Halloween Costume ideas 2015
Articles by "Tunjangan"

Info Lengkap Pencairan TPG Triwulan I 2019

Berikut ini adalah info lengkap tentang kapan Pencairan TPG Triwulan I 2019 akan segera cair.  Kementerian melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) menerbitkan Surat Keputusan Penerima Tunjangan Profesi (SKTP) berdasarkan usulan dari dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya setelah dilakukannya proses verifikasi dan validasi. Data yang digunakan sebagai dasar penerbitan SKTP adalah Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Guru wajib memastikan bahwa data yang akan dikirimkan ke dapodik telah diinput atau diperbaiki oleh operator sekolah dengan benar.

SKTP diterbitkan sebanyak 2 tahap dalam satu tahun. SKTP Tahap 1 terbit dimulai pada bulan Maret pada tahun berkenaan, berlaku untuk pembayaran tunjangan profesi semester I pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni, sebagai dasar pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) triwulan I dan II. Sedangkan SKTP tahap 2 terbit dimulai pada bulan September pada tahun berkenaan, berlaku untuk pembayaran tunjangan profesi semester II pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember.

Penyaluran atau pencairan tunjangan profesi guru triwulan I (Januarai, Februari, dan Maret) tahun 2019, jika seperti tahun sebelumnya akan dilaksanakan paling cepat pada bulan Maret 2019 setelah SKTP diterbitkan oleh Ditjen GTK Kemendikbud. Tunjangan sertifikasi guru ini disalurkan ke rekening guru setiap tiga bulan sekali melalui dana transfer daerah. Pembayaran tunjangan profesi Guru triwulan I paling lambat dibayarkan antara tanggal 9 sampai 16 April 2019.

Setelah terbit SKTP, Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota wajib membayarkan setiap triwulan Tunjangan Profesi, paling lama 7 hari kerja setelah diterimanya dana Tunjangan Profesi di rekening kas umum daerah (RKUD) provinsi/kabupaten/kota. Daftar usulan penerima Tunjangan Profesi yang merupakan lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) dibuat dengan menggunakan data dari SIM-Bar yang disediakan oleh Direktorat Jenderal GTK.

Aplikasi Kehadiran Guru dan Tenaga Kependidikan (Hadir GTK). Aplikasi ini merupakan aplikasi yang dirancang untuk mempercepat proses pembayaran Tunjangan Profesi. Pencatatan kehadiran Guru dilakukan secara daring (online) melalui aplikasi Hadir GTK yang terdapat pada laman http://hadir.gtk.kemdikbud.go.id. Aplikasi Hadir GTK efektif berlaku pada tahun ajaran 2018-2019. Di daerah khusus yang sulit mendapatkan jaringan internet tidak diwajibkan untuk menggunakan Aplikasi Hadir GTK ini.

Kriteria Guru penerima Tunjangan Profesi adalah guru yang aktif mengajar memiliki sertifikat pendidik dan Nomor Registrasi Guru (NRG). Guru yang memenuhi beban kerja Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memiliki nilai hasil penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan “Baik”. Guru mengajar di kelas sesuai rasio Guru dan siswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyaluran Tunjangan Profesi bertujuan untuk memberi penghargaan kepada Guru, mengangkat martabat Guru, meningkatkan kompetensi Guru, memajukan profesi Guru, meningkatkan mutu pembelajaran, dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu. Tunjangan profesi guru ini juga untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang mendukung pelaksanaan tugas sebagai Guru Profesional.

Berikut ini kami bagikan link Download Juknis TPG bagi guru Madrasah 2019 PDFJuknis Penyaluran TPG Bagi Guru Madrasah (Kemenag) Tahun 2019. Petunjuk atau Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru biasanya menjadi salah satu acuan dalam penyaluran tunjangan profesi atau sertifikasi guru. Lalu apakah sudah terdapat  Juknis Penyaluran TPG Bagi Guru Madrasah (Kemenag) Tahun 2019?  Juknis TPG Guru Madrasah (Kemenag) Tahun 2019 diterbitkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7263 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pembayaran Tunjangan Profesi Bagi Guru Madrasah Tahun 2019

Keputusan Dirjen Pendis Kementerian Agama Nomor : 7263 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru Madrasah Tahun 2019 sebenarnya sudah ditanda tangai sejak 31 Desember 2018. Tetapi baru dipublikasikan pada bulan Januari 2019 ini.
Adapun besaran Tunjangan Profesi Guru berdasarkan Petunjuk Teknis atau Juknis Tunjangan Profesi Guru (TPG) Guru Madrasah (Kemenag) Tahun 2019 adalah sebagai berikut: 
  1. Guru PNS diberikan tunjangan sebesar gaji pokok per buan. 
  2. Guru Bukan PNS yang sudah disetarakan (inpassing) diberikan tunjangan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok per buan disesuaikan dengan memperhatikan Pangkat, Goongan, Jabatan dan Kualifikasi Akademik yang bedaku bagi guru PNS sebagaimana tercantum dalam SK Inpassing, tidak memperhitungkan ketentuan masa kerja sesual dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 
  3. Guru Bukan PNS yang belum disetarakan (non inpassing) diberikan tunjangan profesi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta ima ratus ribu rupiah) per buan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

 Juknis TPG Guru Madrasah (Kemenag) Tahun 2019 -  http://ainamulyana.blogspot.com

Selengkapnya silahkan Download Juknis TPG Guru Madrasah (Kemenag) Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Dirjen Pendis Nomor 7263 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Madrasah Tahun 2019.



Link download Juknis TPG Guru Madrasah (Kemenag) Tahun 2019 (Disini)
Demikian informasi tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru Madrasah Tahun 2019 (pdf). Semoga bermanfaat.  

sumber artikel : klik disini


Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meminta guru honorer mendapatkan gaji minimal setara Upah Minimum Regional (UMR). Usulan tersebut disampaikan saat rapat bersama Mendikbud Muhadjir Effendy dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.

Mantan Rektor Universitas Muhamadiyah Malang (UMM) itu menerangkan, pemerintah rencananya akan membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada pekan pertama Februari 2018. Lowongan itu dibuka untuk guru honorer. Namun tidak semua guru honorer bisa mengikuti pengangkatan melalui skema PPPK.

"Kemudian kan nanti masih ada tersisa guru honorer. Itu yang kita usulkan kepada bu menteri keuangan agar nanti mereka bisa dipastikan mendapatkan minimun upah minimum regional/UMR di masing masing daerah," kata Mendikbud yang SekolahDasar.Net kutip dari detikcom (27/01/19).

Mendikbud Muhadjir meminta agar anggarannya nanti dimasukkan ke dana alokasi umum (DAU) bukan ke dalam anggaran daerah. Karena jika nanti dibebankan kepada APBD, pihaknya tidak bisa memaksa daerah untuk mengalokasikannya. Jika nanti anggarannya dimasukkan ke dalam DAU, khususnya DAU untuk gaji guru akan bisa kontrol dengan baik.

Menurut Mendikbud Muhadjir,Menteri Keungan Sri Mulyani sepakat akan ditindaklanjuti untuk dipetakan lebih rinci supaya nanti dipastikan bahwa ada ketersediaan dana dan ada orangnya. Anggarannya sendiri belum bisa diperkirakan seberapa besar untuk kebutuhan meningkatkan gaji guru honorer minimal UMR. 

Pemerintah akan mengangkat status guru honorer melalui seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ataupun rekrutmen PPPK. Menurut Mendikbud, saat ini ada sekitar 700.000 guru honorer di seluruh Indonesia. Jumlah guru yang akan menerima gaji minimal UMR pun dilakukan bertahap. 

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan terus mengkaji gaji honorer. Pihaknya akan terus mendiskusikan, membahasnya dengan melihat semua aspek. Bukan hanya masalah gaji yang perlu dibahas, namun juga terkait peningkatan tenaga didik agar lebih berkualitas.

"Ini kan bukan masalah digaji atau tidak, tapi persoalan apakah mereka bisa terus menjadi alat atau sumber daya yang bisa mendidik anak-anak didik kita, kan mereka profesinya guru jadi itu harus terus ditingkatkan, kita membahas cukup banyak aspeknya," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Berikut ini kami bagikan info lengkap tentang berapa besaran Daftar Gaji CPNS Dan PNS Golongan II III IV Lengkap


Pasca usainya Tes CPNS/PNS Tahun lalu tentunya banyak dari rekan-rekan semua yang masih penasaran tentang jumlah nominal gaji yang diterima nanti setelah menjadi CPNS hingga PNS. Bagi anda yang penasaran ingin tahu Daftar Gaji Pokok PNS - ASN Tahun 2019 ? Seperti biasanya daftar gaji pokok Pegawai Negeri Sipil ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah  (PP) tentang Kenaikan Gaji Pokok PNS - ASN tahun 2019. Lalu apakah PP tentang Kenaikan Gaji PNS tahun 2019 sudah terbit. Setahu Admin sampai menjelang tahun baru 2019, PP tersebut belum terbit. Namun sebagaimana disampaikan oleh pemerintah dalam Pidato penyampaian RAPBN 2019, pemerintah memastikan akan ada Kenaikan Gaji PNS di tahun 2019.

Sebagaimana telah diketahui publik, pemerintah merencanakan Kenaikan Gaji Pokok PNS tahun 2019 sebesar 5%. Hanya saja realisasinya harus menunggu Peraturan Pemerintah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Keuangan. Melalui PP tersebut kita akan dapat melihat Daftar Gaji Pokok PNS - ASN Tahun 2019. Ada informasi bahwa PP tentang Kenaikan Gaji Pokok PNS tahun 2019 baru selesai bulan Maret yang akan datang atau bahkan bisa mundur. Tetapi jangan khawatir karena berdasarkan pengalaman PP tentang Kenaikan Gaji Pokok PNS berlaku surut hingga awal tahun anggaran. Jadi sekalipun PP tersebut diterbitkan bulan Maret/April namun Kenaikan Gaji Pokok PNS - ASN  diberlakukan dari sejak bulan Januari. Bagi para PNS ini tentunya tidak aneh, mereka sudah mengenal apa yang dimaksud rapel. Ya, jadi nanti para PNS akan mendapat rapel kekuarangan gaji.

Jika Anda sekedar ingin tahu berapa Daftar Gaji Pokok PNS - ASN Tahun 2019 silahkan kalikan sendiri gaji pokok sekarang dengan rencana kenaikan gaji yang pernah anda dengar dari media. Namun, untuk kepastian Daftar Gaji Pokok PNS - ASN Tahun 2019 yang berlaku mari kita secara sabar menunggu diterbitkan Peraturan Pemerintah  (PP) tentang Kenaikan Gaji Pokok PNS tahun 2019

Daftar Gaji Pokok PNS Menurut PP 30 Tahun 2015
Berikut ini tabel Daftar Gaji Pokok PNS tahun 2018 mengacu pada PP 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh  Belas  Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai  Negeri Sipil yang ditanda tangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 4 Juni 2015. 

Berikut ini Daftar Gaji Pokok PNS Tahun 2018 
Untuk golongan I (1) pada PP NO 30 TAHUN 2015 lihat disini
Untuk golongan II (2) mengacu pada PP NO 30 TAHUN 2015 lihat disini
Untuk golongan III (3) mengacu pada PP NO 30 TAHUN 2015 lihat disini
Untuk golongan IV (4)  mengacu pada PP NO 30 TAHUN 2015 lihat disini

Rencana Daftar Gaji Pokok PNS berdasarkan Sistem Penggaji Baru

Sebagaimana diketahui RPP Gaji Tunjangan dan Fasilitas PNS merupakan bagian target peraturan pelaksanaan UU no 4 tentang ASN. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi sudah merampungkan draf atau rancangan peraturan pemerintah (PP) tentang sistem gaji dan tunjangan untuk pegawai negeri sipil. Rencananya, sistem penggajian baru ini akan efektif berlaku mulai 2018.

Dalam RPP Gaji Tunjangan dan Fasilitas PNS, mengacu pada amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, rumusan upah yang diterima bagi PNS alias take home pay hanya akan terdiri dari tiga komponen, yakni gaji pokok, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan. Untuk gaji pokok, akan ada peningkatan rasio atau perbandingan antara besaran gaji terendah PNS dan gaji tertinggi PNS.

Jika RPP Gaji Tunjangan dan Fasilitas PNS ini disahkan dan dapat berlaku di tahun 2018 berikut ini perkiraan Daftar Gaji Pokok PNS 2018 berdasarkan slide Deputi Bidang SDM Kemenpan terkait RPP Gaji Tunjangan dan Fasilitas PNS.



daftar gaji pokok pns 2018 berdasarkan golongan

daftar gaji pokok pns dan tunjangan tahun 2018 berdasar golongan
Catatan : Seperti yang telah kita ketahui bersama untuk Gaji CPNS hanya akan mendapat gaji 80% dari gaji pokok yang telah tertera pada tabel di atas, jadi anda silahkan hitung sendiri. 

Selengkapnya tentang paparan besaran Gaji, tunjangan dan fasilitas PNS silahkan anda download file di bawah ini : 

Memang jika RPP Gaji Tunjangan dan Fasilitas PNS direalisasikan dibeberapa daerah gaji tertinggi PNS ada yang mengalami penurunan dan ada yang mengalami kenaikan. Namun pada umum mengalami kenaikan. Mudahan-mudahan RPP Gaji Tunjangan dan Fasilitas PNS segera disahkan presiden sehingga dapat ditetapkan sebagai Daftar Gaji Pokok PNS di tahun 2019. Harapannya tentu ada kenaikan pokok PNS untuk perbaikan kesejahteraan aparatur negara. 

sumber artikel : klik disini

Mekanisme Tahap Awal PPGDJ Tahun 2019

Berikut ini adalah Mekanisme Tahap Awal PPGDJ untuk sertifikasi guru tahun 2019Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 mengenai Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru Pasal 66 ayat (1) yang menyatakan bahwa bagi Guru Dalam Jabatan yang diangkat sampai dengan akhir tahun 2015 dan sudah memiliki kualifikasi S-l/D-IV tetapi belum memperoleh Sertifikat Pendidik dapat memperoleh Sertifikat Pendidik melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan. Selanjutnya, Guru calon peserta PPG Dalam Jabatan harus memenuhi persyaratan akademik dan administrasi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Yang Diangkat Sampai Dengan Akhir Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.

Persiapan pelaksanaan PPG Dalam jabatan (PPGJ) tahun 2019 (sertifikasi guru tahun 2019) diawali dengan seleksi administrasi yang berlangsung dari awal Oktober hingga November 2018. Tahapan kegiatan seleksi administrasi dijadwalkan sebagai berikut:
1.    Pengumpulan berkas calon peserta PPG Dalam Jabatan 2019 (sertifikasi guru tahun 2019)  ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi dari tanggal 2 – 20 Oktober 2018. Berkas guru Jenjang TK, SD dan SMP dikumpulkan di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, sedangkan untuk berkas guru jenjang SLB, SMA dan SMK dikumpulkan di Dinas Provinsi Sumatera Utara.
2.    Dinas Pendidikan  Kabupaten/Kota/Provinsi melaksanakan verifikasi dan validasi berkas calon peserta PPG Daljab 2019 pada tanggal 3 – 31 Oktober 2018. selanjutnya oleh Dinas Pendidikan berkas diserahkan kepada LPMP Sumatera Utara setelah diverifikasi dan validasi melalui aplikasi http://sergur.id
3.    LPMP melaksanakan verifikasi dan validasi akhir berkas calon peserta PPG Dalam Jabatan 2019 pada tanggal 15 Oktober – 16 November 2018.
4.    Ditjen GTK menempatkan peserta ke LPTK pelaksana  pada tanggal 19 – 30 November 2018.
5.    Guru yang ditetapkan mengikuti PPG Dalam Jabatan 2019 (sertifikasi guru tahun 2019) melakukan registrasi dan konfirmasi kesediaan melalui laman http://sergur.id.
6.    Ditjen menetapkan dan mengumumkan peserta PPG pada tanggal 13 Desember 2018.
7.    LPMP Sumatera Utara mengirimkan berkas PPG Dalam Jabatan tanggal 15 Desember 2018.
8.    Pelaksanaan PPG Dalam Jabatan Januari 2019.

Pelaksanaan PPG Dalam Jabatan terbagi ke dalam 3 tahapan:
1.   Pendalaman Materi dalam bentuk hybrid learning (online / dalam jaringan) selama 3 bulan. Materi diakses dari satu sumber belajar, dalam berbagai bentuk (teks, audio, video), diakses melalui Internet, dan ada pertemuan antara peserta dan instruktur secara virtual (tidak bertemu langsung).
2.    Workshop dan peer teaching selama 5 minggu. Pelaksanaannya dilakukan di LPTK (peserta datang ke LPTK), dan ada tatap muka secara langsung.
3.    PPL di sekolah selama 3 minggu. Pada tahap ini guru melakukan praktek pembelajaran secara langsung di kelas.

Setelah semua tahap tersebut dilaksanakan, maka ada Uji Kompetensi Mutu (UKM) PPG. Peserta yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan Sertifikat Pendidik. Bagi yang belum lulus, ada kesempatan mengulang sebanyak 2 tahun berikutnya (setiap tahun diadakan Ujian ulang sebanyak 3 kali).

Demikian informasi mengenai PPG Dalam Jabatan PPGDJ Tahun 2019 (sertifikasi guru tahun 2019), semoga bermanfaat. Terima Kasih.

Sumber artikel : klik disini 

Berikut ini adalah Mekanisme Dan Syarat Usulan Kesetaraan (Inpassing) Pangkat dan Jabatan Non PNS GBPNS khusus Pendidikan Dasar. Berdasarkan Surat Nomor  Dirjen GTK :  36252/B3.4/GT/2018 tentang Informasi Pengiriman Berkas Kesetaraan Jabatan dan Pangkat  Bagi Guru Bukan PNS jenjang Pendidikan Dasar disampaikan bahwa Guru Non PNS yang sudah memiliki sertifikat Pendidik dianjurkan untuk mengecek status pemanggilan berkas melalui laman https://info.gtk.kemdikbud.go.id dengan menggunakan akun masing-masing Guru. Bagi Guru yang telah memperoleh nomor  urut  berkas,  dapat  segera mengirimkan  berkas Usulan  Kesetaraan  Pangkat  dan  Jabatan GBPNS dengan memperhatikan petunjuk teknis sebagaimana terlampir, ke alamat: Direktorat Pembinaan Guru Dikdas, Ditjen GTK, Kemdikbud, PO BOX 1316 JKS 12013.

 Persyaratan berkas dan Alamat Pengiriman Berkas Usulan Kesetaraan Jabatan dan Pangkat  Bagi Guru Bukan PNS  (GBPNS) jenjang Pendidikan Dasar
Bagi Guru  yang  telah  memperoleh  nomor berkas  harus  segera mengirimkan berkas usulan dengan menyertakan Lembar Identitas Pengusul (LIP) Kesetaraan Jabatan dan Pangkat GBPNS yang dicetak melalui laman https://info.gtk.kemdikbud.go.id dengan kertas warna kuning.

Berkas usulan pemberian kesetaraan disusun berdasarkan urutan persyaratan berkas sebagaimana berikut:
a.  Surat pengantar dari kepala sekolah/dinas pendidikan kabupaten/kota;
b. Salinan/fotokopi  keputusan  pengangkatan  sebagai  Guru  tetap  yang  dilegalisir  oleh  kepala sekolah/pimpinan yayasan dan dinas pendidikan kabupaten/kota;
c.  Asli surat  keterangan  aktif  mengajar  dari  kepala  sekolah (bagi  yang  menjabat  sebagai  kepala  sekolah, surat keterangan aktif dari pimpinan yayasan);
d. Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
e.  Nomor Registrasi Guru (NRG);
f.  Salinan/fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
g. Asli  surat  pernyataan  dari kepala  sekolah yang  menyatakan  bahwa  Guru  yang  bersangkutan  masih melaksanakan  kegiatan  proses pembelajaran/pembimbingan  paling  sedikit  24  jam  tatap  muka  per minggu;
h. Salinan atau fotokopi sertifikat pendidik yang dilegalisir oleh pejabat yang relevan pada perguruan tinggi yang  menerbitkan  sertifikat  pendidik  atau  pejabat  yang  menangani  pendidik  pada  dinas Pendidikan kabupaten/kota;
i.  Salinan  atau  fotokopi  keputusan  dari  kepala  sekolah/madrasah  tentang  pembagian  tugas mengajar/pembimbingan (4 semester terakhir/2  tahun terakhir), yang  dilegalisir oleh  dinas  pendidikan kabupaten/kota;
j.  Salinan/fotokopi keputusan pengangkatan sebagai kepala sekolah/Guru yang diberi tugas tambahan yang dilegalisasi kepala sekolah/pimpinan Yayasan.

Berkas yang telah disusun dimasukkan ke dalam map dan ditempelkan LIP yang dicetak pada kertas warna kuning.

Kepala sekolah wajib melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian berkas yang dipersyaratkan serta membuatkan  surat  pengantar Usulan  Pemberian Kesetaraan  Pangkat  Dan  Jabatan  Guru  Bukan  Pegawai Negeri  Sipil  (GBPNS)  yang  ditujukan  kepada Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  u.p. Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan. Berkas dikirimkan melalui jasa pengiriman berkas ke alamat: Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Ditjen GTK, Kemdikbud PO BOX 1316 JKS 12013

Selengkapnya silahkan baca dan download Surat Dirjen GTK Nomor  :  36252/B3.4/GT/2018 tentang Informasi Persyaratan dan Alamat Pengiriman Berkas Usulan Kesetaraan (Inpassing) Pangkat dan Jabatan GBPNS khusus Pendidikan Dasar.




Demikian info tentang Persyaratan berkas dan Alamat Pengiriman Berkas Usulan Kesetaraan (inpassing) Jabatan dan Pangkat  Bagi Guru Bukan PNS jenjang Pendidikan Dasar. Semoga ada manfaatnya, terima kasih.

sumber artikel : klik disini

Bapak dan Ibu, Berikut ini adalah informasi dan penjelasan terkait mekanisme Info Penerbitan SKTP Untuk Pencairan TPP Triwu 3 2018 serta penjelasan tentang Pengaruh DHGTK bagi penerbitan SKTP

Saat ini sudah memasuki masa Penerbitan SKTP Guru tahun 2018, Dirjen GTK Sudah menerbitkan pemeberitahuan bahwa Kepala sekolah dan guru harus memutakhirkan data Dapodik dengan benar. Selain itu, dinas pendidikan sudah mendapat pemberitahuan untuk segera mengusulkan penerbitan SKTP tanpa menunggu kelengkapan isian daftar hadir GTK. Hal ini disebabkan pada saat ini Aplikasi GTK masih dalam taraf pengembangan baik program maupun infrastruktur. Berikut ini Surat dirjen GTK tentang Penerbitan SKTP Tahun 2018.




Berikut ini beberapa penjelasan Terkait Penerbitan SKTP Guru Tahun 2018 berdasarkan powerpoint Setditjen GTK terkait Penerbitan SKTP Guru Tahun 2018, yang antara lain membahas tentang DHGTK, Sinkronisasi Data Dengan  BKN, Permasalahan dan Solusi,  serta Kuncian Dapodik (Data dapodik yang tidak bisa diubah)

Sinkronisasi Data Dengan  BKN
• Guru PNS yang NIP nya tidak terdaftar pada BKN tidak diakui sebagai PNS
• Pangkat Golongan dan Masa Kerja mengacu pada data BKN (untuk perhitungan Gaji Pokok)
• Jabatan PNS mengacu pada Jabatan pada BKN
• Keaktifan Guru mengacu pada data BKN

Permasalahan dan Solusi
• Gaji Pokok pada Dapodik lebih Tinggi dari Gaji Pokok pada Data BKN maka akan diambil Gaji Pokok Pada BKN
• Gaji Pokok pada BKN lebih Tinggi dari Gaji Pokok pada Data Dapodik, Menunggu sampai disesuaikan pada Dapodik, atau akan diterbitkan sesuai Gaji Pokok pada Dapodik. Kekurangan pembayaran akan di rapel pada Semester berikut.

• NIP tidak ditemukan pada BKN, Maka Jika karena kesalahan pengentrian pada Dapodik, perbaiki pada Dapodik. Jika kesalahan pada Data BKN, perbaiki data BKN. NIP harus sesuai antara Dapodik dan BKN
• Jabatan bukan Guru pada BKN, maka harus melakukan update sesuai dengan Jabatan yang tertera pada SK PNS
• Dinyatakan tidak aktif atau dalam masa Hukuman, Maka Jika sudah ada SK pengaktifan kembali, lakukan update pada SAPK

KUNCIAN DATA DAPODIK
1. KUNCIAN SISWA
–Siswa pada Rombel yang Gurunya sudah Siap SK atau Sudah SK akan terkunci.
–Siswa yang terkunci tidak boleh dipindahkan karena akan kembali ke Rombel Lama

2. KUNCIAN ROMBEL
–Rombel yang Gurunya sudah Siap SK atau Sudah SK akan terkunci.
–Rombel yang terkunci tidak dapat dihapus (walau pada Dapodik nya bisa dihapus)
–Pembelajaran dan Murid tetap mengacu ke Rombel yang terkunci walapun pada Dapodik sudah diubah

3. KUNCIAN PEMBELAJARAN
–Pembelajaran Guru yang sudah diusulkan Insentif Bukan PNS dan Tunjangan Profesi akan terkunci
–Pembelajaran yang terkunci tidak dapat dipindahkan ke Guru lain
–Pembelajaran yang dipindahkan ke Guru Lain akan membuat JJM Tidak normal

4. KUNCIAN TUGAS TAMBAHAN
–Tugas Tambahan untuk Guru yang sudah Siap SK atau Sudah SK akan terkunci
–Tugas Tambahan yang terkunci tidak dapat dipindahkan Ke Guru Lain
–Jika Tugas Tambahan dialihkan ke Guru lain maka dapat menyebabkan Tugas Tambahan tidak diakui (berlebih)

5. KUNCIAN GAJI POKOK
–Gaji Pokok untuk Guru yang sudah Siap SK atau Sudah SK akan terkunci
–Guru yang gaji pokok nya belum sesuai harap tidak diusukan dulu SKTP nya
–Setelah Gaji Pokok diperbaiki dan sudah muncul di SIM-TUN maka baru boleh diusulkan
–Gaji Pokok yang tertera pada SKTP tidak dapat diubah pada SIMBAR (tidak ada Reload Gaji Pokok)

Selengkapnya sailahkan Baca Powerpoint Setditjen GTK terkait Mekanisme Penerbitan SKTP Guru tahun 2018, dibawah ini.



Demikian info Penjelasan Terkait Mekanisme Penerbitkan SKTP Guru Tahun 2018. Semoga bermanfaat, terima kasih.

sumber artikel : https://ainamulyana.blogspot.com/2018/11/penjelasan-terkait-penerbitan-sktp-guru.html

Bagi anda guru bersertifikasi yang memiliki masalah Info GTK 2018 belum valid, berikut ini adalah penjelasan rinci tentang masing-masing permasalahan dan solusi memperbaiki data pada info GTK yang belum valid. 


Berikut ini adalah penjelasan tentang beberapa permasalahan yang sering muncul pada info gtk yang menyebabkan data kita belum valid beserta solusinya
  • Antara isian Dapodik dan info GTK mayoritas belum sincron dan belum selesai syncronnya;
  • Tugas Tambahan (Kepala Sekolah, Wakasek, dll) masih diVerifikasi dan Validasi ( ada banyak yang belum terbaca di *Simtun dan info GTK* )
  • Golongan sudah benar di DAPODIK namun di simtun dan info GTK masih salah = *GTK masih verifikasi dan Melakukan Penarikan Data Ulang*
  • Tahun lalu sudah PNS di info GTK dan simtun masih CPNS = *GTK masih verifikasi dan Melakukan Penarikan Data Ulang*
  • Tahun lalu data BKN sudah benar sekarang di info GTK dan simtun NIK, Nama, NIP tidak ditemukan (*masih terulang database lama*) = *GTK masih verifikasi / sedang ditarik ulang*
  • Jika data masih salah jangan diusulkan, usulkan yang benar-benar valid dulu
  • Tim pusat tidak diam saja terkait permasalahan-permasalahan tersebut
  • Para PTK bersertifikasi harap tenang alias jangan cemas, dalam minggu depan doakan sudah valid semua
  • *Bapak/Ibu PTK harap bersabar...*

kepada rekan² operator 🙏🙏 andaikan masih ada info GTK masih status *_Invalid_* / belum *_Valid_*, Jangan khawatir proses verifikasi data oleh server masih berlangsung,
Jadi andaikan ditanyakan oleh KS atau PTK yg bersangkutan jawab saja lembar Info GTK masih dalam proses. 

sumber : https://web.facebook.com/uda.wandie

Untuk solusi lengkap mengatasi / memperbaiki info gtk yang belum valid silahkan download panduan lengkap cara memperbaiki Info GTK belum valid di dapodik di bawah ini : 


Demikian dan semoga bermanfaat. 

Berikut ini adalah Info Pendaftaran, Syarat dan Jadwal PPG 2019 untuk sertifikasi guru sesuai Surat Edaran Dirjen GTK Nomor 22063/B.B4/GT/2018 tertanggal 25 September 2018 tentang Persiapan Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Tahun 2019.


Penetapan peserta PPG Dalam Jabatan tahun 2019 diawali dengan seleksi administrasi calon peserta PPG Dalam Jabatan yang telah dinyatakan lolos seleksi akademik. Seleksi administrasi tersebut dilakukan melalui verifikasi dan validasi berkas persyaratan administrasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP).

Sehubungan dengan hal tersebut, diinformasikan beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan verifikasi dan validasi berkas calon peserta PPG Dalam Jabatan Tahun 2019 sebagai berikut.

  1. Calon peserta wajib mengumpulkan persyaratan administrasi ke Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota (persyaratan sebagaimana terlampir);
  2. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan validasi berkas calon peserta PPG Dalam Jabatan dan melaporkan hasilnya melalui Aplikasi Penetapan Peserta PPG (AP4G);
  3. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota mengirimkan berkas calon peserta PPG yang dinyatakan lolos verfikasi dan validasi ke LPMP setempat;
  4. LPMP melakukan verifikasi dan validasi akhir berkas calon peserta PPG Dalam Jabatan dan melaporkan hasilnya melalui Aplikasi Penetapan Peserta PPG (AP4G);
  5. Calon peserta yang telah dinyatakan lolos verifikasi dan validasi berkas melakukan registrasi dan konfirmasi kesediaan secara daring melalui laman sergur.id. Calon peserta yang tidak melakukan konfirmasi kesediaan sampai batas waktu yang telah ditentukan dianggap tidak bersedia mengikuti PPG Dalam Jabatan tahun 2019;
  6. Guru dapat melihat progres hasil verifikasi dan validasi serta pengumuman penetapan peserta PPG Dalam Jabatan melalui laman sergur.id;
  7. Jadwal persiapan pelaksanaan PPG Dalam Jabatan Tahun 2019 sebagaimana terlampir.

Pada lampiran Surat Edaran Dirjen GTK Nomor 22063/B.B4/GT/2018 tertanggal 25 September 2018 tentang Persiapan Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Tahun 2019 disertakan Persyaratan, Berkas Administrasi dan Jadwal PPG Dalam Jabatan Tahun 2019. Berikut ini penjelasan terkait Persyaratan, Berkas Administrasi dan Jadwal PPG Dalam Jabatan Tahun 2019

A. Persyaratan PPG Dalam Jabatan  (PPGJ _ PPGDJ) Tahun 2019
Persyaratan PPG dalam Jabatan  (PPGJ _ PPGDJ) Tahun 2019. Berdasarkan Lampiran Surat Edaran Dirjen GTK Nomor 22063/B.B4/GT/2018 tertanggal 25 September 2018 tentang Persiapan Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Tahun 2019 dinyatakan bahwa Guru calon peserta PPG Dalam Jabatan harus memenuhi persyaratan akademik dan administrasi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 tahun 2017 tetang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Yang Diangkat Sampai Dengan Akhir Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru.

Berikut ini Persyaratan PPG dalam Jabatan  (PPGJ _ PPGDJ) Tahun 2019

  1. Guru TK/SD/SMP/SMA/SMK negeri dan swasta yang belum memiliki sertifikat Pendidik.
  2. Guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan akhir tahun 2015.
  3. Terdaftar pada data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  4. Memiliki NUPTK.
  5. Memiliki kualifikasi akademik Sarjana (S-l) atau Diploma Empat (D-IV) dari Perguruan Tinggi yang memiliki program studi yang terakreditasi.
  6. Berkualifikasi akademik S-l/D-IV yang sesuai dengan program studi pada PPG yang akan diikuti.
  7. Masih aktif mengajar dibuktikan dengan memiliki SK pembagian tugas mengajar dari Kepala Sekolah 2 (dua) tahun terakhir.
  8. Berusia setinggi-tingginya 58 tahun dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2018.
  9. Memenuhi nilai minimal seleksi akademik yang ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
  10. Sehat jasmani dan rohani.
  11. Bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA).
  12. Berkelakuan baik.


B. Persyaratan Berkas Administrasi PPG Dalam Jabatan  (PPGJ _ PPGDJ) Tahun 2019

Berikut ini Persyaratan Berkas Administrasi PPG Dalam Jabatan  (PPGJ _ PPGDJ) Tahun 2019

  • Fotokopi ijazah S-1/D-IV yang telah dilegalisasi oleh Perguruan Tinggi yang  mengeluarkan ijazah, kopertis atau dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota. Bagi guru yang memiliki ijazah S-1/D-IV dari luar negeri melampirkan surat  penyetaraan dari Kemenristek Dikti.

  • Fotokopi SK pengangkatan pertama dan SK pengangkatan 2 (dua) tahun tera.khir. Bagi bagi guru tetap yayasan (GTY) yaitu SK pengangkatan dari yayasan yang sama, bagi guru honor di sekolah negeri SK dari Pemerintah Daerah atau Kepala Dinas Pendidikan. SK tersebut dilegalisasi oleh:
  1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota bagi guru PNS, PNS yang  ditugaskan sebagai guru oleh Pemerintah Daerah, guru bukan PNS di sekolah negeri; 
  2. Ketua Yayasan bagi guru GTY. 


  • Fotokopi SK mengajar atau SK Pembagian Tugas Mengajar dua tahun terakhir. 
  • Surat ijin dari kepala sekolah atau ketua yayasan untuk menjadi peserta PPG  tahun 2019.
  • Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.
  • Surat keterangan bebas NAPZA dari BNN, atau yang berwenang. Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian. 
  • Surat pernyataan bahwa berkas/dokumen yang diserahkan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

C. Jadwal pelaksanaan PPG Dalam Jabatan (PPGJ) tahun 2019
Berdasarkan Lampiran Surat Edaran Dirjen GTK Nomor 22063/B.B4/GT/2018 tertanggal 25 September 2018 tentang Persiapan Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Tahun 2019 dinyatakan bahwa Jadwal persiapan pelaksanaan PPG Dalam Jabatan tahun 2019dimulai dengan informasi kepada guru melalui dinas pendidikan sampai dengan pelaksanaan PPG Dalam Jabatan tahun 2019 sebagai berikut.

Berikut ini Jadwal persiapan pelaksanaan PPG Dalam Jabatan tahun 2019



Selengkapnya silahkan download Surat Edaran Dirjen GTK Nomor 22063/B.B4/GT/2018 tertanggal 25 September 2018 tentang Persiapan Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Tahun 2019 Disini



Demikian informasi Sertifikasi Guru Tahun 2019 berkaiatan dengan Surat Edaran Dirjen GTK Nomor 22063/B.B4/GT/2018 tertanggal 25 September 2018 tentang Persiapan Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Tahun 2019. Semoga bermanfaat, terima kasih.

Sumber : klik disini

Ketentuan Beban Kerja Guru Kepala Sekolah dan Pengawas

Ketentuan tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah saat ini telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah. 

Berdasarkan Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (8), Pasal 52 ayat (3), Pasal 53, dan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah.

Adapun ketentuan terkait Rincian Tugas Tambahan Lain Guru Dan Ekuivalensinya  terdapat pada Lampiran I Permendikbud RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah. Kemudian ketentuan tentang Rincian Ekuivalensi Beban Kerja Kepala Sekolah terdapat pada Lampiran II Permendikbud RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah. Dan ketentuan tentang Rincian Ekuivalensi Beban Kerja Pengawas Sekolah terdapat pada Lampiran II Permendikbud RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah.


Download/unduh selengkapnya Permendikbud Nomor 15 tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah silahkan klik pada link yang tersedia di bawah ini:


Demikian Posting tentang Ketentuan Beban Kerja Guru Kepala Sekolah dan Pengawas Terbaru Untuk Penerima TPG dan semoga bermanfaat. 

sumber : klik disini



Selain akan menaikan gaji pokok pegawai negeri sipil (PNS) sebesar 5%, Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke 13 juga tetap diberikan pada 2019. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, transfer ke daerah di 2019 akan digunakan untuk berbagai hal. Salah satunya dana alokasi umum untuk membiayai kenaikan gaji pokok PNS sebesar 5 %, gaji ke 13 dan THR serta program lainnya.

"Dana alokasi umum tahun 2019 sebesar Rp 414 triliun. Ini untuk digunakan oleh daerah untuk mengurangi ketimpangan fiskal. Ini juga digunakan daerah untuk membayarkan gaji ke 13 dan THR serta formasi CPNS daerah," kata Sri Mulyani yang dikutip dari Liputan6 (22/08/18).

Sri Mulyani juga memastikan, pemerintah akan memasukan komponen dana untuk THR dan gaji ke 13 PNS dalam dana alokasi umum (DAU) ke daerah. Untuk PNS daerah juga nantinya tunjangannya akan ditetapkan sesuai dengan kinerjanya. Namun DAU-nya sudah mempertimbangkan untuk THR dan gaji ke 13.

Sementara untuk kenaikan gaji pokok PNS sebesar 5%, dimaksudkan untuk menyesuaikan pemasukan para PNS yang sejak 2015 tidak mendapatkan kenaikan gaji. Sekadar informasi dalam gaji PNS tercatat sudah tiga tahun tidak naik. Sebagai gantinya, pemerintah memberikan THR sebesar gaji pokok.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan, pemerintah akan menaikkan gaji pokok dan pensiun PNS sebesar 5 % pada 2019. Kebijakan itu masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 yang akan dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Kebijakan itu dikatakannya merupakan upaya percepatan pelaksanaan reformasi di 86 kementerian dan lembaga.

Berikut ini akan kami bagikan info seputar pelaksanaan ppg 2018 yang terdiri dari jadwal ppg 2018, pengumuman pendaftaran ppg 2018, serta mekanisme pelaksanaan ppg 2018

Mekanisme Pelaksanaan PPG Dalam Jabatan Tahun 2018

Guru yang telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta PPG Dalam Jabatan melalui seleksi akademik dan administrasi sebanyak 25.650 orang. Jumlah sasaran PPG Dalam Jabatan tahun 2018 sebanyak 20.000 orang, dengan prioritas yang ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
  • Guru dengan usia diatas 50 tahun per tanggal 31 Desember 2017;
  • Guru yang mengajar di daerah khusus atau daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T);
  • Guru Pendidikan Luar Biasa (Kode 800);
  • Guru produkif di SMK;
  • Guru lainnya berdasarkan ranking skor hasil seleksi akademik.

Dengan mempertimbangkan hal berikut:
  • Perguruan Tinggi dengan Program Studi PPG dan bidang studinya yang ditetapkan oleh Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi;
  • Jumlah rombongan belajar per bidang studi pada perguruan tinggi penyelenggaran PPG Dalam Jabatan; dan
  • Jumlah mahasiswa per rombongan belajar maksimal 30 orang;


Pelaksanaan PPG Dalam Jabatan tahun 2018 akan diselenggarakan dalam 2 tahap. Jadwal sebagai berikut:



Informasi selangkapnya silahkan unduh di sini

Peserta Tahap I dan II sudah di beberapa LPTK sedang melakukan pembelajaran daring. Laman informasi pembelajaran daring masing-masing LPTK dapat dilihat melalui tautan terkait yang disediakan dibagian bawah laman ini atau klik di sini.



Peserta PPG dalam jabatan dari Daerah Khusus (Dasus) diambil dari hasil seleksi akademik tahun 2017 dan 2018. Bagi calon yang berasal dari hasil seleksi tahun 2018 selanjutnya wajib melengkapi persyaratan administrasi dengan mengirimkan berkas ke dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/ kota untuk dilakukan verifikasi dan validasi sesuai dengan persyaratan. Untuk guru TK/SD/SMP berkas dikirimkan ke Dinas Pendidikan kabupaten/ kota dan guru SLB/SMA/SMK berkas dikirimkan ke Dinas Pendidikan provinsi. Berkas dikumpulkan ke Dinas Pendidikan paling lambat tanggal 31 Juli 2018. Kesertaan dalam kuota daerah kusus dapat dilihat melalui tautan berikut klik di sini.

Bagi calon baik yang berasal dari hasil seleksi 2017 maupun 2018 selanjutnya melakukan registrasi dan konfirmasi kesediaan. Registrasi dan konfirmasi dijadwalkan pada tanggal 6 Agustus 2018.

sumber klik disini


Sekretaris Kabinet Pramono Anum menyampaikan skema pensiunan PNS (pegawai negeri sipil) akan diubah, tujuannya untuk lebih mensejahterakan Pensiunan  dan PNS. Ditanya soal peran PT. Taspen Pemerintah akan sedang mengkaji eksistensi Taspen (Tabungan dan Asuransi Pensiun).

"Saat ini sedang dimatangkan antara APBN dan APBD, dan ditugaskan kepada Ibu Menteri Keuangan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk segera menyelesaikannya,” kata Pramono Anung usai mengikuti Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (26/06)

Rencananya pemerintah akan merampungakan UU dan membentuk lembaga baru yang akan mengelola dana tersebut.

“Bagi para pensiunan juga akan diberikan tawaran apakah mereka akan mengambil dana pensiunnya secara menyeluruh ataukah diatur sesuai dengan mekanisme yang ada. Intinya pemerintah ingin memberikan kesejahteraan yang lebih baik kepada para pensiun, karena keprihatinan pemerintah yang mendalam bagi ASN, yang biasanya begitu pensiun mereka biasanya langsung drop,” ujar Seskab.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, lembaga baru itu akan mengelola dana tabungan pensiun yang nantinya akan diinvestasikan.

“Kalau di negara-negara maju, yang namanya dana pensiun diinvestasikan secara baik sehingga bisa memberikan manfaat,” katanya di Kantor Presiden, Selasa (26/6).

Investasi itu hasilnya diarahkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan PNS. Misalnya pembangunan rumah murah atau apartemen. kesejahteraan PNS. Misalnya pembangunan rumah murah atau apartemen.

Lembaga baru itu ditargetkan bisa terbentuk seiring dengan perubahan skema dana pensiun yang rencananya berlaku pada tahun 2020 mendatang. 


sumber artikel : klik disini

Info Pencairan THR dan Gaji 13 PNS 2018

Mungkin banyak sekali rekan-rekan PNS yang bertanya-tanya tentang gaji 13 dan 14 kapan dibayarkan, dan berapa jumlah besaran gaji 13 di tahun  2018 ini. Skema mengenai Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebenarnya sudah memasuki tahapan akhir.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Marwanto Harjowiryono, menjelaskan saat ini Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dua tunjangan tersebut tengah difinalisasi di Kementerian Sekretariat Negara (Sesneg).

Dipastikan dalam waktu dekat Presiden Jokowi akan mengumumkan mengenai rinciannya. "Rpp tentang THR dan gaji ke-13 sedang difinalisasi di Sesneg dan akan segera ditetapkan bapak presiden dan beliau akan menyampaikan secara langsung mengenai kapan kenaikan gaji ini," ungkap Marwanto saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (17/5/2018).

Sedangkan untuk pembagiannya, THR akan disalurkan menjelang lebaran dan gaji ke-13 jelang dimulainya Tahun Ajaran Baru 2018.

"THR akan dibagikan menjelang lebaran dan gaji ke-13 menjelang tahun ajaran baru," kata Marwanto.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Asman Abnur menuturkan tahun ini besaran Tunjangan Hari Raya yang didapatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan lebih besar.

Pasalnya pemerintah akan menambah formula THR tidak hanya berdasarkan perhitungan gaji pokok saja tapi juga ada tunjangan khusus.

Tidak hanya PNS yang masih bekerja, pensiunan PNS pun tengah diusahakan agar mendapatkan THR.
"Kita perbaiki sistem THR. Dulu gaji pokok nanti ditambah dengan tunjangan. Kita usulkan agar para pensiunan akan menerima THR. Doakan saja semoga di-acc tahun ini," ungkap Asman saat ditemui di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Rabu (18/4/2018).

sumber : http://www.tribunnews.com/

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget