Halloween Costume ideas 2015
Articles by "Tutorial"

Berikut ini adalah beberapa tips dalam mengatasi berbagai error yang biasa terjadi saat menginstal aplikasi dapodik 2019.c serta solusi mengatasinya

Sahabat Operator Dapodik yang berbahagia... Pada saat proses instalasi aplikasi Dapodik versi 2019.c untuk entry data pendidikan di semester 2 (genap) tahun pelajaran 2018/2019 ternyata tidak semudah seperti pada instalasi aplikasi Dapodik sebelumnya. Di mana dalam prosesnya ada teman operator yang mengalami seperti pada kasus berikut ini :

1. Terdeteksi bahwa pengaturan database telah dimodifikasi secara ilegal. Aplikasi tidak dapat dibuka. Mohon install ulang aplikasi untuk dapat menggunakan Dapodik kembali.
dimodifikasi ilegal

2.   Tidak terhubung dengan database. #2 Versi aplikasi saat ini 2019.c

tidak terhubung dengan database
3.  Mengalami Error dan Muncul Pesan bahwa ada komponen dalam sistem anda yang    
     kurang/tidak di update.

Jika teman-teman operator Dapodik ada yang mengalami masalah demikian silahkan dicoba melakukan langkah-langkah sebagai berikut mudah-mudahan menjadi solusi gagal instalasi aplikasi Dapodik versi 2019.c tersebut dengan cara:

a. Matikan antivirus sebelum melakukan penginstalan 

b. Matikan Firewall

c. Bersihkan Cache browser

d. Uninstall aplikasi Dapodik Versi 2019.c

e. Hapus seluruh isian di Program File / Program File (x86) ->  Hapus seluruh isian di dalam folder “Dapodik”, kemudian hapus juga folder “Dapodik”. Jika gagal menghapus folder tersebut, silahkan Rename(ubah nama file) “Dapodik” tersebut menjadi “Dapodik Lama” misalnya.
hapus folder

f. Selanjutnya lakukan instalasi ulang Dapodik seperti biasanya.

g. Selesai dan Anda akan ditampilkan ke http://localhost:5774/registrasi.
registrasi dapodik

Demikian solusi mudah mengatasi gagal instal aplikasi Dapodik versi 2019.c. Jika dengan langkah di atas tidak juga mengatasi masalah tersebut, Anda dapat mencoba uninstal aplikasi Dapodik dengan menggunakan aplikasiYour Uninstaller. Namun, alhamdulillah, saya sendiri tidak sampai menggunakan aplikasi Your Uninstaller ternyata dengan cara di atas, aplikasi Dapodik Versi 2019.c sudah berhasil diinstall. Semoga bermanfaat dan terimakasih. 

Tutorial Lengkap Cara Input Di Aplikasi RKAS 2019


Berikut ini adalah tutorial lengkap Cara Input Di Aplikasi RKAS 2019 atau cara mengisi RKAS 2019 pada aplikasi RKAS online 2019

Perencanaan program BOS meliputi dua kegiatan utama yang dilakukan oleh kepala sekolah bersama Tim Manajemen BOS sekolah yaitu mengidentifikasi kebutuhan sekolah dan menyusun Rencana Anggaran Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Dalam mengidentifikasi kebutuhan sekolah, kepala sekolah dan Tim Manajemen BOS sekolah perlu menentukan kondisi sekolah saat ini. Salah satunya dengan melakukan evaluasi diri. Dengan melakukan evaluasi diri akan menunjukkan kinerja sekolah misalnya, bagian yang mengalami perbaikan atau peningkatan, bagian yang tetap, dan bagian yang mengalami penurunan. Hal ini penting dilakukan karena dana BOS merupakan sumber utama bagi sekolah untuk memenuhi biaya penyelenggaraan sekolah, dan kebijakan pemerintah mengharuskan BOS menjadi sarana penting untuk meningkatkan

akses dan mutu pendidikan dasar yang bermutu. Setelah mengidentifikasi kebutuhan sekolah sesuai hasil evaluasi diri yang dilakukan oleh sekolah, maka kepala sekolah bersama Tim Manajemen BOS sekolah dapat menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah. Dalam penyusunan RKAS, kepala sekolah dan Tim Manajemen BOS sekolah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dari masing-masing sumber dana. Sangat dimungkinkan suatu program dibiayai dengan subsidi silang dari berbagai pos atau sumber dana. Program-program yang memerlukan bantuan dari pusat harus dialokasikan sumber dana dari pusat dengan sharing dari sekolah dan komite sekolah atau bahkan daerah. Misalnya untuk pembangunan ruang komputer, laboratorium baru, gedung perpustakaan, dan sebagainya. Sedangkan yang berupa program rehab besar dana lebih diprioritaskan dari provinsi. Untuk program yang lebih operasional bisa dari dana blockgrant atau lainnya yang bersifat lebih luwes. Mengingat begitu pentingnya dalam melakukan manajemen keuangan sekolah terutama dana BOS dari pemerintah, maka diperlukan suatu sistem yang mampu melakukan pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, Sistem tersebut adalah RKAS. Aplikasi RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) merupakan sebuah sistem informasi yang dibuat untuk menangani masalah manajemen keuangan sekolah mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian. Dengan sistem yang terdistribusi diharapkan berbagai pihak yang terlibat mampu berkoordinasi dengan baik. Capaian output terakhir yang diberikan sistem informasi ini adalah pelaporan, dimana setiap report yang dihasilkan sudah disesuaikan dengan format yang dikeluarkan pemerintah.

Selengkapnya tentang tutorial Lengkap Cara Input Di Aplikasi RKAS 2019 bisa anda lihat sendiri pada Buku panduan penggunaan Aplikasi RKAS BOS 2019 yang bisa anda download >>DISINI<<

 Download Buku Petunjuk Pendaftaran PPPK/P3K 2019 Resmi Dari BKN

Berikut ini adalah link Download Juknis / Buku Petunjuk Untuk Pendaftaran PPPK/P3K Tahun 2019 Resmi Dari BKN. Seperti yang telah kita ketahui bersama pendaftaran P3K 2019 telah resmi dibuka, namun masih banyak rekan-rekan kita yang masih belum mengerti tentang bagaimana proses pendaftaran mulai dari awal hingga akhir, oleh karena itu posting ini dibuat untuk membantu rekan-rekan agar dapat secepatnya melakukan pendaftaran bagi yang telah memenuhi syarat.

Adapun isi dari Buku Petunjuk Pendaftaran PPPK/P3K 2019 adalah sebagai berikut : 
  1. Alur penerimaan P3K 2019
  2. Hal-hal yang harus dipersiapkan 
  3. Tata Cara Pendaftaran
Dalam buku petunjuk tersebut telah di jelaskan secara rinci tentang seluruh proses mulai dari pendaftaran hingga proses pelaksanaan tes. Bagi anda yang masih bingung tentang bagaimana alur atau proses dan cara mendaftar P3K agar lebih jelas silahkan download saja Buku Petunjuk Pendaftaran PPPK/P3K 2019 Resmi Dari BKN melalui link di bawah ini : 


Demikian posting singkat ini semoga bermanfaat.

 Juknis BOS 2019 untuk SD SMP SMA SMK -  http://ainamulyana.blogspot.com

Berikut ini kami bagikan Petunjuk Penggunaan Bagi Penerima (JUKNIS) BOS Tahun 2019 SD SMP SMA SMK SLB berpedoman pada Surat Edaran (SE) Mendagri (Kementerian dalam Negeri) karena Dana BOS masuk dalam DAK non Fisik serta berpedoman pada Permendikbud karena Dana BOS berkaitan dengan Pendidikan. Juknis BOS Kemendagri lebih fokus pada pentatausahan dan pertanggungjawaban (SPJ) BOS. Sedangkan juknis BOS Kemendikbud berdasarkan lebih fokus pada komponen penggunaan dana BOS. 
Sebagaimana diketahui terkait Juknis BOS Tahun 2019/2020 untuk SD SMP yang berasal dari SE Mendagri sudah ada (sudah terbit) yakni dengan diteritkan SE MENDAGRI Nomor 971-7791 Tahun 2018 Tentang Juknis  Dana BOS SD SMP  menggantikan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 910/106/SJ yang dinyatakan tidak berlaku lagi. Sedangkan untuk Juknis BOS tahun 2019/2020 untuk SMA SMK SLB berdasarkan SE MENDAGRI Nomor 971-7790 Tahun 2018 Tentang Juknis  Dana BOS SMA SMK SLB menggantikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/1043/SJ. 

Sedangkan Juknis Penggunaan Dana BOS Tahun 2019/2020 berdasarkan Permendikbud mengacu pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Juknis BOS SD SMP SMA SMK Tahun 2019/2020.

Bagi Anda yang belum memiliki Juknis BOS sesuai Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Juknis BOS Reguler Tahun 2019 (SD, SMP, SMA, SMK, SDLB,  SMPLB,  SMALB, SLB), silahkan baca dan download DISINI

Pada posting ini Admin akan menjelaskan Juknis BOS 2019/2020 berdasarkan Juknis SE Mendagri dan Serta Juknis BOS 2019/2020 berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019

A. Juknis BOS SD SMP SMA SMK Tahun 2019/2020 Berdasarkan SE Mendagri

Berikut ini admin sampaikan beberapa contoh format pertanggungjawaban SPJ Dana BOS sesuai Surat Edaran Mendagri yang terbaru, yakni SE Nomor 971-7791 Tahun 2018 untuk SD SMP dan SE Nomor 971-7790 Tahun 2018 untuk SMA SMK SLB (lihat di file)

B. Juknis BOS SD SMP SMA SMK Tahun 2019/2020 Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019

Pemerintah telah menerrbitkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Juknis BOS SD SMP SMA SMK Tahun 2019 (BOS Reguler Tahun 2019) menyatakan bahwa Petunjuk  teknis  BOS Reguler merupakan  pedoman  bagi pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota dan Sekolah dalam penggunaan dan pertanggungjawaban BOS Reguler.

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Juknis BOS SD SMP SMA SMK Tahun 2019 (BOS Reguler Tahun 2019) diterbitkan dengan pertimbangan bahwa 1) untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan sebagai  salah  satu  prioritas  pembangunan  nasional, perlu  mendorong  pemerintah  daerah  dalam menyelenggarakan  pendidikan  bagi  masyarakat  melalui pengalokasian dana bantuan operasional sekolah reguler; 2) agar  pengalokasian  dana  bantuan  operasional sekolah  reguler sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran, perlu menyusun petunjuk teknis; 3) Permendikud Nomor  1 Tahun  2018 tentang  Petunjuk  Teknis  Bantuan Operasional  Sekolah  masih  terdapat  kekurangan  dan tidak  sesuai lagi dengan  kebutuhan  hukum  masyarakat, sehingga perlu diganti.

Pasal 2 Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Juknis BOS SD SMP SMA SMK Tahun 2019 (BOS Reguler Tahun 2019) menyatakan bahwa Petunjuk  teknis  BOS Reguler merupakan  pedoman  bagi pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota dan Sekolah dalam penggunaan dan pertanggungjawaban BOS Reguler.

Pasal 3 Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Juknis BOS SD SMP SMA SMK Tahun 2019 (BOS Reguler Tahun 2019) menyatakan bahwa BOS  Reguler  bertujuan  untuk  membantu  biaya  operasional penyelenggaraan pendidikan di Sekolah.

Pasal 4 Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Juknis BOS SD SMP SMA SMK Tahun 2019 (BOS Reguler Tahun 2019) menyatakan bahwa 1)  BOS  Reguler  dialokasikan  untuk  penyelenggaraan pendidikan di Sekolah; 2)  Besaran alokasi BOS  Reguler yang  diterima Sekolah dihitung berdasarkan  jumlah  peserta  didik  dikalikan  dengan satuan biaya; 3)  Satuan  biaya  BOS Reguluer Tahun 2019 sebagai berikut:
a.  SD  sebesar  Rp800.000,00  (delapan  ratus  ribu rupiah)  per  1  (satu)  peserta  didik  setiap  1  (satu) tahun;
b.  SMP  sebesar  Rp1.000.000,00  (satu  juta  rupiah)  per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun;
c.  SMA sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun;
d.  SMK  sebesar  Rp1.600.000,00  (satu  juta  enam  ratus ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun; dan
e.  SDLB,  SMPLB,  SMALB,  dan  SLB  sebesar Rp2.000.000,00  (dua  juta  rupiah)  per  1  (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 5 Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Juknis BOS SD SMP SMA SMK Tahun 2019 (BOS Reguler Tahun 2019) menyatakan bahwa Tata  cara  penggunaan dan  pertanggungjawaban BOS Reguler (Juknis BOS Reguler) tercantum  dalam Lampiran I yang  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6 Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Juknis BOS SD SMP SMA SMK Tahun 2019 (BOS Reguler Tahun 2019) menyatakan bahwa: 1)  BOS  Reguler  yang  diterima  Sekolah  digunakan  menggunakan mekanisme PBJ (Pengadaan  Barang/Jasa) Sekolah;  (2)  Mekanisme PBJ (Pengadaan  Barang/Jasa) Sekolah  tercantum  dalam  Lampiran  II yang  merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7 Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Juknis BOS SD SMP SMA SMK Tahun 2019 (BOS Reguler Tahun 2019) menyatakan bahwa  Pada  saat  Peraturan  Menteri  ini  mulai  berlaku,  Peraturan Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  Nomor  1  Tahun  2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2018 Nomor 136),  dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.   

Cut off untuk menetukan Alokasi dana BOS berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Juknis BOS SD SMP SMA SMK Tahun 2019 (BOS Reguler Tahun 2019) adalah sebagai berikut:
1)  Triwulan I dan semester I
a)  Alokasi sementara  tiap  Sekolah  untuk penyaluran triwulan I (untuk penyaluran triwulanan) dan semester I (untuk penyaluran semesteran) didasarkan pada hasil cut off tanggal 31 Oktober tahun anggaran sebelumnya.
b)  Berdasarkan data cut  off  tanggal  31  Oktober ini, provinsi  menyalurkan  dana  BOS  Reguler  ke  tiap Sekolah  di  awal  triwulan  I  (untuk  penyaluran triwulanan)  dan  semester  I  (untuk  penyaluran semesteran)  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
c)  Alokasi final  tiap  Sekolah untuk  triwulan  I  dan semester  I  didasarkan  pada  hasil cut  off  tanggal  31 Januari. 
d)  Berdasarkan data cut  off  tanggal  31  Januari  ini, provinsi  menghitung  lebih  kurang  penyaluran  dana BOS  Reguler  di  awal  triwulan  I  (untuk  penyaluran triwulanan)  dan  semester  I  (untuk  penyaluran semesteran)  untuk  dikompensasikan  dalam penyaluran dana BOS Reguler triwulan II dan semester II  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.
2)  Triwulan II
a)  Alokasi tiap  Sekolah  untuk  penyaluran  triwulan  II (untuk  penyaluran  triwulanan)  didasarkan  pada  hasil cut off tanggal 31 Januari.
b)  Berdasarkan data cut  off  tanggal  31  Januari  ini, provinsi  menyalurkan  dana  BOS  Reguler  ke  tiap Sekolah  di  awal  triwulan  II  (untuk  penyaluran triwulanan)  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
3)  Triwulan III, triwulan IV, dan semester II
a)  Alokasi sementara  tiap  Sekolah  untuk  penyaluran triwulan  III  dan  triwulan  IV  (untuk  penyaluran triwulanan),  serta  semester  II  (untuk  penyaluran semesteran) didasarkan  pada  hasil cut  off tanggal  31 Januari.
b)  Berdasarkan data cut  off  tanggal  31  Januari  ini, provinsi  menyalurkan  dana  BOS  Reguler  ke  tiap Sekolah  di  awal triwulan  III  dan  triwulan  IV  (untuk penyaluran  triwulanan),  serta  semester  II  (untuk penyaluran  semesteran)  sesuai  ketentuan  yang berlaku.
c)  Alokasi final  tiap  Sekolah  untuk  triwulan  III  dan triwulan  IV  (untuk  penyaluran  triwulanan),  serta semester II (untuk penyaluran semesteran) didasarkan pada  hasil cut  off tanggal 31 Oktober tahun  anggaran berkenaan.
d)  Berdasarkan data cut  off  tanggal  31  Oktober  ini, provinsi  menghitung  lebih  kurang  penyaluran dana BOS  Reguler  di  awal triwulan  III  dan  triwulan  IV (untuk  penyaluran  triwulanan),  serta  semester  II (untuk  penyaluran  semesteran)  untuk dikompensasikan  sebelum  akhir  tahun  anggaran berjalan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Penyaluran dana BOS Reguler sesuai Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Juknis Bos Reguler Tahun 2019 (SD, SMP, SMA, SMK, SDLB,  SMPLB,  SMALB, SLB) adalah sebagai berikut:   
a.  penyaluran tiap triwulan
1)  triwulan I sebesar 20% (dua puluh persen) dari alokasi satu tahun;
2)  triwulan II  sebesar  40%  (empat  puluh  persen)  dari  alokasi satu tahun;
3)  triwulan III  sebesar  20%  (dua  puluh  persen)  dari  alokasi satu tahun; dan
4)  triwulan IV  sebesar  20%  (dua  puluh  persen) dari  alokasi satu tahun; dan
b.  penyaluran tiap semester
1)  semester I  sebesar  60%  (enam  puluh  persen)  dari  alokasi satu tahun; dan
2)  semester II  sebesar  40%  (empat  puluh persen)  dari  alokasi satu tahun.

Ketentuan Umum Penggunaan Dana BOS Reguler sesuai Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Juknis Bos Reguler Tahun 2019 (SD, SMP, SMA, SMK, SDLB,  SMPLB,  SMALB, SLB) adalah sebagai berikut:   
a.  Penggunaan BOS  Reguler di Sekolah  harus  didasarkan  pada kesepakatan  dan  keputusan  bersama  antara tim BOS Reguler kepala Sekolah, guru, dan Komite Sekolah.  Hasil kesepakatan di atas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat  dan  ditandatangani  oleh  peserta  rapat.    Kesepakatan penggunaan BOS  Reguler harus  didasarkan  skala  prioritas kebutuhan Sekolah, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan SNP.
b.  Dana BOS  Reguler yang  diterima Sekolah  tiap  triwulan  atau semester  dapat  direncanakan  untuk  digunakan  membiayai kegiatan lain pada triwulan atau semester berikutnya.
c.  Penggunaan  BOS  Reguler  diprioritaskan  untuk  kegiatan operasional Sekolah nonpersonalia.
d.  Sekolah wajib menggunakan sebagian dana BOS Reguler untuk membeli  buku  teks  utama  untuk  pelajaran  dan  panduan  guru sesuai  dengan  kurikulum  yang  digunakan  oleh Sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:
1)  buku teks  utama  harus  sudah  dibeli  atau  tersedia  di Sekolah  sebelum tahun pelajaran baru  dimulai.  Sekolah dapat  menggunakan BOS  Reguler triwulan  I  dan/atau triwulan  II  (bagi Sekolah yang  menerima  penyaluran  tiap triwulan),  atau  semester  I  (bagi  Sekolah  yang  menerima penyaluran  tiap  semester)  untuk  membiayai  pembelian buku teks utama;
2)  Sekolah harus  mencadangkan  sebagian  dana BOS  Reguler yang  diterima  di  triwulan  I  dan/atau  triwulan  II  (untuk Sekolah yang menerima BOS Reguler tiap triwulan), atau di semester I (untuk Sekolah yang menerima BOS Reguler tiap semester)  pada  rekening Sekolah untuk  pembayaran  buku teks  utama  yang  harus  dibeli Sekolah.    Jumlah  dana  yang dicadangkan  sesuai  dengan  kebutuhan  dana  untuk pembayaran  pembelian  buku  teks  utama  yang  diwajibkan. Dana  yang  dicadangkan  ini  hanya  boleh  dicairkan  apabila Sekolah  hendak  membayar  pesanan  buku  tersebut  atau sudah memenuhi kewajiban penyediaan buku teks utama; 
3)  buku  teks  utama  yang  harus  dibeli  Sekolah  merupakan buku  teks  utama  yang  telah  dinilai  dan  telah  ditetapkan oleh Kementerian; dan
4)  pembelian buku teks utama disesuaikan dengan kebutuhan tiap Sekolah berdasarkan  kewajiban  penyediaan  buku  teks utama.
e.  Penggunaan dana yang pelaksanaannya sifatnya kegiatan, biaya yang  dapat  dibayarkan  dari BOS  Reguler meliputi pengadaan alat  tulis  kantor atau  penggandaan  materi, biaya  penyiapan tempat  kegiatan,  honor  narasumber  lokal  sesuai  standar  biaya umum  setempat,  dan/atau  perjalanan  dinas  dan/atau penyediaan konsumsi  bagi  panitia  dan  narasumber  apabila dibutuhkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
f.  Ketentuan  terkait  jasa  profesi  (honor  narasumber)  hanya  dapat diberikan  kepada  narasumber  yang  mewakili  instansi  resmi  di luar Sekolah, seperti Kwartir Daerah (Kwarda), Komite Olahraga Nasional  Indonesia   (KONI)  daerah, Badan  Narkotika  Nasional (BNN),  dinas  pendidikan,  dinas  kesehatan,  unsur  keagamaan, dan/atau  lainnya  berdasarkan  surat  tugas  yang  dikeluarkan oleh instansi yang diwakilinya atau berwenang.
g.  Pengadaan sarana dan prasarana oleh Sekolah harus mengikuti standar sarana dan prasarana dan spesifikasi yang berlaku.
h.  Penggunaan  dana  yang  pelaksanaan  berupa  pekerjaan  fisik, biaya  yang  dapat  dibayarkan  dari  BOS  Reguler meliputi pembayaran upah tukang sesuai standar biaya umum setempat, bahan, transportasi, dan/atau konsumsi.
i.  Satuan  biaya  untuk  belanja dengan  menggunakan  dana BOS Reguler mengikuti  ketentuan  yang  ditetapkan  oleh Pemerintah Daerah.

Bagi Anda yang belum memiliki Juknis BOS sesuai Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Juknis BOS Reguler Tahun 2019 (SD, SMP, SMA, SMK, SDLB,  SMPLB,  SMALB, SLB), silahkan baca dan download Salinan dan Lampiran Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019.

Link Download Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Tentang JUKNIS BOS 2019 Disini

Demikian informasi tentang Juknis BOS SD SMP SMA SMK Tahun 2019 (BOS Reguler Tahun 2019) berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019. Semoga ada manfaatnya, terima kasih. 

Demikian info terkait Juknis BOS SD SMP SMA SMK Tahun 2019/2020 sesuai SE Mendagri Nomor 971-7791 Tahun 2018 untuk SD SMP dan SE Mendagri Nomor 971-7790 Tahun 2018 dan Juknis BOS SD SMP SMA SMK Tahun 2019/2020 sesuai Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019. Terima kasih semoga bermanfaat.
 
sumber artikel : klik disini

Berikut ini kami bagikan cara serta Petunjuk Dan Panduan Lengkap Cara Mengisi Aplikasi SIAGA Guru Pendis PAI Kemenag 2019.

(Juknis) Panduan Aplikasi Siaga Guru Pendais (PAI) Tahun 2019. Mulai tahun 2019 guru PAI, Pengawas PAI dan operator data Kanwil yang mengurus guru PAI diwajibkan mengisi Aplikasi SIAGA (Sistem Informasi dan Administrasi Guru Agama). Aplikasi SIAGA diberlakukan untuk proses pemberkasan sertifikasi guru PAI agar lebih efektif dan terintegrasi dengan pusat data EMIS.

Sesuai (Juknis) Panduan Aplikasi Siaga Guru Pendais (PAI) Tahun 2019, pada Aplikasi SIAGA terdapat akun Login untuk Provinsi / Kanwil, Akun Login untuk Operator Kabupaten dan Akun Login untuk Guru PAI. Akun Login untuk Provinsi / Kanwil digunakan oleh Operator di Kementerian Agama tingkat Provinsi.  Akun Operator Kabupaten digunakan oleh Operator di Kementerian Agama tingkat Kabupaten/Kota, dan akun login guru PAI digunakan untuk guru bisa melakukan perubahan data portofolio, Jadwal dan Tugas, dan  Administrasi. Password  guru  yang  sudah  terdata  pada  aplikasi  SIAGA  adalah [email protected]  kecuali  yang  sudah  dilakukan  reset  password  oleh  admin  Kemenag Kabupaten/Kota.

Bagaimana cara Login Aplikasi Siaga Guru Pendis (PAI) Tahun 2019 dan bagaimana cara Login membuat akun guru pada Siaga guru Pendis (PAI) 2019, termasuk cara login untuk menggunakan akun Operator Kabupaten dan akun Login untuk Provinsi / Kanwil selengkapnya bisa dibaca melalui (Juknis) Panduan Aplikasi Siaga Guru Pendis (PAI)Tahun 2019 berikut ini. 


Panduan Lengkap Cara Mengisi Aplikasi SIAGA

Bagi Guru PAI, Panduan (Juknis) Aplikasi Siaga Guru Pendais (PAI) Tahun 2019 ini memberi petunjuk tentang cara mengisi Data Portofolio diantaranya tentang Data personal, data status kepegawaian, data pendidikan, data keluarga, data riwayat pelatihan dan prestasi

Bagi Operator Kabupaten Kandep Kemenag, (Juknis) Panduan Aplikasi Siaga Pendais Tahun 2019 ini memberi petunjuk tentang cara mengelola Direktori Guru, Registrasi Guru Baru, Direktori Pengawas, Registrasi Pengawas, Pengajuan NUPTK, Data Kepsek, melakukan verval Biodata;   Verval Jadwal Mengajar;   Verval Sertifikasi, dan Verval NRG, dan lainnya.

Bagi Operator Kanwil, Panduan (Juknis) Aplikasi Siaga Guru Pendais  (PAI) Tahun 2019 ini memberi petunjuk tentang cara  mengelola  Rekapitulasi Data yang menyajikan laporan rekapitulasi Guru dan pengawas PAI yang diklasifikasikan dalam beberapa kategori diantaranya jenjang,  status kepegawaian,  sertifikasi, TPG, dll. Mengelola akun yakni bagaimana Operator Kanwil bisa menambahkan pengguna baru, merubah data pengguna, mereset password, dan Login Kabupaten/Kota.  Selain itu dapat digunakan untuk melakukan Verval NRG.

Selengkapnya silahkan baca dan download (Juknis) Panduan Aplikasi Siaga Guru Pendais (PAI) Tahun 2019.




Link download (Juknis) Panduan Aplikasi Siaga Pendais Tahun 2019 DISINI

Demikian informasi tentang (Juknis) Panduan Aplikasi Siaga Guru Pendais  (PAI) Tahun 2019. Semoga ada manfaatnya, terima kasih.


sumber artikel : klik disini

Pengertian, Fungsi, Dan Manfaat Serta Cara Mendapatkan KIA

Apa itu KIA (Kartu Identitas Anak) ? - Berikut ini akan kami jabarkan tentang Pengertian, Fungsi, Dan Manfaat Serta Cara Mendapatkan KIA (Kartu Identitas Anak). 

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menargetkan semua kabupaten/kota mulai menerapkan Kartu Identitas Anak (KIA) pada tahun 2019 mendatang. Menyambut kebijakan pemerintah pusat, sejumlah daerah sudah mulai mengejar penerbitan KIA. Identitas diri yang diperuntukan bagi anak usia 0 sampai 17 tahun ini sudah diterapkan di beberapa daerah. 

Apa yang dimaksud kartu KIA? Perlu diketahui, KIA merupakan identitas resmi yang memiliki kekuatan secara hukum bagi anak yang diatur dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2016. Menurut Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA), KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Jadi kalau ada yang bertanya KIA apa artinya ? KIA itu sejenis KTP namun diperuntukkan bagi anak usia di bawah 17 Tahun yang bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Jadi ke depan, bukan tidak mungkin untuk mendaftar ke sekolah diperlukan KIA, untuk memperoleh kartu BPJS bagi yang belum berusia 17 harus memiliki KIA, dan yang lainnya. Jadi bagi yang belum memperoleh KIA segera mendaftar yang ke desa atau kelurahan setempat atau langsung ke dinas kependudukan dan catatan sipil (disdukcapil). Saran saya langsung saja ke disdukcapil, jika syarat sudah lengkap tinggal mengisi formulir yang disediakan, kemudian menunggu KIA selesai dicetak.

Apa saja syarat mendapatkan KIA ? Dalam hal Anak kurang dari 5 tahun sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA, Penerbitan KIA dilakukan setelah memenuhi persyaratan: a) fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran aslinya; b)  KK asli orang tua/Wali; dan c) KTP-el asli kedua orang tuanya/wali.

Dinas menerbitkan KIA untuk Anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari, dengan persyaratan:
a. fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukankutipan akta kelahiran aslinya;
b. KK asli orang tua/Wali;
c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali; dan
d. pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.
Persyaratan Penerbitan KIA baru bagi Anak WNI yang baru datang dari Luar Negeri mengikuti ketentuan disertai dengan surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas.

Berapa tahun masa belaku KIA ? Masa berlaku KIA baru untuk Anak kurang dari 5 tahun  adalah sampai Anak berusia 5 tahun,  Sedangkan Masa berlaku KIA untuk Anak di atas 5 tahun adalah sampai Anak berusia 17 tahun kurang satu hari.

Demikian posting Admin tentang Apa Yang Dimaksud Kartu KIA dan Syarat Mendapatkan KIA. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih.


Cara agar siswa dinyatakan valid pada aplikasi dapodikdas saat ini kemungkinan akan sedikit rumit dan akan berpengaruh pada jumlah siswa di sekolah, karena jika data siswa dinyatakan invalid, maka otomatis juga akan berpengaruh pada jumlah dana BOS yang akan diperoleh. 

Awal Semester 2 Tahun Pelajaran 2018/2019 akan mengalami peningkatan kualitas data dapodikdas yang harus di penuh sekolah khususnya bagi data siswanya. Penambahan kolom wajib isi berupa NIK dan Lokasi rumah siswa, jika hal tersebut tidak tercantum maka data siswa dikategorikan invalid. 

Data invalid seseorang siswa akan mempengaruhi dana BOS yangdi terima sekolah yang di mulai berlaku pada semester 2 besok.

Semua ini dilakukan untuk meningkatkat akurasi dan kualitas jumlah siswa yang benar-benar masih aktif dan tidak fiktif. Sehingga penyaluran dana sekolah menjadi efisien dan bermanfaat bagi siswa dan sekolah itu sendiri.

Bagi OPS (operator sekolah) seyogyanya sudah melengkapi data tersebut, jika belum maka bersiaplah untuk menghimpun data NIK dan Lokasi rumah siswa agar menghindari kerugian sekolah dalam penerimaan dana BOS berikutnya.

sumber artikel : klik disini

Bagi anda guru bersertifikasi yang memiliki masalah Info GTK 2018 belum valid, berikut ini adalah penjelasan rinci tentang masing-masing permasalahan dan solusi memperbaiki data pada info GTK yang belum valid. 


Berikut ini adalah penjelasan tentang beberapa permasalahan yang sering muncul pada info gtk yang menyebabkan data kita belum valid beserta solusinya
  • Antara isian Dapodik dan info GTK mayoritas belum sincron dan belum selesai syncronnya;
  • Tugas Tambahan (Kepala Sekolah, Wakasek, dll) masih diVerifikasi dan Validasi ( ada banyak yang belum terbaca di *Simtun dan info GTK* )
  • Golongan sudah benar di DAPODIK namun di simtun dan info GTK masih salah = *GTK masih verifikasi dan Melakukan Penarikan Data Ulang*
  • Tahun lalu sudah PNS di info GTK dan simtun masih CPNS = *GTK masih verifikasi dan Melakukan Penarikan Data Ulang*
  • Tahun lalu data BKN sudah benar sekarang di info GTK dan simtun NIK, Nama, NIP tidak ditemukan (*masih terulang database lama*) = *GTK masih verifikasi / sedang ditarik ulang*
  • Jika data masih salah jangan diusulkan, usulkan yang benar-benar valid dulu
  • Tim pusat tidak diam saja terkait permasalahan-permasalahan tersebut
  • Para PTK bersertifikasi harap tenang alias jangan cemas, dalam minggu depan doakan sudah valid semua
  • *Bapak/Ibu PTK harap bersabar...*

kepada rekan² operator 🙏🙏 andaikan masih ada info GTK masih status *_Invalid_* / belum *_Valid_*, Jangan khawatir proses verifikasi data oleh server masih berlangsung,
Jadi andaikan ditanyakan oleh KS atau PTK yg bersangkutan jawab saja lembar Info GTK masih dalam proses. 

sumber : https://web.facebook.com/uda.wandie

Untuk solusi lengkap mengatasi / memperbaiki info gtk yang belum valid silahkan download panduan lengkap cara memperbaiki Info GTK belum valid di dapodik di bawah ini : 


Demikian dan semoga bermanfaat. 

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget