.
  • Calon peserta penerima Bidikmisi dan ADik yang dinyatakan tidak lulus SNMPTN 2019, menggunakan NISN dan NPSN untuk mendaftar UTBK dan tidak dikenakan biaya ujian.
  • Calon peserta penerima Bidikmisi dan ADik yang telah dinyatakan lulus SNMPTN 2019, tidak diperbolehkan mendaftar SBMPTN 2019.
Laman Resmi dan Alamat LTMPT

  1. Informasi resmi LTMPT dapat dilihat pada laman http://www.ltmpt.ac.id.
  2. Informasi resmi SBMPTN 2019 dapat diunduh melalui laman https://sbmptn.ltmpt.ac.id.
  3. HelpDesk http://halo.ltmpt.ac.id dan http://halo.sbmptn.ac.id atau hubungi call center 0804 1 450 450.
Lain-lain
  1. Peserta yang diterima melalui jalur SNMPTN 2019 tidak diperbolehkan mendaftar SBMPTN 2019.
  2. Perubahan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan SBMPTN 2019 akan diinformasikan melalui laman http://www.sbmptn.ac.id.
Demikian informasi tentang Jadwal Pendaftaran SBMPTN 2019 dan Persyaratan SBMPTN 2019, Jadwal Pengumuman Kelulusan Hasil SBMPTN 2018. Semoga ada manfaatnya, terima kasih.

Sumber artikel : klik disini


Berikut ini adalah penjelasan Mendikbud tentang bagaimana cara penerapan, mekanisme dan cara pelaksanaan sistem zonasi bagi pendidikan di Indonesia di tahun 2019


Ditargetkan, pada tahun depan siswa tidak perlu lagi mendaftar. Melalui sistem zonasi yang diterapkan pemerintah pada tahun depan, siswa tidak perlu lagi mendaftar masuk sekolah. Sebab, namanya sudah terdaftar di sekolah tersebut. Hal ini dikatakan Menteri Pendidikan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dalam diskusi di Jakarta, Senin (10/12).

"Kami menargetkan, pada tahun depan siswa tidak perlu lagi mendaftar. Tapi, namanya sudah terdaftar di sekolah yang ada di dekat rumahnya. Mudah sekali sebenarnya, jika zonasi ini diterapkan karena siapa yang masuk SMP tahun depan adalah anak yang duduk di kelas enam sekarang ini," kata Muhadjir.

Untuk menerapkan sistem zonasi tersebut, diperlukan kerja sama dengan pemerintah daerah, terutama dinas kependudukan dan catatan sipil. Data tersebut juga bisa digunakan untuk pendataan Kartu Indonesia Pintar (KIP). 

Menurut Muhadjir, sistem zonasi merupakan puncak dari restorasi pendidikan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Zonasi mengutamakan kedekatan jarak domisili peserta didik dengan sekolah.

Tidak hanya digunakan untuk mendekatkan lingkungan sekolah dengan peserta didik, sistem zonasi juga untuk mencegah penumpukan guru berkualitas di suatu sekolah, menghilangkan eksklusivitas, dan mengintegrasikan pendidikan formal dan nonformal. 

Ke depan, Kemendikbud akan memberikan bantuan berdasarkan sistem zonasi sehingga bantuan bisa terpetakan dan terarah. Dengan sistem zonasi itu, anggaran bisa difokuskan untuk kesejahteraan guru, peningkatan pelatihan guru, dan anggaran untuk afirmasi.

"Kemudian, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) diharapkan bisa dikoordinasikan dengan baik," kata Mendikbud.

Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu berharap, ke depan, kebijakan zonasi tersebut bisa dijadikan Perpres. Saat ini, sudah ada sekitar 2.570 zonasi. Mendikbud berharap, bisa meningkat hingga 5.000 zonasi.

Jadwal Pengumuman Kelulusan SD SMP SMA SMK Tahun 2019
Ilustrasi USBN

Berikut ini adalah informasi penting terkait Jadwal Pengumuman Kelulusan SD SMP SMA SMK Tahun 2019. 



Persyaratan / Kriteria Kelulusan Siswa SD SMP SMA SMK Sederajat Tahun 2019. Terkait persyaratan atau kriteria  kelulusan peserta didik / siswa dari  sekolah atau satuan  pendidikan sesuai POS USBN Tahun 2019 dan mengacu Pada Permendikbud No 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar  oleh  Pemerintah adalah sebagai berikut
1.  Menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
2.  Memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; 
3.  Mengikuti Ujian Nasional; dan 
4.  Lulus USBN sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. 
Penjelasan untuk kriteria kelulusan nomor 3, siswa SMP SMA SMK sederajat dapat dinyatakan tidak lulus dari sekolah jika tidak mengikuti Ujian Nasional (UN). Terkait kriteria kelulusan nomor 4, siswa SD SMP SMA SMK sederajat dapat dinyatakan tidak lulus apabila nilai USBN tidak mencapai kriteria minimum yang ditetapkan oleh sekolah.

Lalu Kapan Jadwal Pengumuman Kelulusan Tahun 2019 (SD SMP SMA SMK). Jadwal Pengumuman Kelulusan siswa SD SMP SMA dan SMK sederajat Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
  • Jadwal Pengumuman Kelulusan SD SMP SMA SMK Tahun 2019
  • Jadwal pengumuman Kelulusan Siswa SD/MI Tahun 2019  sederajat  yakni tanggal 12 Juni 2019
  • Jadwal pengumuman Kelulusan Siswa SMP/MTS Tahun 2019  sederajat  yakni tanggal 29 Mei 2019
  • Jadwal pengumuman Kelulusan Siswa SMA/MA Tahun 2019  sederajat  yakni tanggal 13 Mei 2019
  • Jadwal pengumuman Kelulusan Siswa SMK/MAK  Tahun 2019  yakni tanggal 13 Mei 2019
  • Jadwal pengumuman Kelulusan Paket A/Ula yakni tanggal 12 Juni 2019
  • Jadwal pengumuman Kelulusan Paket B/Wustha  yakni tanggal 29 Mei 2019
  • Jadwal pengumuman Kelulusan Paket C/Ulya yakni tanggal 13 Mei 2019
Demikianlah info singkat tentang mekanisme dan Persyaratan / Kriteria serta Jadwal Pengumuman Kelulusan SD SMP SMA SMK Tahun 2019, semoga bermanfaat. 


Proses dan Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) telah selesai dilaksanakan dan sebagian besar Instansi ataupun Pemerintah Daerah bahkan telah mengeluarkan pengumuman resmi daftar nama peserta yang lolos tes SKD di masing-masing daerah. 

Sesuai dengan peraturan dan alur CPNS 2018 bahwasanya bagi peserta yang telah lolos atau memenuhi syarat pada SKD lalu akan berkesempatan untuk menjalani tes kembali yaitu Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

Oleh Karena itu Menindaklanjuti Pengumuman Nomor 07/PANPEL.BKN/CPNS/XI/2018 hal Peserta yang Dinyatakan Lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Dapat Mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara Tahun 2018. 

Berikut adalah Pengumuman Jadwal dan Tempat Pelaksanaan SKB CPNS resmi dari BKN 2018 yang dapat anda lihat DISINI

Sekian dan semoga bermanfaat. 

sumber : bkn.go.id

Guru Penerima TPP
ilustrasi guru

Mulai pada tahun pelajaran 2018/2019 terdapat perubahan jam kerja khususnya bagi guru yang mana sebelumnya 24 jam namun mulai tahun pelajaran 2018/2019 ini beban kerja guru yakni 8 jam selama 5 hari kerja sebagaimana Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya. Sebagaimana informasi resmi yang dikutip dari Kemendikbud.go.id terkait dengan terus dilakukannya penataan Guru dan Tenaga Kependidikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dipublikasikan pada tanggal 16 November 2018 selengkapnya sebagai berikut:

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kemajuan bangsa dan negara. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bertekad untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul di sektor pendidikan. Salah satu masalah pelik yang dihadapi saat ini adalah masalah guru.

“Sebenarnya kalau masalah guru ini tertangani dengan baik, maka 70% urusan pendidikan di Indonesia ini selesai. Yang kita butuhkan saat ini adalah guru yang kreatif, cerdas, inovatif, bekerja berdasarkan panggilan jiwa sehingga pikiran dan hatinya akan tergerak,” demikian disampaikan Mendikbud dalam sambutannya saat membuka Rakor Penataan Guru dan Tenaga Kependidikan di Hotel Millenium, Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (15/11/2018).

Ditambahkan Mendikbud, saat ini beban kerja guru bukan lagi 24 jam tatap muka melainkan 8 jam selama 5 hari kerja seperti ASN pada umumnya. Hal ini sudah diterapkan mulai tahun ini, secara bertahap sekolah menerapkan jam belajar mengajar selama 8 jam selama 5 hari kerja.

“Untuk siswa, sekolah bisa menerapkan program reguler seperti pada umumnya atau boarding school. Untuk sekolah negeri tetap sekolah reguler dan kalau memang ada kebijakan untuk pelajaran tambahan, silahkan melaksanakan ekstrakurikuler yang dilakukan oleh sekolah sendiri maupun bekerja sama dengan penyelenggara pendidikan di luar sekolah. Namun, guru tetap masuk 8 jam dan tidak perlu menambah jam mengajar. Dengan begitu, saya berharap agar tidak ada lagi guru yang sudah mempunyai sertifikat tetapi tidak bisa mendapatkan tunjangan profesi karena tidak bisa memenuhi 24 jam tatap muka”, jelas Mendikbud.

“Bapak dan Ibu jangan mengira bahwa Kemendikbud senang bila guru tidak mendapatkan tunjangan profesi karena ini justru akan membuat masalah yaitu menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  (SILPA). Kalau banyak dana SILPA-nya maka daerah tersebut dianggap tidak berhasil menggunakan anggaran”, kata Mendikbud.

Mendikbud menjelaskan  bahwa APBN tahun 2019 mencapai Rp2.461,1 triliun. Sebanyak 20%  dari anggaran tersebut atau sebesar Rp492,5 triliun diperuntukkan  bagi sektor pendidikan. Dari anggaran sektor pendidikan tersebut, sebesar Rp308,38 triliun  atau 62,62% ditransfer ke daerah. Sisanya, didistribusikan kepada 20 kementerian/lembaga yang melaksanakan fungsi pendidikan. Anggaran pendidikan terbesar ada di Kementerian Agama (Kemenag) yaitu sebesar Rp51,9 triliun (10,53%). Di posisi kedua yaitu Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) yaitu sebesar Rp40,2 triliun (8,14%). Sedangkan Kemendikbud menempati posisi ketiga dengan jumlah anggaran Rp35,99 triliun (7,31%).

“Ini artinya bahwa tanggung jawab pendidikan semakin dilimpahkan ke daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota. Dengan anggaran yang semakin besar dari waktu ke waktu dan kewenangan juga semakin diperbesar. Tahun 2019, Kemendikbud sudah tidak lagi mengelola dana bantuan fisik karena langsung ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU PR) dan kami akan lebih fokus kepada pembinaan mutu, pengawasan, regulasi, dan afirmasi. Oleh karena itu, saya mohon kepada Bapak dan Ibu untuk bekerja sama dengan kami. Maju atau tidaknya pendidikan ditentukan oleh kinerja masing-masing kabupaten dan kota,” tambah Mendikbud.

Mendikbud menjelaskan, ada 2 jenis dana pendidikan, yakni Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), kecuali untuk Aceh, Papua, dan Papua Barat yang mendapatkan dana tambahan karena merupakan daerah otonomi khusus. DAK terbagi menjadi 2 yakni DAK fisik dan DAK non fisik. “Dengan DAK fisik inilah, pemerintah daerah seharusnya juga membangun sekolah baru, rehabilitasi, dan rekonstruksi sekolah. Sedangkan DAK non fisik terutama ditujukan untuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana inilah yang harus dikelola dengan baik”, ujar Mendikbud.

Sementara itu, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Supriano, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan Rakor Penataan Guru dan Tenaga Kependidikan ini bertujuan  untuk menyamakan persepsi tentang perencanaan dan pengendalian kebutuhan guru yang meliputi, analisis jabatan guru, analisis beban guru, penghitungan kebutuhan guru, serta distribusi guru berbasis zona.

“Dengan rakor ini kita akan memperoleh kesepakatan jumlah formasi/kebutuhan guru per sekolah, per jenjang, per mata pelajaran, yang akan diusulkan oleh bupati/walikota/gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk keperluan formasi tahun 2019 yang akan datang,” jelasnya.

Penerapan Sistem Zonasi

Pada kesempatan tersebut, Mendikbud juga menyampaikan agar sistem zonasi benar-benar dapat dilaksanakan untuk kemajuan dunia pendidikan. “Sistem zonasi akan terus kita perkuat. Tahun depan ada 2.578 zona di seluruh Indonesia yang telah disepakati oleh dinas-dinas pendidikan. Jadi nanti semua penanganan pendidikan akan berbasis zona. Indonesia bukan menjadi satu-satunya negara yang menerapkan sistem zonasi di Asia Tenggara. Singapura telah menerapkan zonasi sejak 12 tahun yang lalu. Australia, Amerika Serikat, dan Jepang juga menerapkan sistem zonasi dalam pendidikan,” jelas Mendikbud.

Terkait dengan itu, Mendikbud mengharapkan  agar Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) ke depannya menyediakan jurusan mayor dan minor untuk setiap calon guru. “Saya sudah menyampaikan kepada Bapak Menristekdikti agar LPTK kembali memiliki double track untuk setiap guru dimana guru mengajar minimum 2 mata pelajaran yang serumpun, contohnya Sosiologi dengan Antropologi. Selama ini yang membuat kita boros adalah keadaan dimana satu guru hanya mengajar satu mata pelajaran dan kalau mau mengajar lebih dari satu mata pelajaran akan dikatakan tidak linier dan tidak diakui. Untuk para guru yang sudah ada maka akan kita sekolahkan kembali sesuai dengan kebutuhan di masing-masing zona. Oleh karena itu, pemetaan guru sangat penting”, pungkas Mendikbud.

Sumber artikel : https://www.kemdikbud.go.id

Akhirnya Kemenpan mengeluarkan PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2018 yang berisi tentang Kriteria Kelulusan Pasca Tes SKD CPNS 2018.


Menurut isi Permen tersebut dapat kami informasikan beberapa ketentuan yang telah dibuat oleh Menpan terkait Kriteria Kelulusan Pasca Tes SKD CPNS 2018 diantaranya adalah :
  1. Nilai kumulatif SKD formasi Umum paling rendah 255 (dua ratus lima puluh lima); 
  2. Nilai kumulatif SKD formasi Umum untuk jabatan Dokter Spesialis dan Instruktur Penerbang paling rendah 255 (dua ratus lima puluh lima); 
  3. Nilai kumulatif SKD formasi Umum untuk jabatan Petugas Ukur, Rescuer, Anak Buah Kapal, Pengamat Gunung Api, Penjaga Mercu Suar, Pelatih/Pawang Hewan, dan Penjaga Tahanan paling rendah 255 (dua ratus lima puluh lima); 
  4. Nilai kumulatif SKD formasi Putra/Putri Lulusan Terbaik (Cumlaude) dan Diaspora paling rendah 255 (dua ratus lima puluh lima); 
  5. Nilai kumulatif SKD formasi Penyandang Disabilitas paling rendah 220 (dua ratus dua puluh); 
  6. Nilai kumulatif SKD formasi Putra/Putri Papua dan Papua Barat paling rendah 220 (dua ratus dua puluh); 
  7. Nilai kumulatif SKD formasi Tenaga Guru dan Tenaga Medis/Paramedis dari Eks Tenaga Honorer Kategori-II paling rendah 220 (dua ratus dua puluh). 
Kurang lebih itulah beberapa point inti dari PERMENPAN tersebut, sedangkan untuk lebih jelasnya anda bisa download langsung file PDF PERMENPAN nomor 61 tahun 2018 melalui link berikut ini :


Sekian posting singkat tentang PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2018 yang berisi tentang Kriteria Kelulusan Pasca Tes SKD CPNS 2018, semoga bermanfaat.

Berikut ini adalah Mekanisme Dan Syarat Usulan Kesetaraan (Inpassing) Pangkat dan Jabatan Non PNS GBPNS khusus Pendidikan Dasar. Berdasarkan Surat Nomor  Dirjen GTK :  36252/B3.4/GT/2018 tentang Informasi Pengiriman Berkas Kesetaraan Jabatan dan Pangkat  Bagi Guru Bukan PNS jenjang Pendidikan Dasar disampaikan bahwa Guru Non PNS yang sudah memiliki sertifikat Pendidik dianjurkan untuk mengecek status pemanggilan berkas melalui laman https://info.gtk.kemdikbud.go.id dengan menggunakan akun masing-masing Guru. Bagi Guru yang telah memperoleh nomor  urut  berkas,  dapat  segera mengirimkan  berkas Usulan  Kesetaraan  Pangkat  dan  Jabatan GBPNS dengan memperhatikan petunjuk teknis sebagaimana terlampir, ke alamat: Direktorat Pembinaan Guru Dikdas, Ditjen GTK, Kemdikbud, PO BOX 1316 JKS 12013.

 Persyaratan berkas dan Alamat Pengiriman Berkas Usulan Kesetaraan Jabatan dan Pangkat  Bagi Guru Bukan PNS  (GBPNS) jenjang Pendidikan Dasar
Bagi Guru  yang  telah  memperoleh  nomor berkas  harus  segera mengirimkan berkas usulan dengan menyertakan Lembar Identitas Pengusul (LIP) Kesetaraan Jabatan dan Pangkat GBPNS yang dicetak melalui laman https://info.gtk.kemdikbud.go.id dengan kertas warna kuning.

Berkas usulan pemberian kesetaraan disusun berdasarkan urutan persyaratan berkas sebagaimana berikut:
a.  Surat pengantar dari kepala sekolah/dinas pendidikan kabupaten/kota;
b. Salinan/fotokopi  keputusan  pengangkatan  sebagai  Guru  tetap  yang  dilegalisir  oleh  kepala sekolah/pimpinan yayasan dan dinas pendidikan kabupaten/kota;
c.  Asli surat  keterangan  aktif  mengajar  dari  kepala  sekolah (bagi  yang  menjabat  sebagai  kepala  sekolah, surat keterangan aktif dari pimpinan yayasan);
d. Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
e.  Nomor Registrasi Guru (NRG);
f.  Salinan/fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
g. Asli  surat  pernyataan  dari kepala  sekolah yang  menyatakan  bahwa  Guru  yang  bersangkutan  masih melaksanakan  kegiatan  proses pembelajaran/pembimbingan  paling  sedikit  24  jam  tatap  muka  per minggu;
h. Salinan atau fotokopi sertifikat pendidik yang dilegalisir oleh pejabat yang relevan pada perguruan tinggi yang  menerbitkan  sertifikat  pendidik  atau  pejabat  yang  menangani  pendidik  pada  dinas Pendidikan kabupaten/kota;
i.  Salinan  atau  fotokopi  keputusan  dari  kepala  sekolah/madrasah  tentang  pembagian  tugas mengajar/pembimbingan (4 semester terakhir/2  tahun terakhir), yang  dilegalisir oleh  dinas  pendidikan kabupaten/kota;
j.  Salinan/fotokopi keputusan pengangkatan sebagai kepala sekolah/Guru yang diberi tugas tambahan yang dilegalisasi kepala sekolah/pimpinan Yayasan.

Berkas yang telah disusun dimasukkan ke dalam map dan ditempelkan LIP yang dicetak pada kertas warna kuning.

Kepala sekolah wajib melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian berkas yang dipersyaratkan serta membuatkan  surat  pengantar Usulan  Pemberian Kesetaraan  Pangkat  Dan  Jabatan  Guru  Bukan  Pegawai Negeri  Sipil  (GBPNS)  yang  ditujukan  kepada Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  u.p. Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan. Berkas dikirimkan melalui jasa pengiriman berkas ke alamat: Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Ditjen GTK, Kemdikbud PO BOX 1316 JKS 12013

Selengkapnya silahkan baca dan download Surat Dirjen GTK Nomor  :  36252/B3.4/GT/2018 tentang Informasi Persyaratan dan Alamat Pengiriman Berkas Usulan Kesetaraan (Inpassing) Pangkat dan Jabatan GBPNS khusus Pendidikan Dasar.




Demikian info tentang Persyaratan berkas dan Alamat Pengiriman Berkas Usulan Kesetaraan (inpassing) Jabatan dan Pangkat  Bagi Guru Bukan PNS jenjang Pendidikan Dasar. Semoga ada manfaatnya, terima kasih.

sumber artikel : klik disini

Berikut ini adalah Jadwal Lengkap Pelaksanaan CPNS 2018 Terbaru yang terdiri dari Jadwal Cetak Kartu Ujian CPNS 2018, Jadwal Ujian CAT SKD CPNS 2018 dan Jadwal Pengumuman Hasil Ujian CAT (SKD) CPNS Tahun 2018.

Dalam berbagai media pemerintah, sudah sangat jelas dinyatakan bahwa setiap pelamar CPNS harus membaca dan mengikuti update pengumuman CPNS yang disampaikan melalui instansinya masing-masing. Ini berarti jika kita melamar CPNS pada instansi Kemenpan cari informasi resmi di website kemenpan, jika kita ingin melamar CPNS pada instansi kemenkumham maka kita harus mencari informasi di website resmi cpns kemenkumham, jika kita ingin melamar CPNS di instansi Pemrov Jawa Timur cari informasi melalui website BKD Pemrov Jawa Timur, dan lainnya.

Sebagai contoh, dokumen persyaratan pendaftaran yang dapat di unggah pada portal sscn.bkn.go.id yaitu : 1) KTP, 2) foto, 3) Swafoto / selfie, 4) ijazah, 5) transkrip nilal, 6) surat lamaran dan 7) Untuk semua dokumen persyaratan lain-lain. Untuk mengunggah dokumen poin 7, pelamar CPNS harus membaca pengumuman CPNS yang dikeluarkan oleh Instansinya masing-masing. Contoh bila ada 3 dokumen lain-lain yang dipersyaratakan oleh instansi tersebut, maka dokumen tersebut harus diunggah dijadikan 1 (satu) file, sehingga memuat semua dokumen lain-lain sesuai persyaratan masing-masing formasi. Hati-hati jangan sampai Anda tidak lolos seleksi Administrasi karena tidak menggunggah dokumen lain sesuai yang dipersyaratkan

Ingat tidak hanya itu saja. Melalui pengumuman Seleksi CPNS melalui laman resmi instansi tersebut, para pelamar juga akan diberi tahu tentang Contoh Surat Lamaran, Contoh Surat Pernyataan, Dokumen yang dipersyaratan harus dikirim, Alamat Pengiriman Surat Lamaran dan lainnya. Sekali lagi hati-hati, jangan sampai Anda tidak lolos seleksi administrasi hanya karena persoalan administrasi yang tidak sesuai.

Terkait Kapan Jadwal Cetak Kartu Ujian CPNS 2018, Jadwal Ujian CAT SKD CPNS 2018 dan Jadwal Pengumuman Hasil Ujian CAT (SKD) CPNS Tahun 2018 ? para pelamar juga dapat melihat melalui Pengumuman di laman instansi tersebut. Sebagai gambaran, berikut ini admin kutipJadwal Cetak Kartu Ujian CPNS 2018, Jadwal Ujian CAT SKD CPNS 2018 dan Jadwal Pengumuman Hasil Ujian CAT (SKD) CPNS Tahun 2018 yang berlaku pada Kemenpan. Jadwal ini diperdiksi akan sama dengan jadwal di instansi lainnya. Namun tidak menutup kemukinan jadwal ini juga mengalami perubahan.

Berikut ini Jadwal Cetak Kartu Ujian CPNS 2018, Jadwal Ujian CAT SKD CPNS 2018 dan Jadwal Pengumuman Hasil Ujian CAT (SKD) CPNS Tahun 2018 pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan). 
 Jadwal Cetak Kartu Ujian CPNS 2018 dan Jadwal Pengumuman Hasil Ujian CAT (SKD) CPNS Tahun 2018

Menurut informasi tersebut Jadwal Cetak Kartu Ujian CPNS 2018 akan dimulai tanggal 21 sampai dengan 25 Oktober 2018. Jadwal Ujian CAT SKD CPNS 2018 akan dimulai tanggal 26 Oktober 2018 dan Jadwal Pengumuman Hasil Ujian CAT (SKD) CPNS Tahun 2018 akan disampaikan tanggal 18 November 2018.

Pada Jadwal Cetak Kartu Ujian CPNS 2018, Jadwal Ujian CAT SKD CPNS 2018 dan Jadwal Pengumuman Hasil Ujian CAT (SKD) CPNS Tahun 2018 pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) disampaikan catatan bahwa jadwal tersebut juga dimungkinkan adanya perubahan. Untuk kepastian pada instansi lainnya silahkan Anda browsing. Browsing Untuk instansi daerah pada umumnya menggunakan kata kunci BKD. Jadi kalau ingin tahu Pengumuman CPNS Provinsi Banten, coba ada browsing BKD provinsi Banten, dan lainnya. Bisa juga dengan mengakses laman sscn atau https://sscn.bkn.go.id/ kemudian klik Layanan Informasi, selanjutnya pada tabel Link Pengumuman ada klik download.

Lalu bagaimana dengan Jadwal Pengumuman hasil ujian ?, Berikut ini Jadwal Lengkap Seleksi CPNS 2018, mulai dari pendaftaran CPNS 2018 sampai dengan Jadwa pengumuman hasil Kelulusan Tes CPNS 2018 pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan).

Jadwal Pengumuman Hasil Ujian CAT (SKD) CPNS Tahun 2018 dan Kelulusan Tes CPNS 2018
Demikian info dari Admin terkait Jadwal Cetak Kartu Ujian CPNS 2018, Jadwal Ujian CAT SKD CPNS 2018, Jadwal Pengumuman Hasil Ujian CAT (SKD) CPNS Tahun 2018 dan Jadwal Pengumuman Kelulusan Tes CPNS 2018.  Mudah-mudahan bermanfaat. 

sumber : klik disini

Berikut ini adalah Info Pendaftaran, Syarat dan Jadwal PPG 2019 untuk sertifikasi guru sesuai Surat Edaran Dirjen GTK Nomor 22063/B.B4/GT/2018 tertanggal 25 September 2018 tentang Persiapan Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Tahun 2019.


Penetapan peserta PPG Dalam Jabatan tahun 2019 diawali dengan seleksi administrasi calon peserta PPG Dalam Jabatan yang telah dinyatakan lolos seleksi akademik. Seleksi administrasi tersebut dilakukan melalui verifikasi dan validasi berkas persyaratan administrasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP).

Sehubungan dengan hal tersebut, diinformasikan beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan verifikasi dan validasi berkas calon peserta PPG Dalam Jabatan Tahun 2019 sebagai berikut.

  1. Calon peserta wajib mengumpulkan persyaratan administrasi ke Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota (persyaratan sebagaimana terlampir);
  2. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan validasi berkas calon peserta PPG Dalam Jabatan dan melaporkan hasilnya melalui Aplikasi Penetapan Peserta PPG (AP4G);
  3. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota mengirimkan berkas calon peserta PPG yang dinyatakan lolos verfikasi dan validasi ke LPMP setempat;
  4. LPMP melakukan verifikasi dan validasi akhir berkas calon peserta PPG Dalam Jabatan dan melaporkan hasilnya melalui Aplikasi Penetapan Peserta PPG (AP4G);
  5. Calon peserta yang telah dinyatakan lolos verifikasi dan validasi berkas melakukan registrasi dan konfirmasi kesediaan secara daring melalui laman sergur.id. Calon peserta yang tidak melakukan konfirmasi kesediaan sampai batas waktu yang telah ditentukan dianggap tidak bersedia mengikuti PPG Dalam Jabatan tahun 2019;
  6. Guru dapat melihat progres hasil verifikasi dan validasi serta pengumuman penetapan peserta PPG Dalam Jabatan melalui laman sergur.id;
  7. Jadwal persiapan pelaksanaan PPG Dalam Jabatan Tahun 2019 sebagaimana terlampir.

Pada lampiran Surat Edaran Dirjen GTK Nomor 22063/B.B4/GT/2018 tertanggal 25 September 2018 tentang Persiapan Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Tahun 2019 disertakan Persyaratan, Berkas Administrasi dan Jadwal PPG Dalam Jabatan Tahun 2019. Berikut ini penjelasan terkait Persyaratan, Berkas Administrasi dan Jadwal PPG Dalam Jabatan Tahun 2019

A. Persyaratan PPG Dalam Jabatan  (PPGJ _ PPGDJ) Tahun 2019
Persyaratan PPG dalam Jabatan  (PPGJ _ PPGDJ) Tahun 2019. Berdasarkan Lampiran Surat Edaran Dirjen GTK Nomor 22063/B.B4/GT/2018 tertanggal 25 September 2018 tentang Persiapan Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Tahun 2019 dinyatakan bahwa Guru calon peserta PPG Dalam Jabatan harus memenuhi persyaratan akademik dan administrasi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 tahun 2017 tetang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Yang Diangkat Sampai Dengan Akhir Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru.

Berikut ini Persyaratan PPG dalam Jabatan  (PPGJ _ PPGDJ) Tahun 2019

  1. Guru TK/SD/SMP/SMA/SMK negeri dan swasta yang belum memiliki sertifikat Pendidik.
  2. Guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan akhir tahun 2015.
  3. Terdaftar pada data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  4. Memiliki NUPTK.
  5. Memiliki kualifikasi akademik Sarjana (S-l) atau Diploma Empat (D-IV) dari Perguruan Tinggi yang memiliki program studi yang terakreditasi.
  6. Berkualifikasi akademik S-l/D-IV yang sesuai dengan program studi pada PPG yang akan diikuti.
  7. Masih aktif mengajar dibuktikan dengan memiliki SK pembagian tugas mengajar dari Kepala Sekolah 2 (dua) tahun terakhir.
  8. Berusia setinggi-tingginya 58 tahun dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2018.
  9. Memenuhi nilai minimal seleksi akademik yang ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
  10. Sehat jasmani dan rohani.
  11. Bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA).
  12. Berkelakuan baik.


B. Persyaratan Berkas Administrasi PPG Dalam Jabatan  (PPGJ _ PPGDJ) Tahun 2019

Berikut ini Persyaratan Berkas Administrasi PPG Dalam Jabatan  (PPGJ _ PPGDJ) Tahun 2019

  • Fotokopi ijazah S-1/D-IV yang telah dilegalisasi oleh Perguruan Tinggi yang  mengeluarkan ijazah, kopertis atau dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota. Bagi guru yang memiliki ijazah S-1/D-IV dari luar negeri melampirkan surat  penyetaraan dari Kemenristek Dikti.

  • Fotokopi SK pengangkatan pertama dan SK pengangkatan 2 (dua) tahun tera.khir. Bagi bagi guru tetap yayasan (GTY) yaitu SK pengangkatan dari yayasan yang sama, bagi guru honor di sekolah negeri SK dari Pemerintah Daerah atau Kepala Dinas Pendidikan. SK tersebut dilegalisasi oleh:
  1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota bagi guru PNS, PNS yang  ditugaskan sebagai guru oleh Pemerintah Daerah, guru bukan PNS di sekolah negeri; 
  2. Ketua Yayasan bagi guru GTY. 


  • Fotokopi SK mengajar atau SK Pembagian Tugas Mengajar dua tahun terakhir. 
  • Surat ijin dari kepala sekolah atau ketua yayasan untuk menjadi peserta PPG  tahun 2019.
  • Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.
  • Surat keterangan bebas NAPZA dari BNN, atau yang berwenang. Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian. 
  • Surat pernyataan bahwa berkas/dokumen yang diserahkan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

C. Jadwal pelaksanaan PPG Dalam Jabatan (PPGJ) tahun 2019
Berdasarkan Lampiran Surat Edaran Dirjen GTK Nomor 22063/B.B4/GT/2018 tertanggal 25 September 2018 tentang Persiapan Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Tahun 2019 dinyatakan bahwa Jadwal persiapan pelaksanaan PPG Dalam Jabatan tahun 2019dimulai dengan informasi kepada guru melalui dinas pendidikan sampai dengan pelaksanaan PPG Dalam Jabatan tahun 2019 sebagai berikut.

Berikut ini Jadwal persiapan pelaksanaan PPG Dalam Jabatan tahun 2019



Selengkapnya silahkan download Surat Edaran Dirjen GTK Nomor 22063/B.B4/GT/2018 tertanggal 25 September 2018 tentang Persiapan Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Tahun 2019 Disini



Demikian informasi Sertifikasi Guru Tahun 2019 berkaiatan dengan Surat Edaran Dirjen GTK Nomor 22063/B.B4/GT/2018 tertanggal 25 September 2018 tentang Persiapan Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Tahun 2019. Semoga bermanfaat, terima kasih.

Sumber : klik disini

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget